ABSTRAK ”IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009, STUDI KASUS PENGELOLAAN LIMBAH DI RUMAH SAKIT UMUM HAJI ABDUL MANAN SIMATUPANG KISARAN”. Oleh : FAHRI ARMA SIREGAR NPM : 09041348 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernapas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum, menjaga kesehatan, semuanya memerlukan lingkungan. Pada masa sekarang masalah pencemaran telah mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Hal tersebut seperti tertuang dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Masalah pencemaran ini tercantum dalam pasal 1 ayat 14 yang berbunyi “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Penelitian dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui berjalan atau tidaknya suatu peraturan yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Rumah Sakit Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran.dan untuk mengetahui dampak negatif yang timbul akibat pengelolaan limbah di Rumah Sakit Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit menurut penulis mengandung bahan yang berbahaya bagi pengunjung, masyarakat dan lingkungannya sehingga dipandang perlu melakukan pengolahan. Penulis dalam melakukan penelitian ini menilai bahwa pengelolaan limbah (khususnya limbah cair) di RSUD HAMS Kisaran tidak efektif dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam pengelolaan limbah di Rumah Sakit Umum HAMS Kisaran tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak berjalan secara efektif dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak rumah sakit tersebut. Penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam pengelolaan limbah di Rumah Sakit Umum HAMS Kisaran tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak berjalan secara efektif dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak rumah sakit tersebut. Adapun peraturan yang telah dilanggar oleh pihak rumah sakit tersebut yakni Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 53 ayat (1 dan 2), Pasal 54 ayat (1 dan 2), Pasal 59 Ayat (1, 3 dan 4), Pasal 60, Pasal 68 huruf (a), Pasal 69 Ayat (1) huruf (J), Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104.
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul ”IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009, STUDI KASUS PENGELOLAAN LIMBAH DI RUMAH SAKIT UMUM HAJI ABDUL MANAN SIMATUPANG KISARAN”. Penulisan skripsi ini adalah kewajiban setiap mahasiswa dan mahasiswi dengan tujuan melengkapi atau memenuhi tugas – tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Asahan Kisaran. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: 1. Dr. Zuriah Sitorus, Msc, selaku Rektor Universitas Asahan. 2. Bapak Faisal Sadat Harahap, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Asahan. 3. Bapak Junindra Martua, SH., MSi., selaku Pembantu Dekan I dan sekaligus Dosen Pembimbing II. 4. Bapak Indra Perdana, SH., MKn, selaku Pembantu Dekan II. 5. Bapak Bahmid Panjaitan, SH., MKn., selaku Pembantu Dekan III. 6. Ibu Nurhilmiyah, SH., MH., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan sekaligus Dosen Pembimbing I. 7. Bapak Ismail SH., MH., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Asahan.
i
8. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Asahan, yang ikhlas memberikan ilmu-ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan. 9. Orangtua penulis (Amiruddin Siregar – Almh. Masdinar Simatupang) yang telah berusaha untuk memberikan kesempatan kepada penulis sehingga duduk di bangku perkuliahan dan telah mendukung serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 10. Seluruh keluarga besar penulis yang telah mendukung dan memberi pengarahan kepada penulis. 11. Seluruh Staf atau pegawai di Perpustakaan Fakultas Hukum, Perpustakaan Pemkab Asahan, Rumah Sakit Umum Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan dan Kantor Bagian Hukum Kabupaten Asahan. 12. Seluruh rekan dan sahabat penulis yang memberikan semangat tiada henti dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran-saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah SWT, senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.
Kisaran, 1 Juli 2013 Penulis,
FAHRI ARMA SIREGAR
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .....................................................................................
i
DAFTAR ISI . ..................................................................................................
iii
BAB
I PENDAHULUAN ......................................................................
1
A. Latar Belakang ...........................................................................
1
B. Rumusan Masalah ......................................................................
6
C. Tujuan Penulisan ........................................................................
6
D. Manfaat Penelitian .....................................................................
7
E. Keaslian Penelitian .....................................................................
8
F. Metode Penelitian ......................................................................
8
1. Jenis Penelitian .....................................................................
8
2. Lokasi Penelitian ..................................................................
8
3. Sumber Data .........................................................................
9
4. Teknik Pengumpulan Data ...................................................
9
5. Analisi Data ..........................................................................
10
G. Sistematika Penulisan ................................................................
10
II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................
12
A. Pengertian Lingkungan Hidup ...................................................
12
B. Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .
19
C. Pengertian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup ......
31
D. Pengertian Limbah Rumah Sakit ...............................................
35
E. Sumber dan Jenis Limbah ..........................................................
39
BAB
iii
BAB
III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .........................
49
A. Penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Pengelolaan Limbah di Rumah Sakit Umum Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran ...................................................................
49
B. Dampak Negatif yang Timbul Akibat Pengelolaan Limbah yang Tidak Efektif di Rumah Sakit Umum Haji Abdul Manan
BAB
Simatupang Kisaran ...................................................................
62
IV PENUTUP ................................................................................
70
A. Kesimpulan ................................................................................
70
B. Saran ..........................................................................................
71
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
iv
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat melepaskan diri dari keterkaitannya pada udara, tanah, dan air. Air, tanah, udara, flora, fauna, dan manusia merupakan sebuah ekosistem hidup. Disamping itu masih banyak lagi hal-hal lain yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita, misalnya hewan dan tumbuh-tumbuhan yang kesemuanya itu merupakan bagian dari lingkungan hidup. Manusia hidup di bumi tidak sendirian, melainkan bersama mahluk lain yaitu tumbuhan, hewan dan jasad renik. Mahluk hidup yang lain itu bukanlah sekedar kawan hidup yang hidup bersama secara netral atau pasif terhadap manusia, melainkan hidup manusia itu terkait pada mereka. Tanpa mereka manusia tidaklah dapat hidup. Kenyataan ini dengan mudah dapat kita lihat dengan mengandaikan di bumi ini tidak ada tumbuhan dan hewan. Dari manakah kita mendapat oksigen dan makanan? Sebaliknya seandainya tidak ada manusia, tumbuhan, hewan dan jasad renik akan dapat melangsungkan kehidupannya, seperti terlihat dari sejarah bumi sebelum ada manusia. Karena itu anggapan bahwa manusia adalah mahluk yang paling berkuasa sebenarnya tidaklah betul. Seyogyanya kita menyadari bahwa kitalah yang membutuhkan mahluk hidup yang lain untuk kelangsungan hidup kita dan bukannya mereka yang membutuhkan kita untuk kelangsungan hidup mereka. Karena itu sepantasnyalah kita bersikap lebih merendahkan diri. Sebab faktor penentu kelangsungan hidup kita tidaklah di dalam tangan kita, sehingga kehidupan kita sebenarnya amat rentan. 1 Manusia adalah mahluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, serta terkait dan berinteraksi dengan lingkungan alam dan lingkungan sosialnya dalam sebuah hubungan timbal balik
1
Otto Sumarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan,Cet. X (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm.51
2
baik itu positif maupun negatif. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernapas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum, menjaga kesehatan, semuanya memerlukan lingkungan. Kita sebagai manusia yang dianggap sebagai individu yang menjadi pusat perhatian didalam membicarakan masalah lingkungan hidup, maka unsur-unsur yang berada disekitar kita adalah hewan, tumbuhan, air, udara, dan tanah. Komponen atau unsur-unsur lingkungan itu harus dijaga kelestariannya, mengingat pengaruhnya sangat besar bagi pengembangan manusia. Hukum Lingkungan merupakan bidang Studi yang terus berkembang, yang mengikuti perkembangan masyarakat dan obyek yang dipelajari pun mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan semua itu menuntut pembaharuan di dalam berbagai peraturannya yang tentunya semakin rumit. Disamping itu materi Hukum Lingkungan merupakan disiplin ilmu yang menarik,meskipun baru, dan sangat penting sekali, mengingat peranannya dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang semakin parah. Pencemaran menurut Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan, pengotoran.2 Namun demikian, kata pencemaran tampaknya mengandung arti yang lebih luas, sebab keadaan yang diperoleh sedikit berbeda jika dibandingkan
2
W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet.X, (Jakarta:PT.Balai Pustaka, 1987)
3
dengan kata pengotoran. Dari pengertian diatas maka peristiwa pencemaran sebenarnya telah terjadi sejak awal sejarah manusia. Di negara lain terutama negara-negara maju, perubahan terhadap masalah pencemaran telah lama dipelajari. Pada tahun 1965 “The Environmental Pollution of the Presidents Science Advisory Comittee”, Amerika mencetus defenisi mengenai pencemaran sebagai berikut “Pencemaran merupakan perubahan lingkungan kita menjadi tidak baik atau tidak menyenangkan, seluruh atau sebagian besar, sebagai hasil ikutan, akibat pengaruh-pengaruh dalam pola-pola energi, senyawa-senyawa kimia dan fisika serta kepadatan makhluk hidup. Perubahan-perubahan ini dapat mempengaruhi manusia secara langsung atau melalui suplai air, hasil-hasil pertanian dan biologi, dan sarana untuk rekreasi guna mengagumi dan menghargai alam”.3
Masa sekarang masalah pencemaran telah mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Hal tersebut seperti tertuang dalam Undangundang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Masalah pencemaran ini tercantum dalam pasal 1 ayat 14 yang berbunyi “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.4 Manusia hidup dari unsur-unsur lingkungan hidupnya yang terdiri dari udara untuk pernafasannya, air untuk minum, keperluan rumah tangga dan kebutuhan lain, tumbuhan dan hewan untuk makanan, tenaga dan kesenangan, serta lahan untuk tempat tinggal dan produksi pertanian. Oksigen yang kita hirup dari udara dalam pernafasan kita, sebagian besar berasal dari tumbuhan dalam 3
Abdurrahman Ritonga,dkk. Kependudukan dan Lingkungan Hidup, (Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2001), hlm. 15 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 14
4
proses fotosintesis dan sebaliknya gas karbondioksida yang kita hasilkan dalam pernafasan digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Hubungan antara manusia dan lingkungan hidupnya adalah sirkuler. Kegiatannya, apakah sekedar bernafas ataupun membendung sungai, sedikit atau banyak akan merubah lingkungannya. Perubahan pada lingkungan itu pada gilirannya akan mempengaruhi manusia. Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Ia membentuk dan terbentuk oleh lingkungan hidupnya. Manusia seperti ia adanya, yaitu yang disebut Fenotipe, adalah perwujudan yang dihasilkan oleh interaksi sifat keturunannya dengan faktor lingkungan. Sifat keturunan, yang terkandung didalam gen yang merupakan bagian dari kromosom di dalam masing-masing sel tubuh, menentukan potensi perwujudan manusia, yaitu Genotife. Apakah suatu sifat dalam genotife itu akan terwujud atau tidak, tergantung ada atau tidak adanya faktor lingkungan yang sesuai untuk perkembangan sifat itu. Dobzhansky, seorang ahli ilmu keturunan terkenal bahkan menyatakan, gen menentukan tanggapan apa yang akan terjadi terhadap faktor lingkungan. Jadi menurutnya, gen bukanlah penentu sifat, melainkan penentu reaksi atau tanggapan terhadap lingkungan. Hal ini terlihat pada tumbuhan hijau yang ditempatkan di dalam kamar gelap. Tumbuhan itu tidak mampu membentuk zat hijau daun, walaupun ia mempunyai gen untuk pembentukan zat hijau daun. Setelah ia dikeluarkan dari kamar gelap dan terkena cahaya, terbentuklah zat hijau daun. Jadi, mahluk hidup itu juga terbentuk oleh lingkungannya.5 Berbagai jenis bahan baku membutuhkan bahan penolong untuk melengkapi proses produksi. Bahan baku dan bahan penolong merupakan sumber limbah disamping itu terdapat pula bahan baku maupun bahan penolong termasuk dalam golongan bahan beracun dan berbahaya. Kemungkinan lain produksi – produksi yang dihasilkannya juga bisa terdiri dari kelompok yang berbahaya.6
5
Otto Soemarwoto, Op.Cit., Hlm. 55 Perdana Ginting , Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Industri, (Bandung:CV Yrama Widya, 2007), hlm. 74 6
5
Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai keseluruhan unsur atau komponen, maka tentu saja setiap lingkungan dapat dibedakan menjadi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Komponen-komponen lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi komponen benda-benda hidup (biotik) dan komponen benda-benda mati (abiotik). 7
Yang termasuk dalam komponen biotik adalah manusia, hewan dan tumbuhan.
Sedangkan yang termasuk dalam komponen abiotik ialah udara, tanah dan air. Baik komponen biotik maupun komponen abiotik membentuk satu kesatuan atau tatanan yang disebut ekosistem, sehingga lingkungan hidup sering pula disamakan dengan ekosistem. Kandungan organik dan anorganik dalam limbah memberikan dampak pada badan penerima (sungai) bila terdapat nilai-nilai diluar ukuran-ukuran yang ditetapkan. Ukuran yang sudah distandardkan disebutkan dengan Baku Mutu Limbah. Berbagai ukuran lain mampu menunjukkan lingkungan dalam keadaan tercemar. Sifat-sifat biologi limbah banyak dipermasalahkan dalam pencemaran air karena limbah yang mengandung bakteri memberikan dampak langsung bagi manusia. Karakteristik biologi ini biasanya ditandai dengan kehidupan plankton, bakteri, dan lainnya. Pencemaran akibat limbah cair paling banyak menyita perhatian dewasa ini. Air sungai telah mengalami perubahan kualitas karena masuknya zat-zat pencemar. Adanya Program Kali Bersih (Prokasih) yang ditujukan pada sungai – sungai yang telah mengalami pencemaran tidak terlepas dari kegiatan masyarakat
7
Wardiyatmoko, Geografi SMA, (Jakarta:PT. Gelora Aksara Pratama, 2004), hlm. 210
6
yang membuang limbah cair ke dalam sungai tanpa pengolahan. Sungai-sungai menjadi keruh dan dapat bersifat asam ataupun basa, mengandung logam berat yang dapat membuat keracunan bagi biota perairan. Populasi ikan menjadi berkurang, pendapatan masyarakat dari perikanan mengalami penurunan.
B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas, sebenarnya sudah merupakan gambaran dari motivasi penulis untuk membahas masalah implementasi atau penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam pengelolaan limbah di Rumah Sakit Umum Kisaran. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengungkapkan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu : 1. Bagaimana penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam pengelolaan limbah di Rumah Sakit Umum Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran? 2. Apakah dampak negatif yang timbul akibat pengelolaan limbah yang tidak efektif di Rumah Sakit Umum Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran?
C. Tujuan Penulisan
Penelitian dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai tujuan yang hendak dicapai. Adapun mengenai rincian tujuan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :
7
1. Untuk mengetahui berjalan atau tidaknya suatu peraturan yaitu Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Rumah Sakit Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran. 2. Untuk mengetahui dampak negatif yang timbul akibat pengelolaan limbah di Rumah Sakit Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran.
D. Manfaat Penelitian
Rangkaian kegiatan penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan mendatangkan manfaat antara lain : 1. Secara teoritis, penelitian dan penulisan skripsi ini dapat memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat mengenai pengelolaan limbah di Rumah Sakit Umum Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran, merupakan sumbangan pikiran penulis kepada pihak-pihak yang berminat dan terlibat dalam kegiatan penegakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 2. Secara praktis, penelitian dan penulisan skripsi ini dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang dampak negatif terhadap pengelolaan limbah di Rumah Sakit Umum Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran, serta dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan merupakan bahan bacaan bagi peneliti selanjutnya.
8
E. Keaslian Penelitian
Sepanjang penelusuran yang telah dilakukan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Asahan (UNA) bahwa penelitian tentang tinjauan judul mengenai “Implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Studi Kasus Pengelolaan Limbah di Rumah Sakit Umum HAMS Kisaran” belum pernah dilakukan sebelumnya dan tidak ada judul yang sama berdasarkan permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini. Dengan demikian, maka dapat penulis katakan bahwa skripsi ini adalah merupakan karya penulis yang asli. Apabila dikemudian hari ditemukan skripsi dengan isi dan materi yang sama maka penulis akan bertanggung jawab sepenuhnya.
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Dimana dalam penelitian ini penulis langsung mewawancarai narasumber atau staf pada Instalasi Pengolahan Air Limbah di Rumah Sakit Umum Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran.
2. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu berada di jalan Sisingamangaraja Nomor 310 Kisaran atau pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Rumah Sakit Umum HAMS Kisaran.
9
3. Sumber Data Data sangat diperlukan dalam rangka penyusunan atau penulisan suatu karya ilmiah, karena dengan data itulah kita dapat membuat suatu uraian lengkap dengan benar-benar dan dapat dipertahankan kebenarannya. Adapun sumber data yang mengungkapkan tentang pengelolaan limbah di Rumah Sakit Umum HAMS Kisaran yaitu terdiri dari : a. Data Primer merupakan data dasar yang dikumpulkan di lapangan dari hasil observasi yang diperoleh dari wawancara penulis dengan pegawai dan staf pada Rumah Sakit Umum HAMS Kisaran. b. Data Sekunder ( data pelengkap ), yang diperoleh dari : -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
-
Undang-undang terkait lainnya
-
Dokumen-dokumen
-
Internet
4. Teknik Pengumpulan Data Proses pengumpulan data pada penelitian ini diawali dengan studi yang mendalam pada sejumlah wawancara yang telah dilakukan penulis kepada pegawai dan staf di Rumah Sakit Umum HAMS Kisaran, staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kisaran, staf pada Kantor Bupati Asahan (Bagian Hukum), dokumen-dokumen, internet dan Undang-undang yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti, selanjutnya dievaluasi dan dijernihkan, kemudian disajikan dalam bentuk laporan tertulis/skripsi.
10
5. Analisis Data Data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis adalah menguraikan sesuatu dengan cermat dan terarah. Untuk kesempurnaan karya tulis ini, maka analisis yang digunakan penulis terhadap data yang telah dikumpulkan adalah menggunakan analisa yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.
G. Sistematika Penulisan
Agar pembahasan dalam penelitian ini tersusun secara sistematis dan menghasilkan sebuah karya yang utuh dan komprehensif maka penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab dan setiap bab mempunyai sub-sub bab sesuai dengan cakupan bab tersebut, maka Penulis memaparkannya dalam pembahasan sebagai berikut : Bab I adalah pendahuluan, merupakan bagian yang mencakup semua isi dengan menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa topik ini dikaji, rumusan masalah yang menjadi kajian, dan tujuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan manfaat penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika penulisan. Bab II merupakan bagian penting untuk mengantarkan kepada permasalahan dengan mengemukakan teori mengenai lingkungan hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pencemaran dan perusakan
11
lingkungan hidup, pengelolaan limbah di Rumah Sakit, serta sumber dan jenis limbah rumah sakit. Bab III adalah Pembahasan dan Analisa, penulis mengungkapkan tentang penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 di Rumah Sakit Umum HAMS Kisaran dan dampak dari pengelolaan limbah yang tidak efektif di Rumah Sakit tersebut. Bab IV ataupun bab yang terakhir adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Pada bagian akhir dari skripsi ini nantinya akan dilampirkan daftar pustaka.
12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Lingkungan Hidup
Istilah hukum lingkungan dalam merupakan terjemahan dari beberapa istilah, yaitu Environmental Law dalam bahasa inggris. Millieerecht(Belanda), “Lenvironnement” (Prancis), “Umweltrecht” (Jerman), “Hukum Alam Seputar” (Malaysia). Kata hukum lingkungan hidup secara terminologi dapat dipisahkan menjadi hukum dan lingkungan yang masing – masing memiliki pengertian yang berbeda. Pengertian hukum dalam kamus hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan di mana tiap – tiap orang wajib mematuhinya : suatu sistem yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyakarat atau bangsa ; undang – undang, ordonansi atau peraturan yang ditetapkan pemerintah dan ditanda tangani ke dalam undang – undang. Berdasarkan kamus lengkap Bahasa Indonesia dikenal istilah “lingkungan” yang artinya sekeliling, sekitar, selingkung, seluruh suatu lingkaran, daerah dan sebagainya.8 Sementara dalam kamus hukum, istilah yang dikenal adalah lingkungan hidup yang artinya adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang
8
W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet.X, (Jakarta:PT. Balai Pustaka, 1987)
13
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya. Istilah ini dikenal dalam hukum lingkungan.
Lingkungan hidup Indonesia tentu berbeda dengan lingkungan hidup negara lain, seperti lingkungan hidup Jepang, Amerika, Malaysia, dan negaranegara lain. Lingkungan hidup Indonesia ialah lingkungan hidup yang ada dalam batas-batas wilayah negara Republik Indonesia.
Lingkungan Hidup menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 ialah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk
manusia
dan
perilakunya,
yang
mempengaruhi
kelangsungan
perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.9
Istilah lingkungan hidup merupakan konsepsi yang relatif masih baru dalam dunia keilmuan pada dasarnya dan dalam lingkungan ilmu hukum pada khususnya, yang tumbuh sejalan bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran akan lingkungan. Dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup tersebut, tumbuh pula perhatian hukum kepadanya.
Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan wawasan nusantara. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk itu dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan 9
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1
14
lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.10 Lingkungan hidup dapat penulis katakan bahwa suatu anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh makhluk ciptaannya agar dimanfaatkan secara bijak. Pemanfaatan lingkungan hidup dalam rangka memenuhi kebutuhan makhluk hidup itu sendiri termasuk manusia haruslah dilakukan dengan sebuah tanggungjawab penuh agar kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga.
Berikut ini adalah pengertian dan definisi lingkungan hidup menurut para ahli :11
1. PROF DR. IR. OTTO SOEMARWOTO, Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita 2. S.J MCNAUGHTON & LARRY L. WOLF, Lingkungan hidup adalah semua faktor ekstrenal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengarui kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme 3. MICHAEL ALLABY, Lingkungan hidup diartikan sebagai: the physical, chemical and biotic condition surrounding and organism. 4. PROF. DR. ST. MUNADJAT DANUSAPUTRO, SH, Lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. 5. SRI HAYATI, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan mahluk hidup. termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya 6. JONNY PURBA, Lingkungan hidup adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya bermacam-macam interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta pranatanya dengan simbol dan nilai .
10
Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategis Penyelesaian Sengketa, (Bandung:PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 1 11 Cyar Liierro, “Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli”, http://cyarliierro. blogspot.com/2012/01/geografi-pengertian-lingkungan-hidup.html diakses 21 April 2013.
15
Banyak para pakar atau ahli lingkungan tidak membedakan secara tegas antara pengertian lingkungan dan lingkungan hidup, baik dalam pengertian seharihari maupun dalam forum ilmiah. Namun yang secara umum digunakan adalah, bahwa istilah lingkungan (environment) dianggap lebih luas daripada istilah lingkungan hidup (life environment). Manusia
sebagai bagian dari lingkungan hidup
haruslah
memiliki
kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup tersebut bukan malah merusaknya karena bagaimanapun juga kehidupan manusia sangat bergantung dengan alam. Jika manusia merusak alam, maka manusia sendirilah yang akan menerima akibatnya. Contohnya jika manusia menebang hutan secara berlebihan untuk membuka lahan pertanian maupun untuk membangun perumahan. Pohon-pohon di hutan yang selama ini merupakan daerah resapan daerah penyimpan cadangan air akan hilang. Akibatnya ketika musim hujan air tidak akan ada yang menahan lagi sehingga terjadilah banjir yang akan memakan banyak korban jiwa maupun harta. Selain itu, air akan semakin sulit didapatkan saat musim kemarau, hewanhewan akan mati, dan berbagai kerugian lain yang akan merugikan manusia. Makhluk hidup dan lingkungannya adalah dua hal yang tak terpisahkan dan saling membutuhkan. Hamparan samudera, bukit, pegunungan, sungai, danau, semuanya merupakan bagian dari lingkungan alam. Lingkungan alam sendiri merupakan salah satu bagian dari lingkungan hidup. Lingkungan hidup mencakup seluruh lingkungan alam seperti lingkungan fisik, biologi, dan sosial. Itulah mengapa pengertian lingkungan hidup lebih luas daripada lingkungan alam.
16
Kualitas lingkungan dapatlah diartikan dalam kaitannya dengan kualitas hidup, yaitu dalam kualitas lingkungan yang baik terdapat potensi untuk berkembangnya kualitas hidup yang tinggi. Namun kualitas hidup sifatnya adalah subyektif dan relatif. Dan karena itu kualitas lingkungan sifatnya juga subyektif dan relatif. 12 Kita merupakan manusia yang dianggap sebagai individu yang menjadi pusat perhatian didalam membicarakan masalah lingkungan hidup, maka komponen-komponen yang berada di sekitar kita adalah hewan, tumbuhan, air, udara,
dan
tanah.
Komponen-komponen
lingkungan
itu
harus
dijaga
kelestariannya, mengingat pengaruhnya sangat besar bagi pengembangan manusia. Selain komponen-komponen diatas, lingkungan hidup juga mempunyai unsur-unsur. Unsur-unsur lingkungan hidup tersebut dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:13 1. Unsur Hayati (Biotik) Unsur hayati (biotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik. Berdasarkan peran dan fungsinya, makhluk hidup dibedakan menjadi tiga macam, yaitu : a. Produsen adalah makhluk hidup yang mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organic. Proses tersebut hanya bisa dilakukan oleh tumbuhan yang berklorofil dengan cara fotosintesis. Contoh produsen adalah alga, lumut dan tumbuhan hijau. b. Konsumer adalah organisme heterotrof yang tidak bisa membuat makanannya sendiri dan tergantung kepada organisme lain. Konsumer biasanya merupakan hewan.
12
Otto Soemarwoto, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 23 13 Duta Pulsa, “Pengertian Perusakan Lingkungan dan Pelestariannya http://afand.abatasa. co.id/post/detail/2405/lingkungan-hidup-kerusakan-lingkungan-pengertian-kerusakan-linkungandan-pelestarian-.htm diakses 21 April 2013
17
c. Dekomposer adalah organisme yang menguraikan bahan organik menjadi anorganik untuk kemudian digunakan oleh produsen. Contoh organisme dekomposer adalah bakteri pembusuk dan jamur 2. Unsur Sosial Budaya Unsur sosial budaya, yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat. Unsur ini berperan dalam perubahan lingkungan demi memenuhi kebutuhan hidup manusia. 3. Unsur Fisik (Abiotik) Unsur fisik (abiotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup, seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain. Keberadaan lingkungan fisik sangat besar peranannya bagi kelangsungan hidup segenap kehidupan di bumi. Setiap lingkungan hidup diatur oleh suatu hukum alam secara otomatis. Maksudnya ialah jika salah satu komponen atau unsur-unsur tersebut mengalami kerusakan, maka akan menyebabkan kerusakan pula pada komponen dan unsurunsur yang lain. Kualitas lingkungan dapatlah diartikan dalam kaitannya dengan kualitas hidup, yaitu dalam kualitas lingkungan yang baik terdapat potensi untuk berkembangnya kualitas hidup yang tinggi. Kualitas hidup dapat diukur dengan tiga kriteria yaitu :14 Pertama, derajat dipenuhinya kebutuhan untuk hidup sebagai mahluk hayati. Kebutuhan ini bersifat mutlak yang didorong oleh keinginan manusia untuk menjaga kelangsungan hidup hayatinya kelangsungan hidup hayati tidak hanya menyangkut dirinya melainkan juga masyarakatnya dan terutama kelangsungan hidup sabagai jenis melalui keturunanya kebutuhan ini terdiri atas udara dan air yang bersih , pangan , kesempatan untuk mendapatkan keturunanya serta perlindungan terhadap serangan penyakit dan sesama manusia kebutuhan hidup
14
Otto Soemarwoto, Op.Cit
18
ini bersifat paling medasar dan dalam keadaan memaksa mengalahkan kebutuhan hidup yang lain. Kedua, derajat dipenuhinya kebutuhan untuk hidup manusiawi kebutuhan hidup ini bersifat relatif walaupun ada kaitanya dengan kebutuhan hidup jenis pertama di atas. Di dalam kondisi iklim indonesia rumah dan pakaian , misalnya bukanlah kebutuhan yang mutlak untuk kelangsungan hidup hayati melainkan kebutuhan hidup manusiawi dengan begitu dan tanpa rumah pun orang tak akan mati dalam iklim tropis kita yang tidak mengenal keadaan eskrim panas dingin. , dan kekeringan tetapi hidup bugil dan tanpa rumah tidak lah manusiawi pekerjaan bukanlah sember pendapat untuk dapat dipenuhinya kebutuhan hidup untuk hayati, melainkan juga penting untuk menjaga martabat seseorang. Karna itu pekerjaan adalah pula kebutuhan , untuk hidup manusiawi pendidikan teknologi untuk dapat memenuhi kebutuhan hayati misalnya pangan, sebenarnya bukan khas manusiawi karena hewan pun mengajar teknologi kepada anaknya antara lain itu mencari dan menangkap mangsanya pendidikan yang khas manusiawi ialah pendidikan filfasat agam, seni, dan kebudayaan karena itu pendidikan inilah yang khas merupakan kebutuhan untuk hidup manusiawi peran serta untuk ikut mengambil keputusan tentang hal-hal yang menetukan nasib dirinya keluarganya dan masyaraktnya adalah pula kebutuhan hidup yang bersifat manusiawi. Ketiga, derajat kebebasan untuk memilih sudah barang masyarakat yang tertib derajat kebebasan untuk hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis beberapa contoh ialah kebebasan agama dan pendidikan. Demikian pula semakin longgar pemilihan yang dapat dibuat orang terhadap rumah makan, pakaian makin baik lah kualitas hidup orang sumber daya gen pula faktor penentu luasnya pilihan kita demikian hakekatnya perencanaan yang baik adalah untuk membuka pilihan seluas-luasnya dalam waktu yang selama-lamanya dengan mengaitkan llingkungan dengan kualitas hidup yang diberi tiga kriteria diatas lingkungan dapatlah diberi ukuran. Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1945
menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia.15 Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. 15
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
19
B. Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Hukum lingkungan menurut ST. Munadjat Danusaputro adalah hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan. Beliau membagi hukum lingkungan menjadi 2 (dua) yakni 16: 1. Hukum Lingkungan Klasik Hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma – norma guna menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber – sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dan dalam jangka waktu singkat. 2. Hukum Lingkungan Modern Hukum lingkungan menetapkan ketentuan dan norma – norma guna mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya agar dapat berlangsung secara terus menerus digunakan oleh generasi sekarang dan mendatang. Faktor lingkungan yang diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan yaitu terpeliharanya proses ekologi yang esensial, tersedianya sumber daya yang cukup dan lingkungan sosial-budaya dan ekonomi yang sesuai..
Faktor-faktor lingkungan tersebut tidak saja mengalami dampak dari pembangunan, melainkan juga mempunyai dampak terhadap pembangunan. Karena itu untuk terlanjutkannya pembangunan tidak cukup untuk melakukan analisis dampak lingkungan yang hanya berlaku untuk perencanaan proyek pembangunan. Pengelolaan lingkungan untuk pembangunan harus didasarkan pada konsepsi yang lebih luas. Konsepsi itu harus mencakup dampak lingkungan terhadap proyek, pengelolaan lingkungan proyek yang sudah operasional dan perencanaan dini pengelolaan lingkungan untuk daerah yang mempunyai potensi besar untuk pembangunan, tetapi belum mempunyai rencana pembangunan. 17
16 17
ST. Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan (Bandung:Binacipta, 1982), hlm 35-36 Otto Sumarwoto, Op.Cit, Hlm. 161
20
Tugas dan wewenang pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pasal 63 ayat (1) yaitu :18
a. b. c. d. e. f. g. h. i.
j. k. l. m. n. o.
p. q. r. s. t.
u.
18
Menetapkan kebijakan nasional Menetapkan norma standar, prosedur, dan kriteria Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKLUPL Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca Mengembangkan standar kerja sama Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan non hayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon; Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3 Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan Mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup; Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar daerah serta penyelesaian sengketa Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat Menetapkan standar pelayanan minimal Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Mengelola informasi lingkungan hidup nasional
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 63
21
v. Mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup w. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan,dan penghargaan x. Mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup y. Menerbitkan izin lingkungan z. Menetapkan wilayah ekoregion; dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, hanya sebagian kecil saja dari tugas dan wewenang di atas yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Kabupaten Asahan).
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2009 adalah upaya sistimatis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.19
Perlindungan
dan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
dilaksanakan
berdasarkan asas :20
a. Tanggung jawab negara Maksud dari asas ini yaitu negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Dalam asas ini negara juga menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Asas tanggung jawab negara sebagai dasar pelaksanaan perlindungan
19 20
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 2
22
dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui penegakan hukum lingkungan, yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Di antara ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Di samping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.
b. Kelestarian dan keberlanjutan Maksud dari asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
c. Keserasian dan keseimbangan Maksud dari asas keserasian dan keseimbangan ini ialah pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
d. Keterpaduan Maksud dari asas keterpaduan yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai komponen terkait.
23
Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara. Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati. Ketersedian sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.
Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.
24
Perlindungan
dan
pengelolaan
lingkungan
hidup
menuntut
dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.
e. Manfaat Maksud dari asas manfaat yaitu bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
f. Kehati-hatian Maksud dari asas kehati-hatian ini yaitu bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkahlangkah menghindari ancaman terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan.
g. Keadilan Maksud dari asas keadilan yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara menyeluruh bagi setiap warga
negara.
perlindungan
dan
pengelolaan
lingkungan
hidup
harus
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
25
h. Ekoregion
Maksud dari asas ini yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem dan budaya masyarakat setempat.
i. Keanekaragaman hayati Maksud dari asas ini yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati.
j. Pencemar membayar Maksud dari asas ini ialah bahwa setiap penanggungjawab yang usaha atau kegiatannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
k. Partisipatif Maksud dari asas partisipatif ialah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
l. Kearifan lokal Asas kearifan lokal ini bermakna bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku.
26
m. Tata kelola pemerintahan yang baik Asas ini menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, efisien dan keadilan
n. Otonomi daerah
Asas otonomi daerah ini bermakna bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dengan mempehatikan
keragaman daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pasal 3 Undang-undang No 32 Tahun 2009 bertujuan untuk :21 a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dankelestarian ekosistem; d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbanganingkungan hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kinidan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkunganhidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secarabijaksana; i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j. mengantisipasi isu lingkungan global. UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara filosofi dari undang-undang ini adalah, bahwa Negara menjamin hak atas lingkungan yang baik dan sehat yang diamanatkan dalam pasal 28 H UUD 1945, bagi warganya. Dengan adanya perubahan UU Perlindungan dan
21
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 3
27
Pengelolaan Lingkungan Hidup ini diharapkan masalah lingkungan yang berupa pencemaran, kerusakan, perusakan, dan lain-lain.
Ruang lingkup Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut pasal 4 Undang-undang No 32 Tahun 2009 meliputi:22
a. Perencanaan; Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan RPPLH.
b. Pemanfaatan; Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. Pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup serta keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat..
c.
Pengendalian; Dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 dalam pasal 13
tercantum bahwa pengedalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengedalian pecemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri dari 3 hal yaitu : pencegahan,
penanggulangan
dan
pemulihan
lingkungan
hidup
dengan
menerapkan berbagai instrument-instrument yaitu : Kajian lingkungan hidup straegis (KLHS); Tata ruang; Baku mutu lingkungan hidup; Kreteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup; Amdal; UKL-UPL; perizinan; instrument ekonomi
22
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 4
28
lingkungan hidup; peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; anggaran berbasis lingkungan hidup; Analisis resiko lingkungan hidup; audit lingkungan hidup, dan instrument lain sesuai dnagan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.
d. Pemeliharaan; Pemeliharaan lingkungan hidup adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan/atau pelestarian fungsi atmosfer.
e. Pengawasan; Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
f. Penegakan hukum; Bila terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup maka pasti akan menibulkan sengketa lingkungan hidup, penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini bias dilakukan melalui jalur pengadilan maupun diluar pengadilan pada dasarnya isi dari sengketa lingkungan hidup adalah bentuk dan besaran ganti kerugian,tindakan pemulihan akibat dan/atau perusakan, pencemaran; tindakan tertentu untuk menjamin tindak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; tindakan dampak untuk negative mencegah terhadap timbulnya lingkungan hidup.
29
Penegakan hukum pidana adalah semua tidakan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang telah di kriminalisasi dalam ketentuan pasal 97 sampai dengan ketentuan pasal 120 undang-undang nomor 32 tahun 2009.
Pasal 84 UU Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa dan gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.23 Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum.
Pengelolaan lingkungan menurut Otto Soemarwoto mempunyai ruang lingkup yang luas dengan cara yang beraneka pula. Pertama, ialah pengelolaan lingkungan secara rutin. Kedua, ialah perencanaan dini pengelolan lingkungan suatu daerah yang menjadi dasar dan tuntutan bagi perencanaan pembangunan. Ketiga, ialah perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi sebagai akibat suatu proyek pembangunan suatu proyek pembangunan sedang direncanakan. Keempat, ialah perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan, baik karena sebab alamiah maupun karena tindakan manusia.24 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 70 menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup25.
Berdasarkan peraturan tersebut, penulis menilai bahwa peran aktif yang dilakukan oleh masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 23
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 84 Otto Sumarwoto, Op.Cit.,Hlm.95 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 70 24
30
hanya sebagian kecil dan menurut penulis, hanya yang mengetahui peraturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berperan aktif.
Berdasarkan pasal 70 tersebut, peran masyarkat dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan/atau penyampaian informasi (laporan). Pemberian saran dan pendapat dalam ketentuan ini termasuk dalam penyusunan KLHS dan amdal. Peran masyarakat dilakukan untuk :
-
Meningkatkan
kepedulian
dalam
perlindungan
dan
pengelolaan
lingkungan hidup -
Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan
-
Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
-
Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial
-
Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Lingkungan hidup sebagaimana yang disebutkan oleh undang-undang di atas merupakan suatu sistem yang meliputi lingkungan alam hayati maupun non hayati yang kesemua komponen-komponen di dalamnya tersebut memiliki pengaruh bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
Keberadaan hukum lingkungan menurut N.H.T Siahaan, merupakan sarana penting untuk mengatur prilaku – prilaku manusia terhadap lingkungan dan
31
segala aspeknya, supaya tidak terjadi pengrusakan, gangguan dan kemerosotan nilai – nilai lingkungan itu karena secara empiris pembangunan menjadikan alam sebagai alat pemuas mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan.
Disatu pihak, ada manusia yang saling bersengketa dengan sesamanya karena memperebutkan suatu sumber daya, mungkin karena keterbatasan atau kesamaan kepentingannya atas suatu obyek lingkungan tertentu, dan mungkin juga karena interaksi manusia terhadap lingkungan tidak lagi terkendali sehingga mengakibatkan lingkungan merosot atau rusak. Karena manusia hakikatnya adalah manusia yang mencintai kebersamaan demi hidup dengan sesama, maka diaturlah bagaimana supaya alam lingkungannya tetap baik dengan pertama memperbaiki hubungan antar sesama.
C. Pengertian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pencemaran lingkungan hidup berdasarkan pasal 1 ayat (14) adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.26
26
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 ayat 14
32
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 69 menyatakan bahwa setiap orang dilarang: 27
a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan dan/atau perusakan lingkungan hidup. b. Memasukan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia d. Memasukan limbah B3 Ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkugan hidup g. Melepaskan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal dan/atau j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan menghilangkan informasi , merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 68 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.28 Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, salah seorang staf di Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) pada rumah sakit tersebut pernah
27 28
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 68
33
memberikan keterangan yang tidak benar. Informasi yang diberikan oleh staf tersebut pada penulis terkesan ditutup-tutupi dan tidak akurat. Secara teknis informasi yang benar dan akurat mengenai kegiatan pengelolaan rumah sakit akan mencakup :29 1. Informasi Kegiatan yang terdiri dari : -
Uraian tiap jenis kegiatan pelayanan seperti kegiatan medis dan non medis, laboratorium, farmasi serta kegiatan pendukung lainnya - Kebutuhan/penggunaan material untuk kegiatan medis dan non medis - Peralatan yang digunakan serta bahan bantu yang dibutuhkan untuk operasional - Standar operasi dan prosedur tiap kegiatan - Lokasi dan luas lahan yang dipergunakan. 2. Informasi Lingkungan yang terdiri dari : - Catatan penggunaan material B3 - Catatan emisi yang dikeluarkan - Kebutuhan dan penggunaan air - Laporan pengelolaan B3 dan non B3 - Hasil audit lingkungan - Perizinan yang telah dimiliki dan sedang dalam pengurusan. 3. Bahan/material;pendukung kegiatan dan pengelolaan lingkungan yang terdiri dari : - Permintaan dan pemakaian bahan baku - Peralatan keselamatan dan kesehatan kerja - Catatan karyawan dan keahlian - Catatan pembelian material dan perusahaan pengangkutannya 4. Informasi lainnya yang terdiri dari : - Pernyataan ketaatan terhadap lingkungan dan dokumen pendukungnya - Struktur organisasi perusahaan, khususnya pengelola lingkungan dan - Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta rekomendasi hasil pemantauan mencakup efektivitas pengurangan limbah, risiko teknis yang dihadapi dan diselesaikan, penggunaan peralatan pengelolaan limbah, kejadian spesifik yang menimbulkan dampak terhadap penurunan lingkungan, biaya pengelolaan lingkungan dan jadwal pelaksanaan. Dengan adanya data tersebut diatas serta pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan secara dinamis dan berkelanjutan, maka kegiatan pengendalian
29
Disampaikan pada kegiatan pertemuan teknis/sosialisasi pengelolaan limbah rumah sakit. Medan, 24 Mei 2006
34
pencemaran pada kegiatan pengelolaan rumah sakit akan dapat digeser menjadi kegiatan pencegahan pencemaran. Kerusakan lingkungan dapat terjadi diperkotaan maupun dipedesaan, walaupun di dalam masyarakat terdapat mekanisme untuk mengatur laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk, namun kenyataan menunjukkan di banyak tempat terdapat tanda kepadatan penduduk telah melampaui daya dukung lingkungan. Hal ini terlihat dengan jelas di pulau Jawa. Di luar pulau Jawa di banyak tempat sebenarnya juga terjadi hal yang sama, walaupun kepadatan penduduknya rendah. Tanda-tanda dilampauinya daya dukung lingkungan ialah kerusakan lingkungan.30 Migrasi penduduk merupakan salah satu mekanisme untuk menjaga agar kepadatan penduduk tidak melampaui daya dukung lingkungan suatu daerah di perkotaan, sedangkan usaha pencegahan kerusakan di pedesaan dapat dilakukan untuk menaikkan daya dukung lingkungan dengan menaikkan luas lahan yang digunakan untuk pertanian merupakan reaksi terhadap kenaikan kepadatan penduduk yang sangat umum terjadi. Beberapa hal yang perlu dilakukan pada proses pemantauan dan pengendalian untuk mengurangi dampak limbah rumah sakit ke lingkungan adalah: -
Menginventarisir seluruh proses menghasilkan segala jenis limbah yang akan mencemari udara, air dan tanah.
-
Menginventarisir seluruh sumber cemaran
-
Memprioritaskan upaya pengurangan limbah
-
Membangun sistem peralatan dan pelaporan
-
Menginformasikan seluruh kegiatan pengelolaan baik internal maupun eksternal 30
Otto Sumarwoto, Op.Cit., Hlm. 221
35
-
Merancang proses pengurangan sumber limbah secara berkelanjutan.
1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup merupakan salah satu usaha pemerintah dan pemerintah daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, baik didarat, perairan tawar dan laut, maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
D. Pengertian Limbah Rumah Sakit
Limbah menurut kamus hukum ialah sisa proses produksi ; air buangan pabrik. Limbah/perlimbahan ialah tempat rendah atau lubang yang sengaja digali untuk tempat membuang air kotor ; tempat rendah/lubang untuk membuang air limbah.31 Sedangkan menurut pasal 1 ayat 20 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga, yang lebih dikenal sebagai sampah) atau juga dapat dihasilkan oleh alam yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Pada umumnya sesuatu yang ada di bumi ini memiliki suatu karakteristik yang berbeda. Termasuk juga limbah yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :32
1. Berukuran mikro Karekteristik ini merupakan karakterisik pada besar kecilnya limbah/ volumenya. Contoh dari limbah yang berukuran mikro atau kecil atau bahkan 31 32
Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta:PT Asdi Mahasatya, 2004), hlm.250 Wikipedia, “Limbah”, http://id.wikipedia.org/wiki/Limbah, Diakses 21 April 2013.
36
tidak bias terlihat adalah limbah industri berupa bahan kimia yang tidak terpakai yang di buang tidak sesuai dengan prosedur pembuangan yang dianjurkan.
2. Dinamis Mungkin
yang
dimaksud
dinamis
disini
adalah
tentang
cara
pencemarannya yang tidak dalam waktu singkat menyebar dan mengakibatkan pencermaran. Biasanya limbah dalam menyerbar di perlukan waktu yang cukup lama dan tidak diketahui dengan hanya melihat saja. Hal ini dikarenakan ukuran limbah yang tidak dapat dilihat
3. Berdampak luas (penyebarannya) Luasnya dampak yang di timbulkan oleh limbah ini merupakan efek dari karakteristik limbah yang berukuran mikro yang tak dapat dilihat dengan mata telanjang. Contoh dari besarnya dampak yang ditimbulkan yaitu adanya istilah “Minamata disease” atau keracunan raksa di Jepang yang mengakibatkan nelayannelayan mengidap paralis (hilangnya kemampuan untuk bergerak karena kerusakan pada saraf). Kejadian ini terjadi di Teluk Minamata dan Sungai Jintsu karena pencemaran oleh raksa.
4. Berdampak jangka panjang (antar generasi) Dampak yang ditimbulkan limbah terutama limbah kimia biasanya tidak sekedar berdampak pada orang yang terkena tetapi dapat mengakibatkan turunannya mengalami hal serupa.
37
Dari karakteristik limbah di atas pencemaran limbah juga didukung oleh adanya
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
pencemaran
limbah
terhadap
lingkungan diantaranya :33
- Volume Limbah Tentunya semakin banyak limbah yang dihasilkan oleh manusia dampak yang akan ditimbulkan semakin besar pula terasa.
- Kandungan Bahan Pencemar Kandungan yang terdapat di limbah ini mengakibatkan pencemaran lingkungan apabila kandunganya berbahaya dapat mengakibatkan pencemaran yang fatal bahkan dapat membunuh manusia serta mahluk hidup sekitar.
- Frekuensi Pembuangan Limbah Pada saat sekarang ini pembuangan limbah semakin naik frekuensinya di karenakan banyaknya industri yang berdiri. Dengan semakin banyak frekuensi limbah tentunya pembuanganlimbah menjadi tidak terkandali dan usaha untuk mengolahnya tidak dapat maksimal dikarenakan pengolahan limbah yang masih jauh dari harapan kita semua.
Limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit yang terdiri dari limbah medis dan non-medis 34 Limbah medis adalah limbah yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam,
33
Friendkerz, “Pencemaran Limbah industri”, http://thefriendkerz.blogspot.com/ 2013/03/ makalah-pencemaran-limbah-industri.html, Diakses 21 April 2013 34 Dokumen UKL/UPL Pada Rumah Sakit Umum Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran
38
limbah farmasi, limbah sitotoksis, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi. Beberapa pengaruh yang ditimbulkan oleh keberadaan limbah rumah sakit, khususnya terhadap penurunan kualitas lingkungan dan terhadap kesehatan antara lain, terhadap gangguan kenyamanan dan estetika, terutama disebabkan karena warna yang berasal dari sedimen, larutan, bau phenol, bau feses, urin dan muntahan yang tidak ditempatkan dengan baik dan rasa dari bahan kimia organik. Penampilan rumah sakit dapat memberikan efek psikologis bagi pemakai jasa, karena adanya kesan kurang baik akibat limbah yang tidak ditangani dengan baik.
Limbah rumah sakit pada dasarnya adalah semua limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah sakit dan kegiatan penunjang lainnya.35 Limbah rumah sakit dapat berbentuk padat, cair, dan gas yang dihasilkan dari kegiatan diagnosis pasien, pencegahan penyakit, perawatan, penelitian, imunisasi terhadap manusia dan laboratorium yang mana dapat dibedakan antara limbah medis maupun non medis yang merupakan sumber bahaya bagi kesehatan manusia maupun penyebaran penyakit di lingkungan masyarakat. Pengelolaan limbah rumah sakit adalah bagian dari kegiatan penyehatan lingkungan di rumah sakit yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah rumah sakit.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Kesehatan menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh derajat
35
Loc.Cit.
39
kesehatan yang setinggi-tingginya.36 Oleh karena itu Pemerintah menyelenggarakan usaha-usaha dalam lapangan pencegahan dan pemberantasan penyakit pencegahan dan penanggulangan pencemaran, pemulihan kesehatan, penerangan dan pendidikan kesehatan pada rakyat dan lain sebagainya. Usaha peningkatan dan pemeliharaan kesehatan harus dilakukan secara terus menerus, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan, maka usaha pencegahan dan penanggulangan pencemaran diharapkan mengalami kemajuan. Adapun cara-cara pencegahan dan penanggulangan pencemaran limbah rumah sakit antara lain adalah melalui : a. Proses pengelolaan limbah rumah sakit. b. Proses mencegah pencemaran makanan di rumah sakit.
E. Sumber dan Jenis Limbah
Sumber
adanya
limbah
sebenarnya
banyak
sekali
tetapi
pada
pengelompokannya sumber limbah terdiri dari :
a. Aktivitas manusia Saat manusia melakukan aktivitas untuk menghasikan sesuatu barang produksi maka akan timbul suatu limbah karena tidak mampunya pengolahan yang dilakukan oleh manusia menggunkan mesin dan juga sulitnya untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi barang yang bias dimanfaatkan
36
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992
40
untuk keperluan manusia. Berikut adalah limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia misalnya :
-Hasil pembakaran bahan bakar pada industry dan juga kendaran bermotor
-Pengolahan bahan tambang dan minyak bumi
-Pembakaran hutan untuk membuka lahan pertanian ataupun perumahan
b. Aktivitas alam Aktivitas diatas, selain dari pencemaran limbah di bumi juga di timbulkan oleh aktivitas alam walaupun jumlahnya sangat sedikit pengaruhnya terhadap lingkungan karena lokasinya yang biasanya bersifat lokal.berikut ini contoh dari aktivitas alam yang menghasilkan limbah yaitu :
1. Pembusukan bahan organik alami
2. Adanya aktifitas gunung berapi
3. Banjir, longsor serta
4. Aktivitas alam yang lain
Karena kedua aktivitas ini menimbulkan limbah yang mencemari lingkungan, manusia di bumi terus mengembangkan teknologi untuk mencegah dampak pencemaran lingkungan. Walaupun dilain pihak limbah terus meningkat terutamadiakibatkan oleh aktivitas manusia hal ini didorong oleh beberapa factor sebagai berikut :
41
c. Perkembangan industri Perkembangan industri yang sangat cepat baik pertambangan, transportasi dan manufakur atau pabrik yang mengahsilkan limbah dalam jumlah yang relative besar sehingga terjadi pembuangan limbah yang kurang terkontrol karena kurannya teknologi untuk membuat limbah menjadi barang yang terurai atau ramah lingkungan.
d. Modernisasi Pada saat sekarang perkembangan teknologi untuk menghasilkan barang semakin marak digunakan dikalangan orang yang mengeluti bidang industry. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan barang dengan cepat tetapi di lain hal perkembangan teknologi berakibat pada semakin banyaknya limbah yang dihasilkan oleh teknologi itu sendiri.
e. Pertambahan penduduk Semakin banyaknya penduduk di bumi ini mengakibatkan bertambah meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal serta meningkatnya jumlah kebutuhan akan barang. Hal ini dapat menimbulkan beberapa macam masalah seperti :
- Pembukaan lahan untuk pemukiman dan saran transportasi
Pembukaan lahan untuk pemukiman dan saran transportasi berdampak terhadap semakin berkurangnya hutan untuk mengurangi kadar pencemaran lingkungan.
42
- Penimbunan sampah
Semakin hari kita melihat banyaknya sampah yang menumpuk karena pembuangannya yang sembarangan dan mungkin juga karena kurang mampunya tempat pembuangan sampah untuk menampung sampah atau yang biasa disebut TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dalam menampung sampah sehingga sampah menumpuk di suatu tempat yang berdampak menurunnya kualitas lingkungan sekitar. Jenis-jenis limbah rumah sakit meliputi bagian berikut ini :37 a. Limbah Klinik Limbah dihasilkan selama pelayanan pasien secara rutin, pembedahan dan di unitunit resiko tinggi. Limbah ini mungkin berbahaya dan mengakibatkan resiko tinggi infeksi kuman dan populasi umum dan staff rumah sakit. Oleh karena itu perlu diberi label yang jelas sebagai resiko tinggi. contoh limbah jenis tersebut ialah perban atau pembungkus yang kotor, cairan badan, anggota badan yang diamputasi, jarum-jarum dan semprit bekas, kantung urin dan produk darah.
b. Limbah Patologi Limbah ini juga dianggap beresiko tinggi dan sebaiknya diotoklaf sebelum keluar dari unit patologi. Limbah tersebut harus diberi label biohazard.
c. Limbah Bukan Klinik Limbah ini meliputi kertas-kertas pembungkus atau kantong dan plastik yang tidak berkontak dengan cairan badan. Meskipun tidak menimbulkan resiko sakit, limbah tersebut cukup merepotkan karena memerlukan tempat yang besar untuk mengangkut dan mambuangnya. d. Limbah Dapur
37
Eko, “Dampak Limbah Terhadap Lingkungan”, http://ekookdamezs.blogspot.com/2011 /05/makalah-dampak-limbah-terhadap.html, Diakses 21 April 2013.
43
Limbah ini mencakup sisa-sisa makanan dan air kotor. Berbagai serangga seperti kecoa, kutu dan hewan mengerat seperti tikus merupakan gangguan bagi staff maupun pasien di rumah sakit. e. Limbah Radioaktif Walaupun limbah ini tidak menimbulkan persoalan pengendalian infeksi di rumah sakit, pembuangannya secara aman perlu diatur dengan baik. Berdasarkan penelitian, penulis melihat bahwa dari keseluruhan limbah diatas juga merupakan jenis limbah yang dihasilkan oleh RSUD HAMS Kisaran. Pengolahan limbah pada dasarnya merupakan upaya mengurangi volume, konsentrasi atau bahaya limbah, setelah proses produksi atau kegiatan, melalui proses fisika, kimia atau hayati. Dalam pelaksanaan pengelolaan limbah, upaya pertama yang harus dilakukan adalah upaya preventif yaitu mengurangi volume bahaya limbah yang dikeluarkan ke lingkungan yang meliputi upaya mengunangi limbah pada sumbernya, serta upaya pemanfaatan limbah.
Program minimisasi limbah di Indonesia baru mulai digalakkan, bagi rumah sakit masih merupakan hal baru, yang tujuannya untuk mengurangi jumlah limbah dan pengolahan limbah yang masih mempunyai nilai ekonomi.
Bermacam-macam limbah mungkin akan kita temui di sekitar kita seperti sampah plastik, kaleng, pecahan kaca, kotoran hewan dan lain sebagainya. Dari sekian banyaknya limbah ini dapat dikelompokan berdasar sumber dari limbah.
Pada saat ini salah satu penyebab masalah lingkungan hidup adalah limbah, tetapi timbulnya limbah tersebut tidak dapat dihindarkan, karena limbah adalah salah satu hasil dari kegiatan. Masalah lingkungan itu timbul akibat
44
pembuangan limbah yang sembarangan yang akan mengganggu kesehatan, merusak lingkungan hidup serta kenyamanan hidup kita, oleh karena itu kita harus segera menanganinya. Semakin meningkat kegiatan manusia, semakin banyak pula limbah yang dihasilkan. Oleh karena itu perlu peraturan yang mengikat secara hukum terkait dengan limbah dan pengelolaannya. Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2009
sudah memuat aturan segala sesuatu yang terkait limbah tersebut. Aturan itu menyangkut apa yang diperbolehkan, dilarang dan sanksi hukumnya. Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 ini merupakan penyempurnaan dari Undangundang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No 4 Tahun 1982 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ditinjau secara kimiawi atau dari zat pembentuknya limbah terdiri dari limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik dapat terurai secara alami contohnya sisa organisme hewan dan tumbuhan, sedangkan limbah anorganik sangat sulit atau tidak mudah untuk bisa terurai secara alami contohnya plastik, botol, dan kaleng. Jenis limbah dapat pula dilihat dari bentuk fisiknya yang terdiri dari : a. Limbah padat atau yang lebih dikenal sebagai sampah. Bentuk fisik dari sampah yaitu padat. b. Limbah cair yaitu limbah tersebut mempunyai bentuk fisik cair. Contohnya air buangan industri dan air buangan rumah tangga.
45
c. Limbah gas dan partikel. Bentuk fisiknya yaitu berupa gas atau patikel halus (debu). Contohnya gas buangan kenderaan dan buangan pembakaran industri. Berdasarkan penelitian, penulis melihat bahwa dari keseluruhan jenis limbah di atas, juga merupakan jenis limbah yang dihasilkan pada RSUD HAMS Kisaran. Disamping pembagian berdasarkan zat pembentuk dan bentuk fisiknya, ada yang disebut Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), limbah ini dapat berbentuk padat, cair dan gas. Limbah B3 ialah setiap bahan sisa (limbah) suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) karena : -
Mudah meledak, maksudnya ialah limbah yang melalui reaksi kimia dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya.
-
Mudah terbakar, maksudnya ialah limbah yang apabila berdekatan dengan api, gesekan atau sumber nyala lain akan mudah menyala atau terbakar dan apabila telah nyala akan terus terbakar dalam waktu yang lama.
-
Bersifat reaktif, maksudnya ialah limbah yang dapat menyebabkan kebakaran karena melapaskan atau menerima oksigen.
-
Beracun, maksudnya ialah limbah yang mengandung racun yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan.
-
Menyebabkan infeksi, maksudnya ialah limbah yang dapat menyebabkan infeksi sangat berbahaya karena mengandung kuman penyakit seperti hepatitis
46
dan kolera yang pada pekerja dan masyarakat di sekitar lokasi pembuangan limbah. -
Bersifat korosif, maksudnya ialah limbah yang dapat menyebabkan iritasi (terbakar) pada kulit. Bahan berbahaya dan beracun mungkin dapat kita jumpai di rumah kita,
seperti buangan produk yang tidak memenuhi standar yang aman bagi lingkungan atau sisa bahan maupun tumpahan bahan kimia yang kadaluarsa. Pada umumnya, produk yang mengandung B3 bersifat mudah meledak dan terbakar, reaktif, beracun, menyebabkan infeksi dan menyebabkan karat (korosif). Berikut ini adalah contoh produk yang mengandung B3 antara lain : - Pengharum ruangan - Pemutih pakaian - Diterjen Pakaian - Pembersih kamar mandi - Pembesih kaca/jendela - Pembersih lantai - Pengkilat kayu - Pembasmi serangga - Lem perekat - Hair spray - Batu baterai - baterai - oli bekas, dll.
47
Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disingkat B3 berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.38 Pengaturan hukum mengenai limbah B3 meliputi keseluruhan peraturan tentang apa yang harus / boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam kaitannya dengan limbah B3, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan. Dalam kaitan ini telah dikeluarkan Undang-undang No 32 tahun 2009 yakni pasal 58 mengenai Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.”39
Larangan yang perlu mendapat perhatian bagi setiap orang atau badan usaha adalah larangan untuk membuang limbah B3 secara langsung ke dalam air, tanah atau udara. Dengan demikian, penghasil limbah B3 wajib melakukan pengolahan B3, dimana pengolahan limbah B3 bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi sifat bahaya dan beracun limbah B3 agar tidak membahayakan kesehatan manusia dan untuk mencegah terjadinya pencemaran serta kerusakan lingkungan.40
38
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 58 40 Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), 39
hlm. 145
48
Berdasarkan penelitian, penulis melihat bahwa dalam pengelolaan limbah B3 di RSUD HAMS Kisaran, limbah B3 tersebut telah dilaksanakan dengan tepat dan benar.
Pengumpul limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dikumpulkan selama 90 hari sebelum diserahkan kepada pengolah limbah B3, dan wajib bertanggung jawab terhadap limbah B3 yang dikumpulkan dan disimpannya. Penulis dapat menjelaskan bahwa pengumpul limbah B3 yang dimiliki oleh pihak RSUD HAMS Kisaran hanya sebanyak 1 orang dan hal ini akan menyebabkan terlalu banyak limbah yang tersimpan di dalam suatu ruangan.
Pengolah limbah B3 wajib membuat analisis mengenai dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan untuk menyelenggarakan kegiatannya baik secara sendiri maupun secara terintegritas dengan kegiatan utamanya. Ketentuan atau peraturan mengenai persyaratan teknis pengolahan limbah B3 ditetapkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, sedangkan izin lokasi pengolahan limbah B3 diberikan atau dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/Kotamadya sesuai rencana tata ruang.41 Penulis melalui penelitian ini menjelaskan bahwa pada RSUD HAMS Kisaran hanya mempunyai Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Sementara itu, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan pada RSUD tersebut tidak mempunyai atau memilikinya.
41
Ibid., hlm. 147
49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Pengelolaan Limbah di Rumah Sakit Umum Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran
Rumah sakit sebagai salah satu tempat atau sarana pelayanan untuk menangani, merawat dan pengobatan akan menghasilkan limbah cair dan padat dalam jumlah yang cukup banyak setiap hari dan kualitasnya perlu mendapat perhatian karena di dalamnya mempunyai bahan yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan lingkungannya.
Limbah berupa virus dan kuman yang berasal dan Laboratorium Virologi dan Mikrobiologi dapat membahayakan kesehatan para petugas, pasien maupun masyarakat. Sampai saat ini belum ada alat penangkalnya sehingga sulit dideteksi.42
Limbah padat yang dihasilkan oleh kegiatan rumah sakit dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu limbah padat medis dan limbah padat non medis.43 Limbah medis merupakan limbah yang dihasilkan langsung dari kegiatan medis di rumah sakit tersebut yang berasal dari kamar bedah umum, kamar bedah kebidanan, ruang laboratorium, ruang I.C.U, ruang farmasi, ruang gawat darurat, 42
Bagus “Pengelolaan Limbah Rumah Sakit”, http://www.artikelbagus.com/2012/01/ pengelolaan-limbah-rumah-sakit.html diunduh pada hari Minggu, 21 April 2013 43 Wawancara penulis dengan Bapak Amiruddin Siregar (Staf IPAL RSU HAMS Kisaran) Senin, 18 Maret 2013 di Lingkungan Rumah Sakit Umum HAMS Kisaran
50
ruang rawat inap, ruang poliklinik, dll. Contoh limbah medis yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit antara lain :
-
Jarum suntik bekas
-
Verban
-
Plaster
-
Kapas
-
Selang dan jarum infus
Limbah medis tersebut harus dibuang ke tempat khusus dan tidak dibenarkan bercampur dengan limbah padat non medis. Tempat (wadah) limbah medis harus tertutup rapat dan diberi tanda khusus agar tidak tercampur dengan limbah non medis, karena limbah medis dapat menularkan penyakit (berbahaya) sebab di dalam limbah medis mengandung infeksi.
Limbah padat medis diangkut khusus ke ruang pembakaran, karena incenerator (alat/mesin pembakar limbah medis) dapat membakar habis seluruh limbah medis dengan temperatur 1000 0 C, dengan menghabiskan Bahan Bakar Minyak (solar) sebanyak 40 liter dalam waktu 1 jam pembakaran. Hasil dari pembakaran limbah padat medis tersebut akan menjadi abu dan dibiarkan selama 1 hari, setelah itu abu yang dihasilkan ditanam di dalam tanah.44 Berdasarkan penjelasan dalam wawancara di atas, penulis dalam penelitian melihat bahwa abu yang dihasilkan tidak ditanam di dalam tanah, melainkan dibiarkan atau hanya diletakkan di samping gedung pembakaran (Gedung Incenerator)
44
Wawancara penulis dengan Bapak Amiruddin Siregar (Staf IPAL Rumah Sakit Umum) Senin, 18 Maret 2013 di Lingkungan Rumah Sakit Umum HAMS Kisaran
51
Jadwal pembakaran limbah padat medis di RSU HAMS sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu. Bagian-bagian Incenerator dilengkapi dengan : 45 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Burner yang berguna sebagai motor pembakar Blower yang berguna untuk mensuplay udara ke ruang pembakar Chamber (ruang pembakar) yang berisi kurang lebih sebanyak 1 M3 Tangki bahan bakar kapasitas 200 (dua ratus) liter Cerobong asap yang tingginya 8 (delapan) meter menghadap ke atas. Panel distribusi listrik lengkap untuk menghidupkan motor blower yang dilengkapi dengan tombol (swith) di panel. Limbah non medis merupakan limbah domestik yang dihasilkan rumah
sakit. Contoh limbah non medis dapat berupa plastik, pembungkus nasi, sisa-sisa makanan, dll. Limbah non medis berasal dari keluarga pasien, pengunjung rumah sakit, dan pegawai (staff) pada rumah sakit. Limbah non medis tersebut dikumpulkan sementara di tempat-tempat (wadah) yang telah disiapkan pihak rumah sakit di setiap ruangan. Pengangkutan limbah non medis dilakukan sebanyak 2 (dua) kali sehari dengan menggunakan troli ke tempat penampungan sementara kemudian diangkut oleh pegawai (staff) pada dinas kebersihan dan dibuang ke tempat pembuangan akhir.
Rumah Sakit Umum Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran tidak hanya menghasilkan limbah padat medis dan limbah padat non medis, tetapi juga menghasilkan limbah infeksi yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Dari keseluruhan limbah rumah sakit tersebut sekitar 10-15 % diantaranya merupakan limbah infeksi yang mengandung logam berat, antara lain mercuri. Sebannyak 40 % lainnya adalah limbah padat non medis yang berasal dari makanan, baik dari keluarga pasien maupun dari dapur gizi. Sisanya sekitar 50 % merupakan limbah padat medis dalam bentuk botol bekas infus, kapas, verban, dll.46
45
Wawancara penulis dengan Bapak Amiruddin Siregar (Staf IPAL Rumah Sakit Umum) Senin, 18 Maret 2013 di Lingkungan Rumah Sakit Umum HAMS Kisaran 46 Wawancara penulis dengan Bapak Amiruddin Siregar (Staf IPAL Rumah Sakit Umum) Senin, 18 Maret 2013 di Lingkungan Rumah Sakit Umum HAMS Kisaran
52
Pengelolaan limbah rumah sakit yang merupakan bagian dari upaya penyehatan lingkungan rumah sakit juga mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat akan bahaya pencemaran lingkungan yang bersumber dari air limbah rumah sakit serta mencegah meningkatnya infeksi nosokomial (infeksi silang yang terjadi pada perawat atau pasien saat dilakukan perawatan) di lingkungan rumah sakit, sebab telah diketahui bahwa limbah rumah sakit dapat mengandung potensi bahaya. Pencegahan sebaiknya dilakukan oleh setiap orang atau badan usaha yang melakukan pengelolaan limbah agar tidak menimbulkan masalah yang tidak diinginkan tersebut maka perlu pengolahan terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan sekitar atau dibuang secara langsung ke sungai. Penulis dalam melakukan penelitian di Rumah Sakit Umum Haji Abdul Manan Simatupang (RSU HAMS) pernah melihat secara langsung limbah yang dibuang ke sungai tanpa proses pengolahan. Pegawai atau staff pada rumah sakit tersebut hanya memberikan atau mencampurkan air limbah dengan beberapa bahan kimia (tanpa pengolahan dan tanpa takaran yang jelas) secara langsung dibuang ke aliran sungai (Sungai Asahan) yang berada tepat di belakang Instansi Pengelolaan Air Limbah tersebut.
-
Bahan kimia yang dimaksud berupa :47 Poly Aluminium Fosphat yaitu berguna untuk mengendapkan lumpur yang terkandung dalam air baku sungai. Aluminium Sulphate (tawas) yang berguna untuk mengendapkan lumpur yang terkandung di dalam air baku sungai dan sebagai penjernih dan penghilang bau pada air.
47
Wawancara penulis dengan Kholik mubaroq (Staf di Rumah Sakit Umum) Senin, 18 Maret 2013 di Lingkungan Rumah Sakit Umum HAMS Kisaran
53
-
Hydro Chlorine (kaporit) yang berguna untuk membunuh kuman-kuman yang terkandung dalam air baku sungai. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit menurut penulis
mengandung bahan yang berbahaya bagi pengunjung, masyarakat dan lingkungannya sehingga dipandang perlu melakukan pengolahan.
Penulis dalam melakukan penelitian ini menilai bahwa pengelolaan limbah (khususnya limbah cair) di RSUD HAMS Kisaran tidak efektif dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam pengelolaan limbah di Rumah Sakit Umum HAMS Kisaran tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak berjalan secara efektif dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak rumah sakit tersebut. Adapun peraturan yang telah dilanggar oleh pihak rumah sakit tersebut yakni : 1. Pasal 20 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan “:48 a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
Berdasarkan peraturan tersebut penulis menilai bahwa pengelolaan limbah di RSU HAMS tidak memenuhi baku mutu lingkungan hidup. Sebab, sistem atau 48
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 20 Ayat 3
54
mesin pengelolaan pada Instansi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Rumah sakit tersebut tidak berjalan dengan semestinya dan izin dari menteri atau kepala daerah tidak dimiliki oleh rumah sakit tersebut. 2. Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal”.49
Berdasarkan peraturan tersebut, penulis dapat menjelaskan bahwa dari hasil wawancara kepada Kepala Tata Usaha dan Kepala Bagian Hukum yang menyatakan bahwa RSU HAMS Kisaran tidak memiliki AMDAL, yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut hanya Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). 3. Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL–UPL wajib memiliki izin lingkungan”.50
Berdasarkan peraturan tersebut penulis dalam melakukan penelitian mewawancarai Kepala Tata usaha, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Instalasi Pengelolaan Air Limbah menyatakan bahwa RSU HAMS Kisaran tidak memiliki izin lingkungan, baik dari menteri maupun dari kepala daerah. 4. Pasal 53 ayat (1 dan 2) yang menyatakan bahwa :51
49
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 22 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 36 Ayat 1 51 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 53 Ayat 1 dan 2 50
55
(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan peraturan tersebut, penulis dalam melakukan penelitian mewawancarai staf pada IPAL yang menyatakan bahwa penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup belum dilakukan.
Pemberian
informasi
peringatan
pencemaran
dan/atau
kerusakan
lingkungan hidup kepada masyarakat dan pengisolasian pencemaran serta penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup juga belum dilakukan oleh pihak rumah sakit. 5. Pasal 54 ayat (1 dan 2) yang menyatakan bahwa :52 (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan : a. b. c. d. e.
52
penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar remediasi rehabilitasi restorasi cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 54 (Ayat 1 dan 2)
56
Berdasarkan peraturan tersebut, penulis mengamati bahwa pihak Rumah Sakit Umum Kisaran yang telah melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup belum pernah melakukan pemulihan, tindakan atau proses penyembuhan lingkungan hidup (remediasi) dan pengembalian atau pemulihan lingkungan hidup kepada keadaan semula (restorasi). 6. Pasal 59 Ayat (1, 3 dan 4) yang menyatakan bahwa :53 (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan peraturan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa pihak RSU HAMS Kisaran telah melakukan pelanggaran peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu UU 32 Tahun 2009 pasal 59 (ayat 1, 3 dan 4). Limbah B3 pada rumah sakit tersebut tidak dilakukan pengelolaan, tidak diserahkan
kepada pihak lain dan pengelolaannya
(Instalasinya)
tidak
mendapatkan izin dari Menteri, gubernur ataupun bupati/walikota. 7. Pasal 60 yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”.54
Penulis dapat menyimpulkan bahwa dumping dalam pasal 60 tersebut ialah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau
53 54
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 59 (Ayat 1, 3 dan 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 60
57
bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Pasal 60 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tersebut telah dilanggar oleh pihak RSU HAMS Kisaran, yang mana penulis dalam melakukan penelitian mengamati bahwa dumping limbah telah dilakukan oleh petugas atau staf yang melakukan pembakaran limbah medis di sebuah lokasi pembakaran limbah medis (Gedung Incenerator).
Limbah medis yang telah dibakar tersebut, dibiarkan atau diletakkan di samping Gedung Incenerator oleh petugas yang melakukan pembakaran. Limbah medis yang telah dibakar dan mempunyai dampak negatif bagi kesehatan masyarakat, pasien dan karyawan yang semestinya dikubur atau ditanam didalam tanah kini hanya dibiarkan dan disembunyikan di samping gedung pembakaran (Incenerator). Limbah medis dalam pengelolaannya di RSU HAMS Kisaran juga tidak mempunyai izin 8. Pasal 68 huruf (a) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu”.55
Berdasarkan peraturan tersebut, penulis dalam melakukan penelitian merasakan atau menilai bahwa staf pada IPAL RSU HAMS Kisaran telah
55
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 68 (huruf a)
58
melanggar peraturan ini. Sebab, informasi yang diberikan oleh staf tersebut palsu, tidak benar, tidak akurat dan tidak terbuka dalam memberikan keterangan. 9. Pasal 69 Ayat (1) huruf (J) yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.56
Berdasarkan peraturan tersebut, penulis dalam melakukan penelitian merasakan dan menilai bahwa staf pada IPAL RSU HAMS Kisaran telah melanggar peraturan ini. Sebab, informasi yang diberikan oleh staf tersebut palsu, menyesatkan, merusak informasi dan memberikan keterangan yang tidak benar 10. Pasal 102 yang menyatakan bahwa ”Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)”57.
Rumah sakit tersebut dapat pula dikenai sanksi pidana apabila tidak mempunyai izin, baik dari menteri maupun kepala daerah. Sanksi pidana dapat dijatuhi kepada RSU HAMS Kisaran apabila sanksi administratif telah dijatuhkan kepada rumah sakit tersebut terlebih dahulu dan pihak rumah sakit tidak mematuhi sanksi yang telah diberikan.
56 57
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 69 (Ayat 1 Huruf J) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 102
59
11. Pasal 103 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu milyar) dan paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)”.58
Limbah B3 yang dihasilkan RSU HAMS Kisaran hanya limbah medis saja yang dilakukan pengelolaan sementara itu limbah cairnya tidak dilakukan pengelolaan dan ini akan membuat RSU HAMS terjerat pasal 103 UndangUndang Nomor 32 tahun 2009 apabila masih terus melakukan pelanggaran dan tidak melakukan perbaikan atau pemulihan pada sistem pengelolaan limbah cairnya. 12. Pasal 104 yang menyatakan bahwa “ Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).59
Rumah Sakit Umum HAMS Kisaran yang tidak mempunyai izin untuk melakukan pengelolaan limbahnya dapat dikenai sanksi pidana yang apabila sanksi administratifnya tidak dilaksanakan atau tidak dipatuhi oleh pihak rumah sakit tersebut. Sanksi yang bisa dikenakan kepada Rumah Sakit tersebut yaitu berupa peringatan tertulis dari pemerintah daerah Kabupaten Asahan, pencabutan
58 59
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 103 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 104
60
izin kegiatan rumah sakit, dan sanksi pemidanaan yang apabila pihak rumah sakit tidak juga mengindahkan / menjalankan peraturan yang telah ada. Yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam hal ini ialah Kepala Rumah Sakit (Direktur Rumah Sakit Umum Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran).
Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, ternyata bukan hanya pihak RSU HAMS yang melakukan pelanggaran terhadap UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tetapi Pemerintah Daerah (Pemda Asahan) juga telah melakukan berbagai pelanggaran dari peraturan yang telah disahkan oleh Presiden Indonesia dan telah diundangkan di Jakarta tertanggal 3 Oktober 2009 tersebut. Pelanggaran Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Asahan antara lain : 1. Pasal 39, yang menyatakan bahwa :60
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat
Berdasarkan peraturan tersebut, penulis mendapatkan berbagai informasi dari beberapa pihak baik dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan maupun dari Kantor Bupati Asahan (Bagian Hukum) yang dapat penulis 60
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 60
61
simpulkan bahwa izin lingkungan yang dimiliki seluruh rumah sakit di Kabupaten Asahan belum pernah ada yang membuatnya dan belum ada yang memilikinya.
Seorang staf yang bertugas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan menyatakan bahwa izin lingkungan di seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Asahan belum ada yang memiliki. Sebab, peraturan perundangundangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, usianya masih terlalu muda. Itu sebabnya belum ada 1 (satu) rumah sakit pun di Kabupaten Asahan yang memiliki izin lingkungan. 2. Pasal 45, yang menyatakan bahwa :61 (1) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai : a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup (2) Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. 3.
Pasal 59 Ayat (5) yang menyatakan bahwa “ Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin”.62
61 62
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 45 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 59 Ayat (5)
62
Berdasarkan peraturan tersebut, penulis sempat meminta seorang staf di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan dan Kantor Bagian Hukum di Kantor Bupati Kabupaten Asahan untuk memperlihatkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pengelola limbah B3. Namun, tidak seorang staf pun yang dapat memperlihatkan syarat-syarat tersebut. Penulis dalam melakukan wawancara sempat merasa bingung. Sebab, sewaktu melakukan wawancara kepada seorang staf yang berada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan menyatakan bahwa persyaratan tersebut bukan berasal atau bukan kewenangan kantor tersebut untuk membuatnya, melainkan kewenangan pemerintah daerah melalui Kantor Bagian Hukum. Begitu juga dengan staf yang berada atau bertugas di Kantor Bagian Hukum Kabupaten Asahan, sewaktu penulis mewawancarai seorang staf di Kantor tersebut staf tersebut menyatakan bahwa pihak mereka tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan membuat persyaratan atau kewajiban yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pengelola limbah B3.
B. Dampak Negatif yang Timbul Akibat Pengelolaan Limbah yang Tidak Efektif di Rumah Sakit Umum Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran
Air limbah apabila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan akibat dan resiko antara lain : 1. Risiko terhadap kesehatan manusia
63
Air limbah sangat berbahaya terhadap kesehatan manusia karena dapat menjadi media pembawa penyakit dan juga banyak mengandung bakteri-bakteri pathogen. Air limbah akan menyebabkan tertariknya beberapa species penyebab penyakit seperti tikus, nyamuk, lalat dan sebagainya. Limbah cair rumah sakit dapat berfungsi sebagai media pembawah penyakit Hepatitis B yang dapat ditularkan melalui darah penderita. Pembenihan dan bahan-bahan kuman penyakit menular mengandung miroorganisme dalam jumlah yang banyak yang berasal dari laboratorium yang mengandung bahanbahan kimia, jarum suntik benda tajam yang dibuang kesaluran air limbah, limbah yang tekontaminasi dari perawatan pasein. Selain risiko yang disebabkan oleh mikroba, senyawa toksik pun dapat menyebabkan kematian dan penderitaan manusia seperti kematian akibat keracunan pestisida dalam air minum atau keracunan akibat logam berat. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa besarnya risiko terhadap kesehatan manusia yang apabila air limbah tidak ditangani dengan baik, penulis berpendapat agar sebaiknya Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di RSU HAMS Kisaran dihentikan aktivitasnya atau segera ditindak tegas dan diberi sanksi oleh yang berwenang. Sebab, semakin lama beroperasinya IPAL tersebut maka akan semakin banyak jatuh korban akibat dari pengelolaan air limbah yang tidak ditangani dengan baik. 2. Resiko terhadap keseimbangan lingkungan Air
limbah
banyak
mengandung
senyawa
organik
yang
dapat
dimanfaatkan oleh beberapa organisme terutama mikroorganisme yang terdapat di
64
lingkungan. Organisme tersebut metabolisme senyawa organik tadi melalui reaksi oksidasi dengan mengunakan oksigen yang terlarut dalam air. Karena oksigen mempunyai kelarutan lebih kecil maka dengan cepat dikonsumsi yang akhirnya menyebabkan air kekurangan oksigen dan lingkungan menjadi aerobik. Begitu oksigen habis, maka beberapa organisme yang hidupnya menggunakan oksigen seperti ikan dan bakteri aerobik akan mati. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa hilangnya beberapa jenis ikan akibat keracunan disebabkan karena sistem pengelolaan air limbah yang tidak ditangani dengan baik oleh pihak rumah sakit. 3. Resiko terhadap keindahan lingkungan Air yang tercemar seringkali mengeluarkan bau yang sangat menusuk hidung atau berubah warna menjadi hitam, coklat atau merah tergantung dari jenis pencemaran yang ada hal ini akan menimbulkan gangguan pemandangan dan keadaan ini juga akan menggangu segi keindahan yang dipunyai air. Berdasarkan penjelasan di atas dan pengamatan penulis bahwa air yang dibuang ke aliran sungai berwarna hitam dan mengeluarkan bau yang sangat menusuk hidung. Hal ini disebabkan oleh tidak dilakukannya pengelolaan air limbah pada RSU HAMS. 4. Gangguan terhadap kerusakan benda Apabila air limbah mengandung karbondioksida yang agresif, maka mau tidak mau akan mampercepat proses terjadinya karat pada benda yang terbuat dari besi serta bangunan kotor lainnya. Dengan cepat rusaknya benda itu maka, biaya
65
pemeliharaannya akan semakin besar pula, yang berarti akan menimbulkan kerugian material. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis melihat bahwa benda yang terbuat dari besi yang berada di sekitar bak penyaluran dan penampungan air limbah telah berkarat dan bangunan yang ada disekitarnya juga terlihat kotor. Hal ini dapat dipastikan karena tidak dilakukannya pengelolaan air limbah pada rumah sakit tersebut. Penulis dalam melakukan penelitian dapat menjelaskan bahwa dampak lingkungan yang akan terjadi apabila sistem pengelolaan air limbah yang tidak efektif yaitu : 1. Udara Jenis dampak yang ditimbulkan dari udara ialah terjadinya penurunan kualitas udara yang ditandai dengan peningkatan gas-gas SO2 (Sulfur dioksida), NO2 (Nitrogen dioksida), peningkatan suhu dan kelembaban udara dalam ruangan, intensitas cuaca yang kurang, peningkatan debu, dll. 2. Limbah cair Limbah cair rumah sakit ialah semua cairan yang berasal dari kegiatan rumah sakit. Sebagian besar cairan tersebut mengandung microorganisme patogen, parasit dan bahan kimia beracun. Limbah cair rumah sakit terdiri dari limbah cair infeksius dan limbah cair non infeksius yang berasal dari : -
Pelayanan perawatan pasien berupa limbah cair dari kamar mandi dan pencucian peralatan yang digunakan
66
-
Ruang operasi
-
Ruang laboratorium
-
Ruang rontgen
-
Laundry
-
Ruang poliklinik
-
Ruang isolasi Limbah cair non infeksius berasal dari kegiatan-kegiatan di Dapur dan
Kantin pada rumah sakit tersebut yang bersumber dari pencucian alat makan dan alat masak dari bahan makanan itu sendiri. Jenis dampak yang ditimbulkan berupa pencemaran fisik, kimia, bakteriologis khususnya terhadap badan air penerima. Selain parameter kimiawi dan limbah cair rumah sakit (infeksius) juga terdapat dampak bakteri-bakteri patogen yang umumnya merugikan dan dapat menimbulkan infeksi pada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung yang biasa disebut infeksi nosokomial seperti hepatitis, HIV, dll. Komponen lingkungan yang terkena dampak yaitu : -
Penurunan kualitas badan air penerima limbah
-
Penurunan estetika lingkungan
-
Kesehatan masyarakat sekitar dan penghuni rumah sakit
3. Limbah padat Limbah padat ialah seluruh sampah atau buangan yang secara fisik bukan termasuk pada limbah cair ataupun gas. Limbah padat rumah sakit dikelompokkan menjadi :
67
- Limbah domestik - Limbah infeksius - Limbah sitotoksik Keberadaan limbah padat rumah sakit berkaitan dengan potensi penyakit yang dapat ditimbulkan karenanya. 4. Infeksi nosokomial Infeksi nosokomial ialah infeksi yang terjadi didapat penderita ketika sedang dirawat di rumah sakit dengan ketentuan sebagai berikut : - Pada saat pasien masuk rumah sakit atau dirawat tidak didapatkan tanda-tanda klinis dan tidak sedang dalam masa inkubasi penyakit tersebut. - Infeksi timbul sekurang-kurangnya 3 x 24 jam sejak dirawat. - Infeksi terjadi pada pasien dengan masa perawatan lebih lama daripada waktu inkubasi penyakit tersebut. Infeksi nosokomial bersumber dari pengelolaan air limbah yang tidak efektif dan tidak dikelola secara baik dan benar. Infeksi nosokomial juga dapat bersumber dari penggunaan peralatan medis yang terkontaminasi oleh kuman berupa : -
Tindakan invansif seperti pemberian infus, transfusi darah dan tindakan sejenisnya yang dapat menyebabkan masuknya kuman ke dalam tubuh.
-
Banyaknya pasien yang dirawat dan menjadi sumber infeksi bagi pasien lain maupun lingkungannya.
-
Kontak langsung antara pasien yang menjadi sumber infeksi dengan pasien lainnya.
68
-
Kontak langsung antara petugas rumah sakit yang terkontaminasi oleh kuman dengan pasien yang dirawatnya.
-
Kondisi pasien yang lemah akibat penyakit yang sedang dideritanya.
-
Penggunaan peralatan non medis yang terkontaminasi
-
Peralatan makan
-
Pakaian pasien Jenis dampak yang ditimbulkan yaitu infeksi silang dari penderita lain atau
infeksi lingkungan yaitu masuknya kuman yang berasal dari benda atau bahan yang ada disekitarnya. Penularan bisa melalui transfusi darah atau kontak langsung dengan penderita lainnya. Komponen lingkungan yang terkena dampak yaitu penghuni rumah sakit dan pengunjung rumah sakit. 5. Kualitas Air Bersih Air merupakan kebutuhan yang tidak dapat dilepaskan dari kegiatan rumah sakit. Mengingat rumah sakit merupakan tempat tindakan dan perawatan orang sakit, maka kualitas dan kuantitasnya perlu dipertahankan setiap saat agar tidak mengakibatkan sumber infeksi batu bagi penderita. Sumber dampaknya berasal dari kualitas air bersih yang digunakan belum memenuhi persyaratan air bersih yang berasal dari aliran sungai (Sungai Asahan). Tempat penampungan sementara yang ditempatkan pada kolam-kolam penulis menilai terdapat banyak kuman penyakit dan bakteri yang dapat berkembangbiak di dalamnya. Saluran pendistribusian yang menggunakan pipa besar sebagai penyaluran air ke seluruh ruangan-ruangan yang ada di rumah sakit tersebut juga
69
penulis menilai masih kurangnya perawatan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit yang menyebabkan kekeruhan pada air. Jenis dampak yang ditimbulkan yaitu gangguan terhadap kesehatan pasien, karyawan maupun pengunjung rumah sakit terutama terjadinya infeksi. Dampak pencemaran air terhadap kesehatan manusia terlihat pada: -
Bau, kondisi bau biasanya mengindikasikan adanya bakteri dan dapat mengganggu kenyamanan
-
pH , air yang bersifat asam akan menyebabkan korusif air yang bersifat basa menandakan bahwa didalam air tersebut banyak mengandung kation. Kation ini akan menyebabkan deposit yang tidak diinginkan baik untuk kesehatan maupun untuk lingkungan.
-
Kekeruhan, dapat mengurangi efektivitas disenfeksi.
-
Rasa, dapat mempengaruhi kenyamanan pengguna air adanya zat besi dan zat lain.
-
Warna, biasanya mengindikasikan adanya zat besi dan zat lain yang dapat mempengaruhi kesehatan.
-
Raksa, bisa mempengaruhi sistem genitouranra (kerusakan ginjal), kerusakan hati, susunan saraf (koordinasi gerak terganggu), saluran pencernaan (pembengkakan gusi, gigi gampang rapuh, kropos dan mudah terlepas, mual, sembelit, muntah-muntah), terjadinya iritasi pada kulit.
-
Arsen, dapat mempengaruhi sistem saraf (sakit kepala, mengantuk, kejangkejang) saluran pencernaan, peradangan lambung, saluran pernapasan, sistem pembentukan darah dan sistem pembuatan hormon.
70
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa:
1. Penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam pengelolaan limbah di Rumah Sakit Umum HAMS Kisaran tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak berjalan secara efektif dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak rumah sakit tersebut. Adapun peraturan yang telah dilanggar oleh pihak rumah sakit tersebut yakni Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 53 ayat (1 dan 2), Pasal 54 ayat (1 dan 2), Pasal 59 Ayat (1, 3 dan 4), Pasal 60, Pasal 68 huruf (a), Pasal 69 Ayat (1) huruf (J), Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104.
a. Dampak negatif yang timbul akibat pengelolaan limbah yang tidak efektif di Rumah Sakit Umum Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran yaitu pada kesehatan manusia, keseimbangan lingkungan, keindahan lingkungan, dan gangguan terhadap kerusakan benda.
71
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saransaran yaitu :
1. Penulis menyarankan kepada pengelola atau direktur RSU HAMS Kisaran agar memberikan perhatian pada limbah cair dari kegiatan rumah sakit utamanya
dari
segi
kualitasnya
yaitu
menjalankan
kembali
sistem
pengoperasian air limbah yaitu Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) agar para pihak atau petugasnya tidak sampai dikenai sanksi baik administrasi maupun sanksi pidana. Limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit tersebut sebelum dibuang ke aliran sungai sebaiknya diolah terlebih dahulu, dan melakukan pengawasan secara berkelanjutan serta pemeriksaan secara berkala terhadap limbah cair yang dihasilkan. 2. Penulis menyarankan kepada pengelola atau direktur RSU HAMS Kisaran agar mengurangi dampak yang ditimbulkan dari pengelolaan limbah di RSU HAMS Kisaran dengan menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan dan memanfaatkannya dengan daur ulang agar menjadi barang atau produk yang lebih bermanfaat.
DAFTAR PUSTAKA
Buku – buku :
Danusaputro ST. Munadjat, Hukum Lingkungan, Bandung:Binacipta, 1982.
Ginting Perdana, Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Industri, Bandung:CV Yrama Widya, 2007.
Poerwadarminta W. J. S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet .X, Jakarta:PT.Balai Pustaka, 1987.
Ritonga Abdurrahman, dkk. Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2001.
Soemartono R.M. Gatot P., Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika, 2004.
Soemarwoto Otto, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2003.
Soemarwoto Otto , Ekologi , Lingkungan Hidup dan Pembangunan , Cet. X Jakarta:Djambatan, 2004.
Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta:PT Asdi Mahasatya, 2004.
Sunarso Siswanto, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategis Penyelesaian Sengketa, Bandung:PT Rineka Cipta, 2005.
Wardiyatmoko, Geografi SMA, Jakarta:PT. Gelora Aksara Pratama, 2004.
Undang-undang :
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dokumen-dokumen :
Dokumen UKL / UPL pada Rumah Sakit Umum Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran
Seminar atau Sosialisasi Pengelolaan Limbah Rumah Sakit yang diselenggarakan Oleh BapedaldaSU
Internet : Bagus “Pengelolaan Limbah Rumah Sakit”, http://www.artikelbagus.com/2012/01/ pengelolaan-limbah-rumahsakit.html, Diakses 21 April 2013 Cyar Liierro, “Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli”, http://cyarliierro. blogspot.com/2012/01/geografi-pengertian-lingkunganhidup.html diakses 21 April 2013. Duta Pulsa, “Pengertian Perusakan Lingkungan dan Pelestariannya http://afand.abatasa. co.id/post/detail/2405/lingkungan-hidup-kerusakanlingkungan-pengertian-kerusakan-linkungan-dan-pelestarian-.htm diakses 21 April 2013 Eko, “Dampak Limbah Terhadap Lingkungan”, http://ekookdamezs.blogspot.com/2011/05/makalah-dampak-limbahterhadap.html, Diakses 21 April 2013.
Friendkerz, “Pencemaran Limbah industri”, http://thefriendkerz.blogspot.com/ 2013/03/ makalah-pencemaran-limbahindustri.html, Diakses 21 April 2013
