B I l\ilBI
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL NGAN IV1ASYARAKAT KRISTEN KETUENTERIAN AGAN/A
NOMOR DJ.lll/Kep/HK 00
R
I
51512016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENDIDIKAN KEAGAIVAAN KRISTEN TINGKAT DASAR DA\ I\/ENENGAH TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHI\4AT TUHAN YANG IVIAI'IA ESA DI
N/enimbang
REKTU R J EN DERAL BI MBI NGAN IVIASYARAKAT KR ISTEN
a. Bahwa untuk meringankan beban masyarakat
terhadap
pembiiyaan pendidikan dalam rangka petaksanaan program Pendidikan Menengah Universal (PlVl.J) 12 tahun yang bermutu, pemerrntah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2016;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana drmaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Brmbingan lVlasyarakat Kristen tenlang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasiona. Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), tj:kolah [Vlenengah Pertama Teologi Kristen (SIVPTK) dan Sr:kolah IVlenengah Teologi Kristen (SI\4TK) Tahun Anggaran 20
I\4e ng in
gat
16
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndcnesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
2
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
lndonesia TahLrn 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubiik lndonesia Nomor 430 i,1.
3.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 lentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lernbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5254);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib
Bela.jar (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4863);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor
48 Tahun 2008
tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembarar Negara Republik lndonesia Nomor 4864);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor23, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 20'10 Nomor '1 12, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5157); 7
.
Keputusan Presiden Nomor 121|P f ahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan lt/lenteri Kabinet Kerja Periode
T
ahun 2014-2019.
IVEIVUTUSKAN
lVenetapkan
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG PI_-IUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN (SDTK), SEKOLAH IVIENENGAH PERTAIVIA TEOLOGI KRISTEN (SMPTK) DAN SEKOLAH MENENCAH TEOLOGI KRISTEN (SIVITK) TAHUN ANGGARAN 20.16 Pasal
1
Petunjuk Teknis Pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun
Anggaran 2016, yang selanjutnya disebut Juknis BOS tahun 2016 merupakan acuan/pedoman bagi Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Sekolah lVlenengah
Pertama Teologi Kristen (sN/prK) dan Sekorah lVlenengah reorogi Kristen (SMTK) dalam penggunaan dan BOS Tahun Anggaran 2016. Pasal 2
Juknis BOS Tahun Anggaran 2016 disusun dengan tujuan agar. a. Penggunaan dana BOS tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan
program Pendidikan Menengah Universal (pMU) 12 tahL:n secara efektif dan efisien, dan
b.
Pertanggungjawaban keuangan
dan BOS dilaksanakan dengan tertib
admrnistrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, sr:rta terhjndar dari penyrmpangan.
Pasal 3 Penggunaan dan Pertanggungjawaban keuangan dana BOS Tahun Anggaran 20'16
dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
Pasal 4
Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan Pada e
di
: Jakarta
tanggal : 5 Januari 2016
4o
UR JENDERAL
t \
LI K ND
UI-ABARAT
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN (SDTK) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN (SMPTK) DAN SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN (SIIII.IK) TAHUNI 2016
BAI3 I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayal 2 menyebutkan bahwa Pemerintah da1 pemerintah daerah meniamin terselenggara nya wajib belajar rninimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belalar nrerupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah. dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (sD dan slvlP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Trrhun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP Pada tahun 2005 APK SD telali mencapai 11;o/o, sedangkan SIV1P pada tahun 20011 telah mencapai 98,110k, sehingga program wajar I tahun telah tuntas 7 tahrn lebih awal dari target deklarasi Education For All (EFA) di Dakar' Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah ,.Lkrkrn perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program yang disebut Bantuan operasional sekolah (BOS), dari perluasan akses menuiu peningkatan kualitas. Dalam perkembangannya, program BOS mengalami mengalami peningkatan biaya satuan dan juga perubahan mekanisme penyaluran Dan yang ierjadi sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Rl Nomor 7 Tah_un ZOtI t"nt"ng pendidikan Keagamaan Kristen belum ada penyaluran dana BOS pendidikan basar dilakukan dengan mekanisme transfer ke provinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening sekolah, maka di tahun anggaran 2016 Ditjen Bimas Kiisten melaksanakan program pemberian bantuan B()S yang langsung di transfer ke sekolah.
Selanjutnya sejak dimutainya rintisan program Pendidikan [\/enengah Unrversal (PIVU) 12 tahun sebagai program pemerintah yang dilaksanakan dalam upaya pentngkatan sumber daya manusia, pada tahun ini memberikan
kesempatan besar kepada rakyat lndonesta untuk nrenikmati layanan pendidikan menengah. Program PMU 12 tahun tidak hanyur bertuluan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah penduduk usia 16 -- 18 tahun, namun
juga fokus pada peningkatan kualitas lulusan pada Sekolah lVle:nengah termasuk Sekotah Menengah Teologi Kristen (SMTK) sebagai pusat pengembangan mutu pendidikan (center of excellence). Sesuai dengan thema peiayanan pendidikan yang dicanangkan oleh pemerrntah adalah: "menlangkau siswa di daerah ierpencil yang susah dijangkau (reaching the urtreach)" ' sehingga target angka partisipasi pendidikan menengah mencapai 97ok pada tahun 2020 dapat tercapa
i.
-
Dana BOS merupakan dana bantuan, oleh karena itu, sekolah penerima masih membutuhkan dana partisipasi dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional lainnya. sebagai wr"r.iud keberpthakan terhadap siswa miskin atas pemberian dana BOS, sekolah diwajibkan untuk memberikan kompensasi membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) srswa miskin dari kewaliban membayar iuran :;ekolah dan btayaekstraku rikuler. Bagi sekolah yang berada di kabupaten/kota/provin si yang telah menerapkan pendidikan gr;rtis, sekolah tidak diwajibkan memberikan pembebasan (fee waive) dan/atau nte:mbantu (discount fee) siswa miskin. Besaran dana BOS yang diterima sekolah dil'titung berdasarkan lumlah siswa masing-masing sekolah dan satu;rrt biaya (unit cost) bantuan. Untuk mendukung program unggulan pemerintatr telrtang Program Wajib belajar 9 tahun dan Progranr lVlenengah Universal 12 tahun, salah satu program Direktorat Jenderal Bimas Kristen adalah p:ogram Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK). Sekolah lVenengah Pertama Teologi Kristen (SIMPTK) dan Sekolah Menengah Teolegr Kristen (SIVTK) di lndonesia. maka Petunjuk Teknis (Juknis) ini dibuat untuk pand uan pelaksanaan bantuan.
biaya untuk kegiatan
B. Pengertian
BOS
BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun. Ivlenurut Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, arr, jasa telekomunirasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsr, pajak dll.
C. Tujuan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Bantuan Operasional Sekolah secara umurn bertuiuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam
'
rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan tr/inimal (SPM) pada sekolah-sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM. Secara khusus program BOS bertujuan untuk: 1. IVlendukung program wajib belajar dan Pendidikan fi/enengah Universal (PMU) yang bertujuan mencerdaskan anak bangsa dengan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, khususnya dalam menrngkatkan ketersediaan layanan di SDTK, SIMPTK dan SIMTK: 2. tvlernbebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik sDTK, st\/PTK dan slvlTK terhadap biaya oPerasi sekolah; 3. IVleringankan beban biaya dan pungutan seluruh peserla didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di SDI K, SI\,'IPTK maupun SNITK.
4. Menyelenggarakan pendidikan bebas pungutan bagi t;iswa seluruh siswa SDTK, SMPTK dAN SMTK,
D. Sasaran Program dan Besar Bantuan
Sasaran program BOS adalah semua lembaga penyelenggara SDTK SIVPTK dan SIVTK di seluruh Provinsi di lndonesia, dengan mempertimbangkan bahwa biaya operasi sekolah ditentukan oleh jumlah peserta didik dan beberapa komponen biaya tetap yang tidak tergantung dengan jumlah peserta didik, besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dibedakan menjadi dua kelompok sekolah sebagai berikut: a. SDTK : Rp 750.000,Jpeserta didik/tahun b. str/PTK: Rp 1.000.000,-/peserta didik/ tahun c SIVTK. Rp 1.200.000,-/peserta didik/ tahun.
E. Dasar hukum pelaksanaan program Pelaksanaan program pemberian bantuan mengacu pada.
1. 2. 3. 4. 5.
Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 20 tahun 20()3 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Notnor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Korrstruksi; Peraturan Presiden Rl Nomor 59 tahun 2010 tentalrg Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi:
6. 7
.
8. 9. 10.
.
11.
Undang-Undang Nomor 31 tahun '1999 tentang Penrberantasan Tindak Pidana Korupsi; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negaran Republik lndonesia 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahr-rn 2013 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 671, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 54'10; Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013, tentarlg Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013; Peraturan Pemerrntah Nomor 48 Tahun 2008 tt,:ntang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2008 Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4864); Peraturan Pemerintah Nomor '17 tahun 2010 tentanrl Pengelolaan dan PenyelenggaraanPendidikan, Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 54 taltun 20'10 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta Perubalr:tnnya No 70 tahun 2012
12.
Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 190/PMK 0512012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan APBN; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PIVIK 0512012 tentang Belatrla Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga. D. Waktu Penyalu ran Dana
Penyaluran dana dilakukan dengan dua tahap, yaknl bulan Agustus untuk semester pertama dan tahap kedua untuk semester kedua.
BAB II IMPLEMENTASI BOS A.
Sekolah Penerima
BOS
Ketentuan bagi sekolah penerima Bantuan Operastonal Sekolah adalah sebagai berikut. 1 Semua sekolah SDTK, SMPTK dan Slt/TK yang terdaftar di Ditlen Bimas Krjsten Kementerian Agama Rl wajib menerima dana BOS; 2. Sekolah SDTK SIVPTK dan SIVITK berhak pula menolak untuk menerima dana BOS, dimana penolakan tersebut harus melalui persetujuan orang tua peserta didik melalui Komite Sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik miskin di sekolah tersebut; 3 Semua sekolah SDTK, SIVIPTK dan SMITK dilarang melakukan pungutan kepada orang tua/wali peserta didik;
4. 5. 6.
7. B.
B.
SDTK, SMPTK dan SIVITK dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi; Semua sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah d itetapkan oleh pemerintah; Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali peserta didik yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah. Sumbangan dapat berLtpa uang dan/atau barang/lasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya; Pemerrntah daerah harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah, dan sumbangan yang diterima da'i masyarakat/orang tua/wali peserta didik tersebut mengikuti prinsip nirlaba can dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilttas, Pemerintah daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.
Program BOS dan Wajib Belajar 9 Tahun dan PMU 12 yang Bermutu lVlelalui program BOS yang terkait pendidikan dasar 9 tahun. pendidikan menengah 12 tahun setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berrkut: 1
BOS harus menjadi sarana penting untuk nreningkatkan
2
tahun dan Pil/U 12 tahun yang bermutu; BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada c,-.serta didik miskin putus sekolah karena alasan finansial seperti tidak rir:lmpu membeli baju pendidikan dasar
I
akses
seragam/alat tulis sekolah dan biaya lainnya. 3
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SDTK
dapat
melanjutkan ke tingkat SIMPTK dan SIvITK, 4
Kepala sekolah SDTK menjarnin semua peserta drdik yang akan lulus dapat melanjutkan ke tingkat SIUPTK dan SIVITK;
E
Kepala sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku sekolah;
6
Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel,
7
BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah. Sumbangan sukarela dari orang tua peserta didik harus bersifat ikhlas, tidak terrkat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta tidak mendiskriminasikan mereka yang tidak memberikan sumbangan.
C.
Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dana BOS
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru ciern Komite Sekolah dengan menerapkan MBS sebagai berikut:
1. 2. 3. 4 5.
D
Sekolah mengelola dana secara profesional, transparatt dan akuntabell Sekolah harus memiliki Rencana Jangka lvlenengah yang disusun 4 ta h una n,
Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan /RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), tlimana dana BOS merupakan bagian integral dari RKAS tersebut; Rencana Jangka f\4enengah dan RKAS harus didasa'kan hasil evaluasi diri sekolah. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertirnbangan Komite Sekolah dan yayasa n.
TUJUAN PROGAM BOS
Secara umum program BOS SDTK, SMPTK dan SI\4TK bertuluan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dalam rangka mendukung rintis an program Wajib Belalar dan Pendidikan lt/enengah Universal (PMU) Sedangkan secara khusus program BOS SDTK. Sl\4PTK darr SMTK bertuluan. - lVlembantu biaya operasional non-personalia sekolah Mengurangt angka putus sekolah SDTK, SIV1PTK dan SMTK lvleningkatkarr Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SDTK. SIVPI-K dan SIvITK: - IVlewujudkan keberpihakan pemerintah (affirrnative eclion) bagi siswa SDTK, SMPTK dan SMTK dengan membebaskan ({ee waive) dan/atau membantu (discoLtnt fee) tagihan biaya sekolah bagi sisura miskin; - Memberikan kesempatan yang setara (equal oppc;riunliy) bagi siswa SDTK, SMPTK dan SMTK untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu. I\Ieningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Pada tahun 2016 ini, Direktorat Pendidikan Kristen, Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama akan menyalurkan dana BOS ini secara langsung ke sekolah. Pelaksanaan program BOS SDTK, SMPTK dan SIMTK mengikuti Petunjuk Teknis BOS SDTK, SMPTK dan SMTK yang disusun. dengan mengutamakan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagaimana disebut di atas, yaitu dilaksanakan secara swakelola dan partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efekti', efisien, tertib administrasi dan pelaporan, serta saling percaya.
BAB III ORGANISASI PELAKSANA Perrgelolaan dana BOS SDTK, SIVPTK dan SA/TK di Iingkungan Ditjen Bimas Kristen diarahkan oleh Direktur Pendidikan Kristen dan dikelola oleh Tim [/analemen BOS SDTK, SIVPTK dan StvlTK Tim manaiemen BOS ditetapk ln melalui SK oleh Kepala Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Sekolah Meneni;ah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) dan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SIVlTl'l)
BAB IV PROSEDUR PELAKSANAAN BOS
A.
Proses Pendataan
Tahapan pendataan siswa/i SDTK, SIVPTK dan Stt/lTK merupakan langkah awal penting untuk proses pengalokasian dana BOS dan penyaluran dana BOS. Untuk menjamin agar data akurat dan selalu terupdate, maka diperlukan persyaratan yang harus diisi oleh Kepala Sekolah dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut : . l\,4engisi Formulir 1 untuk Formulir Peserta Didik. . [\4engisi Formulir 2 untuk Formulir Sekolah . [t/embuat Surat Perjanjian Kerlasama. . Pakta lntegritas. . Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja. B
Proses Penetapan Alokasi Dana BOS Penetapan BOS di tiap SDTK, SMPTK darr SIVITK untuk keperluan anggaran dan alokasi BOS dalam pencairan dan penyaluran dana adalah dihitung sebagai hasil rekapitulasi dari datajumlah peserta didik di tiap sekolah yang ada.
D.
Penyaluran Dana BOS
Dana Bos disalurkan dengan dua tahap yakni bulan Agustus untuk semester pefiama dan tahap kedua bulan Oktober untuk se'nester kedua yang masuk kerekening sekolah.
BAB V SDTK, SMPTK dATI IiMTK BOS DANA PEMANFAATAN
Penggunaan bana BOS harus didasarkan p.rcla skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membanttl mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dan atau standar nasional pendidikan. Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) SDTK, SMPTK dan SI\/TK dapat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah antara lain meliputi melrputi; 1
2 3
4 5
tl 7 o
10 11
12
13 14
Pengadaan Alat Tulis Sekolah, Pengadaan Alat Habis Pakai, Pengadaan Bahan Habts Pakai; Pengadaan Buku Pelajaran/ Buku Penunjang Pelajararr/ Brrkrr Referensi. Pemeliharaan Dan Perbaikan Ringan Sa ra nalPrasa rana Sekolah; Langganan Daya Dan Jasa LainnYa; Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran; Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ek;traku riku ler dan intrakurikuler, Kegiatan Penerimaan Siswa Baru. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, Pengelolaan data rndividual sekolah berbasis TlK. Pengembangan Website Sekolah, Biaya Asuransi Keamanan dan Keselamatan Sekolah, Penyusu nan dan Pelaporan.
Dana BOS pada SDTK, SI\IPTK dan SN/TK dapat digunakan juga untuk kegiatan berikut
1. 2. 3. 4. 5.
.
Sr-rpervisi oleh Kepala Sekolah;
Supervisi oleh Wakil Kepala SDTK, SMPTK dan SMTKI Kegiatan tatap muka di secara proporsional disesuaikan dengan beban mengajarnya; Kegiatan pembimbingan Kegiatan administrasi ketatausahaan oleh petugas Taler Usaha (1 orang). ;
Penanggung jawab pengelolaan dan penggunaan dana UOS untuk SDTK, SMPTK dan SMTK adalah Kepaia SDTK, SIMPTK dan Stt/ ll( Penggunaan dana BOS di sekolah harus memperhatik,an hal-hal sebagai berikut. 1
Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah;
2
3
4
A.
telah menerima DAK, tidak Bagi sekolah yang -AOS
diperkenankan untuk peruntukan Vang silma Sebaliknya iika me"nggunakan Oana Oana'*SOS tidak mencukupi untuk pembelanjaan yang diperbolehkan' maka sekolah dapat mempertimbangkan sumber pendapatan lain yang diterima oleh seiolah, yaitu pendapatan hibah (misalnya DAK) dan pendapatan sekolah lainnya yang sah dengan tetap memperhatikan peraturan terkait; 'Biaya
transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar kewajiban jam mengaiar harus mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekenirrg sekolah menjadi milik-sekolah dan digunakan untuk keperluan sekolatr (berdasarkan Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan Nomor: S-5965/PE/2010 tanggal 10 Agustus 2010 perihal Pemanfaatan Bunga Bank yang berasal dari Dana BOS di rekening Sekolah).
Larangan Penggunaan Dana BOS Dana BOS yarig diterima oleh sekolah tidak boleh diilunakan untuk halhal berikut. 1. Disimpan dengan maksud dibungakan; 2. Dipirrjamkan kepada pihak lain, 3. Membeli softwarelperangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenis, 4. lr/lembiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata) dan sejenisnya; 5. Ir4embayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh lnstansi terkait kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut, 6. lVlembayar bonus dan transportasi rutin untuk guru; 7. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kercuali bagi peserta didikmiskin, B. Digunakan untuk rehabilitas sedang dan berat. 9. Membangun gedung/ruangan baru; 10 Membeli Lembar Kerja Peserta didik (LKS) dan bahan/ot:ralata n yang tidak mendukung proses pembelajaran; 11 N/enanamkan saham, 12 Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasionai sekolah, rnisalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan; 13 Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
B.
Mekanisme Pembelian Barang/Jasa di Sekolah Pembelian barang/jasa dilakukan oleh Tim [\/anajemen BOS Sekolah dengan ketentuan berikut 1. Menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang/jasa dan tempat pembeliannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan cara membandingkan harga penalvaran dari penyedia barang/jasa dengan harga pasar dan melakukan negosiasr. 2 tvlempehatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan, dan kewajaran harga; 3. Arlembuat laporan singkat tertulis tentang penetapan penyedia barangl1asa; 4 Diketahui oleh Komite Sekolah, 5. [\/embuat rencana kerja 6. Memilih satu atau lebih pekeria untuk melaksanakan p ekerjaan tersebut dengan standar upah yang berlaku di masyarakat. .
.Pencatatan Barang lnventaris Terhadap setrap barang inventaris yang telah dibeli, sekolah wajib melakukan pencatatan terhadap hasil pembelian tersebut. Ada 2 tahap pencatatan yang harus dilakukan oleh sekolah, yaitu penerlmaan. serta penyimpanan dan penggunaan. 1. Penerimaan Barang inventaris yang diterima oleh sekolah sebagai hasil pembelian harus dicatat dalam buku penerimaan barang sebagai bukti penerimaan barang. Barang yang diterima atas pembelian harus dtcocokkan dengan surat perintah kerja atau surat pemesanan yang ditandatangani Kepala Sekolah, yang dicocokkan berdasarkan jenis, lumlalr barang, irarga barang, dan kondisi fisik barang. Jika jumlah/harga sesuai dan kondisr l;arang baik, maka barang dapat diterima. Jika tjdak, maka sebaiknya ditanr;g;uhkan ataLl diberi catatan
2. Penyimpanan dan penggunaan Seluruh barang inventaris yang telah dicatat penerimaannya oleh sekolah, pada tahap selanjutnya harus dicatatkan dal;rrr buku inventaris barang. Buku inventaris ini berfungsr untuk melihat kuantitas barang yang diterima, yang dipinlamkan kepeserta didik apabila ada dan yang ada di sekolah.
BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan dan penggunaan dana BOS, masing-masing SDTK, SMPTK dan SMTK wajib melaporkan hasil penggunaan dana tersebut kepada Dirjen Bimas Kristen. Hal-hal yang dilaporkan oleh Tim manajemen pelaksana program BOS SDTK SIMPTK dan SN/TK adalah yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan; penyaluran; penyerapan, dan pemanfaatan dana.
A.
Pelaporan SDTK, SMPTK dan SMTK diwajibkan membuat pembukuan dari dana BOS yang diperoleh, baik dengan tulis tangan atau menggunakan komputer. yang terdiri dari. Buku Kas umum, Buku Pembantu Bank can Buku Pembantu Pajak
B.
Bukti Pengeluaran
1 2.
.. .3. C.
Setiap pengeluaran dicatat dalam buku kas urnum, Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah, dengan dibubuhi materai yang cukup untuk transaksi dengan nilai sampai Rp 250.000,- tidak dikenai bea materai; sedangkan transaksi dengan nilai nominal Rp 250.000,- - Rp 1.000.000,- dikenai bea materar Rp 3000,- Transaksi dengan nilai diatas Rp 1000.000,-dikenai bea materai sebedar Rp 6.000,-; Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi.
KETENTUANPERPAJAKAN 1. Bendahara pengeluaran berkewajiban memungut pajak-pajak. menyetor dan melaporkan sesuai dengan kententuan yang berlaku (Surat Edaran Arlenteri Keuangan Nomor 563/KlVlK.03/2003 tanggal 24 Desember 2003), 2. Penerima bantuan harus memiliki Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) guna
3 4 5.
penyetoran wajib paiak: Transaksi yang menimbulkan pungr-rtan dan setoran p,rJak yaitu pengadaan barang/bahan yang nilainya diatas 2 (dua) juta ruoiah dikenakan PPn sebesar 1 0/1 00 dan PPh. Pasal 22 sebesar 1 .5o/o dari ji-r,rrlah transaksi; Bendahara pengeluaran berkewajiban menghimpun, nrembuat rekapitulasi, dan membukukan semua bukti-bukti pemungutan dan rrtembukukan semua bukti-bukti pemungutan dan penyetoran pajak, baik yang dtlakukannya sendiri atau pihak penyedia barang dan jasa; Bukti penerimaan dan penyetoran pajak menjadi bagian dari laporan pengelolaan dana bantuan operational.
Pedoman teknis ini diharapkan menJadi acuan bagi penerima bantuan dana BOS SDTK, SIUPTK dan SMTK agar dapat digunakan secara optimal dengan ntinga n pend id ikan penuh amanah, tanggung.lawab dan meng utamakan Jenderal
R HUTABARAT
