a. Maksud. Naskah ini disusun dengan maksud untuk dijadikan sebagai salah satu bahan ajaran bagi pendidikan dasar kecabangan Ajen

RAHASIA

Lampiran III Keputusan Danpusdikajen Nomor Kep/ / /2010 Tanggal 2010

KODIKLAT TNI ANGKATAN DARAT PUSAT PENDIDIKAN AJUDAN JENDERAL

PENYEDIAAN PRAJURIT BAB I PENDAHULUAN

1.

Umum. a. Penyediaan tenaga prajurit yang merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan organisasi TNI, mempunyai peranan menentukan untuk mendapatkan prajurit baru yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk memperoleh prajurit yang berkualitas serta mampu memenuhi tuntutan tugas, maka penyediaan prajurit dilaksanakan melalui penerimaan dan pengerahan dengan kegiatan – kegiatan pengujian atau penyaringan berdasarkan persyaratan serta kriteria yang ditentukan. Disamping itu dilaksanakan pengangkatan kembali mantan prajurit sebagai salah satu upaya untuk mendukung kegiatan penyediaan dalam mengisi kebutuhan organisasi. b. Untuk memperoleh dasar keprajuritan yang diharapkan, para calon prajurit terpilih dididik pada lembaga pendidikan sesuai dengan suku prajurit dan golongan keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hirarki keprajuritan.

2.

Maksud dan Tujuan. a. Maksud. Naskah ini disusun dengan maksud untuk dijadikan sebagai salah satu bahan ajaran bagi pendidikan dasar kecabangan Ajen. b. Tujuan. Agar Pasis pendidikan dasar kecabangan Ajen mengerti tentang penyediaan tenaga prajurit dan dapat menerapkannya dalam pelaksanaan tugas.

3.

Ruang Lingkup dan Tata Urut. a. Ruang Lingkup. Lingkup pembahasan naskah departemen ini membahas tentang rangkaian kegiatan penyediaan tenaga prajurit yang meliputi pendahuluan, azas, prinsip dan kebijakan dasar, sumber dan persyaratan menjadi prajurit, proses penyediaan prajurit, penerimaan menjadi prajurit, pengerahan menjadi prajurit, pendidikan pertama, pengangkatan menjadi prajurit dan tataran wewenang dan tanggung jawab . b.

Tata Urut. Naskah departemen ini disusun dengan tata urut sebagai berikut : a. b. c. d. e.

Pendahuluan. Azas, Prinsip dan Kebijakan Dasar. Sumber dan Persyaratan menjadi Prajurit. Proses Penyediaan Prajurit. Penerimaan menjadi Prajurit.

RAHASIA

2

f. g. h. i. j. k. 4.

Pengerahan menjadi Prajurit. Pendidikan Pertama. Pengangkatan menjadi Prajurit. Tataran Wewenang dan Tanggung Jawab Evaluasi Akhir Pelajaran. Penutup

Pengertian-pengertian. a. Ikatan dinas pertama. Ikatan dinas pertama adalah ikatan dinas yang dibuat guna menjalani dinas keprajuritan untuk yang pertama kalinya selama jangka waktu tertentu sebagai prajurit karier atau prajurit cadangan sukarela. b. Penyediaan. Penyediaan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memproses seorang warga negara Indonesia menjadi prajurit sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan meliputi pendataan, penerimaan, pengerahan, pendidikan pertama dan pengangkatan menjadi prajurit serta pengangkatan atau pengaktifan kembali mantan prajurit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Penerimaan. Penerimaan prajurit adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memproses seorang warga negara Indonesia yang secara sukarela ingin mengabdikan diri sebagai prajurit sukarela melalui tahap pendaftaran, penelitian persyaratan, pemanggilan, pengujian dan pemilihan sampai diangkat menjadi prajurit siswa. Pengerahan. Pengerahan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk d. memproses seorang warga negara Indonesia yang diwajibkan oleh undang-undang menjadi prajurit wajib melalui tahap pemilahan data yang telah tersedia, pemanggilan, penyaringan dan pemilihan sampai diangkat menjadi prajurit siswa.

BAB II AZAS, PRINSIP DAN KEBIJAKAN DASAR

5. Umum. Masalah pokok dalam rangka penyediaan tenaga adalah merencanakan beberapa personel yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan, agar tujuan organisasi TNI AD dapat dicapai secara optimal sesuai azas, prinsip dan kebijakan dasar tentang penyediaan prajurit. 6.

Azas-azas. a. Pemerataan. Penyediaan prajurit harus dapat memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia diseluruh wilayah Republik Indonesia. Kualitas. Penyediaan prajurit mengutamakan hasil penyediaan yang b. berkualitas daripada kuantitas yang diharapkan.

3

Efisien. Pendayagunaan anggaran dilaksanakan seoptimal mungkin untuk c. mencapai tujuan. 7.

Prinsip-prinsip penyediaan prajurit. a. Penyediaan sebagai salah satu kegiatan pembinaan prajurit, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kehandalan organisasi TNI. b. Calon prajurit diseleksi berdasarkan pertimbangan kualitas sesuai dengan tuntutan tugasnya. c. Pemenuhan kebutuhan prajurit dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan dan rencana pembangunan kekuatan TNI. d. Pendidikan pertama dilaksanakan sebagai langkah awal untuk diangkat menjadi prajurit agar mampu melaksanakan tugas. e. Pengklasifikasian dasar dilakukan untuk mengetahui potensi calon prajurit sebelum ditugaskan dalam organisasi TNI.

8.

Kebijakan Dasar. a. Penyediaan prajurit diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan pengawakan organisasi. b. Penyediaan prajurit dilaksanakan dengan memperhatikan kuantitas tanpa mengorbankan kualitas. c. Komposisi penyediaan prajurit disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi dan lingkungan tugas. d. Penyediaan prajurit dilaksanakan memperhatikan faktor wilayah dan domisili.

9.

melalui

proses

seleksi

dengan

Evaluasi. a. Jelaskan azas-azas penyediaan prajurit ! b. Jelaskan prinsip-prinsip penyediaan prajurit ! c. Jelaskan yang dimaksud dengan penyediaan prajurit dilaksanakan melalui proses seleksi dengan memperhatikan faktor wilayah dan domisili !

4

BAB III SUMBER DAN PERSYARATAN MENJADI PRAJURIT

10.

Umum. a. Ancaman dapat datang dalam ukuran dari yang paling kecil sampai yang paling besar atau sebaliknya. Hal ini menyebabkan bahwa TNI harus diwujudkan dalam bentuk kekuatan nyata yang dalam waktu singkat dan sampai ukuran tertentu dapat diperbesar ataupun diperkecil tanpa memerlukan mobilisasi dan demobilisasi. Kekuatan nyata ini terdiri atas bala siap dan bala cadangan. Bala cadangan ini dalam waktu singkat dapat diaktifkan. Untuk mendukung pengawakan bala siap dan bala cadangan yang dapat diperbesar atau diperkecil sesuai dengan kebutuhan,diperlukan sistem keprajuritan berdasarkan kesukarelaan dan yang diwajibkan, secara purna waktu yang terdiri atas Prajurit Karier, Prajurit Sukarela Dinas Pendek dan Prajurit Wajib. b. Dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 pada pasal 21 dan pasal 22 bahwa prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan didalam Peraturan Perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan melalui prajurit sukarela dan prajurit wajib.

11.

Prajurit TNI. a.

Prajurit TNI AD, Prajurit TNI AL dan Prajurit TNI AU terdiri atas : 1) Prajurit Sukarela yang berdinas untuk jangka panjang sebagai Prajurit Karier yang selanjutnya disingkat PK. 2) Prajurit Sukarela yang berdinas untuk jangka waktu selama sepuluh tahun sebagai Prajurit Sukarela Dinas Pendek yang selanjutnya disingkat PSDP. 3) Prajurit Wajib yang berdinas selama dua tahun penuh sebagai Prajurit Wajib yang selanjutnya disingkat PW.

b.

Prajurit TNI terdiri atas Perwira, Bintara dan Tamtama.

12. Sumber Prajurit. sebagai berikut :

Sumber prajurit TNI AD berdasarkan golongan kepangkatan

Sumber Perwira. Prajurit golongan Perwira yang bersumber dari masyarakat a. diperoleh dari : 1) 2) 3)

Lulusan Akmil. Lulusan Pendidikan Pertama Perwira. Mantan Prajurit golongan pangkat Perwira.

5

Sumber Bintara. b. diperoleh dari : 1)

Prajurit golongan Bintara yang bersumber dari masyarakat

Lulusan Pendidikan Pertama Bintara.

2) Taruna Akademi TNI Tk.III yang tidak berhasil menyelesaikan pendidikan karena alasan Akademis. 3)

Mantan Prajurit golongan pangkat Bintara.

Sumber Tamtama. c. masyarakat diperoleh dari : 1)

Prajurit golongan Tamtama yang bersumber dari

Lulusan Pendidikan Pertama Tamtama.

2) Taruna Akademi TNI Tk.I yang tidak berhasil menyelesaikan pendidikan karena alasan Akademis. 3) 13.

Mantan Prajurit golongan pangkat Tamtama.

Persyaratan menjadi Prajurit. a. Ketentuan Umum. Setiap warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat diikutkan dalam kegiatan penerimaan atau pengerahan untuk menjadi prajurit. Persyaratan untuk diangkat menjadi prajurit : 1) 2) 3) 4) 5)

Memenuhi persyaratan umum. Memenuhi persyaratan lain. Memenuhi persyaratan tambahan. Lulus pengujian atau lolos penyaringan dan terpilih. Lulus pendidikan pertama.

b. Persyaratan Umum. sebagai berikut :

Setiap Calon Prajurit harus memenuhi persyaratan

1) Warga Negara Indonesia. 2) Bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa. 3) Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945. 4) Berumur minimal 18 Tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama. 5) Berkelakuan baik yang disertai Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polres setempat. 6) Sehat jasmani dan Rohani 7) Tidak sedang kehilangan hak menjadi Prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

6

Persyaratan Lain. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Warga Negara c. Indonesia disesuaikan dengan ketentuan : 1)

Calon Prajurit Karir (PK). a)

Perwira. (1)

Melalui Akademi TNI. (a)

Berijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

(b) Belum pernah kawin dan sanggup tidak kawin selama dalam Dikma. (c) Berusia setinggi-tingginya 22 tahun pada saat pembukaan Dikma. (d) Mempunyai tinggi badan sekurang-kurangnya 163 Cm sesuai dengan kepentingan Angkatan serta memiliki berat badan yang seimbang menurut ketentuan yang berlaku. (e) Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama selama 10 tahun. (f) (2)

Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI.

Melalui Pendidikan Pertama Perwira (Dikma Pa). (a) Berijasah serendah-rendahnya D-III atau sederajat sesuai dengan kepentingan Angkatan (b) Berusia setinggi-tingginya 25 tahun bagi yang berijasah D-III, 27 tahun bagi yang berijasah S-1 dan D-III Anastesi serta 32 tahun bagi yang berijasah Dokter Umum, Apoteker dan Profesi Psikologi pada saat pembukaan Dikma. (c) Mempunyai tinggi badan sekurang-kurangnya 163 Cm bagi pria dan 157 Cm bagi wanita atau sesuai dengan kepentingan Angkatan dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. (d) Belum pernah kawin bagi D-III dan lulusan S-1 dan sanggup tidak kawin selama dalam Dikma kecuali Dokter Umum, Apoteker dan Profesi Psikologi boleh sudah kawin. (e) Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama selama 10 tahun. (f)

Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI.

7

b)

Bintara. (1)

Melalui Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba).

Berijasah serendah-rendahnya SLTA.

(2) Berusia setinggi-tingginya 22 tahun pada saat pembukaan Dikma. (3) Mempunyai tinggi badan sekurang-kurangnya 163 Cm bagi pria dan 157 Cm bagi wanita atau sesuai dengan kepentingan Angkatan dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. (4) Belum pernah kawin dan sanggup tidak kawin selama mengikuti Dikma dan selama 2 tahun setelah selesai Pendidikan Pertama. (5) Bersedia menjalani Ikatan Dinas tahun. (6) c)

Pertama selama

10

Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI.

Tamtama.

Melalui Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata).

(1)

Laki-laki.

(2)

Berijasah serendah-rendahnya SLTP.

(3) Berusia setinggi-tingginya 22 tahun pada saat pembukaan Dikma. (4) Mempunyai tinggi badan sekurang-kurangnya 163 Cm atau sesuai dengan kepentingan Angkatan dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. (5) Belum pernah kawin dan sanggup tidak kawin selama mengikuti Dikma dan selama 2 tahun setelah selesai Pendidikan Pertama. (6) Bersedia menjalani Ikatan Dinas 7 tahun. (7) 2)

Pertama selama

Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI.

Calon Prajurit Sukarela Dinas Pendek (PSDP). a)

Perwira. (1)

Melalui Pendidikan Pertama Perwira (Dikmapa).

8

(a)

Berijasah serendah-rendahnya SLTA.

(b) Berusia setinggi-tingginya 22 tahun bagi yang berijasah SLTA,25 tahun bagi yang berijasah D-III dan 27 tahun bagi yang berijasah S-1 pada saat pembukaan Dikma. (c) Mempunyai tinggi badan sekurang-kurangnya 163 Cm bagi pria dan 157 Cm bagi wanita atau sesuai dengan kepentingan Angkatan dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. (d) Belum pernah kawin dan sanggup tidak kawin selama mengikuti Dikma. (e) Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pendek selama 10 tahun. (f)

Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI.

(2) Melalui Pendidikan Pertama Perwira yang dipadukan dengan Perguruan Tinggi. (a) Telah menjalani kuliah sekurang-kurangnya 60 SKS. (b)

dan

telah

mencapai

Berusia setinggi-tingginya 24 tahun.

(c) Mempunyai tinggi badan sekurang-kurangnya 163 Cm bagi pria dan 157 Cm bagi wanita atau sesuai dengan kepentingan Angkatan dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. (d) Belum pernah kawin dan sanggup tidak kawin sampai diangkat menjadi Letnan Dua. (e) Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pendek selama 10 tahun. (f) b)

Bintara. (1)

Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI. Melalui Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba).

Berijasah SLTA.

(2) Berusia setinggi-tingginya 22 tahun pada saat pembukaan Pendidikan Pertama. (3) Mempunyai tinggi badan sekurang-kurangnya 163 Cm bagi pria dan 157 Cm bagi wanita atau sesuai dengan kepentingan Angkatan dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku.

9

(4) Belum pernah kawin dan sanggup tidak kawin selama mengikuti Dikma dan selama 2 tahun setelah selesai Pendidikan Pertama.

3)

(5)

Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pendek selama 10 tahun.

(6)

Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI.

Calon Prajurit Wajib (PW). a)

Perwira.

Melalui Pendidikan Pertama Perwira (Dikmapa).

(1) Berijasah Sarjana/Sarjana Muda/Diploma Negeri atau Swasta yang dipersamakan atau sederajat sesuai dengan kebutuhan. (2) Berusia setinggi-tingginya 30 tahun pada saat pembukaan Pendidikan Pertama. (3) Mempunyai tinggi badan sekurang-kurangnya 163 Cm bagi pria dan 157 Cm bagi wanita atau sesuai dengan kepentingan Angkatan dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. (4) Bagi para Casis Wanita belum kawin dan sanggup tidak kawin selama dalam Dikma. (5) Bagi para Casis Pria yang belum kawin sanggup tidak kawin selama dalam Dikma. (6) Mendapat persetujuan dari Instansi yang bersangkutan bagi mereka yang telah bekerja. (7) Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama Wajib Militer selama 2 tahun. (8) b)

Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI.

Bintara.

Melalui Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba).

(1) Berijasah SLTA atau memiliki pengetahuan setara dengan SLTA. (2) Berusia minimum 18 tahun dan maksimum 25 tahun pada saat pembukaan Pendidikan Pertama. (3) Mempunyai tinggi badan sekurang-kurangnya 163 Cm bagi pria dan 157 Cm bagi wanita atau sesuai dengan kepentingan Angkatan dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku.

10

(4) Belum pernah kawin dan sanggup tidak kawin selama dalam Dikma dan 2 tahun setelah dilantik menjadi Bintara TNI AD Wajib. (5)

Tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan suatu Instansi.

(6) Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama Wajib Militer selama 2 tahun. (7) c)

Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI.

Tamtama.

Melalui Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata).

(1)

Laki-laki.

(2)

Berijasah serendah-rendahnya SLTP.

(3) Berusia minimum 18 tahun dan maksimum 25 tahun pada saat pembukaan Pendidikan Pertama. (4) Mempunyai tinggi badan sekurang-kurangnya 163 Cm bagi pria dan 157 Cm bagi wanita atau sesuai dengan kepentingan Angkatan dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. (5) Belum pernah kawin dan sanggup tidak kawin selama dalam Dikma dan 2 tahun setelah dilantik menjadi Bintara TNI AD Wajib. (6) Tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan suatu Instansi atau mendapat ijin dari majikan bagi yang sudah bekerja. (7) Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama Wajib Militer selama 2 tahun. (8)

Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI

Persyaratan Tambahan. Persyaratan tambahan akan ditentukan kemudian d. sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan persyaratan umum dan persyaratan lain. 14.

Kelengkapan Administrasi. a.

Administrasi yang sepenuhnya disiapkan oleh Calon : 1) Akte kelahiran/surat kenal lahir. Memuat keterangan tentang tanggal, bulan dan tahun kelahiran calon, sehingga dapat diketahui usianya. Disamping itu juga dapat menunjukan nama kedua orang tuanya.

11

2) Bukti kewarganegaraan Indonesia (bagi keturunan Warga Negara Asing). Sebagai pernyataan bahwa calon benar-benar tidak lagi mengikuti kewarganegaraan dari salah satu atau kedua orang tuanya dan telah sah statusnya sebagai Warga Negara Indonesia. 3) Kartu Tanda Penduduk Calon. Menunjukan sebagai tanda penduduk Warga Negara Indonesia dengan data kependudukan yang bersangkutan, yang digunakan untuk mencocokan dengan data persyaratan administrasi lainya. 4) Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) orang tua/wali. Berkaitan dengan penanggung jawab calon dan yang berkaitan dengan kelengkapan persyaratan administrasi lainya. 5) Kartu Keluarga ( KK ). Kartu yang menunjukan tentang kedudukan calon dalam keluarga dimana ia bertempat tinggal, terkait dengan KTP yang bersangkutan. 6) Ijazah/Diploma/STTB. Memuat penjelasan tentang macam dan tingkat serta tahun lulus pendidikan yang pernah ditempuh oleh calon. 7) Nilai Evaluasi Murni ( NEM ) atau Indeks Prestasi Kumulatif ( IPK ). Memuat angka/nilai prestasi belajar/kuliah calon dalam pendidikan yang ditempuh. 8) Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK ) dari Polres. Keterangan yang menyatakan bahwa calon tidak tersangkut dengan tindak pidana dan pelanggaran lain yang tidak patut untuk menjadi prajurit TNI. 9) Surat Keterangan lolos butuh dari instansi tempat kerja, bagi yang sudah bekerja. Surat yang menyatakan bahwa calon diizinkan oleh pimpinan instansi/perusahaannya untuk mengikuti seluruh kegiatan penerimaan tanpa putusnya hubungan kerja serta diberhentikan dengan hormat bila lulus dan terpilih. 10) Pasfoto. Pasfoto calon yang dibuat paling akhir berwarna hitam putih dengan ukuran 4 X 6 cm. 11) Surat nikah ( apabila dalam persyaratan diperbolehkan bagi yang sudah menikah ). Surat yang menyatakan bahwa calon sudah menikah berikut data perkawinanya. Dapat digunakan didalam menentukan : a) b) c)

Penghasilan calon setelah menjadi prajurit. Biaya perjalanan dan akomodasi serta penentuan jaldis. Perawatan keluarga prajurit.

12

Administrasi yang disiapkan oleh Calon tetapi b. oleh Dinas ( TNI/Panitia ).

formulirnya Disediakan

1) Permohonan menjadi prajurit. Berisi permohonan calon kepada Panglima TNI untuk menjadi prajurit TNI atas kesukarelaan dan kemauan sendiri. 2) Surat persetujuan orang tua/ wali. Pernyataan tua/wali bagi calon untuk menjadi prajurit TNI.

persetujuan

orang

3) Surat pernyataan belum pernah nikah. Berisi pernyataan bahwa calon yang bersangkutan belum pernah menikah, sebagaimana persyaratan yang diminta. 4) Daftar riwayat hidup. Memuat tentang riwayat hidup calon sejak lahir sampai saat mendaftar sebagai calon prajurit, baik yang menyangkut masalah keluarga, pendidikan, kecakapan yang dimiliki, kegemaran dan lain – lain. Data dalam riwayat hidup ini dapat dijadikan bahan untuk mencocokan dengan data yang ada di dalam persyaratan administrasi lainya. c.

Administrasi yang Sepenuhnya Disiapkan oleh Dinas (TNI/Panitia). 1) Surat Pendaftaran. Diberikan kepada calon yang telah mendaftar dan memiliki persyaratan awal. 2) Surat panggilan untuk mengikuti Rik/Uji ( bila dengan panggilan ). Berisi pemberitahuan kepada calon tentang kapan, dimana dan kepada siapa ia harus melapor untuk mengikuti kegiatan Rik/Uji dalam proses penerimaan. 3) Tanda pengenal calon. Tanda sebagai pengenal calon yang mengikuti Rik/uji.

berhak

4) Kartu sidik jari/Daktiloskopi. Memuat rekaman dan data kesepuluh sidik jari tangan calon. Disamping untuk kepentingan dosir yang bersangkutan nantinya, juga diperlukan untuk dikirim ke Direktur Pidana Ditjen Hukum dan Perundang – undangan Deprtemen Kehakiman. 5) Surat perintah mengikuti Rik/Uji tingkat pusat. Perintah kepada calon yang telah dinyatakan lulus dan terpilih dalam Sidang Panda/Subpanda untuk mengikuti RIK/Uji pada tingkat pusat (Untuk Rik/Uji yang dilaksanakan dua tingkat). Catatan : Tidak perlu menerbitkan keputusan lulus sidang di daerah. 6) Surat perjanjian ikatan dinas. Digunakan sebagai bukti adanya hubungan hukum antara calon sebagai warga negara dengan negara, yang secara sukarela mengikatkan diri guna menjalani dinas keprajuritan. 7) Surat keputusan pengangkatan menjadi prajurit siswa. Penetapan dalam status prajurit siswa bagi calon yang telah lulus dan terpilih pada tingkat daerah ( bila satu tingkat ) atau tingkat pusat ( bila dua tingkat ).

13

8) Surat perintah mengikuti pendidikan pertama. Digunakan sebagai dasar pelaksanaan untuk mengikuti pendidikan pertama, bagi calon yang telahlulus dan terpilih dalam Rik/Uji tingkat pusat dan ditetapkan sebgai prajurit siswa. 9) Ijazah pendidikan pertama. Diberikan kepada calon yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan pertama dan memenuhi persyaratan lulus. 10) Keputusan/surat keputusan pengangkatan pertama menjadi prajurit TNI. Penetapan dalam pangkat pertama bagi prajurit siswa yang dinyatakan lulus dari Dikma. 11) Surat keputusan penentuan masa dinas perwira penyesuaian. Diberikan pada pengangkatan pertama bagi golongan perwira dari sumber lulusan Perguruan Tinggi (S1/profesi). 12) Berita acara pengambilan sumpah prajurit. Berita acara yang memuat pelaksanaan pengambilan sumpah prajurit dari prajurit siswa yang diangkat sebagai prajurit. 13) Berita acara pengambilan sumpah perwira. Berita acara yang memuat pelaksanaan pengambilan sumpah perwira bagi yang diangkat dalam pangkat pertama sebagai perwira. Catatan : Administrasi calon prajurit yang diserahkan/disiapkan oleh Dinas (TNI/Panitia) tidak diperjualbelikan gratis disediakan dan diberikan. 15.

Evaluasi. a. b. c.

Sebutkan sumber-sumber Prajurit ! Sebutkan persyaratan umum menjadi Prajurit ! Sebutkan persyaratan lain menjadi Prajurit yang bersumber dari Akmil !

BAB IV PROSES PENYEDIAAN PRAJURIT

16. Umum. Penyediaan prajurit sebagai bagian dari pembinaan prajurit pada hakikatnya merupakan suatu upaya, pekerjaan dan kegiatan untuk mendapatkan prajurit TNI dengan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan organisasi TNI dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI. 17.

Penerimaan. a. Warga negara yang atas kemauan sendiri memilih untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan diproses melalui penerimaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya diikat oleh suatu perjanjian ikatan dinas. b. Penerimaan untuk menjadi prajurit sukarela ini dilaksanakan oleh panitia penerimaan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya hasil kampanye.

14

c. Panitia penerimaan mengeluarkan pengumuman seluas-luasnya. Bagi warga negara yang berminat menjadi prajurit dapat mendaftarkan diri pada tempat yang telah ditentukan. d. Bagi yang telah memenuhi persyaratan dan dipanggil, selanjutnya diproses sampai ditentukan dapat atau tidaknya mengikuti pendidikan pertama. Pengangkatan Kembali. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan prajurit baik 18. Perwira, Bintara atau Tamtama disamping mengambil sumber langsung dari masyarakat juga dari mantan prajurit TNI yang berminat untuk tetap mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Pengangkatan kembali dapat dilaksanakan secara langsung yaitu bersamaan dengan berakhirnya dinas keprajuritan yang harus dijalani oleh yang bersangkutan atau setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan belum lebih dari dua tahun. 19.

Pengaktifan Kembali. a. Dalam mengahadapi keadaan bahaya, maka setiap prajurit TNI yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan dalam batas waktu dua tahun sejak pemberhentianya dapat diwajibakan aktif kembali menjalani dinas keprajuritan untuk selama-lamanya dua tahun. b. Pengaktifan kembali prajurit TNI dalam mengembangkan kekuatan bala harus mendapatkan keputusan lebih dahulu dari Presiden.

20.

Pendidikan Pertama. a. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan penerimaan dan pengerahan, calon prajurit yang dinyatakan lulus, diharuskan mengikuti pendidikan pertama untuk dibentuk menjadi prajurit sukarela atau prajurit wajib di lembaga pendidikan TNI. b. Pendidikan pertama bertujuan agar calon prajurit memiliki tingkat kepribadian, kemampuan intelektual dan jasmani yang sesuai dengan peranan dan golongan pangkat yang bersangkutan. c. Pendidikan pertama terdiri atas pendidikan dasar keprajuritan dan pendidikan dasar golongan. d. Ketentuan untuk mengikuti pendidikan pertama tidak berlaku bagi mantan prajurit yang diangkat kembali atau diaktifkan kembali.

Pengangkatan menjadi Prajurit. Pengangkatan menjadi prajurit merupakan 21. tindakan resmi untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai dasar penyelesaian administrasi dalam pembinaan prajurit selanjutnya. Pengakatan oleh pejabat yang berwenang, sekaligus menetapkan pangkat, spesialisasi/korps dan nomor registrasi pusat sesuai dengan macam keprajuritannya. Pengangkatan menjadi prajurit meliputi : a. Pengangkatan pertama yaitu pengangkatan prajurit siswa menjadi prajurit yang dilaksanakan setelah lulus pendidikan pertama.

15

b. Pengangkatan kembali mantan prajurit sukarela dan mantan prajurit wajib (PW). c. Pengaktifan kembali yaitu mengaktifkan mantan prajurit untuk menjadi prajurit wajib darurat dan diberi pangkat serendah-rendahnya sama dengan pangkat yang terakhir. 22.

Evaluasi. a. b.

Jelaskan tentang proses penyediaan prajurit ! Jelaskan tentang pengangkatan kembali !

BAB V PENERIMAAN MENJADI PRAJURIT

23. Umum. Penerimaan prajurit sebagai bagian dari penyediaan prajurit dilaksanakan melalui penerimaan dari warga Negara yang secara sukarela ingin mengabdikan dirinya menjadi prajurit TNI melalui tahap pendaftaran,penelitian persyaratan,pemanggilan,pengujian dan pemilihan sampai diangkat menjadi Prajurit Siswa. 24.

Wewenang Penerimaan. a. Wewenang penentuan jumlah secara umum dalam penerimaan personel ada pada Menhan sesuai sasaran Renstra yang berlaku. b. Wewenang penyelenggaraan penerimaan untuk calon personel Perwira Prajurit Karier dan Perwira PSDP oleh Panglima TNI. c. Wewenang penyelenggaraan penerimaan untuk calon personel Akmil, Bintara PK dan Tamtama PK oleh Kasad.

25.

Badan Pelaksana. a.

Panitia Penerimaan Pewira. 1)

Panitia Penerimaan Akmil. a) Panitia Pusat. (1) Ketua : Aspers Kasad. (2) Wakil Ketua : (a) (b) (3)

Wakil Ketua I : Waaspers Kasad. Wakil Ketua II : Dirajenad.

Sekretaris (a) (b)

:

Sekretaris I Sekretaris II

: Paban I/Ren Spersad. : Kasubdit Binmindiasahpra Ditajenad.

16

(4)

Ketua Tim pemeriksa/penguji : (a)

Administrasi

(b) (c) (d) (e) (f)

Kesehatan Jasmani Wawancara Psikologi Akademik

: Kasubdit Binmindiasahpra Ditajenad. : Dirkesad. : Kadisjasad. : Danpusintelad. : Kadispsiad. : Kadep Mipatek Akmil.

(5) Komandan Satuan Pembina. Dijabat oleh seorang Pamen dengan keanggotaan terdiri dari Pamen, Pama dan Ba yang ditunjuk berdasarkan surat perintah. (6) b)

Unsur pendukung.

Pejabat yang ditunjuk.

Panitia Daerah (Panda dan Subpanda/Subpandasus). (1)

Panda. (a) (b) (c)

Ketua : Pangdam. Wakil Ketua : Kasdam Sekretaris : i) ii)

(d)

Ketua Tim pemeriksa/penguji : i) ii) iii) iv) v)

(2)

Sekretaris I : Aspers Kasdam. Sekretaris II : Kaajendam.

Administrasi Kesehatan Jasmani Wawancara Psikologi

: : : : :

Kaajendam. Kakesdam. Kajasdam. Asintel Kasdam. Pamen Dispsiad.

Subpanda. (a) (b) (c)

Ketua : Danrem. Wakil Ketua : Kasrem Sekretaris : i) ii)

(d)

Sekretaris I : Kasipersrem. Sekretaris II : Kaajenrem.

Ketua Tim pemeriksa/penguji : i) ii) iii) iv) v)

Administrasi Kesehatan Jasmani Wawancara Psikologi

: : : : :

Kaajenrem. Dandenkesyah. Kajasrem. Kasi Intel Rem. Pamen Dispsiad.

17

Kepanitiaan di tingkat daerah (Subpanda) dibentuk berdasarkan pertimbangan kewilayahan tingkat Korem melalui Keputusan Pangdam. (3) Subpandasus. Subpandasus adalah organisasi kepanitiaan penerimaan yang dibentuk di Panda yang tidak memiliki Subpanda atau Subpanda yang berada di Makodam, dengan tugas melaksanakan kegiatan seleksi tingkat Subpanda. Susunan kepanitiaan Subpandasus sebagai berikut : (a) (b) (c)

Ketua : Aspers Kasdam. Wakil Ketua : Kaajendam. Sekretaris : i) ii)

(d)

Ketua Tim pemeriksa/penguji : i) ii) iii) iv) v)

2)

Sekretaris I : Waaspers Kasdam. Sekretaris II : Waka Ajendam.

Administrasi Kesehatan Jasmani Wawancara Psikologi

: : : : :

Waka Ajendam. Kakesdam. Kajasdam. Asintel Kasdam. Pamen Dispsiad.

Panitia Penerimaan Pa PK. a)

Panitia Pusat. (1) (2)

Ketua : Aspers Panglima TNI. Wakil Ketua : (a) (b)

Wakil Ketua I : Waaspers Panglima TNI. Wakil Ketua II : i) ii) iii) iv)

(3)

Sekretaris (a) (b)

Dirpers dan Vet Ditjen Kuathan Dephan. Dirajenad. Kadisminpersal Kadisminpesau :

Sekretaris I Sekretaris II i) ii) iii)

: Paban I/Ren Spers TNI. :

Paban I/Ren Spersad. Kalapetal Disminpersal. Kasubdis Diajurit Disminpersau.

18

(4)

b)

Ketua Tim pemeriksa/penguji : (a) (b) (c) (d)

Administrasi Kesehatan Jasmani Wawancara

(e) (f)

Psikologi Akademik

: : : :

Kalapetal Disminpersal. Ka Puskes TNI. Kadisjasad. Dir”D” BAIS TNI,merangkap Ka Tim Pam. : Kadispsiau. : Kasubdis Dikcabpa Disdikau.

Panitia Daerah (Panda dan Subpanda). (1)

Panda. (a) (b)

Ketua : Pangdam. Wakil Ketua : i) ii)

Wakil Ketua I : Kasdam. Wakil Ketua II : aa) bb)

(c)

Sekretaris i) ii)

:

Sekretaris I : Aspers Kasdam. Sekretaris II : aa) bb) cc)

(d)

Danlantamal/Danlanal. Danlanud.

Kaajendam. Pejabat Pers Lantamal. Kadispers Lanud.

Tim pemeriksa/penguji : i) ii) iii) iv)

Tim pemeriksa Administrasi. Tim pemeriksa Kesehatan. Tim penguji Jasmani. Tim pemeriksa Wawancara.

Masing-masing terdiri dari unsur-unsur Angkatan yang berada di wilayahnya. (2)

Subpanda. (a) (b)

Ketua : Danrem/Danlantamal/Danlanud/ Dandim. Wakil Ketua : Kasrem/ Wadan Lantamal/ Palak sa Danlanal/Kadispers Lanud.

19

(c)

(d)

Sekretaris

:

i)

Sekretaris I

: Kasipers Korem/ Kadispers Lantamal/ Kadispers Lanal/ Kasibinpersman Lanud.

ii)

Sekretaris II : Kaajenrem/ Pejabat Spers Lantamal/Lanal/Lanud.

Tim pemeriksa/penguji : i) ii) iii) Iv)

Tim pemeriksa Administrasi. Tim pemeriksa Kesehatan. Tim penguji Jasmani. Tim pemeriksa Wawancara.

Masing-masing terdiri dari Angkatan yang berada di wilayahnya.

unsur-unsur

Untuk penunjukan keanggotaan Panda/ Subpanda ditentukan/diatur oleh Ketua Panda/ Subpanda. 3)

Panitia Penerimaan Pa PSDP Penerbang. a)

Panitia Pusat. (1) (2)

Ketua : Aspers Panglima TNI. Wakil Ketua : (a) (b)

Wakil Ketua I : Waaspers Panglima TNI. Wakil Ketua II : i) ii) iii)

(3)

Sekretaris (a) (b)

:

Sekretaris I Sekretaris II i) ii)

(4)

Dirpers dan Vet Ditjen Kuathan Dephan. Dirajenad. Kadisminpersal

: Paban I/Ren Spers TNI. :

Paban I/Ren Spersad. Kalapetal

Ketua Tim pemeriksa/penguji merangkap anggota : (a) (b) (c) (d)

Administrasi Kesehatan Psikologi Wawancara

: : : :

Kasubditmin Diasahpra Ditajenad Kapuskes TNI. Kadispsiau. Dir ”D” BAIS TNI merangkap KaTim Pam.

20

(e) (f) (g) (h) b)

Akademik : Jasmani : Bakat Terbang : Akomodasi :

Kasubdis Dikbangpers Disdikau Kasubdis Binjas Diswatpersal Danlanud Adisutjipto Danwingdikum Kodikau.

Panitia Daerah (Panda). (1) (2)

Ketua merangkap anggota : Pangdam. Wakil Ketua merangkap anggota : (a) (b)

Wakil Ketua I : Kasdam. Wakil Ketua II : i) ii)

(3)

Sekretaris : (a) (b)

Sekretaris I merangkap anggota : Aspers Kasdam Sekretaris II merangkap anggota : i) ii) iii)

(4)

Danlantamal/Danlanal. Danlanud.

Kaajendam. Pejabat Pers Lantamal/lanal. Pejabat Pers Lanud.

Tim pemeriksa/penguji : (a) (b) (c)

Tim Administrasi. Tim Pemeriksa Kesehatan. Tim Penguji Kesemaptaan Jasmani.

Untuk penunjukan keanggotaan Panda/Subpanda ditentukan/ diatur oleh Ketua Panda/Subpanda. b.

Panitia Penerimaan Bintara PK. 1) Panitia Pusat. Organisasi panitia pusat ( Panpus ) penerimaan Ba PK TNI AD terdiri dari para pejabat fungsional dilingkungan Mabesad sebagai berikut : a) b) c) d) e) f)

Penanggung Jawab : Aspers Kasad. Ketua : Waaspers Kasad. Wakil Ketua : Dirajenad. Sekretaris I : Paban I/Ren Spersad. Sekretaris II : Kasubdit Binmindiasahpra Ditajenad. Ketua Tim pemeriksa/penguji merangkap anggota : (1) (2) (3) (4)

Administrasi Kesehatan Jasmani Wawancara

: : : :

Kasubditmin Diasahpra Ditajenad Kasubdit Bindukkes Ditkesad. Kasubdisbinsamaptajas Disjasad. Kabalak Litpers Pusintelad

21

(5) (6)

Psikologi : Kasubdisselklas Panitia tidak tetap : (a) (b) (c) (d) (e)

Dirkesad. Danpusintelad. Kadispsiad. Kadisjasad. Irpers Irjenad.

2) Sub Panitia Pusat ( Suppanpus). Organisasi Sup Panpus penerimaan Ba PK TNI AD terdiri dari pejabat /personel fungsional dilingkungan Mabesad, Ditajenad, Ditkesad, Dispsiad, Pusintelad dan Disjasad serta diperkuat personel fungsional dari Kodam. Sub Panpus Caba PK Pria berkedudukan didaerah (masing – masing Rindam) setempat dan untuk Sub Panpus Caba PK Wanita berkedudukan di Pusdikajen Kodiklat, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut : a) Ketua Sub Panpus :Pejabat terkait yang ditunjuk dengan pangkat Brigjen/Kolonel ( setingkat Paban SUAD). b) Wakil Ketua Sub Panpus : Pejabat yang ditunjuk, berpangkat Letkol ( setingkat Pabandya SUAD). c) Sekretaris Sub Panpus : Pejabat yang ditunjuk berpangkat Letkol/Mayor dari Ditajenad (merangkap sebagai Ketua Tim Rik/Uji Min). d) Ketua Tim Rik/Uji Administrasi : Pejabat yang ditunjuk berpangkat Letkol/Mayor dari Ditajenad merangkap Sekretaris Sub Panpus. e) Ketua Tim Rik/Uji Administrasi : Pejabat yang ditunjuk berpangkat Kolonel/Letkol ( dari Ditkesad) f) Ketua Tim Rik/Uji Jasmani : Pejabat yang ditunjuk berpangkat Letkol/Mayor (dari Disjasad) g) Ketua Tim Test Wawancara : Pejabat yang ditunjuk berpangkat Letkol/Mayor (dari Pusintelad). h) Ketua Tim Pemeriksa Psikologi : Pejabat yang ditunjuk berpangkat Kolonel/Letkol/Mayor ( dari Dispsiad) 3) Panitia Daerah (Panda). Organisasi panitia daerah (Panda) penerimaan Ba PK TNI AD, terdiri dari para pejabat fungsional dilingkungan Kodam dengan susunan sebagai berikut : a) b) c) d) e)

Ketua : Pangdam Wakil Ketua : Kasdam Sekretaris I : Aspers Kasdam Sekretaris II : Kaajendam. Ketua Tim Pemeriksa/Penguji : (1) (2) (3) (4) (5)

Administrasi Kesehatan Jasmani Test Wawancara Psikologi

: Wakajendam. : Ka Rumkit/Ka PPBPAD. : Kajasdam : Asintel Kasdam : Pejabat yang ditunjuk dari Dispsiad.

22

f)

Panitia tidak tetap : (1) (2) (3) (4)

Irdam. Asops Kasdam. Danrindam. Kakesdam.

4) Apabila dipandang perlu Pangdam dapat membentuk Sub Panitia Daerah (Sub Panda). Susunan kepanitiaan Sub Panda ditentukan oleh Pangdam dengan pertimbangan : (a) Bahwa Sub Panda adalah badan/organisasi kepanitiaan yang bertanggung jawab kepada Pangdam. (b) Pencapaian Kuantitas dan kualitas calon Ba PK hasil seleksi Sub Panda dapat dipertanggung jawabkan oleh Pangdam. (c) Personel, sarana dan prasarana yang tersedia maupun melaksanakan tugas sebagai panitia penerimaan Ba PK TNI AD. Pembentukan dan susunan panitia Sub Panda agar dilaporkan kepada Kasad U.p. Aspers Kasad. c. Panitia Penerimaan Tamtama PK. Panitia Penerimaan Tamtama PK TNI AD dilaksanakan sepenuhnya di tingkat daerah dengan keanggotaan terdiri dari para pejabat fungsional dilingkungan Kodam. Susunan kepanitiaan sebagai berikut : 1)

Penanggung jawab dan supervisor tingkat pusat TNI AD a) b)

Penanggung Jawab : Aspers Kasad. Supervisor Rik/Uji. (1) (2) (3) (4) (5)

2)

Administrasi Kesehatan Jasmani Wawancara Psikologi

: : : : :

Dirajenad Dirkesad Kadisjasad Danpusintelad Kadispsiad

Panitia Daerah ( Panda ). a) b) c) d)

Penanggung jawab : Pangdam. Ketua : Aspers Kasdam Wakil Ketua merangkap Sekretaris : Kaajendam. Ketua Tim pemeriksa/Penguji : (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Administrasi : Waka Ajendam. Kesehatan : Ka Kesdam. Jasmani : Ka Jasdam Wawancara : Asintel Kasdam Psikologi : Pamen Dispsiad Panitia tidak tetap.

23

(a) (b) (c)

Irdam. Asops Kasdam. Danrindam

3) Sub Panitia Daerah (Subpanda). Dibentuk kebutuhan : a) b) c) d) e)

oleh

Pangdam

sesuai

Penanggung jawab : Danrem Ketua : Kasrem Wakil Ketua : Kasipers Korem Sekretaris : Kaajenrem Ketua Tim pemeriksa/Penguji : (1) (2) (3) (4) (5)

Administrasi Kesehatan Jasmani Wawancara Psikologi

: : : : :

Kaajenrem. Dandenkesyah. Kajasrem. Kasi Intel Korem. Pamen Dispsiad.

f) Panitia tidak tetap : Kasiops Korem. Pembentukan dan susunan panitia Subpanda agar dilaporkan kepada Kasad U.p.Aspers Kasad. 26.

Kegiatan Penerimaan. a.

Kampanye. 1) Kepanitiaan. Kepanitiaan kampanye dalam rangka penerimaan prajurit dibentuk di tingkat pusat dan di tingkat daerah. a) Panitia Pusat. Kepanitiaan kampanye dalam rangka penerimaan prajurit dibentuk di tingkat pusat dan di tingkat daerah. (1) (2) (3) (4) (5)

Penanggung jawab Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota : (a) (b) (c)

: : : :

Aspers Kasad Waaspers Kasad Ses Dispenad Paban I/Ren Spersad

Kasubdit Binmindiasahpra Ditajenad Kasubdispublikasi Dispenad Pabandya-3/Diaga Spaban I/Ren Spersad

b) Panitia Daerah. Kepanitiaan tingkat daerah (Komando Wilayahan) dibentuk Panitia Tetap Daerah (Pantapda) untuk tingkat Kodam dan Panitia tetap subdaerah ( Pantapsubda ) untuk tingkat Korem, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut : (1)

Pantapda : (a) (b)

Penanggung Jawab Ketua

: Pangdam : Kasdam

24

(c) (d) (e)

Wakil Ketua Sekretaris Anggota : i) ii)

(2)

: Aspers Kasdam : Kaajendam

Kapendam Kasi Mindiasahpra Ajendam.

Pantapsubda : (a) (b) (c) (d) (e)

Penanggung Jawab Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota : i) ii)

: : : :

Danrem Kasrem Kasipers Korem Kaajenrem

Dandim Kapenrem

2) Tugas dan tanggung Jawab. Tugas dan tanggung jawab kepanitiaan kampanye dalam rangka penerimaan prajurit sebagai berikut : a)

Pantappus. (1) Merumuskan kebijakan umum kampanye berdasarkan kebijakan penerimaan prajutit. (2)

Menyusun Program kerja dan anggaran kampanye.

(3)

Melaksanakan kegiatan kampanye secara nasional.

(4) Melaksanakan koordinasi secara terpadu dengan instansi terkait. (5) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan kampanye. (6) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kampanye ke Mabes TNI dengan tembusan Dephan. b)

Pantapda/Pantapsubda (1) Melaksanakan kegiatan kampanye berdasarkan kebijakan kampanye Pantappus/Pantapda. (2)

Menyusun program kerja dan anggaran kampanye.

(3) Melaksanakan kegiatan kampanye di daerah masingmasing. (4) Melaksanakan koordinasi secara terpadu dengan instansi terkait.

25

(5) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan kampanye di daerah. (6) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kampenye kepada Kasad U.p. Aspers Kasad/Pangdam U.p. Aspers Kasdam. c) Wewenang Pengangkatan. Wewenang dalam pengangkatan kepanitiaan penyelenggaraan kampanye penerimaan prajurit sebagai berikut : (1) Pantappus. Susunan kepanitiaan tingkat pusat diangkat berdasarkan Keputusan Kasad. (2) Pantapda. Susunan Kepanitiaan angkat berdasarkan Keputusan Pangdam.

tingkat

daerah

di

(3) Pantapsubda. Susunan kepanitiaan tingkat subdaerah diangkat berdasarkan Keputusan Pangdam. 3)

Penyelenggaraan Kampanye. a) Sasaran kampanye. Sasaran Kampanye dalam rangka penerimaan prajurit adalah warga Negara yang memenuhi persyaratan untuk menjadi prajurit sukarela yang kegiatan penerimaanya merupakan kewenangan TNI AD. b) Obyek Kampanye. Obyek kampanye dalam rangka penerimaan prajurit adalah : (1) Taruna Akmil. Pemuda lulusan SMU/setingkat sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, yang dilaksanakan pada : (a) SMU –SMU Unggulan. Kampanye pada SMU- SMU unggulan untuk menarik minat para pelajar berkualitas menjadi calon Taruna Akmil. (b) SMU-SMU Negeri/Swasta. Kampanye pada SMUSMU Negeri/Swasta untuk menarik minat para pelajar menjadi calon Taruna Akmil. (c) Organisasi Pemuda. Kampanye pada organisasi kepemudaan,seperti Pramuka, Karang Taruna, Pencinta Alam dan sebagainya. (d) Sentra Kegiatan Pemuda. Kampanye pada sentra-sentra kegiatan pemuda, seperti gelanggang remaja, gedung kesenian, kompleks olahraga dan sebagainya.

26

(e) Tempat-tempat umum. Kampanye pada tempattempat umum strategis yang mudah diketahui masyarakat umum dan banyak dikunjungi pemuda. (2) Ba PK. Pemuda dan pemudi lulusan SMU/ setingkat sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, yang dilaksanakan pada : (a) SMU-SMU Negeri/Swasta. Kampanye pada SMUSMU Negeri/Swasta untuk menarik minat para pelajar menjadi calon Ba PK pria/wanita. (b) Organisasi Pemuda. Kampanye pada organisasi kepemudaan, seperti Pramuka, Karang Taruna, Pencinta Alam dan sebagainya. (c) Sentra Kegiatan Pemuda. Kampanye pada sentrasentra kegiatan pemuda, seperti gelanggang remaja, gedung kesenian, kompleks olahraga dan sebagainya. (d) Tempat-tempat umum. Kampanye pada tempattempat umum strategis yang mudah diketahui masyarakat umum dan banyak dikunjungi pemuda. (3) Ta PK. Pemuda lulusan minimum SLTP/ setingkat sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, yang dilaksanakan pada : (a) Organisasi Pemuda. Kampanye pada organisasi kepemudaan, seperti Pramuka, Karang Taruna, Pencinta Alam dan sebagainya. (b) Sentra Kegiatan Pemuda. Kampanye pada sentrasentra kegiatan pemuda, seperti gelanggang remaja, gedung kesenian, kompleks olahraga dan sebagainya. (c) Tempat-tempat umum. Kampanye pada tempattempat umum strategis yang mudah diketahui masyarakat umum dan banyak dikunjungi pemuda. 4) Media Kampanye. Media kampanye yang digunakan untuk memperoleh calon prajurit adalah : a) Media Elektronik. Kampanye melalui media elektronik yang diminati para pemuda seperti radio, televisi, film, sinetron, kaset, video kaset dan sebagainya. b) Media Cetak. Kampanye melalui media cetak yang diminati para pemuda seperti surat kabar, majalah, tabloid, bulletin, poster, Kalender, brosur, booklet, leaflet, pamphlet dan sebagainya.

27

c) Media Internet. Kampanye melalui media internet yang diminati para pemuda/pelajar/mahasiswa. d) Media Tradisional. Kampanye melalui media tradisional yang diminati para pemuda seperti wayang kulit/orang, ludruk, ketoprak dan sebagainya untuk memperoleh calon prajurit. e) Media Publikasi Lainnya. Kampanye melalui media publikasi lainnya yang dapat menarik minat para pemuda seperti pemasangan spanduk, baliho dan sebagainya. 5) Teknik Kampanye. Teknik dalam kegiatan kampanye untuk memperoleh calon prajurit adalah : a) Secara Langsung. Kampanye dilaksanakan secara langsung terhadap obyek kampanye yaitu para pelajar calon Taruna Akmil, calon Ba PK dan calon Ta PK melalui kegiatan kunjungan ke sekolah-sekolah, organisasi pemuda, sentra-sentra kegiatan pemuda dan tempat-tempat lainnya. b) Secara Tidak Langsung. Kampanye dilaksanakan secara tidak langsung terhadap obyek kampanye melalui media kampanye seperti media elektronik, media cetak, media internet, media tradisional dan media publikasi lainnya. 6) Pedoman Kegiatan Kampanye. Pedoman kegiatan kampanye dalam rangka penerimaan prajurit sebagai berikut adalah : a) Kegiatan kampanye dilaksanakan oleh Pantappus, Pantapda dan Pantapsubda yang dikoordinasikan dengan unsur-unsur terkait di pusat dan di daerah sedangkan tanggung jawab kampanye penerimaan prajurit tetap berada di Dephan. b) Kampanye dilakukan untuk mendukung penerimaan prajurit agar terpenuhinya calon prajurit yang berkualitas dan memenuhi kuantitas yang telah ditetapkan. Oleh karena itu kegiatan kampanye dilaksanakan secara terus menerus dengan mendahului program penerimaan prajurit. c) Kampanye dilakukan untuk memberikan penerangan dan penyampaian informasi kepada masyarakat sehingga calon yang berminat menjadi prajurit telah memahami dan memiliki kesiapan untuk mengikuti proses penerimaan prajurit. d) Kampanye dilaksanakan berdasarkan perencanaan kampanye dengan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang berisi rencana garis besar kegiatan kampanye yang mewadahi rencana spesifikasi sesuai karakteristik wilayah kampanye berdasarkan program kerja kampanye.

28

e) Perencanaan kampanye disusun berdasarkan rencana dari Pantapda yang dipadukan dengan kebijakan umum Pantappus meliputi tujuan yang ingin dicapai, personel yang dilibatkan, jadwal waktu dan wilayah kampanye, materi, teknik dan media kampanye yang digunakan serta dukungan anggaran yang dibutuhkan. f) Wilayah kampanye disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas sasaran yang dikoordinasikan antara instansi terkait secara terpadu guna mencegah penumpukan kampanye pada satu daerah tertentu dan kekosongan pada suatu daerah lainya. g) Kampanye tidak harus dilaksanakan di setiap daerah, tetapi dapat terbatas pada suatu daerah tertentu yang dinilai berpotensi sebagai sumber daya manusia tertentu sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penerimaan prajurit. h) Kampanye dilaksanakan secara nasional melalui media cetak, media elektronik dan media lainya dengan menyebarlusakan pemahaman hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pertahanan negara. i) Memanfatkan waktu dan kegiatan tertentu di daerah masingmasing untuk menarik minat warga negara menjadi calon prajurit, baik melalui ceramah dan wawancara/jumpa pers yang dilakukan pimpinan TNI AD, maupun melalui kegiatan perayaan ulang tahun satuan, kegiatan bhakti TNI, pameran dan sebagainya. j) Jangkauan kampanye diupayakan ke seluruh pelosok tanah air guna meningkatkaan peluang yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menjadi prajurit sehingga dapat terjaring kader-kader daerah dengan mendayagunakan potensi dan kemampuan yang ada di daerah untuk kegiatan kampanye. k) Peran aparat Kowil selaku PTF (Penyelenggara Tugas dan Fungsi) Dephan di daerah dengan dukungan unsur-unsur terkait serta kemampuan sebagai komunikator sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kampanye penerimaan prajurit. 7)

Pengawasan dan pengendalian. a) Pengawasan dilaksanakan secara langsung dan/atau tidak langsung oleh Pantapwasdalanev (Panitia Gabungan Dephan dan Mabes TNI). Pantappus di tingkat Mabesad, Pantapda di tingkat Kodam, dan pantapsubda ditingkat Korem terhadap kegiatan penyelenggaraan kampanye dalam rangka penerimaan prajurit TNI AD. b) Pengendalian dilakukan atas kemajuan pelaksanaan kampanye dengan membandingkan hasil dan sasaran, serta penyesuaian usaha/kegiatan yang telah dilaksanakan dengan hasil pengawasan.

29

b.

Pendaftaran. 1) Dalam tahap pendaftaran, calon harus dapat menunjukkan dokumen yang asli dan menyediakan dua lembar : a)

Fotokopi kartu kewarnegaraan (bagi keturunan WNA).

b)

Fotokopi Akte kelahiran/surat kenal lahir.

c)

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon.

d)

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali.

e)

Fotokopi Kartu Keluarga (KK).

f) Fotokopi Ijasah/Diploma/STTB pendidikan yang dipersyaratkan berikut Daftar Nilai Evaluasi Murni atau Indeks Prestasi Kumulatif. Bagi calon yang sedang mengikuti Ujian Akhir Nasional SMA menunjukkan surat keterangan dari Kepala Sekolah bahwa yang bersangkutan adalah siswa kelas III yang terdaftar sebagai peserta ujian. Sedangkan bagi calon dari PT/Akademi yang belum menerima ijasah/diploma tapi sudah dinyatakan lulus, menunjukkan surat keterangan lulus ujian dari Rektor yang bersangkutan. Bagi perguruan tinggi swasta harus sudah lulus ujian Negara. g) Pasfoto hitam putih ukuran 4x6 Cm. Catatan : Fotokopi tidak harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang untuk meringankan calon. Tetapi saat Rik/Uji administrasi harus sudah diserahkan yang dilegalisir. 2) Petugas pendaftar memeriksa kelengkapan administrasi tersebut sesuai dengan persyaratan yang ditentukan seperti batas usia, jurusan/program studi dan jumlah NEM/IPK. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan secara fisik oleh tim kesehatan dan jasmani seperti tinggi/berat badan dan postur/estetika (kaki O/X,tapak leper, bahu turun,tulang punggung bengkok,tonggos,cakil,juling dan lain-lain) serta buta warna. Dengan pemeriksaan awal ini diharapkan calon yang secara administrasi dan fisik tidak memenuhi syarat,akan sia-sia didaftar dan mengikuti kegiatan selanjutnya. Bagi calon yang memenuhi persyaratan tersebut diberikan surat pendaftaran untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing calon. Surat pendaftaran yang telah diisi tersebut diteliti kebenarannya untuk disalin kedalam buku pendaftaran dan selanjutnya ditandatangani oleh Pejabat Panda/Subpanda yang berwenang menandatangani. Setelah pendaftaran seluruhnya ditutup, maka buku pendaftaran oleh Subpanda didistribusikan ke Panpus (lembar-2) dan ke Panda (lembar-3) pada kesempatan pertama sebagai lampiran laporan jumlah pendaftar. 3) Selanjutnya calon diberikan penjelasan untuk melengkapi pengumuman dan penerangan yang sudah disebarluaskan sebelumnya meliputi :

30

a) Program penyediaan antara lain Suku Prajurit,Dikma dan Binkar selanjutnya. b)

Hal-hal yang perlu disiapkan secara fisik dan mental.

c) Kasus yang harus dicegah seperti kemungkinan pemungutan biaya yang seharusnya tidak ada (pungli). d)

Formulir yang disediakan secara gratis.

e)

Jadwal kegiatan calon selanjutnya.

Dengan demikian diharapkan calon dapat mempunyai gambaran yang jelas dan dapat lebih menyiapkan diri dengan lebih baik serta dapat menghindari pandangan yang merugikan citra TNI dalam penerimaan prajurit TNI. c.

Pemanggilan. 1) Pemanggilan dilaksanakan 2 kali, pemanggilan pertama dalam rangka mengikuti kegiatan Rik/Uji dan pemanggilan kedua dalam rangka mengikuti sidang pemilihan. 2) Pemanggilan dilaksanakan secara lisan dengan surat dan pengumuman tertulis. 3) Pemanggilan dilaksanakan oleh Panda atau Subpanda dengan mencantumkan nama, alamat, waktu berkumpul, tempat berkumpul, kepada siapa harus melapor dan perlengkapan yang harus dibawa.

d.

Pemeriksaan/Pengujian. (Rik/Uji). 1)

Umum. a) Rik/Uji dapat dilaksanakan secara dua tingkat atau satu tingkat sesuai dengan kebijaksanaan Panglima/Kas Angkatan yang diatur dalam rencana pelaksanaan kegiatan (Renlakgiat). Bila dilaksanakan hanya satu tingkat berarti administrasi calon harus sudah lengkap benar dan absah pada ahir kegiatan (Persidangan/Sidang Pemilihan Panitia). b) Diupayakan seluruh calon yang sudah terdaftar dapat mengikuti Rik/Uji. Namun bila calon demikian banyaknya, sehingga jauh melebihi Ratio seleksi dan terbatasnya anggaran yang tersedia, maka calon harus diseleksi terlebih dahulu untuk menentukan yang dapat mengikuti Rik/Uji berdasarkan penilaian antara lain : (a) Status sekolah/akademi/perguruan tinggi dengan prioritas negeri dan swasta yang baik. (b)

Jumlah NEM/IPK.

31

(c) Prestasi khusus dibidang Ilpengtek/olahraga/dan lain – lain minimal tingkat propinsi. c) Calon yang ditentukan dapat mengikuti Rik/Uji disampaikan melalui pemberitahuan/pengumuman sesuai dengan jadwal kegiatan atau pemanggilan. Khusus untuk program penyediaan Perwira TNI, penentuan calon yang mengikuti Rik/Uji oleh Spers TNI. 2)

Rik/Uji Tingkat Daerah. a) Tanda pengenal calon. Calon yang ditentukan dan hadir untuk mengikuti Rik/Uji diberikan tanda pengenal calon yang harus selelu dipakai selama mengikuti kegiatan Rik/Uji dan pemilihan. Tanda pengenal ditempel dengan Pasfoto calon. b)

Rik/Uji. (1)

Pemeriksaan administrasi. (a) Surat panggilan ( bila dengan panggilan). (b) Surat pendaftaran. (c) Tanda pengenal calon. (d) Fotokopi KTP (4x). (e) Fotokopi kartu keluarga (KK) (4x) (f) Fotokopi kartu kewarganegaraan (4x). (g) Ijazah/Diploma/STTB asli dan fotokopi (4x) macam yang diperiksa tergantung kepada persyaratan tingkat pendidikan yang ditentukan, mulai dari pendidikan umum yang terendah sampai pendidikan tertinggi yang dipersyaratkan. Contoh : Persyaratan pendidikan kelengkapan ijazahnya, meliputi : -

dokter

umum

STTB SD. STTB SLTP. STTB SLTA. Ijazah Sarjana Kedokteran. Ijazah Dokter.

(h) Daftar NEM/IPK asli dan fotokopi (4x). (i) Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) asli dan fotokopi (4x) (j) Surat persetujuan orang tua/wali (4x). (k) Surat pernyataan belum pernah nikah (4x). (l) Surat keterangan lolos butuh bagi yang sudah bekerja(4x). (m) Fotokopi surat nikah (4x) (apabila didalam persyaratan diperbolehkan yang sudah menikah). (n) Daftar riwayat hidup (4x) dengan pasfoto calon.

32

(o) Permohonan menjadi prajurit TNI (1x), dilengkapi menjadi (4x) bagi calon yang akan dikirim ketingkat pusat. (2)

Pemeriksaan kesehatan. (a) Pasfoto baru warna hitam putih ukuran 4 X 6 cm sebanyak dua lembar. (b) Formulir Rikkes sesuai dengan ketentuan dalam juknis pemeriksaan kesehatan calon prajurit TNI.

(3)

Uji kemampuan jasmani. (a) Pasfoto terbaru warna hitam putih ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar. (b) formulir pemeriksaan kemampuan jasmani sesuai dengan ketentuan didalam juknis pengujian kemampuan jasmani calon prajurit.

(4)

Pemeriksaan Wawancara. (a) Pasfoto terbaru warna hitam putih ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar. (b) formulir pemeriksaan wawancara sesuai dengan ketentuan didalam juknis pemeriksaan wawancara calon prajurit.

(5)

Pemeriksaan psikologi. Pasfoto terbaru warna hitam putih ukuran 4x6 Cm sebanyak dua lembar.

c) Baterai pemeriksaan Psikologi sesuai dengan ketentuan didalam juknis pemeriksaan psikologi calon prajurit. Catatan : Fotokopi subpasal 2).b).(5), (f), (g), (h), (i) harus dilegalisir pejabat yang berwenang dari instansi/ PT/ Akademi/sekolah yang mengeluarkan aslinya. Jumlah fotokopi yang diserahkan tergantung pada jumlah yang sudah diserahkan pada saat pendaftaran.Bila sudah menyerahkan dua lembar, maka melengkapi dua lembar lagi. Administrasi calon ini dapat dilengkapi secara bertahap sesuai dengan kepentingan dan kondisi calon serta kondisi daerah. Yang penting pada saat sidang pemilihan semua persyarat administrasi harus sudah lengkap, benar dan absah. -

Tidak perlu bermaterai.

33

d)

Prasidang/Sidang Pemilihan. (1) Pada saat Prasidang/Sidang pemilihan seluruh persyaratan administrasi calon tersebut di atas sudah lengkap. (2) Disiapkan buku prasidang/sidang yang memuat data calon berikut hasil Rik/Uji secara lengkap baik kualitatif maupun kuantitatif.Buku didistribusikan secara terbatas dan bersifat rahasia kepada Ketua/Wakil Ketua, Sekertaris, dan Ketua Tim.

e)

Pengiriman calon ke Rik/Uji tingkat Pusat dilengkapi dengan : (1)

Surat panggilan dari Panpus (bila dengan penggilan).

(2) Surat Perintah Pang/Dan/Ka selaku ketua Panda/ Subpanda berikut daftar nominatif calon lengkap dengan data hasil Rik/Uji secara kualitatif/kuantitatif (contoh daftar nominative terlampir). (3)

Berkas hasil Rik/Uji tingkat daerah.

(4)

Melengkapi permohonan menjadi Prajurit TNI menjadi 4x.

(5) Kelengkapan administrasi calon sesuai pasal 9.b.2)e), yang disusun sebagai berikut : (a) Ijazah /Diploma/STTB berikut transkrip studi/Danem, Akte lahir, kewarganegaraan, dan surat nikah asli dalam satu map. (b) Empat bekas kelengkapan administrasi dalam sampul dosir yang disusun dengan tertib, tiap sampul diberikan nomor 1 s.d 4. Tiap nomor sampul diisi sesuai dengan lembar kelengkapan administrasi yang bersangkutan. (Lembar ke-1 di sampul nomor 1, dan seterusnya). (c) Pasfoto hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 19 lembar berikut klisenya, untuk kebutuhan tingkat Pusat : i) ii) iii) 3)

Tanda pengenal calon Rik/Uji Kartu Sidik Jari

= 1 lembar. = 6x2 lembar. = 6 lembar.

Rik/Uji dan pemilihan Tingkat Pusat. a) Tanda pengenal calon. Seperti dalam Rik/Uji dan pemilihan dalam tingkat daerah, tanda pengenal calon diberikan juga pada tahap Rik/Uji dan Pemilihan tingkat pusat yang juga harus selalu di pakai selama mengikuti kegiatan Rik/Uji dan pemilihan.

34

b)

Rik/Uji. (1) Pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan didalam petunjuk Pemeriksaan kesehatan calon prajurit. (2) Pemeriksaan psikologi sesuai dengan ketentuan didalam petunjuk pemeriksaan mental ideologi calon prajurit. (3) Pemeriksaan mental ideology sesuai dengan ketentuan di dalam petunjuk pemeriksaan mental ideologi calon prajurit. (4) Uji kemampuan jasmani sesuai dengan ketentuan di dalam petunjuk pengujian kemampuan jasmani calon prajurit. (5) Ujian akademik sesuai dengan ketentuan didalam petunjuk teknis ujian akademik calon perwira TNI. (6)

Pemeriksaan administrasi : (a)

Surat panggilan (bila dengan panggilan).

(b) Surat Perintah Pang/Dan/Ka selaku Ketua Panda/subpanda untuk mengikuti Rik/Uji tingkat pusat. (c) Semua kelengkapan administrasi calon dari tingkat daerah. (d)

Tanda pengenal calon tingkat pusat.

(e) Kelengkapan administrasi yang diselesaikan di tingkat pusat : i)

Kartu sidik jari dibuat rangkap enam : aa) Satu lembar untuk Direktur Pidana Ditjen hukum dan perundang – undangan Departemen Kehakiman. bb) Satu lembar untuk dinas pengamanan tingkat Mabes Angkatan. cc)

Empat lembar untuk empat dosir.

ii) Surat perjanjian ikatan dinas prajurit TNI sesuai dengan Suku Prajurit dan golongan pangkat. c)

Prasidang/sidang pemilihan. (1) Pada saat prasidang/sidang pemilihan seluruh persyaratan administrasi harus sudah lengkap.

35

(2) Disiapkan buku prasidang/sidang yang memuat data calon berikut hasil Rik/Uji secara lengkap baik kualitatif maupun kuantitatif. Buku ini didistribusikan secara terbatas dan bersifat rahasia. (3) Calon yang lulus dan terpilih disiapkan untuk diserahkan ke lembaga pendidikan untukmengikuti pendidikan pertama. Bila ketempat lembaga pendidikan pertama perlu mendapat dukungan jaldis, maka diselesaikan surat perintah berangkat ke Lemdikma serat Wabku sesuai dengan ketentuan. (4) Bagi calon yang tidak lulus dan/atau terpilih,kepadanya diberikan surat pemberitahuan ketidak lulusanya (contoh terlampir) dan surat jalan untuk kembali ketempat asal pendaftaran dengan biaya Negara. Untuk dukungan jaldis diselesaikan surat perintah dan Wabku sesuai dengan ketentuan. Catatan : Bagi penyediaan prajurit TNI yang dilaksanakan dua tingkat atau hanya dilaksanakan satu tingkat di daerah atau terpusat saja, maka seluruh kelengkapan administrasi calon ditingkat daerah dan di tingkat pusat menjadi satu keutuhan penyelesaianya. 27.

Evaluasi. a. b. c.

Jelaskan wewenang penerimaan Prajurit ! Sebutkan keanggotaan Panitia Tk.Pusat penerimaan Perwira PK ! Sebutkan Kegiatan penerimaan prajurit ! BAB VI PENGERAHAN MENJADI PRAJURIT

28. Umum. Pengerahan personel militer TNI AD Wajib merupakan salah satu cara pemenuhan kebutuhan personel TNI AD melalui pemanggilan terhadap Pewajib Ikatan Dinas baik Pria maupun Wanita yang berasal dari masyarakat,Pegawai Swasta dan atau Pegawai Negeri Sipil yang terpilih untuk dimasukkan dalam TNI AD dengan melakukan Dinas Wajib Militer. 29.

Wewenang Pengerahan. a. Wewenang penentuan jumlah secara umum dalam pengerahan personel ada pada Menhan sesuai sasaran Renstra yang berlaku. b. Wewenang penyelenggaraan pengerahan untuk calon personel Perwira Prajurit Wajib oleh Panglima TNI. c. Wewenang penyelenggaraan pengerahan untuk calon personel Bintara dan Tamtama Wajib didelegasikan kepada Kasad.

36

30.

Badan pelaksana. a.

Wewenang pengangkatan dan pemberhentian Komisi Pengerahan : 1) Anggota Komisi Pengerahan Pusat diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Menhan. 2) Anggota Komisi Pengerahan Daerah diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Menhan atas usul Panglima TNI.

b.

Susunan Komisi Pengerahan. 1)

Komisi Pengerahan Pusat.

Anggota Komisi Pengerahan Pusat terdiri atas pejabat-pejabat Dephan, Mabes TNI, Mabes Angkatan, Depdagri, Depnaker dan pejabat instansi lain sesuai dengan kebutuhan. Dengan susunan sebagai berikut : a) b)

Ketua : Dirjen Pothan Dephan. Wakil Ketua merangkap anggota : (1) (2) (3)

Aspers Panglima TNI. Dirjen PUOD Depdagri. Dirjen Bina Penta Depnaker.

c) Sekretaris merangkap anggota : Dirminpers Ditjen Persmanvet Dephan. d)

Anggota tetap : (1) (2) (3)

e) 2)

Aspers Kasad. Aspers Kasal. Aspers Kasau.

Anggota tidak tetap satu orang wakil dari departemen terkait.

Komisi Pengerahan Daerah. a) Anggota Komisi Pengerahan Daerah terdiri atas pejabat TNI di Dearah, Pemerintah Daerah, Kanwil Depnaker dan instansi terkait di daerah sesuai dengan kebutuhan. Dengan susunan sebagai berikut : (1)

Ketua merangkap anggota tetap : Pangdam.

(2) Wakil Ketua merangkap anggota tetap : Para Gubernur terkait. (3)

Sekretaris merangkap anggota tetap : Aspers Kasdam.

(4)

Anggota tetap :

37

(a) Para Pang/Dan Kotama/Sat Kewilayahan TNI AL, TNI AU. (b)

Para Danrem terkait.

(c)

Para Kakanwil Depnaker.

(5) Anggota tidak tetap satu orang wakil dari departemen terkait. b)

Panitia Pemilahan. (1) Komisi Pengerahan Daerah membentuk Panitia Pemilahan untuk memilahkan data warga negara yang dapat dikenakan menjadi prajurit wajib. (2) Keanggotaan Panitia Pemilahan terdiri atas pejabatpejabat TNI, Pemda,Kantor Tenaga Kerja dan instansi lain terkait sesuai dengan kebutuhan. (3) Susunan dan tata cara kerja Panitia Pemilahan menurut ketentuan yang berlaku.

3)

Panitia Penyaringan. a) Untuk melaksanakan penyaringan dan pemilihan bagi warga negara yang dipanggil guna melaksanakan dinas keprajuritan wajib dibentuk Panitia Penyaringan. b) Panitia Penyaringan terdiri atas Panitia Penyaringan Pusat yang bekerja atas nama Komisi Pengerahan Pusat dan Panitia Penyaringan Daerah yang bekerja atas nama Komisi Pengerahan Daerah. c) Panitia Penyaringan Pusat terdiri atas Panitia Penyaringan Pusat Perwira yang berkedudukan di Mabes TNI dan Panitia Penyaringan Pusat Bintara dan Tamtama yang berkedudukan di Mabes Angkatan. d)

Susunan keanggotaan Panitia Penyaringan Pusat Perwira : (1) (2) (3) (4)

Ketua. Wakil ketua merangkap anggota. Sekretaris merangkap anggota. Anggota yang terdiri atas : (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)

Pejabat Personel Mabesad. Pejabat Personel Mabesal. Pejabat Personel Mabesau. Tim Pemeriksa Administrasi Tim Pemeriksa Kesehatan. Tim Pemeriksa dan Penguji Kemampuan Jasmani. Tim Pemeriksa Wawancara. Tim Pemeriksa Psikologi sesuai kebutuhan.

38

e) Susunan keanggotaan Panitia Penyaringan Pusat Bintara dan Tamtama sama dengan susunan keanggotaan Panitia Penyaringan Pusat Perwira, namun anggota yang dilibatkan adalah pejabat-pejabat didaerah. f)

Susunan keanggotaan Panitia Penyaringan Daerah Perwira : (1) (2) (3) (4)

Ketua. Wakil ketua merangkap anggota. Sekretaris merangkap anggota. Anggota yang terdiri atas : (a) (b) (c) (d) (e)

Tim Pemeriksa Administrasi Tim Pemeriksa Kesehatan. Tim Pemeriksa dan Penguji Kemampuan Jasmani. Tim Pemeriksa Wawancara. Tim Pemeriksa Psikologi sesuai kebutuhan.

g) Susunan keanggotaan Panitia Penyaringan Daerah Bintara dan Tamtama sama dengan susunan keanggotaan Panitia Penyaringan Pusat Bintara dan Tamtama, namun anggota yang dilibatkan adalah pejabat-pejabat didaerah yang diatur oleh satuan kewilayahan setempat. 31.

Kegiatan Pengerahan. a. Pengumpulan data. Kegiatan untuk memperoleh data-data yang harus dipenuhi oleh setiap calon Prajurit TNI atas dasar kewajiban untuk menjalani Dinas Wajib Militer sesuai dengan Undang-Undang Bela Negara. b.

Pemilahan data. 1) Pemilahan data dilaksanakan oleh Panitia Pemilahan yang dibentuk oleh Komisi Pengerahan Daerah. 2) Data warga negara yang dapat dikenakan untuk menjalani dinas keprajuritan secara wajib dipilahkan menjadi : a) b) c) d)

Dapat dikenakan. Ditangguhkan untuk menjalani. Dibebaskan dari. Tidak layak menjalani dinas keprajuritan.

3) Dari yang dapat dikenakan diadakan pemilahan kembali sesuai yang dibutuhkan oleh organisasi TNI sesuai pengarahan dan petunjuk Komisi Pengerahan Daerah. 4) Pemilahan dilaksanakan di Markas Kodim yang ditentukan sesuai kebutuhan.

39

c.

Pemanggilan. 1) Pemanggilan dilakukan terhadap warga negara yang dapat dikenakan dinas keprajuritan dan dibutuhkan organisasi TNI yang dilakukan oleh Komisi Pengerahan Daerah guna mengikuti penyaringan dan pemilihan. 2) Pemanggilan dilakukan dengan Surat Panggilan disertai dengan nama dan alamat yang jelas serta dalam batas waktu yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah tempat tinggal Calon Prajurit. 3)

Dalam surat panggilan dicantumkan : a) Nama dan alamat lengkap. b) Tujuan panggilan. c) Tempat pelaporan yang telah dilengkapi dengan alamat jelas. d) Tanggal wajib lapor. e) Ketentuan sanksi pidana apabila yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan.

4) Dalam hal terdapat perbedaan waktu yang cukup panjang atau lama antara saat selesainya penyaringan dan pemilihan tahap akhir ditingkat pusat, Calon Prajurit dapat dipanggil ulang oleh Komisi Pengerahan Pusat. d. Penyaringan. Penyaringan dilaksanakan oleh Panitia Penyaringan yang terdiri dari : 1)

Penyaringan Tingkat Daerah meliputi : a)

Penyaringan Perwira (1) Pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan oleh Tim Kesehatan yang meliputi anamnesa dan fisik diagnostik. Ketentuan tentang pemeriksaan dan penilaian kesehatan diatur pada petunjuk tersendiri. (2) Pemeriksaan kesamaptaan jasmani. Pemeriksaan kesamaptaan jasmani dilakukan oleh Tim Jasmani yang dapat meliputi pengujian kesamaptaan jasmani dan pengamatan/ pemeriksaan struktur tubuh. Ketentuan tentang pengujian dan penilaian kesamaptaan jasmani diatur pada petunjuk tersendiri. (3) Pemeriksaan wawancara. Pemeriksaan wawancara dilakukan oleh Tim wawancara yang meliputi aspek-aspek lingkungan, sikap hidup, ideologi,politik,pengabdian, agama dan lain-lain. Ketentuan tentang tata cara pemeriksaan dan penilaian wawancara diatur pada petunjuk tersendiri.

b) Penyaringan Bintara dan Tamtama dilakukan terhadap para Calon Prajurit yang dipanggil dengan ketentuan diatur tersendiri oleh Kas Angkatan.

40

2)

Penyaringan Tingkat Pusat meliputi : a)

Penyaringan Perwira (1) Penyaringan dilakukan oleh Panitia Penyaringan Perwira tingkat Pusat terhadap Calon Prajurit yang telah lolos dan terpilih dari penyaringan dan pemilihan tingkat daerah. (2) Apabila dianggap perlu Panitia Penyaringan Pusat Perwira dapat melaksanakan penyaringan ulang sesuai kebutuhan.

b)

Penyaringan Bintara /Tamtama. (1) Penyaringan dilakukan oleh Panitia Penyaringan Bintara/ Tamtama tingkat Pusat terhadap Calon Prajurit yang telah lolos dan terpilih dari penyaringan dan pemilihan tingkat daerah. (2) Apabila dianggap perlu Panitia Penyaringan Pusat Perwira dapat melaksanakan penyaringan ulang sesuai kebutuhan

e. Ketentuan tentang penyaringan tingkat Pusat Bintara/ Tamtama ditentukan oleh Kas Angkatan. Panitia Penyaringan mengumumkan para Calon Prajurit yang lolos dan terpilih serta menyusun dalam daftar urutan sesuai peringkat hasil penyaringan guna diproses lebih lanjut. Panitia Penyaringan mengembalikan para Calon Prajurit yang tidak lolos atau terpilih ketempat asal pendataan. f.

Pemilihan. 1) Dilakukan terhadap Calon Prajurit yang telah lolos penyaringan dan dilakukan melalui sidang yang dihadiri oleh seluruh anggota Panitia Penyaringan dan para undangan dari pejabat terkait pada Angkatan. 2) Pemilihan dimaksudkan untuk mendapatkan Calon Prajurit terbaik dari yang lolos penyaringan.

g. Pengiriman ke Lemdik. Merupakan kegiatan terakhir dalam penyelenggaraan penyediaan tenaga. 32.

Evaluasi. a. b. c.

Jelaskan wewenang pengerahan Prajurit ! Sebutkan susunan Komisi Pengerahan Pusat ! Sebutkan kegiatan pengerahan prajurit !

41

BAB VII PENDIDIKAN PERTAMA

33. Umum. Sebagai tindak lanjut dari kegiatanpenerimaan dan pengerahan, calon prajurit yang dinyatakan lulus, diharuskan mengikuti pendidikan pertama untuk dibentuk menjadi prajurit sukarela atau prajurit wajib di lembaga pendidikan TNI. 34.

Pengangkatan menjadi Prajurit Siswa. a. Calon prajurit yang telah lulus dan terpilih melalui penerimaan atau pengerahan dikirim ke lembaga pendidikan TNI dan diangkat menjadi prajurit siswa untuk mengikuti pendidikan pertama. b. Prajurit siswa diwajibkan mengucapkan janji prajurit siswa pada upacara pembukaan pendidikan pertama guna meningkatkan motivasi belajar di dalam mengikuti pendidikan.

35. Pangkat Prajurit Siswa. Prajurit siswa diberi pangkat untuk membedakan jenjang/tingkat dan memudahkan penyebutan serta membantu upaya pembentukan dan penegakan tata tertib kehidupan keprajuritan. 36. Kedudukan Hukum. Prajurit siswa tunduk kepada hukum tentara dan berada di dalam kewenangan pradilan tentara. 37. Penugasan. Diluar kurikulum pendidikan, prajurit siswa dapat diberi tugas tugas TNI atas persetujuan Menhan/Panglima TNI atau pejabat yang ditunjuk. 38. Rawatan Kedinasan. ketentuan yang berlaku.

Prajurit siswa mendapat rawatan kedinasan menurut

39. Pemberhentian sebagai Prajurit Siswa. Prajurit siswa dapat dengan hormat atau tidak dengan hormat dari pendidikan karena :

diberhentikan

a. Tidak mampu mengikuti pendidikan berdasarkan keputusan panitia atau dewan yang ditunjuk. b. Memenuhi ketentuan pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat bagi prajurit TNI. 40. Klasifikasi Dasar. Klasifikasi dasar prajurit siswa didasarkan kepada kebutuhan Angkatan dalam rangka penempatan dan penggolongan prajurit pada bidang tugas dan profesi yang sesuai dengan bakat, potensi, kemampuan dan minat yang dimilikinya. 41.

Evaluasi. a. b.

Jelaskan tujuan dari pendidikan pertama ! Jelaskan ketentuan pendidikan pertama !

42

BAB VIII PENGANGKATAN MENJADI PRAJURIT

42. Umum. Prajurit siswa yang telah dididik dan dibina sebagai prajurit Sapta Marga diangkat menjadi Prajurit TNI dan diberi pangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hirarki keprajuritan sesuai yang ditentukan. Dalam hal-hal khusus pemberian pangkat pertama dapat lebih tinggi dari pangkat sebagaimana yang telah ditentukan dan diberikan masa dinas keprajuritan penyesuaian (fiktif). Hal-hal khusus dimaksudkan antara lain seperti latar belakang pendidikan,masa kerja atau tingkat jabatan yang dimiliki. 43.

Proses Pengangkatan. a. Proses pengangkatan personel Prajurit Karier TNI AD dilaksanakan dengan melalui proses sebagai berikut : 1) Merubah status seseorang menjadi Calon Prajurit Karier TNI AD. Seseorang yang telah mengikuti seleksi penerimaan sebagai calon Prajurit TNI AD diangkat sebagai Taruna/ Prajurit Siswa selama yang bersangkutan mengikuti pendidikan pertama. Pengangkatan sebagai Taruna/Prajurit Siswa dilaksanakan oleh : a) b) c)

Gubernur Akmil untuk Taruna Akmil/Prasis Dikmapa PK. Pangdam/Direktur/Dan Pussen untuk Prasis Secaba PK. Pangdam untuk Prasis Secata PK.

2) Menetapkan dalam suatu pangkat pertama seseorang Calon Prajurit Karier TNI AD sesudah lulus pendidikan pertama. a)

Lulusan Akmil dan Dikmapa PK : (1) Gubernur Akmil selambat-lambatnya 1 bulan sebelum saat pengangkatan Taruna/Prasis sebagai Perwira mengajukan usul permintaan NRP kepada Kasad U.p. Dirajenad. (2)

Dirajenad memberikan NRP sesuai pengajuan.

(3) Gubernur Akmil mengajukan usul pengangkatan sebagai Perwira bagi Taruna/Prasis yang dinyatakan lulus sidang Akademi dengan pencantuman NRP dan Corpsnya masingmasing kepada Presiden melalui Kasad dan Panglima TNI dengan tembusan Menhan dan Danjen Akademi TNI. (4) Presiden mengangkat lulusan Akmil/Dikmapa PK sebagai Perwira

43

b)

Lulusan Sekolah Bintara PK TNI AD : (1) Pangdam/Direktur/Dan Pussen mengajukan usul pengangkatan sebagai Bintara PK TNI AD kepada Kasad U.p. Dirajenad. (2) Dirajenad meneliti, mengolah, memberikan NRP dan menerbitkan Keputusan pengangkatan definitif sebagai Serda (Dirajenad untuk Kasad A.n. Menhan).

c)

Lulusan Sekolah Tamtama PK TNI AD : (1) Pangdam mengajukan usul kepada Dirajenad tentang permintaan NRP. (2)

Dirajenad meneliti,mengolah dan memberikan NRP.

(3) Pangdam A.n.Kasad menerbitkan pengangkatan sementara sebagai Prada.

Keputusan

(4) Pangdam mengajukan usul pengangkatan definitif sebagai Prada kepada Kasad U.p.Dirajenad. (5) Dirajenad A.n.Menhan U.b.Kasad menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan definitif sebagai Prada. b. Proses pengangkatan personel Prajurit Wajib TNI AD dilaksanakan dengan melalui proses sebagai berikut : 1) Merubah status Pewajib Militer menjadi TNI AD Wajib. Pewajib Militer yang telah memenuhi syarat yang ditentukan,lulus penyaringan dan sidang pantukhir dan dikirim ke lembaga pendidikan serta diangkat sebagai Prajurit Siswa selama yang bersangkutan mengikuti pendidikan pertama. Pengangkatan sebagai Prajurit Siswa dilaksanakan oleh : a) b) c) 2)

Gubernur Akmil untuk Prasis Sepamilwa. Pangdam/Direktur/Dan Pussen untuk Prasis Sebamilwa. Pangdam untuk Prasis Setamilwa.

Prosedur pengangkatan dan pemberian pangkat pertama. a)

Lulusan Sepamilwa : (1) Gubernur Akmil selambat-lambatnya 1 bulan setelah pendidikan pertama dibuka usul permintaan NBI kepada Kasad U.p. Dirajenad. (2)

Dirajenad memberikan NBI sesuai pengajuan.

(3) Gubernur Akmil mengajukan usul pengangkatan sebagai Perwira bagi Prasis yang dinyatakan lulus pendidikan pertama dengan mencantumkan NBI dan Corpsnya masing-masing kepada Presiden melalui Kasad dan Panglima TNI dengan tembusan Menhan dan Danjen Akademi TNI.

44

(4) Presiden Letda/Lettu b)

mengangkat

lulusan

Sepamilwa

sebagai

Lulusan Sebamilwa TNI AD : (1) Pangdam/Direktur/Dan Pussen mengajukan usul pengangkatan sebagai Bintara Wajib TNI AD kepada Kasad U.p. Dirajenad. (2) Dirajenad meneliti, mengolah, memberikan NBI dan menerbitkan Keputusan pengangkatan definitif sebagai Serda (Dirajenad untuk Kasad A.n. Menhan).

c)

Lulusan Setamilwa TNI AD : (1) Pangdam mengajukan usul kepada Dirajenad tentang permintaan NBI. (2)

Dirajenad meneliti,mengolah dan memberikan NBI.

(3) Pangdam A.n.Kasad menerbitkan pengangkatan sementara sebagai Prada.

Keputusan

(4) Pangdam mengajukan usul pengangkatan definitif sebagai Prada kepada Kasad U.p.Dirajenad. (5) Dirajenad A.n.Menhan U.b.Kasad menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan definitif sebagai Prada. Pengangkatan Pertama. Pengangkatan Prajurit Siswa menjadi Prajurit dilaksanakan 44. setelah lulus Pendidikan Pertama. a.

PK, PSDP dan PW diangkat dengan pangkat pertama sebagai berikut : 1) 2) 3)

Letnan Dua bagi Pendidikan Pertama Perwira. Sersan Dua bagi Pendidikan Pertama Bintara. Prajurit Dua bagi Pendidikan Pertama Tamtama.

b. Lulusan pendidikan Perwira PK dan PSDP yang bersumber dari lulusan S1 diangkat dengan pangkat pertama Letnan Dua serta diberi masa dinas keprajuritan penyesuaian sebagai berikut : 1)

Satu tahun bagi pendidikan program S1.

2) Dua tahun bagi pendidikan Dokter Umum,Apoteker dan Profesi Psikologi, khusus Apoteker dan Profesi Psikologi berlaku mulai pengangkatan Perwira TA.2003,ketentuan ini tidak berlaku bagi penerimaan sebelumnya. Pemberian masa dinas keprajuritan penyesuaian tersebut dinyatakan dalam Keputusan Panglima TNI dan berlaku untuk perhitungan Masa Kerja Gaji (MKG), Masa Dinas Perwira (MDP) dan Masa Dinas Dalam Pangkat.

45

c.

Nomor Registrasi Prajurit dan Korps/Spesialisasi. 1) Pengangkatan menjadi Prajurit disertai dengan penetapan Nomor Registrasi Prajurit dan Korps golongan Perwira yang ditentukan oleh Kas Angkatan 2) Pemberian Nomor Registrasi Prajurit dan Korps tersebut diatas disesuaikan dengan golongan kepangkatan dan macam suku prajurit serta dicantumkan di dalam Keputusan pengangkatan oleh pejabat yang berwenang. 3) Struktur NRP disusun sedemikian rupa sehingga mengandung elemen data yang meliputi : a) Kode golongan pangkat terdiri atas satu angka : Perwira angka 1, Bintara angka 2 dan Tamtama angka 3. b) Kode suku prajurit terdiri atas satu angka : PK angka 1, PSDP angka 2, PCS angka 3, PW angka 4 dan PCW angka 5. c) Kode tahun pengangkatan/pelantikan,terdiri atas dua angka yang memuat dua angka terakhir dari tahun pengangkatan/pelantikan. d) Kode jumlah prajurit yang diterima pada setiap tahun terdiri atas 4 atau 5 angka tergantung dari jumlah pengadaan yang tiap tahun biasa dilaksanakan.

d.

e)

Kode angka koreksi terdiri atas satu angka.

f)

Kode bulan dan tahun kelahiran terdiri atas empat angka.

Pelantikan menjadi Prajurit dilakukan dengan mengucapkan Sumpah Prajurit.

e. Untuk Perwira disamping mengucapkan Sumpah Prajurit juga mengucapkan Sumpah Perwira. f. Untuk pengangkatan pertama ke dalam golongan pangkat Bintara dan Tamtama, Sumpah Prajurit dilakukan pada saat pelantikan menjadi prajurit, sedangkan untuk pengangkatan pertama ke dalam golongan pangkat Perwira, Sumpah Prajurit dilaksanakan pada saat penutupan pendidikan pertama dan Sumpah Perwira dilakukan pada saat pelantikan menjadi Perwira. g.

Pengangkatan Pertama/Pelantikan dilakukan oleh : 1)

Presiden bagi Perwira lulusan Akademi TNI.

2) Panglima TNI atau pejabat yang ditunjuk mewakilinya bagi Perwira lulusan Sekolah Pertama Perwira. 3) Kepala Staf Angkatan atau pejabat yang diberi wewenang untuk Bintara dan Tamtama lulusan Sekolah Pertama Bintara dan Sekolah Pertama Tamtama.

46

45.

Pengangkatan Kembali. a. Prajurit Karier, Prajurit Sukarela Dinas Pendek, Prajurit Wajib atau Prajurit Cadangan Wajib yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan yang bersedia melanjutkan pengabdian dan dibutuhkan oleh TNI serta memenuhi persyaratan, sewaktu-waktu dapat diangkat menjadi Prajurit Cadangan Sukarela dan diberi pangkat sama dengan pangkat terakhir yang disandangnya. b. Prajurit Sukarela Dinas Pendek yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan yang bersedia melanjutkan pengabdian dan dibutuhkan oleh TNI serta memenuhi persyaratan secara selektif dapat diangkat menjadi Prajurit Karier dan diberi pangkat sama dengan pangkat yang terakhir disandangnya. c. Perwira dan Bintara Prajurit Cadangan Sukarela yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan yang bersedia melanjutkan pengabdian mempunyai keahlian yang dibutuhkan oleh TNI dan memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Prajurit Karier dan diberi pangkat sama dengan pangkatnya yang terakhir disandangnya. d. Prajurit Cadangan Sukarela mantan Prajurit Karier yang bersedia melanjutkan pengabdiannya dibutuhkan oleh TNI dan memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Prajurit Karier dan diberi pangkat sama dengan pangkat yang terakhir disandangnya. e. Pengangkatan kembali dari satu suku prajurit ke suku prajurit lain secara otomatisasikan perubahan NRP, mengingat NRP dibuat dengan pendekatan macam suku prajurit. f.

46.

Ketentuan tentang pengangkatan kembali akan diatur tersendiri.

Pengaktifan Kembali. a. Untuk memberikan kemungkinan pengembangan kekuatan bala sampai tingkat tertentu dengan cepat guna menghadapi keadaan bahaya tanpa memerlukan mobilisasi dengan mengerahkan bala yang memiliki derajat kesiapan yang relatif tinggi perlu dilakukan pengaktifan kembali para mantan prajurit. b. Dalam menghadapi keadaan bahaya, maka setiap prajurit TNI yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan dalam batas waktu tidak lebih lama dari dua tahun sejak pemberhentiannya dapat diwajibkan aktif kembali menjalani dinas keprajuritan untuk selama-lamanya dua tahun. c. Batas waktu dua tahun sejak mengakhiri dinas ditetapkan untuk memperoleh cukup kepastian bahwa mereka yang dipanggil kembali untuk menjalani dinas keprajuritan masih memiliki kemampuan atau ketrampilan yang dapat diandalkan. Oleh sebab itu pengaktifan kembali pada dasarnya ditunjukan terhadap mereka yang berusia relatif muda. d. Diaktifkan kembali selama jangka waktu dua tahun ditetapkan dengan mempertimbangkan kepentingan perorangan dan kepentingan negara, selain itu selama jangka waktu dua tahun dimaksudkan juga untuk memungkinkan penyediaan tenaga pengganti dan pemanfaatan perseorangan dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

47

e. Bagi prajurit TNI yang telah mengakhiri dinas keprajuritan tetapi tidak terkena pengaktifan kembali tetap merupakan kekuatan cadangan TNI yang sewaktu-waktu dapat diaktifkan kembali. f.

Masa aktif kembali dihitung sebagia masa dinas keprajuritan tambahan.

g. Pengaktifan kembali mantan prajurit TNI dilaksanakan setelah ada Keputusan Presiden. h. Mantan prajurit TNI yang diwajibkan aktif kembali menjalani dinas keprajuritan disebut Prajurit Wajib Darurat. i. 47.

Ketentuan tentang pengaktifan kembali mantan prajurit akan diatur tersendiri.

Administrasi Pengangkatan. a.

Penyelesaian Administrasi. 1)

Pengangkatan dalam pangkat pertama. a) Keputusan Presiden bagi golongan pangkat Perwira (Pa) dan Kepala Staf Angkatan atau pejabat yang ditunjuk bagi golongan pangkat Bintara/Tamtama (Ba/Ta) dengan dilengkapi Nomor Registrasi Prajurit (NRP) dan korps/kecabangan/kejuruan. b) Keputusan Panglima TNI tentang pemberian masa dinas perwira penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Catatan : Petikan Keppres/Kep disusulkan untuk dimasukan kedalam dosir, penyiapan Keppres/Kep oleh pejabat yang berwenang.

2) 3)

Berita acara tentang pengambilan sumpah prajurit (rangkap empat). Berita acara tentang pengambilan sumpah perwira (rangkap empat).

Kelengkapan administrasi. Kelengkapan administrasi ini dimasukan kedalam b. empat dosir, bilamana pembuatanya hanya satu lembar, maka disiapkan foto kopinya. Keempat dosir tersebut didistribusikan kepada : 1) 2) 3) 4)

Satu buah untuk lembaga pendidikan pertama. Satu buah untuk tingkat Mabes Angkatan Satu buah untuk Kotama tempat penugasan. Satu buah untuk Satminkal tempat penugasan.

Bagi prajurit yang diangkat tapi masih melanjutkan pendidikan kecabangan/kejuruan, maka kedua dosir untuk Kotama dan Satminkal tempat penugasan dikirim ke Lemdik Kecabangan/Jurusan yang bersangkutan. Pengiriman ke alamat setelah pendidikan selesai dengan dilengkapi foto kopi keputusan lulus dan ijasah pendidikan kecabangan/kejuruan yang bersangkutan berikut keputusan dan surat perintah pelaksanaan penempatan dalam jabatan. c. Demikian juga dengan administrasi perawatan personel didistribusikan ke Satminkal tempat penugasan.

48

48.

Evaluasi. a. Jelaskan proses pengangkatan prajurit karier yang berasal dari lulusan Akmil dan Dimapa PK ! b. Jelaskan Struktur NRP yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung elemen data ! BAB IX TATARAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

49. Umum. Tataran wewenang dan tanggung jawab diperlukan pada saat pelaksanaan penyelenggaraan penyediaan prajurit agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditentukan dan peraturan yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. 50.

Tataran wewenang di Jajaran Mabes TNI.

NO BIDANG/KEGIATAN 1

2

1

Penerimaan Pa

2.

WEWENANG

PROSES

3

4

Panglima TNI

PENANDA TANGAN KEP/SKEP/ST SPRINLAK 5 6

Mabes TNI

Panglima TNI

Kasum TNI

Penerimaan Ba / Ta Kas Angkatan

Mabes Angkatan

Kas Angkatan

Pejabat yang ditunjuk

3.

Penetapan persyaratan tambahan

Panglima TNI/Kas

Mabes TNI dan Kas Angkatan

Angkatan

4.

Pembentukan a. Panitia penerimaan pusat Perwira

Panglima TNI

Mabes TNI

Panglima TNI

Kasum TNI

b. Panitia penerimaan daerah Perwira c. Panitia penerimaan pusat Ba dan Ta

Panglima TNI

Mabes TNI

Kasum TNI

Pangdam

Kas Angkatan

Mabes Angkatan

d. Panitia penerimaan daerah Ba dan Ta

Kas Angkatan

Mabes Angkatan

e. Panitia penyaringan pusat Perwira

Panglima TNI

Mabes TNI

Kasum TNI

Kasum TNI

KET 7

49

1

2

f. Panitia penyaringan daerah Perwira

3

4

5

6

Panglima TNI

Mabes TNI

Kasum TNI

Pengangkatan menjadi Prajurit Siswa a. Prajurit Siswa Pa 1) Akademi TNI

Panglima TNI

Mabes TNI

1) Danjen Akademi TNI

2) Semapa

Panglima TNI

Mabes TNI

2) Kasum TNI Aspers Kasum TNI

b. Prajurit Siswa Ba dan Ta

Kas Angkatan

Mabes Angkatan

Sesuai dengan Juk Kas Angkatan

6.

Klasifikasi Dasar Prajurit

Kas Angkatan

Lemdik Angkatan

7.

Pengangkatan Pertama menjadi prajurit a. Perwira

Presiden

Mabes TNI Sekmil

b. Bintara

Kas Angkatan

Angkatan

Kas Angkatan

Pejabat yang ditunjuk

c. Tamtama

Kas Angkatan

Angkatan

Kas Angkatan

Pejabat yang ditunjuk

Presiden

Mabes TNI/Sekmil

Presiden

Panglima TNI

b. Letda s.d Letkol

Panglima TNI

Mabes TNI/Angkatan

Panglima TNI

Pejabat yang ditunjuk

c. Peltu dan yang lebih rendah

Kas Angkatan

Mabes TNI/Angkatan

Kas Angkatan

Pejabat yang ditunjuk

Panglima TNI

Mabes TNI/Angkatan

Panglima TNI

Kas Angkatan

Kas Angkatan

Mabes Angkatan

Kas Angkatan atau pejabat yang ditunjuk

Pejabat yang ditunjuk

5.

8.

9.

Pengangkatan kembali menjadi prajurit a. Kolonel dan Pati

Pengaktifan kembali a. Perwira Tinggi

b. Kolonel dan yang lebih rendah

Pangdam

Pejabat yang ditunjuk Kas Angkatan

Presiden

7

50

1

2

3

4

5

10.

Penetapan Nomor Registrasi Prajurit, Korps, Kejuruan

Kas Angkatan

Mabes Angkatan

Kas Angkatan

11.

Penetapan tata cara Rik/Ujian calon prajurit a. Pemeriksaan jasmani

Panglima TNI

Mabes TNI/Angkatan

Panglima TNI/Aspers Kasum TNI

Naskah tetap/naskah sementara

b. Pemeriksaan kesehatan

Panglima TNI

Mabes TNI/Angkatan

Panglima TNI/Aspers Kasum TNI

Naskah tetap/naskah sementara

c. Pemeriksaan Mental Idiologi

Panglima TNI

Bais TNI

Panglima TNI/ Bais TNI

d. Pemeriksaan Psikologi

Panglima TNI

Mabes TNI/Angkatan

Panglima TNI/Aspers Kasum TNI

Naskah tetap/naskah sementara

e. Ujian Pengetahuan Akademis

Panglima TNI

Mabes TNI/Angkatan

Panglima TNI/Aspers Kasum TNI

Naskah tetap/naskah sementara

51.

6

7

Wewenang Penyelenggaraan. Wewenang penyelenggaraan penyediaan prajurit : a. Perwira (selain Taruna Akademi TNI) berada Panglima TNI. b. Taruna Akademi TNI, golongan Bintara dan Tamtama berada pada Kepala Staf Angkatan.

52.

Evaluasi. a. b.

Sebutkan tataran, wewenang dan tanggung jawab untuk perwira ! Sebutkan tataran, wewenang dan tanggung jawab untuk bintara dan tamtama ! BAB X EVALUASI AKHIR PELAJARAN

(Bukan naskah ujian) 53.

Evaluasi akhir. a. Penyediaan Prajurit yang merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan kegiatan organisasi TNI, mempunyai peranan menentukan untuk mendapatkan prajurit baru yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jelaskan pengertian penyediaan tersebut !

RAHASIA 51

50

b. Salah satu kebijakan dasar penyediaan prajurit adalah “Penyediaan prajurit dilaksanakan dengan memperhatikan kuantitas tanpa mengorbankan kualitas”. Jelaskan pernyataan dari kalimat tersebut diatas ! c. Untuk mendapatkan prajurit yang berkualitas harus memenuhi beberapa persyaratan dan salah satunya persyaratan umum. Sebutkan persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap calon prajurit ! d. Agar penerimaan prajurit dapat berjalan sesuai yang diharapkan maka harus dilaksanakan semua kegiatan penerimaan tersebut. Sebutkan kegiatan penerimaan prajurit TNI AD ! e. Jelaskan Struktur NRP yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung elemen data !

BAB XI PENUTUP

54. Penutup. Demikian naskah departemen ini disusun sebagai bahan ajaran untuk pedoman bagi Gadik dan Pasis dalam proses belajar mengajar penyediaan prajurit pada pendidikan dasar kecabangan Ajen. Komandan Pusat Pendidikan Ajudan Jenderal

Didik Hartanto, S.IP. Kolonel Caj NRP 28879

RAHASIA

RAHASIA 52

KODIKLAT TNI ANGKATAN DARAT PUSAT PENDIDIKAN AJUDAN JENDERAL

Lampiran II Keputusan Danpusdikajen Nomor Kep/ / /2009 Tanggal 2009

Jukum harus disesuaikan PETUNJUK UMUM

( Khusus untuk tenaga pendidik ) 1.

Mata Pelajaran : Penyediaan Prajurit Untuk jenis/macam pendidikan : Sesarcab Ajen

2.

Jumlah Jam Pelajaran

: 35 Jam Pelajaran

a. b. c. d.

: 13 Jam Pelajaran : 20 Jam Pelajaran : : 2 Jam Pelajaran

3.

Isi Pelajaran : a. b. c. d. e. f. g. h.

4.

Teori Praktek siang Praktek malam Ujian teori

Pendahuluan. Kebijakan Dasar Penyediaan. Penerimaan. Pengerahan. Persyaratan. Pengangkatan. Penutup. Evaluasi.

Tujuan Pelajaran : a. Tujuan kurikuler : Agar Pasis mengerti tentang penyediaan prajurit dan dapat menerapkanya dalam pelaksanaan tugas. b.

Tujuan instruksional : 1)

Pendahuluan ( 15 menit ) a) Tujuan instruksional umum. Agar Pasis mengerti maksud dan tujuan diberikan materi pelajaran penyediaan prajurit. b) Kriteria keberhasilan. Pasis dapat menjelaskan maksud dan tujuan diberikan pelajaran penyediaan prajurit serta menunjukan antusias/minat dalam menerima pelajaran dengan baik dan benar. 2 RAHASIA

2)

Kebijakan dasar penyediaan ( 30 menit )

53

a) Tujuan instruksional umum. Agar Pasis mengerti tentang azas, prinsip dan kebijakan dasar penyediaan. b) Kriteria keberhasilan. Pasis dapat menjelaskan tentang azasazas, prinsip-prinsip dan kebijakan dasar penyediaan dengan baik dan benar. 3)

Penerimaan ( 3 Jp ) a) Tujuan instruksional umum. Agar Pasis mengerti tentang penerimaan. b) Kriteria keberhasilan. Pasis dapat menjelaskan wewenang penerimaan. badan pelaksana penerimaan, penerimaan dengan baik dan benar.

4)

tentang kegiatan

Pengerahan ( 4 Jp ) a) Tujuan Instruksional Umum. Agar Pasis mengerti tentang Pengerahan. b) Kriteria keberhasilan. Pasis dapat menjelaskan wewenang pengerahan, badan pelaksana pengerahan, pengerahan dengan baik dan benar.

5)

tentang kegiatan

Persyaratan ( 2 Jp ) a) Tujuan instruksional umum. persyaratan.

Agar Pasis mengerti tentang

b) Kriteria Keberhasilan. Pasis dapat menjelaskan tentang Prajurit TNI, Sumber Prajurit, Persyaratan menjadi prajurit dan Kelengkapan Administrasi dengan baik dan benar. 6)

Pengangkatan ( 2 Jp 30 menit ) a) Tujuan instruksional umum. Agar Pasis mengerti tentang pengangkatan. b) Kriteria keberhasilan. Pasis dapat menjelaskan tentang proses pengangkatan, pengangkatan pertama, pengangkatan kembali dan administrasi pengangkatan dengan baik dan benar.

3 7)

Praktek penyediaan prajurit.

54

a) Praktek pembuatan Sprin Pangdam, ST. Pangdam, Sprin Kaajendam, ST. Kaajendam, pengumuman. ( 10 Jp ) (1) Tujuan instruksional umum. Agar melaksanakan kegiatan penyediaan prajurit .

Pasis

dapat

(2) Kriteria keberhasilan. Pasis dapat mengerjakan pembuatan Sprin Pangdam, ST. Pangdam, Sprin Kaajendam, ST. Kaajendam, Pengumuman. b)

Pembuatan jadwal kegiatan dan Sprin kepanitiaan. ( 10 JP ). (1) Tujuan instruksional umum. Agar melaksanakan kegiatan penyediaan prajurit .

Pasis

dapat

(2) Kriteria keberhasilan. Pasis dapat mengerjakan pembuatan jadwal kegiatan dan Sprin kepanitiaan. 8)

Penutup ( 15 menit ) a) Tujuan instruksional umum. Agar Pasis mengerti pentingnya pelajaran penyediaan prajurit dalam menunjang pelaksanaan tugas. b) Kriteria keberhasilan. Pasis dapat menjelaskan seluruh pelajaran yang telah diberikan dengan baik dan benar.

9)

Evaluasi. a)

Evaluasi teori. ( 2 JP ) (1) Tujuan instruksional umum. Agar tingkat pengetahuan dan kemampuan Pasis dapat diukur/diketahui sesuai pelajaran penyediaan prajurit yang telah diberikan. (2) Kriteria keberhasilan. dengan baik dan benar.

b) Evaluasi praktek penilaian produk).

Pasis dapat menjawab pertanyaan

(Dilaksanakan

setelah

pelajaran

praktek/

(1) Tujuan instruksional umum. Agar tingkat keterampilan Pasis dapat diukur/diketahui sesuai pelajaran penyediaan prajurit. (2) Kriteria keberhasilan. Pasis dapat mengaplikasikan kegiatan administrasi penyediaan prajurit dengan baik dan benar.

4 5.

Metode.

55

a. b.

6.

Metode utama : Ceramah, aplikasi Metode penunjang : Tanya jawab, pemberian tugas

Alins/Alongins a. b. c. d. e. f.

7.

:

OHP dan Transparansi. White Board. Board Marker. Laser Point. LCD Infocus. Laptop/Note Book/CPU.

Proses Belajar Mengajar : KEGIATAN

NO

TENAGA PENDIDIK 2

1

1.

PASIS 3

Pendahuluan - Menjelaskan secara umum tentang maksud - Memperhatikan, mendengarkan dan tujuan diberikannya pelajaran dan mencatat hal-hal yang penting. penyediaan prajurit.

2.

Kebijakan dasar penyediaan a. Menjelaskan secara rinci tentang azas, a. Memperhatikan, mendengarkan prinsip dan kebijakan dasar penyediaan. dan mencatat hal-hal yang penting. pertanyaan dan b. Melaksanakan pengecekan/evaluasi b. Menjawab terhadap pelajaran yang diberikan dengan mengajukan pertanyaan dari dan melemparkan pertanyaan dan menjawab kepada Gadik. pertanyaan ke/dari siswa.

3.

Penerimaan a. Menjelaskan secara rinci tentang a. Memperhatikan, mendengarkan wewenang penerimaan. badan pelaksana dan mencatat hal-hal yang penting. penerimaan, kegiatan penerimaan. b. Melaksanakan pengecekan/evaluasi b. Menjawab pertanyaan dan terhadap pelajaran yang diberikan dengan mengajukan pertanyaan dari dan melemparkan pertanyaan dan menjawab kepada Gadik. pertanyaan ke/dari siswa. 5

1

4.

2

Pengerahan

3

56

a. Menjelaskan secara rinci tentang a. Memperhatikan, mendengarkan wewenang pengerahan, badan pelaksana dan mencatat hal-hal yang penting. pengerahan, kegiatan pengerahan. b. Melaksanakan pengecekan/evaluasi b. Menjawab pertanyaan dan terhadap pelajaran yang diberikan dengan mengajukan pertanyaan dari dan melemparkan pertanyaan dan menjawab kepada Gadik. pertanyaan ke/dari siswa. 5.

Persyaratan. a. Menjelaskan secara rinci tentang prajurit a. Memperhatikan, mendengarkan TNI, sumber prajurit, persyaratan menjadi dan mencatat hal-hal yang penting. prajurit dan kelengkapan administrasi. b. Melaksanakan pengecekan/evaluasi b. Menjawab pertanyaan dan terhadap pelajaran yang diberikan dengan mengajukan pertanyaan dari dan melemparkan pertanyaan dan menjawab kepada Gadik. pertanyaan ke/dari siswa.

6.

Pengangkatan a. Menjelaskan secara rinci tentang proses a. Memperhatikan, mendengarkan pengangkatan, pengangkatan pertama, dan mencatat hal-hal yang penting. pengangkatan kembali, pengaktifan kembali, administrasi pengangkatan. b. Melaksanakan pengecekan/evaluasi b. Menjawab pertanyaan dan terhadap pelajaran yang diberikan dengan mengajukan pertanyaan dari dan melemparkan pertanyaan dan menjawab kepada Gadik. pertanyaan ke/dari siswa.

7.

Praktek penyediaan prajurit. a. Praktek membuat Sprin Pangdam, ST. Pangdam, Sprin Kaajendam, ST. Kaajendam, pengumuman. 1) Memberikan arahan/petunjuk tata 1) Memperhatikan, mendengarkan cara pembuatan Sprin Pangdam, ST. arahan/petunjuk dari Gadik . Pangdam, Sprin Kaajendam, ST. Kaajendam dan pengumuman. 2) Memberikan tugas untuk membuat administrasi tentang pembuatan Sprin Pangdam, ST Pangdam, 6Sprin Kaajendam, ST Kaajendam, pengumuman.

1

2

2) Melaksanakan tugas dari Gadik tentang membuat Sprin Pangdam, ST. Pangdam, Sprin Kaajendam, ST. Kaajendam, pengumuman.

3

3) Melaksanakan koreksi hasil praktek 3) Memperhatikan, mendengarkan Pasis dan melemparkan pertanyaan dan menjawab pertanyaan serta

57

serta menjawab Pasis

pertanyaan

ke/dari mengajukan pertanyaan dari dan kepada Gadik.

b. Praktek membuat pembuatan jadwal kegiatan dan Sprin kepanitiaan.

8.

9.

1) Memberikan arahan/petunjuk tata cara pembuatan jadwal kegiatan dan Sprin kepanitiaan.

1) Memperhatikan, mendengarkan arahan/petunjuk dari Gadik .

2) Memberikan tugas untuk membuat administrasi tentang pembuatan jadwal kegiatan dan Sprin kepanitiaan.

2) Melaksanakan tugas dari Gadik tentang pembuatan jadwal kegiatan dan Sprin kepanitiaan.

3) Melaksanakan koreksi hasil praktek Pasis dan melemparkan pertanyaan serta menjawab pertanyaan ke/dari Pasis

3) Memperhatikan, mendengarkan dan menjawab pertanyaan serta mengajukan pertanyaan dari dan kepada Gadik.

Penutup. a. Memberikan kesimpulan/ rangkuman dan penekanan terhadap seluruh materi pelajaran yang telah diberikan.

a. Memperhatikan, mendengarkan dan mencatat hal-hal yang penting.

b. Melaksanakan pengecekan /evaluasi terhadap pelajaran yang diberikan dengan melemparkan pertanyaan dan menjawab pertanyaan ke/dari Siswa.

b. Menjawab pertanyaan dan mengajukan pertanyaan dari dan kepada Gadik.

a. Evaluasi teori. 1) Menyusun bahan ujian yang diketahui Kadepbinpers dan dalam pelaksanaan ujian sebagai pengawas umum.

1) Mengikuti ujian sesuai jadwal dan tempat yang ditentukan.

2) Menyerahkan bahan evaluasi ujian kepada Kasiopsdik dan mengoreksi/menilai hasil ujian Pasis.

2) Menyerahkan hasil kepada Pengawas ujian.

RAHASIA

7 1

2

b. Evaluasi Praktek.

3

ujian

58

1) Menyusun cheklist penilaian produk yang diketahui oleh Kadepbinpers

Menyerahkan produk kepada Gadik.

2) Menilai hasil produk Pasis dan menyerahkan hasil evaluasi praktek kepada Kasiopsdik. 3) Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan setelah pelajaran praktek.

8. Kualifikasi Tenaga Pendidik : Perwira Caj yang Susgadik/Susgumil dan menguasai materi penyediaan prajurit.

9.

sudah

berkualifikasi

Referensi. a. Undang-undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. b. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/06/X/1991 tentang Pembinaan Prajurit TNI. c. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/26/X/2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang Petunjuk Administrasi Penyediaan Prajurit TNI.

10.

Lain-lain : a.

Naskah departemen ini disusun untuk kepentingan lembaga pendidikan.

b. Untuk kepentingan Pasis dapat direproduksi lembaga pendidikan tanpa petunjuk umum dan evaluasi tiap bab serta evaluasi akhir pelajaran.

Komandan Pusat Pendidikan Ajudan Jenderal

Didik Hartanto, S.IP. Kolonel Caj NRP 28879

RAHASIA DAFTAR ISI

Halaman BAB I

PENDAHULUAN

1.

Umum……………………………………..…..………..................

1

59

2. 3. 4. BAB II

24 24 24 27 29

Umum…………………………………………..……..…………… Prajurit TNI………………………………………………………… Sumber Prajurit……………………………………………………. Persyaratan Menjadi Prajurit …..…….……………................... Kelengkapan Administrasi........................................................ Evaluasi ………………………………………………..................

29 30 30 31 36 38

Umum....................................................................................... Proses Pengangkatan.............................................................. Pengangkatan Pertama............................................................ Pengangkatan Kembali ............................................................ Pengaktifan Kembali................................................................ Administrasi Pengangkatan...................................................... Evaluasi…………………………………..………….....................

39 39 41 43 43 44 45

EVALUASI AKHIR PELAJARAN

33. BAB VIII

Umum…………………………………….…………..................... Wewenang Pengerahan........................................................... Badan Pelaksana……………………………….......................... Kegiatan Pengerahan............................................................... Evaluasi…………………………………..………….. ..................

PENGANGKATAN

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. BAB VII

Umum............................................................................……………. 4 Wewenang Penerimaan...........................................………….. 4 Badan Pelaksana..................................................................... 4 Kegiatan Penerimaan............................................................... 12 Evaluasi................................................................... ................ 24

PERSYARATAN

20. 21. 22. 23. 24. 25. BAB VI

2 2 3 3 3

PENGERAHAN

15. 16. 17. 18 19. BAB V

Umum…………………………………………….……................. Azas-Azas.…………..……..……………………..………………. Prinsip-prinsip penyediaan Prajurit …………………................ Kebijakan Dasar …………………………………..…................. Evaluasi………………………………………..……….................

PENERIMAAN

10. 11. 12. 13. 14. BAB IV

1 1 2

KEBIJAKAN DASAR PENYEDIAAN

5. 6. 7. 8. 9. BAB III

Maksud dan Tujuan…………………………………................... Ruang Lingkup…………….…………......…………................... Pengertian-pengertian…………..…………….……...................

Evaluasi Akhir ……………………………..................................

45

PENUTUP

34.

Penutup…………………………………..……………. ...............

46