RAHASIA
Lampiran III Keputusan Danpusdikajen Nomor Kep/ / /2010 Tanggal 2010
KODIKLAT TNI ANGKATAN DARAT PUSAT PENDIDIKAN AJUDAN JENDERAL
PENGETAHUAN PEMBINAAN PERSONEL BAB I PENDAHULUAN
1.
Umum. a. Manusia merupakan unsur mutlak dan merupakan unsur penentu bagi berhasilnya suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Agar tercipta hal tersebut maka diperlukan pembinaan personel TNI baik prajurit maupun PNS. b. Pembinaan Personel TNI AD merupakan sub sistem yang sangat penting dari Pembinaan TNI AD secara keseluruhan. Karena obyek pembinaannya adalah unsur manusia yang merupakan unsur penentu bagi berhasilnya TNI AD baik sebagai objek maupun subjek dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan, maka sistem pembinaan Personel TNI AD haruslah disusun secara sempurna dan terencana agar menjadi mantap, kuat dan dinamis yang dapat diterima dan didukung oleh segala unsur serta dapat menjawab dan memecahkan segala persoalan yang berhubungan dengan masalah pembinaan personel Pertahanan / TNI AD secara keseluruhan. c. Pembinaan personel TNI AD tersebut pada hakekatnya yaitu merupakan usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk menyiapkan individu – individu sesuai kualifikasinya yang meliputi kegiatan -kegiatan penyediaan prajurit/pengadaan PNS, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pemisahan.
2.
Maksud dan Tujuan. a. Maksud. Naskah departemen ini disusun dengan maksud untuk dijadikan salah satu bahan ajaran pada pendidikan dasar kecabangan Ajen. Tujuan. Naskah departemen ini disusun dengan tujuan agar Pasis b. mengetahui tentang pengetahuan Binpers.
3.
Ruang Lingkup dan Tata Urut. Ruang Lingkup. Ruang lingkup naskah departemen ini dibatasi hanya a. membahas tentang ketentuan pokok Binpers, penggolongan Binpers, penyelenggaraan/pelaksanaan Binpers dan tataran kewenangan.
RAHASIA
2 b.
Tata Urut. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
4.
Naskah departemen ini disusun dengan tata urut sebagai berikut :
Pendahuluan Ketentuan Pokok Binpers. Penggolongan Binpers. Penyelenggaraan/Pelaksanaan Binpers. Tataran Kewenangan. Evaluasi. Penutup.
Pengertian-pengertian. a. Jabatan. Jabatan adalah sekelompok tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang merupakan keseluruhan, dimaksudkan suatu pekerjaan yang lazimnya diserahkan dan dipertanggungjawabkan kepada seorang prajurit secara terus menerus. b. Karier. Karier adalah kemungkinan-kemungkinan yang terbuka bagi prajurit dalam hal mendapatkan kedudukan ( jabatan – jabatan ) tertentu, kenaikan pangkat kesempatan masuk pendidikan dan pemindahan serta giliran penugasan. c. Kompetensi. Kompetensi adalah seperangkat keterampilan, pengetahuan dan perilaku yang diperlakukan seorang untuk dapat dan dapat mengemban suatu tugas dan jabatan dengan berhasil. d. Masa dinas keprajuritan. Masa dinas keprajuritan (MDK) adalah pengabdian seseorang warga negara sebagai prajurit dimulai saat yang bersangkutan diangkat sebagai prajurit sampai dengan saat diberhentikan dari dinas keprajuritan e. Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil adalahmereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundangundangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku f. Prajurit. Prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang terdiri atas Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib. g. Prajurit Karier. Prajurit Karier (PK) adalah prajurit sukarela yang menjalani dinas keprajuritan secara purna waktu berdasarkan ikatan dinas untuk jangka waktu sekurangkurangnya lima tahun yang dapat diperpanjang, dan sebagai kader dalam arti yang seluas-luasnya. h. Prajurit Siswa. Prajurit siswa adalah waraga negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi prajurit. i. Prajurit Sukarela. Prajurit sukarela adalah warga negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.
3 j. Prajurit Sukarela Dinas Pendek. Prajurit Sukarela Dinas Pendek (PSDP) adalah prajurit sukarela yang menjalani dinas keprajuritan secara purna waktu berdasarkan ikatan dinas untuk jangka waktu sekurang-kurangnya sepuluh tahun dan tidak dapat diperpanjang. k. Prajurit Wajib. Prajurit Wajib adalah warga negara yang yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. l. Rekrutmen. Rekrutmen adalah segala kegiatan penerimaan dan pengerahan sumber daya manusia untuk digunakan sebagai kekuatan pertahanan negara. m. Siswa. Siswa adalah prajurit karier golongan Tamtama atau golongan Bintara terpilih yang sedang menjalani pendidikan pembentukan.
BAB II KETENTUAN POKOK BINPERS
5. Umum. Pembinaan personel merupakan bagian penting dalam pembinaan secara keseluruhan di lingkungan TNI. Manusia sebagai subyek dan obyek pembinaan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok suatu organisasi. Untuk memperoleh hasil yang optimal guna kepentingan organisasi perlu dipedomani pokok – pokok pembinaan personel yang meliputi tujuan dan sasaran, peran, fungsi dan azas pembinaan personel, kebijakan dan strategi pembinaan personel.
6.
Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan sasaran pembinaan personel yaitu meliputi : a.
Tujuan dan sasaran Binperspra. 1) Tujuan. Pembinaan prajurit bertujuan menyiapkan prajurit yang sanggup dan dapat secara optimal mengemban setiap tugas yang dihadapinya, dalam rangka mewujudkan organisasi TNI AD yang profesional, efektif, efisien dan modern. 2)
Sasaran.
Pembinaan prajurit mempunyai sasaran sebagai berikut :
a) Terwujudnya kemantapan mental kejuangan, disiplin keprajuritan dan kepribadian pejuang prajurit dan prajurit pejuang yang utuh dan tangguh berlandaskan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. b)
Terwujudnya ketertiban dan keseimbangan organisasi.
c) Tercapainya profesionalisme keprajuritan berdasarkan tugas dan perannya. d)
Terwujudnya kemantapan kemanunggalan TNI - Rakyat.
4 b.
Tujuan dan sasaran Binpers PNS. 1) Tujuan. Tujuan Binpers PNS AD adalah untuk mewujudkan PNS AD yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah serta bersatu padu, bermental baik, berdisplin tinggi, jujur, bersih dan berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara yang mengabdi kepada negara melalui organisasi TNI. 2)
Sasaran.
Pembinaan PNS AD diselenggarakan dengan sasaran :
a) Terwujudnya PNS AD yang berjiwa kejuangan dan profesionalisme yang tinggi sesuai dengan kode etik PNS. b) Terwujudnya PNS AD sebagai komplemen yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI AD. c) Terwujudnya kegairahan dan disiplin kerja yang tinggi serta kesejahteraan yang memadai. d)
Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian.
7. Peran. Personel merupakan bagian penting dalam organisasi, karena faktor manusia memegang peranan menentukan untuk mendukung pencapaian tugas pokok. Peran personel dalam organisasi adalah : a. Personel sebagai Subjek. Organisasi hanya merupakan wadah dan sarana dalam pencapaian tugas, sedangkan personel merupakan unsur penggerak dalam organisasi yang menjalankan roda organisasi untuk pencapaian tujuan. Peran personel sebagai subjek merupakan alat penggerak dapat mewujudkan pencapaian pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dalam kedudukannya sebagai subjek pembinaan, personel diharapkan dapat menggerakkan setiap sumber daya yang tersedia untuk kepentingan organisasi. b. Personel sebagai Objek. Kedudukan personel dalam organisasi disusun berdasarkan kualitas sumber daya manusianya, oleh karena personel yang duduk dalam organisasi pada dasarnya merupakan pelaksana dari berbagai kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam kedudukannya sebagai objek pembinaan, personel diharapkan dapat mengemban setiap tugas yang dibebankan kepadanya. Personel sebagai pelaksana suatu kegiatan merupakan unsur penting yang tidak dapat digantikan oleh sumber daya yang lain.
8.
Azas-azas Binpers. a.
Azas Pembinaan Personel Prajurit. 1) Azas Ambeg Parama Arta. Pembinaan prajurit diselenggarakan dengan mendahulukan yang perlu didahulukan demi tercapainya daya guna dan hasil guna yang ditentukan untuk jangka waktu tertentu.
5 2) Azas Belaka. Pembinaan prajurit diselenggarakan dengan melaksanakan segala kebijakan secara terbuka sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh semua pihak sesuai dengan keadaan yang nyata 3) Azas Waskita. Penyelenggaraan pembinaan prajurit melihat jauh ke depan sehingga dapat menyusun perencanaan dan perkiraan yang tepat dan memadai. 4) Azas Terpadu. Penyelenggaraan pembinaan prajurit memandang dan memecahkan setiap masalah secara menyeluruh dan terpadu dari berbagai aspek. 5) Azas Mumpuni. Penyelenggaraan pembinaan prajurit mempunyai kedapatan menjawab berbagai masalah manusiawi yang timbul, baik dengan memperhatikan kepentingan organisasi maupun kepentingan perorangan. 6) Azas Adil. Penyelenggaraan pembinaan prajurit menjamin setiap prajurit memperoleh kesempatan yang sama untuk maju dalam pengembangan kariernya sesuai persyaratan yang berlaku. b.
Azas Pembinaan Personel PNS. 1) Azas Manfaat. Penyelenggaraan pembinaan PNS untuk memperoleh pemanfaatan dan pendayagunaan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan organisasi. 2) Azas Tepat Guna. Pembinaan PNS diselenggarakan secara tepat guna sehingga memperoleh PNS yang tepat pada jabatan yang tepat. 3) Azas Edukatif. Pembinaan PNS diselenggarakan untuk meningkatkan kedapatan, kecakapan, minat, bakat melalui pendidikan dan pelatihan 4) Azas Motivasi. Penyelenggaraan pembinaan PNS untuk meningkatkan motivasi agar berhasrat untuk mencapai prestasi kerja yang sebesar-besarnya dengan memberikan tauladan, rangsangan, bimbingan dan dorongan 5) Azas Aspiratif. Penyelenggaraan pembinaan PNS merupakan cerminan dari aspirasi PNS tentang pemberian kesempatan dalam pengembangan kariernya berdasarkan perpaduan sistem karier dan sistem prestasi kerja 6) Azas Kesadaran Nasional. Penyelenggaraan pembinaan PNS dilaksanakan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kesadaran nasional. 7) Azas Keterbukaan. Pembinaan PNS diselenggarakan secara terbuka agar setiap PNS dapat mengetahui dan mengerti secara garis besar tentang pengembangan kariernya.
9. Kebijakan Binpers. Pembinaan personel diarahkan untuk menyiapkan personel yang sanggup dan dapat secara optimal dalam mengemban setiap tugas yang dihadapinya melalui :
6 a. Penyediaan tenaga untuk memenuhi kebutuhan prajurit dan PNS dilakukan melalui pemenuhan sasaran secara kuantitas dengan memperhatikan kualitas berdasarkan perencanaan kebutuhan personel Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS dalam jangka panjang yang dilakukan melalui seleksi penyediaan dan pengadaan secara ketat berdasarkan ketentuan dan persyaratan untuk menjadi calon prajurit dan PNS. b. Pembinaan pendidikan sebagai salah satu pilar dalam membentuk prajurit yang profesional dan mewakili jati diri sebagai prajurit, serta PNS yang handal sebagai komplemen organisasi, diarahkan kepada pembenahan komponen pendidikan yang dilakukan melalui peningkatan kedapatan lembaga pendidikan, pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan piranti lunak yang diperlukan, sehingga dapat diperoleh hasil didik sesuai kebutuhan organisasi. c. Penggunaan personel diarahkan pada optimalisasi penugasan personel untuk kepentingan organsasi dengan memberikan kemungkinan pengembangan karier yang seluas-luasnya bagi setiap personel melalui pola pembinaan karier berbasis kompetensi yang dilaksanakan dengan terarah secara adil, obyektif dan transparan sehingga setiap personel mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai karier yang setinggitingginya. Penggunaan PNS hanya untuk melaksanakan tugas non tempur serta penugasan prajurit wanita disesuaikan dengan kodrat dan harkat kewanitaannya. d. Perawatan personel dilakukan dalam rangka mewujudkan kondisi kesiapan personel untuk mengemban tugas, yang diarahkan pada optimalisasi pemberian rawatan dinas dan purna dinas kepada prajurit dan PNS serta keluarganya melalui optimalisasi dana yang tersedia dengan orientasi yang langsung menyentuh aspek kesejehteraan prajurit. e. Pemisahan personel diselenggarakan secara konsisten berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan tetap memelihara kekuatan personel baik secara kualitas maupun kuantitas, yang dilakukan secara tepat waktu dengan tidak membebani personel yang bersangkutan serta pemberian hak-haknya secara cepat, tepat dan benar berdasarkan ketentuan perundang-undangan berlaku.
10.
Strategi Binpers. a.
Strategi pembinaan personel prajurit. 1) Tujuan. Pembinaan prajurit bertujuan menyiapkan prajurit yang sanggup dan dapat secara optimal mengemban setiap tugas yang dihadapinya dalam rangka mewujudkan prajurit yang profesional. 2)
Sasaran.
Sasaran yang ingin dicapai dalam pembinaan prajurit adalah :
a) Terwujudnya sikap mental yang tangguh sebagai pejuang prajurit dan prajurit pejuang berlandaskan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. b)
Terwujudnya ketertiban dan keseimbangan organisasi.
c) Tercapainya profesionalisme keprajuritan berdasarkan tugas dan perannya.
7 3)
Metode. Metode yang digunakan dalam pembinaan prajurit meliputi : a) Metode Kualitatif dan Kuantitatif. Pembinaan prajurit berdasarkan mutu dan mengutamakan kualitas tanpa mengabaikan aspek kuantitas dalam memenuhi kebutuhan prajurit untuk organisasi. b) Metode Edukatif. Pembinaan prajurit dilaksanakan melalui pendidikan yang berjenjang untuk memperoleh prajurit yang profesional. c) Metode Selektif dan Objektif. Pembinaan prajurit diselenggarakan untuk kepentingan seluruh prajurit dengan mengutamakan selektifitas berdasarkan penilaian yang objektif. d) Metode Partisipatif. Pembinaan prajurit melibatkan peran aktif seluruh prajurit dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas sejalan dengan kepentingan organisasi dan kepentingan individu. e) Metode Legalistik dan Informatif. Pembinaan prajurit dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan secara terbuka serta dapat memberikan informasi kepada seluruh prajurit.
b.
Pembinaan personel PNS. 1) Tujuan. Pembinaan personel PNS bertujuan membentuk personel yang sanggup dan dapat secara optimal mengemban setiap tugas sehingga terwujud PNS yang profesional. 2)
Sasaran.
Sasaran yang ingin dicapai dalam pembinaan PNS adalah:
a) Terwujudnya personel PNS yang profesional berdasarkan tugas dan peranannya. b) Terwujudnya personel PNS sebagai komplemen yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok. c) Terwujudnya motivasi kesejahteraan yang memadai. d)
dan
disiplin
kerja
yang
tinggi
serta
Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian.
e) Terwujudnya sikap mental yang tangguh sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat. f) Terwujudnya kemantapan kerjasama antara PNS dengan prajurit di lingkungan TNI AD. 3)
Metode.
Metode yang digunakan dalam pembinaan PNS meliputi :
a) Metode Utilitas. Pemenuhan kebutuhan PNS mempertimbangkan aspek kegunaan dan manfaatnya dalam organisasi.
8 b) Metode Edukatif. Pembinaan PNS dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berjenjang untuk memperoleh PNS yang handal sebagai komplemen organisasi. c) Metode Kondusif. Pembinaan PNS memberikan peluang untuk pengembangan karier PNS sejalan dengan pembinaan prajurit untuk kepentingan organisasi. d) Metode Partisipatif . Pembinaan PNS melibatkan peran aktif PNS sebagai awak organisasi bersama-sama dengan prajurit dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas. e) Metode Komparatif dan Legalistik. Pembinaan PNS AD dilaksanakan sejalan dengan pembinaan PNS pada instansi sipil lainnya dan berdasarkan peraturan pembinaan PNS yang berlaku secara nasional. 11.
Evaluasi. a.
b. c. d.
Jelaskan peran pembinaan personel ! Jelaskan azas-azas pembinaan personel prajurit ! Jelaskan azas-azas pembinaan personel PNS ! Jelaskan metode pembinaan personel prajurit dan personel PNS !
BAB III PENGGOLONGAN BINPERS
12. Umum. Pembinaan Personel adalah pembinaan terhadap personel secara individu yang penyelenggaraannya dimulai sejak diterima sebagai prajurit atau PNS sampai dengan berakhirnya masa dinas yang bersangkutan dalam organisasi, yang terdiri atas : a. Pembinaan Prajurit. Pembinaan yang dilakukan terhadap prajurit terdiri atas penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pemisahan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mendukung pelaksanaan tugas. b. Pembinaan PNS. Pembinaan yang dilakukan terhadap PNS yang terdiri atas pengadaan, pendidikan dan pelatihan, penggunaan, perawatan dan pemisahan yang dilaksanakan secara efektif dan efesien untuk mendukung pelaksanaan tugas.
13. Pembinaan Personel Prajurit. kegiatan :
Dalam fungsi pembinaan personel prajurit meliputi
a. Penyediaan prajurit. Penyediaan prajurit dilaksanakan untuk memperoleh dan mempersiapkan prajurit guna mengisi kebutuhan prajurit pada suatu periode tertentu sehingga dicapai tingkat kekuatan yang diperlukan.
9 1)
Prajurit terdiri atas : a) b)
2)
Prajurit Sukarela Prajurit Wajib
Sumber Prajurit a)
Sumber Perwira. (1) Lulusan pendidikan pertama perwira (AKMIL) yang berasal dari masyarakat. (2)
Lulusan Dikma Pa yang berasal dari masyarakat.
(3) Lulusan pendidikan pembentukan perwira yang berasal dari bintara. (4) Bintara yang memperoleh Anugerah KP Medan Tempur (KPMT)/KPLB menjadi perwira. b)
Sumber Bintara (BA). (1)
Lulusan Dikma Ba yang berasal dari masyarakat.
(2)
Lulusan Diktuk Ba yang berasal dari Tamtama
(3) Taruna Akmil tingkat III yang tidak berhasil menyelesaikan pendidikan karena alasan akademis. (4) Prajurit Tamtama yang memperoleh anugerah KPMT/KPLB menjadi Bintara. c)
Sumber Tamtama. (1)
Lulusan Dikma Ta yang bersumber dari masyarakat.
(2) Taruna Akmil tingkat I yang tidak berhasil menyelesaikan pendidikan karena alasan akademis. 3)
Persyaratan menjadi prajurit : a) b) c) d) e)
4)
Memenuhi persyaratan umum. Memenuhi persyaratan lain. Memenuhi persyaratan tambahan. Lulus pengujian atau lolos penyaringan dan terpilih. Lulus pendidikan pertama.
Kegiatan penyediaan prajurit : a) Penerimaan. Penerimaan bertujuan untuk mencapai sasaran kekuatan dengan memilih warga negara untuk menjadi prajurit sukarela.
10 b) Pengerahan. Pengerahan bertujuan untuk mengisi kebutuhan prajurit yang memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan organisasi yang dilakukan melalui pemanggilan terhadap warga negara yang memenuhi persyaratan untuk menjadi prajurit wajib c)
Pengangkatan.
Pengangkatan menjadi prajurit terdiri atas :
(1) Pengangkatan pertama. Pengangkatan prajurit siswa menjadi prajurit setelah lulus Dikma dan pengangkatan siswa menjadi perwira/bintara setelah lulus Diktuk. (2) Pengangkatan kembali. PSDP menjadi Pa/Ba PK.
Pengangkatan
mantan
Pa/Ba
b. Pendidikan. Pendidikan dilaksanakan untuk membentuk dan mengembangkan kualitas calon prajurit dan prajurit yang berjiwa Pancasila dan Sapta Marga, memiliki kepribadian sebagai pejuang prajurit dan prajurit pejuang, serta memiliki pengetahuan, keterampilan dan kesegaran jasmani agar dapat mengemban tugas. 1)
Falsafah dan Azas pendidikan a) Falsafah pendidikan TNI adalah “Dwi Warna Purwa Cendekia Wusana“ yang berarti pendidikan prajurit TNI pada hakekatnya mewujudkan manusia Indonesia yang bermotivasi sebagai patriot pejuang Pancasila yang mahir dan terampil dalam profesinya sebagai kekuatan pertahanan. b)
Azas-azas pendidikan TNI : (1) Pejuang profesional. Penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjamin keseimbangan pengembangan dan pemantapan semangat kejuangan. (2) Tujuan. Penyelenggaraan pendidikan selalu berpegang kepada tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan organisasi. (3) Daya guna dan Hasil guna. Penyelenggaraan pendidikan harus dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai hasil yang optimal. (4) Dinamik dan kenyal. Penyelenggaraan pendidikan harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan sistem senjata serta perkembangan Ilpengtek. (5) Sederhana. Penyelenggaraan pendidikan harus diselenggarakan dengan memegang prinsip kesederhanaan dengan tidak mengesampingkan kualitas hasil. (6) Terpadu. Dalam pembinaan pendidikan harus memiliki keterpaduan baik sistem maupun pola, serta keterpaduan antara Lemdik dan Instansi terkait.
11 (7) Pengembangan kepribadian. Pendidikan harus dapat mengembangkan kepribadian secara wajar yang diarahkan kepada pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. 2)
Penggolongan pendidikan : a) Pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah diberikan kepada prajurit untuk membekali, memelihara, meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan atau keterampilan tertentu yang disusun secara sistematis yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. b) Pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah diberikan kepada prajurit untuk membekali, memelihara, meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan atau keterampilan tertentu yang diselenggarakan tidak melalui pendidikan sekolah, tetapi melalui penataran, penyuluhan dan penyegaran.
3)
Jenis Pendidikan. a) Pendidikan Pertama (Dikma). Pendidikan Pertama merupakan pendidikan untuk menjadi Pa/Ba/Ta yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan, pendidikan dasar golongan dan pendidikan dasar golongan lanjutan / matra. b) Pendidikan Pembentukan (Diktuk). Pendidikan Pembentukan merupakan pendidikan untuk membentuk Ba/Ta menjadi Pa/Ba yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan dan dasar golongan Pa/Ba. c) Pendidikan Pengembangan Umum (Dikbangum). Pendidikan Pengembangan Umum merupakan pendidikan untuk mengembangkan kedapatan umum yang diperoleh dari daur pendidikan, pelatihan dan penugasan sebelumnya dalam rangka proyeksi penggunaan prajurit selanjutnya. d) Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes). Pendidikan Pengembangan Spesialiasi merupakan pendidikan untuk mengembangkan kedapatan spesialisasi yang berbasis kompetensi baik yang telah maupun belum diperoleh dari daur pendidikan, pelatihan dan penugasan sebelumnya dalam rangka proyeksi penggunaan prajurit selanjutnya. e) Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan pendidikan yang dititik beratkan pada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menunjang profesionalisme. f) Pendidikan Peralihan (Dikalih). Pendidikan Peralihan merupakan pendidikan untuk melengkapi dan memantapkan aspek pendidikan dasar golongan pangkat bagi mantan prajurit wajib, prajurit yang mendapat KPLB /KPMT menjadi Pa/Ba.
12 4)
Macam pendidikan : a) Perwira terdiri atas Dikma, Diktuk, Dikbangum, Dikbangspes, Dikiptek dan Dikalih. b) Bintara terdiri atas Dikma, Diktuk, Dikbangum, Dikbangspes dan Dikalih. c)
5)
Tamtama terdiri atas Dikma dan Dikbangspes.
Komponen pendidikan : a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)
Kurikulum. Paket Instruksi. Tenaga Pendidik. Tenaga Kependidikan. Peserta Didik. Alins/Alongins. Metode Pengajaran. Evaluasi Fasilitas pendidikan Anggaran
c. Penggunaan. Penggunaan prajurit dilaksanakan untuk mendayagunakan setiap prajurit secara optimal dalam penugasan, serta memberikan kemungkinan pengembangan karier seluas-luasnya dalam pelaksanaan tugas. 1)
Pembinaan karier perwira. a)
Unsur dasar karier perwira. (1) Kesenjataan/Kecabangan merupakan pengelompokan penyelenggaraan fungsi tekhnis militer umum yang terdiri atas : (a)
Kesenjataan : i. ii. iii. iv.
(b)
Infanteri ( Inf ) Kavaleri ( Kav ) Artileri Medan ( Armed ) Artileri Pertahanan Udara ( Arhanud )
Kecabangan : i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix.
Zeni ( Zi ) Perhubungan ( Hub ) Peralatan ( Pal ) Perberkalan dan Angkutan ( Bekang ) Kesehatan ( Kes ) Polisi Militer ( Pom ) Ajudan Jender al ( Ajen ) Topografi ( Top ) Hukum ( Kum )
13 x xi.
Keuangan ( Ku ) Penerbad ( Pnb )
(2) Korps. Korps merupakan pengelompokan perwira yang mempunyai syarat-syarat lapangan pendidikan dan jalan hidup yang sama serta menyelenggarakan fungsi kesenjataan/ kecabangan yang sejenis. Macam corps perwira pada dasarnya ditentukan sesuai dengan kesenjataan/kecabangan. (3) Spesialisasi. Spesialisasi merupakan pengelompokan jabatan yang mempersyaratkan kedapatan tertentu sehingga setiap perwira yang akan memangku suatu jabatan harus memiliki spesialisasi dasar, dengan penambahan spesialisasi dan spesialisasi khusus. b) Pola dasar karier perwira pengembangan sebagai berikut : (1) (2) (3) (4)
terbagi
dalam
empat
periode
Periode pengembangan dasar ( Letda s.d. Kapten ) Periode pengembangan profesi ( Mayor s.d. Letkol ) Periode bakti dan pengembangan lanjutan ( Kolonel ) Periode Dharma Bhakti (Pati/sampai akhir masa dinas)
c) Pola karier perwira kesenjataan/kecabangan. Setiap kesenjataan/ kecabangan mempunyai pola karier tersendiri dalam bentuk pola karier perwira kesenjataan/kecabangan. d) Program karier khusus. Program karier khusus meliputi fungsi tekhnis yang bukan murni kesenjataan/kecabangan tetapi mengarah kepada kualifikasi dan spesialisasi/keahlian, dan perwira tersebut tetap mempunyai identitas kesenjataan/kecabangannya. 2)
Pembinaan karier bintara dan tamtama. a) Pola dasar pembinaan. Pola dasar pembinaan bintara dan tamtama adalah suatu rancangan yang menggambarkan hubungan antara unsurunsur bidang pembinaan yang mencakup tingkat kejuruan, keterampilan, penugasan, pendidikan dan kepangkatan. b) Tingkat kejuruan dan keterampilan. keterampilan bintara dan tamtama, terdiri atas : (1)
kejuruan
Kejuruan dasar dengan keterampilan : (a) (b)
(2)
Tingkat
Pelaksana pemula Pembantu Pelakasana
: Prada : Pratu / Praka
Kejuruan lanjutan dengan keterampilan : (a) (b) (c) (d)
Pelaksana Pelaksana lanjutan Pelaksana Kepala Pembantu Pengawas
: Kopda : Koptu / Kopka : Serda / Sertu : Serka / Serma
dan
14 (3)
3)
Kejuruan puncak dengan keterampilan : Pengawas : Pelda / Peltu
Penugasan. a)
Sifat Penugasan (1) Penugasan tetap. Penugasan yang mengakibatkan Perubahan Jabatan ( Tour of Duty ) dan Giliran Daerah Penugasan ( Tour of Area ). (2) Penugasan tidak tetap. Penugasan yang bersifat sementara dan dibatasi waktunya serta tidak mengakibatkan perubahan dari jabatan yang dipangkunya.
b)
Golongan jabatan (1)
Golongan jabatan perwira : (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)
Golongan 0 : Golongan I : Golongan II : Golongan III : Golongan IV : Golongan V : Golongan VI : Golongan VII : Golongan VIII:
Jenderal Letjen Mayjen Brigjen Kolonel Letkol Mayor Kapten Lettu / Letda
(2) Golongan jabatan bintara dan tamtama tidak disusun dalam tingkatan tertentu, tetapi disusun dalm kelompok spesialisasi penugasan yang disesuaikan dengan kepangkatan berdasarkan tingkat kejuruan dan keterampilan yang dibutuhkan. c)
Status jabatan. (1) Pejabat Penuh. Bila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diangkat dalam jabatan tersebut. (2) Pemangku Sementara (Ps). Bila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diangkat pada jabatan tersebut kecuali persyaratan MDP minimal. (3) Pengganti Sementara (Pgs). Bila pejabat definitif belum ada dan atau dalam proses pengangkatan dalam jabatan tersebut. (4) Wakil Sementara (Ws). Bila pejabat definitif diangkat atau berhalangan melaksanakan jabatannya, sedangkan wakil tetap atau yang setingkat tidak terdapat dalam struktur organisasi, belum diangkat atau berhalangan dalam melaksanakan jabatannya.
15 d)
Macam jabatan. (1) Jabatan Struktural. Jabatan Struktural merupakan jabatan yang terdapat pada struktur organisasi sesuai dengan TOP / DSPP. (2) Jabatan Fungsional. Jabatan Fungsional merupakan jabatan sesuai fungsi keahlian atau ketarampilan dalam organisasi.
4)
Kepangkatan. a)
Penggolongan Pangkat. (1)
Pangkat Perwira (a)
Perwira Tinggi : i. ii. iii. iv.
(b)
Perwira Menengah : i. ii. iii.
(c)
Kapten Letnan Satu ( Lettu ) Letnan Dua ( Letda )
Pangkat Bintara. (a)
Bintara Tinggi : i. ii.
(b)
Pembantu Letnan Satu ( Peltu ) Pembantu Letnan Dua ( Pelda )
Bintara : i. ii. iii. iv.
(3)
Kolonel Letnan Kolonel ( Letkol ) Mayor
Perwira Pertama i. ii. iii.
(2)
Jenderal TNI Letnan Jenderal TNI ( Letjen TNI ) Mayor Jenderal TNI ( Mayjen TNI ) Brigadir Jenderal TNI ( Brigjen TNI )
Sersan Mayor ( Serma ) Sersan Kepala ( Serka ) Sersan Satu ( Sertu ) Sersan Dua ( Serda )
Pangkat Tamtama (a) (b) (c)
Kopral Kepala Kopral Satu Kopral Dua
16 (d) (e) (f) b)
Prajurit Kepala Prajurit Satu Prajurit Dua
Sifat Pangkat (1) Pangkat Efektif. Pangkat Efektif diberikan kepada prajurit selama menjalani dinas keprajuritan, dan membawa akibat administrasi penuh. (2) Pangkat Lokal. Pangkat Lokal diberikan untuk sementara kepada prajurit yang menjalankan tugas jabatan yang sifatnya sementara dan memerlukan pangkat yang lebih tinggi dari pangkat yang disandangnya, dan tidak membawa akibat administrasi. (3) Pangkat Tituler. Pangkat Tituler diberikan untuk sementara kepada warga negara Indonesia yang diperlukan dan bersedia untuk menjalankan tugas keprajuritan tertentu di lingkungan TNI AD, berlaku selama memangku jabatan keprajuritan tersebut, serta membawa akibat administrasi terbatas.
c)
Macam Kenaikan Pangkat. (1) Kenaikan Pangkat Reguler. Kenaikan pangkat kepada prajurit yang telah memenuhi persyaratan jabatan dan masa peninjauan. Kala waktu kenaikan pangkat ke Kolonel dan yang lebih rendah adalah 1 April dan 1 Oktober, dan ke / dalam golongan Pati tidak tidak terkait dengan kala waktu kenaikan pangkat reguler. (2)
Kenaikan Pangkat Khusus : (a) Kenaikan Pangkat Luar Biasa ( KPLB ), yaitu anugerah kenaikan pangkat kepada prajurit yang mendapatkan tugas dengan pertaruhkan jiwa raga secara langsung dan berjasa melampaui panggilan tugas, dan dapat dianugerahkan secara anumerta ( KPLBA ). (b) Kenaikan Pangkat Penghargaan ( KPH ), yaitu kenaikan pangkat kepada prajurit karier menjelang akhir dinas keprajuritan karena telah melaksanakan pengabdian secara sempurna dan tanpa terputus dengan dedikasi dan prestasi kerja yang tinggi.
5) Sarana Pengendalian Karir. Untuk memperoleh daya dan hasil guna yang optimal dalam pemanfaatan prajurit, baik penugasan di dalam maupun di luar organisasi TNI, perlu adanya sarana pengendalian karir. Sarana pengendalian karir tersebut meliputi daftar susunan personel, data prajurit, klasifikasi prajurit, penilaian, badan/dewan pengendalian karir dan konsultasi karir.
17 6)
Dinas Keprajuritan. a) PK menjalani dinas keprajuritan dengan Ikatan Dinas Pertama (IDP) dan dapat dilanjutkan dengan Ikatan Dinas Lanjutan (IDL) sampai berusia setinggi-tingginya 53 tahun bagi Bintara dan Tamtama b) PK yang mendapatkan tugas belajar mengikuti pendidikan keahlian atau kejuruan tertentu dikenakan Ikatan Dinas Khusus (IDK). c) PSDP menjalani dinas keprajuritan secara purna dinas untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun dan selama-lamanya 10 tahun yang tidak dapat diperpanjang d) PW melaksanakan Dinas Keprajuritan Wajib (DKW) berdasarkan undang-undang e) IDP, IDL dan Ikatan Dinas Pendek dan IDK diwujudkan dalam bentuk Surat Perjanjian Ikatan Dinas.
d. Perawatan. Perawatan prajurit dilaksanakan melalui pemberian rawatan kedinasan guna menciptakan kehidupan jasmani dan rohani yang sehat bagi setiap prajurit dan keluarganya, serta rawatan purna dinas sebagai penghargaan dari negara dan jaminan bagi kelangsungan kehidupan diri dan keluarganya. 1) Pembinaan Mental. Pembinaan mental diselenggarakan untuk menumbuhkan, memelihara, meningkatkan dan memantapkan kondisi jiwa prajurit berdasarkan agama, Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Doktrin Kartika Eka Paksi melalui pembinaan mental rohani, mental ideologi dan mental kejuangan. 2) Pembinaan Moril. Pembinaan moril diselenggarakan untuk mewujudkan sosok prajurit yang bangga akan profesi dan dharma bhaktinya serta selalu siap menjalankan tugas kewajiban dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, antara lain meliputi pemberian cuti, penganugerahan tanda jasa kenegaraan, berupa bintang, satyalencana, samkarya nugraha, pemakaman secara militer, penyelenggaraan musik militer, pengurusan nikah, cerai dan rujuk serta kegiatan lain yang mendukung pembinaan moril. 3) Pembinaan tata tertib, disiplin dan hukum. Pembinaan tata tertib, disiplin dan hukum diselenggarakan untuk mewujudkan prajurit yang bertanggung jawab dan memiliki disiplin, kesadaran hukum serta patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku. 4) Pembinaan jasmani. Pembinaan jasmani diselenggarakan untuk membentuk, meningkatkan dan memelihara kesemaptaan jasmani baik perorangan maupun satuan agar memiliki kesemaptaan jasmani sesuai dengan standar yang ditentukan.
18 5) Pembinaan kesejahteraan. Pembinaan kesejahteraan diselenggarakan untuk memjamin kehidupan dan penghidupan prajurit beserta keluarganya pada tingkat yang layak agar memiliki ketentraman lahir batin, antara lain meliputi penghasilan prajurit, rawatan prajurit dan keluarga prajurit, perawatan kesehatan, fasilitas penunjang kesejahteraan, santunan dan rehabilitasi cacat serta rawatan purna dinas. e. Pemisahan. Pemisahan prajurit dilaksanakan untuk menjaga kualitas dan kuantitas prajurit serta merupakan kegiatan pengakhiran dinas keprajuritan dan pemberian rawatan purna dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1)
Pengakhiran Dinas Keprajuritan. a) Pemberian dengan hormat. Pemberian dengan hormat dari dinas dari dinas keprajuritan yang berakibat pemberian rawatan purna dinas. b) Pemberhentian dengan tidak hormat. Pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan yang berakibat tidak memperoleh rawatan purna dinas, kecuali nilai tunai Asabri dan Baltab (Pengembalian tabungan) dari BP TWP.
2) Masa Dinas Keprajuritan (MDK). Prajurit diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan bila masa ikatan dinasnya berakhir, dengan ketentuan : a) PK, setelah mencapai usia setinggi-tingginya 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara / tamtama. b) PSDP, setelah menjalani ikatan dinas pendek selama 10 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara / tamtama. c) PW, setelah menjalani masa dinas menjalani keprajuritannya secara purna waktu selama 2 tahun
masa
dinas
3) Masa Persiapan Pensiun (MPP). Bagi prajurit yang menjalani masa pensiun berhak memperoleh MPP selama 1 tahun. Pemberian MPP dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada prajurit yang bersangkutan untuk mencari pekerjaan lainnya sebagai persiapan setelah pensiun. 4) Penyaluran. Penyaluran diberikan dalam bentuk pembekalan pengetahuan dan keterampilan, penyaluran dan penyediaan lapangan kerja, program transmigrasi dan pemukiman, serta bentuk-bentuk kegiatan penyaluran lainnya yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarganya.
14. Pembinaan Personel PNS. Fungsi Pembinaan Personel PNS meliputi fungsi pengadaan, pendidikan dan pelatihan, penggunaan, perawatan dan pemisahan. Pengadaan. Pengadaan PNS dilaksanakan untuk mengisi formasi kosong a. yang disebabkan oleh pemisahan PNS atau perluasan organisasi yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
19 1)
Sumber PNS : a) Masyarakat umum, lulusan dari Perguruan Tinggi, Akademi, SMU/Setingkat, SLTP/Setingkat dan SD/Setingkat. b) Pelimpahan PNS dari luar struktur TNI AD ke dalam struktur TNI AD sesuai kebutuhan.
2) Pengangkatan CPNS. Penentuan golongan ruang pada pengangkatan pertama sebagai CPNS berdasarkan STTB/Ijazah : a) b) c) d) e) f) g) h)
I/a I/c II/a II/b II/c III/a III/b III/c
: : : : : : : :
SD / Setingkat SLTP / Setingkat SMU / Setingkat SGBPLB atau Diploma I Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III Sarjana (S-1) atau Diploma IV Dokter, Apoteker, S-2 atau setara Doktor (S-3)
3) Pengangkatan PNS. CPNS yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 2 tahun dapat diangkat menjadi PNS dalam jabatan dan pangkat tertentu, dengan persyaratan setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik, memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani serta lulus Diklat Prajabatan. b. Pendidikan dan Pelatihan. Pendidikan dan Pelatihan PNS merupakan sarana untuk membentuk dan meningkatkan mutu profesionalisme, sikap pengabdian, kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat persatuan dan kesatuan serta pengembangan wawasan. Jenis pendidikan dan pelatihan sebagai berikut : 1)
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kemiliteran / Diklat Bela Negara.
2)
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan ( Diklat Prajabatan ) a) b) c)
3)
Diklat Prajabatan Golongan III Diklat Prajabatan Golongan II Diklat Prajabatan Golongan I
Pendidikan dan Pelatihan Dalam Jabatan ( Diklat Dalam Jabatan ) a)
Diklatpim : (1) (2) (3) (4)
Diklatpim Tingkat IV Diklatpim Tingkat III Diklatpim Tingkat II Diklatpim Tingkat I
b)
Diklat Fungsional
c)
Diklat Teknis
20 c. Penggunaan. Penggunaan PNS dalam rangka mendukung pencapaian tugas pokok TNI AD berlangsung dalam periode waktu yang cukup panjang sehingga memerlukan pengaturan secara cermat berkaitan dengan penempatan dalam jabatan, kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kenaikan pangkat : 1)
Pengangkatan Dalam Jabatan. a) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional didasarkan atas prestasi kerja, disiplin, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, dapat dipercaya dan syarat-syarat obyektif lainnya. b) PNS yang diangkat dalam suatu jabatan harus mempunyai pangkat yang sesuai dengan jenjang pangkat bagi jabatan yang dipangkunya. c) PNS yang menduduki jabatan struktural tidak dapat merangkap jabatan struktural lain atau jabatan fungsional.
2)
Kepangkatan. a)
Pangkat dan Golongan Ruang PNS : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Juru Muda Juru Muda Tingkat I Juru Juru Tingkat I Pengatur Muda Pengatur Muda Tingkat I Pengatur Pengatur Tingkat I Penata Muda Penata Muda Tingkat I Penata Penata Tingkat I Pembina Pembina Tingkat I Pembina Utama Muda Pembina Utama Madya Pembina Utama
: : : : : : : : : : : : : : : : :
I/a I/b I/c I/d II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e
b) Masa kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat PNS ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober tiap tahun, kecuali untuk beberapa jenis kenaikan pangkat yang ditetapkan berlakunya secara khusus. c)
Jenis kenaikan pangkat : (1) (2) (3) (4)
Kenaikan pangkat reguler. Kenaikan pangkat pilihan. Kenaikan pangkat pengabdian. Kenaikan pangkat anumerta.
21 3) Pola Karier. Pola karier PNS disusun berdasarkan periode pengembangan yang terdiri atas periode : a) b) c) d)
Pengenalan penugasan. Penguasaan dan pemantapan dalam penugasan. Pengembangan dan pematangan kemampuan. Dharma Bhakti.
4) Sarana Pengendalian Karier. Sarana pengendalian karier PNS meliputi struktur kekuatan PNS data personel, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Badan Pertimbangan Karier PNS. d. Perawatan. Perawatan diselenggarakan dengan memberikan rawatan kedinasan bagi PNS dan keluarganya sejak diangkat menjadi PNS sampai berakhirnya dinas untuk mewujudkan keseimbangan dan keserasian antara kepentingan organsasi dan kepentingan individu yang antara lain meliputi : 1) Pembinaan Mental. Pembinaan Mental dilakukan untuk menumbuhkan, memelihara, meningkatkan dan memantapkan kondisi jiwa PNS berdasarkan agama, Pancasila dan Kode Etik Korpri 2) Pembinaan Moril. Pembinaan Moril diselenggarakan untuk mewujudkan sosok PNS yang selalu siap menjalankan tugas kewajiban dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, antara lain meliputi pemberian cuti, penganugerahan tanda penghargaan, pelayanan personel, pengurusan nikah, cerai dan rujuk serta kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pembinaan moril. 3) Pembinaan Tata Tertib, Disiplin dan Hukum. Pembinaan Tata Tertib, Disiplin dan Hukum dilakukan dengan komunitas dua arah, pemberian keteladanan dan bimbingan serta penindakan secara tegas bagi PNS yang melakukan pelanggaran. 4) Pembinaan Jasmani. Pembinaan Jasmani dilakukan untuk meningkatkan dan memelihara kesegaran jasmani PNS yang meliputi olah raga umum dan olah raga rekreatif. 5) Pembinaan Kesejahteraan. Pembinaan Kesejahteraan diselenggarakan untuk menjamin kehidupan dan penghidupan PNS beserta keluarganya pada tingkat yang layak agar memiliki ketentraman lahir dan batin, antara lain meliputi penghasilan PNS, rawatan PNS dan keluarganya, perawatan kesehatan, tunjangan cacat dan pemberian pensiun. 6) Penghasilan yang meliputi : Penghasilan PNS TNI AD berupa pemberian gaji dan tunjangan diberikan kepada PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7) Perawatan kesehatan. Merupakan usaha kegiatan untuk memelihara dan melayani kesehatan PNS beserta keluarganya. 8) Tunjangan Cacat. PNS yang menderita cacat karena dinas sehingga mengakibatkan tidak dapat lagi bekerja dalam semua jabatan negeri, berhak menerima tunjangan cacat di luar pensiunya.
22 9) Uang Duka dan Biaya Pemakaman. Kepada suami/isteri maupun anak atau ahli waris dari PNS yang tewas atau meninggal dunia diberikan santunan uang duka dan biaya pemakaman. Besarnya jumlah uang duka dan uang pemakaman diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 10) Cuti. Kepada PNS diberikan cuti, dengan tujuan untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani, cuti kepada PNS AD diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 11) Tanda Penghargaan. Diberikan kepada PNS AD yang telah menunjukan jasa-jasa serta memiliki pengabdian luar biasa sehingga patut dijadikan teladan dilingkunganya. Ketentuan tentang macam jenis dan persyaratan untuk memperoleh tanda penghargaan sesuai ketentuian yang berlaku. 12) Pelayanan Personel. Bagi PNS AD, selain mendapat perawatan personel, kepadanya diberikan pelayanan perseonel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. e. Pemisahan. Pemisahan PNS dilaksanakan untuk menjaga keseimbangan komposisi personel baik ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitas dan memberikan kesempatan PNS yang dipisahkan untuk melanjutkan pengabdiannya di lingkungan masyarakat. 1)
Jenis-jenis pemberhentian. a) b) c) d) e) f) g) h)
Atas permintaan sendiri Mencapai Batas Usia Pensiun (56 tahun) Penyederhanaan organisasi Pelanggaraan / tindak pidana penyelewengan Karena tidak cakap jasmani dan rohani Karena meninggalkan tugas Karena meninggal dunia atau hilang Pemberhentian karena sebab-sebab lain
2) Bebas Tugas. PNS yang akan menjalani pensiun diberikan waktu bebas tugas mulai tanggal satu bulan berikutnya setelah PNS tersebut mencapai umur 55 tahun dalam rangka persiapan administrasi pensiun dan penyesuaian diri dengan masyarakat. 3) Pensiun. Pensiun diberikan kepada PNS yang diberhentikan kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat dan telah memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut : a) Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan masa untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun b) Dinyatakan tidak dapat bekerja bagi dalam jabatan apapun karena keadaan jasmani/rohani yang disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatannya.
23 c) Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun dan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani/rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatannya. d) Telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun dan tidak dipekerjakan kembali karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai pegawai, penertiban aparatur negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya. e) Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun seteleh menjalankan tugas negara dan tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri. 15.
Evaluasi. a. Didalam kegiatan penyediaan prajurit terdapat sumber-sumber prajurit dan kegiatan penyediaan prajurit, Sebutkan dan Jelaskan sumber-sumber prajurit dan kegiatan penyediaan prajurit tersebut ! b.
Jelaskan jenis pendidikan prajurit !
c.
Jelaskan sifat penugasan, status jabatan dan sifat pangkat !
d. Jelaskan penentuan golongan ruang pada pengangkatan pertama sebagai CPNS berdasarkan STTB / Ijazah ! BAB IV
PENYELENGGARAAN/PELAKSANAAN BINPERS
16. Umum. Penyelenggaraan pembinaan personel yaitu dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan tugas. Agar pelaksanaan tugas tersebut dapat berjalan secara optimal maka diatur tentang penyelenggaraan pembinaan personel, baik penyelenggaraan personel prajurit maupun penyelenggaraan personel PNS. 17. Penyelenggaraan Pembinaan Personel Prajurit. Penyelenggaraan penggunaan fungsi pembinaan peronel prajurit meliputi fungsi penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pemisahan. a. Penyediaan. Untuk memperoleh dan mempersiapkan prajurit guna mengisi kebutuhan prajurit, baik melalui penerimaan prajurit sukarela maupun pengerahan prajurit wajib, pada suatu periode tertentu sehingga dicapai tingkat kekuatan prajurit yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.
24 b. Pendidikan. Untuk membentuk dan mengembangkan kualitas calon prajurit dan prajurit yang berjiwa Pancasila dan Sapta Marga, memiliki kepribadian sebagai pejuang prajurit dan prajurit pejuang serta memiliki pengetahuan, keterampilan dan kesegaran jasmani yang dilakukan secara berjenjang dan berlanjut sesuai dengan sasaran kemampuan yang harus dicapai agar mampu mengemban tugas. c. Penggunaan. Untuk mendayagunakan setiap prajurit dalam penugasannya serta memberikan kemungkinan dalam pengembangan karir yang seluas-luasnya sehingga diperoleh hasil optimal dalam penggunaan prajurit, karena penggunaan prajurit memiliki kepentingan ganda yang tidak dapat dipisahkan, yaitu kepentingan organisasi dan kepentingan individu. d. Perawatan. Untuk menciptakan kehidupan rohani dan jasmani yang sehat bagi setiap prajurit dan keluarganya sehingga setiap prajurit selalu siap dalam melaksanakan tugas serta pemberian rawatan purna dinas sebagai penghargaan dari negara dan jaminan bagi kelangsungan kehidupan diri dan keluarganya. e. Pemisahan. Untuk memelihara dan menjaga komposisi dan kekuatan prajurit, baik secara kualitas maupun kuantitas prajurit dan merupakan kegiatan pengakhiran dinas keprajuritan yang memberikan kesempatan kepada setiap prajurit untuk dapat melanjutkan pengabdianya di luar TNI.
18. Penyelenggaraan Pembinaan Personel PNS. Penyelenggaraan penggunaan fungsi Binpers PNS meliputi fungsi pengadaan, pendidikan dan pelatihan, penggunaan, perawatan dan pemisahan. a. Pengadaan. Untuk mengisi formasi lowong yang disebabkan oleh pemisahan PNS atau perluasan organisasi yang dilaksanakan secara bertahap, yang alokasi pengadaannya ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. b. Pendididkan dan pelatihan. Untuk menyiapkan dan mengembangkan PNS sehingga dapat membentuk dan meningkatkan mutu profesionalisme, sikap pengabdian, kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat persatuan dan kesatuan serta pengembangan wawasan PNS sehingga mampu melaksanakan tugas. c. Penggunaan. Untuk memperoleh hasil guna dan daya guna yang optimal dalam rangka pemanfaatan PNS dengan memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi setiap PNS sebagai bagian dari organisasi TNI AD untuk berprestasi secara optimal. d. Perawatan. Untuk mewujudkan keseimbangan dan keserasian antara kepentingan organisasi dan kepentingan individu sebagai PNS TNI AD, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan pemberian perawatan bagi PNS secara optimal, maupun sebagai bagian dari TNI AD. e. Pemisahan. Untuk menjaga keseimbangan komposisi dan kekuatan PNS, baik ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitas, serta memberikan kesempatan bagi PNS untuk melanjutkan pengabdianya di luar lingkungan TNI AD dan di lingkungan masyarakat.
25 19.
Evaluasi. a. b.
Jelaskan kegiatan penyelenggaraan pembinaan personel prajurit ! Jelaskan kegiatan penyelenggaraan pembinaan personel PNS !
BAB V TATARAN KEWENANGAN
20. Umum. Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pembinaan personel, perlu diatur tataran kewenangan sebagai upaya agar penyelenggaraan dapat berhasil guna dan berdaya guna. Tataran kewenangan penyelenggaraan fungsi pembinaan personel terdiri dari wewenang dan tanggung jawab tingkat Mabesad, tingkat Kotama/Balakpus dan tingkat satuan. 21.
Wewenang dan Tanggung Jawab Tingkat Mabesad. a. Kasad. Memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan fungsi personel TNI AD. b.
Aspers Kasad. 1) Membantu Kasad dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dengan merumuskan kebijakan umum dalam penyelenggaraan fungsi personel. 2) Memberikan supervisi teknis fungsi personel terhadap badan-badan pelaksana pusat dalam penyelenggaraan fungsi personel. 3) Mengadakan koordinasi dengan badan-badan penyelenggara fungsi personel lainya di luar TNI AD.
c.
Ka Balakpus Penyelenggara Fungsi Personel. 1) Menyelenggarakan penyelenggaraan fungsi personel sesuai dengan tingkat kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing. 2) Memiliki wewenang lapangan teknis terhadap badan-badan teknis dalam penyelenggaraan fungsi personel di jajaran TNI AD. 3) Bertanggung jawab langsung kepada Kasad dibawah supervisi Aspers Kasad dibidang teknis penyelenggaraan fungsi personel.
22.
Wewenang dan Tanggung Jawab Tingkat Kotama/Balakpus. a. Pang/Gub/Dan/Dir/Ka Kotama/Balakpus. Memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan fungsi personel di jajaran/wilayah komandonya masingmasing.
26 b.
Aspers/Pejabat Personel Kotama/Balakpus. 1) Membantu. Pang/Gub/Dan/Dir/Ka Kotama/Balakpus dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan fungsi personel dengan merencanakan dan merumuskan kebijakan personel di jajaran/wilayahnya. 2) Memberikan supervisi teknis bidang personel terhadap penyelenggara penyelenggaraan fungsi personel di jajaran/wilayahnya masing-masing. 3) Bertanggung jawab langsung kepada Pang/Gub/Dan/Dir/Ka Kotama/Balakpus dibidang teknis penyelenggaraan fungsi personel.
c.
Kabalak Penyelenggara Fungsi Personel Kotama/Balakpus. 1) Menyelenggarakan kegiatan fungsi personel di jajaran/wilayahnya masingmasing. 2) Bertanggung jawab langsung kepada Pang/Gub/Dan/Dir/Ka Kotama/Balakpus dibawah supervisi Aspers/Pejabat personel Kotama/Balakpus dalam pelaksanaan kegiatan fungsi personel di jajaran/wilayahnya.
23.
Wewenang dan Tanggung Jawab Tingkat Satuan. a. Dan/Ka Satuan. Memiliki wewenang dan tanggung penyelenggaraan fungsi personel di satuannya masing-masing. b.
jawab
dalam
Pejabat personel satuan. 1) Membantu Dan/Ka satuan dalam penyelenggaraan fungsi personel di satuanya masing-masing. 2) Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan fungsi personel di satuanya masing-masing. 3) Bertanggung jawab langsung kepada Dan/Ka satuan di bidang teknis penyelenggaraan fungsi personel.
24.
Evaluasi. a. Jelaskan wewenang dan tanggung jawab tingkat Mabesad dalam rangka penyelenggaraan fungsi pembinaan personel ! b. Jelaskan wewenang dan tanggung jawab tingkat Kotama/Balakpus dalam rangka penyelenggaraan fungsi pembinaan personel ! c. Jelaskan wewenang dan tanggung jawab tingkat Satminkal dalam rangka penyelenggaraan fungsi pembinaan personel !
27 BAB VI EVALUASI AKHIR PELAJARAN
25.
Evaluasi. a.
Jelaskan peran pembinaan personel !
b.
Jelaskan azas-azas pembinaan personel prajurit !
c.
Jelaskan azas-azas pembinaan personel PNS !
d.
Jelaskan metode pembinaan personel prajurit dan personel PNS !
e. Didalam kegiatan penyediaan prajurit terdapat sumber-sumber prajurit dan kegiatan penyediaan prajurit, Sebutkan dan Jelaskan sumber-sumber prajurit dan kegiatan penyediaan prajurit tersebut ! f.
Jelaskan jenis pendidikan prajurit !
g.
Jelaskan sifat penugasan, status jabatan dan sifat pangkat !
h. Jelaskan penentuan golongan ruang pada pengangkatan pertama sebagai CPNS berdasarkan STTB / Ijazah ! i.
Jelaskan kegiatan penyelenggaraan pembinaan personel prajurit !
j.
Jelaskan kegiatan penyelenggaraan pembinaan personel PNS !
k. Jelaskan wewenang dan tanggung jawab tingkat Mabesad dalam rangka penyelenggaraan fungsi pembinaan personel ! l. Jelaskan wewenang dan tanggung jawab tingkat Kotama/Balakpus dalam rangka penyelenggaraan fungsi pembinaan personel ! m. Jelaskan wewenang dan tanggung jawab tingkat Satminkal dalam rangka penyelenggaraan fungsi pembinaan personel !
28 RAHASIA 28 BAB VII PENUTUP
26. Penutup. Demikian naskah departemen ini disusun sebagai bahan ajaran untuk pedoman bagi siswa dalam proses belajar pengetahuan Binpers pada pendidikan dasar kecabangan Ajen.
Komandan Pusat Pendidikan Ajudan Jenderal
Didik Hartanto, S.IP. Kolonel Caj NRP 28879
RAHASIA
29 DAFTAR ISI
Halaman BAB
I.
PENDAHULUAN
1. 2. 3. 4. 5. BAB
II.
III.
IV.
V.
VI.
Umum ............................................................................ Pembinaan Personel Prajurit.................................................... Pembinaan Personel PNS .......................................................
9 9 19
Umum ............................................................................ Penyelenggaraan Pembinaan Personel Prajurit....................... Penyelenggaraan Pembinaan Personel PNS ..........................
24 24 25
TATARAN KEWENANGAN
18. 19. 20. 21. BAB
4 4 5 5 6 7
PENYELENGGARAAN/PELAKSANAAN BINPERS
15. 16. 17.
BAB
Umum ................................................................................. Tujuan dan Sasaran................................................................. Peran ...................................................................................... Azas-azas Binpers .................................................................. Kebijakan Binpers.................................................................... Strategi Binpers........................................................................
PENGGOLONGAN BINPERS
12. 13. 14. BAB
1 1 1 2 2
KETENTUAN POKOK BINPERS.
6. 7. 8. 9. 10. 11. BAB
Umum ............................................................................ Maksud dan Tujuan ................................................................ Ruang Lingkup dan Tata Urut................................................... Referensi ………………............................................................ Pengertian-pengertian…………………………………………..
Umum ........................................................................... Wewenang dan Tanggung Jawab Tk. Mabesad...................... Wewenang dan Tanggung Jawab Tk. Kotama/Balakpus......... Wewenang dan Tanggung Jawab Tk. Satuan...............………
25 25 26 26
PENUTUP.
22.
Penutup
..........................................................................
27
30 RAHASIA
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT DIREKTORAT AJUDAN JENDERAL
NASKAH DEPARTEMEN
tentang
PENGETAHUAN BINPERS
Untuk
SESARCAB AJEN
Nomor :
DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN DANPUSDIKAJEN NOMOR : KEP/ / / 200 TANGGAL
200
DILARANG MEMPERBANYAK ATAU MENGUTIP TANPA SEIJIN DANPUSDIKAJEN
31
4.
Referensi. a. Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. b.
Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
c. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/19/IV/2005 tanggal 20 April 2005 tentang Petunjuk Dasar Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia TNI. d. Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/188/V/2005 tanggal 13 Mei 2005 tentang Petunjuk Induk Penggunaan Prajurit TNI. e. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/28/X/2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang Petunjuk Administrasi Pembinaan Personel Pegawai Negeri Sipil.
32 f. Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/469/XII/2002 tanggal 16 Desember 2002 tentang Pengesahan Berlakunya Buku Petunjuk Pembinaan tentang Pembinaan Prajurit. g. Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/496/XII/2004 tanggal 27 Desember 2004 tentang Buku Petunjuk Induk Personel. h. Surat Keputusan Kasad Nomor Skep / 441 / XI / 2006 tanggal 20 Nopember 2006 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Administrasi Pembinaan Karier Perwira.
