LAMPIRAN
133
Lampiran 1. Pedoman Wawancara A. Pedoman Wawancara dengan Kepala Bidang Umum Kepegawaian BKD Kabupaten Banyumas 1. Apa tugas dan wewenang kepala Bidang Umum BKD Kabupaten Banyumas? 2. Bagaimana pelaksanaan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil? 3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi BKD Kabupaten Banyumas dalam upaya penegakan disiplin PNS? 4. Apa saja tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS di Kabupaten Banyumas? 5. Bagaimana upaya BKD Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan disiplin PNS? 6. Bagaimana mekanisme dan prosedur dalam melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin PNS?
134
B. Pedoman Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Bina Pegawai BKD Kabupaten Banyumas 1. Apa tugas dan wewenang kepala Sub Bidang Bina Pegawai BKD Kabupaten Banyumas? 2. Bagaimana pelaksanaan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil? 3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi BKD Kabupaten Banyumas dalam upaya penegakan disiplin PNS? 4. Apa saja tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS di Kabupaten Banyumas? 5. Bagaimana upaya BKD Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan disiplin PNS? 6. Bagaimana mekanisme dan prosedur dalam melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin PNS?
135
Lampiran 2. Transkrip Hasil Wawancara A. Transkrip Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Bina Pegawai BKD Kabupaten Banyumas. Nama Informan
: Susanti Tri Pamuji, SSTP, M.Si
Jabatan
: Kepala Sub Bidang Bina Pegawai
Waktu Wawancara : 5 Februari 2014 1. Apa tugas dan wewenang Kepala Sub Bidang Bina Pegawai BKD Kabupaten Banyumas? Jawab : Tugas dan wewenang Sub Bidang Bina Pegawai dijelaskan dengan lengkap dalam Peraturan Bupati No 31 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas. Dalam kaitannya dengan upaya peningkatan disiplin PNS antara lain menyiapkan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pelayanan pengaduan masyarakat serta penegakan disiplin PNSD. 2. Bagaimana pelaksanaan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil? Jawab : Pelaksanaan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya di BKD Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan prosedur berdasarkan PP No.53 Tahun 2010. 3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi BKD Kabupaten Banyumas dalam upaya penegakan disiplin PNS?
136
Jawab : Untuk kendala, sebenarnya BKD itu sendiri tidak menemui kendala yang serius karena segala sesuatu manakala sudah menjadi peraturan perundang-undangan maka wajib dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. BKD Kabupaten Banyumas sudah melaksanakan
PP No.53 Tahun 2010 sesuai dengan
prosedur. Kendalanya yaitu terbatasnya sumber daya/staf pegawai di BKD Kabupaten Banyumas. Dengan jumlah sedikit dirasakan sangat kurang untuk dapat mengimplementasikan PP No 53 Tahun 2010. Selain faktor sumber daya/staf yaitu faktor komunikasi, sosialisasi PP No 53 Tahun 2010 sudah dilaksanakan di BKD Kabupaten Banyumas. Namun masih banyak PNS yang belum memahami isi dari PP No 53 Tahun 2010. Selain itu, karena adanya mutasi pegawai, misalnya ketika mengikuti bintek PNS tersebut dimutasikan sehingga belum sempat menyalurkan informasi kepada staf di bawahnya. 4. Apa saja tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS di Kabupaten Banyumas? Jawab : Tingkat pelanggaran disiplin yang sering dilakukan oleh PNS di Kabupaten Banyumas yaitu pelanggaran terhadap pasal 3 angka 11 tentang kewajiban untuk mentaati jam kerja, misalnya mangkir kerja. Selain itu banyak PNS yang melakukan nikah siri dan tidak melaporkan perceraian.
137
5. Bagaimana upaya BKD Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan disiplin PNS? Jawab : Upaya yang dilakukan antara lain: melalui pembinaan/sosialisasi, bimbingan teknis peraturan kepegawaian (bintek), inspeksi mendadak (sidak), penjatuhan hukuman disiplin. Selain itu, akan ada pendampingan SKPD tetapi baru rencana. Untuk Sidak, ada 3 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang diberi kewenangan, yaitu BKD,Satpol PP dan Sekda. Sekda menyidak kehadiran apel pagi, sidak hari raya. Satpol PP menyidak PNS di tempat umum seperti pasar. Kemudian untuk BKD mengadakan sidak kasuistik yaitu berdasarkan adanya laporan atau pengaduan. 6. Bagaimana mekanisme dan prosedur dalam melaksanakan hukuman disiplin PNS? Jawab : PNS yang melanggar disiplin di instansi tertentu dipanggil kemudian diadakan pemeriksaan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan), BAP diserahkan kepada instansi terkait, dibuatkan bahan sidang, mengadakan sidang Baperkumplin, pembuatan nota dinas hasil sidang dan SK penjatuhan hukuman disiplin sedang/berat, diajukan ke Bupati, penyerahan SK penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan disertai pembinaan.
138
B. Transkrip Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Umum Kepegawaian BKD Kabupaten Banyumas. Nama Informan
: Drs. Lendra Yuspi, M.Si
Jabatan
: Kepala Bidang Umum Kepegawaian
Waktu Wawancara : 10 Februari 2014
1. Apa tugas dan wewenang Kepala Bidang Umum Kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas? Jawab : Dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan disiplin PNS yaitu mengoordinasikan penyiapan penyelenggaraan upaya peningkatan disiplin pegawai melalui rapat, sosialisasi, konsultasi, bimbingan guna mewujudkan disiplin PNS. 2. Bagaimana pelaksanaan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil? Jawab : Pelaksanaan PP No.53 Tahun 2010 sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi BKD Kabupaten Banyumas dalam upaya penegakan disiplin PNS? Jawab : Masih ada pegawai yang kurang memahami PP No 53 Tahun 2010, adanya perbedaan persepsi, terbatasnya personil. 4. Apa saja tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS di Kabupaten Banyumas? Jawab : Mangkir kerja, sering tidak jin, keluar di jam kerja.
139
5. Bagaimana upaya BKD Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan disiplin PNS? Jawab : Upaya yang dilakukan antara lain: melalui sosialisasi, pemahaman aturan kepegawaian, pembinaan, jadwal sidak yang menekankan rutin dari pihak instansi. 6. Bagaimana mekanisme dan prosedur dalam melaksanakan hukuman disiplin PNS? Jawab : Adanya laporan, kemudian di cek, apabila secara data sudah valid kemudian dirapatkan.
