1
A. PENGANTAR Sekolah merupakan salah satu instansi tempat perwujudan cita-cita bangsa dalam rangka mencerdaskan anak bangsa sesuai amanat UUD 1945. Oleh karena itu dengan cara apapun dan jalan bagaimanapun maka sekolah harus mewujudkan hal tersebut, sehingga setiap usaha kearah tersebut harus dibarengi dengan perencanaan dan pengelolaan yang tepat. Perencanaan tentunya dimulai dengan adanya identifikasi terhadap kemampuan serta kekurangan yang dimiliki sekolah, baik dari segi sumberdaya maupun jumlah anggaran yang dimiliki oleh sekolah, kemudian menentukan langkah strategis dalam melakukan pengelolaan, serta melakukan evaluasi terhadap setiap program atau pengelolaan yang dianggap kurang tepat. Pengelolaan yang baik adalah dimulai dari perencanaan yang baik pula, bagaimana mempersiapkan sumberdaya pengelola sampai strategi pengelolaan itu sendiri, ini juga dimaksudkan untuk menghindari kesalahan, penyimpangan dalam pengelolaan atau bahkan kesalahan fatal yang mungkin terjadi. Dengan demikian maka sekolah diwajibkan memilih strategi itu untuk melaksanakan pengelolaan yang berkualitas yang mengarah pada terwujudnya cita-cita nasional. Hal ini tentu sangat beralasan mengingat bahwa semakin kedepan tantangan yang dihadapi oleh sekolah semakin beragam dan menantang, oleh karena itu sekolah harus lebih siap untuk hal tersebut. Tantangan di sekolah seperti yang telah di sebutkan diatas sangat beragam, mulai dari pembelajaran, media, metode dan lain sebagainya, akan tetapi semua hal tersebut bisa diatasi kalau kepala sekolah dan seluruh warga sekolah mau terlibat dalam pemecahan masalah dengan cara melakukan pengelolaan yang tepat.
2
Pengelolaan
yang
baik
juga
akan
dapat
menghindarkan
permasalahan-permasalahan tersebut, apa yang sering terjadi adalah pengelolaan sering kali menimbulkan masalah ketika ada pemeriksaaan atau inspeksi, sehingga tidak jarang banyak pengelolaan di sekolah berakhir pada persidangan, atau pengembalian anggaran atau bahkan bisa berakhir keranah hukum. Pengelolaan
yang baik di sekolah
dapat
dilihat
jika
ada
transparansi, dan akuntabilitas, baik itu pengelolaan program maupun keuangan sekolah. Akan tetapi mampukah sekolah mewujudkan hal tersebut, itulah yang menjadi sebuah pertanyaan, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat topik mewujudkan pengelolaan tata sekolah yang baik, efisien, transparan dan akuntabel. Efisien bertujuan agar setiap anggaran dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, anggaran dapat diperuntukan sesuai dengan petunjuk pengunaan anggaran tersebut dan agar setiap penggunaan dapat terukur, penganggaran pada setiap kegiatan lebih terukur agar anggaran dapat memenuhi semua kegiatan di sekolah. Lebih lanjut, transparansi terhadap perencanaan dan penggunaan anggaran
juga menjadi hal yang harus diperhatikan dalam
hal
pengelolaan keuangan yang baik. Selanjutnya , penggunaan anggaran di sekolah juga harus lebih akuntabel agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemerintah. Tentunya tujuan dari pelaksanaan pengelolaan yang baik selain untuk membuat masyarakat lebih percaya kepada pihak sekolah, disisi lain juga menghindari
pengelolaan yang menyimpang termasuk
didalamnya adalah pungutan liar atau pungli. Pungutan liar adalah punggutan ilegal diluar ketentuan yang telah ditentukan. Karena selain dana yang memang sudah dialokasikan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, sekolah dilarang melakukan pungutan liar kepada orang tua siswa dalam bentuk apapun, oleh karena itu
apabila
ada
permintaan
dari
3
sekolah
maka
sebaiknya
dimusyawarahkan bersama melalui rapat sekolah dengan komite dan lain sebagainya sesuai ketentuan. Oleh karena hindari pungli sejak dini dalam bentuk apapun di lembaga pendidikan yang kita cintai .
B. Permasalahan Ada beberapa permasalahan yang akan diuraikan dalam artikel ini antara lain: Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang belum nampak di setiap sekolah. Hal ini sangat berdampak pada pengelolaan yang kurang baik sehingga menimbulkan kecemburuan diantara warga sekolah, atau bahkan pelaporan keuangan yang menyalahi prosedur. Hal ini tentunya akan berdampak pada pengelolaan keuangan yang salah, dan ini juga akan berdampak pada ketidak percayaan pemegang anggaran yakni pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan atau pemda sebagai pemilik otoritas di daerah. Hal
yang
mendasarinya
adalah
kurangnya
pengalaman,
pemahaman dan pengetahuan dalam hal pengelolaan keuangan sekolah, kemudian ketidak ingin tahuan pengelola keuangan terhadap petunjuk teknis penggunaan anggaran membuat pengelolaan keuangan dianggap tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.. Keterlibatan stakeholder yang belum terlihat pada pengelolaan keuangan baik mulai dari sisi
perencanaan, pelaksanaan,pelaporan
maupun pada tahap evaluasi. Hal ini tentunya akan mematikan fungsi kontrol dari setiap elemen yang ada di sekolah, karena dengan keterlibatan stakeholder minimal komite sekolah maka pengelolaan keuangan di sekolah akan menjadi lebih baik. Pungli atau sering disebut sebagai pungutan liar yang masih sering terjadi dilakukan oleh sekolah dalam bentuk sumbangan yang tidak disepakati bersama oleh pihak sekolah maupun orang tua siswa melalui komite sekolah, dianggap sering daoat meresahkan warga sekolah, orang tua siswa . Kesalahannya adalah bahwa setiap ada permintaan bantuan
4
atau sumbangan sukarela dalam bentuk apapun tidak melalui keputusan rapat bersama dengan orang tua siswa, sehingga orang tua siswa menganggap itu adalah sebuah sumbangan yang tidak sah atau punggutan liar.
C. Pembahasan dan Solusi Pembahasan Pengelolaan yang baik tentunya berawal dari perencanaan yang baik yang dilakukan oleh pihak sekolah, tentunya pengelolaan yang baik adalah berdasarkan petunjuk undang-undang, menurut Undang-undang no 20 tahun 2003 pasal 48 menyaatakan bahwa “pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabiilitas publik”. Dengan demikian apabila prinsip yang telah ditunjukan oleh Undang-undang. tersebut seharusnya bisa menjadi kompas sebagai pedoman yang harus diikuti oleh pengelola anggaran sehinggga diharapkan dapat
menjamin adanya tata kelola keuangan
yang baik, karena pada dasarnya prinsip ini sangat tepat digunakan oleh seluruh pengelola keuangan di sekolah. Bastian (2006: 52) “era pasca reformasi melahirkan kembali semangat demokrasi, akuntabilitas dan transparansi
dalam
setiap
aspek
kehidupan
manusia”.
Hal
ini
menunjukkan adanya era keterbukaan pada setiap lini kehidupan dan termasuk didalamnya adalah tentang pengelolaan keuangan yang baik. Tentunya ini perlu direspon positif bahwa setiap keterbukaan akan melahirkan demokrasi dibidang keuangan, dimana setiap pengelolaan
5
bisa melibatkan siapa saja yang berkompeten untuk terlibat dan bahwa peruntukan setiap anggaran bisa lebih tepat sasaran. Efisiensi anggaran merupakan salah satu prinsip pengelolaan yang apabila dipegang oleh seluruh otoritas keuangan termasuk di sekolah, maka tentunya akan semua kegiatan yang telah dianggarkan dalam perencanaan keuangan sekolah akan teranggarkan dan terealisasi dengan baik. Efisiennya sebuah anggaran juga tergantung bagaiman membuat sebuah perencanaan yang terukur dan sesuai realita keuangan. Masalah yang sering timbul adalah ketika penggunaan anggaran sekolah yang tidak sesuai petunjuk teknis penggunaan anggaran, perencanaan dan pelaksanaan tidak sesuai, sehingga anggaran yang sudah direncanakan ternyata tidak mencukupi karena sebagian besar program memakan biaya yang besar, oleh karena itu penggunaan anggaran harusnya seefisien mungkin penggunaannya. Selain
itu,
prinsip
pengelolaan
keuangan
lainnya
adalah
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Bastian (2006: 52) “pengelolaan dana baik dari pemerintah maupun masyarakat harus dilandasi semangat akuntabilitas dan transparansi”. Hal ini menunjukan adanya keharusan bagi pengelola keuangan sekolah untuk memegang prinsip tersebut. Hal ini juga tentunya sangat berdampak pada kepercayaan masyarakat bahwa pengelolaan keuangan di sekolah dikelola secara bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.
6
Dengan adanya prinsip ini maka,selain menumbuhkan kepercayaan kepada pengelola di sekolah, juga akan melandasi pekerjaan atas dasar ikhlas untuk pengabdian. Akan tetapi yang sering dilihat dan sering terjadi adalah pengelola keuangan merasa bahwa uang yang di kelola adalah menjadi tanggung jawab sendiri sehingga pengelolaan dilakukan secara tertutup, dengan kata lain setiap anggaran yang keluar tidak sesuai petunjuk teknis sehingga menyebabkan penganggaran tidak sesuai perencanaan, sehingga sering terjadi adalah kesalahan
penganggaran
sehingga sering menimbulkan kecurigaan dari warga sekolah. Untuk itu sebaiknya pengelolaan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sekolah, tidak hanya terkait dengan pengelolaan keuangan akan tetapi juga terkait dengan pengelolaan yang lain juga harus transparan dan akuntabel. Lebih lanjut, Nurkolis (2006: 88) mengatakan bahwa “transparansi dan akuntabilitas tidak hanya dituntut dalam penggunaan anggaran belanja sekolah, tetapi juga dalam penentuan hasil belajar siswa serta pengukuran hasilnya”. Hal ini menunjukan bahwa pengelolaan yang transparan dan akuntabel harus meliputi semua aspek yang ada di sekolah termasuk didalamnya adalah penentuan hasil belajar siswa, mengapa demikian karena orang tua juga perlu mengetahui bagaimana keberhasilan anaknya dalam mengikuti proses pembelajaran dan apa hasil yang didapatkan anaknya, apakah turun prestasinya ataukah meningkat. Pihak sekolah perlu menyampaikan kenyataan
7
tentang perilaku dan hasil belajar anak, agar orang tua siswa mengetahui secara jelas bagaimana anaknya dalam pembelajaran. Menurut Baedowi (2015: 33) bahwa “transparansi berarti adanya keterbukaan. Penyusunan perencanaan pembiayaan, didukung, diketahui dan disetujui bersama oleh guru, masyarakat dan dinas pendidikan. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang kuat dan memadai. Akuntabilitas berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertangungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan”. Apa yg yang sering kita lihat adalah bahwa terkadang masyarakat jarang dilibatkan atau bahkan sama sekali tidak dilibatkan, padahal keterlibatan setiap warga sekolah sangat diperlukan untuk membentuk sebuah tata kelola yang bermutu. Pada dasarnya dalam pengelolaan keuangan sekolah, seharusnya sekolah harus melibatkan seluruh warga sekolah untuk merencanakan penggunaan anggaran, partisipasi ini juga akan semakin meningkatkan kepercayaan warga sekolah terhadap sekolah. Minimalnya, kepala sekolah dan guru membahas anggaran sekolah bersama komite sekolah, terutama anggaran yang bersumber dari orang tua siswa atau juga anggaran Pemerintah Pusat dan dari Pemerintah Daerah, hal ini tentunya akan meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam penganggaran atau sejenisnya.
8
Terkait dengan penjelasan diatas, maka untuk itu perlu adanya tindakan nyata untuk membuat pengelolaan yang lebih jelas dan transparan serta akuntabel, Lebih lanjut Baedowi (2015: 33) mengatakan bahwa ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat untuk terbangunnya akuntabilitas: a. Adanya transparansi penyelenggara sekolah dengan menerima dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam pengelolaan sekolah b. Adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, c. Adanya partisipasi saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat Ketiga penjelasan diatas seharusnya menjadi acuan
untuk
membuat pengelolaan keuangan menjadi lebih akuntabel. Terlihat jelas, bahwa keterlibatan masyarakat sekolah dalam hal pengelolaan menjadi salah satu indikator pengelolaan yang dikatakan akuntabel seperti unsur dinas pendidikan, unsur masyarakat atau komite serta guru dan staff. Hal ini juga akan sangat bermanfaat dalam pengelolaan terkait dengan perencanaan, karena dengan hadirnya unsur-unsur tadi maka akan banyak bantuan pemikiran untuk membuat perencanaan, membuat keputusan, melaksanakan keputusan serta membuat evaluasi akan lebih baik lagi.
9
Selain itu, keterlibatan semua
pihak akan membuat sebuah
pertanggungjawaban akan semakin mudah, karena semua yang terlibat dalam pengelolaan dan perencanaan akan bertanggungjawab terhadap apa yang telah diputuskan. Lebih lanjut, kinerja juga merupakan salah satu indikator berhasil atau tidaknya pengelolaan, oleh karena itu perlu kiranya ditetapkan apa yang menjadi indikator kinerja agar supaya setiap pengelolaan menjadi lebih baik. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah pelayanan yang diberikan dalam rangka melakukan pengelolaan, sehingga setiap detail pekerjaan bisa membuat setiap orang yang menerima pelayanan akan
merasa
puas. Masalahnya
adalah,
mampukah
para
pengelola
keuangan
melakukan tersebut, karena ada beberapa indikator yang menyatakan adanya hal yang tidak transparan dalam pengelolaan keuangan, adanya penyelewengan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan. Disadari sepenuhnya memang bahwa tidak semua harus item pengelolaan harus transparan akan tetapi tentunya porsi transparan dan akuntabel harus lebih besar sehingga akan lebih besar informasi yang dikonsumsi oleh public dalam rangka tata kelola keuangan yang lebih baik. Lebih lanjut, pungli atau pungutan liar juga menjadi masalah yang masih sering terjadi bahkan di sekolah sekalipun, untuk mengurangi dan memberantas hal ini maka presiden mengeluarkan peraturan presiden
10
republik Indonesia nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih punggutan liar. Penetapan Peraturan Presiden ini adalah bertujuan untuk memberantas praktek pungli atau punggutan liar di semua lini terutama di titik titik pelayanan masyarakat termasuk pada lembaga pendidikan yang dianggap telah menggurita di negeri ini, sehingga sudah saatnya hindari pungli sejak dini. Untuk itu maka diharapkan kepada seluruh instansi pemerintahan dan juga swasta untuk tidak melakukan punggutan yang dianggap tidak pantas serta menyusahkan masyarakat, serta menyebabkan banyak kesalahan dalam pelaksanaan birokrasi. Sangat beralasan tentunya mengingat punggutan liar menjadi hal terjadi dihampir semua instansi pemerintah dan bahkan swasta sekalipun, dan apabila tidak diberantas maka akan berdampak
luas dan akan
memberikan efek negatif. Punggutan liar juga akan memberikan dampak negatif terhadap perilaku menyimpang, perilaku yang selalu mengambil keuntungan sendiri diluar ketentuan yang telah ditentukan Aparat Sipil Negara sangat dilarang melakukan punggutan liar, hal ini ditegaskan juga dalam surat edaran nomor 5 tahun 2016 oleh menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia, yang bertujuan untuk memberantas PUNGLI di lembaga pemerintahan termasuk Dinas Pendidikan didalamnya adalah sekolah. Dua payung hukum ini diharapkan dapat menjadi salah satu pegangan
11
oleh penyelenggara Pemerintah dinegeri yang bersih bebas dari PUNGLI, sehingga diharapkan tingkat kepercayaan publik di Negeri makin terwujud. Solusi Solusi yang dapat ditawarkan dalam artikel ini adalah: Pengelolaan yang partisipatif, dalam hal ini kepala sekolah sebaiknya menerapkan model partisipatif dalam pengelolaan keuangan di sekolah. Dalam konteks ini maka kepala sekolah sebaiknya melibatkan setiap komponen yang memiliki kepentingan dalam pengembangan dan pengelolaan keuangan di sekolah. Partisipasi dari setiap warga sekolah akan menunjang pengelolaan yang baik di sekolah. Partisipatif dalam konteks ini adalah bahwa setiap warga sekolah dan stakeholder dapat memberikan saran dan petunjuk dalam penggunaan anggaran di sekolah. Pengelolaan yang partisipatif dalam konteksi ini adalah, kepala sekolah meminta saran dan pertimbangan kepada seluruh warga sekolah terkait pengelolaan keuangan di sekolah. Pengelolaan partisipatif menghadirkan setiap warga sekolah dan stakeholder dalam rangka pengambilan keputusan tentang penggunaan anggaran. Sehingga ketika ada program penggunaan anggaran yang dianggap kurang tepat dapat langsung dipertimbangkan oleh seluruh peserta yang terlibat dalam rapat penggunaan anggaran. Selain itu, dalam pengelolaan yang partisipatif tentunya akan ada pembagian kewenangan penggunaan anggaran kepada siapa yang
12
ditunjuk sebagai pelaksana program, sehinga setiap program atau pengelolaan
keuangan
akan
memiliki
penanggungjawab
program,
sehingga ketika membuat pelaporan maka akan lebih baik. Selain itu pengelolaan yang partisipatif akan membuat setiap pengelolaan anggaran menjadi lebih efisien, transparan dan akuntabel, dimana setiap perencanaan dan penggunaan anggaran akan mudah dipantau oleh seluruh orang yang berkompeten didalam pengelolaan keuangan termasuk didalamnya adalah masyarakat di sekolah, guru, staf dan orang tua siswa. Lebih lanjut, bahwa dengan adanya pengelolaan partisipatif maka sekolah juga akan terhindar dari praktek PUNGLI, dengan pengelolaan yang partisipatif maka setiap permintaan bantuan kepada orang tua siswa akan selalu di diskusikan bersama dengan komite sekolah, dan terkait pengelolaan maka dana yang dikumpulkan dari orang tua siswa melalui komite sekolah, maka dana tersebut akan dikelola secara bersama-sama dengan orang tua siswa agar terjadi efisiensi, transparansi dan akuntabiltitas serta bebas PUNGLI. D. Kesimpulan dan Harapan penulis Kesimpulan Pengelolaan yang baik hanya mungkin yang terjadi jika adanya penggunaan anggaran yang efesien, transparan dan akuntabel. Pada prinsipnya pengelolaan yang baik akan memberikan dampak positit terhadap
perkembangan
sekolah,
13
selain
itu
tingkat
kepercayaan
masyarakat akan meningkat seiring terjadinya transparan pengelolaan di sekolah. Lebih lanjut, untuk membuat pengelolaan yang baik maka perlu dilakukan pengelolaan partisipatif, dimana setiap warga sekolah dapat berpartisipasi dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran yang digunakan
di
sekolah.
Pengelolaan
yang
partisipatif
juga
akan
meningkatkan kepedulian dan partisipasi warga sekolah terhadap setiap program sekolah. Dengan adanya partisipasi dari warga sekolah maka pengelolaan akan menjadi lebih baik. Harapan Penulis Yang menjadi harapan penulis adalah sebagai berikut: 1. Terkait dengan penulisan artikel ini maka yang menjadi harapan adalah bahwa kepala sekolah dan seluruh pengelola keuangan perlu dibekali dengan kompetensi pengelolaan yang baik melalui berbagai pelatihan pengelolaan keuangan di sekolah 2. Terkait dengan penulisan artikel ini, harapan penulis adalah terwujudya
tata
kelola
Sekolah
yang
Baik,Transparan
dan
akuntabel sehingga praktek pungli dan praktek korupsi diberbagai Sekolah terkait dengan pengelolaan keuangan dapat teratasi sehingga layanan pendidikan kepada masyarakat tidak terganggu dan kualitas pendidikan akan meningkat.
14
3. Terkait dengan pelaksanaan simposium ini maka penulis memiliki harapan agar kegiatan seperti simposium ini kiranya berkelanjutan demi terwujudnya guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas
15
Daftar Pustaka Baedowi, Ahmad. 2015. Calak Edu (Esai-Esai Pendidikan). Jakarta; Pustaka Alfabet Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Pendidikan. Jakarta; Gelora Aksara Pratama Nurkolis. 2006. Manajemen Berbasis Sekolah (Teori Model dan Aplikasi). Jakarta; Grasindo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016.
16
