A.
Kebutuhan Fungsional (FR= fungsional requirement) dari sistem e-voting yang dikembangkan yaitu : 1. FR-01. Sistem harus mampu memfasilitasi proses pemilihan umum agar bisa disesuaikan dengan kondisi di Indonesia . 2. FR-02. Sistem harus mampu melakukan verifikasi data pemilih (voter) pemilihan umum dan mencatat status pemilih apakah telah melakukan proses pemungutan suara atau belum. 3. FR-03. Pemilih dapat memasukkan pilihannya ke dalam sistem. Kebutuhan ini harus memenuhi persyaratan democracy yaitu seorang pemilih hanya berhak memasukkan suara sebanyak satu kali. 4. FR-04. Sistem harus dapat menjumlahkan hasil pemilihan. 5. FR-05. Sistem harus dapat menampilkan data hasil pemilihan secara detail, tetapi kerahasisaan pemilih tetap terjaga. 6. FR-06. Sistem harus dapat menampilkan rekapitulasi data hasil pemilihan. 7. FR-07. Penyelenggara dan pengawas dapat melakukan validasi hasil perhitungan suara. 21
B. Kebutuhan Nonfungsional (NR= nonfungsional requirement) 1. Usability. Usability adalah kebutuhan non fungsional terkait dengan kemudahan penggunaan sistem atau perangkat lunak oleh user. 2. Reliability. Reliability yaitu kebutuhan terkait kehandalan sistem atau perangkat lunak termasuk juga faktor keamanan (security) sistem. 3. Portability. Portability adalah kemudahan dalam pengaksesan sistem khususnya terkait dengan faktor waktu dan lokasi pengaksesan, serta perangkat atau teknologi yang digunakan untuk mengakses. Perangkat atau teknologi tersebut meliputi perangkat lunak, perangkat keras, dan perangkat jaringan. 4. Supportability. Supportability adalah kebutuhan terkait dengan dukungan dalam penggunaan sistem atau perangkat lunak. 22
Aktor Pelaksanaan proses pemungutan suara di Indonesia melibatkan 4 aktor utama, yaitu : 1. Pemilih. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak untuk memilih (berusia 17 tahun ke atas atau telah menikah) dan tidak dicabut hak pilihnya. 2. Peserta pemilu. Peserta pemilu ada tiga macam, antara lain sebagai berikut: a. Partai politik untuk pemilihan anggota DPR, DPRD tingkat 1, dan DPRD
tingkat 2.
b. Wakil partai atau perseorangan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. c. Perseorangan untuk pemilihan anggota DPD. 3. Penyelenggara pemilu. Penyelanggara pemilu di Indonesia dilakukan oleh KPU maupun elemen-elemen di bawahnya. 4. Pengawas pemilu. Pengawas pemilu di Indonesia dilakukan oleh Banwaslu dan elemen-elemen di bawahnya. 23
AKTIVITAS E-VOTING .
Simulasi
24
MODEL E-VOTING YANG DIKEMBANGKAN .
7
COUNTER OK
ADMINISTRATOR
6 3
ANONYMIZER 5
2
OK Penyimpanan Suara
8 VOTER APPLET
1
4
9 KPU
25
Perancangan Program e-voting Database Server
Database Kependudukan
Database KPU
Database Pemilih
26
Flowchart Database Kependudukan Memasukkan Data Kependudukan Start Masukkan sampel sidik jari
Cari sidik jari pada data base
N
Sudah ada ?
Masukkan Data Diri
Y
Stop
27
Validasi Start Pilih Identitas Input sidik jari
Y
Valid ?
Data Valid
N
Data Tidak Valid
Stop
28
Flowchart Database KPU Masukkan Data Pemilu Start
Masukkan Nama Pemilu, Wilayah, Calon, awal, akhir
Buat tabel hasil Pemungutan Suara
Stop
29
Hasil Pemilu Start
Pilih Pemilu
Ambil data hasil Pemungutan suara
Tampilkan hasil Pemungutan suara
Y
Cetak ?
Cetak hasil Pemungutan suara
N
Stop 30
Flowchart Database Pemilih (TPS) Setting Waktu dan Keamanan Start
Set Waktu, Keamanan
Pilih jenis Pemilihan
Aktifkan Status Pemilihan
Stop 31
Konfigurasi TPS Start Konfigurasi TPS
(Waktu > Start), (Waktu<Stop) Y
N
N
Waktu<start
Perhitungan dan cetak
Y
Pemilihan
N
Selesai Y
Stop 32
Pemilihan Start Input sidik jari
Y
Valid ?
Ambil Data Identitas Dari Database N
N N
Pekerjaan: TNI/Polri Y
N
Umur <17 th, Blm menikah
Y
Sudah Menikah Y
N
Memilih Set Data Sudah Memilih
Stop Simpan Pilihan 33
Perhitungan dan Cetak Start Input sidik jari
Sidik Jari (Ketua KPPS) Ambil data hasil Pemungutan suara Tampilkan hasil Pemungutan suara Cetak hasil Pemungutan suara
Kirim ke KPU Pusat
Stop 34
Pengujian Model e-voting A. Hasil Uji Validitas B. Uji Reliabilitas C. Pengujian Dengan Menggunakan Paired Sample t Test - Kebutuhan Fungsional antara Pemilu dengan Kertas suara dan Pemilu dengan e-voting - Kebutuhan Nonfungsional antara Pemilu dengan Kertas suara dan Pemilu dengan e-voting
35
UJI COBA
Pemilih berusaha mengulang melakukan pemilihan lagi
Pemilih tidak terdaftar dalam DPT
Pemilih belum berumur 17 tahun
Pemilih belum berumur 17 tahun tapi sudah menikah
Pemilih masih terdaftar aktif sebagai TNI/Polri
Listrik padam sebelum waktu selesai
Data hasil pemilihan yang akan dikirim ke KPU pusat
36
HASIL UJI COBA Dari hasil uji coba berbagai kecurangan didapat hasil sebagai berikut :
Untuk pemilih yang berusaha mengulang melakukan pemilihan lagi bisa diblokir.
Pemilih tidak terdaftar dalam DPT, bisa diblokir.
Pemilih belum berumur 17 tahun, bisa diblokir.
Pemilih belum berumur 17 tahun tapi sudah menikah, bisa melanjutkan akses.
Pemilih masih terdaftar sebagai TNI/Polri, bisa diblokir
Listrik padam sebelum waktu selesai, masih tersimpan dan bisa dilanjutkan ketika listrik hidup kembali.
Pengiriman data hasil pemilihan ke KPU pusat.
37
KESIMPULAN 1. Semua indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan valid, karena semua indikator variabel memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 2. Seluruh nilai koefisien alpha dari variabel penelitian lebih besar dari yang distandartkan (0,6), sehingga masing-masing item pertanyaan pada instrumen pengukuran dapat digunakan. 3. Persepsi responden bahwa kebutuhan fungsional untuk pemilu dengan E-Voting mempunyai nilai ratarata lebih tinggi bila dibandingkan dengan kebutuhan fungsional untuk pemilu dengan kertas suara 4. Untuk kebutuhan non fungsional, pemilu dengan kertas suara dinilai oleh responden lebih baik daripada pemilu dengan E-Voting 38
DAFTAR PUSTAKA [1] [2] [3] [4]
Electronic voting. http://en.wikipedia.org/wiki/E-voting , May 2005. Wikipedia, the free encyclopedia. Vote. http://en.wikipedia.org/wiki/Voting, May 2005. Wikipedia, the free encyclopedia. Moti Yung Aggelos Kiayias. The vector-ballot e-voting approach. FC 2004, 3110:72–89, 2004. W.Pieters E.Hubbers, B.Jacobs. Ries - internet voting in action. Technical report, Institute for Computing and Information Sciences, University of Nijmegen, 2004. [5] Daniel Sandler Kyle Derr Dan S. Wallach Rice University. VoteBox: a tamper-evident, verifiable electronic voting system. [6] Aviel D. Rubin Dan S. Wallach Tadayoshi Kohno, Adam Stubblefield. Analysis of an electronic voting system. Technical report, IEEE Symposium on Security and Privacy, 2004. [7] Rusydi, Ibnu (2005) : Mendagri : KPUD Sumber Konflik Pilkada, http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2005/06/15/brk,20050615-62551,id.html . [8] Rofiuddin (2007) : Sumber Dana Pemilu Nasional dan Daerah Diusulkan Terpisah, http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/11/09/brk,20071109- 111175,id.html. [9] Taghavi, T. dkk (2007) : A Verifiable Multi Authority E-Voting Scheme for Real World Environment, Springer. [10]Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [11]Undang-Undang Dasar Tahun 1945 perubahan IV [12]Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum [13] Herschberg, Mark A. (1997) : Secure Electronic Voting Over the World Wide Web, Massachusetts Institute of Technology, United States [14] http://www.fingerprint.se/biometrics_biometrics.asp#are [15] Sistem Absensi Sidik Jari, Nitgen NAC 3000 [16] IEEE Transactions Information Forensics and Security, Vol.4, No.4, December 2009.
39
