A.
1.
PERENCANAAN DAN PERANCANGAN WILAYAH
Makna Perencanaan Makna perencanaan dan perancangan merupakan dasar atau landasan
pema-haman pembangunan wilayah dan terapannya. Bahasan ini secara rinci mencakup pengertian dan unsur-unsur perencanaan, makna perencanaan bagi masa depan, serta faktor-faktor dan persyaratan rencana.
1.1. Pengertian Perencanaan dan Perancangan Pengertian
planning
atau
perencanaan
telah
banyak
mengalami
perkembang-an. Pada awalnya isttiahplan atau rencana selalu diasosiasikan dengan segala sesuatu yang merupakan hasil arsitek atau insinyur yang terwujud dalam bentuk gambar ata-upun peta. Oleh karenanya, suatu rencana pada saat itu merupakan suatu hasil yang bersifat statis. Meskipun hasil akhir merupakan sesuatu yang bersifat dinamis, namun sekah sesuatu itu dibuat dan memperoleh hasil yang merupakan hasil bersifat tetap seperti itu. Misalnya, hasil rencana seorang insinyur otomotif berupa mobil yang bersifat dinamis tetapi tetap saja sekali mobil itu dibuat maka merupakan suatu hasil yang tetap seperti itu. Pada perkembangannya, perencanaan terkait dengan upaya merumuskan kei-nginan manusia dalam arti yang lebih luas. Perencanaan merupakan rumusan kei-nginan dari sekelornpok manusia untuk mencapai keadaan yang lebih balk Adanya keragaman sifat dan dinamika manusia, maka makna perencanaan selalu mengalami perkembangan. Jika saat ini berbicara tentang perencanaan, maka di dalamnya
selalu
terkandung
pengertian
adanya
suatu
rangkaian
berkesinambungan, bahkan dapat merupakan suatu siklus. Hal ini disebabkan perencanaan merupakan suatu upaya merumuskan keinginan dan cita-cita pada masa mendatang bagi manusia yang bersifet dinamis tersebut Oleh karena itu, makna perencanaan saat ini merupakan hasil suatu rangkaian kerja untuk menrumuskan sesuatu yang didasari oleh suatu pola tindakan tertentu, yang menurut pertimbangan yang sistematik akan dapat membawa keun-tungan, tetapi dengan anggapan bahwa akan ada tindakan-tindakan selanjutnya, yang akan merupakan rangkaian kegiatan sistematik lainnya. Artinya, bahwa tindakan yang dirumuskan semula masih bersifat terbuka bagi kemungkinan adanya pihhan cara
tindakan lain, bahkan tindakan yang telah dirumuskan semula itu masih me-mungkinkan disesuaikan apabila dianggap kurang menguntungkan pada saat tertentu lainnya. Terminologi perencanaan selalu dikaitkan dengan perancangan. Kedua kata ini secara harfiah merupakan terjemahan dari planning dan design. Lingkup arti yang dipakai kedua istilah tersebut di Indonesia telah mengalami perkembangan. Pada awalnya perancangan diartikan sebagai hasil perumusan keinginan atau cita-cita pada masa mendatang, yang lingkupnya lebih luas, dalam konteks makro. Perencanaan merupakan produk perumusan keinginan atau tita-cita pada masa mendatang yang lebih terbatas dalam konteks mikro. Namun lingkup pengertian itu juga telah meng-alami peikembangan sehubungan dengan pengertian semantik dan bahasanya. Oleh karenanya, meskipun masih belum dibakukan, perencanaan yang merupakan terje-mahan dari planning dan perancangan yang merupakan terjemahan dari design lingkup maknanya justru sebaliknya, Perencanaan lingkupnya lebih luas dalam konteks makro, sedangkan perancangan merupakan bagian dari produk perencanaan lebih terbatas dalam konteks mikro (Gambar A. 1.)
Gambar A.l. Hubungan Perencanaan dengan Perancangan
Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa rencana adalah hasfl dari suatu perencanaan, yakni sesuatu yang akan merupakan pedoman dan arahan untuk men-capai keinginan, yang sasaran dan jangkauannya telah digariskan teriebih dulu. Rencana merupakan rumusan-rumusan keinginan atau cita-cita yang lingkupnya menye-luruh dan luas. Rancangan merupakan produk dari kegiatan perancangan yakni beru-pa upaya tindak lanju, penjabaran, dan rincian dari hasil perencanaan terdahulu.
1.2. Unsur-unsur Pengertian Perencanaan Jenis dan tipe perencanaan apapun, dalam usaha mencapai hasilnya secara umum akan melalui suatu rangkaian proses tertentu. Pada rangkaian proses ini dapat terkait dengan berbagai aspek, baik yang bersifat pendorong, penunjang, maupun penghambat, serta umpan baliknya, JOca perencanaan ditinjau dalam lingkup secara umum, dapat diartikan sebagai: 'suatu usaha untuk memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia, dengan memperhatikan segala keterbatasan dan pembatasan yang ada, guna mencapai suatu tujuan secara efisien dan efektif.' Usaha mencapai tujuan tersebut, akan selalu berlandasan pada prinsip pokoi ekonomi, yaitu mencapai hasil sebesar-besarnya, dengan modal sekecil-kecilnyz (prinsip optimasi). Di dalam suatu perencanaan tersebut terkandung lima unsur yakni (1) keinginan atau cita-cita; (2) tujuan dan motivasi; (3) sumberdaya (alam manusia, binaan, dan biotik); (4) upaya hasil guna (effectivity) dan daya guna (efficiency); dan (5) unsur ruang dan waktu. Di dalam tujuan dirumuskan keinginan dan sasaran yang ingin dicapai, sesuai dengan kebutuhan. Dimensi waktu mencakup penentuan waktu untuk mencapai keinginan dan sasaran tersebut, untuk dapat meme-nuhi kebutuhan pada masa mendatang. Jangkauan suatu perencanaan adalah untuk mencapai suatu tujuan pada masa mendatang, tetapi di dalam pertimbangannya tidak terlepas dari pengetahuan tentang keadaan-keadaan masa kini dan masa lalu. Hal ini sangat penting di dalam menentu-kan proyeksi-proyeksi keutuhan pada masa mendatang. Pengalaman tentang keadaan masa lalu, serta apa yang dapat dan belum dapat dipenuhi pada masa kini, akan me-cupakan faktor-faktor pertimbangan untuk membuat prediksi kebutuhan pada masa mendatang. 1.3. Perencanaan Sebagai Proyeksi Masa Depan Dalam upaya perencanaan mengandung dimensi waktu baik past period mau-pun present period, serta future period. Upaya mencapai cita-cita pada masa mendatang yang lebih baik sdain mempertimbangkan kebutuhan pada masa mendatang, juga melihat pengalaman dan trend yang berkembang sejak masa lampau. Hal ini disebabkan adanya dinamika masyarakat yang rangkaiannya
bersifat berkesinam-bungan, yakni apa yang terjadi saat ini merupakan perkembangan
kebutuhan
masyarakat
Oleh
karenanya,
didalam
mempertimbangkan upaya peningkatan pada masa mendatang, diperlukan pengalaman masa lampau dan menjadi pertimbangan pula agar tidak terulang kesalahan atau kegagalan yang pernah dialami. Dalam perencanaan terkandung pengertian keinginan untuk mencapai cita-cita masa depan yang lebih baik. Dalam hal ini terkandung pula upaya yang dilandasi peramalan atau prediksi, sehingga perencanaan merupakan proyeksi ke masa
depan.
Proyeksi
mengandung
makna
harapan
meningkatkan,
memperbesar, memperbaiki, atau bahkan memperkecil, menurunkan dan mengurangi, demi tercapainya keadaan yang lebih baik. Upaya pembesaran atau pengecilan perlu didasari oleh pertimbangan obyektif, efisiensi, dan efektifitas. Upaya peningkatan ataupun pembesaran sesuatu aspek, karena dirasakan dan dapat dibuktikan secara pasti, bahwa keadaan sekarang serba kurang dan membutuhkan pengembangan, karena adanya tuntutan kebutuhan masyarakat SebaHknya, upaya penurunan ataupun pengecilan sesuatu, harus dapat dibuktikan bahwa yang dapat dicapai sampai saat ini terlalu besar dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan yang ada, sehingga keadaan ini merupakan hal yang tidak efisien. 1.4. Faktor-faktor dan Persyaratan Rencana Bahasan di atas dapat diringkaskan bahwa pada dasarnya faktor-faktor yang menentukan perencanaan dan perancangan dapat mencakup beberapa hal: 1) landasan filosofis dan ideologis; 2) motivasi dan tujuan yang merupakandasar kebijaksanaan; 3) sumberdaya biofisik dan manusia, serta modal dan informasi; 4) teknologi dan ihnu pengetahuan; 5) tenaga kerja atau personal yang trampil; 6) serta waktu dan ruang. Agar hasil perencanaan dan perancangan dapat berdaya guna, maka dituntut suatu persyaratan yang mencakup empat aspek. 1) Suatu rencana ataupun rancangan hams logis atau masuk akal dan dapat di-mengerti.
2) Suatu rencana ataupun rancangan harus flexible karena dinamika manusia terjadi secara berkesinambungan. 3) Suatu rencana ataupun rancangan hams obyektif baik yang menyangkut ke-pentingan urnum, maupun kepentingan tertentu. 4) Suatu rencana ataupun rancangan hams mempeiiiatikan kendala (constraint) dan keterbatasan (limitation) lingkungan, baik lingkungan biofisik maupun lingkungan manusia (budaya manusia). Berbagai faktor dan persyaratan rencana maupun rancangan tersebut merupa-kan dua aspek yang saling berkaitan erat. Persyaratan dapat dicapai karena adanya faktor-faktor yang mendukung perencanaan dan perancangan. Dalam hubungan ini periu jiga difahami, bahwa 'rencana dan rancangan bukan merupakan tujuan dari proses perencanaan maupun tujuan perancangan, tetapi hanya akan merupakan alat yang merumuskan dan mengarahkan untuk mencapai tujuan keinginan dan cita-cita yang lebih baik pada masa mendatang. 2.
Perkembangan Perencanaan Wilayah Kesadaran manusia tentang kebutuhan suatu perencanaan pada dasarnya
secara naluriah telah diawali sejak jaman purba Rangkaian perkembangan perencanaan wilayah, ternyata sangat erat kaitannya dengan perkembangan peradaban, kebu-dayaan dan kemampuan manusia dalam hal Umu pengetahuan dan teknologi. Proses dan hasil proses perencanaan tersebut pada setiap masa dimanifestasikan ke dalam struktur, bentuk, dan penampilan fisik yang berbeda. Perbedaan terjadi sebagai akibat adanya cara pendekatan dan penyelesaian yang dilandasi oleh faktor-faktor peradaban dan teknologi, serta tingkat kompleksitas permasalahan yang terjadi pada masa tertentu. 2.1. Perkembangan Perencanaan di Negara Maju Perencanaan wilayah diusahakan manusia di dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya, berkaitan dengan masa atau jaman yang lazim digunakan sebagai patokan dalam ihnu sejarah. Masa menurut batasan sejarah di negara-negara
maju
dapat
dikelompokkan
menjadi
6
(enam)
jaman
perkembangan, yakni jaman Purba, jaman Yunani, jaman Abad Pertengahan, jaman Peralihan, jaman Revolusi Industri, dan jaman Pasca hidustri. Pada setiap jaman memiliki variasi atau perbedaan-perbe-daan yang sangat jelas tentang
peradaban dan tingkat ihnu pengetahuan dan teknologi. Peradaban dan tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi dari masa lampau hingga masa Pasca Revolusi Industri berkembang dari tingkat paling rendah atau sederhana hingga tingkat peradaban ekoteknologi, yang diikuti sistem informasi dan komunikasi serta teknologi automisasi yang lebih canggih. Demikian juga pennasalahan wilayah dan kehidupan budaya manusia di da-lamnya, tingkat kompleksitasnya berkembang semakin beragam dari yang paling se-derhana hingga tingkat super kompleks. Permasalahan tersebut antara lain urbanisasi fisik mupun demografis, pergerakan dan perubahan yang semakin cepat, pertentang-an dan benturan kepentingan semakin beragam dan tajam, serta eksploitasi sumber-daya secara besar-besaran semakin tinggi. Dalam rangka pemecahan dinamika kom-pleksitas masalah yang semakin meningkat tersebut, penggunaan pendekatan dalam perencanaan pun berkembang dari cara pemenuhan kebutuhan yang sangat sedernana, hingga pendekatan yang lebih menekankan pada efisiensi dan efektivitas, serta me-nekankan pendekatan yang berwawasan lingkungan (Tabel A1.). 2.2. Perkembangan Perencanaan di Indonesia Peikembangan umum tersebut juga berkaitan dengan perencanaan wilayah yang terjadi di negara Indonesia. Masih adanya keterbatasan materi-materi penelitian tentang perkembangan wilayah di Indonesia, maka dalam kaitannya dengan sejarah perencanaan wilayah di Indonesia dapat ditelusuri dari masa-masa yang sedikit terba-tas. Oleh karenanya, perkembangan tersebut hanya dapat ditunjukkan dengan mem-bagi 6 masa; yakni masa Pra Kolonial (Pra VOC), masa VOC, masa Awal Abad Ke-duapuluk, masa Perang Dinia Kedua dan Perang Kemerdekaan, masa Awal Kedau-latan (Dekade Limapuhan dan Enampuluhan), masa Dekade Tujuhpuluhan, dan masa Sejak Delapanpuluhan hingga Sekarang. Pada setiap masa tersebut juga memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat jelas tentang pennasalahan wilayah dan kehidupan budaya manusia di dalamnya. Tingkat kompleksitasnya berkembang semakin beragam dari masalah-masalah pada tingkat kdompok kekuasaan pemerintah kecil dan sistem penguasa dan wilayah yang dikuasai; hingga tingkat masalah yang sangat
kompleks. Permasalahan tersebut antara lain urbanisasi fisik mupun demografis semakin
meningkat;
perkembangan
wilayah
perkokaan
dan
perdesaan;
keterbukaan investasi dalam pembangunan permukim-an, serta dampak globaMsasi dan krisis ekonomi di setiap wilayah kota dan desa. Pemecahan dinamika kompleksitas masalah yang semakin meningkat, penggunaan pendekatan dalam perencanaan pun berkembang. Pada awalnya digunakan pendekatan yang bersifat sederhana (tradisional dan spiritual), misalnya Hasta Kosala Kosali (Bali); dan mendasarkan pada Bental Jemusr (Jawa), berkembang hingga penggunaan pendekatan yang lebih menekankan pada pembangunan berwawasan lingkung-an, pendekatan keruangan, pendekatan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat; hingga pendekatan regional. Khronologi secara umum perkembangan perencanaan di Indonesia dapat disajikan secara skematik pada Tabel A2. Tabel A1. Perkembangan Perencanaan Secara Umum di Negara-negara Maju
MASA Purba
PERBANDINGAN
KOMPLEKSITAS
PENDEKATAN
TEKNOLOGI
PERMASALAHAN
PERENCANAAN
Peradaban masih
Sangat sederhana
sangat rendah dengan
- Didominasi oleh alam - Pemenuhan kebutuhan
kemampuan teknologi
sangat sederhana
yang sangat rendah
- Kebutuhan fisik diutamakan
Yunani
- Peningkatan peradaban - Teknologi lebih maju
- Sederhana - Sistim penguasa dan dikuasai
tetapi masih sangat
- Dengan sangat terbatas sudah dapat mengubah alam sesuai kebutuhan
terbatas
- Pendekatan fisik estetis
Abad
Peradaban sudah lebih
Pertengahan
maju
persaingan antar
kelompok kelompok
(Medieval Age)
Teeknologi lebih maju
kelompok
penguasa dan rakyat
- Meningkatnya
- Peningkatan budaya tukar menukar - Peperangan perebutan hegomoni
- Terbentuknyay
yang dikuasai - Dominasi agama dan kekuasaan - Produksi dan pertukaran - Pertahanan - Pendekatan fisik estetis
Masa
- Pradaban semakin
Pereralihan
tinggi dan merupakan
(Renaissance0
awal kepada
permasalahan semakin meluas
penemuan teknologi
- Pertukaran barang dan
dan perkembangan
produk antar bangsa
ilmu pengetahuan dan seni Revolusi Industri
- Kompleksitas
- Peradaban semakin berkembang dan
- Sistim hubungan terbuka - Komleksitas semakin tinggi
- Prestise bangsa menjadi dasar pembangunan - Penonjolan diri/bangsa - Skala pemanfaatan ruang serba kolosal - Pendekatan fisik estetis - Efisiensi ekonomi - Politik antar bangsa
mengawali
- Urbanisasi desa-kota
perkembangan
- Hubungan antar Negara
pembangunan yang
teknologi
- Peningkatan kegiatan
menyeluruh dan
- Perkembangan Industrialisasi
perdagangan intern – ekstern - Perkembangan teknologi mobilitas
- Perencanaan
perwilayahan - Pendekatan sistim dan sibernetika - Pembangunan berlanjut dan berwawasan lingkungan
Pasca Revolusi Industri
- Peradaban ekoteknologi - Kemajuan teknologi dan Ilmu
- Super kompleks - Urbanisasi tinggi - Negara maju versus negasa berkembang
Pengetahuan
- Pergerakan yang
- Perkembangan
semakin cepat
system informasi dan komunikasi - Teknologi autominasi
- Pertentangan kapitalistik dan sosialistik - Hubungan antar Negara dan system blok - Eksploitasi sumber daya alam secara besar besaran
Tabel A2. Perkembangan Perencanaan di Indonesia MASA Pra-Kolonial (Pra VOC)
KOMPOLEKSITAS MASALAH - Kelompok kelompok kekuasaan pemerintah kecil - Sistim penguasa dan yang
PENDEKATAN PERENCANAAN - Pendekatan tradisi spiritual antara lain Hasta Kosala kosali (Bali); Bental Jemur
dikuasai VOC
- Konflik colonial versus penguasa pribumi - Pertahanan dan perluasan kekuasaan kolonial
- Terbentuknya lingkungan colonial di wilayah wilayah pantai atau muara sungai dengan pola abad pertengahan Eropa (kota perbentengan –fortified towns)
Awal abad ke 20
- Dampak revolusi industry di Eropa terhadap tanah jajahan - Perkembangan pemanfaatan sumber daya alam di tanah
- Introduksi perencanaan kota modern - Terbentuknya kota kota modern - Penataan kota dengan
jajahan (pertambangan dan
bangunan bergaya Eropa untuk
perkebunan)
kepentingan colonial
- Perekonomian colonial yang makin meningkat - Kepadatan penduduk Jawa dikurangi dengan transmigrasi
- Perkembangan pusat pusat perekonomian - Desentralisasi Pemerintah Jajahan (1905)
ke Sumatera (1905) Perang Dunia II dan Perang Kemerdekaan
- Perang Kolonial dengan Jepang - Dampak perekonomian dari pendudukan Jepang - Perang kemerdekaan
- Stagnasi permbangunan - Pada tahun 1948 keluar SVO dan 1949 SVV untuk memecahkan pembangunan kota yang mengalami kerusakan karena perang
Awal Kedaulatan (1950-1960)
- Pembangunan perekonomian - Peningkatan urbanisasi - Bantuan ekonomi internasional - Konflik polotik danh regional - Pembangunan nasional
- Pembangunan Semesta Berencana - Peningkatan kesadaran esensi perencanaan pembangunan - Perlunya peningkatan sumber daya manusia di bidang perencanaan - Perencanaan wilayah dan kota baru
Decade 1970-an
- Perkembangan kota kota besar
- Perkembangan perencanaan wilayah dan kota
- Urbanisasi - Pengembangan pertanian - Permbangunan berwawasan pemerataan
- Pengembangan model model perencanaan wilayah dan kota - Introduksi model model perencanaan - Pembangunan berwawasan lingkungan (Habitat Stockholm 1971)
Sejak 1980-an sampai sekarang
- Urbanisasi yang semakin meningkat - Keterbukaan investasi dalam pembangunan perumahan dan prasarana - Dampak globalisasi
- Perencanaan berwawasan pembangunan yang berkelanjutan - Pengembangan perangkat perencanaan tata ruang - Pengembangan kemitraan
perekonomian pada
pemerintah swasta dan
pembangunan wilayah dan
pemerintah dalam
kota
pembangunan wilayah dan kota - Perencanaan pengembangan regional antar negara
2.3. Motivasi dan Orientasi Perencanaan 2.3.1. Motivasi Perencanaan Sasaran, tujuan, dan hasil perencanaan akan memilM motivasi yang berbeda, sesuai dengan faktor dimensi waktu, kemampuan, dan sumberdaya yang tersedia. Pada hakekatnya, motivasi perencanaan diarahkan pada dua orientasi, yakni perenca-naan yang dilandasi oleh kecenderungan, dan perencanaan yang dilandasi oleh target. Pertama, suatu dasar pemikiran bertitik tolak pada makna perencanaan sebagai suatu rangkaian proses, untuk mencapai sesuatu yang lebih baik pada masa mendatang, dengan mempertimbangkan kejadian-kejadian pada masa lampau dan apa yang telah serta sedang terjadi pada masa kini (Gambar A.2.).
Gambar A.2. Dasar Pemikiran Trend Oriented Planning
Dalam hal ini perencanaan yang disusun untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan pada masa mendatang akan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, dan tuntutan-tuntutan yang berkembang pada masa lalu; serta kebutuhan, penna-salahan dan tuntutan pada masa kini. Hal-hal tersebut kemudian digunakan sebagai dasar menyusun proyeksi kebutuhan perencanaan dan tuntutan masa mendatang yang ideal (Gambar 1). Pada proses perencanaan tersebut kecenderungan yang terjadi saat ini akan sangat penting sebagai faktor pertimbangan untuk menentukan arah dan tujuan perkembangan pada masa mendatang. Titik tolak berpikir perencanaan yang de-mikian biasanya dikatakan sebagai suatu proses pemikiran kecenderungan (trend oriented planning). Titik tolak berpikir perencanaan kedua, adalah suatu pemikiran yang lebih di-tekankan semata-mata kepada sasaran dan tujuan yang akan dicapai masa mendatang. Oleh karenanya, di dalam dasar pemikiran perencanaan yang kedua ini faktor penentu yang sangat penting adalah suatu ideal target yang ingin dicapai pada masa mendatang. Target ini hanya didasarkan kepada keadaan pada masa kini, serta proyeksi untuk meningkatkan kepada keadaan sekarang ke keadaan yang lebih baik, dan sedikit sekali, atau bahkan tidak memperhatikan kecenderungan apa yang terjadi pada masa lampau (Gambar A.3). Suatu pendapat yang menyatakan bahwa perencanaan di banyak negara sedang berkembang, lebih didasarkan pada usaha-usaha pencapaian target yang ideal pada masa mendatang. Hal itu berkaitan dengan faktor-faktor sifat perkembangannya yang relatif cepat; keadaan sosial, politik, dan perekonomian yang masih berubah-ubah; sola sejarah masa lalu merapakan suatu pengalaman yang pahit karena kolonialisme. Pengalaman masa lalu mengenai kegagalan pembangunan,
lebih
banyak
atau
cukup
dengan
mempelajari
dari
pengalaman-pengalaman di negara-negara yang telah maju. Sebaliknya di negara-negara yang telah maju lebih dikenal dengan istilah preservatinoist at heart, yang mana pertimbangan masa lalu sangat dipertimbangan di dalam perencanaan pembangunan mereka. Akibatnya ketika diterapkan di negara sedang berkembang tidak selurubnya berhasil, bahkan lebih banyak mengalami kegagalan dalam pembangunannya.
Gambar A.3. Dasar Pemikiran Ideal Target Planning Kedua dasar pemikiran perencanaan tersebut seharusnya dilakukan bersama, bergantung pada karakteristik dan jenis sasaran serta tujuan pembangunan yang akan dicapai. Disamping itu, keadaan dan pola sosial, ekonomi, budaya, politik, dan aspek-aspek geografis daerah perencanaan merupakan faktor yang sangat berpenga-ruh dalam menentukan kebeihasilan pembangunan.
Berbagai
aspek
geografis
sebagai
dasar
pertimbangan
perencanaan pembangunan, antara lain potensi wilayah baik potensi fisik alami, potensi fisik binaan, potensi biotik, dan potensi manusia. Di negara-negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia misalnya, tampaknya kombinasi cara pendekatan perencanaan target dan kecenderungan akan penting sekah diterapkan dalam menyusun suatu rencana pembangunan wilayah. Hal ini mengingat: 1) masih banyaknya masalah yang tidak dapat atau sulit diperhirungkan secara kuantitatif; 2) masih tingginya dinamika perubahan yang terjadi di dalam masyarakar; 3) kecenderungan perkembangan yang didasari oleh nilai-nilai yang berlaku di masyarakat masih cukup kuat; 4) stabilitas perekonomian yang belum mantap; 5) dan keadaan sosial politik yang masih dalam perkembangan. 2.3.2. Jangkauan Hasil Perencanaan Dalam
kaitannya
dengan
pennasalahan
motivasi
dan
orientasi
perencanaan di atas, maka suatu rencana tidak sdalu akan mencapai sasaran dan tujuan secara tepat seperti apa yang digariskan sebelumnya. Dalam hal ini
terdapat suatu basil rencana yang ditekankan pada waktu pencapaiannya, dengan konsekuensi bahwa hasil yang dicapai berada dalam suatu rentang (range) tertentu. Hasil rencana yang lebih ditekankan pada ketepatan target yang ditetapkan, dengan konsekuensi bahwa mungkin waktu pencapaiannya dapat melewati dimensi waktu yang telah ditetapkan. Dalam keadaan tertentu, ada kemungkinan pula bahwa target rencana sudah dapat dicapai sebelum sampai pada waktu yang diharapkan. Hal ini dapat digambarkan pada diagram Gambar A4. berikut.
Gambar A4. Pencapaian Target Sebelum Sampai Waktu yang Ditentukan Kemungkinan
tidak
tercapamya
target
perencanaan
seharusnya
dievaluasi/ dinilai pada waktu yang seharusnya dieapai. Evaluasi ini akan menilai dan meng-ukur hal-hal yang menyebabkan hambatan tersebut. Hasil evaluasi ini seharusnya merupakan masukan bagi penyempurnaan rencana dan strategi.
Gambar A5. Kemungkinan Target Tidak Tercapai Pada Waktu Yang Ditentukan
Berdasailcan strategi baru tersebut kemudian ditentukan apakah target yang direncanakan untuk tahun T2 masih rdevan dengan kebutuhan untuk diteruskan ke target yang lebih tinggi atau lebih rendah.
Gambar A6, Penentuan Target yang Direncanakan Untutk Tahun Tertentu 3.
Ruang Lingkup Perencanaan Wilayah Lingkup perencanaan sebenarnya sangat luas, mencakup berbagai aspek
kehi-dupan. Luasnya ruang lingkup perencanaan bergantung pada obyek perencanaan. Ruang lingkup perencanaan wilayah meliputi dua aspek, yakni lingkup substantif dan lingkup teritorial. Ruang lingkup substantif mencakup materi sasaran perencanaan, sedangkan ruang lingkup terutorial mencakup luas wawasan perencanaan dari segj wilayah. 3.1. Ruang Lingkup Substantif Perencanaan wilayah dari aspek substantif menyangkut tiga lingkup perencanaan, yakni perencanaan yang berkaitan dengan upaya pengembangan sosial budaya masyarakat (social planning); perencanaan yang berkaitan dengan upaya pengembangan ekonomi (economic planning), dan perencanaan yang berkaitan dengan upaya pengembangan fisik (physical planning). Perencanaan fisik (physical planning) selalu dan sering diasosiasikan dengan pengertian aspek keruangan dan perencanaan tata ruang. Beberapa pengertian perencanaan dari aspek substantif, dapat dijdaskan sebagai berikut. 1) Perencanaan sosial (social planning) adalah segala usaha perencanaan pemba-ngunan yang berorientasi dan bermotivasi kepada aspek-aspek
kehidupan masyarakat. Hasil perencanaan sosial merupakan arahan dan pedoman pengembangan dan pembangunan sosial, seperti misalnya rencana pengembangan pendidikan, rencana pengembangan kependudukan dan keluarga berencana, rencana pengem-bangan kelembagaan, rencana pengembangan keagamaan, rencana pengembangan politik, dan lainnya. 2) Perencanaan perencanaan
ekonomi
(economic
pem-bangunan
yang
planning) berorientasi
adalah dan
segala
upaya
bermotivasi
ke
pengembangan perekonomian. Hasil perencanaan ekonomi termasuk rencana produksi, pengembangan pendapat-an per kapita, regional, dan atau nasional;
pengembangan
lapangan
kerja;
distri-busi
konsumsi;
pengembangan perangkutan dan perhubungan; dan rencana mone-ter dan lainnya 3) Perencanaan fisik (physical planning) adalah segala upaya perencanaan pemba-ngunan yang berorientasi dan bermotivasi ke aspek fisik. Dalam hal perencanaan fisik wilayah lebih banyak berdasar pada wawasan tataruang untuk dapat meng-efisiensikan dan menefektifkan pemanfaatan ruang dan sumberdaya Dalam ke-nyataannya perencanaan fiaik merupakan upaya untuk mewujudkan wadah dan struktur nyata dalam rangka menjabarkan kebutuhan sosial ekonomis masyarakat Hasil perencanaan fisik termasuk rencana tata ruang, tata guna lahan, sebagai perwujudan perencanaan tata ruang, rencana prasarana dan sarana fisik wilayah. Ketiga lingkup substansi perencanaan tersebut tidak terlepas satu sama lain di dalam proses perencanaan. Perencanaan Sosial menjadi landasan bagi perencanaan ekonomi, demilaan juga sebaliknya perencanaan ekonomi memerlukan landasan rencana pengembangan sosial. Perencanaan fisik tidak dapat dikembangkan tanpa dukungan rencana-rencana pengembangan sosial dan ekonomi. Rencana pengembangan ekonomi juga berkaitan erat dengan pengembangan fisik wilayah secara keniangan. Perencanaan fisik pada hakekatnya dapat diartikan sebagai suatu usaha pengaturan kebutuhan fisik untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan berbagai kegiatan fisiknya Dalam lingkup yang luas kebutuhan fisik ini adalah berupa penyediaan akan kebutuhan ruang seperti lahan atau rumah. Lahan ini fungsinya akan disesuaikan dengan
berbagai macam kigiatan fungsional masyarakat yang akan ditempatkan di atasnya. Perwujudan nyata dari adanya kegiatan fungsional ini adalah bempa suatu keragaman pola tata guna lahan. Struktur bangunan seperti bangunan kegiatan ekonomi, bangunan sekolak. bangunan kesehatan, bangunan pemerintahan, bangunan pabrik monumen dan perta-manan serta perumahan akan merupakan perwujudan fisik yang nyata dari suatu kawasan kegiatan tertentu. Di dalam lingkup yang lebih rinci, setiap lahan dan bangunan yang dipergunakan untuk berbagai macam kegiatan fungsional masyarakat itu akan memerlukan pula berbagai sarana pelayanan. Berbagai ragam sarana pelayanan tersebut antara lain berupa jaringan jalan sebagai sarana pergerakan, dan jaringan utilitas umum seperti air minum, sistem pembuangan, sistem drainase. jaringan listrik, jaringan telepon dan lain-lain. Gambaran di alas memrnjukkan bahwa aspek-aspek fisik merupakan perwujudan nyata dari suatu tuntutan kebutuhan yang disebabkan oleh pertambahan manusia dan perkembangan kegiatan usaha serta budayanya. Untuk mencapai tujuan perencanaan, yaitu memanfaatkan sumber daya yang ada seefisien dan seefektif mungkin, maka perlu adanya suatu perencanaan fisik. Rangkaian
kaitan
antara
perkembangan
dan
pertumbuhan
penduduk,
perkembangan kegiatan usaha dan budaya masyarakat serta implikasinya terhadap usaha penyediaan sarana fisiknya, memperlihatkan bahwa secara nyata perencanaan aspek-aspek fisik tidak dapat ditinjau secara tersendiri. Artinya, suatu perencanaan fisik akan terkait erat dan merupakan implikasi serta tindak lanjut dari perencanaan sosial budaya, ekonomi dan politik Oleh karena itu suatu perencanaan fisik, mencakup usaha pengaturan dan penataan: 1) tuang dalam arti luas yang akan menghasilkan suatu susunan tata guna lahan
yang
sesuai
dengan
kegiatan
masyarakat
yang
akan
dikembangkan; 2) kebutuhan ruang secara khusus yang diwujudkan dalam bentuk bangunan bangunan umum, bangunan perumahan, pertamanan, bangunan pabrik, bangunan kegiatan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, terminal, dan lainnya; 3) kebutuhan jaringan jalan dan utih'tas umum seperti: air minum, drainase,
pembuangan, telkom dan lain-lain. Di dalam lingkup yang lebih khusus perwujudan perencanaan fisik ini dapat diartikan pula sebagai suatu perencanaan tata ruang (spatial planning). Secara dia-gramatis hubungan antara aspek nonfisik dengan perencanaan fisik dapat digambar-kan sebagai berikut (Gambar A7.). Sebagai contoh, dikemukakan beberapa proyek pembangunan fisik yang merupakan perwujudan nyata dari pembangunan segi-segj nonfisik, yaitu pembangunan sosial, sosial budaya, dan ekonomi. a.
Proyek pembangunan sosial misalnya bangunan perumahan tinggal; bangunan
kesehatan;
bangunan
rekreasi;
bangunan
pemerintahan;
bangunan pertemuan; bangunan olah raga; pertamanan; dan jaringan utih'tas umum. b.
Proyek pembangunan sosial budaya: bangunan sekolah; bangunan tempat ibadah; bangunan kegiatan seni budaya; bangunan musium dan sejarah;
c.
Proyek pembangunan sosial ekonomi: pasar dan perbelanjaan; bangunan industri; pusat perkantoran dan perdagangan; bangunan pergudangan; pelabuhan laut; pela-buhan udara; terminal dan stasiun kereta api; jalan raya, dan jalan kereta api.
3.2. Ruang Lingkup Teritorial Pengertian teritorial adalah segala sesuatu yang mempunyai kaitan dengan pengertian dan batasan wilayah atau area. Meskipun dalam perencanaan wilayah belum dibakukan, tetapi wilayah dapat dikategorikan atas dasar teritorialnya, yakni wilayah, daerah, dan kawasan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.
Gambar A7. Hubungan antara Perencanaan Fisik dengan Perencanaan Non Fisik a. Wilayah: suatu bagian dari permukaan bumi, yang teritorialnya ditentukan atas dasar pengertian, batasan perwatakan geografis, seperti Wilayah Aliran Sungai, Wilayah Hutan, Wilayah Pantai, Wilayah Negara yang secara geografis ditentukan oleh suatu batasan geografis tertentu. b. Daerah: suatu wilayah yang diartikan sebagai suatu teritorial dimana makna dan batasan serta perwatakannyadidasarkan pada wewenang administratif pemerintahan, yang ditentukan dengan peraturan perundangan tertentu, seperti Daerah Propinsi, daerah Kabupaten, daerah Kota c. Kawasan: suatu wilayah yang teritorialnya didasarkan pada pengertian dan batasan fungsional. Kawasan tersebut dapat ditentukan teritorialnya sebagai suatu wilayah yang secara fungsional mempunyai perwatakan tersendiri seperti kawasan industri, kawasan pusat kota, kawasan pusat perdagangan,
kawasan perkantoran, kawasan rekreasi, dan kawasan hutan lindung. 3.3. Hirarki Perencanaan Baik dari aspek substansi maupun teritorialnya, perencanaan wilayah memiliki jenjang hirarki tertentu yang sesuai dengan cakupan perencanaan. Jenjang tersebut dapat dimulai dari perencanaan individu manusia hingga kepada perencanaan nasional. Salah satu dasar tinjauannya adalah aspek keluasan jangkauan yang dibedakan menurut perbedaan skalanya. Enam lingkup utama skala perencanaan menurut hirarki adalah sebagai berikut. (1) Perencanaan individu adalah aktifitas manusia dalam merencanakan kepentingan pribadinya secara perorangan, dengan teritorial yang sangat terbatas, yakni sekitar individu tersebut (individual space). (2) Perencanaan keluarga atau rumahtangga, yakni perencanaan dari beberapa individu yang membentuk kelompok yang mempunyai jaunan keluarga dengan teritorial wilayahnya, yang membatasi tempat kelompok tersebut, seperti misahiya rumah sebagai ruang keluarga (family space). (3) Penecanaan
lingkungan
yakni
perencanaan
yang
menyangkut
kepentingan kelompok lebih besar, yang terbentuk oleh beberapa kelompok rumahtangga atau oleh beberapa kegiatan fungsional, sehingga membentuk suatu kawasan fungsional secara keruangan, sehingga disebut community space. (4) Perencanaan lokal merupakan bagian-bagian dari lingkup perencanaan regional seperti perencanaan kota, desa, atau lingkungan khusus. Perencanaan kota yakni penataan dan pengaturan ruang dalam lingkup kota, yang terbea-tuk oleh beberapa lingkungan dan kawasan fungsional (city space). (5) Perencanaan regional atau wilayah lingkupnya meliputi teritorial yang luas, mencakup perkotaan maupun perdesaan, serta wilayah kegiatan fungsional tertentu. Dalam hal ini termasuk pula unsur-unsur lingkungan alami dan bina-an. Dalam perencanaan wilayah ini dapat meliputi suatu wilayah geografis seperti wilayah aliran sungai, wilayah pantai, dan lainnya; serta dapat pula mencakup daerah administratif seperti propinsi ataupun
kabupaten
dan
keca-matan.
Jadi
perencanaan
regional
merupakan
bagian-bagiacfdari
perencanaan
nasional,
seperti
perencanaan pembangunan propinsi, kabupatan atau suatu wilayah khusus seperti daerah aliran sungai (DAS). (6) Perencanaan nasional yakni suatu perencanaan yang berlingkup negara. Perencanaan nasional dimaksudkan untuk memberikan acuan dasar dan pedom-an pembangunan nasional di dalam memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada untuk kesejahteraan seluruh bangsa. Dalam lingkup nasional hasil perencanaan ini seperti Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Biasanya perencanaan nasional secara fisik tidak dapat digambarkan secara nyata. Perencanaan nasional tidak bersubordinasi kepada jenjang yang lebih tinggi. Di samping ketiga lingkup skala perencanaan di atas dikenal juga (4) perencanaan sektoral, yaitu perencanaan suatu proyek khusus yang merupakan bagian dari program pembangunan nasional atau regional seperti pembangunan irigasi, pem-bangunan jalan negara, dan lain-lain. Output fisik dari ketiga tingkatan skala perencanaan di atas semakin besar semakin menuju ke skala lingkup yang lebih kecil. Oleh karenanya, dapat dikemukakan, bahwa semakin kecil lingkup skala perencanaan tersebut semakin besar keterperincian serta penekanan produk fisiknya. Dalam hubungan ini dapat pula dikemukakan, bahwa semakin besar lingkup skala perencanaan semakin besar pula tekanan perencanaannya pada aspek yang sifatnya nonfisik, yaitu aspek sosial budaya dan aspek ekonomi. Secara skematis hubungan tersebut dapat digambarkan pada label A3. berikut. Tabel A3. Hubungan Perencanaan Aspek Sosial Budaya dan Aspek Fisik Lingkup Perencanaan/ Substansi Teritorial
Aspek Sosial Budaya
Aspek Ekonomi
Aspek Fisik
Nasional
X
O
O
Regional
X
V
O
Lokal
O
V
X
X
= Pertimbangan substansi besar
O
= Pertimbangan substansi agak besar
V
= Pertimbangan substansi kecil
Pertanyaan Bahan Diskusi Kdas: -
Bagaimana menurut pendapat saudara tentang
'makna perencanaan
sebagai proyeksi masa depan'? -
Apa saja persyaratan suatu rencana pengembaugan wilayah?
-
Berikan contoh-contoh konkrit kelemahan strategi perencanaan top down!
-
Apakah suatu perencanaan dapat diterapkan di setiap wilayah, dan jelaskan alasannya!
4.
Tunjukkan beberapa dampak suatu perencanaan wilayah pada kondisi sosial! Wilayah Perencanaan Pengembangan Disamping pengertian tentang teritorial perencanaan tersebut di atas,
dikenal juga tentang pengertian wilayah pengembangan atau development region. Wilayah pengembangan pada dasamya merupakan suatu wilayah yang perwatakan dan cara-cara pengembangannya merupakan suatu kesatuan, baik secara ekonomis, demografis, maupun secara fisiografis dan geografis. Wilayah ini pada umumnya meru-pakan suatu teritorial yang ditentukan sebagai suatu kerangka dasar pengembangan atau regional development frame of refference. Wilayah pengembangan dapat ter-bentuk oleh suatu teritorial dalam arti geografis, ekonomis, ataupun demografis, se-hingga dapat merupakan suatu wilayah yang semata-mata terbentuk karena batasan geografis saja, atau beberapa daerah administratif. Hakekatnya adalah untuk menje-laskan secara sistematis dan rasional dalam pelaksanaan pembangunan. Pada masa Repelita II misalnya, dalam regionalisasi nasional terbentuk Wilayah Pembangunan Utama (WPU), yakni WPU A Sumatra Bagian Utara dengan pusat pengembangan di Medan; WPU B terdiri alas Sumatera Bagian Selatan, sebagian Jawa bagian Barat, Jawa Barat, dan Sebagian Kalimantan Bagian Barat, dengan pusat pengembangannya di Jakarta; WPU C terdiri atas Jawa Bagian Timur, Sebagian Kalimantan Bagian Timur dan Tengah, serta Bali, dengan pusat pengembangannya di Surabaya; dan WPU D terdiri atas Indonesia Bagian Timur, dengan pusat pengembangannya di Ujungpandang. Di setiap wilayah propinsi dan daerah kabupaten maupun kota juga memfliki pewflayahan pembangunan. Wilayah ini mendasarkan kepada pertimbangan berbagai kriteria, antara lain ahran barang, mobihtas penduduk, perangkutan, kemudahan
berhubungan dan hubungan fungsional lainnya (seperti hubungan ekonomi, demografis, dan pemerintahan. 4.1. Pengertian Perencanaan Inter Regional dan Intra Regional Perencanaan wilayah secara umum menunjukkan perencanaan tingkat meso. Tipe perencanaan sama dengan tipe perencanaan yang lain, yakni memfliki kenam-pakan dasar yang sama, tetapi juga terdapat perbedaan yakni lebih dikhususkan pada suatu wilayah. Dengan demikian perencanaan wilayah dapat dipandang sebagai suatu jawaban terhadap masalah-masalah regional tertentu, yakni masalah-masalah dengan dimensi regional. Dalam perencanaan regional dikenal dua tipe, pertama perencanaan yang membahas alokasi sumberdaya antara wilayah (inter regional planning); dan kedua perencanaan wilayah yang membahas alokasi sumberdaya di dalam suatu wilayah (intra regional planning). Tekanan inter regional planning misahiya, me-ngenai bagaimana mengalokasikan sumberdaya antara wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan , merupakan tugas tindakan pemerintah pusat; sedang intra regional planning merupakan tugas badan atau institusi pemerintah regional yang didesen-tralisasi. Keputusan- keputusan alokasi sumberdaya antara berbagai bagian teritorial nasional, seharusnya dilakukan pada tingkat pemerintah pusat, atas dasar pilihan yang dirumuskan oleh badan perenacanaan pusat suatu negara. Bada perencanaan itu sendiri dapat membagi Rencana Pembangunan Nasional ke dalam tingkat-tingkat meso (propinsi, kabupaten). Namun demimikan badan tersebut dapat juga memper-timbangkan usulan yang diajukan dalam mekanisme administrasi eselon yang lebih rendah. Dalam hal ini jelas bahwa tipe kegiatan perencanaan merupakan hal yang sensitif secara politis. Kenyataan masalah utaraa misalnya perbedaan dana modal ekstra yang diberikan ke suatu wilayah terpilih atau melebihi dana yang diberikan wilayah lainnya, dapat menimbulkan konflik serius. Oleh karenanya, perencana wilayah seharusnya memperoleh bimbingan dari lingkungan perencanaan yang benar-benar telah diuji dinamikanya di dalam negara yang bersangkutan. Bahasan inter regional planning di banyak negara lebih meadcankan pada perencanaan perdesaan dalam kaitannya dengan perencanaan perkotaan, misalnya dalam alokasi sumberdaya di kedua wilayah tersebut. Banyak
perdebatan yang sam-pai pada kesimpulan, bahwa kebijaksanaan pembangunan dan implementasinya di banyak negara menghadapi masalah urban bias. Pada umumnya urban bias berasal dari kenyataan bahwa perencanaan untuk mengatasi masalah-masalah perdesaan di-susim oleh sekelompok pejabat pemerintah yang tidak sesuai dengan bidang perma-salahannya. Selain itu urban bias dapat terjadi sebagai akibat penasehat pembangunan atau konsultan yang berasal dari luar kelompok masyarakat ditempatkan pada bidang yang tidak sesuai Beberapa aspek urban bias dapat dikemukakan sebagai bahan bahasan. 1) Aspek efisiensi, dapat bias di banyak negara sedang berkembang, terutama akibat pemindahan sumberdaya dari industri ke pertanian dan atau dari kota ke desa; memang dapat saja meningkatkan produk nasional bersih pada harga pasar tanpa menambah in put. Situasi mi terjadi ketika faktor modal terbatas, penanaman modal yang ekstensif memiliki kesempatan luas di daerah perdesaan dibandingkan di perkotaan; sehingga akan lebih banyak dilayani oleh unit-unit individu atau ekonomi seperti modal atau barang yang sama. 2) Norma pemerataan, misal suatu tambahan pendapatan sebesar Rp 1.000.000,00 akan lebih meningkatkan kesejahteraan penduduk perdesaan dari pada di perkotaan. Hal mi berkaitan dengan kenyataan berikut. a) Pola distribusi pendapatan di perdesaan dan kemiskinan relatih lebih merata di perdesaan dari pada di perkotaan. Kelompok penduduk yang tidak begitu miskin di perdesaan, tidak terlalu benyak berbeda dari tetangganya,
dibandingkan
dengan
kelompok
penduduk
kaya
di
perkotaan. b) Kenyataan menunjukkan bahwa tindakan pemerintah yang diarahkan untuk peningkatan standard kehidupan ekonomi masyarakat perkotaan, lebih banyak ditekankan pada anggota masyarakat yang telah memiliki sumber pendapatan yang stabil, sedangkan mereka yang termasuk kelompok marginal kurang mendapat perhatian. Setiap oarang di perdesaan terlibat dalam bentuk kegiatan ekonomi yang produktif, sehingga kelompok miskin lebih beruntung dari pada kelompok miskin di
perkotaan, dalam kaiatnnya dengan usaha pemerintah meningkatkan standard kehidupan. Permasalahannya, apakah realokasi sebagian dari investasi umum dari sektor perkotaan ke sdctor perdesaan memiliki efek yang jelek terhadap posisi kelompok miskin di perkotaan? Jawaban atas masalah tersebut sangat bergantung pada imple-mentasi dari kebijaksanaan baru. Artinya, bahwa stimulasi secara selektif dari daerah perkotaan seharusnya dilaksanakan sebagai bagian dari kebijaksanaan keruangan, yang menuju pada penciptaan pusat-pusat untuk transfonnasi struktural dari orga-nisasi keruangan tanpa urban bias. 4.2. Konsep Wilayah dan Pewilayahan Konsep wilayah merupakan konsep yang sangat flexible (luwes). Wilayah itu sendiri seharusnya lebih menekankan pada tinjauan sebagai alat untuk mencapai tujuan, dari pada tujuan itu sendiri. Pewilayahan menunjukkan proses penentuan
batas-batas
wilayah
(delineation).
Dalam pewilayahan atau
regionalisasi telah dikembang-kan berbagai metode). Penentuan wilayah merupakan suatu uji coba dalam klasi-fikasi keruangan. Klasifikasi ini cukup relevan mengingat beberapa alasan berikut. 1) Persebaran keruangan yang terbatas dari obyek-obyek dan karakteristik sosio ekonomis dan non ekonomis, serta hubungan antara berbagai kegiatan ekono-mi wilayah. 2) Kesempatan yang rdatif lebih tinggi dari pada hubungan antara karakteristik dengan kegiatan di dalam kesatuan ruang tertentu dibandingkan dengan karakteristik dan kegiatan tersebut di luar kesatuan ruang. Matriks berikut ini menyajikan perbedaan antara kriteria dan maksud klasi-fikasi. Berbagai nama yang seringkali digunakan untuk tipe wilayah tertentu disa-jikan dengan judul yang sesuai (label A.4.)
Tael A.4. Matriks Perbedaan Kriteria dan Tujuan Klasifikasi Wilayah Tujuan Analisis A
Kriteria
Perencanaan B
Saling
Wilayah Fungsional
Wilayah
Ketergantungan
Wilayah Nodal
Perencanaan
(1)
Wilayah Terpolarisasi
Kesamaan
Wilayah Seragam
Daerah Program
(2)
Wilayah Formal
Proyek
Wilayah Homogin Wilayah mintakat
4.3. Doktrin Perencanaan Wilayah Doktrin perencanaan pembangunan wilayah telah berkembang sejak beberapa puluh tahun yang lalu, sebagai akibat langsung atau reaksi terhadap pembangunan
ekonorai makro sebdum
kernerdekaan. Pada umumnya,
rencana-rencana pembangunan didasarkan pada doktrin comparative advantage, yakni suatu aliran pemi-kiran yang menekankan pada kebutuhan untuk memusatkan semua investasi bam di negara-negara sedang berkembang, di dalam beberapa pusat perkotaan yang luas (antara lain primate cities), dengan argumen-argumen bahwa ongkos infrastruktur non produktif paling sedikit, skala dconomi terbesar dan pengaruh modernisasi terkuat. Doktrin ini tidak mencakup suatu dimensi wilayah yang jelas. Doktrin perencanaan wilayah tersebut juga memberikan kunci yang memu-satkan investasi di setiap pusat pertumbuhan yang terpilih. Investasi dapat berupa sektor industrialisasi modern yang berperanan sangat dinamis. Tetapi saat ini ditam-bahi juga strategi geografis yakni strategi keruangan. Beberapa penulis (Myrdal, Hirschman, dan Friedman) membahas investasi wilayah inti (cores) atau pusat-pusat pertumbuhan (growth centres) akan mengalami kemerosotan ataupun perluasan me-lalui sistem hirarki pusat perkotaan, yang pada akhimya akan membentuk ketidakse-imbangan atau polarisasi akan hilang dan periphery lambat laun akan menjadi satu sistem ekonomi nasional.
Kelemahan doktrin pembangunan ini dengan fokus wilayah telah menghasfl-kan banyak rencana, di antaranya adalah banyaknya terapan rencana dengan hasil yang kurang memuaskan, terutama pendapatan regional yang tidak sama; artinya bahwa aspek tersebut sebagai indikator keterbatasan efek kejatuhan
(trickle
down
effect)
dalam
situasi
yang
nyata,
Friedman
menggambarkan evolusi pikiran dari awal penekanan pada kebutuhan untuk memusatkan pandangan ekonomi, ke suatu tekanan pada kehandalan akibat perluasan sektor modern yang ditempatkan pada pusat-pusat pertumbuhan. Pada akhimya Friedman mempertajam kritiknya terhadap doktrin growth centres, dan sdanjutnya menyumbangkan doktri bam tentang perencanaan pembangunan wflayah, sebagai altematif yang dianggap dapat mengintegrasi terapan yang berhasil dari pada
kebijaksanaan
pemenuhan
kebutuhan
pokok,
yakni
pende-katan territorial terhadap pembangunan wilayah. 5.
Tipe-tipe Perencanaan Wilayah
5.1. Wilayah Perencanaan Seperti telah dikemukakan bahwa wilayah mengadung banyak pengertian. Wilayah dalam kaitannya dengan perencanaan akan selalu berarti suatau satuan geografis sub nasional, yang merupakan suatu sarana yang baik dan serasi untuk mena-ngani masalah-masalah dan fungsi-fimgsi perencanaan dalam proporsi yang teratur. Empat kategori yang digunakan untuk merencanakan suatu satuan geografis sebagai wilayah perencanaan menurut asasnya, adaiah sebagai berikut. 1) Wilayah perencanaan menurut asas homoginitas, adaiah wilayah yang dibedakan atas dasar ciri homogenitas tertentu, bergantung pada kriteria yang digunakan. Kriteria dapat menggunakan aspek biofisik, maupun aspek sosio ekonomik. 2) Wilayah perencanaan menurut asas fungsionalitas merupakan penentuan wilayah berdasar konsep jaringan hubungan antar daerah yang membentuk satuan wilayah tertentu menurut hubungan fungsi wilayah. Wilayah fungsional juga sering disc-but sebagai wilayah inti (nodal region) karena biasanya memiliki suatu pusat ak-tifitas yang menjalankan fungsi tersebut.
3) Daerah aliran sungai (DAS) menggunaan asa utama untuk merencanaan suatu wilayah yang memiliki hubungan atau ikatan hidrologis. Tipe wilayah perencanaan seperti ini secara implisit mengandung arti sebagai wilayah homogin dalam arti kesatuan hidrologis, namun juga memih'ki arti swbagai wilayah fungsional, ditin-jau dari aspek keterkaitan fungsi melalui jaringan aliran sungai yang menghu-bungkan daerah hulu dan hilir. 4) Wilayah khusus dapat berupa daerah-daerah bencana atau daerah yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi, banjir, letusan gunungapi, dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan perencanaan wilayah dan pembangunan wilayah, maka asas fungsionalitas lebih sesuai diterapkan, karena dalam usaha mencapai keterpaduan dibutuhkan organisasi, koordinasi kegiatan, dan jalur komunikasi inteh-sif di tingkat lokal maupun regional. Pembagian geografis menjadi satuan-satuan administratif hakekatnya sangat penting, mengingat banyak data statistik bidang sosial ekonomi wilayah keberadaannya berdasar satuan satuan geografis tersebut. 5.2. Klasifikasi Wflayah Perencanaan Tipologi atau klasifikasi tentang tipe-tipe perencanaan wilayah ke dalam empat kategori memfokuskan pada berbagai aspek kegiatan utama yang dapat dibedakan pada proses perencanaan regional. Pengertian klasifikasi secara etimologis adaiah teknik atau cara untuk mengatur data secara sistematis menjadi kelompok-kelompok atau golongan atau beberapa bagian yang dalam hal ini berupa group, klas, atau keluarga (Webster, 1966). Klasifikasi wilayah adaiah usaha untuk mengadakan penggolongan wilayah ke dalam bagian-bagian tertentu berdasar
properti
tertentu.
Penggolongan
yang
dimaksud
haruslah
memperhatikan keseragaman sifat, dan mem-perhatikan semua individu. Semua individu yang ada dalam populasi mendapat tempat dalam golongannya masing-masing. Usaha untuk mengubah atau mengeli-minir data seperti yang terjadi dalam proses generalisasi, tidak terdapat dalam klasifikasi. Tujuan utama klasifikasi bukan untuk menonjolkan sifat tertentu dari sejum-lah individu, mdainkan mencari deferensiasi antar golongan wilayah. Cara
yang dapat dikerjakan dalam klasifikasi dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Secara garis besar klasifikasi dapat diperbedakan ke dalam dua golongan, yaitu klasifikasi yang bertujuab untuk mengetahui deferensiasi jenis dan klasifikasi yang bertujuan untuk mengetahui deferensiasi tingkat. 1) Deferensiasi Jenis dalam Klasifikasi Wilayah Perencanaan Dalam program-program perencanaan, deferensiasi jenis sangat penting. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambarantentang sifat suatu wilayah yang ada, Deferensiasi jenis kebanyakan dilakukan secara kualitatif. Misal, klasifikasi wilayah mendasarkan pada persebaran bentuk penggunaan lahan. Dari data bentuk penggunaan lahanyang ada dapat digambarkan tentang wilayah yang berbeda-beda dengan masing-masing karakteristik. Derajad generalisasi sampai pada batas-batas tertentu masih tampak meskipun tidak besar. Makin teliti suatu klasifikasi akan memberikan informasi semakin baik. Cara
tersebut
banyak
diterapkan
pada
survei
yang
menggunakan
penginderaan jauh sebagai alat analisisnya. Dari kenampakan foto udara misahiya dapat ditentukan batas-batas penggunaan lahan-nya secara jelas. 2) Deferensiasi Tingkat dalam Klasifikasi Wilayah Perencanaan Penentuan deferensiasi tingkat wilayah perencanaan mencakup dua metode, yakni interval method dan hierarchical method. Pertama. metode interval dalam regio-nalisasi bersifat kuantitatif statistik. Aspek penting yang harus diperhatikan adalah parameter yang digunakan untuk dasar penggolongan. Semakin banyak klas yang dibentuk dalam deferensiasinya, atau semakin kecil interval yang digunakan sebagai dasar penggolongan; maka semakin banyak informasi yang dapat disadap dari data yang bersangkutan (Robinson and Sale, 1969). Salah satu contoh metode ini dapat ditunjukkan pada Gambar A.8. berikut. Kedua. metode hirarkis menekankan pada urutan struktural, dimana setiap klas dalam klasifikasi ini memiliki hubungan dengan klas-klas di bawahnya maupun di atasnya, karena orde yang lebih tinggi merupakan gabungan dari klas-klas yang di bawahnya (Chorley and Haggett, 1970). Pembagian klas menggunakan metode hirarkis dapat disajikan seperti Gambar A.9 berikut.
Uraian pewilayahan secara ringkas di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. -
Generalisasi wilayah (penyamarataan wilayah) memiliki implikasi penting dalam proses perencanaan wilayah, terutama dalam tahap pengenalan wila-yah, atau dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa dalam pre planning period teknik ini memegang peranan utama, karena berhubungan erat dengan penen-tuan prioritas pembangunan
-
Dalam tahap perencanaan berikutnya (planning period) akan lebih mengena dan sesuai bila menggunakan teknik-teknik klasifikasi wilayah
-
Delimitasi kuantitatif lebih memudahkan para perencana dalam mengerjakan pewilayahan, karena derajad konsistensinya lebih mudah dipertahankan.
-
Untuk mengerjakan usaha pewilayahan dengan cepat, tepat, dan konsisten, sangat dianjurkan menggunakan komputer programing.
5.3. Jenis-jems Perencanaan Wilayah Istilah perencanaan wilayah belum merapakan pengertian yang langsung di-terima secara umum. Hampiran terhadap rencana-rencana wilayah dapat didasarkan pada berbagai jenis prinsip dan kategori klasifikasinya beraneka ragam. Kategori klasifikasi secara umum yang digunakan dalam rencana wilayah berdasar asal atau sumbernya terdiri dari empat kategori. 1) Rencana wilayah yang berasal dari prosedur-prosedur tertentu dalam proses perencanaan. Perencanaan wilayah berasal dari prosedur tertentu ada yang dimulai dari tingkat administrasi puncak (atas atau pusat), dan terbagi dalam rencana nasional melalui rencana-rencana suatu regional dan sektoral. Rencana ini sering disebut sebagai rencana wilayah dari atas ke bawah. Namun demikian ada pula rencana wilayah yang dimulai dari bawah. Dalam hal ini kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal diru-muskan menjadi rencana yang terhimpun dan terpadu dalam rencana regional, yang selanjutnya menjadi rencana sektoral dan nasional. Jenis rencana ini sering disebut sebagai rencana wilayah dari bawah ke atas. Namun demikian rencana wilayah akan cukup efektif jika kedua jenis rencana tersebut dipadukan, melalui dialog intensif antara badan-badan perenca-naan nasional, sektoral, dan lokal, termasuk penduduknya. 2) Rencana wilayah yang berasal dari tingkat-tingkat tertentu dalam sistem regionali-sasi negara-negara yang lebih besar. Dalam hal ini rencana wilayah dapat dibeda-kan ke beberapa tingkat dalam sistem regional sub nasional, sehingga untuk setiap rencana dapat disusun: -
rencana-rencana wilayah makro;
-
rencana-rencana wilayah meso;
-
dan rencana-rencana wilayah mikro.
3) Rencana wilayah yang berasal dari tujuan-tujuan awal atau titik-titik mula tertentu. Dalam perencanaan regional untuk wilayah fungsional dan wilayah pemusatan, dapat diperhatikan berbagai jenis komponen wilayah. 'Rencana wilayah yang ber-orientasi perkotaan ataupun desa kota', rencana tersebut terpusat pada salah satu atau lebih dari kota-kota penting dalam wilayah tersebut. Dalam hal ini peencana-an fisik kota didasarkan pada penilaian
pembangunan yang akan berlangsung dalam wilayah yang dilayani oleh kota tersebut Rencana tersebut adapat berhasfl jika terdukung oleh suatu rencana wilayah yang menyeluruh, meliputi pembangunan non perkotaan. 'Rencana wilayah yang berorientasi perdesaan', terpusat pada sektor pertanian dan kawasan-kawasan tersebut dapat menetapkan pembangunan yang hams dflakukan dalam pusat-pusat perkotaan, tetapi tidak dapat di-rinci secara tehti dan tuntas sampai pada program-program tindakan. 'Rencana wilayah yang berorientasi pada perdesaan dan perkotaan', menyusun dan menyi-apkan program-program tindakan secara rinci untuk keduanya. 4) Rencana wikyah yang berasal dari tingkat-tingkat elaborasi atau ketelitian kerja tertentu. Rencana wilayah dapat disusun dan disiapkaii sesuai dengan tingkat-tingkat rincian tertentu, terutama jika perencanaan regional baru diperkenalkan dalam suatu Negara Rencana wilayah mendasarkan pada aktifitas yang harus dilakukan dapat dibedakan menjadi tiga jenis: -
Rencana Pennulaan, menyajikan penilaian umum tentang potensi-potensi utama,
dan
hambatan
pengembangan,
serta
merencanakan
kegiatan-kegiatan pembangunan yang lebih penting. Rencana tersebut dapat merapakan bagian dari rencana na-sional. Rencana semacam ini dapat disusun oleh suatu tim kecil yang terdiri atas orang-orang yang berpengalaman dalam waktu antara 1-3 bulan. -
Rencana berupa bagan dapat berupa suatu telaah yang teliti dari rencana wilayah permulaan. Rencana tersebut harus membuat bagan mengenai program-program tindakan utama dan proyek-proyek yang potensial, dan menguraikan struktur wilayah tersebut pada akhir periode perencanaan yang bersangkutan, apabila tujuan-tujuan telah tercapai. Rencana semacam ini dapat disusun oleh suatu kelompok yang terdiri dari 5 -10 orang ahli dalam waktu 3-6 bulan.
-
Rencana rinci berisi program-program tindakan yang dirinci hingga tingkat identifi-kasi
proyek-proyek.
Rencana
ini
merapakan
jaringan
yang
memperUhatkan urutan waktu proyek-proyek yang telah ditentukan, alokasi
anggaran tahunan per proyek, suatu peta yang menggambarkan lokasi proyek-proyek, dan suatu uraian terperinci mengenai struktur wilayah tersebut dalam waktu yang akan datang apabila tujuan-tujuan telah tercapai. Rencana seperti ini dapat membutuhkan suatu tim yang terdiri atas 5 -20 orang ahli dan dapat menyita waktu 6 bulan hingga 2 tahun. Dua persyaratan utama pada semua jenis rencana wilayah di atas adalah harus komprehensif dan terpadu. Rencana komprehensif mencakup rencana ekonomi dan sosial, sedangkan rencana terpadu haras sesuai dengan kerangka dasar rencana lain yang diberikan oleh pemerintah. Artinya, sesudah rencana disesuaikan secara menyeluruh, maka tujuan-tujuan rencana wilayah dan tujuan-tujuan rencana nasional dan sektoral bersesuaian satu sama lain, dan rencana-rencana lokal sesuai dengan kerangka dasar rencana regional. Perencanaan
wilayah
dilaksanakan
secara
bertahap;
pada
hakekatnya
berlangsung apabila anggaran-anggaran tahunan pada tingkat nasional, regional, dan lokal sudah ditetapkan, agar dipadukan menjadi suatu kerangka dasar umum yang berasal dari perencanaan jangka panjang terpadu dan komprehensif. Kerangka dasar ini harus disesuaikan secara teratur sebagai suatu konsekuensi logis dari perencanaan bertahap. Tugas: 1) Baca buku Konsepsi Wilayah dan Prinsip Pewilayahan, Pengarang Hadi Sabari Yunus, 1991. 2) Susun makalah ringkas dari bagian The Place of Regional Planning in the Process of Planned Development, hal 6 — 29, pada buku Framework for Regional Planning in Developing Countries, by J. M. Van Staveren and D. B. W. M. Van Dusseldorp, 1993
6.
Wawasan Tata Ruang dan Perencanaan Pengembangan
Tata Ruang mempunyai kaitan pengertian dengan kata spatial dalam bahasa Inggris. Tata Ruang diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai kaitan dengan keruangan – spasial Amos Rapoport menekankan pengertian spatial ini atau Tata Ruang sebagai hal yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan ruang, wawasan Tata Ruang terkak dengan suatu penataan segala sesuatu yang berada di dalam ruang sebagai wadah penyelenggaraan kehidupan. Larry Wetzling, lebih jauh memberikan arti Tata Ruang sebagai sesuatu yang berups hasil perencanaan fisik. la menekankan bahwa di dalam Tata Ruang terdapat suatu distribusi atau pengagihan dari tindakan manusia dan kegiatannya untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dirumuskan sebelumnya. Tata Ruang dalam hal ini menunri Westzling merupakan penjabaran dari suatu produk perencanaan fisik ruang apakah im ruang terbatas maupun ruang tak terbatas. Di Indonesia wawasan tentang Tata Ruang ini sudah sejak lama dikembangkan. Dari berbagai forum dapat dikemukakan beberapa wawasan dan pengertian umumnya mengatakan bahwa Tata Ruang merupakan penataan pada suatu lokasi untuk menempatkan benda benda, kegiatan yang di dalamnya dapat berubah dan berkembangJadi dalam hal ini Tata Ruang dapat diartikan sebagai penataan bagiaia bagian ruang yang disediakan untuk digunakan sebagai tempat benda benda, kegiatan dan perubahan. Kalau yang di tata itu penggunaan ruang bumi , maka hasilnya dapai dikatakan sebagai suatu tata guna bumi. Kalau yang ditata itu penggunaan ruang yang berisi air maka hasilnya dikatakan sebagai tata guna ar dan kalau yang ditata itu ruang angkasa maka hasilnya dikatakan sebagai tata guna angkasa. Kalau yang ditata ira merupakan gabungan dari bumi, air dan angkasa maka maka tata guna ruangnya disebut sebagai Tata Ruang atau Spatial Planning. Pandangan lain adalah dari bidang penataan dan pemanfaatan lahan, yang menekankan bahwa penataan ruang (Spatial Planning) baru bisa nyata kalau telah ada tanah yang diperuntukan untuk penggunaan tertentu serta dikuasai oleh calon
pengguna tanah in: misalnya untuk suatu proyek pembangunan tertentu. Jadi dalam hal ini ruang mempunyai arti sebagai tanah di permukaan bumi. Dengan anggapan tanah sebagai genus dan tanah sebagai species maka yang bisa ditata adalah tanah dan bukan ruang. Pada Undang Undang No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Tata Ruang diartikan sebagai suatu wujud struktural pemanfaatan ruang suatu wilayah baik direncanakan ataupun tidak direncanakan (terjadi secara alami). Penataan Ruang (Spatian Planning) adalah perencanaan , pemanfatan dan pengendalian ruang. Sedangkan Rencana Tata Ruang (Spatial Plan) disrtikan sebagai basil perencanaan Tata Ruang, berupa arahan kebijaksanaan dan memperuntukan (alokasi, pengagihan) pemanfaatan ruang yang secara struktural menggambarkan ikatan fungsi lokasi yang terpadu bagi berbagai kegiatan kehidupan. Sektor sektor lainnya seperti pertambangan, kehutanan , perkebunan, perhubungan, pertanian dan lain lain juga mempunyai wawasan Tata Ruang yang spesifik sesuai dengan ruang lingkup sektor yang akan ditata dalam pemanfaatan ruang untuk kepentingan tertentu tersebut. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa ruang dalam arti segala sesuatu yang berkaitan dengan wawasan ruang di bumi(jagad raya) adalah semua bagian bumi yang dimulai dari titik pusat bumi, yang mengandung berbagai sumber daya alam kebumian termasuk potensi bencana alam, mineral air dll sampai ke bagian permukaan bumi dengan berbagai potensi dan keterbatasan (limitasi) nya sampai ke bagian di atas permukaan bumi yaitu angkasasampai ke batas atmosfer bumi dengan berbagai potensi dan permasalahannya. Ruang atau Space adalah wadah tempat berlangsungnya kehidupan yang mencakup ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk di dalamnya tanah, air, udara beserta benda benda serta sumber daya dan keadaan alam sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dengan berbagai kegiatannya serta berbagai mahluk lainnya melakukan dan melaksanakan kehidupannya. Tata Ruang atau Spatial adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang pada berbagai hirarki (jenjang) wilayah (nasional, wilayah, lokal). Penataan Ruang atau Spatial Planning adalah proses perencanaan ,
pemanfaatan dan pengendalian pelaksanaan rencana Tata Ruang yang berencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan dalam memenuhi kebutuhan pemanfaatan ruang uang meningkat dan berkembang terus dari masa ke masa. Rencana Tata Ruang (Spatial Plan) adalah produk perencanaan penataan ruang yang merupakan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang secara terpadu untuk berbagai kebutuhan. 6.1. Pengertian Dasar Penataan Ruang Penataan ruang secara umum merupakan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam pengertian ini sebenarnya terkandung tenninologi mengenai ruang, tata ruang, rencana tata ruang yang akan menjadi dasar dalam penataan ruang. Sesuai dengan UU Penataan ruang, pengertian tersebut adalah sebagai berikut. -
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegjatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
-
Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
-
Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
Penataan ruang sebagai suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu kesatuan sistem yang tidak terpi-sahkan satu dengan lainnya. Kebutuhan suatu penataan ruang pada berbagai tingkat wilayah pada dasar-nya tidak dapat dilepaskan dari semakin banyaknya permasalahan pembangunan, antara lain dalam bentuk konflik kepentingan dalam pemanfaatan yang menuntut penyelesaian dari segi tata ruang (spatiaf). Disamping itu juga semakin disadari bahwa pembangunan yang terarah lokasinya diharapkan akan memberikan hasfl yang lebih besar bagi wilayah secara keseluruhan. Perkembangan pesat berbagai sektor pembangunan perlu diakomodasi dalam ruang, berbagai konflik peman&atan ruang yang terjadi seringkali dijadikan indikasi semakin diperlukannya penataan ruang sebagai suatu proses atau kegiatan
yang
terpadu,
sejak
perencanaan,
pelaksanaan.
sampai
pengendaliannya. Dalam konteks ini tentu saja penataan ruang yang dimak-sud dilakukan secara dinamis dalam memenuhi kebutuhan penggunaan ruang yang meningkat terus dari waktu ke waktu dengan cara optimum, berdaya guna, serasi dam berkjelanjutan. Perhatian terhadap urgensi penataan ruang, secara nasional tampak jdas dengan adanya Undang-undang Penataan Ruang, yang diharapkan menjadi landasan tertinggi bagi upaya penataan ruang pada berbagai tingkat wilayak Dalam UU tersebut dikemukakan: "penataan ruang yang berazaskan pada (a) pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan; dan (b) keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum". 6.2. Tujuan dan Lingkup Penataan Ruang a.
Tujuan Penataan Ruang Penataan ruang secara umum bertujuan untuk: 1) menyelengarakan pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlan-daskan pada Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional; 2) menyelenggarakan pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya; 3) mencapai pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan: -
kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera;
-
keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikansiirnberdaya manusia;
-
peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan secara berdaya gima dan berhasil guna, serta tepat guna untuk me-ningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
-
perlindungan
fungsi ruang dan mencegah serta menannggulangi
dampak negatip terhadap lingkungan; keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.
b.
Lingkup Penataan Ruang Ditinjau dan lingkupnya, penataan ruang dalam semua tingkat wilayah
nega-ra pada dasaraya akan mengatur pemanfaatan dan perlindungan ruang terhadap dua fungsi utama kawasan, yakni kawasan lindung dan kawasan budidaya Dalam hal ini kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Penataan ruang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan rencana dan pengendalian pelaksanaan tata ruang. Berdasarkan pada aspek administratifhya, penataan ruang meliputi ruang wilayah nasional, wilayah propinsi, dan wilayah kabputen atupun wilayah kota. Penataan ruang atas dasar fimgsi kawasan dan aspek kegiatan, meliputi kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu. Pengertian dari kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian tennasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pengertian dari kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama non pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pengertian dari kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis, yang penataan ruang-nya diprioritaskan. Penataan
ruang
dilakukan
dengan
memperhatikan
aspek-aspek
lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, dan interaksi antar komponen
lingkung-an.Penataan
juga
haras
memperhatikan
tahapan,
pembiayaan, dan pengelolaan pembangunan serta pembinaan kemampuan kelembagaan. Dengan memperhatikan aspek aspek tersebut, penataan ruang dilakukan untuk terciptanya upaya dalam pemanfaatan ruang secara berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk terpeliharanya kelestari-an lingkungan hidup.
1) Perencanaan Tata Ruang Perencanaan tata ruang deflakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang berdasar pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Rencana tata ruang tersebut akan ditinjau kembali atau disempumakan sesuai dengan jenis perencanaannya secara berkala.
Dalam
proses
perencaannya,
pe-rencanaan
tata
ruang
haras
mempertimbangkan secara terpadu aspek-aspek kesera-sian, keselarasan, dan keseimbangan fungsi budidaya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial
budaya,
serta
fungsi
pertahanan
keamanan.
Selain
itu
haras
memperhatikan juga aspek secara terpadu berbagai sumberdaya, fungsi dan etika lingkungan, serta kualitas ruang. Perencanaan tata ruang pada dasamya mencakup perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, yang meliputi tata guna lahan, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumberdaya alam lainnya, 2) Pemanfaatan Ruang Arti pemanfaatan ruang adalah rangkaian program kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurat jangka waktu yang ditetapkan di dalam tata ruang. Pembiayaan program pemanfaatan ruang merupakan mobilisasi, prioritas, dan alokasi pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan. Dalam pelak-sanaannya, pemanfaatan ruang dilakukan dengan cara: -
penyusunan program beserta pembiayaan pembangunannya;
-
pemanfaatan ruang didasarkan atas rencana tata ruang.
Penyelengaraan
pemanfaatan
ruang
dilakukan
secara
bertahap melalui
penyiapan program kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Disamping itu diselenggarakan melalui tahapan pembangunan dengan memperhatikan sumber dan mobilisasi dana serta alokasi pembiayaan program pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Proses dan prosedur pelaksanaan tata ruang akan dilakukan secara hirarkis di tingkat nasional, propinsi, kabupaten ataupun kota, secara umum melupri hal-hal berikut. -
Prioritas wilayah, program dan pembiayaan pembangunan.
-
Kebijakasanaan pola pengelolaan tata guna lahan, tata gunan air, tata guna
udara, tata guna sumberdaya alam lainnya, sesuai dengan azas penataan ruang, untuk tingkat nasional dan daerah propinsi berupa kebijaksanaan, sedangkan untuk dae-rah kabupaten maupun kota berupa penguasaan, penggunaan dan pengendalian ter-hadap tanah, air, dan udara, serta sumberdaya lainnya. -
Kemampuan aparat pelaksana.
-
Partisipasi pemerintah, swasta, dan masyarakat.
-
Jangka waktu lima tahun. Hal lain yang perlu dikembangkan dalam pemanfaatan ruang adalah
adanya perangkat yang bersifat insentif dan disinsentif dengan menghormati hak penduduk sebagai warga negara. Perangkat insentif merupakan pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiringan dengan tujuan rencana tata ruang. Misalnya dengan pemberian kompensasi, imbalan, dan tata cara penyelengga-raan sewa ruang dan usun saham (bidang ekonomi) serta pembangunan dan pengada-an sarana dan prasarana untuk melayani pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang (bidang fisik). Adapun perangkat disinsentif merupakan pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau megurangj kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang kota. Pengenaan disinsentif ini misalnya berbentuk penge-naan pajak yang tinggi atau ketidaktersediaan sarana dan prasarana. 3) Pengendalian Ruang Agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang maka dilakukan pengendalian dengan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang. Pengawasan tersebut merupakan usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Penertiban merupakan usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direnca-nakan dapat terwujud. Kegiatan pengawasan tersebut dilakukan dalam bentuk: -
Pelaporan, berupa kegiatan memberi informasi secara objektif mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
-
Pemantauan
(monitoring),
yang
merupakan
kegiatan
mengamati,
mengawasi, dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan tata ruang. -
Peninjauan kembali (evaluasi), yang merupakan usaha untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang. Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang dilakukan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi, sanksi perdata, atau sanksi pidana. 6.3. Hirarki Rencana Tataruang Dalam kaitan dengan tingkatan wilayah, kegjatan penataan ruang dibedakan atas Rencana Tata Ruang wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi dan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah perencanaan sangat terikat dengan wilayah administrasi pemerintahannya kare-na kewenangan mengatur pemanfaatan ruang sesuai dengan pembagian administrasi pemerintahan. Dalam Repelita V, diisyaratkan perlu segera disusun berbagai jenis tata ruang sebagai berikut: -
Rencana Tata Ruang wilayah Nasional yang merupakan strategi dan arahan kebi-jaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara. Berdasarkan UU Penataan Ruang berjangka waktu 25 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
-
Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan ruang wilayah nasional ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Propinsi. Jangka waktu rencana ini adalah 15 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Propinsi.
-
Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kota, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota, Jangka waktu rencana ini adalah 10 tahun dan ditetapkan dengan Perda Kabupaten/Kota. Khusus untuk wilayah perkotaan baik Kota maupun ibukota Kabupaten,
ibukota kecamatan atau kota lainnya, dikenal adanya hierarki rencana tata ruang
kota sebagai berikut (Permendagri No. 2 Tahun 1987): -
Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Tingkat II.
-
Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Tingkat II.
-
Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Tingkat II. Tingkat kedalaman dari setiap jenis rencana tata ruang di atas adalah
sebagai berikut: -
Tingkat kedalaman Rencana Tata Ruang wilayah Nasional adalah setara dengan tingkat ketelitian peta skala minimal 1 :1.000.000.
-
Tingkat kedalaman Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi adalah setara dengan tingkat ketelitian peta skala minimal 1 : 250.000.
-
Tingkat kedalaman Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten adalah setara dengan tingkat ketelitian peta skala minimal 1 : 100.000 dan peta wilayah kotamadya setara dengan skala minimal 1: 50.000.
-
Tingkat kedalaman RUTRK adalah setara dengan tingkat ketelitian peta skala minimal 1 : 10.000.
-
Tingkat kedalaman RDTRK adalah setara dengan tingkat ketelitian peta skala minimal 1:5.000.
-
Tingkat kedalaman RTRK ditetapkan dengan ketelitian peta skala minimal 1: 2.000 atau 1:1.000.
6.4. Peraturan Perundangan Penataan Ruang Selama ini telah ada berbagai ketentuan peraturan perundangan yang secara substantif terkait dengan penataan niang (dalam hal ini aspek-aspek yang menjadi komponen dari ruang), baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, maupun Keputusan Pre-siden. Berikut ini akan dijabarkan beberapa peraturan perundangan yang telah ada. -
Berupa Undang-Undang: (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Po-kok Agraria; (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan;
(3) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan; (4) Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1972 tentang Transmigrasi; (5) Undang-Undang
Nomor:
5
Tahun
1974
tentang
Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah; (6) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; (7) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1980 tentang Jalan; (8) Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1982 tentang Dasar Pokok-Pokok Ling-kungan Hidup; (9) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; (10) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati; (11) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan; (12) Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman; (13) Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. -
Wujud Peraturan Pemerintahan adalah:
(1) Peraturan Pemerintah Nomor: 22 Tahun 1982 tentang Tatacara Pengaturan Air; (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 1982 tentang Irigasi; (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 26 Tahun 1985 tentang Jalan; (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan; (5) Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai -
Dampak Lingkungan:
(1) Peraturan Pemerintah Nomor: 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (LNRI No. 25 Tahunl987, TLN No. 3352); (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegjatan Instansi Vertikal di Daerah;
Selain itu telah dikeluarkan beberapa Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menyangkut penataan ruang: (1) Keputusan Presiden No. 57 Tahun 1989 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional; (2) Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; (3) Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri; (4) Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wi-layah Kota di Seluruh Indonesia; (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasa-rana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasih'tas Sosial Perumahan Kepada Peme-rintahDaerah; (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyu-sunan Rencana Kota; (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Per-mendagri No. 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia.
