A.4.2. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Pemerintah Kota Tarakan Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember Tahun Anggaran 2014 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2013 (Dalam Rupiah)

d. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity) Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Tujuan Pelaporan Keuangan Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan. A.4.2. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan pokok terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; d. Catatan atas Laporan Keuangan. Selain laporan keuangan pokok seperti disebut, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas.

28


A.4.3. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain: a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara; b. Undang-undang di bidang keuangan negara; c. Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah; e. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah; f. Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan g. Peraturan Daerah yang mengatur tentang keuangan. A.4.4. ASUMSI DASAR Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adaiah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari: a. Asumsi kemandirian entitas; b. Asumsi kesinambungan entitas; dan c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement). Kemandirian Entitas Asumsi kemandirian entitas baik entitas pelaporan maupun akuntansi berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan. Kesinambungan Entitas Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

29


Keterukuran Dalam Satuan Uang (Monetary Measurement) Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. A.4.5. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: a. Relevan; b. Andal; c. Dapat dibandingkan; dan d. Dapat dipahami. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan : a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. c. Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. d. Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi Pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

30


Andal Informasi Dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: a. Penyajian Jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. b. Dapat Diverifikasi (verifiability) Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. c. Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Dapat Dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode Sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. Dapat Dipahami Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. A.4.6. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan

31


keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah: a. Basis akuntansi; b. Prinsip nilai historis; c. Prinsip realisasi; d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal; e. Prinsip periodisitas; f. Prinsip konsistensi; g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan h. Prinsip penyajian wajar. Basis Akuntansi Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan dalam laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Entitas pelaporan yang menyajikan laporan Kinerja Keuangan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas. Nilai Historis (Historical Cost) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar Jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

32


Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait. Realisasi (Realization) Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue principle) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form) Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Periodisitas (Periodicity) Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan. Konsistensi (Consistency) Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure) Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. Penyajian Wajar (Fair Presentation) Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

33


Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal. A.4.7. KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu: a. Materialitas; b. Pertimbangan biaya dan manfaat; c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Materialitas Walaupun idealnya memuat segata informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Pertimbangan Biaya dan Manfaat Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan

34


dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional. A.4.8. UNSUR LAPORAN KEUANGAN Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut : a. Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak per1u dibayar kembali oleh pemerintah. b. Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. c. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. d. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. e. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. f. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. g. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

35


Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut : a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. c. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Aset Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya.

36


Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan). Kewajiban Karakterisitik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Ekuitas Dana Ekuitas Dana dapat dikelompokkan sebagai berikut: a. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. b. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset nonlancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. c. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi nonanggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

37


Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut: a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah. b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: a. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan; c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksitransaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; d. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan; e. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan f. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan. Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Kinerja Keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan dimaksud, perlu disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit. Laporan lainnya yang diperkenankan adalah Laporan Perubahan Ekuitas, yakni laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

38


A.4.9. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN Pengakuan Dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu: a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan; b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyat nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

memenuhi

kriteria

Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan. Keandalan Pengukuran Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila criteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang. Pengakuan Aset Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

39


Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain bersumber dari pajak, retribusi, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan. Pengakuan Kewajiban Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Pengakuan Pendapatan Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut. Pengakuan Belanja Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

40


BAB V PENJELASAN ATAS POS-POS DALAM LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBD Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/(defisit) dan pembiayaan yang masing-masing dipertanggungjawabkan dengan anggaran dalam satu periode. A.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBD Tabel 5.1. Laporan Realisasi APBD TA 2014 NO 1 1.1

URAIAN PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

ANGGARAN 2014

REALISASI 2014

1.283.863.055.411,00

1.351.171.087.194,24

103.977.569.000,00

88.059.263.275,24

1.1.1

Pendapatan Pajak Daerah

30.784.299.000,00

32.009.452.634,50

1.1.2

Pendapatan Retribusi Daerah

13.699.650.000,00

8.256.958.731,94

1.1.3

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

14.500.000.000,00

9.411.910.722,09

1.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

44.993.620.000,00

38.380.941.186,71

1.148.835.186.411,00

1.226.319.981.718,00

974.351.054.411,00

1.061.511.697.968,00

1.2 1.2.1

PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

1.2.1.1

Dana Bagi Hasil Pajak

77.122.903.591,00

90.012.937.119,00

1.2.1.2

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

643.491.964.820,00

718.709.201.849,00

1.2.1.3

Dana Alokasi Umum

249.949.676.000,00

249.949.676.000,00

1.2.1.4

Dana Alokasi Khusus

3.786.510.000,00

2.839.883.000,00

48.576.631.000,00

63.310.465.000,00

Dana Penyesuaian

48.576.631.000,00

63.310.465.000,00

Transfer Pemerintah Provinsi

125.907.501.000,00

101.497.818.750,00

125.907.501.000,00

101.497.818.750,00

31.050.300.000,00

36.791.842.201,00

0,00

0,00

31.050.300.000,00

36.791.842.201,00

1.2.2 1.2.2.2 1.2.3 1.2.3.1 1.3

Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Pendapatan Bagi Hasil Pajak LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

1.3.1

Pendapatan Hibah

1.3.3

Pendapatan Lainnya

41


NO 2 2.1

URAIAN BELANJA BELANJA OPERASI

ANGGARAN 2014

REALISASI 2014

1.815.023.973.023,20

1.677.056.631.223,97

901.038.328.478,20

821.063.589.915,45

2.1.1

Belanja Pegawai

459.845.498.939,04

437.633.313.363,57

2.1.2

Belanja Barang

370.352.668.703,16

323.772.570.548,88

2.1.3

Belanja Subsidi

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

2.1.4

Belanja Hibah

57.666.674.300,00

51.478.780.500,00

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial

10.093.050.000,00

5.120.199.375,00

2.1.6

Belanja Bantuan Keuangan

580.436.536,00

558.726.128,00

910.985.644.545,00

855.742.525.966,20

2.2

BELANJA MODAL

2.2.1

Belanja Tanah

20.819.281.688,00

7.266.125.000,00

2.2.2

Belanja Peralatan dan Mesin

56.778.141.414,00

51.392.108.507,00

2.2.3

Belanja Bangunan dan Gedung

370.657.955.877,00

351.449.760.150,20

2.2.4

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

459.532.687.776,00

442.457.996.213,00

2.2.5

Belanja Aset Tetap Lainnya

2.914.097.790,00

2.893.721.116,00

2.2.6

Belanja Aset Lainnya

283.480.000,00

282.814.980,00

3.000.000.000,00

250.515.342,32

3.000.000.000,00

250.515.342,32

(531.160.917.612,20)

(325.885.544.029,73)

531.160.917.612,20

531.160.917.612,20

531.160.917.612,20

531.160.917.612,20

2.3 2.3.1

BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga SURPLUS / (DEFISIT)

3 3.1

PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH

3.1.1

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

3.1.2

Pencairan Dana Cadangan

0,00

0,00

3.1.3

Penerimaan Kembali Pinjaman Lainnya

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

PENGELUARAN DAERAH

3.2.1

Pembentukan Dana Cadangan

0,00

0,00

3.2.2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

0,00

0,00

3.2.3

Pembayaran Pokok Utang

0,00

0,00

3.2.4

Pemberian Pinjaman Daerah

0,00

0,00

531.160.917.612,20

531.160.917.612,20

0,00

205.275.373.582,47

PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

42


Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp1.351.171.087.194,24 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pemerintah Daerah telah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah dalam tahun 2014 antara lain mencakup: (i) kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi; (ii) potensipotensi pendapatan baru yang dapat di gali; dan (iii) Penegakan Perda Pendapatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp88.059.263.275,24 terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp32.009.452.634,50, Pendapatan Retribusi sebesar Rp8.256.958.731,94, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp9.411.910.722,09, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp38.380.941.186,71. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer dari Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, dan Transfer Pemerintah Provinsi. Pemerintah Kota Tarakan telah berupaya untuk meningkatkan pendapatan transfer dari tahun ke tahun. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam perhitungan lifting. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pendapatan transfer dalam tahun 2014 antara lain mencakup : (i) indikatorindikator ekonomi daerah seperti PDRB, pertumbuhan ekonomi dan perdagangan; (ii) Perhitungan lifting minyak dan gas bumi; dan (iii) Peraturan-perundangan pusat mengenai alokasi dana. Realisasi pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2014 sebesar Rp1.061.511.697.968,00, terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp90.012.937.119,00, Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp718.709.201.849,00, Dana Alokasi Umum sebesar Rp249.949.676.000,00 dan Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi sebesar Rp2.839.883.000,00. Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Tarakan mendapatkan transfer pemerintah pusat lainnya berupa dana penyesuaian sebesar Rp63.310.465.000,00. Realisasi pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi Tahun 2014 sebesar Rp101.497.818.750,00, merupakan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dari tahun ke tahun. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi pendapatan dengan Pemerintah provinsi dan Pusat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dalam tahun 2014 antara lain mencakup: (i) jumlah kendaraan bermotor; (ii) jumlah bea balik nama kendaraan bermotor; dan (iii) pemanfaatan air.

43


Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2014 sebesar Rp36.791.842.201,00, terdiri dari Pendapatan Hibah sebesar Rp0,00 dan pendapatan lainnya sebesar Rp36.791.842.201,00. Belanja Daerah dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja daerah dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja daerah, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting daerah. Belanja daerah meliputi (i) Belanja Operasi, (ii) Belanja Modal, (iii) Belanja Tidak Terduga, dan (iv) Belanja Transfer. Belanja Operasi ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan tanpa menimbukan aset tetap. Belanja Modal ditujukan untuk mendukung kegiatan pembangunan berupa aset tetap. Belanja Tidak Terduga ditujukan untuk mengantisipasi di luar perencanaan pemerintah daerah. Belanja Transfer ditujukan untuk pemerataan pembangunan. Realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp1.677.056.631.223,97, yang terdiri dari (i) Belanja Operasi sebesar Rp821.063.589.915,45, (ii) Belanja Modal sebesar Rp855.742.525.966,20 dan (iii) Belanja Tak Terduga sebesar Rp250.515.342,32. Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Belanja Daerah, maka defisit Anggaran yang terjadi pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp325.811.002.730,73. Realisasi Pembiayaan Netto pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp531.160.917.612,20, yang terdiri dari (i) Penerimaan Daerah berupa SILPA awal tahun sebesar Rp531.160.917.612,20 dan (ii) Pengeluaran Daerah yaitu berupa pembayaran pokok utang sebesar Rp0,00 (nihil). Berdasarkan Surplus Anggaran dan Pembiayaan Netto pada Tahun Anggaran 2014 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp205.275.373.582,47. A.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBD A.2.1. Pendapatan Daerah Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp1.351.171.087.194,24 atau 105,24% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.283.863.055.411,00. Realisasi Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, dengan komposisi sebagai berikut. Tabel 5.2. Realisasi Pendapatan TA 2014 URAIAN Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan Yang Sah JUMLAH

ANGGARAN

REALISASI

2014

2014

(%)

REALISASI 2013

103.977.569.000,00

88.059.263.275,24

84,69

94.014.016.148,75

1.148.835.186.411,00

1.226.319.981.718,00

106,74

1.235.345.246.182,00

31.050.300.000,00

36.791.842.201,00

118,49

136.364.745.000,00

1.283.863.055.411,00

1.351.171.087.194,24

105,24

1.465.724.007.330,75

44


Komposisi masing-masing pendapatan daerah tahun 2014 dapat dilihat pada grafik di bawah ini: Grafik 5.1. Pendapatan Daerah Kota Tarakan tahun 2014

1400 1200

PAD

1000 Dana Perimbangan

800 600

Lain-lain Pendpt

400 200 0 milyar

A.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Realisasi PAD Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp88.059.263.275,24 atau 85% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp103.977.569.000,00. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Tabel 5.3. Realisasi PAD TA 2014 URAIAN

ANGGARAN 2014

REALISASI 2014

%

REALISASI 2013

Pendapatan Pajak Daerah

30.784.299.000,00

32.009.452.634,50

103,98

27.319.802.868,43

Pendapatan Retribusi Daerah

13.699.650.000,00

8.256.958.731,94

60,27

12.605.787.028,66

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Dearah Yang Dipisahkan

14.500.000.000,00

9.411.910.722,09

64,91

10.820.501.766,64

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

44.993.620.000,00

38.380.941.186,71

85,30

43.267.924.485,02

103.977.569.000,00

88.059.263.275,24

84,69

94.014.016.148,75

JUMLAH

A.2.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp32.009.452.634,50 atau 103,98% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp30.784.299.000,00.

45


Tabel 5.4. Realisasi Pajak Daerah TA 2014 ANGGARAN 2014

REALISASI 2014

Pajak Hotel

4.000.000.000,00

4.527.702.656,50

113,19

2.951.624.619,80

Pajak Restoran

4.600.000.000,00

5.494.887.748,36

119,45

4.898.857.954,79

325.000.000,00

315.331.550,00

97,03

252.648.132,00

Pajak Reklame

1.500.000.000,00

1.843.681.410,95

122,91

1.537.530.770,53

Pajak Penerangan Jalan

7.000.000.000,00

9.373.675.510,00

133,91

7.066.745.913,00

Pajak Parkir

270.000.000,00

301.867.200,00

111,80

217.497.280,00

Pajak Air Bawah Tanah

200.000.000,00

187.008.650,69

93,50

175.359.737,14

20.000.000,00

11.225.000,00

56,13

1.850.000,00

700.000.000,00

1.042.317.218,00

148,90

679.790.063,57

6.000.000.000,00

5.696.335.434,00

94,94

5.505.077.547,60

6.169.299.000,00

3.215.420.256,00

52,12

4.032.820.850,00

30.784.299.000,00

32.009.452.634,50

103,98

27.319.802.868,43

URAIAN

Pajak Hiburan

Pajak Sarang Burung Walet Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan JUMLAH

%

REALISASI 2013

A.2.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp8.256.958.731,94 atau 60,27% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp13.699.650.000,00. Tabel 5.5. Realisasi Retribusi Daerah TA 2014 ANGGARAN 2014

URAIAN

REALISASI 2014

REALISASI 2013

%

Retribusi Jasa Umum

6.202.650.000,00

2.492.240.200,00

40,18

2.190.357.100,00

Retribusi Jasa Usaha

3.300.000.000,00

2.249.010.455,00

68,15

2.355.560.794,00

Retribusi Perizinan Tertentu

4.197.000.000,00

3.515.708.076,94

83,77

4.226.369.334,66

13.699.650.000,00

8.256.958.731,94

60,27

8.772.287.228,66

JUMLAH

A.2.1.1.3. Pendapatan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp9.411.910.722,09 atau 64,91% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp14.500.000.000,00. Realisasi Pendapatan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ini adalah hasil dari dividen BPD Kaltim. Tabel 5.6. Dividen BPD TA 2014 ANGGARAN 2014

REALISASI 2014

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

14.500.000.000,00

9.411.910.722,09

64,91

10.820.501.766,64

JUMLAH

14.500.000.000,00

9.411.910.722,09

64,91

10.820.501.766,64

URAIAN

%

REALISASI 2013

46


A.2.1.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp38.380.941.186,71 atau 85,30% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp44.993.620.000,00. Tabel 5.7. Lain-lain PAD yang Sah TA 2014 ANGGARAN 2014

URAIAN Penerimaan Jasa Giro

REALISASI 2014

%

REALISASI 2013

7.538.620.000,00

2.308.653.994,26

30,62

10.436.372.361,44

24.000.000.000,00

27.374.788.726,30

114,06

26.065.395.306,35

1.750.000.000,00

1.546.758.099,14

88,39

3.310.341.196,64

150.000.000,00

184.902.913,60

123,27

248.445.736,32

Pendapatan Dari Pengembalian

7.395.000.000,00

5.613.993.213,84

75,92

139.646.007,08

Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

2.500.000.000,00

931.400.000,00

37,26

1.034.400.000,00

Penerimaan Lain-Lain

1.500.000.000,00

289.625.136,93

19,31

2.033.323.877,19

Pendapatan Denda Pajak

40.000.000,00

72.927.342,24

182,32

-

Pendapatan Denda Retribusi

15.000.000,00

45.121.760,40

300,81

-

5.000.000,00

-

0,00

-

Penerimaan Dari Hasil Triping

50.000.000,00

-

0,00

-

Penerimaan Dari Lelang Barang Bukti Hasil Sitaan

50.000.000,00

12.770.000,00

25,54

-

44.993.620.000,00

38.380.941.186,71

85,30

43.267.924.485,02

Penerimaan Bunga Deposito Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

JUMLAH

A.2.1.2. Pendapatan Transfer Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp1.226.319.981.718,00 atau 106,74% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.148.835.186.411,00. Realisasi Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Dana Perimbangan, Dana Penyesuaian dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi. Tabel 5.8. Pendapatan Transfer TA 2014 ANGGARAN 2014

URAIAN Dana Perimbangan

974.351.054.411,00

Dana Penyesuaian Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi JUMLAH

REALISASI 2014

%

REALISASI 2013

1.061.511.697.968,00

108,95

1.078.974.437.132,00

48.576.631.000,00

63.310.465.000,00

130,33

27.354.761.000,00

125.907.501.000,00

101.497.818.750,00

80,61

129.016.048.050,00

1.148.835.186.411,00

1.226.319.981.718,00

106,74

1.235.345.246.182,00

A.2.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp1.061.511.697.968,00 atau 108,95% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp974.351.054.411,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari

47


Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Tabel 5.9. Dana Perimbangan TA 2014 URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

2014

2014

(%)

REALISASI 2013

Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil bukan pajak

720.614.868.411,00

808.722.138.968,00

112,23

829.530.135.132,00

Dana Alokasi Umum

249.949.676.000,00

249.949.676.000,00

100,00

249.444.302.000,00

3.786.510.000,00

2.839.883.000,00

75,00

0,00

974.351.054.411,00

1.061.511.697.968,00

108,95

1.078.974.437.132,00

Dana Alokasi Khusus JUMLAH

A.2.1.2.1.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp90.012.937.119,00, atau 116,71% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp77.122.903.591,00. Pendapatan Bagi Hasil Pajak terdiri dari Pendapatan PBB, Pajak Penghasilan (PPh Ps 25 dan 29), Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Migas. Sedangkan Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp718.709.201.849,00 atau 111,69% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp643.491.964.820,00. Pendapatan ini merupakan Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Pungutan Hasil Perikanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Royalti dan Bagi Hasil Kurang Salur Minyak dan Gas Bumi. Tabel 5.10. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak TA 2014 URAIAN

ANGGARAN 2014

REALISASI 2014

%

REALISASI 2013

Bagi Hasil Pajak

77.122.903.591,00

90.012.937.119,00

116,71

138.694.732.849,00

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan

63.196.773.629,00

51.900.864.545,00

82,13

119.593.295.967,00

Bagi Hasil Pajak Penghasilan Ps 25 dan 29

13.926.129.962,00

9.678.304.734,00

69,50

19.101.436.882,00

-

28.433.767.840,00

-

643.491.964.820,00

718.709.201.849,00

111,69

690.835.402.283,00

10.031.767.119,00

7.047.473.376,00

70,25

4.017.034.451,00

-

24.023.047,00

-

Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan

402.414.486,00

383.182.410,00

95,22

347.408.873,00

Bagi Hasil Perimbangan Minyak Bumi

134.590.494.000,00

136.808.159.711,00

101,65

139.675.663.567,00

Bagi Hasil Perimbangan Gas Bumi

269.645.199.000,00

341.276.809.599,00

126,57

332.048.666.971,00

Bagi Hasil Perimbangan Umum Royalti

228.822.090.215,00

232.181.978.317,00

101,47

214.746.628.421,00

-

987.575.389,00

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Migas Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan Bagi Hasil Dana Reboisasi

Penerimaan Dana Bagi Hasil Kurang Salur Minyak Bumi dan Gas Bumi

-

-

-

-

48


A.2.1.2.1.2. Pendapatan Dana Alokasi Umum Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp249.949.676.000,00 atau 100,00% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp249.949.676.000,00. Tabel 5.11. Dana Alokasi Umum TA 2014 ANGGARAN 2014

REALISASI 2014

%

REALISASI 2013

249.949.676.000,00

249.949.676.000,00

100,00

249.444.302.000,00

249.949.676.000,00

249.949.676.000,00

100,00

249.444.302.000,00

URAIAN Dana Alokasi Umum JUMLAH

A.2.1.2.1.3. Pendapatan Dana Alokasi Khusus – Non DR Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp2.839.883.000,00 atau 75,00% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp3.786.510.000,00. Tabel 5.12. Dana Alokasi Khusus TA 2014 ANGGARAN 2014

URAIAN Dana Alokasi Khusus JUMLAH

REALISASI 2014

%

REALISASI 2013

3.786.510.000,00.

2.839.883.000,00

75,00

-

3.786.510.000,00.

2.839.883.000,00

75,00

-

A.2.1.2.1.4. Dana Penyesuaian Realisasi Dana Penyesuaian dari Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp63.310.465.000,00 atau 130,33% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp48.576.631.000,00. Tabel 5.13. Dana Penyesuaian TA 2014 ANGGARAN 2014

URAIAN Dana Penyesuaian JUMLAH

REALISASI 2014

%

REALISASI 2013

48.576.631.000,00

63.310.465.000,00

130,33

27.354.761.000,00

48.576.631.000,00

63.310.465.000,00

130,33

27.354.761.000,00

A.2.1.2.1.5. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp101.497.818.750,00 atau 80,61% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp125.907.501.000,00. Tabel 5.14. Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi TA 2014 ANGGARAN 2014

URAIAN Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi JUMLAH

REALISASI 2014

%

REALISASI 2013

125.907.501.000,00.

101.497.818.750,00

80,61

129.016.048.050,00

125.907.501.000,00.

101.497.818.750,00

80,61

129.016.048.050,00

49


A.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp36.791.842.201,00 atau 118,49% dari target yang ditetapkan sebesar Rp31.050.300.000,00. Tabel 5.15. Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2014 ANGGARAN 2014

URAIAN Pendapatan Lainnya JUMLAH

REALISASI 2014

REALISASI 2013

%

31.050.300.000,00

36.791.842.201,00

118,49

103.010.300.000,00

31.050.300.000,00

36.791.842.201,00

118,49

136.364.745.000,00

A.2.2. Belanja Daerah Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp1.677.056.631.223,97 atau 92,40% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp1.815.023.973.023,20. Tabel 5.16. Belanja Daerah TA 2014 ANGGARAN 2014

URAIAN

REALISASI 2014

%

REALISASI 2013

Belanja Operasi

901.038.328.478,20

821.063.589.915,45

91,12

940.923.934.398,28

Belanja Modal

910.985.644.545,00

855.742.525.966,20

93,94

843.228.596.004,00

Belanja Tak Terduga JUMLAH

3.000.000.000,00

250.515.342,32

8,35

4.564.228.612,80

1.815.023.973.023,20

1.677.056.631.223,97

92,40

1.788.716.759.015,08

Rincian belanja masing-masing SKPD dapat dilihat di Lampiran 5.1. Belanja Pemerintah Daerah dikelompokkan menjadi 6 (enam) kategori, yaitu (i) belanja pemerintah daerah menurut urusan pemerintahan (urusan wajib dan urusan pilihan), (ii) belanja pemerintah daerah menurut fungsi, (iii) belanja pemerintah daerah menurut organisasi, (iv) belanja pemerintah daerah menurut organisasi, (v) belanja pemerintah daerah menurut kelompok belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung), dan (vi) belanja pemerintah daerah menurut jenis. Komposisi Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Grafik berikut : Grafik 5.2. Realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung

50


B.2.2.1. Belanja Operasi Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp821.063.589.915,45 atau 91,12% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp901.038.328.478,20. Belanja Operasi Pemerintah Daerah terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Subsidi. Tabel 5.17. Belanja Operasi TA 2014 ANGGARAN 2014

URAIAN

REALISASI 2014

%

REALISASI 2013

Belanja Pegawai

459.845.498.939,04

437.633.313.363,57

95,17

416.164.149.197,40

Belanja Barang

370.352.668.703,16

323.772.570.548,88

87,42

420.327.713.392,88

Belanja Hibah

57.666.674.300,00

51.478.780.500,00

89,27

66.177.743.755,00

Belanja Bantuan Sosial

10.093.050.000,00

5.120.199.375,00

50,73

2.695.589.315,00

580.436.536,00

558.726.128,00

96,26

35.558.738.738,00

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

100,00

0,00

901.038.328.478,20

821.063.589.915,45

91,12

940.923.934.398,28

Belanja Bantuan Keuangan Belanja Subsidi JUMLAH

A.2.2.1.1. Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp437.633.313.363,57 atau 95,17% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp459.845.498.939,04. Tabel 5.18. Belanja Pegawai TA 2014 ANGGARAN 2014

URAIAN

REALISASI 2014

%

REALISASI 2013

Gaji dan Tunjangan

208.742.114.120,86

197.215.516.085,00

94,48

183.910.762.996,00

Tambahan Penghasilan PNS

219.204.056.880,18

211.894.428.020,57

96,67

205.058.831.720,39

2.289.996.000,00

2.289.996.000,00

100,00

2.263.221.000,00

-

-

-

1.388.175.000,00

2.058.000.000,00

2.016.390.500

97,98

1.286.694.875,01

20.562.846.228,00

17.305.347.058,00

84,16

16.013.547.626,00

140.818.000,00

100.318.000,00

71,24

130.110.800,00

6.847.667.710,00

6.811.317.700,00

99,47

6.112.805.180,00

459.845.498.939,04

437.633.313.363,57

95,17

416.164.149.197,40

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Biaya Pemungutan Pajak Daerah Insentif Pemungutan Pajak Daerah Honorarium PNS Honorarium Non PNS Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat JUMLAH

A.2.2.1.2. Belanja Barang Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp323.772.570.548,88 atau 87,42% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp370.352.668.703,16.

51


Tabel 5.19. Belanja Barang TA 2014 ANGGARAN 2014

URAIAN Belanja Bahan Pakai Habis

11.497.096.803,00

Belanja Bahan/Material

REALISASI 2014

%

10.254.991.884,00

89,20

REALISASI 2013 8.725.020.816,00

19.125.432.007,00

18.062.008.719,00

94,44

28.718.574.174,00

157.560.532.905.08

141.705.875.188.00

89,94

135.949.680.894,00

1.725.790.000,00

1.437.821.074,00

83,31

20.330.532.677,00

18.007.302.820,00

14.548.714.236,00

80,79

13.935.463.382,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan

7.072.297.407,00

6.216.244.245,00

87,90

5.933.992.347,08

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.094.699.600,00

868.309.000,00

79,32

800.833.080,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.033.660.000,00

953.020.000,00

92,20

1.288.666.500,00

Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor

5.835.205.007,00

5.374.053.250,00

92,10

2.724.640.100,00

Belanja Makanan Dan Minuman

Belanja Jasa Kantor Belanja Premi Asuransi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

19.826.382.790.08

17.872.100.671,00

90,14

16.226.141.834,00

Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya

2.082.774.028,00

1.992.841.200,00

95,68

2.878.493.750,00

Belanja Pakaian Kerja

1.010.057.050,00

988.913.550,00

97,91

800.363.400,00

Belanja Pakaian Khusus Dan HariHari Tertentu

1.359.246.261,00

1.299.626.965,00

95,61

2.174.214.070,00

70.084.491.649,00

61.063.373.816,47

87,13

62.503.746.771,00

Belanja Perjalanan Dinas Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

750.671.800,00

408.800.000,00

54,46

565.281.250,00

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS

5.134.289.000.00

4.303.498.479,00

83,82

6.061.252.036,00

Belanja Jasa Konsultansi

3.723.460.952,00

2.822.708.800,00

75,81

3.626.297.000,00

Belanja Barang Dana BOS

6.772.153.037,00

6.727.870.255,41

99,35

9.710.960.715,00

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

34.334.744.598,00

24.783.522.177,00

72,18

96.146.133.719,80

Belanja jasa kesehatan Belanja Perlengkapan Kantor Belanja Buku JUMLAH

131.640.000,00

13.734.635,00

10,43

47.662.202,00

1.639.160.989,00

1.527.658.304,00

93,20

952.761.975,00

551.580.000,00

546.884.100,00

99,15

227.000.700,00

370.352.668.703,16

323.772.570.548,88

87,42

420.327.713.392,88

A.2.2.1.3. Belanja Bantuan Subsidi Realisasi Bantuan Subsidi Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 atau 100,00% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp2.500.000.000,00. Tabel 5.20. Belanja Bantuan Subsidi TA 2014 ANGGARAN 2014

URAIAN Belanja Subsidi Kepada Perusahaan atau Lembaga JUMLAH

REALISASI 2014

(%)

REALISASI 2013 -

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

100,00

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

100,00

-

52


A.2.2.1.4. Belanja Hibah Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp51.478.780.500,00 atau 89,27% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp57.666.674.300,00. Tabel 5.21. Belanja Hibah TA 2014 ANGGARAN 2014

URAIAN Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat JUMLAH

REALISASI 2014

(%)

REALISASI 2013

8.720.000.000,00

7.750.366.000,00

88,88

20.285.590.295,00

41.990.884.300,00

40.355.273.000,00

96,10

40.351.314.460,00

6.955.790.000,00

3.373.141.500,00

48,49

5.540.839.000,00

57.666.674.300,00

51.478.780.500,00

89,27

66.177.743.755,00

A.2.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp5.120.199.375,00 atau 50,73% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp10.093.050.000,00. Tabel 5.22. Belanja Bantuan Sosial TA 2014 ANGGARAN 2014

URAIAN

REALISASI 2014

(%)

REALISASI 2013

Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan

8.093.050.000,00

5.120.199.375,00

63,27

2.695.589.315,00

Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat

2.000.000.000,00

-

0,00

-

10.093.050.000,00

5.120.199.375,00

50,73

2.695.589.315,00

JUMLAH

A.2.2.1.6. Belanja Bantuan Keuangan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp558.726.128,00 atau 96,26% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp580.436.536,00. A.2.3. Belanja Modal Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp855.742.525.966,20 atau 93,94% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp910.985.644.545,00. Belanja modal sebesar Rp855.742.525.966,20 terdiri dari Belanja Tanah sebesar Rp7.266.125.000,00, Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp51.392.108.507,00, Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp351.449.760.150,20, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp442.457.996.213,00, Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.893.721.116,00 dan Belanja Aset Lainnya sebesar Rp282.814.980,00.

53


Tabel 5.23. Belanja Modal TA 2014 ANGGARAN 2014

REALISASI 2014

Belanja Tanah

20.819.281.688,00

7.266.125.000,00

34,90

26.054.161.000,00

Belanja Peralatan dan Mesin

56.778.141.414,00

51.392.108.507,00

90,51

90.071.214.576,00

Belanja Bangunan dan Gedung

370.657.955.877,00

351.449.760.150,20

94,82

298.149.400.159,00

Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan

459.532.687.776,00

442.457.996.213,00

96,28

418.214.580.169,00

2.914.097.790,00

2.893.721.116,00

99,30

10.647.819.100,00

283.480.000,00

282.814.980,00

99,77

91.421.000,00

910.985.644.545,00

855.742.525.966,20

93,94

843.228.596.004,00

URAIAN

Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya JUMLAH

REALISASI 2013

%

A.2.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah Realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp7.266.125.000,00 atau 34,90% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp20.819.281.688,00 digunakan untuk pengadaan tanah sarana stadion olahraga serta fasilitas umum dan sosial, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.24. Belanja Modal Pengadaan Tanah URAIAN Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor

ANGGARAN 2014

REALISASI 2014

(%) -

10.112.156.688,00

0

Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Stadion Olahraga

2.950.000.000,00

2.559.000.000,00

86,75

Belanja Modal Pengadaan Tanah Fasilitas Umum dan Sosial

7.757.125.000,00

4.707.125.000,00

60,68

20.819.281.688,00

7.266.125.000,00

34,90

JUMLAH

A.2.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Realisasi Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp51.392.108.507,00 atau 90,51% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp56.778.141.414,00 digunakan untuk menunjang operasional Satuan Perangkat Kerja Daerah berupa alat berat, alat angkutan, alat pengelolaan pertanian, alat kantor, alat komunikasi, alat kesehatan, alat rumah tangga dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.25. Belanja Modal Peralatan dan Mesin URAIAN Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak

ANGGARAN 2014

REALISASI 2014

%

359,760,000.00

358,945,000.00

99,77

11,047,559,700.00

10,420,546,670.00

94,32

815,150,000.00

786,083,589.00

96,43

302,501,530.00

249,279,892.00

82,41

Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel

54


URAIAN

ANGGARAN 2014

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengelolaan Pertanian

REALISASI 2014

%

246,250,100.00

125,090,000.00

50,80

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

4,775,614,657.00

4,602,474,672.00

96,37

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

2,758,448,580.00

2,624,535,900.00

95,15

Belanja Modal Pengadaan Komputer

7,781,390,465.00

7,191,495,268.00

92,42

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair

3,782,430,562.00

3,640,249,315.00

96,24

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

287,617,000.00

253,305,500.00

88,07

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah

368,603,700.00

333,445,350.00

90,46

2,331,669,300.00

2,061,678,800.00

88,42

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi

483,589,376.00

440,881,000.00

91,17

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur

111,195,000.00

106,570,000.00

95,84

16,350,256,444.00

13,334,473,900.00

81,56

4,367,385,000.00

4,255,169,651.00

97,43

608,720,000.00

607,884,000.00

99,86

56,778,141,414.00

51,392,108,507.00

90,51

Dan Perternakan

Tangga Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan JUMLAH

A.2.3.3. Belanja Modal Bangunan dan Gedung Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp351.449.760.150,20 atau 94,82% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp370.657.955.877,00 digunakan untuk menunjang operasional Satuan Perangkat Kerja Daerah berupa pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor, rumah dinas, gedung gudang, bangunan bersejarah, fasilitas umum dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut: Tabel 5.26. Belanja Modal Bangunan dan Gedung URAIAN Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Dinas Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bersejarah Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Ringan/Sedang/Berat Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Umum/Fasilitas Umum/Fasilitas Khusus JUMLAH

ANGGARAN 2014

REALISASI 2014

(%)

155,201,048,890.00

146,453,371,442.00

94,36

43,847,000.00

43,847,000.00

100,00

1,315,122,000.00

1,311,214,584.20

99,70

1,135,290,000.00

930,217,000.00

81,94

27,484,611,995.00

25,659,309,033.00

93,36

185,478,035,992.00

177,051,801,091.00

95,46

370,657,955,877.00

351,449,760,150.20

94,82

55


A.2.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp442.457.996.213,00 atau 96,28% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp459.532.687.776,00 digunakan untuk pengadaan konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.27. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan URAIAN Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

ANGGARAN 2014

REALISASI 2014

264,510,316,106.00

258,935,595,358.00

97,89

518,250,000.00

517,138,000.00

99,79

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

(%)

184,163,339,170.00

175,023,071,550.00

95,04

Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan

225,900,000.00

224,807,640.00

99,52

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon

10,114,882,500.00

7,757,383,665.00

76,69

459,532,687,776.00

442,457,996,213.00

96,28

JUMLAH

A.2.3.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp2.893.721.116,00 atau 99,30% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp2.914.097.790,00 digunakan untuk pengadaan buku/kepustakaan, hewan/ternak dan tanaman, dana BOS, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut: Tabel 5.28. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya URAIAN

ANGGARAN 2014

REALISASI 2014

(%)

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

399,650,000.00

392,731,340.00

98,27

Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman

631,977,000.00

619,235,036.00

97,98

1,882,470,790.00

1,881,754,740.00

99,96

2,914,097,790.00

2,893,721,116.00

99,30

Belanja Modal Dana BOS JUMLAH

A.2.3.6. Belanja Modal Aset Lainnya Realisasi Belanja Modal untuk pengadaan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp282.814.980,00 atau 99,77% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp283.480.000,00 digunakan untuk pengadaan alat-alat olahraga dengan rincian sebagai berikut: Tabel 5.29. Belanja Modal Aset Lainnya URAIAN Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Olahraga JUMLAH

ANGGARAN 2014

REALISASI 2014

(%)

283,480,000.00

282,814,980.00

99,77

283,480,000.00

282,814,980.00

99,77

56


A.2.4. Belanja Tak Terduga Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp250.515.342,32 atau 8,35% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp3.000.000.000,00. A.2.5. Surplus (Defisit) Anggaran Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka defisit APBD Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp325.885.544.029,73. A.2.6. Pembiayaan (Netto) Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014, realisasi Pembiayaan (Netto) adalah sebesar Rp531.160.917.612,20 yang berarti 100,00% dari jumlah yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp531.160.917.612,20. Pembiayaan terdiri dari (i) Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan (ii) Pengeluaran Pembiayaan Daerah. A.2.6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp531.160.917.612,20 merupakan SILPA awal tahun 2014, yang berarti 100,00% dari jumlah yang dianggarkan APBD sebesar Rp531.160.917.612,20. A.2.6.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2014 adalah NIHIL A.2.7. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SILPA (SIKPA) Berdasarkan defisit anggaran dan realisasi pembiayaan anggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp205.275.373.582,47. B.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM Posisi keuangan per 31 Desember 2014 adalah Aset sebesar Rp7.633.497.731.029,72; Kewajiban sebesar Rp6.897.614.704,00; dan Ekuitas Dana Netto sebesar Rp7.626.600.116.325,72. Grafik 5.3. Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana Netto

57


Jumlah Aset sebesar Rp7.633.497.731.029,72 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp414.716.124.536,28; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp112.363.134.385,70; Aset Tetap sebesar Rp6.841.143.680.538,56 dan aset lainnya sebesar Rp265.274.791.569,18. Jumlah kewajiban adalah sebesar Rp6.897.614.704,00. Jumlah Ekuitas Dana Netto sebesar Rp7.626.600.116.325,72 terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp407.818.509.832,28; Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp7.218.781.606.493,44; dan Ekuitas Dana Cadangan sebesar nihil.

58


B.2. PENJELASAN PER POS NERACA B.2.1.1. Kas dan Setara Kas Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp205.277.495.082,47 dan Rp531.160.978.605,20 yang terdiri dari: Tabel 5.30. Kas dan Setara Kas Uraian

Per 31 Desember

Per 31 Desember

Kenaikan

2014

2013

(Penurunan)

Kas di Kasda

%

79.269.035.743,47

108.103.313.205,20

(28.834.277.461,73)

(26,67)

125.000.000.000,00

413.057.395.000,00

(288.057.395.000,00)

(69,74)

Kas di Bendahara Pengeluaran

-

270.400,00

(270.400,00)

(100,00)

Kas di Bendahara Penerimaan

2.121.500,00

-

2.121.500,00

100,00

1.006.337.839,00

-

1.006.337.839,00

100,00

-

10.000.000.000,00

(10.000.000.000,00)

(100,00)

205.277.495.082,47

531.160.978.605,20

(325.883.483.522,73)

61,35

Deposito

Kas Lainnya Investasi Jangka Pendek JUMLAH

B.2.1.1.1. Kas di Kas Daerah Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp79.269.035.743,47 dan Rp108.103.313.205,20 merupakan posisi saldo pada rekening giro Pemerintah Kota Tarakan yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah dengan rincian sebagai berikut: Tabel 5.31. Kas di Kas Daerah Uraian

Per 31 Desember

Per 31 Desember

2014

2013

Kenaikan (Penurunan)

%

Bank Kaltim Cabang Tarakan

67.002.626.128,55

50.458.604.535,55

16.544.021.593,00

32,79

BRI Cabang Tarakan

12.266.346.521,60

7.409.300.210,60

4.857.046.311,00

65,55

63.093,32

50.235.408.459,05

(50.235.345.365,73)

(99,99)

79.269.035.743,47

108.103.313.205,20

(28.834.277.461,73)

(26,67)

Bank Mandiri Cabang Tarakan JUMLAH

Saldo Kas di Kas Daerah pada Bank Kaltim Cabang Tarakan sebesar Rp67.002.626.128,55 dan Rp50.458.604.535,55 merupakan posisi saldo rekening giro per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Tarakan untuk melayani kebutuhan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain Rekening Kas Umum Daerah yang mengelola seluruh pendapatan daerah dan belanja daerah dan Rekening Subsidi yang mengelola penerimaan pendanaan yang berasal dari bantuan keuangan/subsidi provinsi. Saldo Kas di Kas Daerah pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tarakan sebesar Rp12.266.346.521,60 yang terdiri dari dua rekening yaitu rekening untuk menampung pendapatan yang berasal dari pembayaran PBB, rekening untuk menampung pendapatanpendapatan bunga dari deposito. Sedangkan saldo pada Bank Mandiri Cabang Tarakan sebesar Rp63.093,32 merupakan posisi saldo rekening giro per 31 Desember 2014 yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Tarakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah

59


daerah, antara lain menampung pendapatan bunga pemerintah daerah serta pendapatan sah lainnya. Rincian rekening kas daerah per rekening pada tabel berikut : Tabel 5.32. Rincian Rekening Kas Daerah Nama Rekening

No. Rekening

Jumlah

Kasda Bank Kaltim

0051300021

67.002.626.128,55

Giro BRI/Giro Penampungan Bunga Deposito

0000 0183 01 000302 305

1.064.108.519,00

Giro BRI/Giro Penampungan PBB

0000 0183 01 000563 309

11.202.238.002,60

Giro Mandiri/Giro Penampungan Bunga Deposito

1480012343888

JUMLAH

63.093,32 79.269.035.743,47

B.2.1.1.2. Deposito Saldo Deposito per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp125.000.000.000,00 dan Rp413.057.395.000,00 merupakan posisi saldo pada Rekening Deposito Pemerintah Kota Tarakan yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah dengan rincian sebagai berikut: Tabel 5.33. Deposito Uraian

No.Seri

Per 31 Desember

Per 31 Desember

Kenaikan

2014

2013

(Penurunan)

%

AD.13469 & AD.13470

100.000.000.000,00

55.000.000.000,00

45.000.000.000,00

81,82

DB6386930

25.000.000.000,00

318.057.395.000,00

(293.057.395.000,00)

(92,14)

Bank Mandiri Cabang Tarakan

-

25.000.000.000,00

(25.000.000.000,00)

(100,00)

BNI Cabang Tarakan

-

15.000.000.000,00

(15.000.000.000,00)

(100,00)

JUMLAH

125.000.000.000,00

413.057.395.000,00

(288.057.395.000,00)

(69,74)

Bank Kaltim Cabang Tarakan BRI Cabang Tarakan

Adapun penurunan deposito sebesar Rp288.057.395.000,00 disebabkan oleh kebutuhan likuiditas mengingat giro kas daerah di Bank Kaltim tidak mencukupi untuk pembiayaan belanja pada akhir tahun anggaran. B.2.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar nihil dan Rp270.400,00. B.2.1.1.4. Kas di Bendahara Penerimaan Saldo akhir Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp2.121.500,00 dan nihil. B.2.1.1.5. Kas Lainnya Saldo akhir Kas Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp1.006.337.839,00 dan nihil. Kas lainnya adalah sisa dana kapitasi yang berada di puskesmas.

60

A.4.2. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Recommend Documents