Kendala Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Dalam Tradisi Adu Kerbau (studi di Polres Tana Toraja) Suprianto Panca Kendek Allo (0710110050)
[email protected] Abstrak Suprianto Panca Kendek Allo, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2013, Kendala Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Dalam Tradisi Adu Kerbau (studi di Polres Tana Toraja). Kegiatan adu kerbau yang selalu disertai perjudian dalam waktu yang sangat lama membuat sebagian besar orang Toraja berpikir bahwa judi merupakan bagian dari adu kerbau yang juga menjadi suatu tradisi yang tidak dapat dipisahkan. Pemikiran orang Toraja tersebut pada akhirnya membentuk suatu pemahaman bahwa judi itu merupakan suatu tradisi, dan tradisi itu harus di lestarikan. Pemahaman untuk melestarikan judi akhirnya membuat tindak pidana perjudian dalam tradisi ma’pasilaga tedong (adu kerbau) di Toraja sangat sulit dihentikan. Tindak pidana perjudian dalam tradisi ma’pasilaga tedong (adu kerbau) di Tana Toraja tidak disertai upaya penegakan hukum yang efektif dari pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang ditunjuk oleh undang-undang. Hal ini terjadi karena banyaknya kendala yang dialami pihak kepolisian dalam menerapkan Pasal 303 KUHP tentang tindak pidana perjudian terhadap pelaku perjudian dalam tradisi ma’pasilaga tedong (adu kerbau) tersebut. Hal ini yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat judul “Kendala Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Dalam Tradisi Adu Kerbau”. Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah ; Bagaimana realita penyidikan pelaku perjudian adu kerbau di Tana Toraja?, dan apakah kendala penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian dalam tradisi adu kerbau tersebut?, lalu bagaimana penyelesaiannya? Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan metode penelitian hukum. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yuridis empiris, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis sosiologis, lokasi penelitian di Polres Tana Toraja untuk kiranya dapat menjawab permasalahan diatas. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan metode diatas penulis dapat memperoleh hasil; Bahwa realita penyidikan terhadap pelaku judi adu kerbau (ma’pasilaga tedong) tidak pernah dilakukan. Kendala penyidikan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian adu kerbau (ma’pasilaga tedong) aPolres dan faktor ekstern. Faktor intern antara lain adalah; Kurangnya jumlah personil kepolisian di Polres Tana Toraja, kordinasi yang kurang sistematis, sarana dan prasarana yang kurang,dan latar pendidikan personil reskrim yang tidak semuanya mempunyai kejuruan reskrim. Faktor ekstern antara lain adalah ; Kendala kultural, kurangnya kerjasama antar pihak, perjudian dalam tradisi adu kerbau sudah berlangsung lama sehingga dianggap warisan budaya oleh masyarakat, pelaku perjudian yang sangat banyak sehingga rentan terjadi konflik. Sedangkan penyelesaian kendala penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian adu kerbau (ma’pasilaga tedong) dapat dilakukan dengan penyelesaian secara preventif dengan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan penyuluhan tentang agama. Melakukan pengawasan terhadap praktek perjudian yang terjadi dalam tradisi adu kerbau (ma’ pasilaga tedong). Kemudian melakukan tindakan represif sebagai jalan terakhir dalam rangka penegakan hukum. Kata kunci: pasal 303 KUHP, Tindak Pidana Perjudian, Tradisi Adu kerbau, Tana Toraja 1
Abstract Suprianto Panca Kendek Allo, Criminal Law, Law Faculty of Brawijaya University,July 2013, constraints implementation criminal sanctions against perpetrators gambling in the tradition of buffalo fighting studies in Polres Tana Toraja. Activities buffalo fighting is always accompanied by gambling in a very long time make the most of the Toraja people think that gambling is part of the buffalo fighting tradition that can not be separated. The thought of eventually forming an understanding that gambling is a traditon, and it must be in the preserve while it is a tradition. Understanding to preserve gambling finally make gambling in the Toraja’s buffalo fighting tradition very difficult to stop. Gambling offenses in the Toraja’s buffalo fighting not accompanied by effective law enforcement efforts from the police as law enforcement officers. It occurs because of the many constrains to implement clause 303 of Criminal code (KUHP) against perpetrators gambling in the tradition of buffalo fighting (Ma’pasilaga Tedong). This is the background for the author to take the title “Constraints implementation criminal sanctions against perpetrators gambling in the tradition of buffalo fighting (Ma’pasilaga Tedong)”. The issues that raised by the authors is : How reality of gambling perpetrators investigation in Tana Toraja buffalo fighting? whether the constraints implementations of criminal sanctions against perpetrators of gambling in buffalo fighting tradition? and how the solution? In conducting the study authors use research methods that accordance with law research methods.Type of research conducted by the authors is empiricaljuridicial research, the approach taken is a socio-juridical approach, study sites in Polres Tana Toraja for expected to answer the problems above. Based on the research that has been conducted with the above method authors can obtain results; That the reality of the investigation against the perpetrators of buffalo fighting (Ma’pasilaga Tedong) gambling, Is never performed. Constraints the investigation and implementation criminal sanctions against perpetrators of buffalo fighting gambling consist of internal factors and external factors in the Police Department. Internal factors include; Insufficient numbers of police personnel, less systematic coordination, lacking of facilities and infrastructure, not all personnel of detective and criminal (Reskrim) unit have a background of detective criminal vocational education. External factors include; Cultural constraints, lack of cooperation between stakeholders, community leaders, cultural leaders, and religious leaders, gambling in the buffalo fighting tradition has lasted a long that is considered a cultural heritage by the public, perpetrators of gambling are very much, therefore easily lead to conflict or chaos. While the completion of the constraints implementation of criminal sanctions against the perpetrators of buffalo fighting gambling can be done with preventive way with doing legal, and religious education to the community. Supervising the practice of gambling that occurred in the tradition of buffalo fighting (Ma’pasilaga Tedong). Then doing repressive actions as a last resort to enforce the law. Keywords: clause 303 of the Criminal Code(KUHP), Gambling Crime, buffalo fighting tradion, Tana Toraja 2
A. Pendahuluan
Kegiatan adu kerbau yang selalu disertai perjudian dalam waktu yang sangat lama membuat sebagian besar orang Toraja berpikir bahwa judi merupakan bagian dari adu kerbau yang juga menjadi suatu tradisi yang tidak dapat dipisahkan. Pemikiran orang Toraja tersebut pada akhirnya membentuk suatu pemahaman bahwa judi itu legal karena merupakan suatu tradisi, dan tradisi itu harus di lestarikan. Pemahaman untuk melestarikan judi akhirnya membuat tindak pidana perjudian dalam tradisi ma’pasilaga tedong (adu kerbau) di Toraja sangat sulit dihentikan.
Adu kerbau yang terjadi di Toraja sendiri memenuhi unsur-unsur pasal 303 ayat 3 yaitu, terdapat unsur keuntungan (untung) yang bergantung pada peruntungan (untung-untungan) atau kemahiran/kepintaran pemain. Selain itu, dalam permainan judi adu kerbau di Toraja juga melibatkan adanya pertaruhan. Dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP 9/1981 dengan jelas disebutkan pada poin (b) nomor 10 dan poin (c) nomor 3 adu kerbau merupakan salah satu permainan yang masuk dalam kategori tindak pidana perjudian. Tindak pidana perjudian dalam tradisi ma’pasilaga tedong (adu kerbau) di Tana Toraja tidak disertai upaya penegakan hukum yang efektif dari pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang ditunjuk oleh undang-undang. Hal ini terjadi karena banyaknya kendala yang dialami pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dalam tradisi ma’pasilaga tedong (adu kerbau) tersebut. Hal ini yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat judul “Kendala Penerapan
3
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Dalam Tradisi Adu Kerbau” dalam menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar kesarjanaan.
B. Rumusan Masalah
Sehubungan dengan latar belakang penelitian seperti tersebut di atas, maka perumusan masalah sebagai berikut, yaitu :
1.
Bagaimana realita penyidikan pelaku perjudian adu kerbau di Tana Toraja?
2.
Apakah kendala penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian dalam tradisi adu kerbau di Tana Toraja?
3.
Bagaimana penyelesaian terhadap kendala yang terjadi dalam penanggulangan perjudian adu kerbau di Tana Toraja?
C. Metode Penelitian
1) Jenis Penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat1. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para informan melalui penelitian lapangan, yaitu pihak kepolisian resor Tana Toraja, pelaku Judi adu kerbau, dan tokoh adat Toraja.
1
Abdul kadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 134
4
2) Metode Penelitian. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu penulis membahas permasalahan yang ada berdasarkan peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan fakta dan kebiasaan yang ada pada suatu masyarakat2. Penulis menemukan berbagai permasalahan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian, kendala-kendala yang dialami oleh kepolisian untuk menanggulangi perjudian sangat besar karena tindak pidana perjudian yang terjadi telah menjadi kebiasaan lama dan dikaitkan dengan tradisi yang ada. 3) Lokasi Penelitian. Penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah pada Kepolisian Resor Tana Toraja. Lokasi ini dipilih karena Kepolisian Resor Tana Toraja memiliki wilayah hukum yang luas dilihat dari letak geografisnya. Selain itu berdasarkan survey awal penulis mendapatkan keterangan bahwa di wilayah hukum Kepolisian Resor Tana Toraja mengalami kesulitan untuk menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian dalam tradisi adu kerbau di wilayah hukumnya. Selain itu tindak pidana perjudian dalam tradisi adu kerbau hanya terjadi di Tana Toraja. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian di Kepolisian Resor Tana Toraja.
4) Jenis dan Sumber Data a.
Jenis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan permasalah yang akan dikaji digolongkan dalam 2 (dua) jenis yaitu : 1.
Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang)
2
Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Cetakan IV, Ghalia Indonesia,Jakarta,1960,hal. 61.
5
secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian3. Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak Kepolisian Resor Tana Toraja dan tokoh adat Toraja.
2.
Data Sekunder, adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan4. Dalam penelitian ini data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari studi
pustaka terhadap Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) dan data yang diperoleh dari membaca literatur, artikel-artikel, makalah dan sumber tertulis lainnya yang berupa dokumen terkait dengan latar belakang masalah. b. Sumber Data Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis memperolehnya dari 2 (dua) sumber data yaitu : 3.
Sumber data primer Dalam hal ini penulis memperoleh sumber data melalui penelitian langsung pada lokasi penelitian yang telah ditentukan serta wawancara langsung pada pihak yang terkait antara lain adalah pihak Kepolisian Resor Tana Toraja dan Tokoh adat serta budayawan Toraja.
4.
3 4
Sumber data sekunder
Bahder Johan Nasution,Metode Penelitian Ilmu Hukum,Mandar Maju,Bandung2008,hal 166 Ibid
6
Dalam memperoleh data ini penulis melakukan studi pustaka yang dilakukan di perpustakaan Universitas Brawijaya Malang, PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya terhadap Peraturan perundang-undangan tentang permasalahan yang dikaji serta studi pustaka terhadap literatur , tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis.
5) Teknik Pengumpulan Data. Pengumpulan
data
diperoleh
dengan
menggunakan
teknik
pengumpulan data sebagai berikut : a. Interview ( wawancara ). Guna memperoleh data primer, penulis menggunakan metode interview atau wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaanpertanyaan, meminta keterangan-keterangan serta penjelasan-penjelasan secara lisan sehingga diperoleh keterangan secara langsung dari responden yang termasuk dalam responden. Wawancara dilakukan dengan cara memperoleh keterangan langsung dari nara sumber secara lisan dengan mengajukan pertanyaanpertanyaan yang sudah disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu. Penulis dalam penelitian ini mewawancarai pihak Kepolisian Resor Tana Toraja dan Tokoh adat serta budayawan Toraja.
b. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi. Dalam Pengumpulan data sekunder ini penulis menggunakan penelusuran kepustakaan atau studi pustaka dengan cara mencari dan membaca literatur-literatur, serta peraturan perundang-undangan yang lain, 7
dan data-data tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. 6) Populasi Dan Sampel. Populasi merupakan Objek atau Subjek yang berada pada Suatu Wilayah dan Memenuhi Syarat –Syarat tertentu berkaitan dengan Masalah Penelitian.5 Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti6. a. Populasi Populasi dari penelitian ini adalah aparat Kepolisian Resor Tana Toraja yang mengetahui dan menangani permasalahan dari topik penelitian ini yaitu kendala penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian dalam tradisi adu kerbau. Dan masyarakat Tana Toraja yang terlibat dalam praktek perjudian dalam tradisi adu kerbau. b. Sampel Sampel pada penulisan ini adalah didasarkan pada purposive sampling yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu7. D. Pembahasan a. Gambaran Umum Adu kerbau (ma’pasilaga tedong) yang disertai judi telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Toraja. Bahkan oleh sebagian besar masyarakat dianggap sebagai warisan tradisi meskipun dalam realitanya merupakan suatu bentuk perjudian. Persepsi masyarakat yang menganggap bahwa adu kerbau 5
Bahder Johan Nasution,Metode Penelitian Ilmu Hukum,Mandar Maju,Bandung2008,hal 145 Ibid 7 Ronny Hanitijo Soemitro, Op Cit, hal.24. 6
8
(ma’pasilaga tedong) yang disertai judi merupakan warisan tradisi leluhur mendorong maraknya praktek perjudian adu kerbau (ma’pasilaga tedong). Praktek perjudian adu kerbau (ma’pasilaga
tedong) di wilayah hukum
Polres Tana Toraja sudah terjadi sejak lama. Praktek perjudian tersebut dilaksanakan pada waktu tertentu karena termasuk dalam rangkaian upacara adat rambu solo’ khususnya pada tingkatan di rapai’ Dilihat dari perspektif
hukum pidana di Indonesia, adu kerbau
(ma’pasilaga tedong) yang marak terjadi di wilayah Tana Toraja dan Toraja utara merupakan salah satu bentuk perjudian yang dirumuskan dalam pasal 303 ayat (3) KUHP. Unsur judi yang ada dalam ma’pasilaga tedong adalah bahwa ma’pasilaga tedong merupakan suatu permainan dimana ada harapan untuk menang/mengadu nasib yang sifatnya untung-untungan, tidak ada izin dari yang berwenang dan ada taruhannya. Selain itu adu kerbau (ma’pasilaga tedong) termasuk juga dalam klasifikasi bentuk dan jenis perjudian dalam pasal 1 ayat (1) butir (b) dan butir (c) penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Selain itu dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 (L/N 1974 No 54) Tentang Penertiban Perjudian, ancaman pidana pada pasal 303 ayat (1) KUHP, pasal 542 ayat (1) KUHP, dan pasal 542 ayat (1) KUHP juga diperberat. Apabila dicermati dengan seksama, perangkat peraturan hukum pidana dalam penanggulangan adu kerbau sebenarnya sudah lengkap, baik dalam hukum pidana materiil (KUHP), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 dan peraturan pelaksana lainnya, serta hukum acara pidana (KUHAP).
9
b. Kendala Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Adu kerbau 1.
Kendala struktur hukum Yaitu kendala yang berasal dari dalam atau internal tubuh kepolisian itu sendiri,
antara lain meliputi: a. Kurangnya jumlah personil Wilayah hukum Polres Tana Toraja mencakup dua kabupaten yaitu Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja utara. Rasio jumlah personil polisi dibanding dengan jumlah masyarakat di wilayah hukum Polres Tana Toraja hanya 1:1350, yang berarti satu polisi berbanding dengan 1350 masyarakat. Hal ini membuat efektifitas penerapan hukum di wilayah hukum Polres Tana Toraja sangat rendah8. b. Kordinasi internal Polres Tana Toraja yang kurang sitematis Belum terbentuknya pola koordinasi internal Polres Tana Toraja yang sistematis secara umum dan khususnya dalam penanganan perjudian adu kerbau (ma’pasilaga tedong)9. c. Kurangnya sarana dan prasarana Bentuk kendala lain yang dialami oleh pihak kepolisian resor Tana Toraja adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain kurangnya sarana transportasi dan komunikasi yang memadai dan kuarang seimbang dibandingkan dengan frekuensi tugas sehingga kecepatan dan ketepatan penyampaian informasi. Kendaraan patroli yang masih kurang dengan kondisi geografis yang berbukit-bukit dan masih banyaknya wilayah terpencil dengan
8 9
Wawancara dengan AKP Suprianto SIK, Kasat Reskrim Polres Tana Toraja, 12 September 2011 Wawancara dengan AKP Suprianto SIK, Kasat Reskrim Polres Tana Toraja, 12 September 2011
10
akses jalan yang kurang memadai, sehinggga menyulitkan polisi menjalankan tugasnya untuk mengungkap suatu tindak pidana10. d. Latar pendidikan yang berbeda dimana tidak semua personil reskrim yang mempunyai kejuruan reskrim, sehingga menyulitkan dalam memproses suatu tindak pidana11. 2. Kendala budaya hukum a.
Kendala kultural Salah satu kendala yang menyulitkan pihak Kepolisian resor Tana Toraja dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku ma’pasilaga tedong adalah karena kultur masyarakat. Sesuai dengan adat suku Toraja ma’pasilaga tedong merupakan bagian dari tradisi upacara rambu solo’ khususnya pada tingkatan dirapai’ sehingga pihak kepolisian mengalami dilema dalam menindak kasus adu kerbau tersebut karena harus menegakkan hukum tetapi dilain sisi harus menghormati upacara adat rambu solo’ yang harus terjaga ketenangangnya.
b.
Kurangnnya kerjasama antara para pihak Kurangnya kerjasama antara pihak terkait seperti, tokoh masyarakat, tokoh adat, penyelenggara upacara adat, dan lain-lain menjadi salah satu penyebab sulitnya pihak Kepolisian Resor Tana Toraja dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian adu kerbau (ma’pasilaga tedong). c.
Perjudian adu kerbau sudah berlangsung sejak lama sehingga masyarakat menganggap bahwa adu kerbau yang disertai judi merupakan warisan tradisi dan sudah menjadi suatu hal yang biasa12.
d.
Pelaku perjudian adu kerbau melibatkan banyak orang didalamnya, diantaranya penyelenggara, warga masyarakat adat, dan para penjudi yang
10
Ibid Ibid 12 Wawancara dengan Drs Daniel Tulak, Tokoh Adat Toraja, 20 September 2011. 11
11
datang dari berbagai daerah sehingga rentan terjadi konflik. Dengan banyaknya pelaku perjudian adu kerbau yang tidak sebanding dengan jumlah personil polisi yang minim, mengakibatkan kemampuan kepolisian dalam melakukan penyidikan sangtlah terbatas. c. Penyelesaian Kendala Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Adu Kerbau Kepolisian sebagai salah satu lembaga yang mempunyai tanggung jawab dalam melakukan penegakan hukum dan menjadi ujung tombak dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana, dimana polisi merupakan penyidik utama dalam menangani suatu tindak pidana. Sebagai institusi pertama yang berinteraksi langsung dengan tindak pidana, maka diperlukan suatu keahlian dan kecakapan khusus dalam menghadapi tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Untuk itu polisi memberikan pelayanan kepada masyarakat guna memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum tentunya polisi mempunyai fungsi dan tugas-tugas sebagai pelayan dan pelindung masyarakat. Selain tugas dan fungsi tersebut polisi juga sebagai aparat yang harus mempertahankan aturanaturan hukum yang tertulis dengan melakukan tindakan-tindakan hukum apabila ada yang melanggar aturan-aturan hukum tersebut. Terkait dalam penegakan hukum terhadap perjudian adu kerbau (ma’pasilaga tedong) di wilayah Polres Tana Toraja, kepolisian dalam prakteknya kesulitan untuk menerapkan aturan hukum pidana. Penerapan hukum pidana terhadap perjudian adu kerbau (ma’pasilaga tedong) sering dibenturkan dengan kultur masyarakat yang memiliki persepsi bahwa adu kerbau (ma’pasilaga tedong) yang ada di masyarakat merupakan sebuah tradisi yang merupakan bagian dari rangkaian upacara rambu solo’. Sehinggga 12
diperlukan keseriusan aparat penegak hukum dalam menanggulangi perjudian adu kerbau (ma’pasilaga tedong). Usaha penanggulangan menurut Abdulsyani dibatasi pada 2 (dua) kategori yaitu Treatment (perlakuan) dan Punishment (penghukuman). Treatment (perlakuan) ini merupakan cara penanggulangan kejahatan yang diberikan kepada siapa saja dengan cara memberikan penyuluhan tentang kesadaran akan nilai kepatuhan terhadap norma-norma yang ada di masyarakat baik norma hukum, agama, kesusilaan, dan kesopanan. Sedangkan Punisment (penghukuman) merupakan cara terakhir yang diberikan kepada pelaku pelanggar norma tersebut. Adapun langkah penyelesaian yang dapat diambil dalam mengatasi kendala
yang
terjadi
dalam
penanggulangan
perjudian
adu
kerbau
(ma’pasilaga tedong) diantaranya: 1.
Preventif (pencegahan)
Langkah pencegahan terhadap perjudian adu kerbau (ma’pasilaga tedong) ini adalah sebagai langkah untuk mengurangi, menghapuskan, dan menghilangkan kebiasaan perjudian tersebut yang telah melembaga dan menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat. Kegiatan pencegahan tersebut dilakukan dengan cara13; a.
Penyuluhan hukum kepada masyarakat, Penyuluhan hukum bagi masyarakat bermanfaat untuk memberikan pemahaman bahwa segala macam bentuk perjudian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyuluhan hukum oleh pihak Kepolisian Resor Tana Toraja bekerjasama dengan Kepala desa (lembang), Tokoh masyarakat, dan Pemangku adat (To Parengnge’ dan Tominaa) Toraja.
13
Wawancara dengan AKP Suprianto SIK, Kasat Reskrim Polres Tana Toraja, 12 September 2011
13
Penyuluhan diadakan di balai desa (lembang) ketika ada pertemuan (kapa’dokkoan) warga desa. Dengan adanya penyuluhan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga dapat menekan tingkat kejahatan perjudian adu kerbau (ma’pasilaga tedong) serta memberikan pengetahuan tentang segala macam dampak negatif dari perjudian tersebut. b.
Penyuluhan tentang agama Agama merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Norma-norma agama mempunyai nilai tertinggi dalam hidup manusia sebab norma tersebut merupakan norma yang berasal dari Tuhan yang mengandung nilai-nilai kebaikan serta mengarahkan manusia ke jalan yang benar. Manusia yang paham agama tentu mengerti dan tahu hal-hal yang dilarang dan diharuskan agama, sehingga mengerti dan paham untuk tidak berbuat sesuatu yang dilarang oleh ajaran agama. Masyarakat Toraja mayoritas beragama Kristen yang walaupun kitab suci Alkitab tidak menyuratkan secara langsung tentang judi atau tentang permainan yang bersifat untung-untungan tetapi didalam Alkitab diajarakan tentang nilainilai kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan misalnya dalam ;(I Timotius 6:10) “Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka”, .(Amsal 13:11) ”Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit, menjadi kaya”, dan .(Amsal 16:8) “Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran, dari pada penghasilan banyak tanpa keadilan”. Unsur-unsur diatas semua terdapat di dalam perjudian pada umumnya dan perjudian
adu kerbau (ma’pasilaga tedong) 14
khususnya, sehingga sudah jelas bahwa perjudian adu kerbau tidak dibenarkan dalam ajaran Kristen. Pihak Kepolisian Resor Tana Toraja bekerjasama dengan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Kepala Jemaat, dan Pendeta, memberikan bimbingan tentang ajaran agama yang berkaitan dengan tradisi ritual adat suku Toraja khususnya perjudian adu kerbau (ma’pasilaga tedong) agar mencegah masyarakat melakukan perjudian tersebut. c. Pengawasan Sebagai
langkah untuk mencegah
terjadinya perjudian
adu kerbau
(ma’pasilaga tedong) dimasyarakat, pihak Kepolisian Resor Tana Toraja bekerjasama dengan para kepala adat (To Parengnge’) serta tokoh masyarakat melakukan pengawasan terhadap kegiatan upacara adat yang diselenggarakan masyarakat yang didalamnya ada kegiatan adu kerbau. Pada umumnya upacara adat yang didalamnya diadakan adu kerbau penyelenggara (To Masara’) menyampaikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan
dengan menempatkan aparat
kepolisian
bagian
Babinkamtibmas dan bagian Intelkam untuk mengawasi jalannya upacara adat sehingga jika ada kegiatan yang melanggar hukum dapat diambil tindakan hukum terhadap pelaku14. 2. Represif Titik berat penanganan perjudian adu kerbau (ma’pasilaga tedong) di wilayah Kab. Tana Toraja dan Kab. Toraja Utara adalah karena masih kurangnya keseriusan, dalam arti ketegasan dari aparat penegak hukum dalam penerapan aturan hukum pidana. Hal tersebut terbukti dari belum adanya kasus perjudian adu kerbau (ma’pasilaga tedong) yang ditangani Kepolisian Resor Tana Toraja. 14
Wawancara dengan AKP Suprianto SIK, Kasat Reskrim Polres Tana Toraja,13 September 2011
15
Langkah-langkah yang diambil selama ini belum menyentuh pada proses hukum terhadap pelaku. Meskipun perjudian adu kerbau (ma’pasilaga tedong) terkait erat dengan tradisi atau budaya masyarakat, kegiatan tersebut tetap merupakan sebuah tindak pidana perjudian yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sehingga sudah menjadi kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantasnya demi tegaknya supremasi hukum. Untuk itu, dalam penanggulangan adu kerbau (ma’pasilaga tedong) di wilayah Kepolisian Resor Tana Toraja diperlukan langkah-langkah represif berupa penerapan hukum pidana kepada pelaku. Langkah kongkrit yang dapat dilakukan yaitu penindakan terhadap tindak pidana perjudian tersebut dengan melakukan tindakan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan penuntutan serta pemberian sangsi pidana sesuai ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal tersebut untuk memberikan efek jerah kepada pelaku. Secara psikologis para pelaku perjudian adu kerbau di wilayah Kab. Tana Toraja dan Kab. Toraja Utara akan merasa takut untuk berjudi jika ada tindakan represif penerapan hukum pidana tersebut15. Adapun langkah-langkah penindakan yang dapat dilakukan berupa : a. Pengintaian Tindakan ini dilakukan oleh intel reserse kriminal di tempat berlangsungnya adu kerbau atau di sekitar jalan yang akan menuju tempat diadakan adu kerbau. Dalam melaksanakan tugasnya para anggota intel reserse kriminal tidak menggunakan seragam, tetapi memakai pakaian biasa. Biasanya para pelaku yang akan datang kearena adu kerbau menggunakan pakaian hitam dan sarung hitam.
Dengan cara tersebut
anggota intel mendatangi arena adu kerbau bersamaan dengan para penjudi 15
Wawancara dengan AKP Suprianto SIK, Kasat Reskrim Polres Tana Toraja,13 September 2011
16
lainnya. Hal ini untuk mengelabui para pelaku agar mereka tidak mengetahui bahwa mereka sedang diawasi. Apabila dari hasil pengintaian telah diperoleh bukti-bukti yang cukup bahwa telah terjadi perjudian, maka dilakukan penyergapan dan penangkapan. Selanjutnya dilakukan proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan hingga ke penuntutan. b. Penyelidikan Penyelidikan yang diatur dalam pasal 1 ayat 5 KUHAP adalah serangakaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undangundang. c. Penyidikan Penyidikan yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang membuat
terang
tindak
pidana
yang
terjadi,
guna
menemukan
tersangkanya. Setelah ditentukan bahwa suatu peristiwa merupakan tindak pidana, maka pihak penyidik melakukan proses pencarian serta pengumputan barang bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. d. Penangkapan Penangkapan yang diatur dalam pasal 1 ayat 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangaka atau terdakwa apa bila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau pra peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pihak penyidik dapat melakukan 17
penangkapan apa bila ada laporan dari masyarakat atau tertangkap tangan ada seseorang melakukan perjudian serta menemukan tersangka dari pelaku perjudian tersebut. e. Penahanan Penahanan yang diatur dalam pasal 1 ayat 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang ini. Pihak penyidik dapat melakukan penahanan terhadap pelaku atau tersangka perjudian adu kerbau (ma’pasilaga tedong) dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu guna kepentingan penyidikan. f. Penuntutan Penuntutan yang diatur dalam pasal 1 ayat 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahka perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini denganpermintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Apabila proses penyidikan terhadap tersangka perjudian adu kerbau (Ma’ Pasilaga tedong) telah selesai dan berkas perkara telah lengkap, penyidik menyerahkan berkas perkara yang telah lengkap, tersangka beserta segala barang bukti kepada penuntut umum yang selanjutnya penuntut umum akan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan. g. Pemberian Sanksi Pidana Pemberian pidana berupa penderitaan yang diberikan kepada pelaku perjudian tersebut dilakukan melalui putusan pengadilan yang dibacakan oleh Ketua Hakim Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum. 18
Pemberian pidana dilakukan agar supaya menimbulkan efek jera kepada pelaku perjudian, karena bagaimanapun juga perjudin itu bertentangan dengan norma agama dan norma hukum yang berlaku di masyarakat. E. Penutup a. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Bahwa realita penyidikan terhadap pelaku judi adu kerbau (ma’pasilaga tedong) tidak pernah dilakukan. 2. Kendala penyidikan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian adu kerbau (ma’pasilaga tedong) terdiri dari faktor Intern Polres dan faktor ekstern sebagai berikut : a. Faktor intern antara lain adalah: 1. Kurangnya jumlah personil kepolisian di Polres Tana Toraja 2. Kordinasi yang kurang sistematis 3. Sarana dan prasarana yang kurang 4. Latar pendidikan personil reskrim yang tidak semuanya mempunyai kejuruan reskrim b. Faktor ektern antara lain adalah : 1) Kendala kultural 2) Kurangnya kerjasama antar pihak 3) Perjudian adu kerbau sudah berlangsung lama sehingga dianggap warisan budaya oleh masyarakat 4) Pelaku perjudian yang sangat banyak sehingga rentan terjadi konflik
19
3.
Penyelesaian kendala penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian adu kerbau (ma’pasilaga tedong) :
a.
Penyelesaian secara preventif dengan melakukan 1. penyuluhan hukum kepada masyarakat 2. penyuluhan tentang agama
b.
Melakukan pengawasan terhadap praktek perjudian yang terjadi dalam tradisi adu kerbau (ma’ pasilaga tedong)
c.
Melakukan tindakan represif sebagai jalan terakhir dalam rangka penegakan hukum.
b. Saran Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Tidak seimbangnya rasio personil Polisi dengan jumlah masyarakat mengharuskan
adanya penambahan personil agar dapat memaksimalkan
kinerja Polres Tana Toraja dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan,
terutama
dalam
rangka
meminimalisir
atau
bahkan
menghilangkan praktek perjudian dalam tradisi adu kerbau (ma’pasilaga tedong) di Toraja. 2. Harus selalu terjalin kerjasama antara Kepolisian, Tokoh adat, dan Tokoh agama dalam melakukan penyuluhan hukum, penyuluhan tentang agama, dan yang terpenting adalah meluruskan pemahaman masyarakat yang selalu menganggap bahwa perjudian dalam adu kerbau adalah tradisi nenek moyang yang tidak dapat dipisaahkan satu sama lain.
20
3. Dengan tujuan memberi efek jera, maka Kepolisian bekerja sama dengan tokoh adat dan keluarga yang melaksanakan upacara adat rambu solo’, harus melakukan tindakan tegas terhadap pelaku perjudian adu kerbau (ma’pasilaga tedong) sesuai dengan hukum yang mengaturnya demi tegaknya hukum.
21
F. Daftar Pustaka Muhammad
Abdul
kadir,
“Hukum
dan
Metode
Penelitian
Penelitian
Hukum”,
Citra
Aditya
IV,
Ghalia
Bakti,Bandung,2004. Hanitijo
Ronny
Soemitro,
Hukum,
Cetakan
Indonesia,Jakarta,1960. Nasution, Bahder Johan,Metode Penelitian Ilmu Hukum,Mandar Maju,Bandung2008.
22
