OPINI:
UANG
DAN
HAK
RAKYAT _K-.
Rahardi
,:
_ W
(
Ramelan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember jalan ITS Raya, Surabaya 60111 rramelan @yahoo. com Abstract
The growth of the middle class in Indonesia is significantly escalating in the last decade. It is obviously clear from its consumption beyond basic needs, such as entertainment, leisure, F . urthercalled as credit which is and card, art, symbolic consumption commonly fashion, more, it is becoming a model for lower class to imitate the same life style, thus it is developed as hedonism. As a result, consumerism and hedonism encourage corruption, which nowadays is increasing in the middle class and the political elite. The corruption behavior then became a culture. Eventhough the control of corruption is being tightened, it does not reduce the number of corruption. Meanwhile, due to state is budget that being corrupted, it afects the rights of the society in order to obtain public service. This paper focuses on the problem of corruption prevention process that tends not to see intangible losses. In addition, this paper also raised state is asset recovery
management.
words: Key symbolic consumption,
corruption,
intangible losses, asset recovery management
Abstrak
Pertumbuhan kelas menengah di Indonesia sangat signifikan dalam dekade terakhir ini. Hal ini dari konsumsi diluar kebutuhan dan dasar, hiburan, liburan, seni, seperti nampak jelas fesyen, hal ini kartu kredit lazim disebut konsumsi simbolik. yang Selanjutnya, menjadi kepemilikan contoh bagi kelas dibawahnya yang lalu berkelanjutan menjadi hedonism. Akibatnya konsum-
erisme dan hedonisme mendorong terjadinya korupsi yang dewasa ini makin menonjol di ka kemudian dan elit Bahkan kebiasaan meluas kelas menjadi menengah politik. korupsi langan dan membudaya. Perangkat pengawasan yang berlapis bahkan tidak mengurangi gairah budaya karena hak-hak berkurangnya negara korupsi, Sedangkan, anggaran mempengaruhi korupsi. ini untuk Tulisan mencoba mendapatkan pelayanan rakyat publik. mengangkat problematik tindak tidak melihat Selain pidana korupsi kerugian intangible. penanganan yang cenderung itu, tulisan ini juga mengangkat pengelolaan aset negara yang dikorup.
Kata kunci: konsumsi simbolik, korupsi, kerrugian intangible, pengelolaan aset negara
Pendahuluan
erbicara mengenai korupsi dan pemberantasannya,menjadi sangat menarik. Apalagi kalau kita harus
ke untuk tidak mengurang mampu berlapis untuk korupsi. gairahan Di berbagai sektor kegiatan pelayanan
membicarakanmasalah pencegahannya. publik seringkita temukandiskriminasi Korupsimerupakan kejahatanyangsudah yangdilakukanolehpetugas.Diskriminasi
sangatmerisaukankehidupanbangsa,dan
sangatmengganggu kita.KePembangunan
ini ditengarai adanyapengaruhkekuatan,
baikberupakekuatanpolitik ataupangkat,
l>iaisatan sudah dan hukorupsi sedemikian meluasn maupun Peraturan kekuatan uang. untuk ya,berbagai perangkat koridor Pengawasan kumseyogyanya memberikan yang
UANG DAN HAK RAKYAT Rahardi Ramelan
kita berprilaku dalam masyarakat, tetapi lebih me yang kenyataannya kesepakatan
sud denganPerekonomianNegaraadalah disusun kehidupan perekonomian yang
informal di daBerbagai kesepakatan lam masyarakat juga sering terjadi. Dalam di baik kantor pemerin pelayanan publik, tah daerah, sampai di kantor pemerintah ini dilakukan deKesepakatan sering pusat.
asas berdasarkan usaha bersama sebagai usaha masyarakat kekeluargaan ataupun secara mandiri yang didasarkan pada kedi baik Pemerintah, tingkat pusat bijakan ketentuan sesuai di daerah dengan maupun ber peraturan perundangundangan yang
ngan uang pelicin, atau uang pengertian 86. Demikian juga dalam penegakkan berbagai
laku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada
peraturan yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Kepolisian, kesepakatan informal menjadi solusi menghindari proses yang berbe-
seluruh kehidupan rakyat.
lit yang tidak diingini. (Rahardi Ramelan - Peraturan vs SP Kesepakatan informal
Bukansajayangberadadi pusat, melainkan dimaksud Demokrasi di daerah. yang juga
2012).
untuk lebih mengikutkan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan, termasuk oleh telah peran dimanipulasi keuangannya,
nentukan.
Pada seminar yang diadakan oleh Pusat Kajian Kriminologi UI dengan judul Keja hatan dan Pemulihan Aset Negara,, bukan kejahatan seperti yang telah disebutkan di atas yang akan dibahas. Juga bukan masalah teri yang terjadi di hampir semua lapisan
birokrasi.
umum dalam pengertian Korupsi
adalah penyalahgunaan keuangan negara, dan penggunaan tidak sesuai dengan perun tukannya.
Tahun UU No 1999 tentang 31 Penjelasan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, me berikut: Keuangan nega sebagai nyatakan ra yang dimaksud adalah seluruh kekayaan
bentuk dalam apapun, yang dipisahnegara kan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena, (a) berada dalam penguasaan, pen dan gurusan, pertanggungiawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat mau di berada dalam daerah; (b) penguapun
Reformasi yang dimulai 1998 telah menggeser simpul-simpul keuangan negara.
dalam menjangkau keuangan partai politik negara.
Peran DPR dengan banggamya dan DPRD bisa mementahkan rencana kerja dan anggaran negara yang telah disusun oleh pe merintah melaui konsultasi
daerah dengan
dan DPR. Sedangkan Anggaran Pendapatan
Negara hampir seluruhnya merupakan uang rakyat melalui pajak dan penerimaan bukan pajak. Dalam
alam kehidupan
sekarang, partai
politik
demokrasi
kita
memegang
pe-
ran yang sangat penting dan sentral dalam
pelaksanaan kehidupan bangsa. Bagaimana tidak, mulai kepala daerah sampai presiden dipilih dari calon-calon yang diusulkan dan oleh didukung partai politik. Demikian juga anggota DPRD dan DPR, hanya mungkin berasal dari politisi partai politik. Kabinet yang dibentuk oleh presidenpun tidak ter lepas dari perwakilan partai politik. Teta-
saan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal ne-
pelanggaran
gara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanji-
narkoba, korupsi, oleh, menimbulkan
an dengan negara. Sedangkan yang dimak
nilai-nilai
tercela
pi kenyataannya berbagai perilaku para politisi, termasuk politisi senior, serta hukum
seperti dalam kasus dan pelecehan seksual
pertanyaan
mengenai
budaya apa yang mempengaruhi 27
Indonesia Kriminologi lumal 2013 Desember 9 Nomor 1, Volume 26-30
dunia dalam mereka karakterdan perilaku mem dominan mana yang Budaya politik. bisa dibawa Nilai-nilai yang pengaruhinya? nilai-nilai atau dari lingkungankeluarga, dari Mungkin etnik asalnya. tempat budaya dan budaya juga perilakunyadipengaruhi atau yang ideologi partai politik pemahaman
dilakukan sektorpublik,yaitukorupsiyang Indonesia 2006 Pada negara. penyelanggara berada pada peringkat 130 dari 163 negara
IndoPada indeks nilai 2007 2,4. dengan
dan Nilainilai Budaya, SP Februari 2013). Selain peran politisi, juga kita dihadapkan dengan para birokrat, penegak hukum
nesia berada pada peringkat 145 dari 180 nilai indeks 2,3. Sedangkan negaradengan tahun 2010 Indonesia berada pada peringkat 110dari 178negaradengannilai indeks 2,8 dan pada 2011naik menjadi peringkat 100 dari 182negaradengannilai indeks 3,0. ke merosot 2012 tahun menjadi Sedangkan urutan 118dari 176negara,dengan skor 32.
serta hakim
Indonesia sejajardenganRepub Peringkat
melakukan ammenjaditempat para politisi bisi politiknya. (Rahardi Ramelan: Politisi
yang terlibat kasus korupsi. Pertumbuhan kelas menengah kita sangat dalam dekade terakhir
signiiikan
ini. Teta-
pi indikatornya ekonomi, seperti konsumsi di luar kebutuhan dasar (hiburan, liburan, fesyen, seni), pemilikan kartu kredit, itu bi
lik Dominika, Ekuador, Mesir, dan Mada di Indonesia kawasan Di ASEAN, gaskar. bawah Singapura dengan skor IPK 87 (perskor Darussalam Brunei dengan ingkat 5),
Kelas me-
skor 49 dengan 55 (peringkat 46), Malaysia skor Thailand dan 37 dengan (peringkat 54),
ini telah menjadi contoh bagi kelas nengah di bawahnya yang sudah terbawa menjadi konsumen simbolsimbol. Sebagai kelanju
masih berada Indonesia 88). juga (peringkat di bawah Filipina dengan skor 34 (peringkat 108). Indonesia hanya mampu berada di
tan
atas Vietnam dengan skor 31 (peringat 123) dan Myanmar dengan skor 15 (peringkat 172). Dengan skor 32 bagi Indonesia apakah
asa disebut
dari
konsumsi
simbolik.
konsumerisme
adalah
hedonisme
(kesenangan akan uang, kekayaan, dan halhal lain yang memberikan kenikmatan duni-
awi). Hedonisme telah melanda masyarakat akan Kesukaan di terutama kita, perkotaan. mendan kekayaan sampai kesenangan
ini menunjukan bahwa korupsi sudah men-
melawan hukum
abel persepsi yang terdiri dari (a) variabel persepsi tentang suap yang meliputi: mem-
dorong tindakan-tindakan
seperti penipuan, pencurian, perampokan, dan korupsi. Kosumerisme dan hedonisme dewasa yang mendorong terjadinya korupsi ini makin menonjol di kalangan kelas menengah dan elit politik. (Prof Dr. Benny H. Hoed Amnesia TonBudaya:
gaktonggakBudaya
yang terlupakan, April
2013).
Ada Apa dengan Indonesia Internasional Transparansi
Indonesia
(TII) telah mengeluarkan indeks persepsi korupsi (IPK) tahun 2012. IPK yang dihasil
kan merupakan penggabungan beberapa indeks yang dihasilkan berbagai lembaga n mengukur tingkat persepsi korupsi
gakar? IPK Indonesia disusun berdasarkan
percepat
proses
perizinan,
vari-
memberikan
kelonggaran dalam membayar pajak, memenangkan kontrak proyek, mendapatkan hukum keputusan yang menguntungkan, mempengaruhi pembentukan kebijakan, regulasi dan hukum, dan lain sebagainya; (b) variabel persepsi korupsi dalam konteks: gratiiikasi, pemerasan, konflik kepentingan. Denpasar menduduki posisi tertinggi dengan angka IPK 6,71 sedangkan Cirebon dan Pakanbaru terakhir dengan IPK 3,61 dan
Jakarta di posisi 38 dengan IPK 4,43. Dari laporan yang sama, urutan instansi dalam Indeks Suap adalah sebagai berikut: Polisi, DLAJR, BPN, Bea Cukai, dan Pengadilan.
UANG DAN HAK RAKYAT
Rahardi Ramelan
BPN dan Polisi merupakan yang Pengadilan, terlihat bahwa Demikian buruk. juga paling institusi yang harus dibersihkan ialah Pen-
penyelidikan, telahterjadisejakpeyidikan,
dan penegak hukum, pajak , polisi gadilan
si dan PK.
dan DPRD.
dikemukakan mudah bukti saja Barang abal-abal. atau ada tidak pernah walaupun
Pork
Barrel
Belum
ada adalah pengakuan para Yang penting
ala Indonesia
lama
ini
muncul
dari gagasan
partai politik tertentu untuk dibentuknya Dana Aspirasi DPR (DAD), dimana setiap anggota mendapatkan dana sebesar 15 miliar rupiah setiap tahun. Tentu dari APBN. Perdebatan pun dimulai, apakah anggaran DAD tersebut diperlukan. Kemudian sebagian menamakannya Pork Barrel. Di sistem
demokrasi Amerika Serikat memang dikenal Pork Barrel tersebut, tentu dengan konotasi dari daerah ter-
negatif. Anggota Kongres tentu akan memperjuangkan anggaran
Federal
untuk
di penpemeriksaan sampai pemberkasan kasadi banding, Termasuk tingkat gadilan.
mendapatkan daerahnya. Bi-
saksi yang memenuhi syarat (kesaksian Hal-hal kesaksian dan palsu). berjamaah demikian yang mengakibatkanproses berlarut dan dikecam. Sebagianpembelabukan hukum dalil-dalil yang saja beragumentasi
kelihaian melainkan juga dipergunakan, hakim. dan bernegosiasi'denganjaksa setindak kasus Dalam pidana korupsi, minimnkita sekali dikagetkandengan ring disita. Kakayaan ya kekayaanterpidanayang ini baru bisa kemudian muncul secara signifikan kalau kasusnya dikaitkan dengan UU Pencucian Uang.
asanya yang berkaitan dengan infrastuktur, atau indutri menunjang persenlingkungan,
ditimSebetulnya kerugian negara yang bulkan oleh kejahatan korupsi, bukan ha-
kekarena ini Hal ditentang banyak jataan. butuhan daerah harus dibiayai oleh seluruh Amerika. rakyat di Indonesia, Meninjau beberapa proyek
sekedar telah negara yang nya jumlah uang dikorup, melainkan harus dilihat sebagai
hal ini sesuai dengan sebutan Pork Barrel ke dikaitkan bukan dengan daerahan, tetapi melainkan dengan kaitannya dengan partai Kita mentertentu. atau kelompok politik
keterkaitan proyek gamati kemungkinan dan Bank lainnya. Century, Hambalang, se masih banyak proyekproyek Mungkin ke masuk proyek-proyek rupa, tetapi pintu ini hanya melalui UU Korupsi. Jadi lebih menonjolkan korupsi dari pada kejanggalan proyeknya.
Hukum
dan Proses Pengadilan
hukum sekarang penegak para Sampai kita masih terus berkutat mencari jalan un tuk menyita aset hasil korupsi. Secara psikarena sukar dilaksanakan penegak kologis hukum sendiri, baik polisi dan kejaksaan, serta pengadilan sudah terlibat. Distorsi
uang dan hak rakyat. anggaran negara karena korupsi, mempengaruhi juga hak-hak rakyat Berkurangnya
lainnya
mendapatkan pelayanan publik. Mungkin hukum kita yang hanya melihat materiil kerugian saja, sebagai nilai tangi ble. Hukum pidana kita tidak melihat sisi kerugian intangible. Bisa kita bayangkan keahatan j pembalakan liar, penambangan liar, pengrusakan lingkungan, dan pencurian
ikan di laut, dampak kerugian apa yang terjadi. Bukan sekedar kejahatannya, ataupun kerugian negara karena jumlah pohon yang ditebang, tetapi dampaknya bagi masyarakat sekarang dan masa depan.
Dalam
infrastruktur, pembangunan kita bukan saja menghitung keuntungan melainkan dari tersebut, langsung proyek untuk kehidupan masyara juga dampaknya kat keseluruhan. Bukan saja output dan out come nya, melainkan juga impact nya. Sey 29
indonesia Kriminologi ]urnal 2013 Desember 9 1, VolumeNomor 2630
ogyanya cara inilah yang harus diterapkan dalam menghukum dan mengembalikan Daftar
loses. dan intangible tangible
Pustaka
of Ball is Like a Charles. Corruption Caleb, SnowOnce its Set a Rolling it Must Increase.
sudah asetnegara dikorup.Terjadinya yang
'
Hoed, Benny H. (2013). Amnesia Budaya: Tonggak-tonggakBudaya yang Terlupakan.
Ramelan, Rahardi. (2,013). Politisi dan Nilainilai Budaya.
Vs Peraturan Rahardi. (2011). Ramelan, Kesepakatan Informal.
Kumba Digdow Simanjuntak, Frengky., iseisol, dan Putut Aryo Saputro. (2010). Index Indonesia di Mengukur Korupsi 2010. Indonesia Persepri Korupsi
Distribusi Sample & Variabel IPK di 50 Kota.
