1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka perwujudan tujuan tersebut, khususnya untuk memajukan kesejahteraan umum, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang baik dan mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa Negara mempunyai kewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan dasarnya terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Negara juga berkewajiban untuk memberikan
perlindungan
bagi
setiap
warga
negara
dan
penduduk
dari
penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik saat ini sesuai dengan paradigma pelayanan publik yang berkembang yakni New Public Service (NPS) yaitu memandang publik sebagai citizen atau warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban publik yang sama. Tidak hanya sebagai customer yang dilihat dari kemampuannya membeli atau
2
membayar produk atau jasa. Citizen adalah penerima dan pengguna pelayanan publik yang disediakan pemerintah dan sekaligus juga subjek dari berbagai kewajiban publik seperti mematuhi peraturan perundang-undangan, membayar pajak, membela negara dan sebagainya.1 Keanekaragaman dalam pelayanan publik mendorong untuk terciptanya pelayanan inovatif yang dapat dikaitkan dengan inovasi pelayaan publik. Menurut Damanpour, inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi.2 Pelaksanaan kewajiban negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik sangat ditentukan oleh kesiapan dari setiap institusi penyelenggara negara yang dibentuk untuk melakukan kegiatan pelayanan publik. Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) merupakan salah satu institusi yang menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya dalam pelayanan penerbitan Paspor Republik Indonesia. Kebijakan peningkatan pelayanan penerbitan paspor dilatarbelakangi oleh banyaknya respon dari masyarakat yang menilai bahwa proses penerbitan paspor dirasakan masih berbelit-belit, serta tidak adanya kepastian waktu layanan, dan masih
1
Sri Yuliani. 2007. Mewujudkan Birokrasi Yang Pro-Citizen. Yogyakarta: Jurnal FISIP UNS. Vol. 3 No.1 Th.2007. 2 Damanpour sebagaimana terdapat dalam Yogi Suwarno. 2008. Inovasi Di Sektor Publik. STIA LAN Press:Jakarta hlm 9.
3
dijumpai adanya praktik-praktik suap dan pungutan liar dalam proses pelayanan penerbitan paspor.3 Hal ini terlihat dengan masih banyaknya antrian dalam proses pelayanan penerbitan paspor. Secara keseluruhan, terdapat 6 (enam) titik antrian dalam proses pelayanan penerbitan paspor, yakni: pengambilan nomor antrian, antrian di loket pemeriksaan dokumen, antrian saat melakukan pembayaran, antrian foto, antrian wawancara, dan antrian saat pengambilan paspor yang sudah jadi. Hal lain adalah belum adanya kepastian waktu pelayanan, walaupun di setiap kantor Imigrasi sudah diumumkan bahwa waktu penyelesaian paspor adalah 3 (tiga) hari kerja setelah proses wawancara. Apabila dijumlahkan lama waktu penyelesaian penerbitan paspor dari mulai saat pemeriksaan berkas permohonan pada hari pertama, lalu 2 (dua) hari kerja untuk melakukan pembayaran, dan 3 (tiga) hari kerja setelah proses wawancara, maka total jumlah waktu pelayanan menjadi 6 (enam) hari. Apabila terdapat
kekurangan
dokumen-dokumen pendukung
yang menjadi
persyaratannya, hal ini tentunya mengakibatkan waktu pelayanan menjadi lebih lama lagi. Selain itu, masyarakat juga menilai masih terdapat perbedaan perlakuan petugas dalam memberikan pelayanan. Perbedaan pelayanan kepada mereka yang mengajukan permohonan paspor melalui biro jasa dan mereka yang datang sendiri ke kantor Imigrasi, menyebabkan terjadinya perbedaan waktu penyelesaian penerbitan
3
Asep Kurnia. 2014. Peningkatan Nilai Tambah Paspor Republik Indonesia, peningkatan nilai tambah paspor Republik Indonesia, Ditjen Imigrasi.hlm 5.
4
paspor. Kondisi ini seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu baik biro jasa dan masyarakat umum untuk mempercepat proses pelayanan dengan melakukan suap kepada pegawai Imigrasi. Bahkan tidak jarang pegawai Imigrasi juga melakukan praktek-praktek pungutan liar, dengan dalih membantu untuk mempercepat proses pelayanan penerbitan paspor. Fenomena yang muncul sebagaimana diuraikan di atas menjadikan alasan yang sangat kuat bagi Jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan peningkatan pelayanan penerbitan paspor sebagai bagian dari pelayanan publik sehingga dapat menjadi lebih akuntabel, tranparan, berdasarkan hukum, tanggap, efektif dan efisien.4 Pada acara Interaktif Talk Show Keimigrasian di tahun 2013, Direktur Jenderal Imigrasi juga menyampaikan bahwa birokrasi yang tidak efisien dan efektif pada pemerintahan sebagai penyelenggaraan pelayanan publik sering atau selalu menjadi permasalahan dan dianggap tidak mampu melakukan hal-hal yang sesuai dan tepat serta sangat merugikan masyarakat sebagai konsumennya. Hal ini tentunya sangat memerlukan perhatian yang besar dari pemerintah, seharusnya birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik itu bukan mempersulit tetapi memudahkan bagi setiap masyarakat. Pemerintah yang baik cenderung menciptakan terselenggaranya fungsi pelayanan pubik dengan baik pula, sebaliknya pemerintah yang buruk mengakibatkan fungsi pelayanan publik tidak dapat terselenggara dengan baik. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan 4
Ibid.
5
publik yang transparan, akuntabel, responsif terhadap keluhan masyarakat sehingga pada akhirnya dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Adanya desakan dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dalam hal peningkatan pelayanan kepada publik, mendorong Kemenkumham melaksanakan sistem pembayaran online paspor atau yang lebih dikenal dengan sistem payment gateway.5 Dalam rangka Reformasi Birokrasi di bidang Pelayanan Publik, khususnya dalam hal Peningkatan Kualitas Pelayanan Penerbitan Paspor RI, Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan berbagai inovasi agar kualitas pelayanan lebih transparan dan akuntabel serta mengurangi terjadinya berbagai penyimpangan. Untuk itu pada hari Senin, 7 Juli 2014 bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan, Jalan Warung Buncit No.207 Jakarta Selatan, dilaksanakan “Soft Launching Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenkumham Melalui Jasa Payment Gateway”. Dengan Jasa Payment Gateway, pemohon paspor diberikan kemudahan membayar biaya Paspor dengan Kartu Debit/Kartu Kredit melalui mesin Electronic Data Capture (EDC). Bagi yang ingin membayar secara tunai dapat menyetorkan pada mesin Delima Kios yang tersedia di Kantor Imigrasi dengan cara meng-entry data permohonan paspornya.6
5
Diunggah dari: http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150325111750-12-41681/paymentgateway-ternyata-mencontoh-surabaya/ pada tanggal 15 April 2015 6 Humas Direktorat Jenderal Imigrasi, Juli 2014
6
Dalam implementasinya, pembayaran online pembuatan paspor atau sistem payment gateway membutuhkan biaya tambahan yang menjadi polemik di kalangan masyarakat, selain itu hal tersebut juga menjadi pemicu adanya kekeliruan dalam hal pungutan tambahan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dimana Peraturan Menteri Keuangan tidak mengizinkan hal dimaksud.7 Untuk melaksanakan pembayaran paspor secara online, pada tanggal 07 Juli 2014, Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2014 tentang tata cara pembayaran PNBP di lingkungan Kemenkumham sebagai dasar hukum pelaksanaan pembayaran PNBP secara online. Pada Peraturan Menteri tersebut, terdapat Pasal yang menyatakan bahwa Pembayaran PNBP Kemenkumham dapat dilaksanakan melalui sistem payment gateway akan tetapi pemohon yang menggunakan fasilitas tersebut dikenakan biaya tambahan. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Tahun Nomor 32/PMK.05/2014 tanggal 10 Februari 2014 dimana terdapat Pasal yang menyatakan bahwa bank/pos persepsi dilarang mengenakan biaya atas transaksi pembayaran/penyetoran pembayaran penerimaan Negara kepada wajib pajak/wajib setor. Adanya dua Peraturan Menteri yang mengatur pembayaran penerimaan negara menjadi perhatian bagi penulis untuk dapat menganalisis dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia. Di samping pelaksanaannya dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, terdapat permasalahan yang timbul akibat sistem
7
Diungah dari: http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150325083040-12-41634/pengacara-dennykemenkeu-izinkan-payment-gateway/ pada 10 Agustus 2015
7
pembayaran paspor online (payment gateway) Direktorat Jenderal Imigrasi. Tidak hanya membuat citra negatif bagi transaksi berbasis elektronik di Indonesia tetapi juga membuat Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI menjadi sorotan masyarakat karena dianggap tidak melaksanakan peraturan dan ketentuan dalam proses penyerapan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). B. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah dari peneilitian ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah sistem layanan penerbitan paspor yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi saat ini sudah mendukung pelayanan prima? 2. Mengapa sistem pembayaran paspor secara online (payment gateway) yang dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan tidak dapat dilanjutkan? 3. Bagaimanakah seharusnya pelaksanaan pembayaran paspor online agar dapat sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan? C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan dilaksanakannya sistem pembayaran paspor secara online yang dilakukan oleh Direkorat Jenderal Imigrasi dan memahami bagaimana konsep dasar sistem pelayanan paspor online (payment gateway) di Indonesia dipandang dari sisi hukum positif, potensi atau visibilitas penerapannya, dan prinsip hukum yang harus diterapkan. Bebarapa Peraturan seperti Undang-Undang Keimigrasian, Undang-undang Penerimaan Negara Bukan
Pajak,
Undang-Undang
Keuangan
Negara,
Undang-Undang
8
Perbendaharaan, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Bank Indonesia, serta beberapa teori seperti teori pelayanan publik, teori fungsi pemerintahan dan teori peraturan perundang-undangan akan menjadi acuan dalam menganalisa penelitian ini. 2. Selain itu, Penulis juga ingin memberikan masukan kepada Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi terkait hal yang seharusnya dijadikan pertimbangan dalam membuat suatu sistem khususnya memberikan pelayanan paspor dengan menggunakan transaksi elektronik agar dapat terhindar dari resiko hukum. D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari tiga kategori, antara lain sebagai berikut: 1. Manfaat di bidang penelitian hukum. Penelitian hukum mengenai transaksi elektronik khususnya pembayaran paspor secara online dalam rangka peningkatan pelayanan prima bagi masyarakat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia diharapkan dapat memberikan suatu acuan dalam hal pelaksanaan transaksi elektronik bagi instansi pemerintah di Indonesia khususnya bagi Kementerian Hukum dan HAM RI; 2. Manfaat dalam dunia praktek penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam melaksanakan peningkatan pelayanan prima bagi masyarakat Indonesia agar sesuai dengan ketentuan dan perturan perudangundangan yang berlaku;
9
3. Manfaat bagi ilmu pengetahuan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi instrumen informasi bagi masyarakat umum tentang pelaksanaan pelayanan prima yang dilakukan instansi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menerbitkan paspor berbasis pembayaran secara elektronik. E. Keaslian Penelitian Untuk memastikan keaslian penelitian, penulis telah memeriksa judul-judul tesis Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada di perpustakaan dan Perpustakaan Universitas Indonesia, diketahui bahwa penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Pembayaran Paspor Secara Online (Payment Gateway) Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Prima” sudah ditemukan penelitian yang sejenis yang dilakukan oleh beberapa peneliti dengan judul dan tema yang berbeda yaitu: 1. Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen, karya tulis ini ditulis oleh Saudara Sayid Irawan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan perjanjian jual beli barang melalui e-commerce, syarat sahnya suatu perjanjian menurut buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perlindungan hak-hak konsumen; 2. Tinjauan Yuridis Wanprestasi Pada Transaksi E-commerce Melalui Situs Forum Jual Beli Kaskus, karya tulis ini menitikberatkan pada bagaimana terbentuknya perjanjian yang terjadi dalam transaksi e-commerce melalui situs forum jual beli kaskus serta apakah pihak penyelenggara situs forum jual beli turut serta atas
10
terjadinya wanprestasi pada transaksi e-commerce yang dilakukan melalui situs forum jual beli. 3. Kualitas Pelayanan Publik di Mahkamah Konstitusi, karya tulis ini ditemukan pada Universitas Indonesia. Tulisan ini menitikberatkan pada bagaimana pelaksanaan pelayanan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia apakah telah sesuai dengan unsur pelayanan yang baik bagi masyarakat. Sedangkan penulis menitikberatkan penelitian mengenai sistem pembayaran paspor secara online berbasis payment gateway dalam rangka peningkatan pelayanan prima pada Direktorat Jenderal Imigrasi. Namun atas dasar keterbatasan pengetahuan penulis, jika ternyata telah ada karya tulis dengan judul yang sama, maka karya tulis ini dapat dijadikan untuk melengkapi penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah apabila ternyata telah ada penelitian yang serupa. Dengan ini penulis menyatakan bahwa penelitian ini merupakan karya asli penulis bukan duplikasi atau plagiarism dari penulis lain.
