KETAHANAN NASIONAL
A. Latar Belakang dan Landasan Ketahanan Nasional 1. Latar Belakang Terbentuknya Negara Indonesia dilatarbelakangi oleh perjuangan seluruh bangsa. Beberapa ancaman dalam dan luar negeri telah dapat diatasi bangsa Indonesia dengan adanya tekad bersama menggalang kesatuan dan keutuhan bangsa. Kekuatan bangsa dalam menjaga keutuhan Negara Indonesia tentu saja harus selalu didasari oleh segenap landasan baik landasan ideal, konsttusional dan juga wawasan visional. Landasan ini akan memberikan kekuatan konseptual filosofis untuk merangkum, mengarahkan, dan mewarnai segenap kegiatan hidup masyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Landasan-landasan Ketahanan Nasional a. Pancasila sebagai Landasan Ideal Peranan pancasila sebagai landasan ideal tidak dapat dipisahkan dari kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Menurut Kaelan, pandangan hidup merupakan kesatuan rangkaian nilainilai luhur yang merupakan suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan. Berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya (Kaelan, 1999:57). Pancasila merupakan sumber kejiwaan masyarakat yang memberi pedoman bahwa kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pancasila dalam hal ini merupakan asas nilai dan norma dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan negara. (Kelompok Kerja Tannas, 2000:5). Sebagai ideologi, Pancasila merupakan cita-cita bangsa yang merupakan cita-cita bangsa yang merupakan ikrar segenap bangsa dalam upaya mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata material dan
spritual. Pancasila merupakan asa kerohanian yang akan membawa bangsa dalam suasana merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai (Kaelan, 1999:62) Dalam pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya mencerminkan niali-nilai dasar Pancasila yaitu keseimbangan, keserasian dan keselarasan, persatuan dan kesatuan. Pancasila juga menjadi asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan UUD 1945 dijelmakan dala empat pokok pikirannya, yang meliputi susana kebatinan dari UUD 1945 dan memberikan acuan dalam mewujudkan cita-cita hukum dasar negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Pancasila juag mengandung norma, bahwa dalam penyelenggaraan negara terus tetap dipelihara budi pekerti dan tetap dipegang teguh cita-cita bangsa. Pancasila hendaknya juga sebagai sumber semangat penyelenggaraan negara (Kelompok Kerja Tannas, 2000:5)
b. UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional Bertolak dari Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia yang sekaligus mengandung cita-cita hukum yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945, maka UUD 1945 sendiri merupakan keputusan politik ini kemudian diturunkan dalam norma-norma konstitusional (perundangan) untuk menetukan sistem negara dengan pemerintahan negara dengan bentuk-bentuk konsep pelaksanaannya secara spesifik. Negara Indonesia bukanlah negara berdasarkan ata kekuasaan. Artinya, penyelenggaraan negara tidak didasarkan atas kekuasaan yang membawa pada sistem pemerintahan yang totaliter (Kelompok Kerja Tannas, 2000:6). Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada aturan knstitusional, berdasar atas hukum.
Dengan
dimilikinya
ide
sistern
negara
yang demokratis
diharapkan dalam prosesnya segala pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan tetap bersumber dan mengacu pads kepentingan dan aspirasi rakyat.
c. Wawasan Nusantara sebgai Landasan Visional Bangsa Indonesia merintis jalan kebangsaannya dengan berjuang mulai dari jaman penjajahan, secata fisik dan intelektual. Perjuangan rnelanggengkan keadiian- negara dengan tetap menjaga kernerdekaan dan keutuhan negara menjadi tugas kenegaraan berikutnya. Konstelasi geografs Indonesia yang ~sangat luas dan kondisi objekti sosial budaya yang sangat sarat dengan muatan perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk tetap menjaga kelangsungan dan keserasian hidupnya. Wawasan Nusantara melandasi upaya meningkatkan Ketahanan Nasional berdasarkan dorongan mewujudkan cita-cita, mencapai tujuan nasional, dan menjamin kepentingan nasional. Dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasional tersebut cara pandang bangsa sangat diperlukan untuk menjaga kesatuan langkah. Wawasan ini pun harus ditambah
konsep
mengandung
pembinaan
kemampuan
keuletan
dan
mengembangkan
ketangguhan kekuatan
yang
Nasional
(Kelompok Kerja Tannas, 2000:7)
B. Ruang Lingkup Pengertian Ketahanan Nasional 1. Pokok-pokok Pikiran yang Mendasari Konsepsi Ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan Nasioanal mengandung keuletan dan ketangguhan dalam rangka tetap mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi segala potensi tantangan, ancaman dan gangguan yang berasal dari dalam negeri. Didasarkan atas beberapa pokok pikiran :
a. Manusia adalah Makhluk yang berbudaya Manusia memiliki kemapuan akal budi yang memungkinkan ia mengaktualisasikan kreativitasnya dalam berhubungan dengan Tuhan, mausia lain dan alam sekitarnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang mempunyai naluri, intelegensidan berjuang
keterampilan. Dengan
mempertahankan
eksitensi,
kemampuannya kelangsungan
ini manusia hidup,
dan
mengembangkan kreativitasnya dalam rangka mengaktualisasikan potensi dalam dirinya. Aktivitas manusia dalam mengembangkan potensinya ini akan muncul dalam beberapa bentuk kegiatan yang sering dikelompokkan dalam berbagai bidang. b. Tujuan Nasional, alsafah dan Ideologi Negara Tujuan Nasional bangsa menjadi pokok pikiran bagi perlunya ketahanan Nasional karena negara Indonesia sebagai suatu organisasi dalam rangka kegiatannya untuk mencapai tujuan akan selalu menghadapi masalah-masalah, baik yang berasal dari dalam maupun berasal dari luar. Ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 (Lemhannas RI 2000:97). Alinea 1 Pada intinya merdeka merupakan hak segala bangsa dan penjajahan bertolak elakang dengan konsep penghargaan hak asasi manusia. Alinea 2 Pada
intinya
:
kemerdekaan
adalah
syarat
dapat
mengadakan
pembangunan dalam rangka meraih masa depan dan cita-cita sesuai dengan tujuan nasional. Tidak cukup negara ini merdeka, tetapi juga harus berdaulat, adil dan makmur. Alinea 3 Pada intinya : pencapaian cita-cita kemerdekaan tidak semata-mata hasil perjuangan, tetapi juga atas karunia dan kekuasaan Allah. Disini terlihat adanya dorongan spiritual baik dalam proses kemerdekaan maupun dalam rangka mengisi kemerdekaan.
Alinea 4 Pada intinya : cita-cita naional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut harus dicapai dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia dan selalu dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila.
2. Pengertian Ketahanan Nasional dan Pengertian Konsepsi Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasioanal Ketahanan Nasional (Indonesia) adalah kondisi dinamis suatu bangsa (Indonesia) yang meliputi segenap kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kernampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, untuk menjamin identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Serta perjuangan mencapai tujuan nasional (Lemhannas, 2000:98). Ketangguhan Adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita, atau dapat menanggulangi beban yang dipikulnya. Keuletan Adalah usaha secara giat dengan kemampuan yang keras dalam menggunakan kemampuan tersebut diatas untuk mencapai tujuan. Identitas Yaitu ciri khas suatu bangsa atau negara dilihat secara keseluruhan (holistik). Integritas Yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa baik unsur sosial maupun alamiah, baik yang bersifat potensial maupun fungsional.
Ancaman Yang dimaksud disini adalah hal/usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dan usaha ini dilakukan secara konseptual, kriminal dan politis. Tantangan Yaitu hal atau usaha yang bersifat menggugah kemampuan Hambatan Adalah hal atau usaha dari diri sendiri yang bersifat dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsevsional. Gangguan Adalah hal atau usaha yang berasal dari luar, bersifat dan bertujuan melemahkan dan atau menghalangi secara tidak konsepsional.
Ketahanan nasional ini merupakan kondisi dinamis yang harus diwujudkan oleh suatu negara dan harus dibina secara dini, terus menerus dan sinergis dengan aspek-aspek kehidupan bangsa yang lain. Konsepsi Ketahanan Nasional (Indonesia) adalah konsepsi pengembangan
kekuatan
nasional melalui
pengaturan
dan
pe-
nyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan negara secara utuh dan menyeluruh terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara (Lemhannas, 2000: 99). Pedoman atau sarana untuk menuigkatkan keuletan dan ketangguhan
bangsa
yang
mengandung
kemampuan
mengembangkan
kekuatan nasional, dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan yang dimaksud adalah kemampuan bangsa dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai nasionalnya bagi kemakmuran yang adil dan merata, jasmani dan rohani. Sedangkan keamanan dalam pengertian ini adalah kemampuan bangsa untuk melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari dalam dan dari luar (Lemhannas, 2000:99).
3. Hakikat Ketahanan Nasional dan Hakikat Konsepsi Ketahanan Nasional Hakikat Ketahanan Nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat konsepsi nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan, selaras dalam, seluruh aspek, kehdupan nasioanal. dalam konteks ketahanan nasional (Sunarso dan Kus Edy Sartono, 200034): a. Ketahanan Nasional sebagai status kenyataan nyata atau rela. b. Ketahanan Nasional sebagai konsepsi c. Ketahanan
Nasional
sebagai
metode berfikir
atau
metode
pendekatan.
4. Asas-asas Ketahanan Nasional a. Asas kesejahteraan dan keamanan Kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. b. Asas komprehensif integral/menyeluruh terpadu Artinya, ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan. c. Asas mawas ke dalam dan mawas ke luar Dalam hal mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan sifat dan kondisi kehidupan nasional berdasarkan nilai-nilai kemandirian dan dalam rangka meningkatkan kualitas kemandirian bangsa. Dalam hal mawas ke luar dilakukan dalam rangka mengantisipasi, menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri. d. Asas kekeluargaan Asas ini berisi sikap-sikap hidup yang diliputi keadilan kebersamaan, kesamaan, gotong-royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
5. Sifat Ketahanan Nasional a. Mandiri Maksudnya adalah percaya pads kemampuan dan kekuatan sendiri dan tidak mudah menyerahkan. b. Dinamis Dinamis artinya tidak tetap, naik turun, tergantung situasi dan kondisi bangsa dan negara serta lingkungan strategisnya. c. Wibawa Semakin tinggi tingkat Ketahanan Nasional maka akan semakin tinggi wibawa negara dan pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan nasional. d. Konsultasi dan Kerjasama Dimaksudkan adanya saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa.
6. Kedudukan dan Fungsi Konsepsi Ketahanan Nasioanal a. Kedudukan Konsepsi Ketahanan Negara merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka
membina
kondisi
kehidupan
nasional
yang
ingin
diwujudkan. b. Fungsi 1. Konsepsi Ketahanan Nasional dalam fungsinya sebagai Doktrin Dasar
Nasional
perlu
dipahami
untuk
menjamin
tetap
terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa baik yang bersifat interregional (wilayah), inter-sektoral maupun multi disiplin. 2. KonsepsiKetahanan nasional dalam fungsinya sebagai Pola Dasar Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala
bidang dan sektor pembangunan secara terpadu, yang dilakukan sesuai rancangan program. 3. Konsepsi Ketahanan Nasiona! dalam fungsinya sebagai metode Pembinaan Kehidupan Nasional merupakan suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan negara yang dikenal sebagai astagatra yang terdiri dari aspek alamiah (geografi, kekayaan alam dan penduduk) dan aspek sosial budaya
(ideologi,
politik,
sosialbudaya,
pertahanan
dan
keamanan).
C. Pengaruha
HAM,
Demokrasi
dan
Lingkungan
Hidup
terhadap
Ketahanan Nasional 1. Hak Asasi Manusia Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia a. Hak Asasi Manusia Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hokum, pemerintah daun setiap orang demi kehormatan serta perlindungan.m harkat dan martabat manusia. b. Kewajiban Dasar Manusia Seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak dimungkinkan terlaksana dan tegaknya Hak Asasi Manusia. c. Diskriminasi Setiap pembatasan-pembatasan atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan kepada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan
atau
penghapusan
pengakuan,
pelaksanaan
atau
penggunaan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan
baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekononu, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. d. Penyiksaan Setiap
perbuatan
yang
dilakukan
dengan
sengaja
sehingga
menimbulkarn rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau dari seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari atau dengan persetujuan atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik e. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Setiap perbutan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik yang disengaja atau tidak disengaja maupun kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini dan tidak dapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Terlihat dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagaimana ditulis Kaelan (1999:183-185) 1. Hak Atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat Ini sesuai juga dengan Convenant on Civil and Political Right Pasal 19.
2. Hak atas kedudukan yang sama didalam hukum. UUD 1945 Pasal 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan: segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Di dalam Declaration of Human
Right pasal 7 disebutkan: sekalian orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan
tak
ada
perbedaan.
Sekalian
orang
berhak
atas
perlindungan yang sama terhadap setiap perbedaan yang °memperkosa pemyataan ini dan terhadap segala hasutan yang ditujukan kepada perbedaan semacam ini. Pernyataan ini jugs didukung Convenant on Civil and Political Right Pasal 26.
3. Hak atas berkumpul Pasal 28 UUD 1945 menyatakan : kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Didalam Declaration of Human Right pasal 20 dan didukung Convenant on Civil and Political Right Pasal 21. 1. setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berapat. 2. Tiada seorang jua pun dapat dipaksakan memasuki salah satu perkumpulan.
4. Hak Atas Kebebasan Beragama Terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 dan Declaration of Human Right pasal 18 menyebutkan : Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran keinsyafan batin dan agamanya, dalam hal ini termasuk kebebasan untuk menyatakan agama
atau
kepercayaannya
dengan
cara
mengajarkannya,
melakukannya, beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum maupun yang tersendiri.
5. Hak atas kehidupan yang layak Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kamanusiaan. Pasal 34 : Fakir miskin dan orang-orang terlantar dipelihara oleh negara.
2. Demokrasi Demokrasi disimpulkan secara singkat adalah seperangkat gagasan dan prinsip kebebasan, disamping termasuk di dalarnnya praktek dan prosedurnya yang berjalan terus. Demokrasi juga mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dan bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan sebagai manusia yang mandiri
yang
dapat
dengan
ketentuan
tertentu
menyampaikan
pendapatnya secara bermartabat pula. Demokrasi mengandung nilia-nilai antara lain (Pokja Ipoldagri, 1999:8-9) 1. Adanya pengakuan adanya perbedaan-perbedaan di masyarakat baik dalam hal kenyataan objektif, pendapat, maupun kepentingan. 2. Atas dasar kenyataan tersebut maka perlu adanya cara penyelesaian terhadap kepentingan-kepentingan yang berbeda tersebut dengan cara damai, tertib, adil dan beradab. Secara umum dicirikan dengan adanya unsur-unsur di bawah ini yang disebut soko guru demkrasi: 1. kedaulatan rakyat 2. pemenntahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. 3. kekuasaan mayoritas 4. diakuinya hak-hak minoritas 5. jaminan terhadap hakasasi manusia 6. pemilihan yang bebas dan jujur 7. persamaa n di depan hukum
8. pembatasan pemerintahan secara konstitusional 9. pluralisasi soaial, ekonomi, dan politik 10. nilai-nilai toletansi, pmgmatime, kerjasama dan mufakat
Konsepsi denokrasi sering disebut demokrasi Pancasila. Yaitu wajah demokrasi sebagaimana yang secara umum dipahami tetapi dalam pelaksanaannya tetap dalam kerangka nilai-nilai falsafah bangsa.
3. Lingkungan Hidup Pengertian lingkungan hidup adalah semua kondisi yang ada disekitar manusia, hewan maupun tumbuhan dan benda lainnya. Peranan tiga hal penting yaitu HAM, demokasi, dan lingkungan hidup yang sering menjadi isu strategis dalam hubungan internasional.
D. Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 1. Pengaruh Aspek Ideologi Pengertian ideologi secara umur dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasangagasan, ide-ide, keyakinan-keyalanan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut: a. Bidang politik b. Bidang sosial c. Bidang kebudayaan d. Bidang keagamaan (Soemargono : 8). Asas kerokhanian yang antara lain memiliki ciri berikut : a. Mempunyai derajad yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. b. Oleh karena itu mewujudkan suatu asas kerokhanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara. dikembangkan dan dilestarikan kepada generasi berikutnya (Notonagoro, 1975:2,3).
a. Ideologi Dunia 1. Liberalisme Paham liberalisme berkembang dari akar-akar rasionalisme yaitu mendasarkan pada rasio sebagai sumber kebenaran tertinggi, materialisme yang meletakkan materi sebagai nilai tertinggi, empirisme (yang dapat ditangkap melalui indra manusia) serta individualisme yang meletakkan nilai dan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan masyarakat dan negara. 2. Komunisme Bertolak belakang dengan individualisme kapitalilme, paham komunisme yang dicetuskan melalui pemikiran Karl Marx memandang bahwa hakikat kebebasan dan hak individu itu tidak ada. Ideologi komunisme mendasarkan pada suatu keyakinan bahwa manusia pada hakiakatnya adalah merupakan makhluk sosial saja. Manusia secara ontologis merupakan sekumpulan relasi, sehingga yang mutlak adalah komunitas dan bukannya individualisme. Hak milik pribadi tidak ada karena ini akan menimbulkan kapitalisme yang pada gilirannya akan melakukan penindasan pada kaum proletar. Sehingga menurut komunisme
dapat
disimpulkan
bahwa
berkembangnya
individualisme kapitalisme merupakan sumber penderitaan rakyat terutama kaum miskin. Oleh karena itu hak milik individual harus diganti
dengan
hak
milik
kolektif,
individualisme
diganti
sosialisme komunis. Oleh karena tidak adanya hak individu maka sudah dapat dipastikan bahwa menutut komunisme, demokrasi individualis tidak ada yang ada adalah hak komunal. Demokrasi untuk seluruh masyarakat sebagai suatu komunitas bukannya individualitas. 3. Ideologi Keagamaan Secara keseluruhan terdapat suatu ciri bahwa ideologi keagamaan senantiasa mendasarkan, pemikiran, cita-cita serta moralnya pada suatu ajarana agama tertentu.
Gerakan-gerakan politik yang mendasarkan pada suatu ideologi keagamaan
lazinnya
sebagai
suatu
reaksi
atas
ketidakadilan
penindasan serta pemaksaan terhadap suatu bangsa, etnis ataupu kelompok yang mendasarkan pada suatu agama.
b. Ideologi Pancasila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesepakatan dan filosofis dan kesepakatan politis dari segenap elemen bangsa Indonesia dalam mendirikankan negara. Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kontrak soaial seluruh elemen bangsa Indonesia dalam mendirikan negara. Kausa finalis atau tujuan pokok dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara, sehingga konsekuensinya seluruh aspek dalam penyelenggaraan negara berasaskan sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu ideologi yang bersifat komprehensif, artinya ideologi Pancasila bukan untuk dasar perjuanagan kelas tertentu, golongan tertentu atau kelompok primodial tertentu. Pancasila pada hakikatnyamerupakan suatu ideologi bagi seluruh lapisan, golongan, kelompok dan seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan citacita bersama dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara (Yusril Ihza Mahendra, 1992) Ideologi Pancasila secara ontologis berprinsip monopluralis atau majemuk tunggal yang bersumber pada hakikat manusia baik sebagai individu dan makhluk sosial.
c. Ketahanan Nasioanal
2. E.
