Abstract

PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PERENCANAAN ANGGARAN DAN POLITIK PENGANGGARAN, DENGAN TRANSPARANSI PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MODERATING TERHADAP SINKRONISASI DOKUMEN APBD DENGAN DOKUMEN KUA - PPAS PADA KOTA PADANG Ria Silvi1, Popi Fauziati1, Novia Rahmawati 1 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta Email: [email protected] Email : [email protected]

1

Abstract Revenue expenditure budget area (budget) is the local budget (budget) is one of the cornerstones in the development planning for local governments. The purpose of this study was to observe the effect of the capacity of human resources, budget planning and budgeting politics on synchronization between Local Revenue and Expenditure (budget) document and Public Policy Local Revenue and Expenditure (KUA) budget -While Priority Ceiling (PPAS) documents and to examine the role of public transparency in memoderasi.Metode sampling used purposive sampling criteria this study uses primary data, 85 respondents working in government departments in the city of Padang, had participanted in this research. Multiple linear regression through SPSS 16 From kenam feels hypothesis, it was found that the political capacity of human resources and the budget does not significantly influence the budget document by synchronizing documents KUA-PPAS, budget planning variables significantly influence the budget document by document synchronization KUA-PPAS. The test results indicate that the interaction of public transparency can not moderate the relationship between human resource capacity and budget planning budget document by document synchronization PPAS- KUA. Public transparency test results may moderate the relationship between political budgeting budget document with the document synchronization KUA-PPAS. Keywords: APBD, KUA-PASS, Human Resource Capacity, Budget Planning, Budgeting Politics, Public Transparency

I.

PENDAHULUAN

perbaikan perencanaan pembangunannya,

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

dalam APBD ini strategi yang dilakukan

(APBD)

yakni

merupakan suatu hal

untuk

peningkatan

dan

percepatan

dimana salah satu pilar dalam melakukan

pembangunan dilakukan strategis yang

perencanaan pembangunan bagi suatu

tepat untuk pengentasan kemiskinan dan

pemerintahan daerah dalam melakukan

kesejahteraan

perbaikan terhadap adanya pengelolaan

tersebut.

pembangunan daerah

keuangan

kemasyarakatan

daerah

pemerintah

Apabila dalam melakukan perencanaan

yang dilakukan dalam upaya

APBD itu terjadi kesalahan berarti suatu 1

perencanaan yang dilakukan pemerintah

PPAS, hal ini sering terjadi disuatu

daerah dikatakan gagal dalam membuat

pemerintah daerah di Indonesia.

perencanaan APBD dalam pengentasan kemiskinan,

ini

akan

dampaknya

laju

Penelitian

mempengaruhi

pemerintah

sopanah

disuatu

(2003)

dilakukan

menunjukan

oleh bahwa

pengetahuan anggaran yang berpengaruh

pemerintahan pada daerah. Pelaksanaan

yang

singnifikan terhadap pengawasan APBD.

pengelolaan

keuangan

Dengan adanya partisipasi masyrakat dan

didaerah yang ditetapkan dalam undang-

transparansi kebijakan publik dalam proses

undang peraturan mendagri No 21 Tahun

penyusunan APBD yang akan semakin

2011 tentang sebagai pedoman dalam

baik.

melakukan pelaksanaan, penatausahaan

Mekanisme perubahan pada APBD

APBD serta pelaporan keuangan yang

dalam melakukan pergeseran anggaran dan

telah

mencakup

dalam

kebijakan

penambahan terhadap anggaran

akuntansi, atas perubahan

peraturan

cara mengubah peraturan kepala tentang

mendagri No 13 Tahun 2006 tentang

penjabaran

pedoman keuangan daerah.

(Tarigan 2012). Evaluasi yang dilakukan

Perencanaan pembangunan penting

dan dalam

dengan

terhadap

pelaksanaan nasional

adanya

pelaksanaan

anggaran

daerah

dengan

Kementrian dalam Negeri terdapat akan

sangat

ketidaksesuaian antara KUA-PPAS dengan

keterbukaan

rancangan

pembangunan

APBD

dalam

tahap-tahap

diketahui oleh publik karena dana juga

bersama (Tumbo, 2012).

berasal dari uang rakyat dari APBD dan yang

selayaknya

penjabaran

program anggaran dan kegiatan pada

tersebut, bahwa pelaksanaan itu harus

APBN,

tersebut

perencanaan

disepakati

Proses anggaran di DPR masih banyak

masyarakat

yang tidak transparansi, dan akibatnya

mengetahui dari jalannya pembangunan

masih banyak melakukan penyalahgunaan

daerah itu sendiri (www.sumbarprov.go.id)

anggaran

Penganggaran yang telah melibatkan

seperti

pengalokasian untuk

pembangunan DPR, dan fasilitas dengan

antara berbagai pihak yang mempunyai

nilai yang tinggi dapat saja terjadi.

latar belakang yang berbeda-beda baik

Permasalahan lain yang timbul masih

dalam tingkat pemahaman dalam suatu

dapat dilihat perbedaan antara aparat

anggaran

kepentingan

pemerintah dan melaksanaan kegiatan

anggaran daerah, perbedaan inilah yang

pembangunan, menyebabkan koordinasi

akan

antara

dalam penyusunan rencana dan pelaksanan

dokumen APBD dengan dokumen KUA-

pembangunan menjadi sulit dilaksanakan.

maupun

terjadi

untuk

ketidaksinkronan

2

Akibatnya proses tersebut kurang optimal

Berdasarkan peraturan Mendagri

bahkan sasaran yang diingin tidak dapat

No. 21 Tahun 2011 yang dimaksud dengan

terlaksana.

kebijakan umum anggaran adalah suatu dokumen yang memuat kebijakan bidang

II.

LANDASAN

TEORI

DAN

pendapatan, belanja dan pembiayaan serta

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

asumsi yang mendasarinya untuk periode 1

Pengertian Sinkronisasi Sinkronisasi suatu kesesuaian

tahun.

merupakan

hasil

Anggaran

yang terjadi antara

bertujuan

mengimplementasikan

(PPAS)

yakni

diberikan kepada SKPD untuk setiap

untuk

dalam

Sementara

Plafon

panduan batas maksimal anggaran yang

dokumen kebijakan yang lain. Dalam suatu ini

Proritas

rancangan suatu program prioritas dan

dokumen kebijakan yang satu dengan

sinkronisasi

Selanjutnya

program

landasan

dalam

pedoman

penyusunan

RKA-SKPD sebelum disepakati dengan

pengaturan-pengaturan tentang mekanisme

DPRD.

terhadap penyusunan anggaran yang telah diatur

dalam

sejumlah

peraturan

Kapasitas Sumber Daya Manusia

perundang-undangan, peraturan Menteri

Kapasitas sumber daya manusia

dalam Negeri No. 21 tahun 2011 tentang

adalah suatu kemampuan dari seseorang

pedoman dalampelaksanaan, penatausahan

atau

APBD serta pelaporan keuangan yang

(kelembagaan), atau suatu sistem untuk

mencakuo

melaksanakan fungsi-fungsi yang baik atau

dlam

kebijakan

akuntansi

(Arniati,2010 dan Iskandar,2013).

individu,

dan

dari

organisasi

kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Menurut peraturan Mendagri No.

dilihat sebagai kemampuan dimana dalam mencapai kinerja, dan menghasilkan suatu keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (Zetra,2009).

Kapasitas

Sumber

daya

21 tahun 2011, Anggaran Pendapatan dan

manusia yakni suatu kemampuan dari

Belanja Daerah (APBD) adalah rencana

anggota eksekutif dan legislatif dalam

keuangan tahunan pemerintahan daerah

menjalankan suatu fungsi dan peran

yang dibahas dan disetujui bersama oleh

masing-masing

pemerintah daerah dan DPRD, ditetapkan

penyusunan perencanaan maupun suatu

dengan peraturan daerah.

penganggaran daerah (Rasyid, 2012).

3

dalam

suatu

proses

penganggaran yaitu proses atau cara untuk

Perencanaan Anggaran Suatu

proses

dimana

akan

mempersiapkan suatu proses anggaran.

dilakukannya proses penetapatan tujuan

Penganggaran dalam organisasi sektor

organisasi yaitu menentukan strategi untuk

publik merupakan tahapan yang cukup

pencapaian tujuan secara menyeluruh serta

rumit dan politik yang tinggi. (Mardiasmo,

merumuskan sistem perencanaan yang

2009).

menyeluruh untuk mengintegrasikan dan

Menurut Arniati dkk (2010) dan

mengawasi jalannya seluruh pekerjaan

Iskandar (2013) politik adalah kegiatan

organisasi hingga tercapainya tujuan yang

yang menyangkut cara bagaimana suatu

direncanakan (Bastian,2010).

kelompok

mencapai

keputusan

yang

Mardiasmo (2009), perencanaan

bersifat kolektif dan mengikat melalui

merupakan suatu cara dimana organisasi

usaha dalam mendamaikan perbedaan di

menetapkan tujuan dan sasaran organisasi.

antara anggota. Dalam suatu pemerintahan,

Perencanaan meliputi suatu aktivitas yang

politik yang berkaitan dengan masalah

sifatnya strategis, taktis, dan melibatkan

kekuasaan, dan pengambilan keputusan,

aspek operasional. Proses perencanaan

kebijakan publik alokasi atau distribusi.

juga melibatkan aspek perilaku, yaitu Transparansi Publik

partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan,

penetapan

tujuan,

Transparansi

dan

perkembangan

suatu

prinsip untuk menciptakan kepercayaan

pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor

merupakan

timbal-balik

pencapaian

antara

pemerintah

dan

masyarakat melalui penyediaan informasi

tujuan.

dan

menjamin

kemudahan

di

dalam

memperoleh informasi tersebut.

Politik Penganggaran Politik merupakan pembentukan

Handayani

(2009)

berpendapat

dalam pembagian kekuasaan akan adanya

bahwa transparansi publik adalah adanya

kelompok atau golongan masyarakat yang

keterbukaan tentang anggaran yang mudah

antara

pada

diakses oleh masyarakat secara cepat,

pembuatan keputusan, khususnya dalam

transparansi publik juga diperlukan untuk

struktur pemerintahan. Yang dimaksud

meningkatkan pengawasan.

upaya

lain

berwujud

penggabungan

proses

berbagai

Transparansi dibangun atas dasar

artian yang berbeda mengenai hakikat

arus informasi yang bebas, seluruh proses

politik dengan yang dikenal dalam ilmu

pemerintahan,

politik

dan informasi perlu diakses oleh pihak-

yang

secara

antara

luas.

Sedangkan 4

dalam

lembaga-lembaga

pihak yang berkepentingan, dan informasi

Berdasarkan kerangka pemikiran

yang tersedia harus memadai agar dapat di

diatas, dapat disusun rumusan hipotesis

mengerti dan di pantau.

sebagai berikut: H1: Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Hasil Penelitian Iskandar (2013)

Pengembangan Hipotesis Hasil penelitian yang dilakukan Arniati

(2010)

dan

Iskandar

(2013),

menyatakan perencanaan anggaran tidak

menyatakan bahwa kapasitas sumber daya

berpengaruh

manusia berpengaruh signifikan terhadap sinkronisasi dokumen

dokumen

APBD

KUA-PPAS.

PPAS.

ini

Penelitian

memiliki sumber daya manusia yang

berpengaruh

dengan melakukan penyuluhan tentang

(2009)

menemukan

manusia

positif

menunjukan

dan

signifikan

ketidaksinkronan

antara

dokumen APBD dengan dokumen KUAPPAS

dan

yang

perencanaan

menjelaskan variasi seluruh item yang ada

terjadi dan

pada

faktor

menjelaskan

variasi

seluruh item yang ada sebesar 10,92

sebesar 34,89 persen.

persen.

Hasil penelitian dari Gobel (2010)


menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh

Gobel

Amirudin (2009) hasil penelitian ini

KUA-PPAS yang terjadi pada faktor daya

dan

Dari penelitian yang dilakukan oleh

hasil

antara dokumen APBD dengan dokumen

sumber

Arniati

dengan dokumen KUA-PPAS.

oleh

penelitian menunjukan ketidaksinkronan

kapasitas

perencanaan

terhadap sinkronisasi dokumen APBD

pengelolaan keuangan daerah.

Amirudin

ini

(2010) menyatakan bahwa perencanaan

mampu untuk melaksanakan tugasnya,

dilakukan

hal

menetapkan tujuan dan sasaran organisasi.

berkualitas, maka setiap SKPD harus

yang

Dimana

anggaran suatu cara organisasi dalam

membuktikan bahwa perencanaan APBD

Penelitian

sinkronisasi


dengan

Sehingga

terhadap


positif terhadap

sebagai berikut:

sinkronisasi Kebijakan Umum Anggaran

H2:Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan RKA-SKPD APBD.

Iskandar (2013) menyatakan politik penganggaran 5

berpengaruh

signifikan


H3 : Politik penganggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

dengan dokumen KUA-PPAS. Dimana hal ini untuk cara bagaimana mencapai tujuan

Pengaruh Transparansi Publik Sebagai

yang bersifat kolektif, dan mengikat melalui

kekuasaan,

Variabel Moderating

pengambilan

Hasil penelitian Iskandar (2013)

keputusan, kebijakan publik, alokasi dan

transparansi

proses rencana aktivitas ke dalam rencana

anggaran

ditetapkan

sumber

sebagai

manusia,

terhadap

perencanaan

(2013),

kapasitas

ini menandakan agar perencanaan APBD

hasil

berkualitas, maka setiap SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang

ketidaksinkronan antara dokumen APBD

mampu untuk melaksanakannya, dengan

dengan dokumen KUA-PPAS yang terjadi

melakukan pelatihan tentang pengelolaan

pada faktor politik penganggaran, dan

keuangan daerah.

menjelaskan variasi seluruh item yang ada


sebesar 20,56 persen.


Hasil penelitian dari Gobel (2010)

sebagai berikut:

menyatakan bahwa politik penganggaran

H4a:Pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS di moderasi oleh transparansi publik.

berpengaruh negatif terhadap sinkronisasi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Anggaran

bahwa

APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Hal

dilakukan

penelitian ini menunjukan bahwa terjadi

Plafon

menyatakan

signifikan terhadap sinkronisasi dokumen

yang dicapai dalam proses politik

menemukan

transparansi

sumber daya manusia berpengaruh yang

sangat perlu dalam membuat kesepakatan

(2009)

dengan

penelitian yang dilakukan Iskandar

PPAS. Dalam pembahasan anggaran ini

yang

APBD

publik bukan variabel moderating.

sinkronisasi


Penelitian

dokumen

dokumen KUA-PPAS, dan

menyatakan bahwa politik penganggaran

Prioritas

daya

sinkronisasi

Arniati (2010) dalam penelitiannya

Amirudin

dapat

anggaran, politik penganggaran, terhadap

peraturan daerah.

berpengaruh

tidak

memoderasi hubungan antara kapasitas

keuangan dengan acuan KUA dan PPAS sebelum

publik

Sementara

(PPAS) dengan RKA-SKPD APBD. H4b:Pengaruh perencanaan anggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS di moderasi oleh transparansi publik.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat disusun rumusan hipotesis sebagai berikut: 6

terhadap

H4c:Pengaruh politik penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS di moderasi oleh transparansi publik.

keuangan

daerah

sedangkan

kriteria dalam SKPD yaitu pegawaipegawai yang terlibat langsung dalam penyusunan

Model Penelitian

RKA-SKPD

yang

di

dalamnya juga meliputi kepala bidang, Model Penelitian antara variabel

kepala seksi, kepala sub bagian, kepala sub

dalam penelitian ini dapat disajikan dalam

bidang.

gambar berikut ini : Metode Pengumpulan Data

Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1)

Data

pada

penelitian

ini

merupakan data primer yang di ambil Perencanaan Anggaran (X2)

dengan mengambil data dari sampel yang

Sinkronisasi Dokumen APBD Dengan Dokumen KUA-PPAS (Y)

Politik Penganggaran (X3)

diteliti. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui

penyebaran kuesioner kepada

responden. Dalam jawaban responden terbatas

pada

alternatif

yang

telah

disediakan.

Transparansi Publik

Teknik Pengujian Hipotesis

(Variabel Moderating)

Untuk menguji hipotesis adanya pengaruh yang signifikan, maka digunakan

III. METODE PENELITIAN.

alat

Populasi untuk sekelompok orang,

uji

statistik

yaitu

Moderating

kejadian atau minat yang ingin peneliti

Regression Analysis (MRA) merupakan

lakukan investigasi, sedangkan sampel

aplikasi khusus regresi berganda linear

adalah suatu kelompok atau sebagian dari

dimana

populasi (Sekaran, 2011). Populasi dalam

mengandung unsur interaksi (Ghozali,

penelitian ini adalah DPRD dan Satuan

2011) menyatakan regresi linear berganda

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota

dapat dirumuskan sebagai berikut.

Teknik pengambilan sampel yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah purposive sampling. Untuk anggota DPRD adalah

anggota

persamaan

regresinya

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4+ β5 X1 X4 + β6 X2 X4+ β7 X3 X4+ e Dimana: Y =Sinkronisasi dokumen APBD dengan KUA-PPAS α = Konstanta β1, β2, β3, β4, β5, β6, β7 = Koefisien regresi

Padang.

kriterianya

dalam

bagian

anggaran yang membidangi pengawasan 7

X1 = Kapasitas sumber daya manusia X2 = Perencanaan anggaran X3 = Politik penganggaran X4 = Transparansi publik X1 X4 = Interaksi sumber daya manusia dengan transparansi publik X2 X4 = Interaksi perencanaan anggaran dengan transparansi publik X3 X4 = Interaksi politik penganggaran dengan transparansi publik e = Term error

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Berdasarkan hasil pengolahan data dapat disimpulkan statistik deskriptif dari variabel penelitian yang digunakan dalam peneltian pada tabel di bawah ini: Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Keterangan

N

Kapasitas

Kisarn

Kisaran

actual

teorits

Mean

Std

85

20-43

9-45

35.5882

3.43058

85

24-35

9-45

29.8471

2.63450

85

30-52

12-60

41.7059

4.81521

85

10-25

5-25

19.1765

2.74806

85

14-20

4-20

17.2000

1.70294

Deviasi

sumber daya

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

manusia Perencanaan

Prosedur Pengumpulan Data

anggaran Politik

Data pada penelitian ini merupakan

penganggaran Transparansi

data primer yang diperoleh dari anggota

public Sinkronisasi

DPRD bagian anggaran yang membidangi

dokumen APBD

pengawasan terhadap keuangan daerah dan

dengan

dokumen KUAPPAS

SKPD yaitu pegawai-pegawai yang terlibat

Sumber: Hasil olah SPSS (2014)

langsung dalam penyusunan RKA-SKPD. Tabel Hasil Uji Validitas

Deskriptif Proses Pengambilan Sampel Keterangan Keterangan

Jumlah

Percent

Total kuesioner yang dikirim

100

100

Total kuesioner yang tidak kembali

15

15

Total kuesioner yang kembali

85

85

Total kuesioener yang tidak lengkap

0

0

Total kuesioner yang dapat diolah lebih lanjut

85

85

yang kembali

Factor

Kesimpulan

Loading Kapasitas sumber daya

0.740

0.550-0.843

Valid

Perencanaan anggaran

0.711

0.579-0.945

Valid

Politik penganggaran

0.666

0.453-0.884

Valid

Transparansi public

0.719

0.582-0.792

Valid

Sinkronisasi

0.621

0.625-0.776

Valid

manusia

dokumen

APBD dengan dokumen

Pada tabel terlihat bahwa total kuesioner

KMO

KUA-PPAS

100 lembar


Uji

kuesioner yang disebar, kuesioner yang

validitas

adalah

suatu

tidak kembali 15 lembar (15%) dan 85

instrumen dari seberapa jauh pengukuran

lembar kuesioner yang kembali dengan

oleh instrumen yang bisa mengukur atribut

persentase 85%. Dengan demikian jumlah

apa yang seharusnya diukur. Jadi validitas

kuesioner

menjelaskan seberapa sah atau tepatnya

yang

dapat

diolah

adalah

sebanyak 85 kuesioner dengan tingkat

simpulan

yang

dilakukan

oleh

riset

persentase 85%.

tersebut (Sumintono dan Widhiarso,2013). Dari tabel diatas dapat dilihat nilai Kaiser Meyer Olkin-Measure of Sampling 8

(KMO – MSA) dari keempat variabel di

Berdasarkan hasil uji normalitas

atas berada diatas 0,5. Hal ini memberikan

dengan menggunakan uji statistik non

arti bahwa item-item dari keempat variabel

parametrik Kolmogorov Smirnov (K-S)

tersebut valid untuk diuji. Hasil dari factor

maka dapat disimpulkan bahwa data

loading juga berada di atas 0,4 oleh sebab

berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat

itu seluruh variabel tersebut memiliki item

dari nilai masing-masing variabel tingkat

pertanyaan yang dinyatakan valid dan

signifikansi sebesar Asymp. Sig. (2-tailed)

dapat terus digunakan dalam pengujian

X1 (0,558), X2 (0,075) , X3 (0,592) dan Y

reliabilitas.

(0,229). Jika signifikansi nilai Kolmogorov Smirnov lebih besar dari 0,05 artinya data

Tabel Hasil Pengujian Reliabilitas Keterangan

terdistribusi normal.

Cronbach

Nilai

alpha

batas

0.631

0.60

Reliabel

Keterangan

Tolerance

VIF

Kesimpulan

Perencanaan anggaran

0.682

0.60

Reliabel

Kapasitas

0.594

1.684

Tidakterjadi


0.666

0.60

Reliabel

sumber

Transparansi public

0.723

0.60

Reliabel

manusia

Sinkronisasi dokumen

0.658

0.60

Reliabel

Perencanaan

Kapasitas sumber daya

Kesimpulan

Tabel Pengujian Multikolinearitas

manusia

APBD

dengan

daya

multikolinearitas

0.684

1.462

0.950

1.052

0.569

1.758

Tidakterjadi

anggaran

multikolinearitas

dokumen KUA-PPAS

Politik


penganggaran

Berdasarkan tabel diatas hasil uji

Transparansi

Tidakterjadi multikolinearitas Tidakterjadi

public

reliabilitas nilai cronbach alpha untuk

multikolinearitas


seluruh variabel yang digunakan adalah Pengujian Hasil Uji R-Square, F dan t-

besar dari 0,6 dan ini menunjukan seluruh

statistik

item pertanyaan dinyatakan reliabel atau handal. Tabel Pengujian Normalitas Keterangan

Nilai asymp

Cut off

Kesimpulan

0.05

Normal

Variabel Bebas

Koefisien

dan Konstanta

Regresi

0.386

-13.282

0.100

-

X1

-0.119

0.464

H1 ditolak

0.008

H2diterima

X2

daya manusia Perencanaan

0.270

0.05

Normal

anggaran

Keterangan

Kosntanta

sig (2-tailed) Kapasitas sumber

Sig.

0.887

X3

0.194

0.166

H3ditolak

X4

0.898

0.032

H4diterima


0.144

0.05

Normal

X1.X4

0.004

0.643

H4a ditolak

Transparansi public

0.339

0.05

Normal

X2.X4

-0.014

0.369

H4b ditolak

Sinkronisasi

0.145

0.05

Normal

-0.014

0.045

H4c diterima

dengan dokumen

F=63.779

X3.X4 -

.000a

-

KUA-PPAS

R2= 0,853

-

-

-

dokumen APBD


Dari tabel diatas diperoleh hasil R square sebesar 0,853 dengan demikian 9

variabel independen mampu menjelaskan

dengan

variabel dependen sebesar 0,853 atau

penelitian ini yang sama dengan Arniati

85,3% sedangkan sisanya sebesar 14,7%

dkk (2010) dimana kapasitas sumber daya

dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang

manusia

tidak diteliti pada penelitian ini.


Dari tabel yang terlihat di atas uji

dokumen

tidak

KUA-PPAS.

Hasil

berpengaruh

positif

APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

signifikansi simultan menghasilkan nilai F

Hasil penelitian ini tidak sejalan

hitung yang diperoleh adalah sebesar

penelitian Iskandar (2013) dan Gobel

63.779

(2010)menyatakan

yang

diperkuat

dengan

nilai

bahwa

kapasitas

signifikansi 0,000a dengan demikian nilai

sumber daya manusia berpengaruh positif

signifikan lebih kecil dari nilai alpha 0,05


Maka


keputusannya

diterima

sehingga

adalah dapat

hipotesis

disimpulkan Hasil Pengujian Hipotesis 2

bahwa kapasitas sumber daya manusia, perencanaan

anggaran,

Berdasarkan

politik

terhadap

pengujian

hipotesis kedua Hasil yang diperoleh

penganggaran, dan transparansi publik berpengaruh

hasil

memiliki

sinkronisasi

nilai

signifikan

sebesar

0.008<0.05, sedangkan tingkat alpha yang


digunakan

PPAS.

adalah

5%

(0.05).

Hasil

penelitian bahwa perencanaan anggaran berpengaruh

Hasil Pengujian Hipotesis 1 Berdasarkan hasil penelitian yang

signifikan

terhadap

sinkronisasi

dikumen

diperoleh memiliki nilai signifikan sebesar

dokumen

KUA-PPAS.

0.464>0.05, sedangkan tingkat alpha yang

menandakan bahwa perencanaan anggaran

digunakan adalah 5% (0.05). Hasil yang

yang

dilakukan bahwa kapasitas sumber daya

legislatif berpengaruh positif.

dilakukan

oleh

APBD

dengan

Hal

ini

eksekutif

dan

manusia tidak berpengaruh signifikan

Hasil penelitian yang sama yang


diteliti oleh Arniati dkk dan Gobel (2010)

dengan dokumen KUA-PPAS. Hal ini

menyatakan bahwa perencanaan anggaran

sberarti

berpengaruh positif signifikan terhadap

menandakan

pemerintah

tidak

jika dapat

aperatur memiliki

sinkronisasi

dokumen

APBD

dengan

kompetensi yang baik dalam menyusun

dokumen KUA-PPAS. Hasil dari. Dan

RKA-SKPD

hasil penelitian yang tidak sejalan Iskandar

dan

berdampak

negatif


(2013) 10

dimana

menyatakan

bahwa

perencanaan anggaran berpengaruh negatif

sinkronisasi

dokumen

APBD

dengan


dokumen KUA-PPAS di Moderasi oleh

dengan dokumen KUA-PPAS.

Transparansi Publik. Hasil yang diperoleh memiliki nilai yang signifikan sebesar

Hasil Pengujian Hipotesis 3

0.643>0.05 dan 0.369>0.05, sedangkan

Berdasarkan hasil penelitian yang

tingkat alpha yang digunakan adalah 5%

ketiga Hasil yang diperoleh memiliki nilai

(0.05). Hasil penelitian ini menunjukkan

signifikan sebesar 0.166>0.05, sedangkan

bahwa transparansi publik tidak dapat


memoderasi hubungan antara kapasitas

(0.05). Dimana diperoleh hasil bahwa

sumber daya manusia dan perencanaan

politik penganggaran tidak berpengaruh

anggaran terhadap sinkronisasi dokumen




Hasil pengujian hipotesis 4c yang

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan

bertujuan

penelitian Iskandar (2013) menyatakan

penganggaran

bahwa politik penganggaran berpengaruh

menyatakan

(2010)

poltik

sinkronisasi

Publik. Hasil yang diperoleh memiliki nilai

Hasil penelitian sama dengan yang Arniati

dengan

politik

PPAS di Moderasi oleh Transparansi


oleh

mengetahui


positif terhadap sinkronisasi dokumen

diteliti

untuk

signifikan sebesar 0.045<0.05, sedangkan

dimana


penganggaran

(0.05). Hasil penelitian ini menunjukkan

berpengaruh negatif terhadap sinkronisasi

bahwa


transparansi

publik

dapat

memoderasi.

PPAS. Dan juga hasil penelitian Gobel (2010)

dimana

politik

penganggaran

V. PENUTUP

berpengaruh negatif terhadap sinkronisasi

Kesimpulan


1. Kapasitas sumber daya manusia

PPAS.

dan

politik

penganggarantidak

berpengaruh signifikan terhadap Hasil Pengujian Hipotesis 4a,4b,4c Berdasarkan

hasil

sinkronisasi

pengujian

dengan

hipotesis 4a dab 4b yang bertujuan untuk mengetahui

Kapasitas

Sumber

dokumen

dokumen

APBD

KUA-PPAS

(dengan tingkat signifikansi 0.781,

Daya

koefisien beta - 0.007).

Manusia dan perencanaan anggaran dengan 11

2. Perencanaan anggaran berpengaruh signifikan

terhadap

Implikasi Penelitian

sinkronisasi

Diharapkan pada peneliti selanjutnya

dokumen APBD dengan dokumen

agar dapat mewawancara responden secara

KUA-PPAS

langsung sehingga akan diperoleh hasil

(dengan

tingkat

signifikansi 0.000, koefisien beta

yang lebih maksimal.

0.589).

Disamping itu beberapa keterbatasan

3. Politik penganggaran berpengaruh signifikan

terhadap

atau kekurangan yang ada dalam penelitian

sinkronisasi

ini seperti waktu dan mendapatkan data

dokumen APBD dengan dokumen

dalam

KUA-PPAS

memberikan

(

dengan

tingkat

jumlah

signifikansi 0.000, koefisien beta -

langsung,

0.085).

memberikan

4. Transparansi

relatif

pengaruh

besar

juga

secara

tidak

sehingga

masih

belum

tingkat

keyakinan

yang

publik

sebagai

maksimal, untuk itu diharapkan pada

moderating

dengan

peneliti-peneliti yang akan datang untuk

kapasitas sumber daya manusia,

dapat membuktikkan penelitian ini dengan

perencanaan anggaran dan politik

variabel yang sama.

variabel

penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen

DAFTAR PUSTAKA

KUA-PPAS Abdullah, & Asmara. (2006). Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. Simposium Nasional Akuntansi XII Padang.

Keterbatasan Peneliti instrument

yang

menggunakan

kuesioner

mempunyai

kelemahan yaitu, terjadi pemahaman yang biasa antara peneliti dengan

Amirudin. (2009). Identifikasi dan Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sinkronisasi Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Studi Kasus Provinsi D.I Yogyakarta TA 2008). Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada.

responden, karena data penelitian yang berasal

dari

responden

disampaikan secara tertulis kuesioner

mungkin

yang melalui akan

mempengaruhi hasil penelitian karena persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

12

Andriani, W. (2010). Pengaruh Kapasitas SDA dan Pemanfaatan teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan). Jurnal Akuntansi Manajemen, 5(1). 1-13.

Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD. Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Gobel, S. (2010). Sinkronisasi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan RKASKPD APBD Provinsi Gorontalo serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada.

Arniati, E. K., & Imelda. (2010). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Politik Penganggaran, Perencanaan dan Informasi Pendukung terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjung Pinang. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto. Bastian, I. (2010). Akuntansi Publik. Edisi 3. Jakarta: Erlangga.

Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 1-11.

Sektor

Departemen Dalam Negeri. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Handayani, B. D. (2009). Pengaruh Reformasi Penyusunan Anggaran terhadap Kualitas APBD Kota Semarang. Jurnal Dinamika Akuntansi, 1(1), 31-40.

_______. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Iskandar, D. (2013). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran, Politk Penganggaran, dan Transparansi Publik sebagai Variabel Moderating terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Tesis. Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

_______. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja Daerah tahun 2012. _______. (2002). Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Musti, M. T. (2012). Daerah Semakin Baik Kelola APBD Media Keuangan Daerah. Jakarta: Direktorat 13

Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi VI Surabaya.

Rahayu, S. (2010). Persepsi Pemerintah Daerah Kota Jambi Terhadap Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jurnal Penelitian Universitas Jambi, 12(2), 29-34.

Sumintono,&Widharsono. (2013). Aplikasi Model Research untuk penelitian ilmu-ilmu Sosial. Edisi 1. Cimahi: Trimkom Publishing house. Tumbo, S. (2012). Permasalahan Aktual Dalam Evaluasi APBD dan Solusinya Media Keuangan Daerah. Jakarta: Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Rasyid, Abdul. (2012). Analisis FaktorFaktor yang Mempengaruhi Sinkronisasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Jurnal Penelitian Universitas Yapis Papua, 1-11.

Zetra, A. (2009). Strategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. (2004). UndangUndang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. _______. (2008). Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

http://www.republika.co.id/berita/nasional/ politik/12/04/04/mlyd05-icwpenyusu-nan-apbd-kerap-tidaktransparan.

______. (2005). Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

http://www.republika.co.id/berita/nasional/ politik/12/01/06/lxdqwb-politikpeng-anggaran-di-dpr-tidaktransparan.

_______. (2008). Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja.

http://www.sumbarprov.go.id/read/99/12/1 4/59/79-mengenal-sumbar/beritaterkini.html?start=5.

Sekaran, U. (2011). Research Methods for Business Buku. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. Sopanah. (2010). Studi Fenomenologis: Menguak Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan APBD. JAAI, 14(1), 1-21. Sopanah, & Mardiasmo. (2003). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Pengetahuan Antara Pengetahuan Dewan 14

Abstract

Recommend Documents