IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT MELALUI PROGRAM MAMANGUN TUNTANG MAHAGA LEWU (PM2L) (Studi Kasus di Dua Desa Tertinggal di Kalimantan Tengah) Karlina Batik, Agus Suman dan Asfi Manzilati
[email protected] Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Barawijaya Malang Jl. Mayjen Haryono 169, Lowokwaru, Malang 65145, Jawa Timur ABSTRACT This study aims to determine the implementation of the program of economic empowerment of the people through the program mamangun Tuntang mahaga Lewu (PM2L). Writing method used is qualitative. This method was chosen because it examines the phenomenon of something in more depth, and more able to understand the phenomenon that until now has not been known. Through this study were obtained in the implementation of key information that PM2L are several stages to go through the stage of coordination, socialization, implementation of the action, coaching, monitoring and evaluation. In general, the stages through which it has not been optimal program implementation in practice, especially in terms of stages of development. Keywords: PM2L, Economic Empowerment of the People, Implementation of Program ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program pemberdayaan ekonomi rakyat melalui program mamangun tuntang mahaga lewu (PM2L). Metode penulisan yang digunakan adalah kualitatif. Metode ini dipilih karena meneliti fenomena atas sesuatu secara lebih mendalam, dan lebih dapat memahami fenomena tersebut yang sampai sekarang belum banyak diketahui. Melalui penelitian ini diperoleh informasi kunci bahwa dalam implementasi PM2L terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu tahapan koordinasi, sosialisasi, penerapan aksi, pembinaan, monitoring dan evaluasi. Secara garis besar tahapan-tahapan yang dilalui dalam implementasi program belum optimal dalam pelaksanaannya, terlebih dalam hal tahapan pembinaan. Kata Kunci : PM2L, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Implementasi Program
PENDAHULUAN Seiring diberlakukannya keadaan
sistem
otonomi
dengan
berubah,
daerah,
pemerintahan yang dulunya bersifat
pemerintahanpun
sentralistik
dimana
kemudian
sistem
sebagian
dialihkan ke sistem yang bersifat
Kalimantan Tengah lebih banyak
desentralistik. Otonomi daerah telah
berada di desa-desa terpencil yang
memberikan peluang yang lebih luas
akses jangkauannya sangat minim.
dan leluasa kepada daerah untuk
Dari 1.448 desa/kelurahan yang ada
dapat
di Kalimantan Tengah, 978 desa atau
berkreasi
dan
berinovasi
membuat suatu kebijakan pemerintah
72,12%
daerah yang disesuaikan dengan
desa/kelurahan
kondisi dan kebutuhan masyarakat
cenderung terisolasi.
lokal. Dengan demikian, pemerintah daerah
dapat
mengejar
diantaranya
tertinggal
Berangkat tersebut,
merupakan dan
dari
sejak
kondisi
tahun
ketertinggalannya dalam berbagai
Pemerintah
hal, tidak terkecuali dalam upaya
Tengah
pengentasan kemiskinan, terutama
kebijakan yang dituangkan dalam
pada masyarakat desa tertinggal yang
suatu
perlu
masyarakat
mendapatkan
secara
serius
penanganan
telah
Kalimantan
menetapkan
program
suatu
pemberdayaan
yang
diberi
Program
Akselerasi dalam penanganan desa
Mahaga
tertinggal perlu dilaksanakan secara
Mamangun Tuntang Mahaga Lewu
serius dikarenakan banyak desa yang
diambil dari bahasa dayak ngaju
masih mengalami ketertinggalan di
Kalimantan
berbagai
segi
artinya membangun, mahaga artinya
maupun
menjaga dan lewu artinya desa.
ketimpangan
baik,
dari
pendapatan
keterbatasan wilayah.
ada
Mamangun
nama
terencana.
faktor
dan
Daerah
2008
Lewu
PM2L Pemerintah
di
Tengah
Provinsi
(PM2L).
Tengah.
Daerah
untuk
Istilah
Mamangun
merupakan
Dari berbagai provinsi yang Indonesia,
Tuntang
program Kalimantan
membangun
desa
Kalimantan Tengah merupakan salah
tertinggal yang mensinergiskan dua
satu provinsi di Indonesia yang harus
bentuk perencanaan, yaitu antara
diperhatikan
perencanaan top down dan bottom
ketimpangan
karena
mempunyai
pendapatan
yang
up.
berimbas pada kemiskinan. Hal yang
Dalam
PM2L
terdapat
5
perlu disoroti dari kondisi tersebut
(lima) prioritas pembangunan yang
adalah
telah
penduduk
miskin
di
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 11 No. 01 Juni 2013
dirumuskan
sesuai
dengan
93
permasalahan daerah seperti yang
modal usaha atau barang modal dan
termuat dalam Laporan Pemerintah
pendampingan yang disalurkan oleh
Provinsi Kalimantan Tengah pada
Instansi
tahun 2008, yaitu pembangunan
merupakan program yang langsung
bidang
dasar,
menyentuh kondisi riil masyarakat
pembangunan bidang peningkatan
setempat dan melibatkan masyarakat
akses
lokal
prasarana
masyarakat
pendidikan,
terhadap
pembangunan
peningkatan
akses
bidang
masyarakat
pemberdayaan
ekonomi
Program
(desentralistik)
ini
dalam
perencanaan (bottom up planning) maupun dalam pelaksanaannya.
terhadap kesehatan, pembangunan bidang
terkait.
Namun
dalam
pelaksanaannya,
masih
terdapat
rakyat, dan pembangunan bidang
banyak permasalahan dan hambatan
pemberdayaan
yang
masyarakat.
Dari
tersebut,
untuk
Tengah Kecamatan Mentaya Hilir
menunjang strategi sumber daya
Utara Dan Desa Kandan Kecamatan
manusia
ekonomi
Kota Besi Kabupaten Kotawaringin
masyarakat daerah yang tertinggal,
Timur merupakan dua desa yang
pembangunan utama yang perlu
dapat menggambarkan kondisi desa
diprioritaskan
adalah
melalui
tertinggal di Kalimantan Tengah
pemberdayaan
ekonomi
rakyat.
yang dapat dijadikan tolok ukur
program-program
(SDM)
Keputusan
dan
prioritas
tersebut
terjadi.
dalam
Desa
Bagendang
pelaksanaan
atau
dikarenakan program pemberdayaan
implementasi Program PM2L. Dari
ekonomi rakyat memiliki jangkauan
dua
yang paling luas, dalam artian bahwa
gambaran
masyarakat dapat secara langsung
yang terjadi terkait implementasi
terlibat
PM2L
dalam
pembangunan
kegiatan-kegiatan dan
dapat
desa
tersebut maupun
dapat
diharapkan permasalahan
terlihat
perbaikan PM2L dapat dilakukan
memanfaatkan serta menikmati hasil-
dengan tepat.
hasil
Konsep Pemberdayaan
pembangunan.
Program
sehingga
pemberdayaan ekonomi rakyat yang
Konsep
pemberdayaan
dimaksudkan disini adalah bantuan
menurut versi birokrasi pemerintah
penguatan pemerintah dalam bentuk
lebih ditekankan pada pemberdayaan
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 11 No. 01 Juni 2013
94
ekonomi. Di sisi lain, Randy & Riant (2007)
1. Pemberdayaan
masyarakat
mendefinisikan
memerlukan break-even dalam
pemberdayaan adalah sebuah ”proses
setiap kegiatan yang dikelolanya,
menjadi”, bukan sebuah ”proses
meskipun orientasinya berbeda
instant”.
proses,
dari organisasi bisnis, dimana
tiga
dalam pemberdayaan masyarakat
Sebagai
pemberdayaan
mempunyai
tahapan:
penyadaran,
pengapasitasan,
dan
pendayaan.
keuntungan
yang
didistribusikan
diperoleh
kembali
dalam
Tahap pertama adalah penyadaraan,
bentuk program atau kegiatan
yaitu dalam tahap ini target yang
pembangunan lainnya.
hendak
diberdayakan
“pencerahan” pemberian mereka
dalam penyadaran
mempunyai
hak
diberi
2. Pemberdayaan masyarakat selalu
bentuk
melibatkan partisipasi masyarakat
bahwa
baik dalam perencanaan maupun
untuk
mempunyai sesuatu. Tahap kedua
pelaksanaan yang dilakukan. 3. Dalam
melaksanakan
program
adalah pengkapasitasan yang sering
pemberdayaan
masyarakat,
disebut “capacity building”, atau
kegiatan
dalam bahasa yang lebih sederhana
unsur yang tidak bisa dipisahkan
memampukan atau enabling. Untuk
dari usaha pembangunan fisik.
diberikan daya atau kuasa, yang
4. Dalam implementasinya, usaha
pelatihan
merupakan
bersangkutan harus mampu terlebih
pemberdayaan
harus
dapat
dahulu. memampukan manusia, baik
memaksimalkan
sumber
daya,
dalam konteks individu maupun
khususnya dalam hal pembiayaan
kelompok.
baik yang berasal dari pemerintah,
Tahap
ketiga
adalah
pendayaan yakni proses pemberian
wasta
daya atau kekuasaan diberikan sesuai
lainnya.
dengan kecakapan penerima. Rubin
dalam
Sumaryadi
maupun
Kegiatan
sumber-sumber
pemberdayaan
masyarakat harus dapat berfungsi
(2005) mengemukakan 5 prinsip
sebagai
penghubung
antara
dasar dari konsep pemberdayaan
kepentingan
masyarakat sebagai berikut:
bersifat makro dengan kepentingan
pemerintah
yang
masyarakat yang bersifat mikro.
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 11 No. 01 Juni 2013
95
Proses
pemberdayaan
bisa
berdasarkan kebutuhan desa, untuk
dimaknai sebagai runtutan perubahan
itu profil desa masing-masing lokasi
dalam perkembangan usaha untuk
PM2L
membuat masyarakat menjadi lebih
berbagai hal terkait dengan masalah
berdaya. Wilson (1996) memaparkan
ketertinggalan
empat
ditangani; 2) Prinsip Partisipatif,
tahapan
pemberdayaan,
dalam yaitu
proses
yang
memuat
desa
yang
akan
penyadaran
dimana
(Awakening),
pemahaman
melibatkan masyarakat. Kepala desa
(Understanding),
pemanfaatan
dilibatkan secara langsung untuk
penggunaan
membahas
(Harnessing),
dan
(Using).
proses
tentang
perencanaannya
secara
bersama-sama
tentang rencana aksi yang akan
Pemberdayaan juga sangat berhubungan
dengan
partisipasi
dilaksanakan di desa masing-masing; 3)
Prinsip
Sinergisitas,
masyarakat lokal. Usman (2003)
pelaksanaan
menjelaskan bahwa dalam pengertian
dengan dokumen Rencana Aksi yang
terminologis, pemberdayaan dapat
memuat
didefinisikan sebagai “upaya untuk
tentang seluruh aktivitas, besarnya
mengaktualisasikan
yang
dana, kapan pelaksanaannya, dan
sudah dimiliki oleh masyarakat”.
siapa yang bertanggung jawab dari
Dalam konteks ini, secara implisit
SKPD yang terlibat; 4) Prinsip
pemberdayaan mengandung unsur
Pemberdayaan, yaitu sebagaimana
“partisipasi”
yang
halnya
dimunculkan
dari
potensi
seharusnya dalam
diri
masyarakat itu sendiri.
PM2L
untuk
secara
komprehensip
program-program
pemberdayaan, dengan
dilengkapi
PM2L
tenaga
dilengkapi
pendampingan
sebagai
masyarakat di lapangan, dalam hal
Program Pemerintah Kalimantan
ini pemerintah daerah mengangkat
Tengah
Sarjana (SM2L) sebagai pendamping
Prinsip
Dasar
Dalam
PM2L
PM2L,
pendekatan
PM2L;
5)
implementasi dari model program
dimana
dalam
adalah melalui 5 prinsip dasar yaitu:
PM2L diarahkan dan terfokus pada
1) Prinsip Basic Need, dimana
14 variabel penyebab ketertinggalan
kegiatan
desa, fokus pada 5 program prioritas
disusun
benar-benar
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 11 No. 01 Juni 2013
Prinsip
Refocusing,
seluruh
aktivitas
96
dan fokus pada 3 desa terpilih per
dilaksanakan pada bulan September
kabupaten/kota setahun.
2007
dengan
bupati/walikota
digunakan
penelitian adalah
fenomenologi.
yang
penelitian
kualitatif dengan jenis
beserta
segenap
jajarannya.
METODE PENELITIAN Metode
mengundang
Berbagai kalangan awalnya banyak
yang
mempertanyakan,
pendekatan
bagaimana mungkin PM2L tersebut
Moleong
bisa dilaksanakan, sementara proses
Menurut
(2006:6) Penelitian kualitatif itu
perencanaan
sendiri
memahami
sampai pada tahap penetapan APBD.
fenomena tentang apa yang dialami
Akan tetapi PM2L bukanlah program
oleh subjek penelitian, misalnya:
baru yang membutuhkan pembiayaan
perilaku,
baru, namun PM2L adalah sebuah
bermaksud
persepsi,
tindakan,
dan
motivasi,
lain-lain
secara
model
pembangunan
pendekatan
telah
pembangunan
holistik, dan dengan cara deskripsi
yang
mensinergiskan
dalam bentuk kata-kata dan bahasa,
memfokuskan seluruh sumber daya
pada suatu konteks khusus yang
pembangunan melalui 3 (tiga) desa
alamiah dan dengan memanfaatkan
percontohan
berbagai metode alamiah.
tahun,
Sebagai
Upaya
Salah satu tahapan yang harus dalam
penyelenggaraan
adalah
Sebagai
kegiatan
rapat
langkah
menunjang
koordinasi.
awal
pelaksanaan PM2L
terkoordinir
membangun
masyarakat
dalam
desa
tertinggal
di
dilakukan rapat koordinasi pertama untuk
memantapkan
pelaksanaan
PM2L yang awal tahun 2008. Rapat
untuk
koordinasi tersebut dikoordinir oleh
program
salah satu SKPD (setuan Kerja
dapat
Perangkat Daerah) yaitu BAPPEDA
maka
(Badan Perencanaan Pembangunan
supaya
dengan
pengentasan
Kalimantan Tengah. Untuk itu, perlu
Sinkronisasi Kegiatan
PM2L
per
membangun desa dan mempercepat
PEMBAHASAN
dilalui
kabupaten
guna
kemandirian
Koordinasi;
per
dan
baik,
sebelumnya
dilakukan
rapat
Daerah)
Provinsi
Kalimantan
koordinasi
pertama
yang
Tengah.
Dalam
mengemban
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 11 No. 01 Juni 2013
97
tugasnya, pihak BAPPEDA hanya
dalam rapat tersebut masing-masing
bertugas untuk menyinkronkan dan
SKPD
mensinergiskan kegiatan SKPD yang
untuk mengalokasikan kegiatan yang
terlibat.
dituangkan
Perlu
pelaksanaan
diketahui PM2L
bahwa
dikerjakan
diharapkan
supaya
dalam
setiap
berpartisipasi
rencana
kegiatan
aksi dapat
bersama oleh pemerintah provinsi
dilaksanakan di lokasi PM2L yang
dan
sudah ditentukan pada tahun 2008.
pemerintah
dengan
kabupaten/kota
mensinergikan
dan
Sementara itu, desa yang menjadi
memfokuskan seluruh sumberdaya.
lokasi PM2L itu dibangun secara
Ada dua level sinergi yang hendak
berkeroyokan
dibangun melalui PM2L: pertama,
terlibat.
sinergi antar level pemerintahan, mulai
dari
level
kabupaten/kota,
provinsi,
SKPD
yang
Pembangunan desa dilakukan secara berkeroyokan artinya, semua
dan
SKPD yang terlibat secara bersama-
berkaitan
sama mengalokasikan anggaran dan
dengan upaya memadukan program
kegiatan di desa tersebut dengan
sektoral yang dijalankan oleh SKPD
tujuan agar semua kebutuhan desa
di setiap level pemerintahan.
dapat
desa/kelurahan.
Kedua,
Dalam dilakukan
kecamatan
oleh
rapat
tersebut
pembahasan
dan
secara langsung dipenuhi,
sehingga
pembangunan
yang
dilakukan di desa lokasi PM2L tidak
penghimpunan rencana-rencana aksi
setengah-setengah
dalam
apa
implementasinya.
Melakukan
saja
yang
akan
dijadikan
kegiatan oleh semua SKPD yang ada
kegiatan
di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
mengartikan juga bahwa tiap SKPD
Harapannya, supaya kegiatan yang
harus terpadu dan bersinergi dalam
akan dilaksanakan menjadi sinkron
melakukan kegiatan PM2L, salah
dan bersinergi, sehingga tidak ada
satunya dengan cara berkoordinasi
kegiatan SKPD yang tumpang tindih
dengan SKPD-SKPD yang terlibat.
dalam satu desa. Maksud dan tujuan
Namun
dari
dilaksanakan
dilakukan
rapat
koordinasi
secara
faktanya, oleh
berkeroyokan
kegiatan
yang
SKPD
yang
tersebut nantinya akan menghasilkan
terlibat belum sinkron, terpadu atau
Dokumen Rencana Aksi Bersama. Di
terkoordinir dengan baik dan belum
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 11 No. 01 Juni 2013
98
bersinergis provinsi
baik dan
maupun
antara
SKPD
antar
SKPD
kegiatan.
kabupaten
kegiatan
SKPD
yang
Saling antar
menopangnya SKPD
menjalankan satu
dalam
kegiatan
yang
melaksanakan kegiatan yang sifatnya
sama bukan berarti kegiatan yang
sejenis.
dilaksanakan
Berdasarkan
tersebut
menjadi
temuan
tumpang tindih antar SKPD, namun
diketahui bahwa belum sinkron dan
sebaliknya kegiatan tersebut akan
terpadunya kegiatan antar SKPD
menjadi bersinergi.
tersebut dapat dilihat ketika mereka
Terkait dengan menghindari
(SKPD) memprogramkan kegiatan
tumpang tindihnya kegiatan, bukan
yang masuk ke dokumen rencana
berarti
aksi bersama. Kegiatan SKPD yang
menjalankan kegiatan yang sifatnya
masuk ke dalam dokumen rencana
sejenis
aksi, dimana kegiatan yang masuk ke
kegiatan yang sama, namun lebih
dalam
aksi
kepada menggabungkan pelaksanaan
tersebut merupakan kegiatan wajib
kegiatan yang sama tersebut oleh
dari masing-masing SKPD. Dalam
beberapa
SKPD
berdasarkan
pelaksanaannya
pembagian
perannya
dan
dokumen
rencana
kegiatan
tersebut
setiap
tidak
SKPD
boleh
yang
melakukan
jenis
dilaksanakan secara sendiri-sendiri
kegiatan apa yang akan diplotkan
dan masih menonjolkan ego sektoral,
dalam anggaran kegiatan. Dengan
padahal kegiatan yang dilaksanakan
demikian
merupakan kegiatan yang sejenis dan
yang dilakukan oleh SKPD yang
bisa dijalankan secara bersama-sama
menjalankan kegiatan yang sejenis
atau dengan kata lain bisa saling
akan tewujud apabila diantara SKPD
menopang dan mendukung antar
tersebut mempunyai persepsi yang
SKPD satu dengan yang lainnya baik
sama tentang PM2L, saling berbagi
dari segi anggaran maupun kegiatan.
peran untuk menyukseskan kegiatan
Hal
untuk
yang sama, mampu menterjemahkan
yang
tugas pokok dan fungsi instansinya
selama ini terjadi terkait dengan
secara benar, melakukan sharing
keterbatasan anggaran, kewenangan
anggaran dalam kegiatan yang sama,
pembinaan,
memperjelas
ini
menyelesaikan
dilakukan persoalan
dan
sinkronisasi
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 11 No. 01 Juni 2013
bersinerginya
kewenangan
kegiatan
dalam
99
pembinaan baik antar SKPD propinsi
tingkat Provinsi maupun Kabupaten,
dan SKPD kabupaten, maupun antar
juga
SKPD yang menjalankan kegiatan
program dari tiap SKPD yang belum
yang sejenis.
terwujud
Menyangkut
kewenangan
masing-masing
keterpaduan
dan
sinergitas
dikarenakan
ketidaksepahaman antar SKPD.
pemangku
Berdasarkan
hasil
temuan
kepentingan dalam rapat koordinasi,
diketahui bahwa rapat koordinasi
belum
yang dilakukan dalam membahas
ada
hirarkis
kejelasan
pembagian
mengenai kewenangan
perencanaan
dan
semua pihak yang terlibat ketika
PM2L
melakukan koordinasi. Sebenarnya
kepada penggabungan kegiatan yang
rapat koordinasi tersebut merupakan
akan dilakukan oleh SKPD, padahal
wahana
kegiatan yang dilakukan di lokasi
yang
memperjelas
digunakan atau
untuk
mempertegas
yang
belum
penganggaran
sampai
sama,
mengarah
kegiatan
pembagian kewenangan antar SKPD
diprogramkan
baik oleh SKPD provinsi maupun
kemiripan atau sejenis, namun secara
kabupaten,
camat
tupoksi setiap SKPD mempunyai
terjadi
tupoksi yang berbeda-beda (Program
kebingungan. Selain itu juga untuk
kegiatan SKPD dapat dilihat pada
menghindari saling lempar tanggung
hasil dan pembahasan sub bab
jawab antar SKPD dan menghindari
implementasi kegiatan selanjutnya).
tumpang
pelaksanaan
Untuk itu diperlukannya koordinasi
tupoksi SKPD dalam menangani
yang lebih baik antar SKPD dan
kegiatan yang sifatnya sejenis.
masyarakat, demikian juga setiap
setempat
kades, agar
tindihnya
dan tidak
Disamping belum mantapnya koordinasi
dalam
pelaksanaan
tupoksi bidang tugas instansinya masing-masing
kurang
kewenangan
PM2L
yaitu
minimnya
pelaksanaan
menyangkut pemahaman
mempunyai
aparat yang terlibat lebih memahami
PM2L, hal lain yang mempengaruhi optimalnya
juga
yang
masih
sehingga
aparat
mengambil
sesuai yang
tidak fungsi
dengan dimilikinya
terjadi instansi
saling yang
pemerintahan (SKPD) yang terlibat
terlibat, sebab semakin mantapnya
tentang program PM2L, baik di
koordinasi program pemberdayaan
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 11 No. 01 Juni 2013
100
ekonomi rakyat yang dilakukan oleh
selanjutnya
setiap SKPD dan masyarakat yang
oleh masing-masing kepala desa.
menangani kegiatan yang sifatnya
Kegiatan sosialisasi ini dikoordinir
sejenis, maka semakin mantap pula
oleh
sinergisitas
dengan SKPD yang terlibat sebagai
upaya
pengentasan
diharapkan
pihak
dilakukan
BAPPEDA
kemiskinan melalui pemberdayaan
anggota
ekonomi rakyat perdesaan.
penyebab
dari
Sosialisasi; Hanya Sampai Pada
sosialisasi
PM2L
Level Pemerintah Desa dan Belum
dilakukan di Ibukota Kabupaten saja
ke Masyarakat Sasaran
dikarenakan oleh faktor anggaran.
Salah penyampaian
satu informasi
tim
provinsi
sosialisasi.
Adapun
pelaksanaan yang
hanya
bentuk
Dengan melihat kenyataan tersebut
program
bahwa tidak semua unsur elemen
kepada masyarakat adalah melalui
masyarakat
sosialisasi.
sosialisasi, sehingga hal inilah yang
Pentingnya
sosialisasi
dilibatkan
dalam pelaksanaan kegiatan agar
menyebabkan
terciptanya persepsi atau pemahaman
pelaksanaan PM2L karena
yang sama antara pemerintah yang
ditugaskan untuk mensosialisasikan
dalam hal ini SKPD dan masyarakat
kepada
selaku penerima kegiatan. Dalam
penerima sasaran program, bukan
pelaksanaan sosialisasi ini terlebih
orang
dahulu dilakukan dengan melakukan
diserahkan kepada kepala desa yang
rapat koordinasi.
punya wilayah yang belum tentu
Berdasarkan
hasil
temuan
bahwa sosialisasi yang dilakukan
belum
dalam
masyarakat
teknisnya
optimalnya yang
bawah
atau
melainkan
mempunyai pengetahuan teknis di bidang program kegiatan SKPD.
selama ini hanya sampai di tingkat
Petugas
atau
staf
yang
kabupaten saja yaitu dilaksanakan di
ditugaskan untuk ikut serta dalam
ibukota
dengan
sosialisasi pelaksanaan PM2L adalah
yang
orang yang belum tepat dan terpilih
terlibat, camat dan kepala desa. Dan
dalam artian orang yang terlibat
untuk
kegiatan
seharusnya memang orang yang
setiap SKPD yang masuk ke desa
mempunyai tanggung jawab penuh
yang
dalam pelaksanaan tugas, mengerti
kabupaten
mengundang
pihak
SKPD
mensosialisasikan
menjadi
lokasi
PM2L
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 11 No. 01 Juni 2013
101
dan memahami bidang tugasnya
pelaksananya dan faktor karakteristik
serta mempunyai kemampuan untuk
kelembagaannya.
berkoordinasi dengan pihak-pihak
Penerapan
yang mempunyai keterkaitan dalam
Penyimpangan terhadap Aturan
pelaksanaan kegiatan. Hal ini perlu
Aksi;
Tahap
Terjadi
implementasi
diperhatikan dengan seksama untuk
menentukan apakah kebijakan yang
menjamin
pelaksanaan
ditempuh oleh pemerintah benar-
program kegiatan yang berkaitan
benar aplikabel di lapangan dan
dengan
berhasil untuk menghasilkan output
suksesnya
memberdayakan
ekonomi
masyarakat.
dan outcomes seperti yang telah
Berdasarakan atas temuan,
direncanakan.
Berkaitan
dengan
dapat dikatakan bahwa keberhasilan
implementasi aksi program kegiatan
program kegiatan yang terintegrasi
PM2L,
dalam PM2L terkait pelaksanaan
rencana
sosialisasi
SKPD yang terlibat dalam aksi
tergantung
beberapa
faktor
kepada
yaitu:
lokasi
berdasarkan
program
aksi
dokumen
terdapat
pemberdayaan
beberapa
ekonomi
sosialisasi, ketersediaan anggaran,
rakyat melalui PM2L. Implementasi
kemampuan sumber daya manusia,
tersebut menggambarkan bagaimana
dan faktor lembaga yang terlibat
praktek pelaksanaan
dalam
lapangan baik yang dilakukan oleh
sosialisasi.
Tingkat
yang
kegiatan di
keberhasilan program salah satunya
SKPD
terlibat
ditentukan oleh aparat pelaksana
masyarakat yang menjadi sasaran
program
seperti
halnya
hasil
program.
penelitian
yang
dilakukan
oleh
Menyangkut
maupun
pelaksanaan
Banteng (2004) yang menunjukkan
aksi, terdapat beberapa temuan yaitu
bahwa
dari
bahwa dalam penerapan aksinya
pelaksanaan Program Pemberdayaan
dikembalikan kepada masing-masing
Ekonomi masyarakat Pesisir (PEMP)
SKPD sesuai dengan tupoksi yang
dipengaruhi secara signifikan oleh
dimilki
dan
faktor sumberdaya manusia, faktor
tersebut
sudah
komunikasi,
rencana aksi bersama. Sementara itu,
tingkat
keberhasilan
faktor
sikap
aparat
menyangkut
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 11 No. 01 Juni 2013
tentunya tertuang
faktor
kegiatan dalam
penghambat
102
pelaksana kegiatan bahwa sering
SKPD
terjadi bongkar pasang pelaksana di
masyarakat yang menjadi sasaran
tahun berjalan, penyampaian laporan
program tidak berjalan dengan baik,
kegiatan mayoritas SKPD hanya
walaupun secara juklak dan juknis
berdasarkan atas prinsip “asal bapak
acuan
senang”, tidak diikuti dengan laporan
terjadi
yang sesungguhnya. Dalam arti,
prakteknya
laporan yang disampaikan hanya
tersebut
sebagai
yang
Sebagian bantuan tidak tepat sasaran;
notabene isinya hanya melaporkan
(2) bantuan kurang berkualitas dan
prosentase realisasi fisik dan serapan
jenisnya
anggaran kegiatan tahun berjalan
kebutuhan
namun
sepenuhnya
penerima; (3) paket tidak diikutii
menyampaikan pokok permasalahan
oleh pembinaan teknis oleh SKPD;
yang
(4) kurang lengkapnya jenis bantuan
formalitas
saja
belum
terjadi
dalam
operasional
yang
terlibat
laporannya
maupun
jelas,
namun
ketidaksesuaian di
dalam
masyarakat.
terindikasi
tidak
dari
(1)
dengan
kemampuan
program kegiatan menyangkut hasil
yang
dan kebermanfaatan progam kegiatan
penumbuhan
kepada masyarakat sasaran program.
bantuan yang difasilitasi oleh SKPD
Sehingga hasil pelaksanaannya tidak
dianggap diberikan cuma-cuma saja
sesuai dengan target yang seharusnya
oleh penerima, sehingga tidak ada
dicapai, yaitu mampu meningkatkan
tanggung
taraf hidup masyarakat baik dari sisi
menjalankan
peningkatan
berkembang; dan (6) kegiatan tidak
tabungan,
pendapatan mampu
dan
menumbuhkan
diberikan
:
sesuai
dan
Hal
ekonomi
jawab
dilaksanakan
terutama
bagi
baru;
mereka supaya
(5)
untuk bisa
secara
berkelompok
masyarakat
penerima,
lapangan usaha baru, meningkatkan
oleh
harkat dan martabat atas dasar
melainkan
persamaan akan hak dan kewajiban
Disamping
selaku warga negara, dan memenuhi
lainnya yaitu bantuan modal yang
asupan gizi bagi keluarga binaan.
sifatnya uang tunai dipandang belum
Dikatakan demikian karena praktek pelaksanaan
secara itu
terdapat
individu. temuan
cukup, namun untuk bantuan yang
kegiatan di
lain sudah dipandang cukup oleh
lapangan, baik yang dilakukan oleh
sebagian penerima. Jumlah anggota
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 11 No. 01 Juni 2013
103
dalam satu kelompok terlalu banyak,
SKPD menjadi lebih berhasil dan
dan
bantuan
bermanfaat baik bagi SKPD yang
didistribusikan tidak didampingi oleh
terlibat maupun bagi masyarakat
SKPD pemilik program kegiatan.
sebagai penerima sasaran program
ketika
barang
Dengan tidak dijalankannya
kegiatan. Namun jika tidak, tentunya
kegiatan secara berkelompok, namun
akan memperoleh hasil dan manfaat
dilakukan
yang sebaliknya.
secara
mengakibatkan
individu
salah
satu
Praktek kegiatan yang terjadi
pendekatan untuk memberdayakan
seperti yang telah dikemukakan di
masyarakat
pemberian
atas, diakibatkan oleh tidak jelasnya
bantuan yang sifatnya stimulus tidak
informasi yang diterima, diikuti pula
terpenuhi. Hal tersebut terjadi karena
dengan data yang kurang akurat dan
diantara
fakta di lapangan.
melalui
masyarakat
penerima
bantuan tidak terjadi saling berbagi
Berkaitan dengan informasi
pengalaman, tidak saling berinteraksi
yang
satu dengan yang lainnyadan tidak
penerapan aksi dari program PM2L
saling
dalam
dikembalikan kepada SKPD masing-
menjalankan usaha. Dengan kata
masing. Oleh karena itu, untuk
lain, tidak terjadi hubungan sosial
menjamin
diantara penerima bantuan untuk
dalam era reformasi dan otonomi
saling
berbagi
daerah supaya dapat berjalan dengan
pengalaman dalam mengembangkan
baik dan konsekwen, maka bagi
modal sosial yang mereka miliki
pihak
masing-masing
mempertimbangkan
rotasi
mutasi
menempatkan
apabila
bekerjasama
bekerjasama
dan
yang
dilaksanakan
sebenarnya dapat
didapat,
diketahui
implementasi
bahwa
program
atasan
pegawai,
harus dan
meningkatkan ekonomi pelaku usaha
pegawai yang terpilih dan mampu
yang difasilitasi oleh SKPD. Jika
menterjemahkan aturan di bidang
program
tugasnya. Begitu pula dengan aparat
kegiatan
yang
diprogramkan oleh setiap SKPD
pelaksana
dapat berjalan selaras/sesuai antara
meminimalisir terjadinya kecurangan
acuan
dengan
akan menjadi lebih baik. Seyogyanya
prakteknya, maka program kegiatan
pelaksana memberi laporan kegiatan
juklak
juknis
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 11 No. 01 Juni 2013
SKPD,
guna
104
yang
sebenarnya
realisasi
dan
kegiatan
dengan
menyangkut
hambatan
program
mengedepankan
Ada dua tahapan yang bisa dilakukan
oleh
melakukan
SKPD
pembinaan
ketika terhadap
transpransi dan kejujuran dengan
penerima bantuan di desa PM2L.
didukung oleh data yang akurat dan
Pertama dilakukan ketika barang
fakta yang terjadi di lapangan.
bantuan modal/usaha didistribusikan.
Pembinaan ; Tidak Dilaksanakan
Tahap ini merupakan pembinaan
Karena Alasan Anggaran
teknis
Pembinaan
kegiatan
berupa
pemberian
bimbingan/pelatihan
tentang
seharusnya dilakukan oleh masing-
bagaimana
masing SKPD di kabupaten, namun
kegiatan/usaha yang difasilitasi oleh
ternyata sebagian besar SKPD tidak
SKPD. Tahap pembinaan berikutnya
melaksanakan pembinaan, bahkan
adalah ketika tahap monitoring sudah
masyarakat
dilaksanakan oleh pelaksana teknis
yang
diberi
bantuan
terkesan diacuhkan begitu saja. Hal
ataupun
tersebut
melalukan
dikarenakan
kendala-kendala
hal
ditugaskan
untuk
tersebut.
Dalam
pelaksanaan
pemantauan
lapangan, seperti yang dikemukakan
(monitoring)
ditemukan
oleh
permasalahan
Arsiles
Perkebunan
Provinsi
terjadi
yang
di
Pak
yang
terdapat
menjalankan
dari
Dinas
yang
Kalimantan
penanganan,
yaitu
Tengah bahwa salah satu kendala
pelaksanaan
secara
dalam
pembinaan
perlu
menyangkut teknis
adalah
tidak
keberlanjutan
dari
pihak
terdeteksinya permasalahan sedini
kabupaten untuk kegiatan tersebut.
mungkin, diharapkan dapat segera
Hal ini mengakibatkan SKPD-SKPD
dilakukan pembinaan oleh SKPD
pelaksana
yang menangani tugas pokok dan
tersedianya
dana
di
kabupaten
kurang
fungsi
pembinaan di desa penerima PM2L.
permasalahan yang ditemukan di
Sementara
lapangan.
Pemerintah
Provinsi sudah melakukan koordinasi dengan SKPD-SKPD di Kabupaten.
sesuai
Dengan
memiliki greget untuk melakukan
pihak
yang
program.
dan
dengan
Dari hasil temuan didapatkan bahwa pembinaan yang seharusnya dilaksanakan
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 11 No. 01 Juni 2013
oleh
SKPD
tidak
105
dilaksanakan
pendamping
tersebut
ketentuan karena terdapat faktor
mendampingi,
bukan
membina.
penghambat seperti tidak tersedianya
Mendampingi
dalam
arti
dana sharing untuk pembinaan ke
terdapat permasalahan yang terjadi
desa
dari penerima bantuan, para tenaga
lokasi
sesuai
PM2L
kabupaten.
dengan
oleh
Sementara
SKPD itu,
pendamping
hanya
jika
tersebutlah
yang
kewenangan pembinaan lanjut tidak
bertugas memberi solusi maupun
sepenuhnya lagi menjadi tanggung
menanganinya. Menurut Sumardjo
jawab SKPD provinsi namun sudah
(2010)
diserahkan kepada SKPD kabupaten.
pemberdaya
Namun
tradisional sebagaimana dikemukaan
dalam
pelaksanaannya,
Peran
bagi
sebagian SKPD kabupaten tidak
adalah
melakukan pembinaan awal bahkan
kebutuhan
tidak pernah sama sekali melakukan
Menggunakan
pembinaan
perubahan;
bimbingan/
berupa
pemberian
pelatihan
penyuluh
:
1)
sebagai
masyarakat
Membangkitkan
untuk
berubah;
hubungan 3)
2)
untuk
Mendiagnosis
untuk
masalah; 4) Mendorong motivasi
pelaksanaan kegiatan, begitu juga
untuk berubah; 5) Merencanakan
dalam hal melakukan pembinaan
tindakan
lanjut.
Memelihara program pembaharuan Akibat dari tidak adanya
dan
pembaharuan;
mencegah
6)
stagnasi;
7)
pembinaan dari pihak SKPD yang
Mengembangkan
memberi bantuan adalah masyarakat
kelembagaan;
merasa ditinggalkan dan terkesan
hubungan terminal
diacuhkan begitu saja serta tidak
dinamis
merasa bertanggung jawab dalam
perubahan
menjalankan
terhadap perubahan lingkungan.
dan
menyukseskan
dan
kapasitas 8)
Mencapai
untuk
mengembangkan yang
lebih
secara proses adaptif
program kegiatan yang difasilitasi
Berdasarkan temuan, ternyata
SKPD. Sementara itu, pihak SKPD
ada tahapan pemberdayaan yang
beranggapan bahwa cukup SM2L
terputus menyangkut pembinaan dan
ataupun PPL saja yang melakukan
pelestarian. Sehubungan dengan hal
pembinaan di Desa Lokasi PM2L.
tersebut
Padahal tugas dari para tenaga
pemberdayaan yang dikemukakan
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 11 No. 01 Juni 2013
berdasarkan
konsep
106
menurut Randy & Riant (2007)
Monitoring; Saling Mengandalkan
bahwa pemberdayaan adalah proses
Antara SKPD dengan SM2L
menjadi dan bukanlah proses yang sifatnya
instan.
Dimana
proses
Proses
pemberdayaan
masyarakat
yang
harus
selalu
tersebut memiliki tahapan-tahapan
dilaksanakan tiap periode tertentu
yaitu berupa tahapan penyadaran,
adalah
pengapasitasan
pendayaan.
bertujuan mendapatkan umpan balik
Sementara penelitian serupa yang
bagi kebutuhan program yang sedang
dilakukan oleh Wilson (1996) juga
berjalan.
mengemukakan
tahapan
kebutuhan apa saja yang masih
dari
belum terpenuhi, maka pelaksana
dan
bahwa
pemberdayaan
terdiri
penyadaran,
pemahaman,
pemanfaatan dan penggunaan. Berdasarkan
monitoring.
Dengan
program
Monitoring
mengetahui
dapat
segera
mempersiapkan kebutuhan tersebut.
beberapa
Kebutuhan bisa berupa biaya, waktu,
pendapat yang telah dikemukakan,
personel,
sekiranya pelaksanaan terkait dengan
Pelaksanaan
pemberdayaan perlu ditambahkan
mengetahui
tahapan pembinaan dan pelestarian,
dibutuhkan, berapa lama waktu yang
sehingga
ada
tersedia untuk kegiatan tersebut.
tahapan atau proses yang terputus
Dengan demikian akan diketahui
(miss
tahapan
pula berapa jumlah tenaga yang
menyangkut
dibutuhkan, serta alat apa yang harus
diharapkan
link).
tidak
Jadi,
pemberdayaan
maupun program berapa
pemberian bantuan yang sifatnya
disediakan
stimulus untuk merangsang usaha
program tersebut.
ekonomi rakyat melalui pelaksanaan
peralatan.
untuk
Proses
akan
biaya
yang
melaksanakan
monitoring
dalam
program kegiatan birokrasi dimulai
pelaksanaan PM2L masih belum
dari tahapan penyadaran, kemudian
maksimal
tahapan
pemahaman,
dilanjutkan
terkait,
dengan
tahapan
pembinaan,
dilakukan
kemudian
tahapan
penggunaan,
dilakukan
namun
aparat
monitoring
selama
mengharapkan
oleh
ini
kepada
yang lebih
laporan
tahapan pemanfaatan, dan tahapan
kepala desa, laporan SM2L dan
terakhir berupa tahapan pelestarian.
laporan
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 11 No. 01 Juni 2013
tenaga
lapangan
yang
107
merupakan perpanjang tangan dari
kegiatan yang telah difasilitasi oleh
setiap
PPL
SKPD yang bersangkutan karena
yang
alasan
SKPD
(PPLKB,
pertanian/peternakan, kebetulan
PSM)
secara
penugasan
baru
menjabat
dan
lain
sebagainya.
ditempatkan di lokasi desa PM2L.
Monitoring
seharusnya
Akan tetapi, petugas lapangan dari
dilakukan oleh SKPD Provinsi dan
SKPD yang terlibat tidak terdapat di
kabupaten
semua desa lokasi PM2L. Jadi
selama 4 hari di seluruh lokasi desa
selama
PM2L. Namun pada kenyataannya,
ini
monitoring
kegiatan
secara
PM2L hanya dilakukan oleh petugas
pihak
lapang yang ditempatkan di desa
melakukan monitoring ke seluruh
tersebut,
desa PM2L dikarenakan waktu yang
sementara
monitoring
provinsi
bersama-sama
tidak
dapat
secara langsung dari aparat SKPD
dialokasikan
yang mempunyai kegiatan atau staf
sehingga tidak semua lokasi desa
teknis secara keseluruhan hampir
PM2L dapat dikunjungi. Oleh karena
tidak pernah dilakukan oleh aparat
itu,
SKPD baik dari provinsi maupun
perpanjangan dari pihak provinsi
kabupaten.
difasilitasi
Nihilnya
monitoring
dari
pihak
lokasi
kendala anggaran
kabupaten/kota
apalagi mengingat lokasi desa PM2L
dijangkau.
kabupaten
untuk
sebagai
melakukan
PM2L
tersebut lah
karena
yang
punya
wilayah.
pada umumnya letaknya sangat sulit untuk
pendek,
monitoring selanjutnya ke desa-desa
aparat SKPD terkait dikarenakan yang terbatas,
terlalu
Berdasarkan dari pernyataan
Hal
tersebut
tersebut dengan waktu yang sangat
tidak
adanya
singkat dan dana yang terbatas tidak
sebagian laporan pelaksanaan tugas
mungkin monitoring dilaksanakan
dari
sesuai
terindikasi
dari
petugas
provinsi
maupun
dengan
aturan
dan
juga
kabupaten yang bisa disajikan ketika
dimungkinkan petugas tidak sampai
diminta oleh peneliti. Disamping itu,
ke lokasi yang seharusnya secara
sebagian
keseluruhan,
dari
aparat
tidak
sehingga
seringkali
mengetahui secara benar hasil dan
monitoring dilakukan hanya pada
manfaat
desa
serta
perkembangan
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 11 No. 01 Juni 2013
sample
saja.
Sementara
108
anggaran melakukan
yang
diambil
monitoring
untuk tersebut
lokasi desa PM2L terkendala biaya yang cukup besar ke lokasi.
adalah dari dana dekon (APBN) dan
Seperti
apa
yang
telah
dari dana APBD, namun anggaran
diuraikan sebelumnya bahwa tidak
monitoring untuk SKPD provinsi
semua SKPD melakukan monitoring
tidak setiap tahun ada, walaupun
secara langsung ke lokasi PM2L, tapi
terkadang ada di tahun ke 2. tetapi
menyerahkan tugas tersebut kepada
tidak bisa dilaksanakan Hal tersebut
SM2L
terkendala oleh adanya pemotongan
Sementara itu, mengenai informasi
anggaran,
sehingga
ada
kegiatan
monitoring
seringkali
dan
PPL
tidaknya
di
lapangan.
pemantauan
tidak
dilakukan
dilaksanakan oleh pihak provinsi.
dicrosscek
Sementara
itu
ditemukan bahwa memang pihak
membuat
laporan
ketentuan
untuk
monitoring
SKPD
oleh
SKPD,
yang
kepada
tidak
setelah
masyarakat
pernah
melakukan
tergantung dari pelaksana. ada yang
monitoring ke desa lokasi penelitian.
melampirkan foto ada juga yang
Masyarakat
tidak, karena alasan dananya tidak
mengatakan hal demikian, baik di
tersedia di anggaran kegiatan.
Desa
Realisasi anggaran yang tidak
yang
Kandan
lainpun
maupun
juga
Desa
Bagendang Tengah. Hal tersebut
sesuai juga merupakan permasalahan
mengindikasikan
dalam melakukan monitoring pihak
monitoring tidak pernah dilakukan di
provinsi ke lokasi desa PM2L.
desa penerima PM2L yang menjadi
Misalkan dana yang tersedia di POK
lokasi penelitian, sehingga prinsip
atau
melakukan
sinergisitas antar SKPD propinsi
perjalanan dinas hanya tersedia satu
maupun SKPD kabupaten maupun
juta, namun ternyata pengeluarannya
antar
untuk melakukan perjalanan dinas
kegiatan yang sifatnya sejenis dalam
sampai ke desa tujuan dana yang
pelaksanaan PM2L selama ini belum
dikeluarkan melebihi anggaran yang
sepenuhnya
tersedia. Oleh sebab itu, monitoring
bersinergisnya
di tempat lokasi PM2L seringkali
propinsi
tidak bisa dilaksanakan ke semua
SKPD yang menjalankan kegiatan
DPAnya
untuk
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 11 No. 01 Juni 2013
SKPD
bahwa
yang
memang
menjalankan
terpenuhi.
Tidak
kegiatan
SKPD
dan kabupaten maupun
109
yang sifatnya sejenis tersebut dilihat
Sebagai
tahap
akhir
dari
dari pihak SKPD kabupaten tidak
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan
menyediakan anggaran sharing untuk
oleh
melakukan
selanjutnya dilakukan penilaian atau
monitoring
kegiatan
SKPD propinsi.
setiap
SKPD,
langkah
evaluasi program kegiatan yang telah
Meninjau
fungsinya,
dilaksanakan pada tahun berjalan.
monitoring pada dasarnya dilakukan
Evaluasi
untuk mengukur hasil yang sudah
informasi yang tepat sebagai bahan
dicapai
pertimbangan
dalam
melaksanakan
bertujuan
memperoleh
untuk
mengambil
program dengan alat ukur rencana
keputusan
tentang
yang sudah dibuat dan disepakati.
program,
keputusan
Selain itu, analisa dari semua hasil
komponen
pemantauan
dapat
implementasi
dalam
mengarah
mempertimbangkan keputusan serta
keputusan
usaha perbaikan dan penyempurnaan
menyangkut hasil dan dampak dari
untuk kegiatan selanjutnya. Namun
program kegiatan.
(monitoring)
dijadikan
bahan
input
perencanaan
pada
tentang program,
program
kepada
yang
kegiatan
tentang
dan output
hasil yang diperoleh dari penelitian
Akan tetapi evaluasi yang
ini dapat dipaparkan bahwa tidak
dilakukan pihak SKPD kabupaten
dilaksanakannya monitoring dalam
tidak menyediakan dana sharing
PM2L, berarti tidak terpenuhi pula
untuk evaluasi, hampir semua SKPD
fungsi monitoring yang seharusnya
pada
dapat mengukur dan menganalisis
realisasi fisik dan keuangan yang
pelaksanaan
di
terserap pada tahun berjalan tersebut
memperbaiki
dan masih belum sampai kepada
program
lapangan
guna
pelaksanaan
PM2L
program
dan
umumnya
penilaian
hasil
hanya
kinerja
menilai
secara
menyelesaikan permasalahan PM2L
fungsional kegiatan. Dalam arti,
yang terjadi di lapangan.
evaluasi
yang
dilakukan
belum
pada
sampai melihat kepada hasil dan
Realisasi Fisik dan Penyerapan
manfaat kegiatan tersebut dikerjakan
Keuangan
oleh penerima secara berkelanjutan.
Evaluasi
;
Berorientasi
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 11 No. 01 Juni 2013
110
Selaku
pihak
mempunyai
kewenangan
mengkoordinir BAPPEDA evaluasi
yang
kegiatan tidak
untuk
perencanaan
PM2L
dinamakan
melaksanakan
sampai
mengerti
apa
yang
outcome,
akibat
kurangnya pemahaman dari pihak
tahap
aparat yang tidak serius dalam
pelaksanaan kegiatan menyangkut
menjalankan tupoksinya, sehingga
hasilnya, karena hal tersebut sudah
ketika
merupakan kewenangan dari masing-
kepada masyarakat tidak benar-benar
masing SKPD untuk melakukan
berdasarkan kebutuhan dan hanya
evaluasi kegiatannya masing-masing.
sekedar semacam unsur kewajiban,
Dan pihak BAPPEDA mengevaluasi
setelah
hanya
follow-upnya
sebatas
anggaran
yang
ke
aparat SKPD yang terlibat dalam
merekap
realisasi
didasarkan
memprogramkan
dilaksanakan (tidak
kegiatan
tidak ada
ada tindak
atas
lanjutnya). Sementara masyarakat
rencana aksi SKPD yang terlibat, dan
hanya menunggu dan tidak ada
hanya
laporan
inisiatif kreatifitasnya, artinya untuk
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan
merubah hidupnya lebih baik tidak
oleh setiap SKPD tersebut, akan
tahu
tetapi
SKPD
Sedangkan menurut SKPD yang
menyampaikan laporan pelaksanaan
terlibat menyatakan bahwa belum
kegiatannya ke pihak BAPPEDA
optimalnya PM2L dikarenakan staf
menyangkut PM2L.
pelaksana itu tidak semua memahami
menghimpun
tidak
semua
Menyangkut
menyambutnya.
aksi
bidang tugasnya, karena ada yang
kegiatan SKPD berdasarkan rencana
sebagian pegawai baru, dan belum
aksi bersama, pada awlanya rencana
lagi sering terjadi mutasi pegawai.
anggaran cukup besar, tetapi setelah
Atas dasar tersebut akan diketahui
adanya rasionalisasi, kegiatan PM2L
kendala-kendala yang dihadapi dan
bukan
akan
lagi
sehingga terpotong,
realisasi
bagaimana
menjadi
dananya dan
prioritas
hilang kegiatan
atau tidak
menjadi
kegiatan
bahan
selanjutnya
perbaikan yang
dikoordinir oleh pihak BAPPEDA.
terealisasi. Selain itu menyangkut
Berdasarkan dari fenomena
pemahaman aparat menurut pihak
yang terungkap, menunjukkan bahwa
BAPPEDA
evaluasi yang dilakukan oleh hampir
bahwa
tidak
semua
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 11 No. 01 Juni 2013
111
semua
SKPD
melayani
masyarakat.
kepada masukan (input) dan keluaran
demikian,
tingkat
(output) secara realisasi penyerapan
pelaksanaan pembangunan berupa
keuangan dan kegiatan saja. Evaluasi
memberdayakan masyarakat secara
yang dilakukan hanya melihat dari
ekonomi
realisasi fisik dan keuangan, dan
Tidak
masih belum mengevaluasi kegiatan
kemampuan
sampai kepada hasil (outcome) dan
menjadi obyek dan subyek kegiatan
manfaat
(benefit)
pelaksanaan
saja, melainkan juga tergantung dari
kegiatan.
Tingkat
kesungguhan
SKPD yang memfasilitasi kegiatan
memprogramkan
tersebut dengan menempatkan orang
kegiatan belum secara sungguh-
yang tepat dan mampu di dalam
sungguh
menjalankan bidang tugasnya baik
aparat
masih
untuk
untuk
berorentasi
menyukseskan
program Hal tersebut dikarenakan
akan
keberhasilan
dapat
hanya
Dengan
terbangun.
ditentukan
oleh
masyarakat
yang
secara teknis maupun administrasi.
hampir semua aparat SKPD yang
Dari
hasil
lapangan
mengerti
ketidakmampuan seorang pelaksana
yang
dinamakan
outcome.
evaluasi
di
terlibat dalam perencanaan tidak apa
secara
penelitian
bahwa
ataupun aparat pemerintah dalam
Indikasi tersebut terlihat dari
menjalankan tugasnya dikarenakan
hampir semua SKPD yang terlibat
beberapa faktor berikut:
tidak mempunyai kemampuan untuk
1.
Penempatan
aparat
yang
menyajikan data keberhasilan dan
bersangkutan
tidak
sesuai
ketidakberhasilan
dengan
keahlian
dan
pelaksanaan
kegiatan yang telah dilakukan pada
kemampuannya
tahun-tahun
kata
sebelumnya.
Dengan
lain
atau
penempatan
dengan yang
terakumulasinya data kegiatan yang
dilakukan pada suatu bidang
bisa ditampilkan misalnya jumlah
teknis
kegiatan yang masih berjalan, sudah
memperhatikan
mandiri ataupun yang terhenti sama
seseorang dan cenderung hanya
sekali, maka akan dapat diketahui
dilihat
indikator tingkat keberhasilan kinerja
kepangkatan/ golongan ruang
asal
saja
dengan
tanpa
kemampuan
tingkat
SKPD yang bersangkutan dalam
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 11 No. 01 Juni 2013
112
seseorang
2.
3.
untuk
memenuhi
posisi tersebut.
hal tersebut dibekali dengan ilmu
Seringnya terjadinya rotasi dan
pengetahuan
mutasi
untuk
pegawai
pada
tahun
tentang
bagaimana
memberdayakan
dirinya
dahulu
sebelum
berjalan ketika rencana kegiatan
terlebih
dan anggaran sudah ditetapkan
memberdayakan orang lain. Dengan
yang
kata lain, persiapkan senjata dan
pada
akhirnya
mempengaruhi kesadaran dan
peluru
kemampuan dari aparat yang
penguasaan
bersangkutan untuk mengusai
bidang
bidang teknisnya.
melaksanakan aksi. Sebab upaya
Tidak
tersedianya
penilaian
indikator
kinerja
aparat
yang
mampu
pemerintah
yang
ampuh
dan
berupa
pemahaman
tugasnya
untuk
di
sebelum
pemberdayaan
masyarakat
secara ekonomi harus dilakukan atas dasar
kesadaran,
kemampuan,
memberikan rasa keadilan dalam
potensi, maupun sumberdaya yang
menjalankan
dan
ada dan sesuai kriteria, serta dengan
secara
tidak meninggalkan budaya (kearifan
tugas
tanggungjawabnya profesional. 4.
diberikan amanah untuk melalukan
lokal) masyarakat setempat.
Ketidakmampuan aparat untuk menterjemahkan kewenangan di
KESIMPULAN
bidang tugasnya, hal ini terkait dalam yang
menjalankan sifatnya
membutuhkan sinergisitas
kegiatan
sejenis
yang
koordinasi, dan
sinkronisasi
antar SKPD. Untuk
Dalam implementasi PM2L terdapat harus
beberapa dilalui
koordinasi,
tahapan yaitu
sosialisasi,
yang
tahapan penerapan
aksi, pembinaan, monitoring dan evaluasi. Secara garis besar tahapan-
mendapatkan
suatu
tahapan
yang
dilalui
dalam
program
belum
hasil yang baik dalam pembangunan
implementasi
tentulah membutuhkan orang-orang
optimal
dalam
yang terbaik dan terpilih pula, sebab
terlebih
dalam
untuk memberdayakan orang lain
pembinaan. Tahapan impementasi
alangkah
baiknya
aparat
pelaksanaannya, hal
tahapan
yang
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 11 No. 01 Juni 2013
113
PM2L yang ditemui di lapangan
Seluruh
tahapan
dalam,
antara lain:
implementasi aksi program kegiatan
1. Dalam tahap koordinasi, kegiatan
PM2L masih perlu dimantapkan,
yang dilakukan memang tidak
runtut
dan
disesuaikan
terjadi tumpang tindih, namun
kondisi
masih belum terjadi sinkronisasi
pelaksanaannya.
atau
linear
dengan dalam
kegiatan. 2. Dalam tahap sosialisasi, ternyata sosialisasi
hanya
dilakukan
sampai pada level pemerintah desa dan belum ke masyarakat sasaran. 3. Dari
penerapan
dilaksanakan
aksi
tenyata
yang banyak
DAFTAR PUSTAKA Banteng, Sugih Arto. 2004. Partisipasi Masyarakat dalam program Perencanaan Program PEMP di Kabupaten Bolaang Mangandow. Tesis Magister yang Tidak Dipublikasikan. Program Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta.
terjadi penyimpangan terhadap aturan, baik oleh SKPD maupun masyarakat. 4. Tahap
pembinaan
tidak
dilaksanakan dengan dalih tidak tersedianya
anggaran
untuk
pembinaan dari pihak kabupaten 5. Dalam tahap monitoring, SKPD
BPS (Badan Pusat Statistik) Propinsi Kalimantan Tengah. 2010. Kalimantan Tengah Dalam Angka 2009. Palangkaraya. BPS (Badan Pusat Statistik) Propinsi Kalimantan Tengah. 2010. Penduduk Miskin (Poor Population). Palangkaraya. Haris,
dan SM2L saling mengandalkan dalam
memonitoring
penerima
bantuan PM2L 6. Dalam tahap evaluasi, berorientasi pada
realisasi
fisik
dan
penyerapan keuangan saja, belum sampai kepada penilaian hasil
Syamsuddin (Ed.). 2007. Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah. Edisi Ketiga. LIPI Press. Jakarta.
Kuncoro, Mudrajad. 2006. Ekonomika Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan. Penerbit UPP STIM YKPN d/h AMP YKPN. Yogyakarta.
kinerja secara fungsional kegiatan Saran
Moleong, Lexy. 2006. Analisa Data Kualitatif. Bandung. Remaja Rosda Karya.
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 11 No. 01 Juni 2013
114
Mubyarto. 2002. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-ilmu Sosial. Yayasan Agro-Ekonomika. Yogyakarta. Randy.
R, dan Riant N. Dwidjowijoto, 2007. Manajemen Pemberdayaan : sebuah pengantar dan panduan untuk pemberdayaan masyarakat. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
Sumardjo. 2007. Metoda Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat. Magister Profesional Pengembangan Masyarakat. Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor. Sumardjo. 2010. Revitalisasi Peran Penyuluh Sosial dalam
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Makalah disampaikan Konggres I Penyuluh Sosial pembinaan pejabat fungsional penyuluh sosial. Jakarta 1920 Mei 2010. Sumaryadi, I Nyoman. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit Citra Utama. Jakarta. Usman, Sunyoto. 2003. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Wilson, Terry. 1996. The Empowerment Mannual. Grower Publishing Company. London.
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 11 No. 01 Juni 2013
115
