Abdul Hafiz Program Pascasarjana STAIN Bengkulu (Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu) Abstract:

PERADILAN RASULULLAH SAW DAN RELEVANSINYA DENGAN PENEGAKAN HUKUM PASCAREFORMASI Abdul Hafiz Program Pascasarjana STAIN Bengkulu (Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu) Abstract: Rechtsstaat was dreamed by human kind for centuries, at least it dreamed since Plato wrote his Nomoi. When the philosophers in modern world reactualized this concept, rechtsstaat, they made judiciary independent as a part of it absolutly. It is imposible, according to them, to make a country become rechtsstaat without independency of judiciary. They introduced, then, separation of power in a concept, called trias politica. According to trias politica, the state powers must be distributed to some persons or institutions and there is no intervension from one to the others. The separation of powers is, indeed, one of many way to enforce the law and justice. In some centuries ago, however, Muhammad saw had collected all power of country in his hand but he successfully to settle the cases. The success of Muhammad in settlement of cases related strongly to spirituality quotient of him and his followers. The spirituality quotient as exampled by Muhammad in settlement of cases may be followed by judges in this country nowadays to accelerate realization of rechtsstaat. Key words: rechtsstaat, independensi peradilan, kecerdasan spiritual. I. PENDAHULUAN Tegaknya hukum dan keadilan hanya mungkin terjadi melalui peradilan bebas. Oleh karena itu, semua konsep negara hukum menjadikan peradilan bebas sebagai salah satu unsurnya.1 Hanya saja, dunia modern kemudian meyakini bahwa peradilan bebas hanya 1 Immanuel Kant, merumuskan negara hukum sebagai Nachtwakerstaat atau Nachtwachterstaat (“negara jaga malam”) yang terdiri dari dua unsur liberal yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan pemisahan kekuasaan. Mop Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1976), p. 76. Konsep Friedrich Julius Stahl tentang negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, negara didasarkan pada teori trias politica, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (wetmatig bestuur), dan ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad). Padmo Wahjono, “Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia”, p. 2. Ahli hukum dari Eropa Kontinental lainnya, Scheltema, menyebut empat unsur rechtsstaat yaitu kepastian hukum, persamaan, demokrasi, dan pemerintahan yang melayani kepentingan umum. Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), p. 67. Untuk mewujudkan unsur pertama, kepastian hukum, diperlukan lima syarat yaitu legalitas, adanya undang-undang, adanya jaminan bahwa suatu undang-undang dapat dibuat, adanya pengaturan tentang hak-hak asasi warga negara dan penduduk dalam undang-undang, dan adanya peradilan bebas. Azhary, Negara Hukum…, p. 173.. Di negara-negara Anglo-Saxon, berkembang pula suatu konsep negara hukum yang semula dipelopori oleh A.V. Dicey (dari

158

Abdul Hafiz

. Peradilan Rasulullah SAW & Relevansinya...

159

mungkin terwujud melalui pembagian atau pemisahan kekuasan negara kepada kekuatankekuatan yang ada dalam negara tersebut. Pemusatan kekuasaan negara pada satu tangan atau satu kekuatan, menurut dunia modern, hanyalah memerosokkan negara ke dalam malapetaka. Montesquieu, pemikir yang banyak menginspirasi politik modern, tidak percaya peradilan dapat bekerja dengan baik bila peradilan bersama kekuasaan-kekuasaan negara lainnya berada di bawah kontrol satu orang atau satu badan. Dalam bukunya L’Esprit des Lois, Montesquieu mengatakan, seperti dikutip oleh Miriam Budiardjo, “Akan merupakan malapetaka kalau seandainya satu orang atau satu badan, apakah terdiri dari kaum bangsawan ataukah dari rakyat jelata, diserahi menyelenggarakan ketiga-tiga kekuasaan itu yakni kekuasaan membuat undang-undang, menyelenggarakan keputusankeputusan umum, dan mengadili persoalan-persoalan antara individu-individu.”2 Jalan pikiran Montesque tersebut diikuti oleh hampir semua negara di dunia modern, baik negara yang berbentuk republik maupun monarkhi. Negara-negara yang baru terlepas dari kolonialisme segera mengadopsi pikiran Montesque tersebut sebagai landasan penataaannya. Bahkan, negara-negara yang tidak pernah dijajah yang umumnya berbentuk monarkhi absolut, mengadopsi pula pikirannya dan berubah menjadi monarkhi konstituinal. Trias politika, nama yang digunakan untuk jalan pikiran Montesque itu, juga dipandang sebagai obat mujarab bagi pemulihan negara-negara yang baru lepas dari cengkraman kediktatoran, despotisme, dan absolutisme. Demikianlah misalnya di Indonesia, menyusul tumbangnya regim Orde Baru, muncul desakan kuat dari berbagai pihak agar negara ini menerapkan trias politika secara murni. Beberapa diskusi, seminar, dan workshop merekomendasikan amandemen terhadap UUD 1945 untuk mempertegas independensi badan peradilan. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, melalui serangkaian workshop yang diadakannya misalnya, menyebutkan bahwa “perubahan konstistusi menjadi hal yang tidak terelakkan” untuk menciptakan peradilan bebas karena “kekuasaan kehakiman kita cacat secara konstistusional.”3 Cacat yang dimaksud adalah, salah satunya, bahwa UUD 1945 tidak memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung, sebagai pemegang kekuasaan yudikatif tertinggi, untuk mengadakan judicial review terhadap undang-undang. Peradilan bebas sesungguhnya adalah jawaban terhadap persoalan yang dihadapi

Inggris) dengan sebutan rule of law. Konsep ini menekankan pada tiga tolok ukur atau unsur utama yaitu supremasi hukum atau supremacy of law, persamaan di hadapan hukum atau equality before the law, dan konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan atau the constitution based on individual rights. Wahjono, “Konsep..., p. 3. Di Indonesia, dari kajian terhadap Undang-Undang Dasar 1945, para ahli hukum menilai bahwa negara ini juga menganut prinsip negara hukum yang disebut negara hukum Pancasila. Muhammad Tahir Azhari, misalnya, berpendapat bahwa negara hukum Pancasila memiliki empat unsur pokok yaitu Pancasila, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sistim konstitusi, dan peradilan bebas. Azhary, Negara Hukum…, p. 74. 2 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: P.T. Gramedia, 1977), p. 152. 3 Ari Muhammad Arief dkk. (Ed.), Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman (Jakarta: ICEL dan LeIP, 1999), p 28.

160

Jurnal Nuansa

. Edisi 1, No. 2, September 2010

umat manusia sepanjang masa yaitu bagaimana kekuasaan kehakiman dapat berfungsi seadil-adilnya. 4 Hanya saja, banyak para pemikir hukum modern, barangkali karena terpengaruh oleh Montesquieu, yang berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman dapat berfungsi seadil-adilnya dalam negara yang menganut trias politika.5 Dalam praktik, pendapat mereka diikuti oleh banyak negara modern, setidak-tidaknya sebagaimana tertulis dalam konstitusinya. Namun, harus segera ditambahkan bahwa nyatanya tidak ada negara yang dapat melaksanakan pemisahan ketiga kekuasaan secara penuh. Amerika Serikat, negara yang dianggap paling terdepan dalam melaksanakan trias politika, ternyata dalam praktik ketatanegaraannya dikenal sistem saling mengadakan pertimbangan (check and balance system) antara kekuasaan-kekuasaan negara tersebut. Konggres, sebagai pemegang kekuasaan legislatif, misalnya, terkurangi wewenangnya dalam menyusun undang-undang oleh hak veto Presiden.6 Meletakkan trias politika atau pemisahan kehakiman dari kekuasaan negara lainnya sebagai prasyarat mutlak bagi penciptaan peradilan bebas sesungguhnya merupakan cara pandang yang ahistoris. Peradilan bebas sesungguhnya sudah dihimbaukan oleh para nabi dan orang-orang bijak bestari lainnya sejak dahulu kala ketika mereka menyerukan penegakan keadilan. Peradilan bebas sudah diperjuangkan sejak berabad-abad yang silam oleh umat manusia ketika mereka mendambakan tegaknya negara hukum. Kata Prof. Oemar Seno Adji, S.H., seperti dikutip oleh Padmo Wahjono, “Suatu negara sebaiknya berdasarkan atas hukum dalam segala hal, sudah didambakan sejak Plato menulis “Nomoi”, Emanuel Kant memaparkan prinsip-prinsip Negara Hukum,...”7 Kenyataan bahwa trias politika versi Locke tidak dianut oleh banyak negara di dunia dan bahwa trias politika versi Montesque tidak diterapkan sepenuhnya menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman yang dapat berfungsi seadil-adilnya, yaitu peradilan bebas, tidak tergantung kepada trias politika. Menurut Prof. Oemar Senoadji, S.H., seperti dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo, “Kebebasan hakim bukan soal Trias Politika, bukan soal “separation des pouvoir”, ia bukan soal isolasi yang mutlak dan komplet antara satu bagian 4 Wahjono, Indonesia…, p. 76. 5 Lihat misalnya pernyataan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional bahwa sistem dualisme kekuasaan kehakiman yang berlaku di Indonesia, walau secara normatif tidak bertentangan dengan ketentuan internasional, tidaklah cocok dengan kondisi Indonesia. Ari Muhammad Arief dkk. (Ed.), Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman (Jakarta: ICEL dan LeIP, 1999), p. 36. 6 Dahlan Thaib, Pancasila Yuridis Konstitusional (Yogyakarta: Jurusan HTN Fakultas Hukum UII, 1988, p 76-77; Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2005), p. 19. 7 Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Cet. II, p 7. Idaman Plato tentang negara hukum masuk ke dalam pemikiran muridnya Aristoteles. Aristoteles mengemukakan ajarannya bahwa yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kusnardi dan Harmaily, Pengantar…, p 75. Jauh berabad-abad kemudian para pemikir hukum menghidupkan kembali idaman tentang negara hukum yaitu ketika John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755) mengemukakan konsep trias politika, Emanuel Kant (1724-1804) memaparkan prinsip-prinsip negara hukum (formil), Friedrich Julius Stahl mengetengahkan negara hukum (material), dan A.V. Dicey mengajukan rule of law. Wahjono, Indonesia..., p. 7.

Abdul Hafiz


161

suatu “division of powers” antara kekuasaan-kekuasaan itu.”8 Untuk menunjuk sedikit contoh, dalam kehidupan kenegaraan masa lalu, jauh sebelum trias politika dicetuskan, masyarakat Islam awal telah memiliki seorang hakim yang peradilannya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Syuraih, nama hakim itu, pernah memenangkan lawan-lawan dua orang khalifah, ‘Umar bin al-Khathāb dan ‘Alī ibn Abī Thālib , dalam peradilannya. Begitu juga, masyarakat Cina memiliki legenda tentang Hakim Bao yang memperlakukan sama semua orang, baik rakyat biasa maupun orang-orang dari keluarga kerajaan, dalam peradilannya.9 Kekuasaan kehakiman yang dapat berfungsi seadil-adilnya itu sesungguhnya dapat terwujud bila ia diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis yang mendukungnya. Nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis yang mendukung terciptanya kekuasaan kehakiman yang berfungsi seadil-adilnya itu terkandung dalam apa yang disebut “asas-asas hukum umum peradilan yang baik” (Algemene Rechtsbeginsellen van Behoorlijk Rechtspraak).10 Dengan kata lain, terwujudnya kekuasaan kehakiman yang dapat berfungsi seadil-adilnya itu tergantung kepada asas-asas hukum yang menjadi landasan bagi peraturan hukum yang mengaturnya. Akan tetapi, meskipun peraturan hukum yang mengatur penyelenggaraan peradilan telah didasarkan kepada seperangkat nilai-nilai yang kemudian disebut asas-asas hukum peradilan, tidak ada jaminan bahwa keputusan hakimnya memenuhi rasa keadilan. Contoh yang terang benderang untuk itu adalah bahwa di Indonesia “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Kebebasan hakim” sudah lama menjadi asas-asas hukum peradilan tetapi sudah lama pula masyarakat tidak merasakan keadilan pada banyak putusan hakim sehingga muncul istilah-istilah, “peradilan kelabu”, “mafia peradilan”, dan “kolusi peradilan”.11 Demikianlah masyarakat tidak puas, sekedar menyebut beberapa contoh penyelenggaran peradilan di Indonesia, terhadap putusan hakim dalam kasus pembunuhan Marsinah, pembredelan majalah Tempo, dan kasuskasus korupsi dan pembalakan liar belakangan ini. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa sekedar asas-asas hukum, termasuk di dalamnya kebebasan hakim, tidaklah cukup untuk membuat peradilan terselenggara dengan baik. Ada hal yang lebih penting daripada kebebasan hakim yaitu rasa tanggung jawab hakim terhadap hukum, diri sendiri, dan Tuhan.12 Rasa tanggung jawab itu, sesungguhnya, hanya dimiliki oleh hakim yang cerdas dengan ketiga aspeknya; intelektual, emosional, dan spiritual. Hakim yang cerdas secara intelektual dapat 8 Martiman Prodjohamidjojo, Kemerdekaan Hakim, Keputusan Bebas Murni (Arti dan Makna) (Jakarta: Penerbit Simplex, 1984), p. 5. 9 Sebuah stasiun televisi swasta di Jakarta, di tahun 90-an, pernah menayangkan serial legenda ini dalam rentang waktu yang cukup panjang dan tampaknya sangat diminati oleh para pemirsa. 10 Sutiyoso dan Puspitasari, Aspek-aspek…, p. 65. 11 Sutiyoso dan Puspitasari, Aspek-aspek…, p. 55. 12 Martiman, Kemerdekaan Hakim…, p. 8.

162

Jurnal Nuansa


mempertanggungjawabkan putusannya kepada hukum, hakim yang cerdas secara emosional dapat mempertanggungjawabkan putusannya kepada dirinya sendiri, dan hakim yang cerdas secara spiritual dapat mempertanggungjawabkan putusannya pada Tuhan. Kecerdasan hakim dengan ketiga aspeknya merupakan titik tolak dalam upaya perwujudan negara hukum. Dengan hakim yang cerdas, keseluruhan asas-asas hukum peradilan menjadi hidup, dengan asas-asas hukum yang hidup terciptalah peradilan bebas yang bermanfaat, dan dengan peradilan yang bebas dapat diwujudkan negara hukum yang didamba-dambakan. Oleh karena itu, yang menjadi unsur terpenting atau sentral bagi terwujudnya negara hukum adalah kecerdasan hakim sebagaimana tergambar dalam diagram berikut ini. Negara hukum Peradilan bebas Asas-asas hukum peradilan Kecerdasan hakim

Di saat pendidikan hukum sudah sangat berkembang dan meluas dewasa ini, sangatlah mudah mendapatkan sarjana hukum yang cerdas secara intelektual. Ratusan ribu, atau bahkan jutaan, sarjana hukum yang telah dilahirkan oleh ratusan fakultas hukum, sekolah tinggi ilmu hukum, dan fakultas syariah di negeri ini. Di antara mereka, banyak yang menyelesaikan pendidikan sampai magister hukum bahkan doktor di bidang hukum. Tidak terhitung pula di antara sarjana hukum itu yang lalu menjadi guru besar di bidang hukum. Namun, di tengah besarnya jumlah sarjana hukum sangat sulit rasanya menemukan hakim yang cerdas secara emosional dan spritual, di samping cerdas secara intelektual. Barangkali karena susahnya mencari penegak hukum, termasuk hakim, yang memiliki kecerdasan emosional dan spritual maka Prof. Dr. Satjipto Rahardjo tak hentihentinya mempublikasikan tulisan-tulisan tentang pentingnya kecerdasan emosional dan spritual bagi mereka.13 Tulisan ini dimaksudkan untuk mengemukakan sebuah catatan tentang peradilan di masa lalu yang diselenggarakan lebih banyak mengacu kepada kecerdasan spritual yaitu peradilan Rasulullah Muhammad saw. Meskipun peradilan tersebut terjadi jauh di masa 13 Baca misalnya dua buku beliau Membedah Hukum Progresif dan Biarkan Hukum Mengalir.

Abdul Hafiz


163

lalu dan jauh di negeri Arab, kekayaan nilai-nilai spritualnya kiranya dapat dijadikan cermin dalam menyelenggarakan peradilan. Maka tulisan ini selanjutnya memaparkan gambaran tentang peradilan Rasulullah saw lalu gambaran tentang bagaimana kecerdasan spritual dapat menyelesaikan sengketa, dan akhirnya gambaran tentang relevansi peradilan tersebut dengan peradilan kita pascareformasi. II. PEMBAHASAN A. Peradilan Rasulullah saw Dengan mengabaikan perdebatan tentang tesis Schacht bahwa “Pada abad pertama hijrah hukum Islam, dalam bentuk istilah teknis, tidak ada,”14 dapat dipastikan bahwa fakta sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad telah banyak mengambil putusan baik yang bersifat administratif maupun yudisial; putusan itu ada yang dijatuhkannya sendiri dan ada yang dijatuhkan oleh sahabatnya atas suruhannya.15 Memang ketika Muhammad telah diakui menjadi pemimpin negara Madinah,16 tidak 14 Argumen yang diusung oleh Schacht untuk mendukung tesisnya itu adalah bahwa tugas Muhammad hanyalah mengajak orang kepada Islam agar selamat di akhirat kelak dan wewenangnya tidak dalam masalah hukum tetapi pada masalah agama dan politik. Menurutnya lagi, pondasi hukum Islam sebenarnya bukan diletakkan oleh Muhammad dan para pengikutnya, melainkan oleh para hakim dan ahli-ahli hukum yang diangkat oleh para gubernur pada periode Muawiyap Schacht, An Introduction…, p. 11-27. Tesis Schahct tidak berbeda dengan pendapat Snouck yang menyatakan bahwa Muhammad sadar betul bahwa dia tidak punya kualifikasi yang cukup untuk menangani masalah-masalah hukum, kecuali keadaan memang benarbenar mendesak. Kedua orientalis tersebut kemudian didukung oleh orientalis lainnya Emile Tyan yang mengatakan bahwa ketika seorang meneliti hasil kerja Muhammad, dia akan sangat mudah yakin bahwa Muhammad memang tidak bermadsud untuk membentuk sebuah sistem hukum baru, tidak pula untuk memperkenalkan sebuah sistem legislasi yang baru. M.M. Azami Menguji Keaslian Hadis-hadis Hukum; Sanggahan atas The Origins of Muhammadan Jurisprudence Joseph Schacht (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), p. 19-20. Namun, ada pandangan berbeda yang dikemukakan oleh orientalis lainnya. David S. Powers, seperti dikutip oleh Arfa, misalnya menyatakan bahwa hukum Islam sebenarnya telah mulai berkembang sejak masa Nabi Muhammad. Selanjutnya ia menyatakan, bahwa setiap usaha untuk menyelidiki asal hukum Islam haruslah menjadikan Alquran sebagai titik tolaknya. Faisar Ananda Arfa, Sejarah Pembentukan Hukum Islam; Studi Kritis tentang Hukum Islam di Barat (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), p. 2; Coulson juga menentang tesis Schacht dengan mengatakan bahwa tidak mungkin hukum Islam belum ada ketika Muhammad memimpin Madinap “Muhammad (saw) pada waktu berada di Madinah pastilah sudah menghadapi banyak masalah hukum, terutama yang muncul dalam kaitannya dengan istilah-istilah hukum yang termaktub di dalam Alquran.” N.J. Coulson, A History of Islamic Law (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), p. 22. 15 ‘Abdullāh Muĥammad bin Farj al-Mālikī al-Qurthubī dalam bukunya Aqdhiyatu-Rasūlillāh Shallallāhu ‘Alaihi wa Sallam telah menghimpun putusan-putusan yang pernah diputusakan oleh Rasulullah saw terhadap kasus-kasus yang terjadi pada masanya yang jumlahnya tidak kurang dari 193 kasus. Abdullah Muhammad bin Farj al-Maliki al-Qurthubi, 81 Keputusan Hukum Rasulullah, terjemahan Saefuddin Zuhri (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000). 16 Legitimasi Muhammad untuk menjadi kepala negara Madinah sangat kuat karena bersumber dari kontrak yang disepakatinya dengan pemuka-pemuka Yatsrib dalam Bai’at ‘Aqabah Pertama dan Kedua yang oleh banyak pemikir politik Islam dianggap sebagai batu-batu pertama bangunan negara Islam. Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Jakarta: UI Press, 1993), p 9. Legitimasi itu semakin kuat dengan diumumkannya Piagam Madinah dua tahun setelah Muhammad tinggal di kota itu. Di dalam piagam itu ditegaskan bahwa Muhammad adalah wakil dari umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk. Sjadzali, Islam …., p. 10.

164

Jurnal Nuansa


serta merta pihak-pihak yang bersengketa menjadikannya hakim dan meminta putusan hukum kepadanya. Tradisi jahiliah yang memberikan kebebasan kepada pihak yang bersengketa untuk memilih orang untuk menyelesaikan perkara (penyelesaian hokum melalui hakam), tampaknya terus berlangsung. Dalam sebuah kasus, bisa saja kedua orang yang bersengketa menyelesaikan sendiri kasus mereka. Barulah ketika salah seorang dari mereka tidak puas dengan penyelesaian yang mereka buat ia mengajukan sengketa itu kepada Nabi dan Nabi menetapkan putusan atas sengketa mereka.17 Di kalangan Yahudi Madinah ada kecenderungan bahwa setelah meminta keputusan dari Nabi Muhammad, mereka tidak sepakat untuk menerima keputusan tersebut. Bahkan kata Goitein dalam artikelnya “The Birth-Hour of Muslim Law”, seperti dikutip oleh Arfa, di kalangan orang Islam sendiri pun di waktu itu ada sikap kritis yang ditunjukkan mereka terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad.18 Situasi semacam itu tidak berlangsung lama dan segera berubah setelah rentetan ayat-ayat Qs 5: 42-50 diturunkan. Ayat-ayat tersebut mencap orang-orang yang tidak menjadikan hukum Islam sebagai penyelesai perkara mereka sebagai kafir, zalim, dan munafik. Semua keputusan hukum yang ditetapkan Muhammad dianggap bersangkut paut dengan sikap keberagamaan seseorang, sama dengan kepercayaan terhadap Allah dan hari berbangkit. Itulah sebabnya, kata Arfa, mengapa ayat-ayat ini kemudian diikuti dengan larangan untuk mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin; masingmasing komunitas dianggap sebagai satu kesatuan yang komplit dan terpisah.19 Lalu, Allah mengingatkan orang-orang beriman bahwa keimanan mereka benar adanya manakala mereka menjadikan Muhammad sebagai hakim untuk menyelesaikan persengketaan mereka dan mereka tidak berkeberatan terhadap keputusan yang dijatuhkannya (Qs 4: 65). Sebaliknya Allah mengatakan bahwa orang-orang yang ditunjuk menyelesaikan hukum selain Muhammad adalah thāghūt (Qs 4: 60). Di Madinah, untuk pertama kali bentuk masyarakat Islam, hukum, dan aturanaturan politik mulai terlihat. Di kota ini, Muhammad bukan lagi sekedar ‘pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan’; perubahan suasana telah menjadikannya penyerang, penakluk, dan kepala negara, dia mengorganisir sebuah masyarakat baru yang sedang berkembang. Dalam kaitan ini, Schacht tidak sepenuhnya salah ketika ia berpendapat bahwa Muhammad tidak punya keinginan untuk membangun sistem hukum. Yang terang salah adalah argumen yang dijadikan landasan pendapatnya itu—adanya elemen-elemen pinjaman dari luar di dalam ajaran yang dikembangkannya, setidak-tidaknya ada empat buah sistem hukum yang mempengaruhi hukum Muhammad dan yurisprudensinya yakni 17 Ada kasus orang tua yang tidak menerima anaknya dicambuk dan ia harus membayar tebusan. Abū Dāwud, Sunan…, Jilid II, p 356. Kasus ini akan dibicarakan lebih lanjut dalam pembahasan tentang putusan-putusan Rasulullap Lihat p. 64. 18 Arfa, Sejarah…, p. 37. 19 Arfa, Sejarah…, p. 28-30 mengutip dari Joseph Schacht, “Foreign Elements in Ancient Islamic Law”, dalam the Journal of Comparative legislation and International Law, 1950, p. 9-17.

Abdul Hafiz


165

hukum Sassanian Persia, hukum Byzantium Romawi, hukum Canon Eastern Churches, dan hukum Talmud.20 Muhammad memang tidak punya keinginan membangun sistem hukum karena, pertama, membangun sistem hukum bukanlah otoritasnya seorang. Kedua, membangun sistem hukum bergantung kepada kebutuhan masyarakat. Hukum Islam lahir secara bertahap dan sporadis sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Itulah sebabnya, para sarjana hukum Islam menyebut salah satu asas hukum Islam adalah tadarruj.21 Asas ini mendorong manusia, dengan kelembutan dan bertahap, untuk memperbaiki keadaan mereka sehingga sedikit demi sedikit mencapai tingkat kehidupan yang diingini tanpa merasa pembalikan yang mengejutkan atau dengan beban yang tidak dapat dipikul.22 Ketiga, penegakan hukum hanyalah bagian kecil dari misi Muhammad sebagai utusan Allah.23 Sebagai kepala negara, Muhammad memegang semua kekuasaan negara, termasuk kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman diperolehnya dari Allah swt melalui firman-Nya QS. 5:48. Pada mulanya ia menjadi hakim satu-satunya karena ia satu-satunya referensi untuk mendapatkan hukum syariah dalam menyelesaikan masalah-masalah dan kasus-kasus yang terjadi. Jika terjadi sengketa antarwarga masyarakat dan mereka ingin mengetahui hukum Islam tentang sengketa itu dan melaksanakannya, mereka pergi menemui Nabi lalu Nabi memutuskan kadang kala berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah dan kadang-kadang berdasarkan hasil ijtihadnya.24 Dalam perkembangan selanjutnya, kadang-kadang ia mendelegasikan tugas untuk menyelesaikan kasus hukum kepada seseorang baik di tengah kehadirannya maupun tanpa kehadirannya. Tidak ada keterangan bahwa ia mengangkat seseorang yang ia tugaskan khusus menangani peradilan dan tidak ada keterangan bahwa ia mengangkat seseorang menjadi hakim untuk wilayah tertentu.25 Pengangkatan seseorang untuk

20 Arfa, Sejarah…, p. 28-30 mengutip dari Joseph Schacht, “Foreign Elements in Ancient Islamic Law”, dalam the Journal of Comparative legislation and International Law, 1950, p. 9-17. 21 Sya’bān Muĥammad Ismā’īl, al-Tasyrī’ al-Islāmī; Mashādiruh wa Athwāruh (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah, 1985), p. 49. 22 ‘Athiyah Musthafa Musyrifah, al-Qadhā` fi al-Islam, (T.t.p.: Syarikah al-Syarq al-Awsath, 1966), p. 30. 23 Menurut penelitian Abdul Wahab Khalaf, ayat-ayat Alquran yang mengatur hukum ahwal syakhshiyah berjumlah 70 ayat, hukum sipil 70 ayat, hukum pidana 30 ayat, hukum acara 13 ayat, hukum tata Negara 10 ayat , hukum internasional 25 ayat, dan hukum ekonomi dan keuangan 10 ayat. Abdul Wahab Khalaf, ‘Ilm Ushūl al-Fiqh (T.t.p.: al-Dar al-Kuwaitiyah, 1968), p 32-33; Dibandingkan dengan jumlah 6360 ayat yang dikandung Alquran, ayat yang berkait dengan hukum hanya sedikit, hanya sekitar 5,8 persen. Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya (Jakarta: UI Press, 2002), Jilid II, p. 1. 24 Musyrifah, al-Qadha`…,p. 79. 25 Memang tidak ada orang yang diangkat oleh Nabi khusus untuk menyelenggarakan peradilan. Meskipun begitu, banyak orang yang pernah ditugasi oleh Nabi untuk menyelesaikan sengketa hukum secara ad hoc misalnya Abdullah bin Mas’ud, Abu Musa al-Asy’ari, Ali bin Abi Thalib, ‘Amr bin ‘Ash, ‘Amr bin Hazm, ‘Attab bin Usaid, Dihya al-Kalbi, Hudzaifah bin al-Yaman, Ma’qal bin Yasar al-Muzani, Mu’adz bin Jabal, Ubai bin Ka’b, ‘Umar bin Khathab, ‘Uqbah bin Amir al-Juhani, dan Zaid bin Tsabit. Azami, Menguji Keaslian…, p. 26.

166

Jurnal Nuansa


tugas peradilan diserangkaikan dengan tugas-tugas lain yang termasuk dalam tugas pemerintahan umum. ‘Atab bin Usaid, misalnya, diangkat oleh Rasulullah saw sebagai ‘āmil untuk kota Mekah yang bermakna bahwa di samping berwenang memungut zakat ia juga berwenang melakukan tugas-tugas lain termasuk peradilan. Kadang-kadang Rasulullah saw mengangkat hakim untuk sengketa tertentu yang efektif sampai sengketa itu diputuskan. Ibnu Abdil-Bar menyebut dalam al-Isti’ab, seperti dikutip oleh Musyrifah, bahwa dua saudara memperebutkan sebuah rumah lalu keduanya membangun dinding. Keduanya lalu meninggal dan masing-masing meninggalkan ahli waris. Kedua ahli waris ini saling mengklaim bahwa dinding itu miliknya. Keduanya mengajukan sengketa kepada Nabi saw. Nabi saw mengutus Hudzaifah al-Yamani untuk mengadili sengketa mereka. Huzaifah memutuskan bahwa dinding itu milik pihak yang dekat dengan buhulbuhul tali sabut. Huzaifah lalu pulang dan memberitahu Nabi tentang putusannya. Nabi saw bersabda: “Kau benar.” Apabila Rasulullah saw meninggalkan Madinah untuk pergi perang, ia mengangkat pejabat untuk mengurus kota itu. Ia pernah mengangkat Sa’ad bin Ubadah untuk mengurus kota Madinah ketika ia pergi untuk perang Abwa`, mengangkat al-Saìb bin Mazh’un untuk mengurus Madinah ketika ia pergi untuk perang Buwath. Apabila ia berhasil menaklukkan suatu negeri, ia mengangkat wakil untuk mengurus negeri itu seperti Mu’adz bin Jabal, Abu Musa al-Asy’ari, dan ‘Alī ibn Abī Thālib yang ia utus ke Yaman. Oleh karena pengangkatan hakim disatukan dengan pengangkatan tugas lainnya adalah sulit menghitung orang-orang yang pernah menjadi hakim pada masa Nabi saw.26 Beralih ke proses sidang-sidang peradilannya, Rasulullah memiliki banyak alat bukti untuk membuktikan kebenaran suatu perkara. Di antara alat bukti yang pernah ia gunakan adalah bayyinah, sumpah, kesaksian saksi yang adil, qasamah, undian, qiyafah. Bayyinah menurut syariah adalah segala sesuatu yang menjelaskan kebenaran dan mengukuhkannya.27 Bagi orang yang tidak dapat menolak bayyinah yang diajukan pihak lain, ia dapat menggunakan sumpah untuk membela kebenaran yang diklaimnya.28 Rasululah saw pernah meminta bayyinah dari pendakwa dan sumpah dari orang yang menolak dakwaan itu.29 Nabi saw telah menjelaskan teks sumpah yang ducapkan oleh orang-orang yang datang kepadanya, termasuk zimmi, seperti terdapat dalam hadisnya yang 26 Musyrifah, al-Qadhā`…, p. 77. 27 Abū Dāwud, Sunan…, Juz II, p. 175; Muslim, Shaĥīĥ…, Juz II, p. 59. Rasulullah saw bersabda: “Bayyinah adalah kewajiban pendakwa dan sumpah adalah kewajiban terdakwa.” 28 Muslim, Shahih…, Juz II, p. 59. Ibnu Abbas berkata: “Rasulullah saw bersabda: “Andaikan manusia dipenuhi tuntutan mereka pastilah mereka menuntut darah dan harta orang-orang, tetapi sumpah harus dilakukan oleh orang yang didakwa.” 29 Abu Abadillah Muhammad bin Abi Bakr al-Zar’i al-Dimasyqi (Ibnu Qayyim al-Jawziah), alThuruq al-Hukmiyah fi al-Siyāsah al-Syar’iyah (Kairo: Al-Muàssasah al-‘Arabiyah li al-Thibā’ah wa alNasyr, 1961), p 94; Musyrifah, al-Qadha`…, p. 82.

Abdul Hafiz


167

diriwayatkan dari Ibnu Abbas30 dan hadis lainnya.31 Meskipun Rasulullah mengajarkan sumpah atas nama Allah, dalam kondisi mendesak, yakni ketika terdakwa tidak mampu menunjukkan bukti untuk menangkis tuduhan lawannya ia dapat bersumpah untuk memperkuat posisi hukumnya terlepas dari tingkat keimanan dan keislamannya. Alat bukti berikutnya adalah kesaksian saksi yang adil.32 Rasulullah saw telah menjelaskan bahwa orang yang diterima kesaksiannya adalah orang yang tidak berkhianat, orang yang tidak berzina, dan orang yang tidak memiliki dendam. Dalam hadis lain disebutkan bahwa orang yang tidak diterima kesaksiannya adalah orang yang tidak pernah dijatuhi hukuman cambuk, orang yang tidak pernah mencoba melakukan kesaksian palsu, bukan orang sekongsi, dan orang yang tidak diduga memiliki hubungan wala`33 dan kekerabatan. 34 Berdasarkan hal itu, para ahli fikih berkata bahwa wajib menolak kesaksian yang disampaikan oleh saksi yang berutang atau berpiutang.35 Rasulullah sangat mendorong orang untuk mau menjadi saksi dengan mengatakan bahwa saksi terbaik ialah saksi yang memberikan kesaksiannya sebelum ia diminta orang untuk bersaksi.36 Qasamah adalah sumpah kolektif yang digunakan untuk membebaskan penduduk setempat dari dakwaan pembunuhan terhadap mayat yang ditemukan di wilayah mereka dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Jika di suatu lokasi ditemukan mayat dan tidak diketahui siapa pembunuhnya maka 50 orang yang tinggal di sekitar lokasi penemuan mayat harus bersumpah bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak tahu siapa pembunuhnya. Jika 50 orang itu sudah bersumpah maka terbebaslah warga di sekitar 30 Abu Dāwud, Sunan…, Juz II, p. 175. Rasulullah berkata kepada seseorang: melainkan Ia, ia tidak meminta apapun darimu.” 31 Muslim, al-Shaĥīĥ…, Juz II, p. 20.

“Bersumpahlah atas nama Allah yang tidak ada tuhan

“Siapa yang bersumpah maka janganlah bersumpah kecuali dengan nama Allah. Orang-orang Quraisy dahulu bersumpah atas nama nenek moyang mereka. Nabi bersabda; Janganlah kalian bersumpah dengan nama nenek moyang kalian.” 32 Musyrifah, al-Qadha`…,p. 82. Rasulullah saw bersabda: “Hormatilah para saksi karena sesungguhnya Allah menghidupkan hak-hak melalui saksi-saksi itu.” 33 Afiliasi seseorang kepada suku atau kabilah tertentu untuk mendapatkan status hukum. 34 Abu Dawud, Sunan…, Juz II, p. 171. “Tidak boleh kesaksian pengkhianat laki-laki dan perempuan, penzina laki-laki dan perempuan, dan orang yang memiliki dendam terhadap saudaranya.” “Bukan orang yang pernah dijatuhi hukuman cambu, bukan orang yang mencobabersaksi, bukan orang sekongsi, dan bukan orang yang diduga memiliki hubungan wala` dan kekerabatan.” 35 Musyrifah, al-Qadha`…, p. 82. 36 Muslim, al-Shaĥīĥ…, Juz II, p. 63; Abu Dawud, Sunan…, Juz II, p. 169. Rasulullah saw bersabda: “Maukah kalian aku beritahu tentang saksi terbaik (yaitu) saksi yang datang memberikan kesaksian atau memberitahukan kesaksiannya sebelum diminta.”

168

Jurnal Nuansa


lokasi penemuan mayat dari dakwaan pembunuhan. Nabi Muhammad mengakui qasamah sebagai alat bukti dan pernah menggunakannya dalam memutuskan hukum seperti yang digunakannya dalam menyelesaikan kasus terbunuhnya Abdullah bin Sahl. Rasulullah saw juga mengakui undian sebagai alat bukti sebagaimana yang dimaksud oleh Allah dalam Qs 37: 139-141. Di antara putusan hukumnya yang berdasarkan hasil undian ialah putusan untuk menentukan siapa yang harus bersumpah. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah saw menawarkan sumpah kepada suatu kaum dan mereka segera menyambutnya. Rasulullah saw memerintahkan untuk melakukan undian di antara mereka siapa di antara mereka yang bersumpah. Diriwayatkan pula bahwa dua lelaki mengklaim seekor ternak tanpa bukti. Rasulullah saw memerintahkan keduanya melakukan undian untuk bersumpah.37 Diriwayatkan pula bahwa dua orang datang kepada Rasulullah mempersengketakan barang dan keduanya tidak memiliki bukti. Rasulullah saw lalu memerintahkan mereka melakukan undian untuk bersumpah.38 Alat bukti lainnya adalah qiyāfah. Rasulullah pernah memutuskan hukum dengan menggunakan qiyafah. Aisyah berkata: “Rasulullah datang ke rumah dengan gembira dan wajah berseri. Beliau bersabda: “Aisyah, tidakkah kau lihat bahwa Mujzaz al-Madlaji, seorang qaìf, datang lalu melihat Usamah bin Zaid yang hitam dan Zaid bin Haritsah yang putih. Keduanya memakai beludru yang menutupi kepala dan tidak menutupi kaki-kaki mereka.” Ketika qāìf bersaksi bahwa kaki-kaki itu adalah bagian dari bagian yang lain, Nabi saw gembira terhadap kesaksian itu yang menghilangkan tuduhan dan mempertemukan keturunan dengan asal-usulnya tanpa melihat kepada hitamnya anak yang berasal dari hitamnya ibunya Ummu Aiman al-Habasyiyah.39 Alat bukti qiyāfah begitu maju sehingga Abu Muhammad bin Qutaibah menceritakan bahwa seorang qāìf mengetahui perbedaan bekas telapak laki-laki dan telapak perempuan. Demikian pula Rasulullah saw memutuskan hukum dengan menggunakan alat bukti firasah yaitu dengan menggunakan tanda-tanda dan indikasi-indikasi kejujuran atau kebohongan pada gerak mulut ketika berbicara atau nada suara atau mimik.40 Hal itu tidak mengherankan karena Allah memuji firāsah dan orang yang menguasainya dalam Qs 15; 75 dan 2: 283. Menurut Athiyah, Islam mengakui firāsah dan membolehkan penggunaannya dalam memutuskan hukum.41 Berbagai acara dan alat bukti yang sudah dikemukakan di atas sangatlah sederhana seperti sederhananya kehidupan di masa itu. Namun dengan kesederhanaan itu banyak perkara yang diselesaikan oleh Rasulullah saw. Tidak lebih dari sepuluh tahun Rasulullah saw menjadi hakim, hampir tidak terdengar ada pihak-pihak yang tidak menerima 37 38 39 40 41

Abu Dawud, Sunan…, Juz II, p. 174. Abu Dawud, Sunan…, Juz II, p. 175. Al-Jawziyah, al-Thuruq al-Hukmiyah…, p. 12 dan 253. Musyrifah, al-Qadha’…, p. 20. Musyrifah, al-Qadha’…, p. 84.

Abdul Hafiz


169

putusannya. Hal itu terjadi karena asas yang dominan pada penyelenggaraan peradilan oleh beliau adalah asas kecerdasan spritualitas sebagaimana dijelaskan sebagai berikut. B. Asas Peradilan Rasulullah saw Laporan-laporan tentang peradilan yang diselenggarakan oleh Rasulullah saw tersebar dalam semua kitab hadis. Beberapa ulama telah mengkodifikasinya di antaranya Abdullah Muhammad bin Farj al-Maliki al-Qurthubi dengan bukunya Aqdhiyatu Rasulillah Shallahu ‘alaihi wa sallam yang mendaftar tidak kurang dari 192 kasus yang diputus oleh Nabi saw. Yang penting untuk dicatat dari sidang-sidang peradilan Rasulullah saw adalah bahwa asas utama yang menyemangati penyelenggaraannya adalah kecerdasan spiritual. Fakta-fakta berikut ini akan menjelaskannya. Pertama, penegakan hukum dilakukan oleh Rasulullah saw tidak semata-mata dilakukannya sebagai pemegang kekuasaan peradilan duniawi tetapi juga sebagai utusan Allah yang berkewajiban membimbing umat kepada kesadaran tentang Allah dan kehidupan akhirat. Dalam sebuah sidang tentang sengketa hak milik yang telah dikemukakan jelas tampak bahwa masing-masing dari kedua belah pihak dengan kemauan sendiri mengakhiri sengketa setelah Rasulullah saw mengingatkan bahwa seseorang yang menguasai hak orang lain secara illegal di dunia sekarang ini sebenarnya ia telah mengambil api neraka yang akan membakarnya kelak di akhirat. Dalam sebuah hadis, Ummu Salamah Hindun, isteri Nabi saw, berkata bahwa dua orang yang bersengketa dalam masalah warisan datang kepada Nabi saw. Keduanya tidak memiliki bukti. Rasulullah saw mengingatkan keduanya bahwa ia memutuskan perkara berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terlepas dari apakah fakta itu benar atau tidak. Kalau ada pihak yang memanipulasi fakta maka ia sendiri yang menanggung akibatnya di akhirat kelak.42 Hadis ini bukan hanya menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang berperkara untuk tidak berlaku curang, tetapi juga peringatan bagi hakim untuk tidak menyeleweng dari fakta yang terungkap dalam sidang peradilan. Bila hakim menyeleweng dari fakta yang terungkap dalam sidang peradilan, baik karena menerima suap maupun karena berpihak 42 Rasulullah saw bersabda:

“Kalian mengajukan sengketa kepada Rasulullap Saya hanyalah manusia. Boleh jadi sebagian kalian lebih cakap mengemukakan argumentasi. Saya memutuskan perkara berdasarkan apa yang saya dengar. Siapa yang aku menangi atas hak saudara, hendaknya tidak mengambil kemenangan itu karena sesungguhnya aku telah memotongkan api neraka buatnya. Kedua orang itu menangis, masing-masing berkata: Biarlah hakku untuk saudaraku. Rasulullah bersabda: Kalau begitu, berdirilah kalian, pergi dan berbagilap Kemudian ambillah kebenaran lalu kalian saling memberi agar masing-masing kalian saling menghalalkan.” Abu Àbdillah Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardazibah al-Bukhari al-Ja’fi, alShaĥīĥ al-Bukhari (Semarang: Thaha Putra, t.t.), Juz VIII, p. 112. Abu Dawud, Sunan…, Juz II, p. 166; Abul-Husain ‘Asakiruddin Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushairi al-Naisaburi, al-Shaĥīĥ Muslim (T.t.p.: Maktabah Dar Ihya` al-Kutub al-‘Arabiyah Indonesia, t.t.), Juz II, p. 60.

170

Jurnal Nuansa


kepada kelompok tertentu, maka berarti ia telah memakan api neraka (Qs 2: 188). Kedua, banyak di antara putusan Rasulullah saw sesungguhnya adalah wahyu dan menataatinya bagi pihak-pihak yang berperkara tidak dapat ditawar-tawar. Seseorang dari Ghathafan menguasai harta milik kemenakannya yang yatim. Ketika anak itu telah dewasa, ia meminta hartanya kepada pamannya tetapi pamannya ini menolak memberikan. Keduanya mengajukan sengketa kepada Nabi saw lalu turun Qs 4: 2 sebagai penyelesai kasus itu. Kasus lainnya, Mursyid al-Ghanawi meminta kepada Nabi saw untuk mengizinkannya kawin dengan perempuan musyrik yang cantik dan kaya yang membuatnya terpesona. Lalu turun Qs 2: 221 dan Rasulullah memutuskan permintaan itu dengannya. Kasus berikutnya menyangkut warisan Aws bin Tsabit al-Anshari. Dua orang laki-laki dari suku pamannya mengambil semua harta warisan tanpa menyisakan sedikitpun untuk kedua anak perempuannya dan isterinya.43 Rasulullah saw menyelesaikan sengketa itu berdasarkan firman Allah Qs 4: 7 yang turun kemudian. Rasulullah saw juga menyelesaikan sengketa hak waris anak terhadap isteri bapaknya setelah turun Qs 4: 19. Kasusnya, seorang anak laki-laki Abu Qays bin al-Aslat al-Anshari melemparkan pakaiannya kepada isteri bapaknya setelah bapaknya meninggal. Hal itu merupakan pertanda bahwa isteri bapaknya itu dalam kekuasaannya dan ia punya hak waris untuk menikahinya atau menikahkannya dengan orang lain dan mengambil maharnya. Ia kemudian menghalangi isteri bapaknya itu untuk menikah lagi. Isteri bapaknya itu dan perempuan-perempuan Madinah mengadukan adat ini kepada Rasulullah saw.44 Maka berdasarkan Qs 4: 19 yang turun untuk menjawab persoalan itu, Rasulullah saw memutuskan bahwa anak itu tidak lagi memiliki hak untuk menikahi bekas isteri bapaknya atau menikahkannya. Ketiga, kesediaan seseorang untuk melibatkan Tuhan dalam perkara dihargai oleh Rasulullah saw sedemikian tinggi sekalipun ada yang meragukan kesediaan itu. Inilah yang dapat menjelaskan mengapa sekedar sumpah atau qasamah atau pengakuan atau aduan sudah beliau anggap cukup sebagai alat bukti dalam memutus perkara. Suatu ketika, Al-Asy’ats bin Qays mengajukan gugatan terhadap seseorang kepada Rasulullah saw tentang kepemilikan sebuah sumur. Nabi meminta bukti kepemilikan sumur kepada tergugat. Si tergugat tidak dapat menunjukkan bukti lalu Nabi menyuruhnya bersumpah. Al-Asy’ats mempertanyakan kelayakan orang itu untuk bersumpah karena orang itu, menurutnya, tidak punya hati. Kisah yang sama, yaitu sumpah bagi pihak yang digugat yang tidak dapat menunjukkan bukti, juga terjadi pada sengketa tanah antara seseorang dari Kindah dan lainnya dari Hadramaut. Pihak yang dari Hadramaut mempertanyakan sumpah yang diminta Nabi dari orang Kindah karena orang dari Kindah itu, menurut orang Hadramaut, adalah orang keji yang tidak memperdulikan sumpahnya dan tidak

43 Musyrifah, al-Qadhā`…, p. 27. 44 Ahmad Amīn, Fajr…, p 275; Musyrifah, al-Qadhā`…, p. 28.

Abdul Hafiz


171

mengenal halal dan haram. Dalam kedua kasus itu, Rasulullah menepis keberatan pihakpihak yang menggugat dan tetap meminta pihak tergugat untuk bersumpah.45 Rasulullah saw juga menerima sumpah dari orang-orang Yahudi dan menepis keberatan lawan mereka dalam berperkara. Suatu ketika seorang pria Anshar dari keluarga Haritsah yang bernama Abdullah bin Sahl bin Zaid bersama saudara sepupunya, Mahishah bin Mas’ud bin Zaid, pergi ke Khaibar. Khaibar pada masa itu, yakni pada masa Rasulullah saw, dalam keadaan damai dengan penduduk mayoritas Yahudi. Sesampai di Khaibar, Abdullah dan Mahishah berpisah karena ada kepentingan masingmasing. Abdullah bin Sahl terbunuh dan mayatnya dibuang ke sebuah sumur dan yang dituduh membunuhnya adalah orang-orang Yahudi. Saudara-saudara Abdullah bin Sahl, Abdurrahman, Huwaishah, dan Mahishah datang kepada Nabi saw melaporkan kematian Abdullah bin Sahl. Rasulullah saw meminta 50 orang dari keluarga Abdullah untuk bersumpah untuk mendapatkan pembunuh Abdullah. Rasulullah meminta hal itu untuk melawan sumpah 50 orang Yahudi bahwa tidak ada di antara mereka yang membunuh Abdullah. Namun keluarga Abdullah menolak bersumpah dengan alasan bahwa mereka tidak dapat menerima sumpah nonmuslim. Rasulullah saw tetap dengan putusannya dan karena keluarga Abdullah tidak mau bersumpah, Rasulullah membebaskan orang-orang Yahudi dari tuduhan membunuh. Kemudian Rasulullah saw memberikan diyat46 berupa seratus unta kepada keluarga Abdullah yang diambil dari unta sedekah.47 Kasus-kasus perzinaan umumnya, kalaupun tidak dikatakan semuanya, diselesaikan Rasulullah saw berdasarkan pengakuan pelaku. Tanpa berupaya membuktikan pengakuan tersebut dengan alat bukti yang lain, Rasulullah saw segera melakukan eksekusi jika pengakuan itu dianggapnya telah cukup. Demikian pula, Rasulullah saw langsung memutuskan perkara berdasarkan laporan atau aduan. Diriwayatkan dari ‘Āìsyah bahwa Hindun binti Utbah, istri Abū Sufyān, berkata: “Wahai Rasulullah, Abū Sufyān sungguh pelit. Ia tidak memenuhi kebutuhanku dan anakku kecuali aku ambil sendiri dan ia tidak tahu.” Nabi saw bersabda: “Ambillah sekedar kebutuhanmu dan anakmu dengan baik.”48 Dengan demikian, Rasulullah saw memutuskan perkara hanya berdasarkan laporan penggugat dan tidak mengkonfirmasi laporan itu kepada tergugat. Keempat, penegakan hukum dilakukan oleh Rasulullah saw sendiri tanpa dibantu oleh aparat penyelidik, penyidik, dan penuntut. Di sini, peradilan bukanlah ajang untuk mencari kemenangan atau menghindari kekalahan tetapi upaya untuk mencari kebenaran. Oleh karena itu tidak diperlukan aparat untuk menyelidik sebuah kasus hakum dan menyidiknya, sampai mengadakan penuntutan di hadapan hakim. Kalaupun, di suatu 45 Ibnu Qayyim al-Jawziah, al-Thuruq al-Hukmiyah…, p. 111; Al-Bukhāri, Shaĥīĥ…, Juz VIII, p. 42; Muslim, Shaĥīĥ…, Juz II, p. 34. 46 Tebusan untuk mengganti hukuman qisas. Qisas adalah hukuman setimpal; orang yang membunuh dihukum dengan dibunuh pula, orang yang melukai dihukum dengan dilukai pula, dst. 47 Muslim, Shaĥīĥ …, Juz II, p 34; Al-Bukhari, Shaĥīĥ…, Juz VIII, p. 42. 48 Al-Jawziyah, A’lāmul-Muwaqqi’īn…, Juz II, p 307; Musyrifah, al-Qadhā`…, p. 89.

172

Jurnal Nuansa


ketika Rasulullah saw menugaskan seseorang untuk terlibat dalam menyelesaikan perkara maka keterlibatan itu terbatas sebagai mewakili beliau dalam memeriksa perkara atau mengeksekusi putusan beliau. Rasulullah saw pernah menugaskan, misalnya, Ali bin Abi Thalib untuk mengeksekusi hukuman cambuk terhadap seorang budak perempuan yang melakukan perbuatan zina. Ali batal melakukan eksekusi karena ternyata budak perempuan itu baru saja mengalami nifas. Kata ‘Alī: “Aku khawatir kalau aku mencambuknya aku membunuhnya. Aku memberitahukan hal itu kepada Nabi. Nabi berkata: “Kau benar.”49 Kelima, inisiatif untuk menegakkan hukum lebih banyak didorong oleh kesadaran hukum pelaku kejahatan. Seringkali inisiatif itu muncul sebagai perwujudan kehendak untuk hidup bersih dari dosa dan kehendak untuk dekat dengan Tuhan. Abū Hurairah meriwayatkan bahwa seseorang datang kepada Nabi yang sedang berada di masjid dan mengakui bahwa ia telah berzina padahal ia sudah beristeri dan ia bersaksi atas dirinya empat kesaksian. Rasulullah saw bersabda: “Bawa ia pergi lalu rajam!”50 Dalam periwayatan hadis yang menyangkut kasus ini secara lengkap, tampak Nabi saw enggan menanggapi pengakuan orang yang berbuat zina itu. Hanya saja, karena ia telah empat kali mengaku, Nabi selaku hakim tidak punya jalan selain mengeksekusi hukuman. Dalam kasus lain, ketika didatangi seorang perempuan yang memberitahukannya bahwa ia telah berzina dan sedang hamil, Rasulullah saw bersabda: “Pergilah sehingga kau melahirkan.” Ketika selesai melahirkan, ia datang kepada Nabi saw. Nabi saw bersabda: “Pergilah hingga kau menyusuinya.” Ketika habis masa penyusuan, ia datang kepada Nabi. Nabi bersabda: “Pergilah hingga kau dapatkan orang yang mengasuhnya.” Perempuan itu menyerahkan bayinya pada seorang pengasuh lalu pergi ke Nabi. Nabi memerintahkan menggali lubang untuk mengeksekusi hukuman.51 Berbeda dari kedua kasus itu, dua orang mengajukan sengketa kepada Nabi saw setelah penyelesaian yang mereka lakukan sendiri, belakangan, tidak memuaskan salah seorang dari mereka. Pihak yang tidak puas itu berkata kepada Rasulullah saw: “Anakku bekerja pada orang ini lalu anakku berzina dengan isterinya. Saya diberitahu bahwa anakku harus dicambuk 100 kali. Aku lalu menebusnya dengan 100 kambing dan seorang budak perempuanku. Kemudian aku bertanya kepada orang berilmu. Mereka memberitahuku bahwa anakku harus dicambuk 100 kali dan diasingkan. Yang mesti dirajam hanya isterinya.” Rasulullah saw memutuskan kasus itu dengan mengatakan: “Adapun kambingmu dan budak perempuanmu dikembalikan kepadamu.” Rasulullah mencambuk anaknya 100 kali dan mengasingkannya satu tahun. Ia memerintahkan Unais al-Aslami untuk mendatangi isteri orang kedua itu. Jika ia mengaku maka ia dirajam. Perempuan itu mengaku maka ia merajamnya.52 49 50 51 52

Muslim, al-Shaĥīĥ …, Juz II, p. 56. Muslim, al-Shaĥīĥ…, Juz II, p. 40. Muslim, al-Shaĥīĥ…, Juz II, p. 52; Abu Dawud, Sunan…, Juz II, p. 354; Al-Muwattha`, p. 306. Malik, Al-Muwaththa`, p. 305-306; Abu Dawud, Sunan…, Juz II, p. 356.

Abdul Hafiz


173

Keenam, berperkara tidaklah sekedar mempertahankan hak tetapi juga bertenggang rasa dengan hak orang lain. Setiap orang memang dilindungi haknya tetapi dalam saat yang sama orang itu juga harus memahami bahwa orang lain pun dilindungi haknya. Diriwayatkan dari Nabi saw bahwa seseorang memiliki pohon kurma pada tembok milik seorang Anshar. Yang terakhir ini menghadapi berbagai kesulitan karena keberadaan pohon korma itu. Ia pun bermaksud membeli pohon korma itu tetapi pemilik pohon itu menolak. Ia mengajukan tawaran untuk menukar pohon kurma itu dengan pohon kurma di tempat lain tetapi tawaran ini pun ditolak. Orang Anshar ini kemudian datang kepada Nabi saw dan menceritakan kasusnya. Nabi mengajukan kembali tawaran orang Anshar kepada pemilik pohon kurma tetapi tetap ditolak. Nabi memberikan pilihan lain: “Berikan kepadanya dan kau memperoleh ini dan itu.” Ketika tawaran itupun ditolak, Nabi berkata kepadanya: “Kamu menyulitkan.” Nabi menyuruh orang Anshar itu untuk mencabut pohon korma.53 Dalam kasus ini, selaku hakim, Nabi memutuskan untuk mencabut hak kepemilikan pohon korma dari seseorang demi menghilangkan kesulitan dari orang lain. Cara berhukum seperti ini senafas dengan cara berhukum di Jepang yang disebut oleh Rahardjo sebagai berhukum dengan kokoro. Berhukum dengan kokoro artinya berhukum dengan lebih menekankan penunaian kewajiban daripada menuntut hak. Pada tahun 1959, cerita Rahardjo, sebuah pengadilan lokal Tokyo memeriksa sebuah kasus tabrakan antara sebuah sedan yang lewat di jalan besar “yang-harus-didahulukan” dengan sebuah truk yang keluar dari sebuah gang kecil. Pengadilan Tokyo hanya menghukum denda minimum kepada pengemudi truk. Sekalipun pengemudi sedan berada di pihak yang benar, ia tetap berkewajiban untuk berhati-hati, apalagi ia sudah melihat bahwa truk tersebut akan memasuki jalan besar.54 C. Kecerdasan Spiritual Dalam Peradilan Moderen Kesederhanaan penyelenggaraan peradilan pada Rasulullah saw, jika diletakkan dalam optik hukum moderen, tidak dapat disebut lebih buruk atau ketinggalan zaman. Ia hanyalah satu varian dalam beragam cara berhukum. “Kelirulah kita,” kata Rahardjo, “apabila berpendapat bahwa hanya ada satu cara saja dalam berhukum di dunia ini.”55 Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa kita tidak akan menemukan cara yang seragam dalam berhukum kendati masing-masing negara mengklaim sebagai negara hukum. “Perbedaan dalam berhukum ini bukan dalam arti bahwa bangsa yang satu lebih maju daripada yang lain.”56 Membuat perbandingan antara penyelenggaraan peradilan di masa hidup Rasulullah saw, hampir lima belas abad yang lalu, dengan penyelenggaraan peradilan di Indonesia 53 54 55 56

Abū Dāwud, p Sunan…, Juz II, p. 178. Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir (Jakarta: Kompas, 2007), p 71. Rahardjo, Biarkan…, p. 63. Rahardjo, Biarkan…, p. 63.

174

Jurnal Nuansa


pada masa moderen boleh dikatakan sia-sia karena terlalu banyaknya dan atau besarnya perbedaan antara keduanya. Namun, ada benang merah yang menghubungkan keduanya— sebagaimana selalu saja ada benang merah yang menghubungkan antara penyelenggaraan peradilan di satu tempat dengan penyelenggaraan peradilan di tempat lain dan antara penyelenggaraan peradilan di suatu masa dengan penyelenggaraan peradilan di masa yang lain—yaitu dambaan masyarakat yang dilayaninya akan tegaknya hukum dan keadilan. Dambaan masyarakat itulah yang mendorong aparat hukum, termasuk hakim, untuk menyelenggarakan peradilan sebaik-baiknya. Bagaimana menyelenggarakan peradilan sebaik-baiknya itu tergantung kepada perekembangan masyarakat. Dalam masyarakat yang masih sangat sederhana, seperti masyarakat di masa Rasulullah saw, peradilan diselenggarakan dengan sangat sederhana pula. Dalam kesederhanaan itu, peradilan tidak memerlukan banyak aparat dengan berbagai fungsinya, tidak memerlukan prosedur rumit, dan tidak pula memerlukan banyak aturan. Hal-hal yang potensial untuk menimbulkan gesekan, ketegangan, dan sengketa juga tidak banyak. Di atas itu semua, pandangan dasar Islam tentang manusia adalah positif atau baik—setiap manusia dilahirkan dalam fitrah dan ia dapat dinyatakan bersalah kalau memang telah terbukti berbuat salah. Sebaliknya, dalam masa moderen seperti sekarang ini masyarakatnya sangat kompleks. Dalam penyelenggaraan peradilan, kompleksitas itu memerlukan banyak aparat dengan berbagai fungsinya, memerlukan banyak pengaturan prosedural, dan memerlukan banyak peraturan perundang-undangan yang menyentuh hal-hal yang rinci. Sekedar untuk diingat bahwa DPR-RI setiap tahun dituntut meloloskan ratusan rancangan undangundang menjadi undang-undang. Peraturan dibuat sebanyak-banyaknya agar tidak ada celah bagi iktikad tidak baik yang dapat merugikan pihak lain. Banyaknya aturan yang dibuat sesungguhnya tidak lepas dari kecurigaan kepada manusia. Manusia memandang manusia lainnya dengan penuh kecurigaan. Manusia tidak lagi dipandang dalam fitrah ketika dilahirkan tetapi setiap manusia lahir dipandang menanggung beban dosa warisan. Maka di masa moderen ini pula timbul pandangan-pandangan yang mencurigai manusia seperti: “Akan merupakan malapetaka jika seluruh kekuasaan negara dipusatkan pada satu orang” dan “Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut sudah pasti korup.” Peradilan Rasulullah saw dan peradilan di Indonesia memang sulit dibandingkan tetapi keduanya disatukan oleh nilai yang sama. Nilai itu dalam terminologi Alquran adalah litahkuma bain al-nas bima arakallah dan dalam terminologi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah “Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Alquran menuntut setiap hakim untuk tetap berada dalam bimbingan Allah dalam memutuskan perkara sebagaimana Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan tidak sah keputusan hukum yang tidak didasarkan keadilan yang dikehendaki Allah. Dengan kata lain, baik Alquran maupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, menghendaki hakim menjadi cerdas secara spiritual dalam menyelenggarakan peradilan.

Abdul Hafiz


175

Kecerdasan spiritual yang digunakan Rasulullah saw dalam peradilannya telah banyak membantunya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sebaliknya, saluran kecerdasan spiritual yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan tampaknya tidak banyak digunakan baik oleh hakim dan pihak-pihak yang berperkara. Indikasinya pada hakim adalah bahwa jarang sekali, untuk tidak dikatakan tidak ada, hakim yang “berdakwah” untuk mengingatkan para pihak yang berperkara bahwa, misalnya, Allah Mahamengetahui siapa yang telah berbuat kejahatan dan di akhirat kelak setiap pelaku kejahatan pasti diminta pertanggungjawabannya. Indikasinya pada pihak-pihak yang berperkara adalah alotnya penyelesaian perkara. Seringkali tampak kecenderungan pihak-pihak yang berperkara untuk “memenangkan” perkara dengan menempuh cara apapun dan sampai kapanpun. Orang yang cerdas secara spiritual, pada sidang pertama saja sudah mengakui dirinya salah kalau memang ia salah karena ia meyakini bahwa Tuhan tidak mungkin dibohongi dan tidak ada gunanya “kemenangan semu” yang diperolehnya karena kecerdikannya dalam menghadapi sidang peradilan. Orang yang cerdas secara spiritual, bahkan, tidak akan maju ke sidang pengadilan karena ia tidak akan menutupi kesalahannya dan segera menyelesaikan perkaranya dengan cara damai. Sudah bertahun-tahun kita tidak melihat kecerdasan spiritual di sidang-sidang peradilan dan selama itu pula kita mendengar istilah-istilah seperti “mafia peradilan” dan “peradilan rekayasa”. Maka, ketika reformasi hukum diancangkan, semestinya yang ditata ulang tidak hanya lembaga hukum, prosedur hukum, dan peraturan hukum. Yang sangat penting untuk direformasi adalah sikap ambivalen kita terhadap kecerdasan spiritual di peradilan. Di satu sisi, kita menyadari bahwa peradilan mesti melibatkan Tuhan. Di sisi lain, kita seringkali mengabaikan keterlibatan Tuhan itu dalam peradilan. Karena menyadari pentingnya kecerdasan spiritual dalam peradilan maka kita buat undangundang yang mensyaratkan ketakwaan pada orang yang hendak direkrut untuk menjadi hakim. Namun, kecerdasan spiritual terasa diabaikan ketika ketakwaan seseorang tidak pernah diuji ketika ia hendak diangkat menjadi hakim. Karena menyadari pentingnya kecerdasan spiritual dalam peradilan maka kita buat undang-undang yang mengharuskan hakim memutuskan perkara dengan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, kecerdasan spiritual sekali lagi diabaikan ketika tidak ada aturan yang mengharuskan hakim “berkonsultasi dengan Tuhan untuk menanyakan kepada-Nya” apakah putusan yang hendak dijatuhkannya sudah sesuai dengan keadilan-Nya atau belum. Reformasi di bidang hukum sesungguhnya terletak pada kesediaan kita menerima hukum sebagai penyelesai silang sengketa. Penerimaan itu tidak tergantung kepada kesanggupan hukum untuk memenuhi aspirasi berbagai pihak tentang keadilan tetapi terletak pada kehendak untuk hidup bersih dan iktikad baik untuk hidup berdampingan dengan damai. Orang yang berkehendak untuk hidup bersih, alih-alih mengambil hak orang lain yang nyata bukan hak dia, mengambil hak yang “abu-abu” saja ia hindari. Orang

176

Jurnal Nuansa


yang beriktikad baik untuk hidup berdampingan dengan damai meletakkan hubungan baik dengan sesama di atas keinginan pribadi. Kehendak hidup bersih menjauhkan orang dari penyelewengan dan iktikad baik untuk hidup berdampingan dengan damai menahan orang dari sikap ngotot dalam pengertian negatif. Kedua sikap mental itu bersumber dari kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Kedua kecerdasan inilah yang lebih dibutuhkan oleh hukum saat ini dibandingkan kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual penting, tetapi orang yang memiliki kecerdasan intelektual di dunia hukum sangat banyak. Justru kecerdasan emosional dan spiritual dibutuhkan di saat berjibunnnya sarjana, magister, doktor, dan professor di bidang hukum seperti sekarang ini karena nyatanya dunia peradilan masih dipandang buruk.57 Kecerdasan spiritual dibutuhkan karena munculnya kecenderungan bahwa kecerdasan intelektual justru digunakan untuk memperdaya hukum.58 Menjalankan dan menegakkan hukum hanya dengan membaca prosedur adalah menjalankan hukum dengan kecedasan rasional (IQ), yang hanya bisa memperhatikan proses-proses hukum secara linear dan masinal.59 Jika Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah membuka pintu bagi kecerdasan spiritual untuk berperan dalam peradilan, maka adanya kecenderungan memperdaya hukum belakangan ini mendorong kita untuk lebih mengkongkritkan peran kecerdasan spiritual dalam peradilan. Banyak langkah dapat diambil untuk itu. Misalnya, memperlakukan ketakwaan tidak sekedar syarat formal untuk perekrutan calon hakim. Untuk itu diperlukan parameter yang jelas tentang ketakwaan itu dan harus ada orang atau lembaga yang kredibel untuk menyatakan seorang calon hakim sudah memenuhi syarat ketakwaan atau tidak. Mengingat bahwa memperoleh kecerdasan spiritual lebih berat dan sulit daripada memperoleh kecerdasan intelektual, maka dalam fit and proper test perekrutan calon hakim sudah seharusnya skor untuk kecerdasan spiritual dibuat lebih tinggi daripada skor untuk kecerdasan intelektual. Hakim yang cerdas secara spiritual dan tidak terlalu cerdas secara intelektual memiliki peluang lebih besar dalam menghasilkan putusan yang baik karena kekurangannya dalam intelektualitas dapat ia tutupi dengan meminta pertimbangan para pakar hukum. Sebaliknya, hakim yang cerdas secara intelektual dan kurang cerdas 57 Banyak kasus hukum yang justru di zaman reformasi ini tidak dapat diselesaikan oleh para penegak hukum. Mereka gagal, misalnya, mengadili para pencuri uang negara melalui BLBI, mengadili para kriminal dalam kasus-kasus Semanggi dan Trisakti, dan menjebloskan ke penjara para pembalak hutan secara liar. Kasus-kasus yang berhasil dituntaskan pun berjalan alot karena para terdakwa berupaya melepaskan diri dari jeratan hukum. Tidak tampak sedikitpun kecerdasan spiritual pada mereka. 58 Dengan menggunakan hukum acara seringkali sulit menjebloskan seseorang ke penjara dengan dakwaan korupsi. Padahal, secara logika hukum dapat ditunjukkan bahwa seorang pejabat adalah koruptor dengan mempertanyakan kesenjangan fakta bahwa gajinya hanya dua juta sebulan, misalnya, tapi memiliki rumah mewah, perkebunan, beberapa kendaraan, anak sekolah di luar negeri, dsb. Sarjana hukum yang membela pejabat ini dengan memanfaatkan kelemahan hukum acara sesungguhnya telah memperdaya hukum. 59 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif (Jakarta: Kompas, 2006), p. 122.

Abdul Hafiz


177

secara spiritual kecil kemungkinan dapat membuat putusan yang baik karena kebutaan spiritualitasnya tidak ia pedulikan dan orang yang ahli spritulitas sekalipun tidak dapat membantunya. III. PENUTUP Momentum reformasi di bidang hukum dapat dipelihara jika sikap kita terhadap kecerdasan spiritual dalam peradilan tidak mendua. Kecerdasan spirituallah sebenarnya yang menjadi faktor utama untuk menciptakan peradilan yang baik. Hakim yang memiliki kecerdasan sprituallah yang dapat menegakkan keadilan sekalipun ia hanya dibekali dengan peraturan perundang-undangan yang jauh dari sempurna. Sebaliknya, hakim yang tidak cerdas secara spiritual tidak dapat menegakkan keadilan karena dengan kecerdasan intelektual ia selalu dapat mencari celah pada setiap undang-undang, yang dianggap sempurna sekalipun, untuk melakukan penyelewengan. Contoh untuk dua keadaan ini dapat kita temukan dalam praktik penyelenggaraan peradilan di negeri ini. Reformasi di bidang hukum, dengan demikian, sebenarnya adalah merubah kecenderungan dominasi penggunaan kecerdasan intelektual kepada kecenderungan dominasi penggunaan kecerdasan spiritualitas. Tentu saja melakukan perubahan itu tidak mudah karena harus disiapkan peraturan-peraturan yang mendukung terciptanya kecerdasan spiritual dalam penyelenggaraan peradilan. Undang-undang mestinya, misalnya, tidak hanya menetapkan ketakwaan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon hakim, tetapi undang-undang atau peraturan lainnya juga menentukan ketentuan rinci tentang pemenuhan syarat itu. Lebih tidak mudah lagi adalah menciptakan kecerdasan spiritual karena untuk memperoleh kecerdasan spiritual itu tidak dapat ditentukan kurun waktu tertentu. Menjadi cerdas secara spiritual adalah proses yang terus menerus dan melewati pelatihan yang panjang. Untuk itu, dalam hal ini, yang dapat disarankan adalah perubahan pada kurikulum pendidikan hukum; dari pendidikan yang semata-mata mengejar kecerdasan intelektualitas ke pendidikan yang, setidak-tidaknya, menyeimbangkan pencapaian kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual.

DAFTAR PUSTAKA -------------, Biarkan Hukum Mengalir, Jakarta: Kompas, 2007. Arfa, Faisar Ananda, Sejarah Pembentukan Hukum Islam; Studi Kritis tentang Hukum Islam di Barat, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996. Arief, Ari Muhammad dkk. (Ed.), Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: ICEL dan LeIP, 1999.

178

Jurnal Nuansa


Azami, M.M., Menguji Keaslian Hadis-hadis Hukum; Sanggahan atas The Origins of Muhammadan Jurisprudence Joseph Schacht, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004. Azhary, Muhammad Tahir, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang, 1992. Budiardjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: P.T. Gramedia, 1977. Bukhari, Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardazibah al- al-Ja’fi, al-Shaĥīĥ al-Bukhari, Semarang: Thaha Putra, t.t., Juz VIII. Coulson, N.J., A History of Islamic Law, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964. Dimasyqi, Abu Abadillah Muhammad bin Abi Bakr al-Zar’i al- (Ibnu Qayyim alJawziah), al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyāsah al-Syar’iyah, Kairo: Al-Muàssasah al-‘Arabiyah li al-Thibā’ah wa al-Nasyr, 1961). Ismā’īl, Sya’bān Muĥammad, al-Tasyrī’ al-Islāmī; Mashādiruh wa Athwāruh, Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah, 1985. Khalaf, Abdul Wahab, ‘Ilm Ushūl al-Fiqh, T.t.p.: al-Dar al-Kuwaitiyah, 1968. Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1976. Muslim, Abu al-Husain ‘Asakiruddin ibn al-Hajjaj al-Qushairi al-Naisaburi, al-Shaĥīĥ Muslim, T.t.p.: Maktabah Dar Ihya` al-Kutub al-‘Arabiyah Indonesia, t.t., Juz II. Musyrifah, Athiyah Musthafa, al-Qadhā` fi al-Islam, T.t.p.: Syarikah al-Syarq al-Awsath, 1966. Nasution, Harun, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jakarta: UI Press, 2002, Jilid II. Prodjohamidjojo, Martiman, Kemerdekaan Hakim, Keputusan Bebas Murni (Arti dan Makna) Jakarta: Penerbit Simplex, 1984. Qurthubi, Abdullah Muhammad bin Farj al-Maliki al-, 81 Keputusan Hukum Rasulullah, terjemahan Saefuddin Zuhri, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000. Rahardjo, Satjipto, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, 2006. Sjadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Jakarta: UI Press, 1993. Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2005. Thaib, Dahlan, Pancasila Yuridis Konstitusional, Yogyakarta: Jurusan HTN Fakultas Hukum UII, 1988. Wahjono, Padmo, Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, Cet. II.

Abdul Hafiz Program Pascasarjana STAIN Bengkulu (Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu) Abstract:

Recommend Documents