ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
ABSTRAK IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM RUANG LINGKUP KETENAGAKERJAAN
Bahmid, S.H., M.Kn Dosen Fakultas Hukum Universitas Asahan Perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja harus menganut asas kebebasan berkontrak karena dalam perjanjian kerja diantara pihak yang mengadakan perjanjian kerja terdapat perbedaan-perbedaan tertentu baik mengenai kondisi dan kedudukan hukum. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah asas kebebasan berkontrak menjadi landasan bagi para
pihak
dalam
membuat
perjanjian
kerja,
dan
bagaimanakah
implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja bagi para pihak. Implementasi asas kebebasan berkontrak, dimana suatu perjanjian umumnya menganut asas kebebasan berkontrak begitu pula terhadap perjanjian kerja namun dalam perjanjian kerja diantara pihak yang mengadakan perjanjian kerja terdapat perbedaan-perbedaan tertentu baik mengenai kondisi dan kedudukan hukum, dalam hal ini pekerja mempunyai kedudukan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kedudukan dan kondisi dari pihak pengusaha. Oleh karenanya campur tangan pemerintah sangat diperlukan guna memberikan perlindungan terhadap pihak yang lemah yakni pekerja terutama sewaktu mengadakan perjanjian kerja.
1
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
A. Latar Pelakang Dalam
pihak tidak seimbang. Hubungan
setiap
hubungan
kerja, hubungan perburuhan atau hubungan
industrial
di
negara
manapun atau penganut sistem hubungan
industrial
apapun
di
dunia ini senantiasa dikenal adanya hukum
yang
otonom
dan
Indonesia otonom
mengatur
bersifat
heteronom.
hukum
yang
mempunyai
Di
bersifat
kedudukan
dan peran yang sangat penting dan
kerja
adalah
antara
menentukan
penyelenggaraan
kerja, putusannya hubungan kerja
yang
Hubungan pengusaha
kerja
dengan
menyebabkan
antara pekerja
kedudukan
para
menggambarkan
Perburuhan
Iman
Bidang
Hukum Hubungan Kerja,
Soepomo,
(Jakarta: Djambatan, 1983), hal. 1.
dasarnya hak-hak
kewajiban-kewajiban
dan buruh
terhadap majikan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap buruh.2 Hubungan karena
adanya
kerja
terjadi
perjanjian
kerja
antara pengusaha dan pekerja, hal tercantum
pada
Pasal
50
Undang-Undang Nomor 13 Tahun Tentang
Ketenagakerjaan.
Subyek hukum dalam perjanjian kerja terdiri dari pengusaha dan pekerja. Menurut Pasal 1 ayat (3) yang
1
hubungan
menunjukkan
pada
2003
serta pasca hubungan kerja.1
pengusaha,
dengan
kedudukan kedua belah pihak itu
ini
hubungan
hubungan
pekerja
hendak
menentukan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak serta
seorang
seorang kerja
suatu
dimaksud 2
sebagai
Koko Kosidin, Perjanjian Kerja,
Perburuhan dan Peraturan Perusahaan, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hal. 18.
2
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
pekerja/buruh setia orang yang
Melakukan Pekerjaan”. Pengaturan
bekerja dengan menerima upah
perjanjian kerja tersebut bersifat
atau imbalan dalam bentuk lain.
hukum
Pengusaha pada Pasal 1 ayat (5)
perkembanganya banyak ketentuan
adalah:
perseorangan,
yang dinyatakan tidak berlaku lagi
persekutuan, atau badan hukum
dan diganti peraturan baru lagi
yang
suatu
yang kebanyakan bersifat hukum
perusahaan milik sendiri; b orang
publik. Hal itu wajar karena hukum
perseorangan, persekutuan, atau
perburuhan sebagai hukum yang
badan hukum yang secara berdiri
berdiri
sendiri
menjalankan
perusahaan
hukum privat maupun sifat hukum
bukan
miliknya;
c
publik.
a.
orang
menjalankan
orang
perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum
Indonesia
yang
mewakili
sebagaimana
berada
di
perusahaan
dimaksud
dalam
privat
sendiri
kerja
adalah
mempunyai
sifat
perjanjian
antara
pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat
di luar wilayah Indonesia.3
kewajiban
kerja,
para
hak
pihak,
dan
hal
ini
perjanjian
tercantum pada Pasal 1 ayat (14)
kerja diatur dalam Bab. VllA Buku
Undang-Undang Nomor 13 Tahun
III
judul
2003
Untuk
Dalam
KUH
mulanya
dalam
Dimaksud dengan perjanjian
huruf a dan b yang berkedudukan
Pada
namun
Perdata
dengan
“Perjanjian-Perjanjian
Tentang
ketentuan
KUHPerdata 3
Lihat Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Ketenagakerjaan. Pasal
1601a
menyebutkan
pengertian perjanjian perburuhan 3
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
adalah
perjanjian
pihak
yang
mingikatkan
dengan
satu
si
dirinya
mana buruh,
untuk
membuatnya, perjanjian itu dapat dibatalkan.5
di
Dalam
bawah perintah pihak yang lain si
dikenal
majikan,
untuk
melakukan
suatu
adanya
perjanjian,
asas
suatu
tertentu
berkontrak dan menganut system
pekerjaan
dengan
terbuka.
menerima upah.4
Maksud
asas
tersebut
adalah bahwa setiap orang pada
Perjanjian kerja dibuat atas
dasarnya
boleh
dasar: a) kesepakatan kedua belah
perjanjian
mengenai
pihak,
sepanjang
b)
kebebasan
kemampuan
atau
tidak
membuat apa
saja,
bertentangan
kecakapan melakukan perbuatan
dengan
hukum, c) adanya pekerjaan yang
kesusilaan dan ketertiban umum.6
diperjanjikan,
Peraturan
d)
pekerjaan
diperjanjikan
tidak
mengenai hukum perjanjian pada
ketertiban
umumnya juga bersifat menambah
umum, kesusilaan, dan peraturan
atau pelengkap yang artinya pihak-
perundang-undangan
yang
pihak dalam membuat perjanjian,
yang
bebas
yang
pada
yang
bertentangan
dan
undang-undang,
dengan
berlaku.
Perjanjian
dibuat
oleh
kerja
pihak
perundang-undangan
untuk
menyimpang
dari
ketentuan-ketentuan
bertentangan dengan kemampuan dan kecakapan para pihak yang
5
Mohd
Syaufi
Syamsuddin,
Perjanjian-Perjanjian Dalam Hubungan Industrial, (Jakarta: Sarana Bhakti Persada, 2005), hal. 7. 4
Hukum
Zainal Asikin, et. al, Dasar-Dasar
Perburuhan,
(Jakarta:
Grafindo Persada, 2002), hal. 3.
Raja
6
R. Subekti, Hukum Perjanjian,
Cetakan 21, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 13.
4
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
tersebut, tentunya sepanjang tidak
yang mengandung asas kebebasan
bertentangan
memebuat
dengan
undang-
perjanjian
undang, kesusilaan dan ketentuan
maka
umum.7
KUHPerdata, semua perjanjian yang
Para
Pasal
1338
diperbolehkan
dibuat secara sah berlaku sebagai
membuat ketentuan sendiri yang
undang-undang bagi mereka yang
menyimpang
membuatnya.
hukum
pihak
berdasarkan
tersebut,
dari
perjanjian.
mengatur
ketentuan Kalau
sendiri
tidak
mengenai
Dengan
menekan
pada perkataan semua, maka Pasal 1338
ayat
(1)
sesuatu hal, berarti mengenai hal
menyatakan
tersebut para pihak akan tunduk
bahwa
kepada ketentuan undang-undang.
perjanjian yang berupa dan berisi
Biasanya dalam suatu perjanjian
apa saja atau tentang apa saja dan
tidak mengatur secara terperinci
perjanjian
semua yang bersangkutan dengan
mereka yang membuatnya sebagai
perjanjian hanya menyetujui hal-
suatu undang-undang.9
hal yang pokok saja, yang lainnya tunduk pada undang-undang.8 Sebagai konsekuensi sistem terbuka
dari
hukum
perjanjian
kepada
KUHPerdata masyarakat,
diperbolehkan
itu
akan
membuat
mengikat
Akan tetapi perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana
yang
tercantum
dalam
1338
ayat
Pasal
(3)
KUHPerdata. Dari ketentuan Pasal 7
Agus Yudha Hernoko, Hukum
Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008), hal. 11. 8
hal. 4.
Mohd Syaufi Syamsuddin, Op. Cit,
1338 dapat dimaknai bahwa para 9
Suharmoko, Hukum Perjanjian:
Teori dan Analisa Kasus, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hal. 13.
5
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
pihak bebas menentukan isi dan
tetap, atau perjanjian kerja yang
bentuk dari suatu perjanjian akan
bertentangan
tetapi
Ketenagakerjaan di Indonesia.
perjanjian
tersebut
tidak
dengan
ketentuan
dapat bertentangan dengan asas
Posisi pekerja yang lemah
itikat baik yakni tidak bertentangan
kerena pengusaha menggunakan
dengan
undang-undang,
landasan hukum berupa perjanjian
berlawanan dengan kesusilaan baik
sebagai alasan untuk menghindari
atau ketertiban umum.10
beberapa kewajiban (meminta izin,
Sehingga hak dan kewajiban dari
pihak
perjanjian
yang
menentukan
tersebut
pengusaha
permohonan penetapan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pemberian
yaitu
uang pesangon, penghargaan atas
membatasi
masa kerja dan ganti rugi) yang
kewajibannya untuk memenuhi hak
menjadi
dari pekerja. Hal ini terkait dalam
Kecenderungan ini akan merugikan
menentukan
pekerja dalam upaya memperoleh
hak-hak
pekerja
tanggungan pengusaha.
seperti pemberian upah di bawah
hak-hak mereka.11
upah minimum, tidak memberikan
Dalam
keselamatan
kerja
maupun
praktek
dan
perkembangannya perjanjian tidak
kesehatan kerja, tidak ada cuti,
dibuat
jenis
perjanjian standar, sehingga dapat
dan
sifat
pekerjaan
yang
seharusnya merupakan pekerjaan
dengan
menciptkan
ketidak
menggunakan
seimbangan
bagi para pihak dalam menentukan 10
(Dari
Munir Fuady, Hukum Kontrak
Sudut
Pandang
Hukum
Bisnis), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal.
Pokok Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta:
35.
Harvarindo, 2009), hal. 307.
11
Iman Sjahputra Tunggal, Pokok-
6
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
isi perjanjian. Salah satu pihak
Berkontrak
hanya menandatangani saja tanpa
Perjanjian Kerja.”
adanya
B. Rumusan Masalah
kebebasan
Perjanjian bagi
standar
pihak
yang
berkontrak.
Dalam
Pembuatan
mensyaratkan
Berdasarkan
penjelasan
di
membutuhkan
atas, maka penulis membuat
dengan kesepakatan take it or
rumusan
leave it. Tanpa menjunjung prinsip
yang
konsensualisme yang berdasarkan
masalah dalam penulisan ini
kehendak bebas dari para pihak
adalah: Bagaimanakah asas
dan asas itikad baik.12
kebebasan
Mengingat begitu pentingnya penerapan
asas
kebebasan
berkontrak
dalam
pelaksanaan
perjanjian kerja antara para pihak, dimana
obyek
dipergunakan kerja
yang
penelitian adalah
yang
masalah
menjadi
maka, rumusan
berkontrak
menjadi landasan bagi para pihak
dalam
membuat
perjanjian kerja. C. Metode Penelitian Penelitian
skripsi
ini
perjanjian
termasuk jenis penelitian hukum
antara
normatif atau penelitian hukum
dibuat
perusahaan dengan para pekerja,
kepustakaan,
maka penulis sangat tertarik untuk
hukum yang dilakukan dengan cara
mengadakan
dan
meneliti bahan pustaka yang terdiri
menuliskan hasilnya dalam sebuah
dari bahan hukum primer, bahan
skripsi
yang
Penerapan 12
penelitian
berjudul Asas
yaitu
penelitian
“Analisis Kebebasan
Ibid, hal. 355.
7
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
hukum
sekunder,
dan
bahan
hukum tersier.13 Penelitian atau
yang bertujuan untuk menemukan apakah hukum yang sesuai untuk
hukum
kepustakaan
normatif
diterapkan
menurut
suatu perkara tertentu.
Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji mencakup:14
asas hukum; terhadap
terhadap
horizontal; 4) Perbandingan hukum; 5) Sejarah hukum. pembedaan
metode penelitian yang digunakan penelitian
penelitian
untuk
ini
adalah
menemukan
hukum in concreto, yaitu penelitian 13
Soerjono
Soekanto
yang
sangat
menyangkut
penting kepentingan
pihak
yang
karena
itu
karena para
membuatnya.oleh hendaknya
setiap
perjanjian dibuat secara tertulis
penelitian hukum normatif di atas,
dalam
Pengertian Perjanjian dan
Perjanjian adalah suatu hal
sinkronisasi vertikal dan
kelima
Mengenai
Dasar Hukumnya
sistematik hukum; 3) Penelitian
Umum
Perjanjian 1.1.
2) Penelitian
menyelesaikan
D. Telaah Pustaka 1. Tinjauan
1) Penelitian terhadap asas-
Dari
guna
dan
agar memperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.15 Dalam Indonesia,
literatur
hukum
perumusan
tentang
materi perjanjian tergantung pada
Sri
Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Mamudji,
Press, 2004), hal 13-14. 14
Ibid, hal. 12.
15
Suharmoko, Hukum Perjanjian:
Teori dan Analisa Kasus, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hal. 117.
8
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
overeenkomst
kehendak yang dikaitkan dengan
Belanda.
sumber hukum yang diikutinya.
lazimnya
Namun,
semuanya
kata perjanjian, sedangkan hukum
sumber
awal
kembali
hukum
ke
perikatan
Kata
diterjemahkan
perjanjian
dengan
disebut
yang terdapat dalam Buku III Kitab
overeenkomstenrech.
Undang-Undang
persetujuan dalam Pasal 1313 KUH
Hukum
Perdata
(KUH Perdata), yakni pada Pasal
Perdata,
1313 KUH Perdata, karena jika kita
perjanjian.
membicarakan tentang perjanjian,
yang
maka
perjanjian
pertama-tama
diketahui
pengertian
harus perjanjian
sama
Jadi
artinya
dengan
tetapi
adapula
Akan
berpendapat tidak
bahwa
sama
persetujuan.17
dengan
Persetujuan
yang diatur dalam Pasal 1313 KUH
merupakan
Perdata yang berbunyi: perjanjian
overeenkomst,
atau
adalah
perjanjian merupakan terjemahan
suatu perbuatan dengan mana satu
dari toestemming yang ditafsirkan
orang
sebagai
suatu
atau
persetujuan
lebih
mengikatkan
terjemahan
dari
sedangkan
wilsovereenstemming
dirinya terhadap satu orang lain
(persetujuan kehendak atau kata
atau lebih lainnya.16
sepakat).18
Kata persetujuan merupakan terjemahan
overeenkomst
dari dalam
perkataan
Sedangkan Muhammad
Abdulkadir
menyatakan
bahwa
bahasa 17
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Terjemahan oleh R. 16
Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cetakan XXV,
Acara
Sudikno Mertokusumo, Hukum
Perdata
Indonesia,
(Yogyakarta:
Liberty, 1998), hal. 97. 18
R. Subekti, Aspek-Aspek Hukum
(Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hal.
Perikatan Nasional, (Bandung: Citra Aditya
282.
Bakti, 1988), hal. 3.
9
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
perjanjian
adalah
persetujuan
suatu
dengan
mana
hukum dan perbuatan yang
dua
melanggar hukum.20
orang atau lebih mengikatkan diri untuk
melaksanakan
sesuatu
dalam lapangan harta kekayaan.19 Ahmadi
Miru
mengatakan
bahwa:
Perjanjian
perjanjian undang,
bersumber dan
dari
undang-
perikatan
merupakan
suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau
dua
untuk
Perikatan
ini
orang
saling
melakukan
melakukan
berjanji
atau
sesuatu.
tidak Apabila
seseorang berjanji kepada orang
yang
lain atau dua orang saling berjanji,
undang-
ini berarti masing-masing pihak
undang dibagi dua, yaitu dari
berhak untuk menerima apa yang
undang undang saja dan dari
diperjanjikan oleh pihak lain. Hal
undang-undang
ini berarti bahwa masing-masing
bersumber
dari
karena
perbuatan
manusia.
pihak
dibebani
Selanjutnya, perikatan yang
diberi
hak
lahir
dijanjikan.
dari
undang-undang
karena
perbuatan
dapat
dibagi
perbuatan
manusia
dua
yang
kewajiban
sebagaimana
dan yang
Dengan demikian, perjanjian
yaitu,
merupakan suatu peristiwa yang
sesuai
konkret dan dapat dinikmati, baik itu kontrak yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal
19
Abdulkadir Muhammad, Hukum
ini berbeda dari kegiatan yang
Perjanjian, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hal. 78.
20
Ibid, hal. 1-2.
10
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
tidak konkret, tetapi abstrak atau
datang dari satu pihak saja,
tidak
karena
tidak dari kedua belah pihak.
merupakan
Seharusnya rumusan itu saling
dapat
perikatan
itu
dinikmati hanya
akibat dari adanya kontrak tersebut
“mengikat
yang
adanya consensus dari kedua
menyebabkan
orang
atau
para pihak terikat untuk memenuhi apa yang dijanjikan.
diri”
terlihat
dari
belah pihak. 2. Kata perbuatan mencakup juga
Berdasarkan ketentuan Pasal
tanpa
consensus
maksudnya
1313 KUH Perdata di atas dapat
dalam
pengertian
“perbuatan”
dipahami
termasuk
pengertian
perjanjian
tindakan
hanya mengenai perjanjian sepihak
melaksanakan tugas tanpa kuasa
termasuk juga pada perbuatan dan
(zaakwaarneming) dan tindakan
tindakan, seperti zaakwarneming,
melawan
onregmatige
mengandung adanya consensus.
Muhammad 1313
daad.
Abdulkadir
mengatakan
KUH
memuaskan
Perdata karena
Pasal kurang ada
hukum
Seharusnya
yang
dipakai
tidak
kata
“persetujuan” saja. 3. Pengertian
kelemahannya yaitu:
luas.
1. Hanya menyangkut sepihak saja.
karena
perjanjian
Dikatakan terdapat
terlalu juga
terlalu luas dalam
Dari rumusan ini diketahui satu
lapangan hukum keluarga yang
orang atau lebih mengikatkan
terdapat dalam buku I seperti
dirinya
janji
terhadap
satu
orang
kawin,
pelangsungan
lainnya atau lebih. Kata kerja
perkawinan.
“mengikat”
perjanjian yang dikehendaki oleh
sifatnya
hanya
Sedangkan
11
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
buku III KUH Perdata sebenarnya
atas kebebasan berkontrak yang
hanyalah perjanjian yang bersifat
berhubungan dengan isi perjanjian
kebendaan
dan asas harus merupakan sesuatu
bukan
bersifat
personal.
yang halal.22
4. Dalam rumusan pasal tersebut tidak
disebutkan
mengadakan
tujuan perjanjian,
Jadi, merupakan
hukum
dirinya tidak untuk apa.21
bagian
Mariam
Badrulzaman diizinkan
Darus
bahwa orang
dengan membuat
bagian
perjanjian dari
hukum
perikatan, bahkan sebagian ahli
sehingga para pihak mengikat
Menurut
hukum
menempatkan dari
hukum
karena
sebagai perjanjian
kontrak
ditempatkan
sendiri
sebagai
perjanjian
tertulis. Pembagian antara hukum
peraturan sendiri karena pasal-
kontrak
pasal dari hukum perjanjian itu
tidak dikenal dalam KUH Perdata,
tidak
yang
karena dalam KUH Perdata hanya
hukum
dikenal perikatan yang lahir dari
lengkap,
menyebabkan
itulah sifat
perjanjian disebut dengan hukum (optimal
pelengkap selanjutnya
bahwa
asas
law)
dan
perjanjian
dan
hukum
yang
perjanjian
lahir
dari
undang-undang.23
yang
menentukan bahwa setiap orang adalah
bebas
atau
leluasa
memperjanjikan apa saja disebut
22
Mariam
Darus
Badrulzaman,
KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 110.
21
Abdul Kadir Muhammad, Hukum
23
Ahmadi Miru, Hukum Kontrak
Perikatan, (Bandung: Alumni, 1982), hal.
(Perancangan
Kontrak),
78.
Grafindo Persada, 2007), hal. 1-2.
(Jakarta:
Raja
12
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
Berdasarkan uraian di atas,
di mana dua orang itu saling
diketahui bahwa perbuatan hukum
berjanji
yang mengikat antara para pihak
sesuatu hal. Dari uraian di atas,
yang
maka
terlibat
dalam
suatu
dapat
hubungan hukum diawali dengan
bahwa
adanya orang
untuk
melaksanakan
ditarik
kesimpulan
perjanjian
adalah
suatu
perjanjian.
Setiap
kesepakatan antara dua orang atau
diberi
kebebasan
untuk
lebih
perikatan
atau
mengadakan
dalam
lapangan
kebendaan
hukum
untuk
perjanjian
sepanjang
tidak
mengikatkan
melanggar
batasan
yang
memberi dan menerima sesuatu.
ditentukan. Berdasarkan kehendak para
pihak
yang
1.2.
diri
saling
dengan
cara
Syarat-syarat Sahnya
membuat
Perjanjian
perjanjian maka dapat diadakan
Perjanjian
dikatakan
mempunyai
kekuatan
pengecualian terhadap berlakunya
sah
pasal-pasal
yang
hukum apabila telah memenuhi
Undang-
syarat-syarat perjanjian yang telah
dari
terdapat
dalam
Undang
Hukum
hukum Kitab
Perdata
(KUH
Perdata).
di tentukan oleh Undang-undang. Perlu
Dari atas
dan
dapat
beberapa
penulis
lebih
defenisi
diperhatikan
bahwa
di
perjanjian yang memenuhi syarat
memilih
yang ada dalam Undang-undang
pendapat yang dikemukakan oleh
diakui
R.
suatu
perjanjian yang tidak memenuhi
seseorang
syarat tidak di akui oleh hukum
berjanji kepada seorang lain atau
walaupun diakui oleh pihak-pihak
Subekti,
peristiwa
di
yaitu
adalah
mana
oleh
hukum,
sebaliknya
13
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
yang
bersangkutan.
Karena
itu
1. Ada
persetujuan
selagi pihak-pihak mengakui dan
antara
mematuhi syarat perjanjian yang
membuat
mereka
(Consensus).
buat
memenuhi
walaupun
syarat
tidak
perjanjian
itu
2. Ada
pihak-pihak
untuk
suatu ketika ada pihak yang tidak
(Capacity).
lagi,
maka
hakim
akan membatalkan atau perjanjian itu batal.
membuat
perjanjian
3. Ada suatu hal yang tertentu (A
certain subject matter).
(Legal cause).24
perjanjian yang memenuhi syarat telah
ditentukan
undang-undang perjanjian
pihak-pihak
4. Ada suatu sebab yang halal
Perjanjian yang sah artinya,
yang
yang
perjanjian
kecakapan
berlaku diantara mereka. Apabila
mengakuinya
kehendak
oleh
sehingga
tersebut
diakui
oleh
hukum. Syarat-syarat sahnya suatu persetujuan yang tercantum dalam
Keempat perjanjian dapat
berlaku
juga
bagi
tersebut dirinci
sahnya
selanjutnya sebagaimana,
dikemukakan berikut ini: 1. Adanya
Kesepakatan
Kedua
Belah Pihak
Pasal 1320 KUH Perdata dengan sendirinya
syarat
Syarat yang pertama sahnya perjanjian
adalah
adanya
sahnya suatu perjanjian. Mengenai
kesepakatan atau konsensus pada
syarat-syarat
pihak.
sahnya
suatu
perjanjian menurut ketentuan Pasal
Kesepakatan
ini
diatur
dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH
1320 KUH Perdata adalah, sebagai berikut:
24
Abdul Kadir Muhammad, Op.
Cit, hal. 88.
14
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
Perdata. yang dimaksud dengan
pernyataan
kesepakatan
dengan:
adalah
persesuaian
pernyataan kehendak antara satu
yaitu
a) Bahasa yang sempurna dan
orang atau lebih dengan pihak lainnya.
kehendak,
tertulis; b) Bahasa yang sempurna secara
Dengan
sepakat
dimaksudkan bahwa pihak-pihak
lisan; c) Bahasa yang tidak sempurna
yang mengadakan perjanjian itu
asal
harus bersepakat, setuju atau seia
pihak lawan. Karena dalam
sekata
yang
kenyataannya
yang
seseorang
yang
dengan bahasa yang tidak
dikehendaki oleh pihak yang satu
sempurna tetapi dimengerti
juga dikehendaki oleh pihak yang
oleh pihak lawannya;
mengenai
pokok
dari
diadakan
lain.
hal-hal
perjanjian itu.
Kesepakatan
Apa
kedua
belah
d) Bahasa
pihak dalam suatu perjanjian itu harus diberikan secara bebas.25 Maksud, adalah
yang
sesuai
pernyataannya,
dapat
diterima
oleh
seringkali menyampaikan
isyarat
asal
dapat
diterima oleh pihak lawannya; e) Diam atau membisu, tetapi
itu
asal dipahami atau diterima
karena
pihak lawan.26
kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Ada 5 (lima) cara terjadinya persesuaian
26
Mengenal
Sudikno
Hukum
Mertokusumo,
(Suatu
Pengantar),
Cetakan 1, (Yogyakarta: Liberty, 1991), 25
Komariah,
Hukum
Perdata,
(Malang: UMM Press, 2008), hal.169.
hal. 7.
15
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
2. Kecakapan
para
pihak
dalam
membuat suatu perjanjian
pengampuan dianggap tidak cakap bertindak
Kecakapan bertindak adalah
dalam
lalu
lintas
hukum.27
kecakapan atau kemampuan untuk
Dalam
sesuatu
melakukan
perbuatan
hukum.
Perbuatan
hukum
adalah
cakap bertindak dalam lalu lintas
perbuatan yang akan menimbulkan
hukum, karena dalam perjanjian itu
akibat hukum. Orang-orang yang
seseorang
akan
melaksanakan suatu prestasi dan
mengadakan
perjanjian
perjanjian
membuat seseorang
haruslah
terikat
haruslah orang-orang yang cakap
harus
dan mempunyai wewenang untuk
jawabkannya. Hal ini sebagaimana
melakukan
hukum,
yang ditegaskan dalam Pasal 1339
sebagimana yang ditentukan oleh
KUH Perdata “bahwa setiap orang
undang-undang. Orang yang cakap
adalah cakap untuk mengadakan
dan berwenang untuk melakukan
persetujuan, kecuali orang-orang
perbuatan hukum
yang
perbuatan
adalah orang
yang sudah dewasa.
telah
terganggu
dewasa
mempertanggung
oleh
undang-undang
dinyatakan tidak cakap.”28
Pada dasarnya setiap orang yang
dapat
untuk
dan
ingatannya,
tidak cakap
M.
Yahya
Harahap,
menyatakan bahwa “subjek yang dianggap
memiliki
kecakapan
bertindak dalam lalu lintas hukum.
memberikan
persetujuan
Orang
orang
mampu
dewasa
yang
terganggu
yang
adalah
melakukan
ingatannya, anak di bawah umur dan orang yang berada di bawah
27
R. Subekti, Op. Cit, hal. 19.
28
Ibid, hal. 19.
16
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
tindakan
hukum.
Umumnya
mengadakan hubungan hukum, hal
mereka yang mampu melakukan
ini
tindakan
menentukan mana yang baik dan
hukum
adalah
orang
dewasa yang waras akal budinya,
dikarenakan
bawah
pengampuan
wali
maupun di bawah “curatele.”29
tidak
dapat
mana yang tidak baik.30
bukan orang yang sedang berada di
ia
Orang yang belum dewasa, umumnya
belum
dapat
menentukan dengan sempurna dan
Subjek dari perjanjian harus
tidak mampu mengendalikan ke
cakap bertindak menurut hukum.
arah
Dalam hal ini akan terikat dengan
dikategorikan sebagai orang yang
segala
tidak
ketentuan
yang
telah
yang
baik,
cakap
sehingga
untuk
ia
membuat
disepakati bersama, maka ia harus
perjanjian. Sedangkan orang yang
mampu
bertanggung
jawab
berada
terhadap
perbuatannya.
Orang
adalah orang yang berdasarkan
yang
tidak
walaupun
sehat
telah
dapat
pikirannya
dewasa,
tidak
menyelenggarakan
di
bawah
keputusan
pengampuan
hakim
dinyatakan
bahwa ia tidak mampu/pemboros di
dalam
mengendalikan
kepentingannya dengan baik dan
keinginannya
memerlukan bantuan dari pihak
mereka harus ada wakil dari orang
lain
tertentu untuk menyelenggarakan
untuk
menyelenggarakan
kepentingannya. ini
disebut
29
9.
tidak
Ketidakcakapan cakap
sehingga
bagi
kepentingannya.31
untuk
M.Yahya Harahap, Op. Cit, hal.
30 31
Ibid, hal. 9. Ibid, hal. 9.
17
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
Setiap
orang
yang
sudah
belah
pihak
jika
timbul
suatu
dewasa dan sehat pikirannya cakap
perselisihan.33
bertindak menurut hukum. Ahmadi
dimaksud dalam perjanjian paling
Miru mengatakan bahwa:32
sedikit harus ditentukan jenisnya.
Seorang
yang
tidak
Bahwa barang yang sudah ada di
melakukan
tangan si berutang pada waktu
perbuatan hukum jika orang
perjanjian dibuat, tidak diharuskan
tersebut
oleh
cakap
dikatakan
Barang
untuk
belum
cukup
21
undang-undang.
Juga
tahun, kecuali jika ia telah
jumlahnya tidak perlu disebutkan,
kawin
asal saja kemudian dapat dihitung
sebelum
tahun.
cukup
Sebaliknya
21
setiap
atau ditetapkan.
orang yang telah berumur 21
Akibat syarat bahwa prestasi
tahun ke atas, oleh hukum
itu
diangap telah cakap kecuali
ditentukan, gunanya adalah untuk
karena suatu hal ditaruh di
menetapkan hak dan kewajiban
bawah pengampuan, seperti
kedua belah pihak, jika timbul
gelap
perselisihan
mata,
dungu,
sakit
ingatan atau pemboros.
mengenai artinya
perjanjian suatu
apa
hak-hak
dan
yang
hal
dalam
atau
dapat
pelaksanaan
sehingga perjanjian itu tidak dapat harus
tertentu,
dilaksanakan, maka perjanjian itu dianggap batal demi hukum.34
diperjanjikan,
kewajiban
kedua
33 34
32
tertentu
perjanjian. Jika prestasi itu kabur,
3. Adanya Suatu hal Tertentu Suatu
harus
Ahmad Miru, Op. Cit, hal. 29.
R. Subekti, Op. Cit, hal. 19. Abdul Kadir Muhammad, Op.
Cit, hal. 94.
18
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
Tidak bahwa
menjadi
jumlah
tertentu,
halangan
barangnya
asal
saja
jumlah
tidak itu
objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Untuk sahnya suatu
perjanjian
juga
harus
kemudian dapat ditentukan atau
memenuhi syarat yang dinamakan
dihitung. Barang yang akanada di
sebab atau yang diperbolehkan.
kemudian hari juga bisa menjadi
Akan
objek
dengan causa yang halal dalam
dari
ketentuan
suatu
ini
perjanjian,
disebutkan
pada
tetapi,
Pasal
1320
yang
KUH
dimaksud
Perdata
itu
Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata.
bukanlah sebab dalam arti yang
Selain itu yang harus diperhatikan
menyebabkan
adalah
mendorong orang membuat orang
“suatu
hal
tertentu”
atau
haruslah sesuatu hal yang biasa
membuat
dimiliki oleh subyek hukum.
sebab dalam arti isi perjanjian itu
Persyaratan yang demikian
sendiri
perjanjian,
yang
yang
melainkan
menggambarkan
itu sejalan dengan ketentuan Pasal
tujuan yang akan dicapai oleh para
1338
pihak.
KUH
Perdata
yang
menyatakan bahwa “hal-hal yang diperjanjikan
dalam
perjanjian
Undang-undang
tidak
memperdulikan apa yang terjadi
haruslah tertentu barangnya atau
sebab
sekurang-kurangnya
perjanjian, yang diperhatikan atau
ditentukan
orang
yang
jenisnya.
diawasi
4. Ada suatu sebab yang halal
adalah “isi perjanjian itu” yang
Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi
oleh
mengadakan
undang-undang
menggambarkan tujuan yang akan dicapai,
apakah
dilarang
oleh 19
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
undang-undang atau tidak, apakah
apa yang diperjanjikan. Sedangkan
bertentangan
suatu perjanjian yang isinya tidak
dengan
ketertiban
umum dan kesusilaan atau tidak.35 Jika perjanjian yang berisi causa
yang
tidak
halal,
maka
ada sebab yang diperbolehkan atau isinya melanggar ketentuan, maka perjanjian
itu
tidak
perjanjian itu batal demi hukum.
dilaksanakan
Dengan demikian, tidak ada dasar
undang-undang, ketertiban umum
untuk
dan kesusilaan.
menuntut
pemenuhan
perjanjian di muka hakim, karena sejak
semula
dianggap
2. Tinjauan
tidak
2.1.
juga apabila perjanjian yang dibuat
Kerja
itu tanpa causa atau sebab, ia
Pada
Dengan
demikian,
melanggar
Umum
Tentang
Perjanjian Kerja
pernah ada perjanjian. Demikian
dianggap tidak pernah ada.36
karena
dapat
Pengertian
Perjanjian
mulanya
perjanjian
kerja diatur dalam BAB. Vll A Buku
apabila
III
KUH
Perdata
dengan
judul
dalam membuat perjanjian tidak
“Perjanjian-perjanjian
terdapat suatu hal tertentu, maka
Melakukan Pekerjaan”. Pengaturan
dapat
perjanjian kerja tersebut bersifat
dikatakan
bahwa
objek
privat
namun
Untuk
perjanjian tidak ada. Oleh karena
hukum
dalam
itu, perjanjian tersebut tidak dapat
perkembanganya banyak ketentuan
dilaksanakan karena tidak dapat
yang dinyatakan tidak berlaku lagi
dilaksanakan karena tidak terang
dan diganti peraturan baru lagi yang kebanyakan bersifat hukum
35 36
Ibid, hal. 94. Ibid, hal. 96.
publik. Hal itu wajar karena hukum 20
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
perburuhan sebagai hukum yang berdiri
sendiri
mempunyai
sifat
Ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
hukum privat maupun sifat hukum
2003
publik.
memberikan
Pengertian perjanjian kerja
Tentang
Ketenagakerjaan pengertian
mengenai perjanjian kerja yaitu
yang diatur dalam Pasal 1601(a)
bahwa
suatu
KUH
adalah
perjanjian
disimpulkan bahwa perjanjian kerja
pekerja
dengan
merupakan
pemberi
kerja
Perdata
seorang
yaitu
dapat
perjanjian
buruh
majikan
antara
dengan
seorang
berdasarkan
unsur
perintah,
untuk
wewenang
baru
syarat-syarat
perjanjian kerja
antara
pegusaha yang
kerja,
kerja
atau
memuat hak
dan
kewajiban para pihak.37 Perjanjian
kerja
menurut
melakukan suatu pekerjaan dalam
Iman Soepomo diartikan sebagai
waktu tertentu dengan menerima
suatu
upah.
yang satu (buruh) mengikatkan diri Dalam
Pasal
tersebut
terdapat 3 (tiga) hal pokok, yaitu: a. Pekerjaan yang dilakukan oleh buruh. b. Upah
perjanjian
diberikan
oleh
pihak
untuk bekerja pada pihak yang lain (majikan)
selama
suatu
waktu
tertentu dengan menerima upah dan
yang
dimana
pihak
mengikatkan
lain
(majikan)
diri
untuk
majikan. c. Keadaan
siburuh
yang
ada
dibawah perintah si majikan.
37
Lihat Ketentuan Pasal 1 angka
14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
21
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
mempekerjakan pihak yang satu
karyawan tertentu, yang umumnya
(buruh) dengan membayar upah.38
berkenaan
Perjanjian kerja menurut R.
persyaratan
dengan yang
segala
secara
timbal
Subekti adalah perjanjian antara
balik harus dipenuhi oleh kedua
seorang “buruh” dengan seorang
belah pihak, selaras dengan hak
“majikan”, perjanjian mana ditandai
dan kewajiban dari masing-masing
oleh ciri-ciri adanya suatu upah
terhadap satu sama lainya.40
atau
gaji
tertentu
yang
Istilah perjanjian kerja harus
suatu
dibedakan dengan hubungan kerja,
hubungan diperatas yang dalam
jadi tidak akan ada hubungan kerja
bahasa
disebut
apabila tidak dilakukan perjanjian
dienstverhording, yaitu suatu yang
kerja. Dalam praktek, hubungan
berdasarkan mana pihak yang satu
kerja
(majikan)
hubungan
diperjanjikan
dan
adanya
Belanda
berhak
perintah-perintah
memberikan yang
harus
ditaati oleh pihak lain.39 Selanjutnya
Ridwan
Halim
suatu
perburuhan
(labour
Syarat
Sahnya
Perjanjian Kerja Perjanjian
kerja
juga
perjanjian
pada
diadakan antara majikan tertentu
umumnya,
sehingga
harus
dan
karyawan-
memenuhi syarat sahnya perjanjian
Hukum Kerja,
sebagaimana yang diatur dalam
38
Iman
Perburuhan-Bidang
atau
Soepomo,
Hubungan
yang
sebagai
termasuk
karyawan
perjanjian
disebut
relation) atau hubungan industrial. 2.2.
menyatakan bahwa perjanjian kerja adalah
sering
Cetakan VI, (Jakarta: Djamban, 1987), hal-
40
A.
Ridwan
Halim,
Hukum
Perburuhan dalam Tanya Jawab, (Jakarta:
51. 39
R. Subekti, Op. Cit,hal. 63.
Ghalia Indonesia, 1990), hal. 1-2.
22
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
ketentuan Pasal 1320 kUH Perdata.
pihak-pihak untuk membuat
Mengenai syarat sahnya perjanjian
perjanjian.
kerja telah diatur tersendiri. Sesuai
ketentuan
bahwa isi dari perjanjian itu
dalam Pasal 1320 KUH Perdata
tidak bertentangan dengan
tentang syarat sahnya perjanjian,
peraturan
maka agar perjanjian kerja yang
undangan, ketertiban umum
diadakan
maupun
itu
dengan
c. Suatu hal tertentu, artinya
sah,
maka
harus
perundang-
kesusilaan.
memenuhi syarat-syarat perjanjian
Isiperjanjian
seperti
hak-hak
yang
ditentukan
dalam
Pasal 1320 KUH Perdata. Adapun perjanjian
dan
adalah
kewajiban-
kewajiban tenga kerja serta
syarat-syarat
kerja
kerja
adalah
hak-hak
sebagai
dan
kewajiban-
kewajiban majikan.41
berikut:
Ketentuan ini juga tertuang
a. Adanya kesepakatan antara kedua
belah
mengadakan
pihak
yang
perjanjian
itu
dalam Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
(antara buruh/tenaga kerja
menyebutkan
bahwa
dan
atas
majikan).
boleh
ada
Jadi
tidak
kerja
paksaan
yang
sebagai berikut:
mengakibatkan
dibuat
yang
perjanjian dasar
yaitu
perjanjian
tersebut batal. b. Adanya kemampuan/kecakapan
41
Sedjun Manulang, Pokok-Pokok
Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hal. 95.
23
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
a. Kesepakatan
kedua
belah
pihak;
pengusaha
cakap
membuat
Kesepakatan
kedua
belah
dalam
perjanjian.
Seseorang dipandang cakap
pihak merupakan kesepakatan
dalam
bagi mereka atau pihak-pihak
jika yang bersangkutan telah
yang
cukup
mengikatkan
yaitu
dirinya
pihak-pihak
yang
membuat
umur.
perjanjian
Berdasarkan
Pasal 1 angka 26 Undang-
mengadakan perjanjian kerja
Undang
harus
sepakat
2003 tentang Ketenagakerjaan
yang
batasan umur dalam membuat
setuju
mengenai
dan hal-hal
Nomor
13
diperjanjikan. Semua hal yang
perjanjian
didalam
berusia 18 tahun selain itu
perjanjian
merupakan kedua
kehendak
belah
pihak.
kerja dari Pihak
seseorang dalam
adalah
Tahun
minimal
dikatakan
membuat
cakap
perjanjian
pekerja menerima pekerjaan
jika tidak terganggu jiwanya
yang
atau waras.
ditawarkan
pengusaha,
begitu
oleh juga
c. Adanya
pekerjaan
pengusaha menerima pekerja
diperjanjikan;
untuk dipekerjakan.
Pekerjaan
b. Kemampuan atau kecakapan
disini
yang
merupakan
obyek perjanjian kerja antara
melakukan perbuatan hukum;
pengusaha dan pekerja, yang
Kedua
dalam
akibat hukumnya melahirkan
perjanjian kerja yaitu pihak
hak dan kewajiban bagi para
pekerja
belah
pihak
dengan
pihak 24
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
pihak yaitu pihak pengusaha
syarat
dan pihak pekerja.
menyangkut mengenai orang yang
d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak
boleh
dengan
bertentangan
ketertiban
kesusilaan
dan
peraturan
syarat
membuat syarat
subyektif,
perjanjian.
yang
ketiga
karena
Sedangkan dan
syarat
umum,
keempat disebut sebagai syarat
ketentuan
obyektif karena menyangkut obyek
perundang-
undangan
yang
berlaku.
Pekerjaan
sebagai
obyek
perjanjian. tidak
Jika
syarat
dipenuhi,
perjanjian
obyektif
maka
akibatnya
tersebut
dapat
dalam perjanjian kerja harus
dibatalkan, pihak-pihak yang tidak
halal, maksudnya tidak boleh
memberi kesepakatan secara bebas
bertentangan
dan orang tua atau pengampu bagi
dengan
Undang-undang,
ketertiban
orang-orang
yang
dibawah
umum dan kesusilaan. Hal ini
pengampuan
dapat
meminta
yang
pembatalan
menyebabkan
didalam
perjanjian
kepada
suatu perjanjian kerja, jenis
hakim. Dengan demikian perjanjian
pekerjaan merupakan hal yang
tersebut memiliki kekuatan hukum
harus jelas disebutkan.
selama
Keempat
sahnya
hakim.
perjanjian kerja tersebut bersifat
2.3.
komulatif,
yaitu
syarat
harus
dipenuhi
semuanya dalam perjanjian kerja agar perjanjian kerja tersebut sah.
belum
dibatalkan
Unsur
oleh
Perjanjian
Kerja Berdasarkan perjanjian
kerja
pengertian diatas,
dapat
Syarat pertama dan kedua disebut 25
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
ditarik
beberapa
unsur
dari
perjanjian kerja tersebut yaitu : a. Adanya
work
unsur
pekerjaan,
dalam
perjanjian
kerja
pengusaha untuk melakukan pekerjaan
atau
diperjanjikan
tertulis yang terdapat dalam
perjanjian
kerja,
peraturan
atau
perjanjian
bersama.
Pekerja
perjanjikan
dan
perusahaan
sendiri
oleh
kerja
yang kerja
dari
tersebut
yang
pekerja
bentuk
perintah tersebut dapat secara
perjanjian
dikerjakan
yang
suatu
haruslah ada suatu pekerjaan di
sesuai
membuat
diwajibkan
tersebut.
seluruh perjanjian kerja yang
mentaati
Pekerjaan mana yaitu yang
ada
dikerjakan oleh pekerja itu
perusahaan
sendiri, haruslah berdasarkan
bekerja. Disinilah perbedaan
dan
hubungan
berpedoman
pada
perjanjian kerja.42 b. Adanya
dari
berlaku
didalam tempatnya
kerja
dengan
hubungan yang berdasarkan
unsur
manifestasi
dan
untuk
perintah, pekerjaan
ketentuan Pasal 1603 huruf (b)
KUH
Perdata
yang
yang diberikan kepada pekerja
berbunyi:
oleh
“Si buruh diwajibkan menaati
pengusaha
adalah
pekerjaan yang bersangkutan
aturan-aturan
harus tunduk pada perintah
melakukan
42
Darwan
Prinst,
Hukum Buku Untuk
Ketenagakerjaan Indonesia: Pegangan Bagi Pekerja Mempertahankan Hak-Haknya, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 67.
tentang
pekerjaan
hal serta
aturan-aturan yang ditujukan ada
perbaikan
tata
tertib
dalam perusahaan si majikan 26
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
didalam batas-batas, aturan-
perjanjian
aturan, Undang undang atau
disetujui pada saat pekerjaan
perjanjian, maupun reglemen
yag disepakati selesai. Oleh
atau jika tidak ada menurut
karena itu pekerja tidak boleh
kebiasaan.”
melaksanakan
Dalam perjanjian kerja unsur
sekehendak
wewenang perintah memiliki
pula
peranan pokok, tanpa adanya
memperkerjakan
unsur
wewenang
seumur
berarti
antara
perintah
kedua
belah
atau
berakhirnya
pekerjaan hatinya.
simajikan
Begitu
tidak
boleh
pekerjanya
hidup,
karena
memperkerjakan
pekerja
pihak ada kedudukan yang
selama seumur hidup sama
sama yaitu yang memerintah
dengan perbudakan dan selain
dan yang diperintah.
itu pekerjaan yang dilakukan
c. Adanya waktu tertentu waktu
pekerja
haruslah
pekerjaan
tertentu memiliki pengertian
yang
yang
bagi majikan, oleh karenanya
sangat
luas,
dapat
memberikan
berarti waktu tidak tertentu,
pekerja
artinya
waktu
melakukan seenaknya.
berakhirnya
perjanjian
pada
saat
perjanjian
kerja
tidak
ditetapkan,
atau
waktu
tertentu,
yang
Perdata
manfaat
tidak
boleh pekerjaan
Dalam
tidak
ada
KUH Pasal
mengenai waktu tertentu. Para
berarti
berakhirnya waktu perjanjian ditetapkan pada saat dibuat 27
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
sarjana
hukum
memberikan
sepanjang tidak bertentangan
definisi yang berbeda-beda.43
dengan peraturan perundang-
Mengenai apa yang dimaksud
undangan Ketenagakerjaan.
dengan waktu tertentu, ada
d. Adanya unsur pay atau upah;
yang menolak dan ada yang
Tujuan utama seorang pekerja
mempertahankanya.
yaitu
Pembatasan dalam jam kerja
imbalan,
dimaksudkan
adanya upah hubungan antara
tidak
agar
melakukan
sekehendak demikian
pekerja
merupakan suatu hubungan
dengan
kerja. Pemberian upah sebagai
boleh pekerja
kepentingan semata.
Dengan
dengan
dengan
waktunya,
memerintahkan
usahanya
sehingga
pekerja
tidak
menurut
mendapatkan
pekerjaan
juga
pengusaha
untuk
penegasan
pengusaha
pembayaran
prestasi yang telah diberikan, dikenal upah
dengan bila
asas
tiada
pekerja
tidak
demikian waktu pelaksanaan
melakukan pekerjaan (no work
perjanjian kerja tersebut harus
no
sesuai
diberikan
dengan
apa
yang
pay).
Upah
biasanya
setelah
pekerja
diperjanjikan dalam perjanjian
selesai
kerja dan sesuai dengan yang
pekerjaanya. Hak atas upah
diinginkan
baru
oleh
pengusaha,
melakukan
akan
dimulainya 43
Koko Kosidin, Perjanjian Kerja,
Perburuhan dan Peraturan Perusahaan, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hal. 13.
dan
ada
pada
hubungan
berakhir
saat kerja
setelah
hubungan kerja berakhir. 28
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
Dengan keempat
di
syarat
penuhinya
tersebut
tunjangan bagi pekerja/buruh dan
maka
keluarganya atas suatu pekerjaan
perjanjian yang di buat di namakan
dan/ atau jasa yang telah atau
perjanjian
akan dilakukan.”
kerja
dengan
konsekwensi lebih lanjut bahwa orang
yang
pimpinan pekerja,
berada
orang
di
lain
sedangkan
bawah
di
orang
Upah penting
merupakan
dalam
perjanjian
unsur kerja,
sebut
karena dengan tidak terpenuhinya
yang
upah maka hubungan kerja yang
memimpin di sebut pengusaha.44 Menurut ketentuan Pasal 1
ada tersebut belum mencerminkan terlaksananya
perjanjian
kerja,
angka 30 Undang-Undang Nomor
meskipun telah memenuhi ketiga
13
tentang
unsur yang lain. Pembayaran upah
“Upah
itu pada prinsipnya harus diberikan
Tahun
2003
Ketenagakerjaan adalah
hak
diterima
yaitu:
pekerja/buruh
dan
dinyatakan
yang dalam
dalam
bentuk
demikian
dalam
bentuk uang sebagai imbalan dari
pelaksanaanya
pengusaha
peraturan
atau
pemberi
kerja
kepada pekerja atau buruh yang
tidak
ditetapkan atau dibayar menurut
pemberian
suatu
barang,
perjanjian
kesepakatan,
kerja,
atau
peraturan
perundang-undangan
termasuk
Ibid, hal. 18.
namun praktek
sesuai
dengan
perundang-undangan,
mengurangi upah
kemungkinan dalam
tetapi
bentuk
jumlahnya
dibatasi.45
45 44
uang,
Djumadi, Hukum Perburuhan
dan Pelaksanaanya di Indonesia , (Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 57.
29
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
E. PEMBAHASAN : IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM
RUANG
berkontrak,
Pengaruh
faham
individualisme yang berkembang
Dalam asas
Ideologi Individualisme.46
LINGKUP
KETENAGAKERJAAN
perkembangan
terjadi karena adanya pengaruh
sejarah
pada abad 17-18 telah memberi
kebebasan
peluang yang cukup luas atas isi
makna
dan
isi
asas
kebebasan
berkontrak
kebebasan berkontrak mengalami
sedemikian bebasnya dan sangat
pergeseran sesuai dengan faham
kuat
atau ideologi yang dianut oleh
kepentingan
suatu masyarakat, dengan kalimat
dalam
lain
kebebasan
desakan
kontrak
sosialis,
sejauh
seseorang
mana melakukan
dalam
melindungi
individu.
Namun
perkembangannya, faham-faham faham
etis
dan
individualisme
dapat dibatasi oleh faham atau
mulai
ideologi
setelah perang dunia kedua. Faham
yang
masyarakat.
Pada
dianut saat
suatu lahirnya
ini
pudar,
akibat
secara
terlebih
umum
lebih
menimbulkan
asas kebebasan berkontrak pada
zaman
abad 17 dan 18, asas kebebasan
demikian juga pengaruh faham etis
berkontrak mempunyai daya kerja
dan sosialis ini terlihat dan sangat
sangat
terasa pada isi dari asas kebebasan
kuat,
kebebasannya
itu
tidak dapat dibatasi baik oleh rasa
baru
-
dalam
hukum,
berkontrak.47
keadilan masyarakat atau pun oleh campur tangan negara. Hal ini
46
Mahadi, Hukum Sebagai Sarana
Mensejahterakan Masyarakat, (Medan, USU Press, 1985), hal. 2-3. 47
Ibid, hal. 4.
30
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
Asas kebebasan berkontrak
berkontrak
meliputi
mula-mula muncul dan berlaku
kebebasan para pihak untuk
dalam hukum perjanjian Inggris
menentukan
sebagai
perjanjian yang ingin mereka
awal
timbulnya
dari
asas
berkontrak.
sejarah kebebasan
buat.
Treitel,
b. Asas
Menurut
sendiri
umum
isi
yang
sebagaimana dikutip oleh Sutan
mengemukakan
Remy Sjahdeini, bahwa freedom of
umumnya seseorang menurut
contract digunakan untuk merujuk
hukum tidak dapat dipaksa
kepada dua asas umum, yaitu:
untuk
a. Asas
umum
yang
pada
memasuki
perjanjian.
suatu
Menurut
Treitel,
mengemukakan bahwa hukum
dengan asas umum ini ingin
tidak membatasi syaratsyarat
mengemukakan bahwa asas
yang boleh diperjanjikan oleh
kebebasan
para
meliputi kebebasan bagi para
pihak;
asas
tidak
tersebut
membebaskan
berlakunya
syarat-syarat
pihak
untuk
menentukan
dengan siapa dia ingin atau
suatu perjanjian hanya karena
tidak
syaratsyarat
perjanjian.48
perjanjian
berkontrak
ingin
membuat
tersebut kejam atau tidak adil bagi
satu
Treitel,
pihak.
asas
menegaskan lingkup
Menurut
ini
ingin
bahwa
ruang
asas
kebebasan
48
Sutan
Remy
Sjahdeini,
Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 47.
31
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
Dalam
sistem
hukum
kebutuhan
diri
pribadi
subjek
nasional Indonesia, asas ini ini
hukum. Dalam KUHPerdata yang
diimplementasikan
hukum
menganut
sistem
kontinental
perjanjian sebagaimana diatur di
kebebasan
untuk
melakukan
dalam Pasal 1338 Kitab Undang-
kontrak
Undang
Perdata
kontrak dapat dilihat dalam Pasal
menentukan
1338 ayat (1) KUHPerdata.50 Wujud
kebebasan bagi setiap orang untuk
kebebasan berkontrak baru dapat
melakukan perjanjian dengan siapa
diketahui dalam praktiknya pada
yang dikehendakinya dan bebas
saat melakukan perjanjian. Dalam
menentukan
memenuhi
Hukum
(KUHPerdata)
akan
pada
yang
isi
perjanjian
dilakukan.
yang
dan
menentukan
kebutuhan
isi
manusia,
Berdasarkan
termasuk kebutuhan akan benda
prinsip asas inilah maka Buku III
ekonomi, peranan perjanjian ini
KUHPerdata
sangat penting karena perjanjian
menganut
sistem
terbuka.49
oleh hukum disebutkan sebagai
Asas kebebasan berkontrak pada prinsipnya sebagai sarana hukum
yang
digunakan
hukum
untuk
titel
hak
menurut 50
demi
pemenuhan
hak
Asas kebebasan berkontrak
kebendaan dan mengalihkan hak kebendaan
memperoleh
kepemilikan.51
subjek
memperoleh
untuk
(Dari
hukum
perjanjian
Munir Fuady, Hukum Kontrak
Sudut
Pandang
Hukum
Bisnis),
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 30. 49
Kartini Mulyadi dan Gunawan
yang
lahir
dari
A. Qirom Syamsuddin Meliala,
Perjanjian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, (Yogyakarta: Liberty,
2003), hal. 46.
1985), hal. 18.
Widjaja,
Perikatan
51
32
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut: 1) Kebebasan atau
kebebasan untuk
tidak
dengan berkontrak
asas di
atas,
membuat
telah menunjukkan bahwa dalam
membuat
hal melakukan hubungan hukum
perjanjian. 2) Kebebasan
Sesuai
dalam hal hubungan kerja melalui untuk
memilih
perjanjian
kerja
tertulis
pihak dengan siapa ia ingin
ditandai
membuat perjanjian.
penandatanganan perjanjian kerja
3) Kebebasan untuk menentukan atau
memilih
perjanjian
causa yang
dari akan
dibuatnya.
obyek perjanjian.
serta
hak
dan
bentuk suatu perjanjian. untuk
menerima
kewajiban
para
pihak. Sedangkan hubungan kerja perjanjian
adalah
hubungan
adanya
5) Kebebasan untuk menentukan
adanya
yang mengatur tentang syarat kerja
melalui
4) Kebebasan untuk menentukan
6) Kebebasan
dengan
yang
kerja kerja
lisan tanpa
penandatanganan
perjanjian kerja. Karena tidak ada perjanjian
kerja
yang
ditandatangani,
maka
hubungan
akan
mangacu
atau menyimpangi ketentuan
kerja
undang-undang yang bersifat
kepada peraturan ketenagakerjaan
opsional
(aanvullend,
optional).52
tersebut
yang berlaku.53 Hubungan dasarnya 53
52
Sutan Remi Sjahdeini, Op. Cit,
hal. 47-48.
kerja
meliputi
pada hal-hal
Sehat Damanik, Hukum Acara
Perburuhan,
(Jakarta:
Dss
Publising,
2004), hal. 2.
33
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
mengenai
pembuatan
perjanjian
Apabila
perjanjian
kerja
kerja, kewajiban pekerja, kewajiban
dibuat secara tertulis, maka harus
pengusaha
memuat sebagai berikut:
dan
berakhirnya
hubungan kerja.
a. nama, alamat perusahaan, dan
1. Pembuatan Perjanjian Kerja
jenis usaha;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003
Ketenagakerjaan
Tentang mendefenisikan
b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; c. jabatan atau jenis pekerjaan;
perjanjian kerja adalah Perjanjian
d. tempat pekerjaan;
antara
e. besarnya
pekerja
pengusaha/pemberi
dengan kerja
yang
memuat syarat-syarat kerja, hak,
upah
dan
cara
pembayarannya; f. syarat-syarat
kerja
yang
dan kewajiban para pihak. Menurut
memuat hak dan kewajiban
Undang-undang
pengusaha
ini
perjanjian
kerja dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Perjanjian kerja yang dibuat
dalam
diwajibkan kerja
bentuk
terhadap
waktu
tertulis perjanjian
tertentu
saja.54
Sedangkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat dibuat secara
dan
pekerja/buruh; g. mulai
dan
jangka
waktu
berlakunya perjanjian kerja; h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan i. tanda
tangan
para
pihak
dalam perjanjian kerja.55
lisan maupun tertulis. 54
Pasal
57
ayat
(1)
Undang-
55
Pasal
54
ayat
(1)
Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan.
Ketenagakerjaan.
34
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
Ketentuan dalam perjanjian
secara lisan maka pengusaha wajib
kerja sebagaimana dimaksud pada
membuat surat pengangkatan bagi
ayat (1) huruf e dan f, tidak boleh
pekerja/buruh yang bersangkutan
bertentangan
dengan
yang sekurang-kurangnya memuat
perusahaan,
perjanjian
bersama,
peraturan
dan
kerja
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku.56
kerja
Perjanjian
keterangan: a. nama
dan
alamat
pekerja/buruh; b. tanggal mulai bekerja;
sebagaimana dimaksud dalam ayat
c. jenis pekerjaan; dan
(1)
d. besarnya upah.58
dibuat
sekurang
kurangnya
rangkap 2 (dua), yang mempunyai
Selain hal-hal diatas terdapat
kekuatan hukum yang sama, serta
juga beberapa hal lainnya yang
pekerja/buruh
perlu diatur dalam suatu perjanjian
dan
pengusaha
masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja.57 Ketentuan
kerja:59 a. Macam pekerjaan;
Undang-Undang
b. Cara-cara pelaksanaannya;
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
c. Waktu atau jam kerja;
Ketenagakerjaan
d. Tempat kerja;
mengatur
perjanjian kerja yang dibuat secara lisan,
terhadap
56
Pasal
57
perjanjian
ayat
(2)
kerja
Undang-
58
Lihat Pasal 63 Undang-Undang
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Nomor
Ketenagakerjaan.
Ketenagakerjaan.
57
Pasal
54
ayat
(3)
Undang-
13 59
A.
Tahun Ridwan
2003 Halim,
Tentang
Hukum
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Perburuhan Dalam Tanya Jawab, (Jakarta:
Ketenagakerjaan.
Ghalia Indonesia,1990), hal. 23.
35
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
e. Besarnya
imbalan
kerja,
macam-macamnya serta cara pembayarannya;
perusahaan
bagi
kesehatan/pengobatan
h. Tunjangan-tunjangan
harus
ada
wajib
i. Perihal cuti;
yang
pekerjaan sendiri
itu oleh
pekerja/buruh. Secara umum yang
perbuatan
dilakukan meninggalkan
pekerjaan;
untuk
k. Perihal hari libur;
oleh
yang
isi
harus
pekerja/buruh
kepentingan
sesuai
jaminan
dan
dilakukan
segala
ijin
pekerjaan
dimaksud dengan pekerjaan adalah
tertentu;
l. Perihal
Dalam suatu hubungan kerja
diperjanjikan
bagi buruh/pegawai/pekerja;
j. Perihal
yang
dianggap perlu.
yang
pekerja/ buruh/pegawai; g. Biaya
masalah
2. Kewajiban Pekerja
f. Fasilitas-fasilitas disediakan
q. Berbagai
pengusaha
perjanjian
kerja.
Pekerja/buruh yang baik adalah hidup
dan
masa depan pekerja;
buruh
yang
menjalankan
kewajibankewajibannya
dengan
m. Perihal pakaian kerja;
baik, yang dalam hal ini kewajiban
n. Perihal jaminan perlindungan
untuk
kerja; o. Perihal
atau
tidak
melakukan segala sesuatu yang penyelesaiaan
masalah-masalah kerja; p. Perihal uang pesangon dan uang jasa;
melakukan
dalam
keadaan
yang
sama,
seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan.60 Pekerja harus mentaati peraturan 60
perusahaan
yang
Pasal 1603d KUHPerdata.
36
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
menurut
undang-undang
ketenagakerjaan
peraturan
baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya,
perusahaan adalah peraturan yang
dengan
dibuat
sebutan
secara
tertulis
oleh
yang
imbalan
dimaksud
termasuk
honorarium
juga yang
pengusaha yang memuat syarat-
diberikan oleh pengusaha kepada
syarat
buruh secara teratur dan terus-
kerja
dan
tata
tertib
perusahaan.61
menerus.
3. Kewajiban Pengusaha Pengusaha memberikan pekerja.
Pengusaha
berkewajiban upah
Upah
terhadap
adalah
suatu
berkewajiban
isi
peraturan
berlaku
pengusaha kepada buruh untuk
perusahaan
sesuatu pekerjaan atau jasa yang
memuat:
atau
dinyatakan bentuk
akan atau
uang
dilakukan,
dinilai
yang
dalam
ditetapkan
untuk
memberitahukan dan menjelaskan
penerimaan sebagai imbalan dari
telah
juga
perusahaan
diperusahaan.
a. Hak
Peraturan
sekurang-kurangnya
dan
kewajiban
pengusaha. b. Syarat kerja.
menurut suatu persetujuan atau
c. Tata tertib perusahaan.
peraturan
d. Jangka
perundang-undangan
dan dibayarkan atas dasar suatu
61
Lihat
Pasal
1
angka
(20)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
waktu
berlakunya
peraturan perusahaan.
perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh termasuk tunjangan
yang
Peraturan perusahaan tidak boleh peraturan
bertentangan
dengan
perundang-undangan
yang berlaku apabila bertentangan 37
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
dengan
peraturan
perundang-
dalam
perjanjian
kerja,
kerja,
atau
undangan yang berlaku maka yang
peraturan
digunakan
perjanjian kerja bersama yang
adalah
peraturan
perundang-undangan. waktu
Jangka
berlakunya
peraturan
dapat
berakhirnya hubungan kerja.
perusahaan paling lama 2 (dua) tahun
dan
wajib
diperbaharui
menyebabkan
Dengan
demikian,
apabila
membicarakan mengenai kerangka
setelah masa berlakunya habis.
perjanjian
4. Berakhirnya Hubungan Kerja
akan terlepas dari adanya syarat-
Hubungan pengusaha
kerja
dan
antara
pekerja
akan
berakhir disebabkan oleh:
kerja
tentunya
tidak
syarat kerja. Oleh karena itu, untuk lebih
memahaminya
terlebih
dahulu
perlu
tentang
diketahui
a. Pekerja meninggal dunia.
pengertian
b. Jangka waktu perjanjian kerja
tersebut dan ketentuan yang diatur
berakhir. c. Adanya
putusan
pengadilan
putusan
penetapan
hubungan
atau lembaga
penyelesaian
perselisihan industrial
mempunyai
yang
kekuatan
hukum tetap; atau d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu
kerja
didalamnya. Perjanjian kerja antara
dan/atau
telah
syarat-syarat
yang
tenaga kerja dengan perusahaan atau pemberi kerja dalam mengikat hubungan
kerja,
syarat-syarat kewajiban pembuatan
yang
kerja,
para
memuat hak
dan
pihak.
Dalam
perjanjian
kerja
dipersyaratkan atau dibuat atas dasar:
dicantumkan 38
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
1. Kesepakatan
Kedua
belah
pihak.
yang
dibuat
bertentangan
2. Kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum. 3. Adanya
pekerjaan
yang
diperjanjikan.
yang
bertentangan
peraturan
dengan
perundang-
undangan yang berlaku. Oleh
karena
dengan
pihak
ketentuan dengan
kemampuan dan kecakapan para pihak, perjanjian tersebut dapat dibatalkan.62
ketertiban umum, kesusilaan, dan
para
berkaitan
4. Perjanjian yang diperjanjikan tidak
oleh
itu
Dalam pembuatan perjanjian kerja ada 4 (empat) unsur utama yang wajib dipatuhi, yaitu: 1. Adanya pekerjaan. 2. Adanya upah yang dibayarkan.
dapat
dikatakan bahwa perjanjian kerja memiliki kerangka yang memiliki
3. Adanya perintah. 4. Dilakukan
selama
waktu
tertentu atau tidak tertentu.
ciri khas dan berdiri sendiri (sui
Oleh karena itu, para pihak
generic). Dalam perjanjian kerja
tidak
yang dibuat oleh para pihak tidak
saling menuntut Dalam Pasal 52
dilandasi oleh adanya pekerjaan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun
yang
2003
diperjanjikan
bertentangan
dengan
tersebut ketertiban
mempunyai
Tentang
dasar
untuk
Ketenagakerjaan
disebutkan bahwa “perjanjian kerja
umum, kesusilaan, dan peraturan
dibuat
perundang-undangan
kedua belah pihak, kemampuan
yang
berlaku, maka akan batal demi hukum, sedangkan perjanjian kerja
62
atas
dasar
kesepakatan
Lihat Pasal 52 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
39
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
atau
kecakapan
perbuatan
melakukan
hukum,
adanya
F. DAFTAR PUSTAKA A. Buku
pekerjaan yang diperjanjikan; dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan
dengan
Abdul Kadir Muhammad, Hukum
ketertiban
Perikatan,
umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan berlaku.” dibuat
Perjanjian oleh
para
(Bandung:
Alumni, 1982).
yang kerja
yang
pihak
yang
Hukum
_______,
(Bandung:
bertentangan dengan kesepakatan
Perjanjian, Citra
Aditya
Bakti, 1990).
kedua belah pihak dan kemampuan atau
kecakapan
perbuatan
melakukan
hukum
_______,
Hukum
Perjanjian
Indonesia,
dapat
di
(Bandung:
Alumni, 2006).
dibatalkan. Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa kerangka hukum perjanjian kerja yang dibuat oleh perusahaan dengan tenaga kerja apabila dilihat dari segi hukum perdata
merupakan
kesepakatan
A.
Qirom
Syamsuddin
Meliala,
Pokok-Pokok
Hukum
Perjanjian
Beserta
Perkembangannya, (Yogyakarta: Liberty, 1985).
antara para pihak di dalamnya dan telah
memenuhi
perjanjian.
syarat
sahnya
Ahmadi
Miru,
Hukum
(Perancangan
Kontrak Kontrak),
40
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
(Jakarta:
Raja
Untuk
Grafindo
Mempertahankan
Hak-Haknya,
Persada, 2007).
(Bandung:
Citra Aditya Bakti, 1994). A.
Ridwan
Hukum
Halim,
Perburuhan Jawab,
dalam
(Jakarta:
Tanya
Djumadi, Hukum Perburuhan dan
Ghalia
Pelaksanaanya di Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1992).
Indonesia, 1990).
Agus
Yudha
Hernoko,
Perjanjian,
Hukum
Iman Soepomo, Hukum Perburuhan
Bidang
Asas
Proporsionalitas Kontrak (Yogyakarta:
LaksBang
Iman Sjahputra Tunggal, Pokok-
Pokok
Mediatama, 2008).
Amirudin
dan
Zainal
Pengantar
Grafindo
Jonny Ibrahim, Teori dan Metode
Penelitian Hukum Normatif,
Persada,
(Surabaya:
2006).
Darwan
(Jakarta:
Harvarindo, 2009).
Asikin,
Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja
Hukum
Ketenagakerjaan,
Metode
Kerja,
(Jakarta: Djambatan, 1983).
Dalam Komersial,
Hubungan
Bayu
Media
Publishing, 2006).
Prinst,
Hukum
Ketenagakerjaan Indonesia:
Koko
Kosidin,
Perjanjian
Kerja,
Perburuhan dan Peraturan
Buku Pegangan Bagi Pekerja 41
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
Perusahaan,
(Bandung:
Mariam Darus Badrulzaman, KUH
Perdata Buku III, Hukum
Mandar Maju, 2001). Komariah,
Hukum
Perdata,
Perikatan
Dengan
Penjelasan,
(Malang: UMM Press, 2008).
(Bandung:
Alumni, 1983). Kartini
Muljadi
dan
Gunawan
Perikatan
Widjaja,
Umumnya,
Pada
(Jakarta:
_______, Hukum Perikatan Dengan
Raja
Penjelasan,
Grafindo Persada, 2003).
_______, Perikatan yang lahir dari
Perjanjian,
(Jakarta:
Alumni, 1985).
_______, Perjanjian Baku (Standar)
Raja
Perkembangannya
Grafindo Persada, 2003).
Lalu
Husni,
Pengantar
(Jakarta:
Raja
Indonesia,
Grafindo
M.
Yahya
(Bandung:
Segi-segi
Harahap,
Hukum
Persada, 2003).
Mahadi,
di
Alumni Bandung, 1990).
Hukum
Ketenagakerjaan Indonesia,
(Bandung,
Perjanjian,
(Bandung: Alumni, 1992).
Hukum Sebagai Sarana Mohd
Mensejahterakan Masyarakat, Press, 1985).
(Medan,
USU
Syaufi
Syamsuddin,
Perjanjian-Perjanjian Dalam Hubungan (Jakarta:
Industrial, Sarana
Bhakti
Persada, 2005). 42
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
Ridwan Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari
Sudut
Pandang
Bisnis),
Iktikad
dalam
Hukum
(Bandung:
Khairandy,
Kebebasan
Berkontrak,
Citra
(Jakarta:
Program
Aditya Bakti, 2007).
Baik
Pascasarjana,
Universitas
Indonesia,
2004). R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum
Perjanjian, (Bandung: Bina Cipta,
R. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas
Hukum Perjanjian, Cetakan
1987).
IX, (Bandung: Mandar Maju, 2011).
R. M. Suryodiningrat, Perikatan-
Perikatan
Bersumber
Perjanjian,
(Bandung:
Sedjun
Manulang,
Hukum
Tarsito, 1989).
Ketenagakerjaan
Indonesia, R. Subekti, Aspek-Aspek Hukum
Perikatan
(Jakarta:
Nasional,
(Bandung:
Citra
Edisi Rajawali
Pers,
Hukum
Acara
2003).
Sehat
Damanik,
Perburuhan, Hukum
Cetakan
17,
Intermasa, 2001).
Revisi,
Aditya
Bakti, 1988).
________,
Pokok-Pokok
Perjanjian,
(Jakarta:
Dss
Publising, 2004).
(Jakarta: _______, Outsourcing & Perjanjian
Kerja
Menurut
Undang43
ISSN:1411-0717 Volume XIII No. 2 Mei 2014
Undang Nomor 13 Tahun
Zainal Asikin, et. al, Dasar-Dasar
2003
Tentang
Hukum
Ketenagakerjaan,
(Jakarta:
(Jakarta:
Dss Publising, 2007).
Sudikno
Acara
Perdata
Raja
Grafindo
Persada, 2002).
Hukum
Mertokusumo,
Perburuhan,
Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan
Indonesia,
Berkontrak
dan
Perlindungan
(Yogyakarta: Liberty, 1998).
yang
Seimbang Bagi Para Pihak _______, Mengenal Hukum (Suatu
Pengantar),
Cetakan
Dalam
1,
(Yogyakarta: Liberty, 1991).
Perjanjian
Bank
Di
(Jakarta:
Institut
Kredit
Indonesia, Bankir
Indonesia, 1993). Suharmoko,
Hukum
Perjanjian:
Teori dan Analisa Kasus,
B. Peraturan Perundang-Undangan
(Jakarta: Kencana Prenada
Kitab
Media Group, 2004).
Soerjono
Soekanto
dan
Undang-Undang Perdata.
Sri
Undang-Undang Nomor 13 Tahun
Mamudji, Penelitian Hukum
2003
Normatif
Ketenagakerjaan.
(Suatu
Hukum
Tinjauan
Tentang
Singkat), (Jakarta: Rajawali Press, 2004).
44
