!
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Terpenuhinya unsur-unsur dari rumusan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan Primair, yaitu : 1. Unsur “Barang Siapa”1 Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, palaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Yang mana subjek hukum ini dapat berupa individu (naturelijk person) atau badan hukum (rechstperson). Yang mana didalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama TJONDRO SANTOSO, S.H. bin TIRTO, yang dengan jalan mengamati sikap, keterangan serta tanggapan Terdakwa selama di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. 2. Unsur “membuat surat otentik palsu atau memalsukan surat otentik yang dapat menerbitkan sesuatu hak perjanjian (kewajiban), atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh digunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan”.2 Berdasarkan Pasal 1 nomor 7 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang di tetapkan dalam Undang-Undang ini. Menimbang bahwa pengertian akta otentik yang dibuat menurut bentu dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh UUJN dapat disebut surat otentik, sehingga menurut Majelis Hakim apa yang dibuat dan dirumuskan oleh
Terdakwa yaitu No. 2 dan Akta No. 3 adalah surat otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP. Menimbang, yang dimaksud dengan membuat surat otentik palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau isinya tidak menggambarkan fakta-fakta yang semestinya3 Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Notaris dalam merumuskan dan membuat suatu akta yaitu akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indo Venner Utama, telah membuat suatu keterangan yang tidak benar. Sehingga isi Akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 tersebut menjadi bukan sebagaimana mestinya atau isinya tidak menggambarkan fakta-fakta yang sebenarnya yaitu mengenai legalitas terhadap Akta No. 2 tanggal 6 Januari 2006 tentang penyesuaian dengan Undang-Undang No 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Indo Venner Utama. Menimbang, bahwa Akta No. 2 tanggal 6 Januari 2006 yang dibuat oleh Terdakwa dengan kehendak penghadap saksi Yunita Koeswoyo baru mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwajib yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 16 Maret 2006, maka sesuai dengan keterangan Ahli Djoko Sukisno, S.H., CN., Akta No. 2 tanggal 6 Januari 2006 telah jadi namun belum berlaku mengikat baik kedalam maupun keluar, karena Akta No.2 tanggal 6 Januari 2006 tersebut belum mendapat persetujuan dari pihak yang berwajib yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Menimbang bahwa kata-kata yang dirumuskan oleh Terdakwa pada halaman 3 Akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 yakni “anggaran dasarnya telah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwajib” adalah menunjukan Akta No. 2 tanggal 6 Januari 2006 yang dalamnya berisi Penyesuaian Anggaran Dasar padahal senyatanya sama sekali Akta No. 2 tanggal 6 Januari 2006 tersebut belum mendapatkan pengesahan (yang terhadap Akta No. 2 tanggal 6 Januari 2006 itu seharusnya adalah “mendapat persetujuan”). Menimbang bahwa dengan belum disetujuinya Akta No.2 tanggal 6 Januari 2006 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 6 ! &
" #$ % )
$
%
& " %
&" %
&'
(
%
Januari 2006, maka apa yang diterangkan oleh Terdakwa pada halaman 3 Akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 adalah keterangan yang tidak benar sebagaimana mestinya atau keterangannya yang tidak benar sehingga merupakan bentuk pemalsuan terhadap surat otentik. Menimbang, bahwa menurut ahli Dr. Marcus Priyono Gunarto, S.H., M.Hum. perbuatan Terdakwa dipandang dari sisi hukum pidana yang menitik beratkan pada aspek perbuatannya yaitu ,elihat perbuatan Terdakwa pada saat menyatakan bahwa Akta No. 2 tanggal 6 Januari 2006 itu sudah mendapatkan persetujua atau belum, kalau faktualnya pada saat itu belum ada persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI dan dikatakan telah mendapat persetujuan, maka disitu terdapat pemalsuan Menimbang, bahwa menurut pakar Hukum Pidana terkemuka Prof. Simon, sebagaimana dijelaskan dipersidangan oleh Ahli Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum., pemalsuan surat otentik itu ada 2 (dua) macam, yaitu pemalsuan dalam arti materiil dan pemalsuan intelektual, pemalsuan itu bersangkutan mengetahui bahwa itu tidak benar tetapi tetap dilakukan, sedangkan pemalsuan materil merubah surat yang sudah adaitu diubah sedemikian
rupa;
dengan
pendapa
tersebut
diatas
Majelis
Hakim
berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan pemalsuan intelektual dengan cara memberikan keterangan yang tidak sebagaimana mestinya, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa keterangan yang diberikan pada surat otentik yaitu Akta No. 3 tanggal 6 Januari 220 adalah tidak sebagaimana mestinya atau tidak benar. Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pembuat Akta No. 2 tanggal 6 Januari 2006 sepatutnya mengetahui bahwa Akta No. 2 tersebut belum memperoleh persetujuan dari pihak yang berwajib yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sehingga pada halaman 3 Akta No 3, Akta No. 2 tudak dapat dikatakan telah mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwenang, karena senyatanya pengesahan yang seharusnya adalah persetujuan terhadp Akta No. 2 tersebut baru diperoleh pada tanggal 18 Maret 2006; Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2006 yang menerangkan bahwa Akta No. 2 tanggal 6 Januari 2006 telah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwajib, keterangan mana terdapat pada halaman 3 Akta No. 3tanggal 6 Januari 2206 dapat
dikualifikasikan bahwa Terdakwa telah membuat surat otentik palsu yaitu membuat surat otentik yang isinya bukan semestinya; Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memasukan keterangan yang tidak sebagaimana mestinya di dalam surat otentik, yaitu Akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006, telah menerbitkan suatu hak dan segala sesuatu yang melekat didalamnya bagi Anne Patricia Sutanto untuk menduduki jabatan Direktur I, Indra Gunardi untuk menduduki jabatan Direktur II dan Yenny Sutanto untuk menduduki jabatan Komisaris yang senyatanya pada saat itu perubahan susunan Direksi dan Komisaris tersebut belum mengikat karena Akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI; Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (Pleidooi) Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena telah melaksanakan perintah jabatan sebagai Notaris yang menuangkan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) ke dalam Akta otentik, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menentukan Notaris; Notaris berwenang membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, manjamin kepastian tanggal tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta-Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang
ditetapkan
oleh
Undang-Undang.
Akan
tetapi
Notaris
dalam
melaksanakan kewenangannya tersebut mempunyai kewajiban sebagaimana tertera pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, maka sudah sepatutnyalah setelah Terdakwa menerima dokumen-dokumen dari penghadap Saksi Anne Patricia Sutanto, Terdakwa mempelajari dan menelitinya dengan seksama, sehingga Terdakwa tidak sampai mengambil kesimpulan bahwa dokumen-dokumen tersebut lengkap dan dapat dituangkan dalam Akta, karena sudah sepatutnya sebagai seorang Notaris, Terdakwa mengetahui berlakunya ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) jo Pasal 67 UU No. 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, yang artinya
Terdakwa selaku Notaris telah mengabaikan kewajiban sebagaimana ditentukan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu Terdakwa tidak bertindak secara seksama meneliti kekurangan dokumen berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri atas RUPS yang diselenggarakan oleh pemegang saham, dan Terdakwa tidak pula menjaga kepentingan hukum penghadap saksi Anne Patricia Sutanto dengan menerangkan yang seharusnya yaitu hasil RUPS Luar Biasa yang pertama belum bisa dituangkan kedalam Akta karena dokumen-dokumen pendukung risalah rapat belum lengkap dan sepatutnya Terdakwa menolak untuk membuat Akta atas risalah rapat tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang Notaris seharusnya mengetahui bahwa sesaat membuat dan menandatangani Akta No. 2 tanggal 6 Januari 2006, Terdakwa juga mengetahui berlakunya ketentuan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 UU No. 1 Tahun 1995. Yang artinya Terdakwa mengetahui bahwa Akta No. 2 tanggal 6 Januari 2006 “Penyesuaian Dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas” Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Indo Venner Utama”, baru mengikat kepada pihak ketiga (mengikat keluar) sejak dilakukan persetujuan oleh pidak yang berwajib dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, walaupun dimintakan oleh penghadap yaitu Saksi Yunita Koeswoyo, namun demikian Terdakwa tetap juga melayani penghadap lain yaitu Saksi Anne Patricia Sutanto untuk membuat dan menandatangani Akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006, Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Indo Venner Utama yang didlamnya Terdakwa telah mencantumkan kata-kata yaitu : Perseroan Terbatas PT. IVU berkedudukan di Surakarta yang anggaran dasarnya telah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwajib yaitu : Antara lain : 1) Terakhir berdasarkan Akta No. 2 tanggal 6 Januari 2006, “Penyesuaian Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas” Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Indo Venner Utama”. 2) Yang dibuat dihadpan saya, Notaris; Dan pada halaman 7 Akta NO.3 tanggal 6 Januari 2006 tersebut juga mencantumkan sebagai berikut : ......, maka Rapat tersebut berhak mengambil
keputusan dalam rapat berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 jo Pasal 20 ayat (2) jo Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan yaitu : memberikan persetujuan pemberhentian seluruh anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dan mengangkat Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut : 1) Direktur I
: Nyonyah Anne Patricia Sutanto;
2) Direktur II
: Tuan Indra Gunardi;
3) Direktur III
: Nyonyah Yenny Sutanto;
Artinya
Terdakwa
sebagai
Notaris
telah
mengabaikan
kewajiban
sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu Terdakwa tidak bertindak secara seksama dan tidak menjaga kepentingan hukum penghadap saksi Anne Patricia Sutanto dan saksi Yunita Koeswoyo; Menimbang, bahwa memang benar apa yang dituangkan oleh Terdakwa dalam Akta No. 3 adalah kehendak dari penghadap Saksi Anne Patricia Sutanto dan Akta No. 3 merupakan Akta Pernyataan Kehendak Rapat (PKR) sehingga Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas dasar menuangkan kehendak penghadap, namun
demikian
Terdakwa dalam menuangkan atau mengatakan kehendak saksi Anne Patricia Sutanto telah menambahkan keterangan yang tidak sebagaimana mestinya atau keterangan yang tidak benar atau keterangan yang tidak sebagaimana mestinya itu adalah keterangan mengenai Akta No. 2 tanggal 6 Januari 2006 telah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwajib dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa mengetahu dan dengan kesadaran penuh membuat serta menandatangani Akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006, Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Indo Venner Utama, isinya bukan merupakan keadaan yang semestinya, namun Terdakwa tetap membuat dan menandatangani Akta tersebut, Akta mana adalah Akta Notaris atau Akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang membuat Akta Otentik; Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan 2 (dua) pendapat Ahli yaitu Djoko Sukisno, S.H., CN. Dan Hendrikus Subekti, S.H., yang menyatakan bahwa “penghadap atau para pihak bertanggung jawab atas
materi atau substansi Akta, sedangkan Notaris bertanggungjawab terhadap Akta dari segi “formal”, dan menurut Majelis Hakim keterangan yang tidak sebagaimana mestinya di dalam Akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 adalah keterangan yang bersifat formal, yang benar tidaknya hanya Notaris yang tahu, bukan penghadap, terlebih lagi Terdakwa sendirilah yang juga membuat Akta No. 2 tanggal 6 Januari 2006 yang dinyatakan telah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwajib, oleh karena keterangan yang tidak sebagaimana mestinya tersebut diberikan oleh Terdakwa selaku Notaris dan keterangan tersebut menyangkut segi formal Akta, maka Terdakwa selaku Notaris dapat dipersalahkan dan dipertanggungjwabkan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana juga ditegaskan oleh Ahli Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H, M.Hum., keterangan yang tidak sebagaimana mestinya atau keterangan yang tidak benar dalam halaman 3 Akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 tersebut menyalahi peraturan hukum pidana, yaitu pasal-pasal mengetahui pamalsuan surat otentik dalam KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa selaku Notaris tersebut tidak hanya menyalahi Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, namun juga menyalahi aturan hukum pidana, sehingga peraturan dlam hukum pidana dapat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa selaku Notaris; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena menjalankan wewenang jabatan membuat Akta yang dimohonkan oleh penghadap sebagaimana terdapat dalam halaman 84 dan halaman 85 Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga dinyatakan ditolah dan dengan demikian unsur ke-2 “membuat surat otentik palsu atau memalsukan surat otentik yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban), atau sesuatu pembebasan utang, atau boleh digunakan sebagai keterangan bagi sesuatui perbuatan “ telah terpenuhi.
3. Unsur “dengan maksud untuk mengguanakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan”.4 Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satui bagian unsur ini telah cukup untuk terpenuhinya unsur ini; Menimbang, bahwa menyuruh orang lain menggunakan surat otentik yang palsu yaitu Akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menyerahkan salinan Akta Tersebut kepada saksi Anne Patricia Sutanto pada tanggal 7 Januari 2006; Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta-fakta dipersidangan, terungkap bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2006, Akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 2006 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. IVU tersebut, pernah diajukan oleh saksi Anne Patricia Sutanto kepada Bank Mandiri Cabang Pembantu S. Parman Jakarta umtuk merubah speciment tanda tangan rekining atas nama PT. Indo Venner Utama yaitu : No. Rek. 116.02111247.3 (USA) dan No. Rek 116.00.0211248.1 (Rp) namun ditolak; Menimbang, bahwa dengan diberikannya salinan Akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 kepada Anne Patricia Sutanto diguanakan untuk melakukan perubahan speciment tanda-tangan pada Rekening atas nama PT. Indo Venner Utama yaitu : No. Rek. 116.02111247.3 (USA) dan No. Rek 116.00.0211248.1 (Rp) pada Bank Mandiri Cabang Pembantu S. Parman Jakarta, menurut Majelis Hakim adalah suatu bentuk kesengajaan yaitu corak kesengajaan sebagai maksud dalam diri Terdakwa untuk menyuruh orang lain menggunakan surat otentik yang telah diketahui Terdakwa didalamnya memuat keterangan yang tidak sebagaimana mestinya; Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa sepatutnya mengetahui apabila Akta No. 3 yang dibuat pada tanggal 6 Januari 2006 yang di dlamnya memuat keterangan yang tidak sebagaimana mestinya belum dapat digunakan karena dilaprkan dan belum diterimanya pelaporannya oleh yang berwajib yaitu Menteri Hukum dan HAM RI, sehingga penyerahan Akta No. 3 kepada saksi Anne Patricia Sutanto dapat dikualifikasikan sebagai *
menyuruh orang lain menggunakan surat otentik yang seolah-olah asli dan tidak dipalsukan; Menimbang, bahwa ketika Terdakwa menyerahkan salinan Akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 kepada saksi Anne Patricia Sutanto, seharusnya Terdakwa menerangkan kalau Akta No. 3 tersebut belum dapat digunakan, sehingga saksi Anne Patricia Sutanto tidak menggunakan untuk mengajukan perubahan speciment tanda tangan di Bank Mandiri Cabang Pembantu S. Parman Jakarta, dengan demikian menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa ketika menyerahkan Akta No.3 kepada saksi Anne Patricia Sutanto untuk menggunaka surat otentik seolah olah asli dan tidak dipalsukan; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain mengguankan surat-surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan” telah terpenuhi. 4. Unsur “penggunaan surat otentik tersbut dapat mendatangkan suatu kerugian”5 Menimbang, bahwa unsure kerugian dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 tidaklah mutlak harus ada atau tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan akan adanya kerugian saja itu tidak cukupuntuk membuktikan. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kerugian” tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian dilapang kemasyarakata, kesusilaan, dan kehormatan; Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Saksi Agus Sutanto mengalami kerugian dengan adanya surat otentik palsu berupa Akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 yang di buat oleh Terdakwa, kerugian itu adalah diberhentikannya Saksi Agus Sutanto secara tidak sah sebagai Komisaris PT. IVU yang berakibat kehilangan gajih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, dengan demikian unsur “ penggunaan surat otentik tersebut dapat mendatangkan suatu kerugian” telah terpenuhi. Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2, unsur ke-3 dan unsure ke-4, maka unsure ke-1 “barang siapa” dengan sendirinya telah terpenuhi. )
*
+
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dalam Pasal 264 (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Dakwaan Primair dinyatakan terbukti; Manimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair tidak dipertimbangkan; Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memalsukan akta otentik, namun Terdakwa tidak secara serta merta dapat dipersalahkan dan dijatuhi tindak pidana, karena konsep antara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berbeda dengan konsep pertanggungjawaban pidana yang merupakan syarat dapat dipidananya seseorang; Menimbang, bahwa seseorang yang telah memenuhi rumusam unsurunsur tindak pidana yang didakwakan atau telah terbukti melakukan tindak pidana, belum tentu dapat dipidana, karena syarat untuk dapat dipidananya seseorang adalah adanya unsur kesalahan (schuld) dan perbuatannya tersebut mengandung sifat melawan hukum (wederectelijkheid); Menimbang,
bahwa
selanjutnya
Majelis
Hakim
akan
mempertimbangkan apakah terdapat unsur kesalahan dalam diri Terdakwa dan terdapat sifat melawan hukum dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atau dengan kata lain dapatkah dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dipidana atas perbuatannya; Menimbang, bahwa kesalahan adalah sikap batin dalam diri pembuat (dader) atau pelaku tidak untuk menginsyafi perbuatannya, dalam Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selaku seseorang Notaris yang membuat Akta No. 2 tanggal 6 Januari 2006 sudah sepatutnya diduga (pro parte dolus, pro parte culpa) mengetahui bahwa Akta tersebut belum mendapat persetujuan dari Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, namun pada halaman 3 Akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 Terdakwa selaku Notaris menyatakan bahwa Akta No. 2 tanggal 6 Januari 2006 tersebut telah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwajib, sehingga menurut Majelis Hakim, umur kesalahan dalam diri Terdakwa tampaklah nyata ketika Terdakwa dengan sadar dan menginsyafi menyatakan bahwa Akta No. 2 telah mendapat pengesahan dari yang berwajib, padahal
senyatanya pada saat itu Akta No. 2 belum mendapatkan pengesahan (yang seharusnya
menurut
Undang-Undang
No.
1
Tahun
1995
adalah
“persetujuan”) dari pihak yang berwajib yaitu Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Menimbang, bahwa sifat melawan hukum yang melekat dalam diri Terdakwa tampaklah nyata tatkala Terdakwa memberi keterangan pada halaman 3 Akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 bahwa Akta NO. 2 telah memperoleh pengesahan dari yang berwajib, padahal senyatanya Terdakwa mengerti dan memahami bahwa Akta No. 2 tanggal 6 Januari 2006 tersebut belum mendapatkan pengesahan (yang seharusnya menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 adalah “persetujuan”) dari yang berwajib yaitu Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga perbuatan Terdakwa membuat Akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 yang didalamnya memberikan keterangan suatu perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum.
" #$
"
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi (Tingkat Banding) Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terjadi dari Berita acara penyidikan, Surat dakwaan, Surat berita acara persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 16 Februari 2010 No. 141/Pid.B/2009/PN.Ska, Surat Memori banding dan Kontra memori banding berkesimpulan bahwa pertimbangan putusankan tersebut perihal mengenai kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar maka diambil alih menjad pertimbangannya sendiri Majelis Banding dalam mengambil putusan, akan tetapi pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Banding memiliki pertimbangan sendiri, sebagai berikut : “ Bahwa yang menjadi kesalahan Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa menyatakan dalam Akta No. 3 yang dibuatnya pada tanggal 6 Januari 2006 yang didasar pada Akta No. 2 yang belum mendapat Pengesahan dari pihak yang berwajib (Menteri Hukum dan HAM) pada kenyataannya Akta No. 2 pada tanggal 6 Januari 2006 belum mendapat pengesahan tetapi pada akhirnya pada tanggal 16 Maret 2006, dua bulan setelah Akta No. 3 dibuat baru Akta No. 2 dapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, jadi pada akhirnya pernyataan Terdakwa pada halaman 3 Akta No. 3 menjadi benar juga maka hal ini menurut ajelis Hakim Banding dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri tersebut perlu di perbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini “
%
%
No.1860K/Pid/2010
C. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi). Bahwa alasan-alasan keberatan yang disampaikan dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : 1. Bahwa sebagaimana tersebut Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 dalam Pasal 15 ayat (1), maka akta yang dibuat oleh Notaris, adalah berdasarkan kemauan pada penghadap, sehingga dalam pembuatan akta tersebut seorang Notaris sama sekali tidak mempunyai kepentingan apapun terhadap isi dari akta yang di buatnya, oleh karena semua isi dan materi dari akta tersebut adalah menjadi tanggung jawab dari pada penghadap; 2. Bahwa terhadap a quo dimana Terdakwa sebagai Notaris yng telah membuat Akta No. 3 tanggal 6 Januari 2006 yang para pihaknya adalah Ny. Anne Patricia Sutanto dan Tuan Andi Sutanto telah membuat Akta tentang Pernyataan Keputusan Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. IVU, yang dalam ketentuan/ syaratnya ditentukan secara tegas bahwa “PT. Indo Venner Utama yang berkedudukan di Surakarta yang Anggaran Dasarnya telah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwajib” (halaman 2 Akta No. 2 dan isi halaman 3 Akta No. 3). Jadi yang dicantumkan oleh Terdakwa sebagai Notaris yang telah mendapat pengesahan dari yang berwajib adalah Akta Pendirian yang merupakan Anggaran Dasar PT. IVU yang dibuat Notaris secara lengkap termuat dalam akta Notaris yang dibuat oleh Terdakwa, jadi bukan mengenai Akta No. 2 atau No. 3 yang telah mendapatkan pengesahan dari yang berwajib, seperti uraian dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Bahwa dengan demikian pada kasus a quo tidak terbukti adanya kesalahan dari Terdakwa, sebab yang terjadi adalah salah penafsiran tentang pengesahan dari Akta itu sendiri yang terbit pada tanggal 16 Maret 2006 (Akta No. 2), namun yang dimaksud dalam Akta No. 3 adalah tentang Akta Pendirian yang merupakan Anggaran Dasar PT. Indo Venner Utama, karenanya Terdakwa tidak terdapat unsure kesalahannya, untuk itu harus di bebaskan (Glen Straff Zonder Schuld).
