BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Tujuan dibuatnya laporan keuangan tentu adalah sesuai dengan kepentingan pemakai. Setiap pemakai mempunyai kepentingan yang berbeda sehingga timbul pertentangan–pertentangan antara pihak internal dan eksternal perusahaan. Salah satu pertentangan tersebut adalah pertentangan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan pemerintah. Manajemen menginginkan membayar pajak sekecil mungkin, sedangkan pemerintah mempunyai keinginan untuk mendapatkan pajak yang sebesar mungkin sebagai pendapatan pemerintah yang wajib disetor ke Negara. Apabila beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dirasa cukup memberatkan, maka dapat mendorong manajemen untuk mengatasinya dengan berbagai cara, salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan memanipulasi laba perusahaan. Menurut Scott (2012), manajemen memiliki fleksibilitas untuk memilih alternatif dalam mencatat transaksi sekaligus memilih opsi-opsi yang ada dalam perlakuan akuntansi yang sama. Fleksibilitas ini untuk memungkinkan manajemen mampu beradaptasi dengan berbagai situasi ekonomi dan menggambarkan konsekuensi ekonomi yang sebenarnya dari transaksi tersebut. Namun ini dapat juga digunakan untuk mempengaruhi tingkat earnings pada waktu tertentu dengan tujuan
1
2
memberikan keuntungan bagi manajemen dan para stakeholder. Inilah yang merupakan esensi dari earning management (Alim, 2009). Menurut Widyaningsih (2001) dalam Ardilla (2012), Earning management merupakan tindakan manajemen yang berupa campur tangan dalam proses penyusunan laporan keuangan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan secara personal maupun meningkatkan nilai perusahaan. Dan yang sering menjadi fokus dari manajemen laba adalah komponen akrual dari earning tersebut. Earning atau laba sering kali digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan berbagai pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, sering juga manajer memanfaatkan peluang untuk merekayasa angka laba (earning management) dengan rekayasa akrual untuk mempengaruhi hasil akhir dari berbagai keputusan riil agar kinerjanya dianggap lebih baik, atau untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan (Hidayati dan Zulaikha, 2004). Manajer melakukan manajemen laba dengan menggunakan discretionary accrual. Pengertian akrual secara teknis adalah selisih laba dengan kas, sedangkan pengertian diskresioner adalah kebijakan. Jadi pengertian secara bebas dari akrual diskresioner adalah akrual yang timbul akibat kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam suatu perusahaan. Adanya pilihan kebijakan ini, menyebabkan manajemen dapat merekayasa laba yang disajikan dalam laporan keuangan. Manajemen memperoleh keuntungan pribadi diantaranya memperoleh bonus dan
3
kompensasi lain, untuk mempengaruhi keputusan pelaku pasar modal, untuk menghindari pelanggaran perjanjian hutang, dan untuk menghindari biaya politik. Taxation motivations atau motivasi pajak menjadi salah satu hal yang mendorong manajemen melakukan manajemen laba, dimana perusahaan akan lebih memilih metode akuntansi yang dapat menghasilkan laba yang dilaporkan lebih rendah dari yang seharusnya, sehingga pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah menjadi lebih rendah (Scott, 2012). Pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 36 tahun 2008 yang mengatur tentang perubahan tarif pajak penghasilan badan dengan menggunakan tarif tunggal, besarnya tarif 28% untuk tahun 2009 dan 25% untuk tahun pajak 2010. Sedangkan untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbuka (go public) yang minimal 40% saham disetornya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dikenakan tarif 5% lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku. Hal ini sejalan dengan permintaan Kadin Indonesia sebagai pelaku usaha yang berharap pemerintah dapat menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari progresif menjadi tarif tunggal 25%, dengan alasan agar Indonesia dapat bersaing dengan negara lain, seperti Singapura 18%, Eropa Timur 15%, Malaysia 26% dan negara lainnya. Besarnya tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain yang mempunyai tarif pajak penghasilan lebih
4
rendah, memungkinkan perusahaan-perusahaan di Indonesia melakukan manajemen laba untuk menghemat pembayaran pajaknya. Perusahaan melakukan manajemen laba juga dikarenakan adanya insentif. Pengertian insentif itu sendiri menurut Dessler (1997) adalah imbalan keuangan yang dibayarkan kepada pekerja yang produksinya melebihi standar yang telah ditetapkan. Kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah, berupa pembebasan pajak (tax holiday), pemotongan pajak (tax allowance) atau penundaan pembayaran pajak memberikan kesempatan bagi manajer untuk memanfaatkan kompensasi yang diberikan. Seperti adanya peraturan pajak baru yang memberikan tambahan insentif sebesar 5% bagi perusahaan yang telah go public serta adanya kompensasi 5 tahun untuk perusahaan yang mengalami kerugian (loss firm), mendorong manajer untuk memanfaatkan insentif pajak tersebut dengan upaya melakukan manajemen laba. Selain insentif pajak, ada pula insentif nonpajak yang merupakan insentif yang dapat dilakukan manajer dalam menetapkan suatu kebijakan yang disesuaikan dengan peraturan perpajakan pemerintah. Beberapa penelitian terdahulu yang menguji tentang perubahan tarif pajak yang dikaitkan dengan manajemen laba telah banyak dilakukan, diantaranya adalah Guenther (1994) yang melakukan penelitian di Amerika Serikat yang menguji mengenai praktik manajemen laba dalam merespon perubahan tarif pajak. Dalam penelitian Guenther (1994) menemukan bukti empiris bahwa discresionary current
5
accrual negatif pada tahun sebelum diberlakukannya pengurangan tarif. Dalam hal ini menunjukkan bahwa perusahaan melakukan manajemen laba dengan menunda earnings pada periode sebelum diefektifkannya pengurangan tarif. Namun dalam penelitian Guenther (1994), hanya menggunakan insentif nonpajak saja dalam mendeteksi praktik manajemen laba perusahaan. Yin dan Cheng (2004) menguji pengaruh insentif pajak dan nonpajak terhadap menajemen laba sebagai respon atas penurunan tarif pajak di Amerika Serikat. Dalam penelitiannya, Yin dan Cheng (2004) mendeteksi laba menggunakan pendekatan discretionary current accrual, dan menemukan bukti empiris bahwa perusahaan yang memperoleh laba (profit firm) melakukan manajemen laba dan berhubungan signifikan dengan insentif pajak dan insentif nonpajak, sedangkan perusahaan yang mengalami kerugian (loss firm) perusahaan hanya melakukan manajemen laba dan berhubungan signifikan dengan insentif nonpajak saja. Penelitian yang dilakukan oleh Yamashita dan Otogawa (2007) mengenai apakah perusahaan-perusahaan di Jepang mengatur nilai penghasilan buku (book income) dalam merespon penurunan tarif pajak. Penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa discretionary accrual negatif untuk tahun sebelum penurunan tarif pajak diefektifkan. Perusahaan Jepang mengatur laba rugi untuk meminimalis biaya pajak penghasilan.
6
Penelitian mengenai praktik manajemen laba sebagai respon atas perubahan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia, telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawati (2001), Hidayati dan Zulaikha (2004) dalam mendeteksi adanya manajemen laba menggunakan pendekatan discretionary accrual, tidak berhasil membuktikan adanya respon perusahaan untuk melakukan manajemen laba atas perubahan tarif pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Subagyo dan Oktavia (2010) berhasil membuktikan bahwa perusahaan yang mengalami laba (profit firm) melakukan manajeman laba dalam merespon perubahan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia. Manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang mengalami laba (profit firm), dilakukan dengan cara memanipulasi laba dengan dipengaruhi oleh insentif pajak dan insentif nonpajak, sedangkan perusahaan yang mengalami kerugian (loss firm) melakukan manajemen laba dengan dipengaruhi oleh insentif nonpajak saja. Pada penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2011) yang merupakan pengembangan penelitian Hidayati dan Zulaikha (2004) tidak berhasil membuktikan perusahaan melakukan rekayasa akrual dalam merespon perubahan tarif pajak penghasilan badan tahun 2008. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Martani (2011) juga merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Subagyo dan Octavia (2010),
7
namun dalam penelitian Wijaya dan Martani (2011) terdapat penambahan variabel insentif pajak, yaitu kewajiban pajak tangguhan bersih (net deffered tax liability) yang dianggap dapat mendeteksi kemungkinan perusahaan melakukan manajemen laba guna menghindari kerugian (Yulianti, 2005) dalam Wijaya dan Martani (2011). Pada penelitian ini Wijaya dan Martani (2011) berhasil menemukan bahwa perusahaan yang memperoleh laba (profit firm) melakukan praktik manajemen laba yang dipengaruhi oleh insentif pajak, yaitu perencanaan pajak dan kewajiban pajak tangguhan bersih, serta insentif nonpajak, yaitu earnings pressure. Sedangkan pada perusahaan yang mengalami kerugian (loss firm) perusahaan melakukan manajemen laba yang dipengaruhi oleh insentif pajak, yaitu kewajiban pajak tangguhan bersih dan insentif nonpajak, yaitu earnings pressure. Berdasarkan uraian tersebut diatas, terdapat perbedaan hasil yang diperoleh para peneliti sebelumnya mengenai praktik manajemen laba dalam merespon perubahan tarif pajak pada Undang-undang No. 36 tahun 2008. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Wijaya dan Martani (2011) dengan menambah periode pengamatan dan menggunakan data pengamatan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Periode pengamatan pada penelitian ini adalah tahun 2008 pada saat UU No. 36 dikeluarkan, kemudian tahun 2009 saat tarif PPh badan berubah dari 30% menjadi single tax, yaitu 28%, kemudian tahun 2010 dari 28% menjadi 25%. Sedangkan pada penelitian Wijaya dan Martani (2011) periode penelitian pada tahun 2008 dan 2009 dan bidang usaha yang diteliti adalah semua bidang usaha.
8
Berdasarkan uraian tersebut diatas, alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar respon perusahaan dibidang manufaktur dalam menanggapi perubahan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia. Sehingga untuk tujuan tersebut maka disusunlah penelitian ini yang diberi judul “PENGARUH PERUBAHAN
TARIF
PAJAK
PENGHASILAN
BADAN
TERHADAP
MANAJEMEN LABA”. B. Rumusan Masalah Penelitian Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang rekayasa laba untuk menghemat pajak dalam kaitannya dengan perubahan tarif pajak penghasilan badan diperoleh hasil yang berbeda-beda. Adanya perubahan tarif penghasilan pajak badan tahun 2008 yang diefektifkan pada tahun 2009 dan 2010, maka kali ini dilakukan penelitian kembali untuk mengetahui ada atau tidaknya prilaku manajemen laba oleh perusahaan sebagai respon untuk meminimalkan baban pajak penghasilan badan. Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah dengan adanya perubahan tarif pajak penghasilan badan yang diatur dalam Undang Undang nomor 36 tahun 2008 direspon oleh wajib pajak badan untuk melakukan manajemen laba ?
9
2. Apakah manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dipengaruhi oleh insentif pajak ? 3. Apakah manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dipengaruhi oleh insentif nonpajak ? C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian 1. Tujuan Penelitian Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mendapatkan bukti empiris dengan adanya perubahan tarif pajak penghasilan badan yang diatur dalam Undang Undang nomor 36 tahun 2008 akan direspon oleh wajib pajak badan dengan melakukan manajemen laba. 2. Untuk mendapatkan bukti empiris manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dipengaruhi oleh insentif pajak. 3. Untuk mendapatkan bukti empiris manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dipengaruhi oleh insentif nonpajak. 2. Kontribusi Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan : 1. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kajian yang sama pada penelitian selanjutnya.
10
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai studi tentang manajemen laba untuk meminimalkan beban pajak. 3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam membuat kebijakan peraturan perpajakan bahwa setiap adanya perubahan UndangUndang akan direspon oleh wajib pajak, sehingga pemerintah dapat mengantisipasi prilaku wajib pajak dan pengaruhnya terhadap penerimaan Negara dari sektor pajak.
