A. PERANAN KEMITRAAN POLRI DENGAN MASYARAKAT

13

BAB II LANDASAN TEORITIS KEMITRAAN POLRI DENGAN MASYARAKAT

A. PERANAN KEMITRAAN POLRI DENGAN MASYARAKAT 1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia Kepolisian sebenarnya ada, tumbuh, dan berkembang bersamaan dengan tumbuh, dan berkembangnya peradaban manusia. Setiap kelompok manusia yang memulai merasakan perlunya keamanan, ketentraman, dan mempertahankan kehidupannya, pada saat itulah sebenarnya fungsi Polisi itu ada, tumbuh, dan berkembang. (Kunarto, 1995:24) John Snibbe dan Homa Snibbe dalam “Polisi Perkotaan Dalam Transisi” (1999: 50) memaparkan bahwa kata Polisi berasal dari Politeia, suatu judul buku yang ditulis oleh Plato, seorang filsuf Yunani kuno. Buku itu berisi tentang teori dasar Polis atau Negara Kota. Pada jaman itu kelompok-kelompok manusia membentuk himpunan yang merupakan satu kota (mungkin semacam dusun terpencil di Indonesia saat ini). Kelompok itu membuat benteng-benteng yang merupakan pagar, pertahanan dari ancaman yang datang dari luar. Agar kehidupan dapat tertata sehingga kelompok dapat tentram, dibuatlah kesepakatan antara warga kelompok yang kemudian menjadi norma yang disepakati bersama. Normanorma itu kemudian menjadi aturan dan peraturan kehidupan bersama kelompok tersebut. Orang-orang di luar pagar dianggap orang Barbar, orang yang belum

14

teratur, orang yang tidak bermasyarakat, yang dianggap sebagai musuh dan ancaman bagi warga kelompok kota atau Polis itu. Dalam kondisi seperti itu diperlukan kekuatan untuk menegakkan aturan yang disepakati itu, agar dipatuhi oleh setiap warga kelompok. Disamping itu juga diperlukan kekuatan untuk mempertahankan diri dari ancaman pihak luar Polis. Kekuatan inilah yang kemudian disebut Kepolisian dan eksistensinya melahirkan fungsi Polisi. Dari kata Politeia itu kemudian timbul kata Politik yang dimaksudkan sebagai tata cara mengatur sistem Pemerintahan, kata Polisi yang mengatur penegakan

peraturan,

kata

Policy

atau

kebijaksanaan

dan

sebagainya.

Pengembangan dari semua itulah yang melahirkan Negara dengan segala atribut dan pengaturannya pada saat ini. Buku Politeia itu sampai jaman atau abad pertengahan

selalu

dijadikan

rujukan

pemikiran

para

penyelenggara

Pemerintahan, para cendekiawan, para filsuf untuk mendasari pemikiran dan teoriteori atau ilmu yang bersifat empiris kenegaraan dikemudian hari. Kepolisian dan Ilmu Kepolisian pun pada hakekatnya juga di dasari oleh teori-teori yang diletakkan landasan filsafatnya pada Politeia itu. Sampai kurun waktu ratusan tahun, penyelenggaraan Negara itu masih disebut Politeia. Istilah yang sama dipakai dijaman Romawi kuno yang Politeia diartikan sebagai, Tata Negara atau urusan kenegaraan bahkan keseluruhan sistem pemerintahan Negara. Lama kelamaan setelah fungsi-fungsi kenegaraan dikenali berdiri sendiri-sendiri, kata Politeia itu tinggal diartikan sebagai fungsi Polisi seperti yang ada sekarang. Sampai saat ini Polisi di Italia disebut Politia, yang di Perancis disebut La Police, Inggris menyebutnya Police, Belanda Politie dan

15

Jerman Polizei. Indonesia mengikuti tradisi Belanda menyebutnya dengan kata Polisi atau Politie dieja dengan ejaan Indonesia. Di Malaysia mengikuti tradisi Inggris dengan ejaan melayu; Polis. Kata itu dijaman modern ini pun diartikan secara bervariasi, walaupun hakekatnya serupa. Kamus Belanda Kramers menulis pengertian kata Politie itu adalah; (1). Tata pemerintahan yang menjamin tata tertib umum dan keselamatan dari orang perorang dengan segala milik-miliknya. (2). Suatu Korps Pegawai Negara yang ditugaskan untuk itu. (3). Dalam pemerintahan Negara atau kota, yang menyelenggarakan ketertiban rakyat yang ditujukan pada ketertiban, keamanan, dan keselamatan. (Kunarto, 1997: 51) Sedang Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa,Balai Pustaka:2005) memberikan arti Polisi adalah; (1). Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum dan sebagainya). (2). Anggota Badan Pemerintah (Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya). Dari contoh-contoh pengertian itu nampak jelas bahwa masing-masing cendikiawan diberbagai Negara tidak seragam dalam memberikan pengertian tentang Polisi. Tentu semua itu didasari oleh kenyataan dan budaya setempat yang dihayatinya. Eropa daratan masih banyak terpengaruh pada teori kenegaraan yang terkandung dalam Politeia, sedang paham Anglo Saxon dipengaruhi oleh kenyataan kegiatan yang dilakukan oleh Polisi dan nampak terlepas dari konteks teori kenegaraan. Namun nyata terlihat pada keduanya bahwa Polisi utamanya bertanggungjawab atas keamanan, dan ketertiban umum.

16

Dapat ditarik benang merah mengenai hal ini, yakni dengan mengkaji dasar hukum yang digunakan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tertuang dalam Bab XII mengenai Pertahanan Keamanan pada Pasal 30 Ayat 4 menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan, dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Hal senada juga dapat dilihat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008, pada Pasal 1 disebutkan bahwa: Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dasar hukum lain yang menyebutkan hal mengenai Kepolisian adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 bahwa yang disebut dengan Kepolisian adalah “segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “ Sedangkan yang disebut dengan Anggota Kepolisian disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2 yaitu: Pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. “ disebutkan pula dalam Pasal 1 ayat 3 bahwa yang dimaksud dengan “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

17

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat Negara yang berada di bawah Presiden dan dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki wewenang, fungsi, dan tugas pokok tersendiri untuk dapat melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Republik Indonesia. Sedangkan dari kata Polisi yang telah di ketengahkan, kalau di dalami lebih jauh, akan memberikan berbagai pengertian. Para cendikiawan dibidang Kepolisian sampai pada kesimpulan bahwa dalam kata Polisi itu terdapat tiga pengertian yang dalam penggunaan sehari-hari sering tercampur aduk, dan melahirkan berbagai konotasi. Tiga arti kata Polisi adalah; (1). Polisi sebagai Fungsi, (2). Polisi sebagai organ Kenegaraan dan (3). Polisi sebagai Pejabat atau Petugas. (Kunarto,1997:56). Pada penelitian ini, penulis lebih memfokuskan kajiannya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor, yang disingkat Polsek yang jelas berada langsung di bawah binaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor atau disingkat Polres. Dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Skep Kapolri) Bab I mengenai Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor, disingkat Polres adalah badan pelaksana utama kewilayahan Polda yang berkedudukan di bawah Kapolda. Sedangkan Polsek adalah badan pelaksana utama kewilayahan Polres yang berkedudukan di bawah Kapolres.

18

2. Fungsi, Tujuan, Peran, dan Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi, tujuan, peran, dan tugas pokok yang telah diatur secara sistematis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi dasar hukum segala hal yang berkenaan dengan Kepolisian itu sendiri. Lebih rinci mengenai fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 undangundang ini yang menyebutkan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Dari konsep ini jelas menerangkan bahwa fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakkan Hak Asasi Manusia, hukum dan keadilan. Begitupun mengenai tujuan, dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 bahwa : Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam Pasal ini perlu juga dipaparkan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang secara alamiah melekat pada setiap manusia dalam kehidupan masyarakat, meliputi bukan saja hak perseorangan melainkan juga hak masyarakat, bangsa, dan Negara yang secara utuh terdapat dalam

19

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sesuai pula dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Declaration of Human Rights, 1948 dan Konvensi Internasional lainnya. Pada bagian lain Undang-undang tersebut, mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni Pasal 5 ayat 1 menyebutkan : Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Serta Ayat 2 pada Pasal ini menyebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.” Mengenai Tugas Pokok Kepolisian, sebagian besar para cendekiawan berpendapat bahwa tugas Polisi itu digolongkan dalam dua kategori; pertama, tugas Preventif atau mencegah terjadinya kejahatan dan kedua, tugas Represif atau tindakan setelah terjadi kejahatan (pemberantasan kejahatan). Para cendekiawan itu ada yang menyebut tugas preventif sebagai tugas dalam arti luas atau menjamin tata tertib dan keamanan. Menyelenggarakan tata tertib dan keamanan berarti juga mencegah kejahatan. Sedang tugas represif diberi sebutan tugas dalam arti sempit karena bersifat penegakkan hukum yang berlaku bagi rakyat atau berarti menindak setiap pelanggar hukum. Lebih jelas lagi mengenai Tugas Pokok Kepolisian disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 ini bahwa :

20

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. Menegakkan hukum; dan c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Rumusan tugas pokok tersebut sebenarnya bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan di kedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, dalam penelitian ini penulis lebih menitik beratkan pada tugas pokok kepolisian yang tercantum dalam Pasal 13 huruf a dan c, yakni lebih memfokuskan penelitian kepada hal yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan huruf tersebut, diatur pula dalam Pasal 14 Ayat 1 Huruf a, c, e, I, j dan k, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; melayani kepentingan warga

21

masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; dan memberikan pelayanan kepada mayarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

Dikarenakan penulis membatasi kajian penelitian atau ruang lingkup yang difokuskan pada Kepolisian sektor yang berada langsung di bawah binaan Polres, maka perlu kiranya di sini dipaparkan mengenai tugas Polres. Hal ini disebutkan dalam Skep Kapolri Tahun 2005 Pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa : Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugastugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Polres menyelenggarakan fungsi yang diantaranya sebagai berikut : a.

b.

c.

Pemberian pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan dan permintaan bantuan/pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat-surat izin/keterangan, sesuai ketentuan hukum dan peraturan kebijakan yang berlaku dalam organisasi Bimbingan masyarakat yang meliputi penyuluhan masyarakat dan pembinaan/pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan dan terjalinnya hubungan Polrimasyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian Pembinaan hubungan kerja sama yang meliputi kerja sama dengan organisasi/lembaga/tokoh social kemasyarakatan dan instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah dan pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan penyidik pegawai negeri sipil. (Skep Kapolri Tahun 2005, Pasal 3).

22

3. Kemitraan Polri Dengan Masyarakat Dalam sejarah perkembangan manusia tidak terdapat seorang pun yang bisa hidup sendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itu pun hanyalah untuk sementara waktu. Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia, merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan hidupnya, karena tiap manusia mempunyai keperluan sendiri-sendiri dan seringkali keperluan itu searah serta sepadan satu sama lain, sehingga dengan kerjasama tujuan manusia untuk memenuhi keperluan itu akan lebih mudah dan lekas tercapai. Akan tetapi seringkali kepentingan-kepentingan itu berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama. Dalam hal ini orang atau golongan yang kuat menindas orang atau golongan yang lemah untuk menekankan kehendaknya. (C.S.T. Kansil, 1984: 29). Dapat dibayangkan berapa banyak pelanggaran ketertiban dan kejahatan di tengah masyarakat yang akan lolos dari kejaran Polisi dan tuntutan hukum. Namun bagaimanapun masyarakat tetap membutuhkan rasa aman, dan kenyamanan hidup yang ditandai dengan adanya ketertiban sosial, tidak ada rasa takut, dan berkurangnya kasus kejahatan disekelilingnya. Oleh karena itu upaya terobosan untuk mengatasi masalah ini merupakan suatu keharusan. Salah satu upaya yang mungkin dilakukan adalah upaya mensinergikan tugas kepolisian dalam pemberantasan kejahatan, dan kebutuhan masyarakat akan keamanan dan kenyamanan hidup.

23

Hal ini merupakan suatu konsep Kamtibmas dimana masyarakat mengambil peran yang lebih besar dalam upaya pencegahan kejahatan dan penumbuhan rasa aman warga masyarakat serta merasa bahwa polisi merupakan bagian yang sinergis dari dirinya. Dalam perspektif ini pembinaan Kamtibmas dilihat sebagai suatu kebijakan dan strategi yang bertujuan agar dapat mencegah terjadinya kejahatan, meningkatkan kualitas hidup, kualitas pelayanan polisi, dan kepercayaan terhadap polisi, dalam jalinan kerjasama proaktif dengan sumber daya masyarakat yang ingin mengubah kondisi-kondisi penyebab kejahatan. Hal itu berarti diperlukan adanya kepolisian yang lebih handal, peran masyarakat yang lebih besar, dan perhatian yang besar terhadap hak asasi dan kebebasan individu. Friedmann, 1998 dalam “Kejahatan Dalam Masyarakat” (Khairul Fahmi, 2008:79) mengemukakan bahwa Konsep ini mendasarkan diri pada asumsi bahwa kejahatan terjadi akibat faktor-faktor sosial yang relatif tidak terlalu dikuasai oleh pihak kepolisian. Kebutuhan pencegahan kejahatan perlu dipusatkan kepada faktor-faktor sosial penyebab kejahatan dan bahwa hak asasi serta kebebasan individu merupakan pertimbangan yang esensial dalam kebijakan kepolisian yang demokratis. Apabila Polisi ingin mencegah kejahatan dengan cara-cara yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka Polisi harus bertindak dengan mendasarkan diri pada strategi dan seperangkat taktik yang merupakan tanggapan langsung terhadap berbagai prioritas yang didambakan masyarakat yaitu memerangi ketidaktertiban, pengurangan rasa takut terhadap kejahatan, dan peningkatan kualitas hidup daerah.

24

Pengabaian terhadap prioritas masyarakat hanya berarti bahwa Polisi bertindak bertentangan dengan informasi terbaik yang dapat diberikan oleh masyarakat. Bila hal ini terjadi, mungkin saja masyarakat akan menarik diri secara fisik dari peranan-peranan saling mendukung dengan sesama warga dan dengan demikian melepaskan kontrol sosial yang dulu mereka bantu dan secara otomatis ikut mempersiapkan pelaksanaannya di lingkungan tempat tinggal mereka. Memerangi ketidak tertiban, pengurangan rasa takut terhadap kejahatan, dan peningkatan kualitas hidup daerah sebagai esensi program pembinaan Kamtibmas dapat dilakukan dengan cara menyertakan variabel rasa takut masyarakat, dan ketidak tertiban ke dalam program-program penanggulangan kejahatan, lebih berorientasi pada masalah sosial kemasyarakatan, dan bukan pembentukan citra atas dasar gebrakan tindakan polisi yang reaktif. Pemahaman yang jauh lebih baik tentang masyarakat dan berbagai kelompok di dalam masyarakat adalah mutlak perlu. Strategi

tindakan

dalam

pembinaan

Kamtibmas

tidak

dapat

mengasumsikan bahwa semua masyarakat itu sama, dan bahwa aparat hanya perlu dikirim ke suatu daerah semata-mata demi hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Disamping perlakuan yang layak, tanggapan yang cepat, dan penanganan yang efisien atas permasalahan masyarakat, perencanaan pembinaan Kamtibmas perlu lebih memahami peta sosial dalam masyarakat. Agar perencanaan pembinaan Kamtibmas menjadi efektif perlu dilakukan pengenalan tentang struktur kekuasaan, reputasi yang menjadi pijakan kumpulan relawan potensial, dan jaringan formal maupun informal yang dapat digunakan untuk

25

membantu atau dijaga agar jangan sampai menghalangi program pembinaan Kamtibmas. Tidak kurang juga pentingnya bahwa harus ada inisiatif dari masyarakat secara individu atau kelompok tanpa perlu menunggu polisi untuk menelaah dan memperbaiki layanannya. Hal itu juga berarti melalui semangat pemberdayaan dan rasa memiliki hak mengatur dirinya sendiri, masyarakat lalu memiliki kontrol yang lebih besar terhadap masalah-masalah yang tampak tak bermakna namun sebenarnya merupakan aspek penting dari pemberantasan kejahatan dan peningkatan kualitas hidup. Prakarsa itu kemudian akan menjadi efektif bila aktifitas itu merupakan aktifitas instrumental dan bukan simbolik semata sehingga keterlibatan masyarakat akan tampak berimbang dengan peran kepolisian. Bila hal ini terwujud maka polisi akan memperoleh wewenang pemeliharaan Kamtibmas tidak saja dari hukum pidana dan organisasinya, namun juga dari masyarakat yang mereka amankan. Dengan demikian akhirnya polisi dan masyarakat secara bersama akan berupaya menentukan suatu ambang batas gangguan ketertiban dan aturan-aturan untuk lingkungan yang akan diberlakukan apabila ambang tersebut dilanggar. Sementara keterlibatan langsung dari para petugas kepolisian dalam proses ini merupakan kunci yang membantu pengembangan konsensus mengenai perilaku yang cocok dan cukup kuat untuk daerah setempat, agar dapat bertahan bahkan selama polisi tidak ada. Menurut Khaerul Fahmi, dalam “Membangun Kemitraan Polri dan Masyarakat” (2008:59) bahwa: …Reformasi di tubuh Polri memang harus diawali dengan perubahan paradigma. Baik sikap, pikiran, dan tindakan dari penguasa menjadi abdi.

26

Dalam jangka pendek, reformasi yang telah dilakukan seperti perubahan status menjadi sipil, perubahan kepangkatan, perubahan doktrin, dan sistem pendidikan perlu dibarengi dengan perbaikan materiil, fasilitas, dan pelayanan. Menurutnya, Prosedur pelaporan dan pelayanan perlu disederhanakan dan ditertibkan sehingga trauma masyarakat akan prosedur pelaporan yang berbelit-belit serta adanya kemungkinan pelapor dituntut, atau dituduh sebagai pelaku kejahatan itu sendiri bisa dihilangkan. Penginformasian berbagai macam program layanan baru Kepolisian dan perkembangan pengungkapan kasus-kasus perlu terus dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui apa yang dapat dan telah dilakukan oleh Polri. Dari pemaparan di atas, terlihat bahwa upaya pemantapan kondisi Kamtibmas jauh lebih bermakna dari pada sekedar penegakan hukum dan tanggapan reaktif terhadap kejahatan. Upaya tersebut haruslah dipandang sebagai tugas, evaluasi, dan kehormatan polisi supaya di masa depan mengarah ke perubahan yang tak terhindarkan tentang kerja dan operasi kepolisian, penugasan, struktur komando, evaluasi, dan struktur penghargaan. Namun demikian hal yang paling utama dalam pelaksanaan tugas Kepolisian dalam rangka pemantapan Kamtibmas adalah partisipasi masyarakat. Karena

walaupun

sistem

organisasi

kepolisiannya

baik,

pemahaman

kemasyarakatan dari personilnya baik, tidak akan sanggup menciptakan kondisi Kamtibmas yang mantap tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat atau kemitraan yang solid antara keduanya. Menurut Sulistiyani (2004:94), Secara etimologis, ‘kemitraan diadaptasi dari kata Partnership dengan akar kata Partner (pasangan, jodoh, sekutu, kempanyon). Sedangkan secara terminologis berarti suatu bentuk persekutuan atau perkongsian antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerja sama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka

27

meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu untuk memperoleh hasil yang baik’. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri disebutkan bahwa: Kemitraan (partnership and networking) adalah segala upaya membangun sinergi dengan potensi masyarakat yang meliputi komunikasi berbasis kepedulian, konsultasi, pemberian informasi, dan berbagai kegiatan lainnya demi tercapainya tujuan masyarakat yang aman, tertib, dan tentram.

Sedangkan dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun1997 terutama dalam Pasal 1 menyatakan bahwa : Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil denganUsaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Balai Pustaka:2005) Arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan. Kemitraan artinya : perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Mengenai pengertian kemitraan, para sarjana mengemukakan pendapatnya secara beragam. Dr. Muhammad Jafar Hafsah dalam “Membangun Kemitraan Polri dan Masyarakat” (Khaerul Fahmi,2008:59) menyebutkan bahwa: Kemitraan adalah suatu strategi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra …’ Sedangkan Ian Linton lebih menitik beratkan pada sebuah cara melakukan bisnis di mana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.

28

Kesemua definisi tersebut di atas, ternyata belum ada satu definisi yang memberikan definisi secara lengkap tentang kemitraan. Hal tersebut disebabkan karena para sarjana mempunyai titik fokus yang berbeda dalam memberikan definisi tentang kemitraan. Menurut Sulistiyani kemitraan diartikan sebagai persekutuan atau perkongsian, Keint L. Fletcher dan Kamus Besar Bahasa Indonesia memandang kemitraan sebagai suatu jalinan kerjasama usaha untuk tujuan memperoleh keuntungan, sedangkan menurut Muhammad Jafar Hafsah dan Ian Linton yang memandang kemitraan sebagai suatu strategi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Tetapi dengan adanya perbedaan pendapat diantara para sarjana ini maka akan saling melengkapi diantara pendapat sarjana yang satu dengan yang lainnya, dan apabila dipadukan maka akan menghasilkan definisi yang lebih sempurna, bahwa kemitraan merupakan jalinan kerjasama atas dasar kesepakatan yang merupakan strategi yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar, dan saling menguntungkan. Dalam kerjasama tersebut tersirat adanya satu pembinaan dan pengembangan, hal ini dapat terlihat karena pada dasarnya masing-masing pihak pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan, justru dengan kelemahan dan kelebihan masing-masing pihak akan saling melengkapi dalam arti pihak yang satu akan mengisi dengan cara melakukan pembinaan terhadap kelemahan yang lain dan sebaliknya. Namun, hal terpenting yang dapat disimpulkan adalah bahwa kemitraan itu merupakan suatu upaya membangun sinergi dengan potensi masyarakat guna menciptakan

29

dan memelihara stabilitas Keamanan dan ketertiban masyarakat yang selama ini menjadi harapan bersama. Dalam Model-model pamberdayaan masyarakat (Sulistiyani, 2004) menyebutkan pula bahwa kemitraan terjadi apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.

Ada dua pihak atau lebih Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan Ada kesepakatan, dan Saling membutuhkan.

Jika kita menelusuri sejarah, pertumbuhan rakyat Bangsa Indonesia menjadi satu bangsa yang besar bukan disebabkan karena rakyat bangsa ini berasal dari satu suku atau satu agama; atau berasal dari adat-istiadat yang satu. Akan tetapi semangat persatuan dan kesatuan, kemauan yang sama dan tekad bulat yang melandasi seluruh masyarakat Indonesia, maka bangsa ini tumbuh menjadi bangsa yang maju. Melihat

keadaan

masyarakat

yang

“heterogen”,

kita

senantiasa

diperhadapkan kepada sikap-sikap “kewaspadaan”. Dimana bangsa kita yang dalam melaksanakan proses menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan kondisi “integrasi” yang didorong semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu upaya ke arah itu adalah menjamin kemitraan Polri dengan masyarakat secara positif guna meningkatkan kadar kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan mampu mengeliminasi segala masalah hingga akar permasalahannya. Selaras dengan hal tersebut, dijelaskan pula dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang

30

Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri bahwa: Masalah adalah suatu kondisi yang menjadi perhatian warga masyarakat karena dapat merugikan, mengancam, menggemparkan, menyebabkan ketakutan atau berpotensi menyebabkan terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat (khususnya kejadian-kejadian yang tampaknya terpisah tetapi mempunyai kesamaan-kesamaan tentang pola, waktu, korban dan/atau lokasi geografis).

Sebagai organ Negara yang mengemban fungsi kepolisian yang bersifat universal, penulis sepakat dengan yang diutarakan oleh Drs. Kunarto (1995:4) bahwa sikap dan pandangan masyarakat Indonesia terhadap Polri pada dasarnya sama; “Benci Tapi Rindu”. Hanya mungkin dalam rentangan spektrumnya, Polri berada pada titik yang lebih dekat dengan titik antipati dibanding dengan titik simpati. Dengan demikian disinilah peran kemitraan Polri dengan Masyarakat harus terus diperjuangkan. Pada tahun 1970-an masyarakat masih berkutat pada usaha keluar dari berbagai tujuan himpitan kesulitan hidup, sehingga tidak terlalu memperhatikan kiprah Polri. Tetapi sewaktu Orde Baru melancarkan berbagai inovasi pembangunan, ketertiban mulai merebak, kesejahteraan mulai membaik, keamanan mulai teratur, di situ mulai diperhatikan sepak terjang Polri. Karena diperhatikan jelaslah kelemahan, kekurangannya semakin tampak. Mulanya kecaman-kecaman beredar dari orang ke orang dan sedikit tertutup. Namun pada waktu terjadi perkelahian massal antara Mahasiswa ITB dan AKPOL yang sedang mengadakan pertandingan prsahabatan di Bandung yang dikenal dengan peristiwa Rene Coenrad, pada saat itulah, teriakan Prit Jigo, KUHP = Kasih Uang Habis

31

Perkara, Jago Pungli, SABHARA…HA ???, Ilang ayam lapor Polisi jadi ilang embe’, Sok Kuasa, dan segala macam atribut negatif Polri terucap dan tertulis di berbagai media massa. Sebenarnya antara Polri dan masyarakatnya harus harmonis seperti ikan dengan air. Tidak harus bersifat dilematis, dikotomis atau bahkan antagonistis. Hingga siapapun baik itu Polri maupun masyarakat, tidak perlu terjebak dalam pembahasan

yang berkonotasi mencela, memaki, menjelek-jelekan

atau

mengurangi arti dari peran masing-masing. Banyak tulisan yang secara jelas memahami bahwa Polri adalah bagian dari masyarakat. Polri adalah anak kandung masyarakat. Ini semua berarti adanya pemahaman bahwa Polri adalah milik kita. Baik dan buruknya Polri tergantung pada masyarakatnya itu sendiri. Dalam pembenahan tidak dapat diprioritaskan antara Polri atau masyarakat dulu, secara serentaklah harus melakukan perbaikan di bidang masing-masing dan dilaksanakan proses saling membantu. Kekurangan Polri harus mampu ditutup dengan bantuan masyarakat dan kekurangan masyarakat harus mampu pula di tanggulangi oleh Polri. Sehingga antara Polri dan masyarakatnya akan tercipta situasi kemitraan yang harmonis karena adanya suatu kesepakatan atas dasar saling memahami, saling membutuhkan dan karena adanya kesadaran akan satu kesatuan diantara keduanya. Sebagai salah satu contoh, sangatlah mungkin dalam menangani laporan masyarakat tidak bisa ditangani oleh Polisi sendiri, tetapi harus mengerahkan masyarakat. Maka Polri harus mampu memberi motivasi, memimpin dan memberi teladan. Tanpa Polisi mampu berbuat keteladanan, maka partisipasi itu tidak akan tumbuh. Keduanya, apapun penghalangnya harus

32

ditembus, agar dapat diciptakan kemitraan dan kebersamaan yang dapat benarbenar mendekatkan Polri dengan masyarakat. Sulistiyani dalam Model-model Pemberdayaan Masyarakat, (2004: ). Mengemukakan bahwa terdapat tiga model kemitraan, yakni: a.

b.

c.

Kemitraan Semu (Pseudo Partnership) Suatu persekutuan antara dua pihak atau lebih, namun sesungguhnya tidak melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Kemitraan Mutualistik (Mutualism Partnership) Persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yakni untuk saling memberi manfaat dan mendapatkan manfaat lebih untuk mencapai tujuan bersama secara optimal. Kemitraan Konjugasi (Conjugation Partnership) Yakni kemitraan melalui peleburan dan pengembangan, dimana organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan bersama melebur dan bekerjasama untuk meningkatkan kemampuan masing-masing.

Selaras dengan yang dikemukakan di atas, maka kemitraan antara Polri dan masyarakat harus benar-benar terjalin harmonis dengan mengedepankan kesadaran akan pentingnya jalinan kemitraan, yakni untuk saling memberi manfaat dan mendapatkan manfaat lebih untuk mencapai tujuan bersama yang dalam hal ini adalah memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat secara optimal atau disebut dengan model kemitraan mutualistik (Mutualism Partnership) dengan mengedepankan pemecahan masalah dari segala potensi gangguan Kamtibmas yang memungkinkan, yang dijelaskan pula dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri bahwa:

33

Pemecahan masalah adalah proses pendekatan permasalahan Kamtibmas dan kejahatan untuk mencari pemecahan suatu permasalahan melalui upaya memahami masalah, analisis masalah, mengusulkan alternativealternatif solusi yang tepat dalam rangka menciptakan rasa aman, tentram dan ketertiban (tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana dan penangkapan), melakukan evaluasi serta evaluasi ulang terhadap efektifitas solusi yang dipilih. Serta yang dimaksud dengan potensi gangguan Keamanan dan ketertiban masyarakat itu, dalam poin 15 dijelaskan bahwa: Potensi Gangguan Kamtibmas adalah endapan permasalahan yang melekat pada sendi-sendi kehidupan sosial yang bersifat mendasar akibat dari kesenjangan akses pada sumber daya ekonomi, sosial, dan politik yang pada akhirnya dapat menjadi sumber atau akar permasalahan gangguan Keamanan dan ketertiban masyarakat.

Adapun model-model kemitraan dalam organisasi lainnya, (Sulistiyani, 2004) yaitu: 1) Subordinate Union Of Partnership Yakni kemitraan antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lainnya. Sehingga hubungan yang terjadi adalah Atas-Bawah atau Kuat-Lemah. 2) Linear Unioan Of Partnership Dalam model ini, pihak-pihak yang bekerjasama memiliki persamaan secara relative. Baik tujuan, misi, volume usaha, status atau legalitas. 3) Linear Collaborative Of Partnership Dalam model kemitraan ini, tidak membedakan besaran volume, status atau legalitas, atau kekuatan para pihak, namun tekanan utama adalah kesamaan visi dan misi. Sehingga hubungan terjadi pada garis lurus dan tidak saling tersubordinasi.

Jika mengkaji model-model kemitraan dalam organisasi lainnya yang dikemukakan

Sulistiyani

dalam

bukunya

“Model-model

Pemberdayaan

Masyarakat” tersebut di atas, maka apabila dikaitkan dengan kemitraan antara Polri dengan masyarakat dalam memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban

34

maka kemitraan yang dilaksanakan harus mampu menggunakan model yang ketiga, yaitu Linear Collaborative Of Partnership dengan prinsipnya yang tidak membedakan besaran volume, status/legalitas atau kekuatan para pihak, namun tekanan utamanya adalah kesamaan visi dan misi. Sehingga dalam kemitraan antara Polri dengan masyarakat ini dapat terjalin suatu hubungan kerjasama yang selaras, seimbang, dan tidak tersubordinasi.

4.

Korelasi antara kemitraan dengan memelihara stabilitas Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) Sebelum membahas lebih mendalam lagi mengenai korelasi antara

kemitraan dengan memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat atau sering disebut dengan Kamtibmas, selain sekilas pemaparan di atas, perlu ditambahkan terlebih dahulu mengenai arti atau definisi dari Kamtibmas itu sendiri. Berdasarkan Surat Keputusan Menhankam/Pangab Nomor : Kep / 821 / VII / 1982 Tanggal 12 Juli 1982 tentang Pola Pembinaan dan Ketertiban Masyarakat disebutkan bahwa : Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah situasi, sarana dan atau tujuan yang menggambarkan adanya rasa bebas dari gangguan dan ancaman fisik maupun psikis, adanya rasa kepastian, adanya rasa dilindungi dari segala macam bahaya, adanya rasa damai dan tenteram bagi masayarakat. (Kunaefi, 2003:29). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 5, juga dipaparkan, bahwa : Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses

35

pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Dari kedua paparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu situasi dan kondisi masyarakat yang dinamis, yang menggambarkan adanya rasa bebas dari segala macam gangguan, yang juga merupakan suatu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang sitandai oleh

terjaminnya

keamanan,

ketertiban,

dan

tegaknya

hukum,

serta

mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Dari penarikan kesimpulan di atas, maka jelas dapat dikatakan pula bahwa kondisi dan situasi Keamanan dan ketertiban masyarakat itu tidak dapat terlepas atau dipisahkan dengan kerjasama atau partisipasi masyarakat itu sendiri dengan pihak kepolisian yang dalam hal ini mengemban tugas dalam memelihara keadaan Kamtibmas. Dalam penyelenggaraan tugasnya untuk pemeliharaan Keamanan dan ketertiban masyarakat, Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Kepolisian Resor pada khususnya menyelenggarakan fungsi yang diatur dalam

36

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep / 7 / I / 2005 Tanggal 31 Januari 2005, sebagai berikut : a.

b.

c.

d.

e.

Pemberian pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan dan permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan, sesuai ketentuan hukum dan peraturan atau kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri. Intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polres dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri. Kesamaptaan kepolisian yang meliputi kegiatan patrol, pengaturan, penjagaan dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan dan pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan obyek khusus yang meliputi VIP, pariwisata dan obyek vital/khusus lainnya dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Kamtibmas. Bimbingan masyarakat, yang meliputi penyuluhan masyarakat dan pembinaan atau pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan dan terjalinnya hubungan Polri-masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian. Pembinaan hubungan kerja sama, yang meliputi kerja sama dengan organisasi atau lembaga atau tokoh sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah dan pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan penyidik pegawai sipil. Walter C. Recless dalam buku “The Crime of Problems” mengatakan

bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di suatu Negara sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakatnya. (Mangandar Sianipar, 1995: 4). Apa yang dikatakan pakar Kepolisian Inggris itu ada benarnya, sejak lama partisipasi masyarakat telah dirasakan sebagai salah satu faktor penting dalam menciptakan stabilitas sosial yang mantap dan dinamis. Peranan masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertibannya merupakan peranan yang sangat

37

besar kontribusinya bagi kemajuan bangsa. Dengan situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban yang baik, dengan kata lain berarti telah mewujudkan situasi yang aman, tenteram dan sejahtera dalam lingkungan masyarakat di suatu negara sesuai dengan tujuan dan cita – cita bersama. Pernyataan Racless ini juga diperkuat oleh Alfin Toffler dengan teorinya yang terkenal The Third Wave (gelombang ketiga) yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan elemen force atau kekuatan dasar yang perlu ditangani dan dikelola secara cermat dan baik.(Kunarto, 1995: 24). Karena itu, tidak mengherankan kalau banyak orang, termasuk pejabat tinggi kepolisian secara tegas mengakui bahwa tanpa partisipasi masyarakat, tugas-tugas polisi tidak akan efisien betapapun canggihnya sarana pendukung, bagaimanapun tingkat keterampilan personil dan berapapun besar dana operasi kepolisian. Sejalan dengan hal tersebut, kemitraan Polri dengan masyarakat guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantap dituntut sikap saling percaya – mempercayai, sikap saling hormat – menghormati serta sikap saling memerlukan. Sehingga terciptalah suasana kemitraan yang professional karena akan terlihat adanya rasa kebersamaan dan tanggungjawab di antara Polri dengan masyarakat yang dilandasi semangat solidaritas yang tinggi. Sebagaimana telah dijelaskan di atas ini berarti, bahwa kemitraan yang profesional itu adalah mengandung unsur transparan dan percaya-mempercayai. Oleh karena itu, untuk mewujudkan suasana kemitraan yang profesional tidak cukup dengan hanya mengandalkan janji-janji. Keamanan dan ketertiban masyarakat itu bukanlah sekedar janji, melainkan satu kondisi yang harus

38

diaktualisasikan,

diwujudkan,

dipertahankan

secara

bersama-sama

antara

masyarakat dengan Polri. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa dengan kemitraan yang profesional antara Polri dengan masyarakat, segala sesuatu yang dapat mengganggu Keamanan dan ketertiban masyarakat bisa diredakan demi pembangunan bangsa. Secara universal bahwa masyarakat bangsa Indonesia sangat mendambakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantap. Namun demikian, dalam kapasitasnya sebagai warga masyarakat peranan “kemitraan” dalam kaitan ini tampaknya masih membutuhkan penyatuan persepsi. Hal itu disebabkan masih adanya sistem budaya yang mengalir di masyarakat dimana jika berbicara tentang “mitra Polri” maka dalam pandangan masyarakat timbul semacam “momok” yang sebenarnya tidaklah beralasan. Berkembangnya “momok” bagi masyarakat menyebabkan semakin diperlukan keterbukaan bahwa sesungguhnya Polri dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan terutama dalam menciptakan, dan memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantap. Hal ini sebenarnya tidaklah merupakan satu tantangan yang sangat berat karena kita memiliki suatu motto bahwa pembangunan itu adalah “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Ini berarti bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan tersebut, diperlukan situasi Keamanan dan ketertiban masyarakat yang secara nyata diemban oleh Polri dan lapisan masyarakat. Masalah Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) bukan saja menjadi masalah Kepolisian dan aparat kemanan lainnya saja, tetapi juga menjadi

39

masalah dan tanggungjawab bersama. Kita tidak boleh terjebak dalam perdebatan teoritis baik menurut paham kepolisian, psikologi, ataupun sosiologi tentang bagaimana asal mulanya kejahatan dan segala tindakan kriminal. Namun dalam hal ini, Asdon Siswanto (1995: 4) mengemukakan bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi kejahatan itu semakin berkembang yakni; pertama, partisipasi masyarakat untuk menciptakan keamanan yang belum baik. Robert Phell, ahli Kepolisian Inggris mengatakan bahwa ‘kejahatan dapat terjadi bila niat berbuat jahat bertemu dengan kesempatan berbuat jahat’. Kedua, persepsi pihak birokrat dan aparat penegak hukum lainnya terhadap kepolisiannya yang belum baik. Ketiga, karena Negara tersebut tidak memiliki sistem organisasi Kepolisian yang kuat dan baik. Dan keempat adalah sistem hukum yang tidak berwibawa. Dari keempat faktor di atas, hal yang paling utama adalah partisipasi rakyat. Sebab bagaimanapun kadar wibawa hukum dan persepsi pihak birokrat terhadap kepolisian, tidak akan mampu menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantap tanpa adanya partisipasi atau kemitraan yang solid. Dari Sosiolog Max Weber Teori Hidden and Latent Emforcement System mengatakan bahwa ‘rakyat adalah kekuatan yang maha dahsyat’. (Kunarto, 1995: 127). Akan tetapi perlu diketahui, bahwa partisipasi masyarakat tidak bisa diharapkan tumbuh dengan sendirinya tanpa pembinaan atau rangsangan yang tepat dan wajar. Partisipasi juga tidak akan dapat ditumbuhkan hanya lewat perincian tugas-tugas Kepolisian serta slogan-slogan abstrak yang tidak dapat

40

dirasakan oleh warga masyarakat. Partisipasi hanya mungkin dapat lahir dari suasana yang dialogis, hubungan yang akrab dan harmonis antara kepolisian dengan masyarakat. Sayangnya, membina hubungan yang akrab dan harmonis ini bukanlah persoalan yang mudah. Sebab untuk itu Polisi harus beradaptasi dan menyelami kebudayaan masyarakat agar mengetahui apakah mereka lebih baik diperintah, dipersuasi, disugesti ataupun dipaksa. Sebelumnya, pihak kepolisian juga harus yakin bahwa cara yang ditempuh itu akan mampu menggiring masyarakat pada suatu keyakinan bahwa keikutsertaan mereka berpartisipasi atau menjadi mitra Polisi akan membawa manfaat, pertama untuk dirinya sendiri dan keluarganya, lalu kemudian untuk masyarakat dan negara. Namun sekali lagi penulis mengingatkan, bahwa Polisi juga manusia, anak kandung masyarakat itu sendiri. Sehingga kita harus lebih arif dalam memberikan pandangan atau penilaian kepada pihak kepolisian. Hubungan yang erat antara Polisi dan masyarakat membuat bukan hanya masyarakat yang menaruh harapan pada Polisi. Polisi pun menaruh harapan yang begitu besar akan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum, sebab dengan ketaatan itu tugas Polisi akan lebih mudah dan efektif. Masyarakat jangan hanya mampu berbicara di belakang, berargumen merusak citra Polisi secara universal tanpa menilai secara bijak terlebih dahulu bahwa rusaknya citra Polisi itu bukan lahir dari institusi atau anggota Kepolisian Republik Indonesia secara global melainkan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

41

Polisi juga mengharapkan masyarakat menjunjung tinggi disiplin. Sebab disiplin merupakan syarat pokok untuk membina stabilitas yang mantap dan dinamis. Pepatah Romawi kuno mengatakan,’Ubo Ardo Devicit Nulla Virtus Sufficit’ yang berarti bahwa manusia tidak akan mempunyai mutu apa-apa bila tidak mempunyai tata tertib. Dan manusia tidak akan mempunyai tata tertib jika tidak memiliki disiplin. (Kunarto, 1995: 27). Oleh karena itu, masyarakat dan Polri harus mampu lebih transparan, dalam arti saling menghargai harapan masing – masing, lebih saling memahami akan tugas dan fungsi masing-masing dalam kehidupan sosial, menjalin kemitraan yang didasarkan pada prinsip saling mempercayai, menghargai, sopan-santun, persamaan, ketulusan, kesetaraan, dan memberi dukungan yang saling menguntungkan guna mencapai tujuan bersama yakni menciptakan dan memelihara stabilitas Keamanan dan ketertiban masyarakat ( Kamtibmas ) secara bersama-sama sebagai wujud atau bukti bahwa korelasi antara kemitraan Polri dengan masyarakat dalam memelihara stabilitas Keamanan dan ketertiban masyarakat sangat berperan dan merupakan kebutuhan utama dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan di segala aspek kehidupan. Kita harus menyadari bahwa Keamanan dan ketertiban masyarakat berfungsi sebagai “jembatan” menuju keberhasilan terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat secara umum. Di sinilah letak perlunya ditegakkan tanggungjawab dan kemitraan Polri dengan masyarakat. Karena sesungguhnya, Keamanan dan ketertiban masyarakat itu ada di tangan masyarakat itu sendiri.

42

B. PERPOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS/COMMUNITY POLICING) SEBAGAI

UPAYA

TERJALINNYA

KEMITRAAN

DALAM

MEMELIHARA STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (KAMTIBMAS) 1.

Pengertian Perpolisian/Polmas (Community Policing) Salah satu metode penangkalan, pencegahan, dan penanganan kejahatan

yang sesungguhnya sudah diterapkan cukup lama, tetapi diperbaiki dan disempurnakan terus-menerus, adalah apa yang disebut sebagai Community Policing. Metode ini cukup populer dan diterapkan di banyak Negara. Tentu saja, masing-masing Negara dan masyarakat atau komunitas menerapkannya dengan berbagai variasi. Community policing merupakan sesuatu yang relatif baru dalam praktek kehidupan kepolisian. Dalam hal ini, Jepang dianggap sebagai Negara yang paling berhasil dalam menerapkan Community policing. Dalam bahasa Indonesia, para pakar dan berbagai kalangan menggunakan beberapa istilah seperti Perpolisian Berorientasi Masyarakat, Pemolisian Komuniti, Pemolisian Komunitas, Pemolisian Masyarakat, dan Perpolisian Masyarakat serta Polmas. Satjipto Rahardjo menggunakan istilah Perpolisian Masyarakat. Begitu pula Tim Perumus Polri yang dipimpin oleh (waktu itu) Irjen Pol Prof Dr Farouk Muhammad menggunakan istilah Perpolisian Masyarakat atau Polmas. Sebenarnya, menurut Skep Kapolri No. Pol.: Skep737/X/2005, istilah Polmas bukan merupakan singkatan dari Perpolisian Masyarakat, tetapi suatu istilah yang diharapkan akan menggantikan berbagai istilah, sebagai terjemahan istilah Community policing (Sutanto, 2008: 2).

43

Lampiran Skep Kapolri No. Pol.: Skep737/X/2005, menyatakan : ‘Tanpa mengenyampingkan kemungkinan penggunaan penterjemahan istilah yang berbeda diberi nama “Perpolisian Masyarakat” dan selanjutnya secara konseptual dan operasional disebut Polmas” (Sutanto, 2008: 3). Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol.: Skep737/X/2005 disebutkan bahwa: Konsep Polmas mencakup dua unsur, yaitu perpolisian dan masyarakat. Secara harfiah perpolisian yang merupakan terjemahan dari kata “policing” berarti segala hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian. Dalam konteks ini perpolisian tidak hanya menyangkut operasionalisasi (taktik/teknik) fungsi kepolisian tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai manajemen lapis bawah, termasuk pemikiran-pemikiran filsafati yang melatarbelakanginya. Masih berdasar pada Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol.: Skep737/X/2005 disebutkan bahwa masyarakat yang merupakan terjemahan dari kata “Community” (komunitas) dalam konteks ini berarti : Warga masyarakat atau komunitas yang berada di dalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya (geographic-community). Batas wilayah komunitas ini harus dilakukan dengan memperhatikan keunikan karakteristik geografis dan sosial dari suatu lingkungan dan terutama keefektifan pemberian layanan kepada warga masyarakat. Wilayah tersebut dapat berbentuk RT, RW, desa, kelurahan, ataupun berupa pasar/pusat belanja/mall, kawasan industry, pusat/kompleks olahraga, stasiun bus/kereta api dan lain-lain. Dalam pengertian yang diperluas masyarakat dalam pendekatan Polmas diterapkan juga bisa meliputi sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah yang lebih luas seperti kecamatan bahkan kabupaten/kota, sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan. Sebagai contoh kelompok berdasar etnis/suku, kelompok berdasar agama, kelompok berdasar profesi, hobby dan sebagainya. Kelompok ini dikenal dengan nama komunitas berdasar kepentingan (community of interest).

44

Lebih khusus dijelaskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008, bahwa dapat pula: Polmas diterapkan dalam komunitas-komunitas atau kelompok masyarakat yang tinggal di dalam suatu lokasi tertentu ataupun lingkungan komunitas berkesamaan profesi (misalnya kesamaan kerja, keahlian, hobi, kepentingan dsb), sehingga warga masyarakatnya tidak harus tinggal di suatu tempat yang sama, tetapi dapat saja tempatnya berjauhan sepanjang komunikasi antara warga satu sama lain berlangsung secara intensif atau adanya kesamaan kepentingan. (misalnya: kelompok ojek, hobi burung perkutut, pembalap motor, hobi komputer dan sebagainya) yang semuanya bisa menjadi sarana penyelenggaraan Polmas.

Menurut Polisi di Ontario, Kanada (Ontario Provincial Police) merumuskan bahwa Community policing atau Polmas adalah pemberian jasa pemolisian,

yang berasal dari kemitraan

masyarakat dan Polisi

yang

mengidentifikasi dan memecahkan berbagai isu dalam rangka mempertahankan tertib sosial (Kepolisian Negara Republik Indonesia,2006:16) Sementara itu, pasangan Susan Trojanowicz dan Robert Trojanowicz merumuskan Polmas sebagai berikut : …metode Pemolisian apapun yang mencakup penugasan seorang Polisi ke wilayah yang sama, bertemu dan bekerja bersama dengan penduduk setempat dan pengusaha yang tinggal dan bekerja di wilayah tersebut. Warga dan Polisi bekerjasama untuk mengidentifikasi masalah-masalah di wilayah tersebut dan secara bersama-sama menyelesaikannya. Petugas Polisi berfungsi sebagai katalisator, yang menggerakkan masyarakat dan komunitas ketetanggaan dalam memecahkan masalah-masalah mereka sendiri, serta mendorong warga untuk saling menolong dan membantu satu sama lain.(Sutanto, 2008: 5) Trojanowicz dan Carter merumuskan bahwa: Polmas dapat didefinisikan sebagai suatu falsafah dan bukan suatu taktik khusus; suatu pendekatan yang bersifat proaktif dan terdensentralisasi, yang dirancang untuk mengurangi kejahatan, ketidaktertiban, serta ketakutan akan kejahatan, dengan melibatkan petugas yang sama di masyarakat tertentu selama jangka waktu yang lama. .(Sutanto, 2008: 7)

45

Hampir senada dengan beberapa definisi di atas, definisi dari Dinas Kepolisian Cornersville juga menyebutkan bahwa: Polmas adalah falsafah yang melingkupi seluruh organisasi serta pendekatan manajemen yang mendorong kemitraan komunitas, pemerintah dan Polisi; pemecahan masalah secara proaktif; dan keterlibatan komunitas untuk mengatasi sebab-sebab kejahatan, ketakutan akan terjadinya kejahatan dan isu-isu komunitas lainnya.(Sutanto, 2008: 8). Dalam buku POLMAS sebagai Falsafah Baru Pemolisian, Jend.Pol. Drs Sutanto bersama Tim Polri mengemukakan, bahwa : Polmas adalah sebuah filosofi, strategi operasional, dan organisasional yang mendorong terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan Polisi dalam memecahkan masalah dan tindakan-tindakan proaktif sebagai landasan terciptanya kemitraan. .(Sutanto, 2008: 9).

Dengan mengkaji beberapa definisi yang dikemukakan oleh para tokoh di atas, penulis dapat menyimpulkan dan mungkin dapat mewakili, bahwa: Polmas atau Community policing adalah pemberian jasa Pemolisian yang berdasar atas kemitraan antara Polisi dengan masyarakat dalam upaya memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan cara memecahkan segala bentuk permasalahan-permasalahan yang dihadapai melalui tindakan-tindakan proaktif dari wujud terjalinnya kemitraan yang solid antara Polisi dengan Masyarakat. Sebagai ujung tombak dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Implikasi dari kemajuan jaman yang membuat modus kejahatan semakin canggih, menuntut Polri untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. seiring dengan

46

bergulirnya era reformasi yang telah menggugah kesadaran seluruh komponen bangsa untuk melakukan pembenahan dan pembaharuan atas berbagai ketimpangan, kinerja dan hal-hal yang dianggap tidak profesional serta proporsional menuju masyarakat sipil yang demokratis. Polri pun tak lepas dari wacana besar perubahan ini. Sebab, kepolisian merupakan cerminan dari tuntutan dan harapan masyarakat akan adanya rasa keamanan, ketertiban dan ketentraman, yang mendukung produktifitas yang mensejahterakan warga masyarakat. Untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan atmosphere baru dalam masyarakat ini, Polri pun dituntut untuk mereformasi dirinya sendiri, melalui berbagai pemberdayaan sumber daya yang ada dan melalui perubahan pola pikir para petugas Polri (to change the mind set of police officers) secara berkesinambungan agar Polri dapat mengatasi tantangan masa depan seiring dengan arus globalisasi dan demokratisasi. (Tantya Sudhirajati, 2007:4). Sebelum memaparkan secara mendalam mengenai Perpolisian masyarakat atau Polmas atau Community policing, perlu kiranya menyebutkan mengenai komponen-komponen utama dari Polmas tersebut, yang dalam hal ini penulis kutip dari buku ajar dengan judul “Prinsip-prinsip Pemolisian Masyarakat” (Departemen Kepolisian, 2003). Bahwa Komponen-komponen utama dari Polmas adalah sebagai berikut : a.

Filosofi, yang didasarkan bahwa tantangan-tantangan yang sedang dihadapi (kontemporer) menurut polisi untuk memberikan pelayanan secara penuh, baik secara proaktif maupun reaktif, dengan cara melibatkan masyarakat secara langsung sebagai mitra dalam proses mengidentifikasi, menentukan skala prioritas, dan memecahkan masalah, termasuk masalah kejahatan, kekhawatiran akan adanya tindak kejahatan, perdagangan narkoba secara gelap, ketidaktertiban sosial dan fisik, dan permasalahanpermasalahan di suatu lingkungan.

47

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Personalisasi, dengan menempatkan atau menugaskan polisi ke daerah asalanya, maka strategi Polmas tersebut menghilangkan rasa asing di antara kedua belah pihak, yaitu polisi dan masyarakat, sehingga mereka saling mengenal dengan baik. Pemolisian, yakni pemolisian masyarakat tetap melakukan dan bahkan fokus pada penegakan hukum; petugas dan tim Polmas merespon panggilan telepon dan melakukan penangkapan seperti halnya petugas polisi lainnya; namun ada tambahan yang harus menjadi fokus dalam pekerjaan mereka, yaitu pada pemecahan masalah secara proaktif. Kemitraan yang mendorong adanya satu kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi yang didasarkan pada saling menghargai, pada kesopan-santunan dan saling memberi dukungan. Pemecahan masalah. Polmas mendefinisikan kembali misi polisi agar ia mempunyai fokus pada pembangunan masyarakat dan pemecahan masalah, sehingga keberhasilan atau kegagalan akan dilihat dari hasil-hasil kualitatif (masalah yang diselesaikan) dan bukan hanya pada hasil-hasil kuantitatif (beberapa banyak orang yang ditahan, atau pada jumlah panggilan menghadap yang dikeluarkan). Kedua ukuran tersebut, yaitu kualitatif dan kuantitatif sama-sama diperlukan. Tempat, adalah semua wilayah hukum (yurisdiksi), tidak peduli seberapa luasnya, yang pada akhirnya dibagi dalam daerah-daerah tertentu. Polmas menganut kebijakan desentralisasi menyangkut petugas polisi (kadangkadang termasuk juga para penyidik) sehingga para petugas Perpolisian Masyarakat melibatkan suatu struktur yang memungkinkan petugas polisi dihadirkan di tengah masyarakat. Karena ia selalu “berada disana”, dia dianggap sebagai salah satu anggota masyarakat (yang penting). Perpolisian Masyarakat juga mendesentralisasikan masalah pengambilan keputusan. Hal tersebut dilakukan bukan hanya dengan memberi polisi otonomi dan kebebasan untuk bertindak, tetapi juga dengan cara memberdayakan semua petugas untuk mengambil bagian dalam usaha pemecahan maslah bersama masyarakat. Proaktif, yakni sebagai bagian dari pemberian pelayanan polisi yang penuh, Perpolisian Masyarakat membuat keseimbangan antara respon reaktif terhadap suatu kejadian tindak kejahatan dengan upaya proaktif, yaitu mencegah suatu maslah supaya tidak terjadi atau semakin buruk, serta pencegahan tindak kejahatan. Patroli, petugas dan tim Polmas tetap bekerja dan melakukan patrol dalam masyarakatnya, tetapi hal tersebut harus dilakukan dengan tujuan agar masyarakatnya tidak lagi terisolasi dari patrol mobil. Kadang-kadang akan jauh lebih baik kalau patrol dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan jenis transportasi lainnyam seperti sepeda, sepeda motor dan bahkan kuda. Permanen, Perpolisian Masyarakat menuntut ditugaskannya petugas untuk melakukan patrol yang terencana dengan baik dan permanen pada ‘beat’ yang jelas, sehingga mereka memiliki waktu, kesempatan, dan kesinambungan untuk membangun kemitraan baru. Permanan berarti bahwa petugas Perpolisian Masyarakat tidak diganti-ganti dari wilayah

48

patrol/beat mereka, dan mereka tidak boleh ditugaskan ‘menggantikan’ personil lain yang tidak masuk atau sedang libur.

untuk

Karena itu, Perpolisian Masyarakat atau Pemolisian Masyarakat atau Polmas atau Community policing bukan hanya salah satu dari komponenkomponen tersebut di atas; polmas adalah suatu kombinasi yang dinamis dari kesemuanya. Tantya Sudhirajati dalam Polmas sebagai paradigma baru Polri, (2007:11) mengemukakan bahwa salah satu tantangan utama Polri ke depan adalah menciptakan polisi masa depan, yang mampu secara terus-menerus beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat. Polisi harus dapat menjadi mitra. Memahami atau cocok dengan masyarakat, menjadi figur yang dipercaya sebagai pelindung, pengayom dan penegak hukum. Di samping itu sebagai pribadi dapat dijadikan panutan masyarakat dan mampu membangun simpati dan kemitraan dengan masyarakat. Polri dalam hal ini harus membangun interaksi sosial yang erat dan mesra dengan masyarakat, yaitu keberadaannya menjadi simbol persahabatan antara warga masyarakat dengan polisi dengan mengedepankan dan memahami kebutuhan adanya rasa aman warga masyarakat, yang lebih mengedepankan tindakan pencegahan kejahatan (crime prevention). Community Policing merupakan bentuk polisi sipil untuk menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan dengan tindakan-tindakan : (1) Polisi bersama-sama dengan masyarakat untuk mencari jalan keluar atau menyelesaikan masalah sosial (terutama masalah keamanan)

49

yang terjadi dalam masyarakat. (2) Polisi senantiasa berupaya untuk mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan adanya gangguan kriminalitas, (3) Polisi lebih mengutamakan pencegahan kriminalitas (crime prevention), (4) Polisi senantiasa berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (Tantya, 2007:17). Penerapan tindakan – tindakan tersebut di atas dapat dilakukan dengan mengedepankan, memperbaiki dan menjaga hubungan antara polisi dengan warga komuniti sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Hubungan polisi dengan warga komuniti dibangun melalui komunikasi dimana polisi bisa menggunakan dengan kata hati dan pikirannya untuk memahami berbagai masalah sosial yang terjadi maupun dalam membahas masalah yang bersifat lokal dan adat istiadat masyarakat sukubangsa setempat. Model community policing dapat dianalogikan bahwa posisi polisi adalah dapat berpindah secara fleksibel yaitu ; 1) Posisi setara antara polisi dengan warga komuniti dalam membangun kemitraan dimana polisi bersama-sama dengan warga dalam upaya untuk mencari solusi dalam menangani berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. 2) Posisi di bawah adalah polisi berada di bawah masyarakat yaitu polisi dapat memahami kebutuhan rasa aman warga komuniti yang dilayaninya, dan 3) posisi polisi di atas yaitu polisi dapat bertindak sebagai aparat penegak hukum yang dipercaya oleh warga masyarakat dan perilakunya dapat dijadikan panutan oleh warga yang dilayaninya. Polisi sebagai petugas dlm Perpolisian Komuniti mengidentifikasikan warga yang taat dan patuh hukum dan diajak tidak hanya untuk mengamankan dirinya tetapi juga warga

50

komunitinya dan polisi berupaya membentuk jaringan (net work). (Tantya Sudhirajati, 2007). Paradigma baru ini didasari oleh kenyataan bahwa sumber daya manusia kepolisian yang terbatas tidak mungkin mengamankan masyarakat secara solitair atau seorang diri. Polisi membutuhkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Syarat utama dari paradigma baru ini adalah terjalinnya kedekatan hubungan antara polisi dan masyarakat. Tepatnya, kemitraan yang harmonis dan upaya – upaya untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan rasa aman warga masyarakat. Dari uraian mengenai pengertian Polmas di atas, penulis berharap semoga slogan dalam tugas pokok dan fungsi Polri untuk melindungi, mengayomi, melayani harus ditempatkan dalam konteks Polmas yang sesungguhnya. Penulis sependapat dengan Drs. Sutanto dalam “Polmas sebagai Falsafah Baru Pemolisian” (2008:29) bahwa melindungi, dan mengayomi mengandung makna bahwa Polisi ‘lebih tinggi’ posisinya dibandingkan masyarakat. Sehingga masyarakat harus mampu menghormati dan patuh terhadap Polisi pada posisi ini. Sebaliknya, melayani berarti menempatkan diri Polisi pada posisi yang lebih rendah dibanding masyarakatnya. Kombinasi antara kedua posisi ini seharusnya membuat setiap anggota Polisi mampu menerapkan asas diskresi untuk memutuskan kapan harus melindungi, mengayomi, atau melayani. Kemudian, Tantya Sudhirajati yang merupakan alumni dari Akademi Kepolisian, mengemukakan bahwa tantangan bagi institusi kepolisian dalam

51

melayani masyarakat yang dinamis dan yang telah banyak mengalami perubahan, baik secara ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan teknologi, adalah bagaimana menyesuaikan struktur pengelolaan (governing structure) kepolisian agar dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Efektivitas struktural pengelolaan organisasi polisi dalam melayani kebutuhan masyarakat telah bergerak dari bentuk birokrasi (bereaucracy) ke bentuk pasar (market), lalu ke bentuk jaringan (network). Dalam struktur pengelolaan birokrasi, organisasi kepolisian berbentuk otoritarian, garis komando para-militer, teratur dengan peraturan organisasi yang ketat, dengan penekanan pada komunikasi internal dan vertikal. Penekanan umumnya lebih diarahkan kepada kepatuhan dibandingkan pada inisiatif, dimana pengambilan keputusan jarang dilakukan secara partisipatif atau kolegial bersama dalam garis kepangkatan. Dengan ciri kombinasi keberadaan birokrasi formal dan praktek kerja yang terstandarisasi dengan ketat, maka institusi kepolisian dengan bentuk seperti ini sangatlah sulit untuk mengalami dan melakukan perubahan. Kritik terhadap struktur birokrasi adalah pada dampak inefisiensi, terlalu ”gemuk” dan mahal, dan kurang insentif untuk proses yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat. Perkembangan manajemen kemudian mengarahkan penyerahan sebagian aktivitas atau proses internal kepada pihak eksternal (contracting out). Struktur pengelolaan birokratis yang berorientasi internal mulai bergerak ke arah eksternal atau ”pasar” (market ) dari institusi kepolisian tersebut, yaitu pengguna jasanya atau masyarakat. Bentuk ini didasari oleh model prinsipal dan agen, dimana

52

kewajiban bersama dituliskan dan menjadi prinsip acuan dalam kehidupan publik. Kontrak antara institusi kepolisian sebagai pemberi pelayan dan masyarakat sebagai penerima layanan, menuntut tingkat layanan tertentu yang harus dilakukan dan hukuman spesifik jika hal tersebut tidak dipatuhi. Dalam perubahan tersebut, tuntutan terhadap standar indikator kinerja tertentu menjadi fokus, dimana kemudian lazim disebut sebagai kontrak kinerja dalam pemberian layanan publik. Kritik terhadap bentuk struktur berorientasi pasar yang menekankan pada kontrak kinerja tersebut adalah penekanan yang cenderung dapat berlebihan pada pengawasan pemenuhan kontrak. Kemudian rigiditas hanya pada pemenuhan kinerja atas apa yang ada pada kontrak juga dapat mengurangi fleksibilitas untuk meningkatkan kinerja dan memenuhi kebutuhan untuk hal-hal penting lain yang mungkin tidak tercakup dalam kontrak. (Tantya Sudhirajati, 2007). Selanjutnya perubahan menuju kepada struktur pengelolaan bebentuk jaringan (network) menunjukkan kebutuhan organisasi pada tuntutan era globalisasi yang semakin menuntut kesaling-tergantungan antar organisasi dalam mencapai tujuan. Jika bentuk birokratis bercirikan kewenangan dan peraturan, dan bentuk pasar atau kontraktual bercirikan harga dan kompetisi, maka bentuk jaringan bercirikan diplomasi, kepercayaan dan resiprositas. Diplomasi merujuk pada manajemen dengan negosiatif. Kemudian kepercayaan adalah atribut paling penting dalam bentuk jaringan, dalam hal ini penting untuk mendukung sikap bekerjasama. Sementara resiprositas adalah saling keterkaitan yang mencirikan hubungan yang timbal balik dan saling menguntungkan. (Tantya Sudhirajati, 2007).

53

Dengan mengkaji pemaparan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Institusi kepolisian yang mempraktekkan Community policing / Perpolisian Masyarakat (Polmas) adalah bentuk yang perlu didukung oleh stuktur pengelolaan berbentuk jaringan atau Network.

2.

Dasar Hukum Penerapan Perpolisian Masyarakat Kemanan dan ketertiban dalam masyarakat merupakan kebutuhan bagi

setiap individu, kelompok bahkan Negara untuk menjaga kelangsungan hidup dan terselenggaranya pemerintahan. Menyadari akan pentingnya rasa aman dan adanya berbagai keterbatasan sumber daya Kepolisian maka peran serta masyarakat membantu tugas-tugas keamanan tidak dapat dielakkan. Berkaitan dengan hal tersebut secara langsung atau tidak langsung telah tercantum perlunya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban. Fungsi polisi dalam struktural kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat dan penegak hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram (Bachtiar dalam Tantya, 2007: 18). Dengan kata lain kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dari sesuatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban/gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut (Suparlan dalam Tantya, 2007: 19).

54

Untuk mewujudkan rasa aman itu, mustahil dapat dilakukan oleh polisi saja, mustahil dapat dilakukan dengan cara-cara pemolisian yang konvensional dengan melibatkan birokrasi yang rumit, dan mustahil terwujud melalui perintahperintah yang terpusat tanpa memperhatikan kondisi setempat yang sangat berbeda dari tempat yang satu dengan tempat yang lain. Lebih lanjut mengenai Perpolisian Masyarakat atau Polmas perlu kiranya penulis menjabarkan dasar hukumnya sebagai berikut: a.

Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 27 menjelaskan bahwa “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian pada perubahan kedua UUD 1945 Bab XII Pasal 30 dijelaskan pula: 1)

Tiap-tiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha keamanan Negara.

2)

Usaha keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem keamanan rakyat semesta oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

b.

Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana

55

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 108 dijelaskan sebagai berikut: 1)

Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan.

2)

Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa, terhadap hak milik, wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.

3)

Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib serta melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.

Selanjutnya pada Pasal 111 ayat (1) dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban dinyatakan sebagai berikut: Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik.

c.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

56

Pertimbangan huruf (c) menyatakan bahwa “Pemeliharaan keamanan dalam negeri dilakukan oleh Polri selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.” Pasal 14 ayat (1) huruf c, dinyatakan sebagai berikut: Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

d.

Surat Keputusan Kapolri Dalam kebijakan dan strategi Kapolri Tentang Penerapan Model Polmas

Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, sesuai dengan Skep Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 bidang operasional, kebijakan yang digariskan meliputi: 1) 2)

Penerapan Polmas sebagai suatu strategi diimplementasikan hanya pada tataran lokal di mana model perpolisian dioperasionalisasikan. Penerapan Polmas sebagai suatu falsafah diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas masing-masing satuan fungsi operasional Polri termasuk tampilan setiap personel Polri dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka penyelenggaraan kegiatan

Polmas oleh Polri saat ini sudah menjadi suatu kebijakan dan strategi. Dengan demikian Polri diharapkan dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan tugasnya. Skep Kapolri No. Pol.: Skep/431/VIII/2006 Tanggal 1 Juli 2006 Tentang Pedoman Pembinaan Personel Pengembangan Fungsi Polmas digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembinaan karier pengemban fungsi Polmas,

57

sehingga dapat terwujud suatu keseragaman dalam penyelenggaraan pembinaan karier di seluruh jajaran Polri secara konsisten dan berkesinambungan. Skep Kapolri No. Pol.: Skep/433/VIII/2006 Tanggal 1 Juli 2006 Tentang Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Polmas juga digunakan sebagai pedoman umum dan peraturan dalam operasionalisasi Polmas bagi para pejabat Polri, pemerintah daerah/desa, tokoh-tokoh masyarakat dalam proses pelaksanaan Polmas, bagi petugas Polmas, dan anggota forum kemitraan Polisi-masyarakat. (Sutanto, 2008: 117-122). e.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Polmas atau Pemolisian/Perpolisian Masyarakat adalah: Penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subyek dan masyarakat sebagai obyek, melainkan harus dilakukan bersama oleh polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya.

Sedangkan dalam Pasal I ayat 12 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kemitraan (Partnership and networking) adalah “Segala upaya membangun sinergi dengan potensi masyarakat yang meliputi komunikasi berbasis kepedulian,

58

konsultasi, pemberian informasi dan berbagai kegiatan lainnya demi tercapainya tujuan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram. “

3.

Model Perpolisian Masyarakat atau Polmas di Indonesia Sejalan dengan arah reformasi nasional, Polri sedang melakukan langkah-

langkah penyesuaian dan perubahan struktural, instrumental dan kultural dengan harapan dapat menjawab tantangan di masa mendatang. Polri saat ini sedang melaksanakan proses reformasi untuk menjadi polisi sipil yang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara merubah paradigma lama yang semula menitik beratkan pada pola perpolisian masyarakat yang mengedepankan pemecahan masalah (Problem Solving), kemitraan (Partnership) dan proaktif yang lebih mengutamakan pencegahan kejahatan (Crime Prevention). Berdasarkan pemikiran tersebut, Polri menciptakan strategi yang bertujuan untuk merubah paradigma lama Polri dengan menerapkan Perpolisian Masyarakat atau Polmas, dengan maksud agar polisi dapat berperan sebagai mitra masyarakat, khususnya dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu polisi dituntut mampu membangun hubungan kemitraan dengan berbagai potensi dan komponen masyarakat. Menurut AKBP Ir. Rahmat dalam Gawisa (2007 : 9), pengembangan Polmas sebagai suatu filosofi termasuk kebijakan internal lainnya dilakukan oleh masing-masing satuan fungsi operasional dan pembinaan yang menekankan hubungan yang menjunjung nilai-nilai sosial, kemanusiaan dan menampilkan

59

sikap santun dan saling menghargai antara polisi dan warga masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, pengembangan Polmas sebagai suatu strategi, program harus dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan perkembangan Sumber Daya Manusia Polri dan Pembentukan Polmas berikut sarana/prasarana pada desa/kelurahan sesuai kebutuhan. Pada tahun 2007, terdapat beberapa kegiatan Polri, antara lain: a. Implementasi dan operasionalisasi Polmas b. Pelatihan dan peningkatan kemampuan Bintara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. c. Pelatihan Polmas bagi personil di tingkat Polda dan Polres yang akan melatih dan memelihara kemampuan para petugas Polmas. d. Penyempurnaan bahan pelajaran dan pembuatan modul pelatihan bagi petugas Polmas. Dengan mengkaji pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa model Perpolisian Masyarakat di Indonesia harus terus dipertahankan dan dilaksanakan sebagai suatu program yang beriringan dan berkesinambungan dilaksanakan sebagai suatu upaya memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Community Policing/Polmas diluncurkan terutama di negara-negara maju, penyelenggaraan tugas-tugas Kepolisian baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum, dilakukan secara konvensional. Polisi cenderung melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi

60

Kepolisian dipandang semata-mata sebagai alat negara sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian. Walaupun prinsip-prinsip “melayani dan melindungi” (to serve and to protect) ditekankan, pendekatan-pendekatan yang birokratis, sentralistik, serba sama/seragam mewarnai penyajian layanan Kepolisian. Gaya perpolisian tersebut mendorong polisi untuk mendahulukan mandat dari pemerintah pusat dan mengabaikan ‘persetujuan’ masyarakat lokal yang dilayani. Selain itu Polisi cenderung menumbuhkan sikap yang menampilkan dirinya sebagai sosok yang formal, dan ekslusif dari anggota masyarakat lainnya. Pada akhirnya semua itu berakibat pada memudarnya legitimasi Kepolisian dimata publik pada satu sisi, serta semakin berkurangnya dukungan publik bagi pelaksanan tugas Kepolisian maupun buruknya citra polisi pada sisi lain. (Sulistyo, 2008:19) Kondisi seperti ini juga terjadi di Indonesia, lebih-lebih ketika Polri dijadikan sebagai bagian integral ABRI dan Polisi merupakan pajurit ABRI yang dalam pelaksanaan tugasnya diwarnai sikap dan tindakan yang kaku bahkan militeristik yang tidak profesional. Kepolisian, utamanya penegak hukum, yang bersifat otoriter, kaku, keras dan kurang peka terhadap kebutuhan rasa aman masyarakat. Disisi lain pelaksanaan tugas Kepolisian sehari-hari, lebih mengedepankan penegakan hukum utamanya untuk menanggulangi tindak kriminal. Sejalan dengan pergeseran peradaban umat manusia, secara Universal terutama dinegara-negara maju, masyarakat cenderung semakin ‘jenuh’ dengan

61

cara-cara

lembaga

pemerintah

yang

birokrasi,

resmi,

formal/kaku,

general/seragam dan lain-lain dalam menyajikan layanan publik. Terdapat kecenderungan bahwa masyarakat lebih menginginkan pendekatan-pendekatan yang personal dan menekankan pemecahan masalah daripda sekedar terpaku pada formalitas hukum yang kaku. Dalam bidang penegakan hukum terutama yang menyangkut pertikaian antar warga, penyelesaian dengan mekanisme informal dibanding lebih efektif daripada proses sistem peradilan pidana formal yang diacapkali kurang memberikan peranan yang berarti bagi korban dalam pengambilan keputusan penyelesaian masalah yang dideritanya. (Sulistyo, 2008: 22). Kondisi sebagaimana diutarakan diatas mendorong diluncurkannya program-program baru dalam menyelenggarakan tugas Kepolisian terutama yang disebut Community Policing atau Perpolisian Masyarakat. Lambat laun Perpolisian Masyarakat tidak lagi hanya merupakan suatu program dan garis miring atau strategi melainkan suatu falsafah yang menggeser paradigma convensional menjadi suatu model perpolisian baru dalam masyarakat madani. Model ini pada hakekatnya menempatkan masyarakat bukan semata-mata sebagai obyek tetapi mitra Kepolisian dan pemecahan masalah (pelanggaran hukum) lebih merupakan

kepentingan

daripada

sekedar

proses

penanganan

yang

formal/prosedural. (Sutanto, 2008: 99) Dalam

kehidupan

masyarakat

bangsa

Indonesia

nilai-nilai

yang

terkandung dalam konsep Perpolisian Masyarakat / Community Policing pada hakekatnya bukan merupakan hal yang asing. Kebijakan Siskamswakarsa

62

diangkat dari nilai-nilai siso-kultural masyarakat Indonesia, yang lebih menjunjung nilai-nilai sosial daripada individu. Pelaksanaan lingkungan secara swakarsa pernah/masih efektif berjalan. Pada bagian-bagian wilayah/etnik tertentu nilai-nilai kultural masih efektif (bisa diefektifkan) dalam menyelesaikan masalah sosial pada tingkat lokal. Nilai saling memaafkan dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia yang religius. Konsep Polmas mencangkup dua unsur, yakni Perpolisian dan masyarakat. Secara harfiah, perpolisian yang merupakan terjemahan dari kata “Policing” berarti segala hal ikhwal tentang penyelenggaraan fungsi Kepolisian. Dalam konteks ini perpolisian tidak hanya menyangkut opersionalisasi (taktik/teknik) fungsi Kepolisian tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai manajemen lapis bawah, termasuk pemikiran-pemikiran filsafati yang meletarbelakanginya. Masyarakat yang merupakan terjemahan dari kata “Community”(komunitas) dalam konteks Polmas berarti : 1) Warga masyarakat atau komunitas yang berada didalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya (geographic-community). Batas wilayah komunitas ini harus dilakukan dengan memperhatikan keunikan karakteristik geografis dan sosial dari suatu lingkungan dan terutama kefektifan pemberian layanan kepada warga masyarakat. Wilayah tersebut dapat berbentuk RT, RW, Desa, Kelurahan, ataupun berupa pasar/pusat belanja/Mall, Kawasan Industri, pusat/komplek olah raga, stasiun bus/kereta api dan lain-lain.

63

2) Dalam pengertian yang diperluas masyarakat dalam pendekatan Polmas diterapkan juga bisa meliputi sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah lebih luas seperti Kecamatan bahkan Kabupaten/Kota, sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan. Sebagai contoh kelompok berdasar etnis/suku, kelompok berdasar agama, kelompok berdasar profesi, hobi dan sebagainya. Keompok ini dikenal dengan nama komunitas berdasar kepentingan (Community Of Interest). Sebagai suatu strategi, Polmas berarti: model perpolisian

yang

menekankan kemitraan yang sejajar antara petugas Polmas dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketentraman kehidupan masyarakat setempat dengan tujuan untuk mengurangi kejahatan dan rasa ketakutan akan kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat. Dalam pengertian pengelolaan terkandung makna bahwa masyarakat berusaha menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluar pemecahan masalah-masalah gangguan keamanan dan ketertiban termasuk pertikaian antar warga serta penyakit masyarakat dan masalah sosial lain yang bersumber dari dalam kehidupan mereka sendiri bagi terwujudnya susunan kehidupan bersama yang damai dan tentram (Sutanto, 2008: 179). Mengacu pada uraian diatas, perlu kiranya disebutkan pula mengenai unsur-unsur dari Perpolisian masyarakat atau Polmas itu sendiri, yang pada hakekatnya mengandung 2 (dua) unsur utama yang harus secara beriringan dilaksanakan, yaitu :

64

a) Membangun kemitraan antara Polisi dan Masyarakat. b) Menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat lokal. Di Indonesia, model Polmas secara resmi telah diadopsi Polri pada tanggal 13 Oktober 2005, dan merupakan strategi baru pemolisian di Indonesia. Tetapi, sesungguhnya model pemolisian semacam Polmas ini sudah sejak lama dilaksanakan, yaitu yang dikenal dengan Siskam (Sistem Keamanan) Swakarsa, berupa Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan), atau bentuk pemolisian serupa lainnya. ( Sutanto, 2008: 180) Ketika kemudian falsafah Community policing diperkenalkan, gagasangagasan di dalamnya dipadukan dengan pengalaman Polri yang sudah ada. Dari perpaduan itu muncul semacam Community policing ala Indonesia, yaitu Polmas. Sebagai suatu gambaran dalam pelaksanaan Polmas di Indonesia, penulis mengangkat contoh berbagai potret dari aktivitas Polmas di beberapa daerah yang dikutip dari buku Polmas sebagai Falsafah Baru Pemolisian dari Jend. Pol. Drs. Sutanto (2008: 181-205) Di Polda Jawa Timur, (Sutanto, 2008: 181) dibentuk pos pelayanan pengaduan masyarakat yang berfungsi secara efektif menjadi semacam Pospol (Koban dalam Polmas di Jepang) dalam skala yang lebih besar. Pos pelayanan terpadu ini berkembang dengan baik dan mampu melayani berbagai pengaduan masyarakat. Secara aktif Polisi berusaha melayani pengaduan dan mengantisipasi masalah-masalah sosial yang menjadi sumber tindakan kejahatan. Pos tersebut

65

dilengkapi dengan staf khusus Polwan, yang bertugas menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan. Di Polda Metro Jaya, (Sutanto, 2008: 187) program Polmas yang diterapkan bekerjasama dengan Kepolisian Jepang dan JICA (Japan International Cooperation Agency), merupakan pilot project program bantuan reformasi Polri. Program percontohan ini mencoba menerapkan falsafah kontemporer Polmas di tubuh Polri melalui adopsi Koban (Model Polmas di Jepang). Langkahnya diawali dengan membangun pos polisi (Koban) di berbagai tempat. Lokasi “Koban” ala Bekasi ini dibangun setelah mendapat masukan dari warga setempat, karena asumsinya mereka lah yang lebih mengetahui keadaan di tempat tertentu. Program ini bertujuan agar Polri mendapat kepercayaan yang mendasar dari masyarakat. Dalam mendapatkan kepercayaan tersebut ada dua pilar pokok. Pertama, melayani secara tulus permintaan bantuan atau pengaduan masyarakat, dan kedua adalah bereaksi secara cepat dalam merespon laporan tersebut. Polda Metro Jaya membagi empat tataran cakupan program, yaitu; (1) pelayanan terhadap masyarakat, (2) pengungkapan kasus, (3) peningkatan disiplin kerja anggota, dan (4) sosialisasi program polisi sipil. Di Jawa Barat, (Sutanto, 2008 : 199). Kapolres (waktu itu) Pandeglang, Jawa Barat, Letkol Pol Didi Widayadi, pernah mencoba menerapkan gagasan kemitraan Polisi dengan komunitas yang menjadi ciri khas Polmas. Setelah mengamati kondisi setempat, Kapolres mencoba mewujudkan ide membentuk “Polisi Akhirat” yang melibatkan ulama dan para santri. Ia memfasilitasi

66

pertemuan-pertemuan rutin mereka di Pos Kamling. Di sini, yang dilakukan Kapolres sesungguhnya adalah pendekatan yang dianjurkan dalam Polmas. Ketika kemudian bertugas di Bandung, Didi juga menerapkan ide mengenai pengamanan kota melalui pembentukan sistem pengamanan kota dengan melibatkan semua elemen masyarakat di bawah koordinasi Polisi. Sistem pengamanan di Bandung akhirnya diadopsi menjadi sistem pengamanan kota yang dilakukan di Indonesia karena ide tersebut dianggap relevan dan kontekstual. Di sana dibentuk Kelompok Sadar Kamtibmas dengan harapan masyarakat bisa menjadi Polisi bagi lingkungan dan juga bagi dirinya sendiri. Dalam Gawisa (Pahala Panjaitan, 2007: 13) mengatakan bahwa Polres Cianjur menerapkan “Polri Mitra Masyarakat, Masyarakat Mitra Polri” dengan cara selainkan mengintensifkan pertemuan-pertemuan dengan berbagai lapisan masyarakat, juga membuat acara dialog interaktif di radio swasta secara bergiliran, mulai dari Kapolres, Wakapolres, Kabag Binamitra dan para Kepala Satuan termasuk anggotanya. Selain itu, Polres Cianjur dalam mensosialisasikan program Polmas juga mencetak brosur, pamphlet dan barangcetakan lainnya, serta menjadi Irup Upacara di sekolah-sekolah, yang intinya agar masyarakat lebih terbuka dengan polisi dan menjadi mitra polisi dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Di Jawa Tengah, (Sutanto, 2008: 201) pada awal 1990an Polda Jateng berusaha untuk mencairkan batas antara Polisi dan Publik. Pada waktu itu, dibuat proyek-proyek seperti “Polisi Sahabat Anak,” “Polisi Sahabat Remaja” dan

67

sebagainya. Polisi melebur ke dalam rakyat dengan cara bermain ketoprak dan lain-lain. Kapolda Jateng Muslihat (alm), pada waktu itu memprakarsai proyek Babinkamtibdes (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Desa) dan disiapkan di Sekolah Polisi Negara (SPN) di Banyubiru. Di tempat itu, sejumlah bintara disiapkan untuk diterjunkan ke desa-desa dengan berpakaian biasa. Melalui pendidikan kilat, mereka dididik dengan kurikulum sipil, seperti hukum tanah, perkawinan, dan berbagai keterampilan yang lain agar bisa memberikan bantuan kepada masyarakat desa setempat. Mereka kemudian diterjunkan ke desa-desa dengan perintah “tidak boleh menuntut apapun dari masyarakat.” Mereka juga tidak boleh meminta fasilitas apapun. Di desa-desa tersebut, mereka harus diam saja, sampai dimintai bantuan, jasa atau pertolongan. Mereka kemudian diminta duduk dalam rembuk desa, mencarikan dukun bayi, memasang antenna, dan memberi khotbah Jum’at di masjid. Ternyata proyek Babinkamtibmas itu sukses dan banyak surat puas dilayangkan oleh publik ke Polda. (Sutanto, 2008 : 205).

4.

Perpolisian Masyarakat di Berbagai Negara Sebagai Sebuah Studi Banding Untuk memperoleh perspektif perbandingan mengenai konsep-konsep dan

penerapan Polmas di berbagai masyarakat, perlu dikenali gambaran situasi dan kondisinya di berbagai Negara seperti Kanada, Amerika Serikat, dan Jepang. Informasi dan pengetahuan ini penting, supaya adaptasi Polmas di Indonesia dapat

68

menarik pelajaran dari penerapannya di dunia internasional. Oleh karena itu, maka sengaja penulis memaparkan gambaran situasi penerapan model Polmas di beberapa Negara sebagai berikut: a.

Model Polmas di Kanada Di Edmonton, (Sutanto, 2008 : 49) yang merupakan salah satu kota besar

utama di provinsi-provinsi barat Kanada, dinas kepolisian menganalisis panggilan telepon dari mayarakat kepada mereka. Kesimpulannya, ditemukan 21 lokasi ‘panas’ (hot spot) kejahatan dan ketidaktertiban, yaitu tempat-tempat dimana Polisi memperoleh permintaan paling banyak dan dimana kebanyakan kegiatan patrol tampak terkonsentrasi. Di masing-masing kawasan yang ditetapkan ini ditugaskan seorang agen Polisi, yang dilengkapi sarana mobil petrol dengan cara tradisional. Polisi tersebut bertanggungjawab untuk membentuk sebuah pospol, untuk merekrut relawan setempat guna membantu petugas tersebut, untuk mendiagnosa masalah-masalah yang oleh warga setempat dianggap memerlukan perhatian supaya di atasi. Petugas Polisi lingkungan juga melakukan patrol jalan kaki secara teratur. Mereka diberi sarana mobil, tetapi kendaraan tersebut hanya digunakan untuk transportasi dari kantor Polisi ke tempat kerja mereka, dimanapun tempat itu. Montreal, (Sutanto, 2008 : 50) yang merupakan kota kedua terbesar di Kanada, berlokasi di wilayah Kanada yang berbahasa Perancis. Tanpa menggunakan analisa ”hot Spot,” Kepolisian Kanada menetapkan wilayah tertentu sebagai “Ilos,” yaitu istilah Perancis yang biasanya diterjemahkan sebagai ‘kepulauan’ atau

‘atom-atom.’ Kawasan-kawasan

ini

memiliki

masalah

69

ketidaktertiban dan kejahatan yang luar biasa, dengan penduduk yang jumlahnya banyak, dengan banyak kegiatan di sepanjang trotoir, serta banyak toko kelontong dan pasar jalanan. Petugas Polisi, yang dikenal sebagai “Ilotier,” ditugaskan ke wilayahwilayah tersebut untuk bekerjasama dengan komunitas setempat. Mereka tidak menghabiskan waktu disana. Polisi umum di Montreal bekerja dengan sistem rotasi 35 hari, dengan 21 hari diantaranya merupakan hari kerja, sementara sisa hari lainnya merupakan hari libur dan akhir pekan. Sepanjang 21 hari kerja itu, “Ilotier” menghabiskan waktu 8 jam di kawasan “Ilos” mereka. Selama 8 jam mereka berjalan-jalan di jalanan, berbicara dengan warga, dan berusaha membangun pengetahuan komunitas mengenai kebutuhan untuk mengatasi kejahatan dan ketidaktertiban di komunitas. Di Port Alberni, ( Andrew, 1998:52) Polmas di Kanada melibatkan para pemain Skateboard yang sering melewati daerah Kota lama, pada Mal dan pada dasarnya dimana saja yang mereka biasa kunjungi. Hal ini benar-benar mengintimidasi dan mengancam para pejalan kaki dan mengganggu masyarakat bisnis. Pertemuan dengan semua pihak termasuk dari pejabat kota Adan para pemain Skateboard. Para pemain Skateboard berorganisasi menciptakan suatu perkumpulan yang anggotanya harus memenuhi persyaratan para pemain Skateboard dan klub pelayanan setempat membentuk kemitraan untuk mengumpulkan dana yang cukup untuk membangun taman Skateboard yang dapat mereka gunakan. Pemerintahan kota memberikan lahan dan menyediakan ahli untuk membangun taman mereka. Sesekali taman siap digunakan maka

70

pemerintah kota menetapkan peraturan yang melarang pemain Skateboard untuk bermain di jalan raya, mal dan trotoir. Di Ontario, ( Andrew, 1998: 54) masing-masing Polisi Polmas ditugasi membentuk sebuah pospol dan mendirikan komite penasehat warga yang tugasnya memberi saran-saran kepada Polisi tersebut mengenai apa yang dikehendaki warga setempat, serta untuk membantu Polisi itu menjalankan program-program pemecahan masalah. b.

Model Polmas di Amerika Serikat. ( Sutanto, 2008). Pertama, Detroid, Michigan, sebuah kota yang penduduknya kurang dari

satu juta orang, Polmas bekerja bersama masyarakat untuk mengembangkan program-program

pencegahan

kejahatan,

terutama

Neighborhood

Watch

(semacam Siskamling di Indonesia). Pospol sangat menggantungkan diri pada relawan dari komunitas setempat untuk membantu bekerja mengimplementasikan atau mendorong pencegahan kejahatan di komunitas. New York City mempunyai program yang disebut C-POP (Community Police Officer Program, atau Program Petugas Polisi Komunitas), mereka menjalankan tugas semau mereka. Tujuannya adalah mengetahui komunitas tempat dinasnya dan menemukan cara-cara tentang bagaimana sumberdaya Polisi dapat dimanfaatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pemolisian. Di Houston, Texas, Polmas mencakup dua program, yaitu pembentukan pospol yang bagian depannya terdiri dari Sembilan ruangan, serta sebuah program yang disebut DART (Directed Area Response Team, atau Regu yang Ditugaskan

71

di Wilayah Tertentu). Mereka melakukan pemolisian secara reaktif maupun proaktif, serta menjalankan mayoritas penyelidikan kriminal di wilayah tersebut. Di Santa Ana, California, program Polmasnya mencakup pembentukan empat pospol yang diisi oleh Polisi berseragam. Petugas tersebut melakukan petrol dari pospol ini. Pospol juga dijaga oleh petugas Polmas sipil. Mereka bertugas melayani masyarakat, mendorong warga untuk melakukan pencegahan kejahatan dan lainnya. Sedangkan Polisi biasa di pospol tersebut banyak melakukan patrol jalanan dan memecahkan persoalan komunitas. (Sutanto, 2008 : 53). c.

Model Polmas di Jepang Polisi Jepang terdiri dari Badan Kepolisian Nasional (National Police

Agency = NPA) sebagai koordinator dan badan penentu kebijakan dan 47 daerah Kepolisian sebagai organisasi penegak hukum. Sistem ini terutama didasarkan pada pemberian otonomi pada setiap Daerah Kepolisian, sedang pengendaliannya terpusat pada NPA pada tingkat kebijakan tertentu. ( Soichi Ito, 1998 : 39). Setiap Markas Besar daerah kepolisian memiliki 10-100 Kantor Polisi Cabang dan sistem Koban dioperasikan di daerah kantor cabang tersebut. Sistem Koban telah tertanam pada masyarakat Jepang dan telah menarik perhatian dunia, menjamin ketentraman dan keselamatan kehidupan masyarakat melalui kontak hubungan kesehatan dengan penduduk setempat. Karena relative hanya terdapat jumlah petugas Polisi yang kecil dapat melindungi keamanan daerah setempat maka, kerjasama antara Polisi dan masyarakat adalah syarat mutlak dalam sistem ini. ( Soichi Ito, 1998 : 40).

72

Unit dasar dari “Sistem Koban” adalah Koban (pos polisi) dan Chuzaisho (pos rumah). Koban terletak di wilayah perkotaan dan Chuzaisho terletak di wilayah pedesaan. Tugas utama dari petugas Polisi Koban dan Chuzaisho adalah siap melaksanakan tugas dengan fasilitas Kepolisian yang diberikan, menangani berbagai laporan, permintaan dan keluhan penduduk, mengambil inisiatif bereaksi bila terjadi kejahatan atau kecelakaan, melakukan patrol dan melakukan kunjungan regular ke rumah penduduk di daerah kewenangannya. (Sutanto, 2008:56). Sistem Koban telah menarik minat kalangan Kepolisian negara-negara lain. Sistem ini telah “diekspor” ke Negara-negara seperti Singapura dan Brazil. Bahkan sejak tahun 2003 sistem ini juga telah diuji coba di Indonesia dan mulai diberlakukan pada 13 Oktober 2005. Sekalipun dalam format dan bentuk yang berbeda-beda. ( Soichi Ito, 1998 : 44).

C. HUBUNGAN PERAN KEMITRAAN POLRI – MASYARAKAT DALAM

MEMELIHARA

KETERTIBAN

STABILITAS

MASYARAKAT

DENGAN

KEAMANAN BEBERAPA

DAN MATA

KULIAH DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 1.

Hubungannya dengan Pendidikan Kewarganegaraan dan Mata Kuliah Ilmu Kewarganegaraan. Warga negara atau dalam bahasa Inggris disebut Citizen, dalam bahasa

Yunani yakni Civics yang berarti penduduk sipil (Citizen). Penduduk Sipil ini

73

melaksanakan kegiatan demokrasi secara langsung dalam suatu Polis atau Negara kota. Polis adalah suatu organisasi yang berperan dalam memberikan kehidupan yang lebih baik bagi warga negaranya. Aristoteles mengatakan bahwa seseorang yang patut disebut sebagai warga Negara dalam suatu Negara demokratis belum tentu dapat disebut sebagai warga Negara dalam sebuah oligarkis. Menurutnya, perbedaan bentuk pemerintahan berpengaruh besar dalam menentukan atau menetapkan siapakah warga Negara yang sesungguhnya dari suatu Negara. Jadi menurut Aristoteles, yang disebut warga Negara adalah orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai orang yang diperintah, dan orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah. Orang yang diperintah dan yang memerintah itu sewaktu-waktu dapat bertukar peran. Jadi, tegasnya warga Negara harus sanggup memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara (Rapaar, 1993: 67). Dalam memainkan peranannya, warga negara harus mampu secara aktif ikut berperan serta atau berpartisipasi guna menciptakan pembangunan di negaranya. Partisipasi yang terjadi dalam masyarakat sekarang ini sudah banyak macamnya. Hal ini dapat disadari karena adanya beberapa faktor yang mungkin menyebabkan masyarakat ikut berpartisipasi. Jika dilihat dari segi motivasinya, Khairudin (1992: 126) menyebutkan bahwa, partisipasi anggota masyarakat terjadi karena: a. Takut / Terpaksa, b. Ikut-ikutan, dan c. Kesadaran.

74

Partisipasi yang dilakukan dengan terpaksa atau takut biasanya akibat dari adanya perintah yang kaku dari pemerintah atau atasan, sehingga masyarakat seakan-akan terpaksa untuk melaksanakan rencana yang telah ditentukan. Sedangkan partisipasi yang ikut-ikutan, hanya didorong oleh rasa solidaritas yang tinggi anatar sesama anggota masyarakat. Motivasi yang ketiga adalah kesadaran, yaitu partisipasi yang timbul karena kehendak dari pribadi anggota masyarakat. Hal ini dilandasi oleh dorongan yang timbul dari hati nurani sendiri dari lahirnya suatu keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partisipasi bentuk inilah yang sesungguhnya sangat diharapkan dapat berkembang dalam masyarakat Indonesia dalam menciptakan suatu kemitraan dengan pihak Kepolisian guna memelihara stabilitas Keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan adanya partisipasi yang didasari dengan kesadaran, maka masyarakat dapat diajak untuk memelihara dan merasa memiliki objek pembangunan yang diselenggarakan bersama. Sementara itu Keith Davis (Sastropoetro, 1988: 55) menyebutkan adanya beberapa jenis dari partisipasi masyarakat, yaitu: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Konsultasi bisa dalam bentuk jasa Sumbangan spontan berupa uang/barang Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari sumbangan individu atau instansi yang berada di lingkungan tertentu Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai sepenuhnya oleh komunitas Sumbangan dalam bentuk kerja Aksi massa Mengadakan pembangunan di lingkungan keluarga sendiri Membangun proyek komuniti yang sifatnya otonom.

75

Menurut pendapat ini partisipasi tidak hanya dapat dilakukan dengan bentuk/berupa tindakan dari partisipasi, tetapi sebuah konsultasi dalam bentuk jasa dapat merupakan sebuah partisipasi. Senada dengan hal di atas, Sastropoetro (1988: 56) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat itu dapat digolongkan menjadi: a) b) c) d) e)

Partisipasi buah pikiran, Partisipasi tenaga, Partisipasi harta benda, Partisipasi keterampilan, dan Partisipasi sosial. Dengan mengkaji beberapa hal yang berkaitan dengan partisipasi

masyarakat di atas, dapat penulis sampaikan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dan atau Ilmu Kewarganegaraan sebagai sarana atau wadah yang bertujuan untuk melahirkan warga Negara yang baik (To be good citizenship) harus dapat menjadi sebuah pendidikan dan ilmu yang benar-benar mampu mencetak generasi penerus bangsa yang mampu berperan secara aktif atau berpartisipasi dengan baik sebagaimana semestinya dalam mendukung program pembenahan, pemeliharaan serta menciptakan pembangunan yang sukses dalam segala aspek kehidupan. Pendidikan kewarganegaraan dan Ilmu Kewarganegaraan yang merupakan salah satu mata kuliah di dalamnya juga harus mampu melahirkan kesadaran masyarakat bahwa pembangunan yang sukses adalah hasil dari suatu kemitraan yang solid. Dalam hal ini, tentu kemitraan antara Polri dengan masyarakat sangat berpengaruh dalam menciptakan serta memelihara stabilitas keamanan dan

76

ketertiban masyarakat yang pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan “utama” dalam rangka menunjang suksesnya pembangunan nasional itu sendiri. Dengan kata lain, dapat penulis sampaikan bahwa antara Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Kewarganegaraan, Kemitraan Polri dengan masyarakat, dan pemeliharaan stabilitas Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) sangat saling berhubungan atau memiliki tingkat korelasi yang cukup tinggi dalam menciptakan pembangunan dalam segala aspek kehidupan khususnya di Negara tercinta ini. 2.

Hubungannya dengan Mata Kuliah Filsafat Hukum. Semua ilmu memerlukan jasa filsafat yang memberikan premis-premis

dasar atau postulat-postulat atau pengandaian awal. Filsafat hukum adalah ilmu mencari kebenaran sepanjang kebenaran itu dapat dibuktikan dengan pengalaman. (Suwarma, 2007: 4) Sebagaimana pernyataan di atas, filsafat hukum yang pada dasarnya berusaha mencari hakikat dari suatu kebenaran yang dapat dibuktikan dengan pengalaman maka jelas terlihat bahwa terdapat keterkaitan antara peranan kemitraan masyarakat dengan Polri dalam memelihara stabilitas Keamanan dan ketertiban masyarakat, karena Polri sebagai alat negara harus mampu melaksanakan filosofi Polmas nya ke dalam peran, tugas, dan fungsinya dalam melayani, mengayomi, dan melindungi rakyatnya guna tercipta keadaan yang harmonis dalam negara yang tentu saja harus diawali dengan mencari titik kesepakatan dalam memahami sisi kebenaran antara kedua aspek yang akan bekerjasama ini dengan menelusurinya dalam pengalaman bermasyarakat.

77

3.

Hubungannya dengan Mata Kuliah Sosiologi Hukum dan Sosiologi Politik. Kemitraan antara Polri dengan masyarakat tentu tidak semudah

membalikan telapak tangan. Maka dari itu, kemampuan saling mempelajari, saling memahami harus ditonjolkan oleh kedua belah pihak hingga pada akhirnya keduanya menyadari adanya kesamaan visi dan misi untuk meraih tujuan atau cita-cita bersama yakni memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang harmonis. Cara atau keterampilan dalam saling mempelajari guna memperoleh pemahaman yang arif antara pihak Kepolisian dan masyarakat tentu harus di dasari oleh kemampuannya dalam memahami hukum untuk menimbulkan kesadaran hukumnya, jelaslah disini adanya unsur sosiologi hukum yang pada dasarnya ‘mempelajari cara bekerjanya hukum dalam masyarakat, meneliti pengaruh hukum terhadap masyarakat dan pengaruh terhadap hukum.’ (Suwarma, 2007:16) Jelas bahwa Polri harus mampu memahami hakekat dari sosiologi hukum ini guna mempelajari hukum dan aplikasinya dalam masyarakat. Tidak hanya sosiologi hukum, pemahaman dari segi sosiologi politik pun harus dimiliki oleh Polri untuk dapat saling mempelajari keadaan, adat, latarbelakang, perilaku atau tindakan baik itu dari masyarakat ataupun pihak kepolisian. Sehingga baik masyarakat ataupun Polri mampu melakukan strateginya secara tepat pada target guna menciptakan suatu kemitraan yang solid

78

antara keduanya dan dapat mengatasi semua halangan atau rintangan sosial dalam memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

4.

Hubungannya dengan Mata Kuliah Ilmu Sosial dan Studi Masyarakat Indonesia. Mata kuliah Ilmu Sosial dan Studi Masyrakat Indonesia pada dasarnya

mempelajari mengenai manusia sebagai makhluk sosial, permasalahan sosial, kebudayaan, dan kehidupan masyarakat serta pemecahan masalah dalam menghadapi segala macam dan jenisnya problematika sosial dalam masyarakat Indonesia pada khususnya. Masalah sosial yang beragam di lapangan, besar kecilnya tentu berhubungan juga dengan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada hakekatnya ini merupakan lapangan kerja bagi Polri dan masyarakat itu sendiri. Masalah sosial seperti kejahatan,

konflik antar ras, kemiskinan,

perceraian, pelacuran, dan lain sebagainya menuntut masyarakat dan pihak berwenang yang dalam hal ini Polri harus mampu mempelajari dan menemukan sebab-sebab terjadinya dan mencari alternatif pemecahan masalah bersama. Tentu saja disini peran kemitraan antara Polri dengan masyarakat menjadi taruhannya. Kemitraan yang terjalin secara serius dan kerja keras yang optimal antara Polri dengan masyarakat akan menemukan pemecahan masalah sosial yang cemerlang, sehingga pemeliharaan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat akan tercipta sesuai harapan.

79

Dari pemaparan di atas, dapat disebutkan bahwa mata kuliah Ilmu Sosial dan Studi Masyarakat Indonesia sangat mempunyai andil besar atau adanya hubungan erat dengan peranan kemitraan Polri dengan masyarakat dalam memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

5.

Hubungannya dengan Mata Kuliah Hak Asasi Manusia Peranan kemitraan Polri dengan masyarakat dalam memelihara stabilitas

keamanan dan ketertiban masyarakat juga memiliki hubungan yang erat dengan masalah Hak asasi manusia. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa dalam masyarakat yang demokratis, anggota polisi dan masyarakat bekerja sama bahumembahu, bersama-sama menjalin upaya menjamin keamanan dan perlindungan terhadap setiap anggota masyarakat, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama atau status politik. Hubungan yang baik, antara Polri dengan masyarakat, adalah syarat mutlak yang sangat dibutuhkan dalam hal ini. Relasi yang baik tersebut memungkinkan terjadinya penghormatan hak asasi manusia dalam setiap tindakan polisi dan masyarakat. Hubungan yang baik juga mampu meningkatkan saling pengertian antara polisi dan masyarakat. Walhasil, usaha pemecahan masalah yang kreatif dan tindakan-tindakan proaktif dalam perpolisian setiap hari dapat berlangsung. Polmas dan hak-hak asasi manusia adalah dasar dari perpolisian ketika polisi melakukan tugas mereka. Relasi yang baik dengan dasar saling menghargai hak-hak asasi antara Polri dengan masyarakat akan membantu dalam upaya pencegahan, dan pendeteksian kejahatan.

80

Setiap kali berbicara tentang hak asasi manusia, kita tidak boleh melupakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (The Universal Declaration of Human Rights) yang dirumuskan pada 10 Desember 1948 dan Deklarasi Wina yang membahas hak asasi manusia, 14-15 Juni 1993 di Austria. Tim Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam buku “Pedoman Pelatihan Polri” (2006:60) menyebutkan bahwa “dalam perkembangannya naskah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tersebut telah melampaui beberapa tonggak sejarah, dengan diterimanya dua Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu; (1) Konvensi Hak Sipil dan Politik; dan (2) Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Berkenaan dengan hal ini, tugas pokok Polri yang melindungi, mengayomi, melayani, dan menegakkan hukum dalam rangka menciptakan dan memelihara situasi Kamtibmas, anggota masyarakat dapat memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu polisi melaksanakan tugas-tugasnya. Antara lain, dengan membantu polisi mengidentifikasi, memecahkan kasus kejahatan, dan membersihkan masyarakat dari perilaku kejahatan dan gangguan Kamtibmas lainnya. Patut kita sadari, partisipasi aktif masyarakat tidak datang begitu saja. Petugas Kepolisian tidak dapat mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat apabila

Polri

sendiri

tidak

menghormati

masyarakat,

menyalahgunakan

wewenang, melanggar hak asasi manusia, dan menunjukkan perilaku yang tidak profesional. Anggota masyarakat tidak akan pernah mau percaya dan bekerja dengan Polri yang melakukan kejahatan, yang menerima suap, yang menutupnutupi

kejahatan,

yang

menggunakan

kekerasan

menunjukkan perilaku lainnya yang tidak etis.

yang

berlebihan

atau

81

Tidak hanya sepihak dari Polri, masyarakat pun dituntut untuk bersikap profesional dan menjungjung komitmen berdasar menghargai setiap hak-hak asasi manusia. Apabila masyarakat memahami peran polisi, maka mereka akan mampu mengidentifikasi pelanggaran hak asasi manusia. Landasan Polmas adalah kemitraan yang terjalin antara Polri dan Masyarakat yang patuh hukum. Dengan demikian, masyarakat dengan sukarela mau membantu polisi dalam memberantas kejahatan. Bekerja dalam kemitraan dengan masyarakat juga akan menjamin munculnya berbagai pendekatan pemecahan masalah yang kreatif yang menghormati hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, untuk menciptakan serta memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, baik pihak Kepolisian maupun dari pihak Masyarakat itu sendiri hendaknya memiliki pemahaman mengenai menghargai hak-hak asasi manusia, sehingga kemitraan yang terbina akan tetap menciptakan suasana yang harmonis dan saling menghargai. Hal ini dapat diperoleh dengan mempelajari mata kuliah “Hak Asasi Manusia” bagi mahasiswa/i Pendidikan Kewarganegaraan pada khususnya, dan memiliki pengetahuan serta pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia secara universal bagi masyarakat luas pada umumnya. Dari pemaparan di atas, jelas hal ini menggambarkan hubungan atau korelasi antara peranan kemitraan Polri-Masyarakat dalam memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dengan mata kuliah “Hak Asasi Manusia” bagi penulis pada khususnya, dan bagi mahasiswa/i Pendidikan Kewarganegaraan pada umumnya.