Data spasial memiliki peran penting dalam setiap aktivitas pemerintah: • 90% aktivitas pemerintah memiliki elemen spasial • 65% aktivitas pemerintah menggunakan elemen spasial sebagai identifier utama. Telah banyak institusi yang mengumpulkan dan mengelola berbagai macam data dan informasi spasial (geo-information) untuk memenuhi kebutuhan masing-masing -> membentuk pulau-pulau geoinformasi (islands of geo-information). Pengambilan keputusan yg efektif dalam pemerintahan memerlukan informasi spasial yg. up-to-date dan akurat, yg menjelaskan situasi terkini yg terjadi.
Poor Data = Poor Information = Poor Decisions
Quality input = Quality Output Excelent data but Poor cartographic design = Poor information
EVOLUSI PEMANFAATAN DATA SPASIAL
Sistem menggunakan Peta Cetak
Era Komputer/ GIS
Internet
SIG 1970
1980
SDI 1 1990
Pemetaan Konvensional 1:25K 1:100K 1:250K
SDI 2 2000
Era ICT
Pemetaan Digital Seamless/Scalable/ Multi-dimensional
Information Management
SIGI 2010
?
Spatial Information Management
Pengambilan Keputusan yg. Akurat
Manajemen Data (Better Data) Data Berkualitas
Data Berkualitas
IDS
Akses & Berbagi Data
Gottfried Konecny,2001
SDI, Information and Good Governance Provide a Basis to Manage the Tensions Between Economic, Social and Environmental Imperatives for Sustainable Development
Ian Williamson, Abbas Rajabifard, and Mary-Ellen F.Feeney, 2003)
inconsistent data in terms of content and format; existence of “invisible” data , not computerized or hidden in local computers; confidentiality and sensitivity of certain data and information; difficulties in implementing data/systems integration ; poor application of standards ; lack of extensive and reliable metadata catalogues;
lack of streamlining of spatial analysis in decision making; unproductive competitive practices .
• Share as much as possible: Make data and services widely accessible (interoperability); Use open formats. • Access to authoritative source; • Access to current data; • Ensure data is machine readable.
LAHIRNYA IDS o Upaya koordinasi data spasial di Amerika Serikat telah berlangsung lebih dari 100 tahun yang lalu dengan membentuk Dewan Geographic AS pada tahun 1906 untuk menghindari duplikasi pekerjaan dan meningkatkan standarisasi peta (Robinson, 2008). o Pada 1970-an, instansi survei dan pemetaan nasional menyadari kebutuhan untuk standarisasi penyimpanan, dan akses ke data dan informasi digital geospasial pada aspek teknis (Steenis, 2011). o IDS muncul pada awal 1990-an ketika kemajuan dalam teknologi geospasial dan komunikasi (Internet khususnya), sehingga sistem informasi geografis “stand alone” berubah menjadi infrastruktur informasi sistem jaringan dan sistem kolaboratif (Nedovic-Budic et al., 2011. o Pilar perkembangan konseptual dan praktis IDS di dunia adalah dibentuknya the United States National Spatial Data Infrastructure (NSDI) tahun 1994, Europe’s Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) tahun 2007, dan the Australia New Zealand Spatial Information Council (ANZLIC) - (Nedovic-Budic et al., 2011).
Infrastruktur Data Spasial (IDS) adalah sebuah konsep yang muncul awal 1990-an, pertama kali diperkenalkan oleh negara-negara yang mendukung pertukaran informasi geografi, standar adopsi dan berbagi aset di seluruh jaringan informasi nasional. Tujuan utama, untuk memperkuat pengambilan keputusan untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. IDS semakin berkembang setelah Presiden Amerika Clinton, 1994 menyatakan IDS bertujuan "untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, melestarikan sumber daya alam, dan untuk melindungi lingkungan hidup”. The United Nations Geographical Information Working Group (UNGIWG), 2007
“sebagai teknologi, kebijakan, standar dan sumber daya manusia untuk memperoleh, memproses, menyimpan, mendistribusikan, dan meningkatkan pemanfaatan data geospasial “ [Clinton, 1994].
Pada bulan April 1994 Presiden Clinton menandatangani Executive Order 12906, yang menyerukan pembentukan Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN). IDSN ini dilihat sebagai teknologi, kebijakan, dan orang-orang yang diperlukan untuk mempromosikan, berbagi data geospasial di seluruh tingkat pemerintahan, sektor swasta dan nirlaba, dan akademisi. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, meningkatkan pengelolaan SDA, dan melindungi lingkungan. Presiden Amerika Serikat Clinton memperkenalkan konsep yang disebut “electronic information highway" [Groot, 1997].
Kevin McDougall, 2006
Pengembangan IDS Indonesia secara resmi dimulai pada tahun 1993 ketika sebelas institusi pemerintah di tingkat nasional bertemu untuk mendiskusikan dan bertukar informasi yang berkaitan pengembangan SIG dalam lembaga-lembaga mereka.
DUKUNGAN KEBIJAKAN YANG LUGAS DARI PENGAMBIL KEBIJAKAN TERTINGGI TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL
BIG, 2013
“Informasi Geospasial dibutuhkan oleh semua institusi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan di seluruh tingkatan dan segala aspek dari pembangunan nasional.”
22-23 November 2012
http://finance.detik.com/read/2015/11/10/171407/3067293/4/jokowi-siapkan-petatunggal-lahan-terlengkap-di-2017
https://www.youtube.com/watch?v=C4htCF-elPE
Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN) berarti teknologi, kebijakan, standar, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk memperoleh, memproses, menyimpan, mendistribusikan, dan meningkatkan pemanfaatan data geospasial (Clinton, 1994). Istilah "Infrastruktur Data Spasial" (SDI) yang sering digunakan untuk menunjukkan koleksi dasar yang relevan dari teknologi, kebijakan dan pengaturan kelembagaan yang memfasilitasi ketersediaan dan akses ke data spasial. Ini memberikan dasar untuk penemuan data spasial, evaluasi, dan aplikasi untuk pengguna dan penyedia dalam semua tingkat pemerintahan, sektor komersial, sektor non-profit, akademisi dan warga pada umumnya. (Nebert, 2004) Konsep infrastruktur data spasial (SUN) mengacu pada infrastruktur, atau struktur fisik dan dasar organisasi, diperlukan untuk memfasilitasi efisiensi penggunaan data spasial (Rajabifard et al, 2006;... Hjelmager et al, 2008 dikutip oleh Hendriks et al, 2012).
IDS adalah serangkaian kesepakatan/perjanjian koordinasi standar teknologi, pengaturan kelembagaan, dan kebijakan yang memungkinkan penemuan dan penggunaan informasi geospasial oleh pengguna (Kuhn, 2005).
Abbas Rajabifard, 2002
Abbas Rajabifard, 2002
The technologies, policies, and people necessary to promote sharing of geospatial data throughout all levels of government, the private and nonprofit sectors, and the academic community. (US FGDC, http://www.fgdc.gov/SDI/SDI.html ). The SDI encompasses policies, standards, and procedures for organizations to cooperatively produce and share geographic data. (http://www.fgdc.gov/) A national initiative to provide access to the fundamental spatial data that underpins sound, sustainable development. Australian Spatial Data Infrastructure http://www.auslig.gov.au/asdi/
GSDI encompasses the policies, organizational remits, data, technologies, standards, delivery mechanisms, and financial and human resources necessary to ensure that those working at the global and regional scale are not impeded in meeting their objectives.
sebagai teknologi, kebijakan, standar dan sumber daya manusia untuk memperoleh, memproses, menyimpan, mendistribusikan, dan meningkatkan pemanfaatan data geospasial.
IDS Rajabifard IDS merupakan inisiatif dalam pengelolaan data spasial yang terintegrasi antara komponen Sumber Daya Manusia (SDM) atau stakeholder, Kebijakan dan Perundang-undangan, Teknologi, dan Standardisasi serta Data Spasial, yang memungkinkan berbagi pakai data (data sharing) dan kemudahan akses untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan data spasial (Rajabifard, 2006).
IDSN ANZLIC ‘s IDSN terdiri komponen-komponen : 1) Kelembagaan Mendefinisikan kebijakan dan pengaturan administrasi untuk membangun, memelihara, mengakses dan menerapkan standar dan dataset 2) Standar Teknis Menentukan karakteristik teknis dari dataset fundamental. 3) Fundamental Datasets Diproduksi dalam kerangka kelembagaan dan sepenuhnya mematuhi standar teknis. 4) Unit Clearing House Menjamin dataset fundamental dapat diakses oleh masyarakat, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam kerangka institusional, dan teknis standar yang telah disepakati. ANZLIC - the Spatial Information Council (ANZLIC)
IDS Coleman dan McLaughlin Coleman dan McLaughlin (1998) menganggap definisi ANZLIC tentang IDS sebagai data sentris. Mereka menyarankan bahwa IDS tidak hanya terdiri empat dasar komponen, tetapi juga menambah komponen penting, yaitu Sumberdaya manusia (SDM).
IDS Moeller Moeller (2002), Direktur Federal Geographic Data Committee (FGDC), lebih menekankan pada komponen akses jaringan (network access), dan membaginya ke dalam kerangka metadata dan clearinghouse. Pandangan dia perlu adanya integrasi semua pengguna ke portal “One Stop Shop Model". Jika dibandingkan dengan struktur lainnya, Moeller lebih menekankan pada fungsi data katalog pada IDS.
Komponen IDSN Moeller, 2002 1. Framework IDSN menyediakan basis konsisten untuk lokasi spasial. 2. Metadata adalah penjelasan atau deskripsi tekstual dari sumber data. 3. Clearinghouse (katalog) menyediakan akses dan kemampuan katalog.
4. Standar adalah interoperabilitas.
standar
untuk
data
dan
teknologi
5. Kemitraan adalah hubungan untuk kolaborasi, berbagi dan kebijakan.
Sumber (referensi) Definisi IDS McLaughlin and Nichols Komponen infrastruktur data spasial mencakup (1992) sumber data spasial, basisdata dan metadata, jaringan data, teknologi (berkaitan dengan pengumpulan data dan manajemen data), pengaturan kelembagaan, kebijakan, standar dan pengguna/Sumber Daya Manusia. Executive Order of US Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN) berarti President teknologi, kebijakan, standar, dan sumber daya (Executive Order 1994) manusia yang diperlukan untuk memperoleh, memproses, menyimpan, mendistribusikan, dan meningkatkan pemanfaatan data geospasial. European Commission The European Geographic Information Infrastructure (European (EGII) adalah kerangka kebijakan Eropa dalam Commission 1995) menciptakan kondisi yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian mencakup semua kebijakan, peraturan, insentif dan struktur yang didirikan oleh Lembaga Uni Eropa dan negara-negara Anggota.
Thompson (1995)
Australia New Zealand Land Information Council ( ANZLIC 1996) Global Spatial Data Infrastructure Conference 1997 ( GSDI 1997)
IDSN adalah salah satu yang membuat penggunaan teknologi komputer dan komunikasi yang efektif dan efisien untuk akuisisi, manajemen, dan penyebaran data serta informasi spasial secara nasional. Sebuah infrastruktur data spasial nasional terdiri atas empat komponen inti yaitu: kelembagaan, standar teknis, dataset fundamental, dan jaringan clearinghouse. Global Spatial Data Infrastructure (GSDI) mencakup kebijakan, organisasi, data, standar, teknologi, mekanisme berbagi data, pendanaan dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk memastikan bahwa mereka bekerja pada skala global dan regional serta tidak terhambat dalam mencapai tujuan mereka.
Federal Geographic Data Committee (FGDC 1997)
IDS Nasional merupakan payung kebijakan, standar, dan prosedur di mana organisasi dan teknologi berinteraksi untuk mendorong penggunaan, manajemen, dan produksi data geospasial yang lebih efisien. Dutch Council for Real Infrastruktur Informasi Geografis Nasional adalah state Information (Ravi) kumpulan kebijakan, dataset, standar, teknologi (Masser 1998) (perangkat keras, perangkat lunak dan komunikasi elektronik) dan menyediakan informasi geografis yang dibutuhkan pengguna untuk melaksanakan tugas. Queensland Spatial The Queensland Spatial Information Infrastructure Information terdiri atas dataset, pengaturan kelembagaan, standar Infrastructure Council teknis, produk dan layanan yang dibutuhkan untuk (Department of Natural memenuhi kebutuhan pemerintah, industri dan Resources 1999) masyarakat.
adalah suatu perangkat sistem managemen data spasial yang mencakup kelembagaan, kumpulan data dasar spasial berikut standar-standar dan petunjuk teknis, teknologi, peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan, serta sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendistribusikan, dan meningkatkan pemanfaatan data spasial. Bakosurtanal, 2001
Data: Organisations understand the wide value of their data. They manage and release it for reuse.
Standards: Organisations are working to agreed standards in describing and releasing their data. Access and services: Organisations are releasing their data and creating services to enable end users to access it. Investment: Organisations invest and participate in developing an infrastructure to support geospatial information.
Capability: Organisations grow their capability and capacity to contribute to SDI.
Governance and responsibilities: Organisations understand how they can contribute to the Geospatial Strategy and have agreed work plans to achieve this. Cross sector coordination: All sectors recognise that they need to contribute to developing a national SDI and understand their role.
DATA
Fundamental datasets are themes of spatial information regarded as primary in supporting the key functions of a country or jurisdiction, providing the common spatial reference and context which underpins many other forms of business information. An individual agency may consider fundamental data in terms of the most important strategic spatial information that supports its business functions and processes.
Themes commonly considered fundamental can include geodetic control, cadastre, administrative boundaries, geographic names and localities, street address, transportation, elevation, hydrology and orthophoto imagery. The list is not definitive and is dependent on the priorities of the responsible agency within each jurisdiction. PEOPLE Includes the users, providers, administrators and custodians of spatial data and also value-added re-sellers. Users can be corporate, small or large business or individuals, public or private. The broad application of SDI beyond the traditional mapping and land administration role means users and administrators of spatial information have very different qualifications and professional backgrounds.
INSTITUTIONAL Includes the administration, coordination, policy and legislation FRAMEWORK/ components of an SDI. The institutional framework is reliant on POLICY successful partnerships and communication between agencies within and between jurisdictions. STANDARDS Consistent standards and policy are required to enable the sharing, integration and distribution of spatial data; hence standards for data models, metadata, transfer and interoperability of storage and analysis software. Policy particularly needs to be consistent for the pricing and access to spatial data within and between jurisdictions. ACCESS AND Consists of the access and distribution networks, clearinghouse DISTRIBUTION and other means for getting the spatial information or datasets to TECHNOLOGY the users. Technology also involves the acquisition, storage, integration, maintenance, and enhancement of spatial data.
Visi IDSN Tersedianya data spasial yang berkualitas, mudah diakses dan mudah diintegrasikan untuk keperluan pembangunan nasional
Kerjasama dan Fasilitasi
KELEMBAGAAN
PERATURAN PERUNDANGAN
DATA UTAMA
TEKNOLOGI
SDM
Sekretariat
UU
Jenis data (kerangka dasar, data dasar, data tematik)
Web (Services, Catalog, Potrayal Data)
Standar Kompetensi
Standar (SNI)
GIS
Sertifikasi (LSP)
Simpul jaringan (SJ) (pusat dan daerah) Unit Kliring (UK)
Perpres
Diklat
PP SK UK (Menteri/ Gub/Bupati)
PIDS
Penghubung SJ IDSD
IDSN : Suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Data Spasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna BIG, 2007
meningkatkan sinergi antara institusi yang terkait dalam penyempurnaan kebijakan strategis, rencana strategis dan rencana pembangunan tahunan instansi survei dan pemetaan nasional, diantaranya adalah : • penyusunan program kerja, kebijakan dan kesepakatan; • peningkatan kemitraan institusional; • koordinasi penyediaan data utama; • pemasyarakatan dan pendayagunaan informasi data spasial; • peningkatan kinerja lembaga surta; • penetapan pembinaan (kastodianship) data spasial; dan • peningkatan kerjasama internasional;
1. Simpul Jaringan menyiapkan Data Spasial : • jaringan kontrol geodesi, geoid nasional, cakupan foto udara, hipsografi, batimetri, garis pantai, utilitas, penutup lahan, sistem lahan, dan liputan dasar laut (sea bed cover), untuk bidang survei dan pemetaan (BAKOSURTANAL) • kerangka dasar kadastral dan bidang tanah, penggunaan tanah, zona nilai tanah, zona nilai aset kawasan, dan karakteristik tanah, untuk bidang pertanahan (BPN) • batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, batas wilayah administrasi kepemerintahan, toponimi, untuk bidang pemerintahan dalam negeri (Depdagri) • transportasi untuk bidang perhubungan (Dephub) • wilayah kode pos untuk bidang komunikasi dan informasi (Dp Kominfo) • jaringan jalan, tubuh air/hidrologi lingkungan bangunan, jaringan air bersih, instalasi pengolahan limbah, dan rencana tata ruang, untuk bidang pekerjaan umum (Dep PU) • lingkungan budaya untuk bidang kebudayaan dan kepariwisataan (Dpbudpar) • wilayah pengumpulan data statistik, dan hasil kegiatan statistik, untuk bidang statistik (BPS) • kuasa pertambangan, geologi, sumber daya mineral, seismik eksplorasi, gayaberat, geomagnet, logging sumur pemboran dan hidrogeologi, untuk bidang energi dan sumber daya mineral (Dep ESDM) • kawasan hutan dan keanekaragaman hayati, lain untuk bidang kehutanan (Dep Hut) • klasifikasi tanah, untuk bidang pertanian (Deptan) • oseanografi untuk bidang kelautan dan perikanan (DKP) • iklim dan geofisika untuk bidang meteorologi dan geofisika (BMKG) • cakupan citra satelit untuk bidang antariksa dan penerbangan (LAPAN) 2. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyiapkan Data Spasial sesuai dengan kewenangannya
Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN)
Penghubung simpul jaringan adalah Badan Informasi Geospasial (BIG) Tugas Penghubung simpul jaringan: 1. Mengintegrasikan simpul jaringan. 2. Menyebarluaskan IGD kepada seluruh simpul jaringan melalui jaringan IGN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 3. Membangun dan memelihara sisiem akses jaringan IGN pada penghubung simpul jaringan. 4. Memfasilitasi peyebarluasan IG simpul jaringan melalui jaringan IGN. 5. Melakukan pembinaan kepada simpul jaringan. 6. Menyelenggarakan rapat koordinasi nasional di bidang jaringan IGN.
Unit Kliring adalah salah satu unit kerja pada Simpul Jaringan yang ditunjuk sebagai pelaksana pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial tertentu. PASAL 11 (PerPres Nomor 85 Tahun 2007 Tentang Jaringan Data Spasial Nasional) (1) Untuk melaksanakan tugas Simpul Jaringan dalam hal pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, ditetapkan Unit Kliring oleh masing-masing Pimpinan Simpul Jaringan. (2) Unit Kliring sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), bertugas: a. menyebarluaskan Metadata dan Data Spasial kepada masyarakat; dan b. menyampaikan Metadata itu kepada Penghubung Simpul Jaringan. Contoh : Unit Kliring Data Spasial Kementerian Kehutanan Unit Kerja pada simpul jaringan Departemen Kehutanan yang merupakan salah satu simpul jaringan data spasial nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/Menhut II/2008 tentang Penunjukan Unit Kliring Data Spasial Departemen Kehutanan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan d/h Kepala Badan Planologi Kehutanan telah ditunjuk sebagai Ketua Unit Kliring Data Spasial
Kastodian (Custodian) merupakan simpul dari jaringan (Simpul IDSN)
Kastodian berfungsi sebagai pusat data bila kegiatannya terbatas pada penyediaan dan pemeliharaan data dan informasi spasial. Bila kegiatannya juga termasuk penyebarluasan data dan informasi spasial maka kastodian juga berfungsi sebagai pusat informasi. Fungsi pusat data dan pusat informasi tidak harus berada dalam satu instansi. Dengan adanya walidata terwujud kejelasan tentang "siapa yang melakukan apa" untuk memproduksi database geosapasial, sehingga tidak akan terjadi redudansi ataupun duplikasi peta.
prinsip/konsep dasar kastodian: 1. Kastodian sebagai pembina data memiliki hak dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan (pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, pertukaran) data spasial sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya. 2. Standar, penyelenggaraan data spasial oleh kastodian harus menggunakan standar yang disepakati oleh lintas pelaku, standar yang diperlukan meliputi standar akses, pengumpulan, klasifikasi, diskripsi, ketelitian, format dan struktur. 3. Kustodian harus menggunakan standarnya dan mengacu pada kerangka nasional, regional maupun internasional. 4. Pengumpulan dan pemeliharaan informasi, lembaga kustodian membiayai perencanaan terhadap informasi pengumpulan, konversi, dan pengelolaan yang telah disepakati sesuai kebutuhan pengguna. Jika suatu kustodian telah ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk menyediakan informasinya terhadap lembaga lain. Atau untuk memproduksi suatu pelayanan nilai tambah atau suatu produk informasi. 5. Kastodian harus menjadi sumber resmi terhadap data spasial yang dikelolanya.
prinsip/konsep dasar kastodian: 6. Pembina data boleh mendelegasikan penyelenggaraan kegiatan pengumpulan data kepada pihak lain tetapi pembina data bertanggung jawab dalam integrasi data yang berada dalam tanggung jawabnya. 7. Pemeliharaan akses, pembina data harus menjaga agar data dapat dan mudah diakses oleh pengguna dan menyediakan prasarana aksesnya. (New South Wales Custodianship Guidelines for Natural Resources Information).
CAPAIAN s/d 2015: Pembangunan Simpul Jaringan
23
TO DO
34
KemParEkraf, Kemhub, KemDagri, LAPAN, Kemtan, KemenPU, KKP, Kemenhut dan LH, Kemen ESDM , BPS, Kemen Agraria dan Tata Ruang, BIG, BNN, Kemen Kes, KemenKomInfo, KemenPerin, DJP–KemenKeu, Kemen PPN, Kemenhan, Kemen PDT, KPU, Polri, Dittop AD Prov. Sumsel, Prov. Kalsel, Prov. Sulsel, Prov. Jateng, Prov. Bali, Prov. Papua Barat, Prov. Sumut, Prov. Riau, Prov. Lampung, Prov. Banten, Prov. DIY, Prov. Kaltim, Prov. Jabar, Prov. Kalteng, Prov. Sulteng, Prov.Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Prov. Jatim
34
18
16
500
6
494
PPIDS
Provinsi
57
CONNECTED
Kab/Kota.
Kementerian/ Lembaga
TARGET
34
8
26
Kab. Bojonegoro, Kab. Sleman, Kota Depok, Kab.Sumbawa, Kota Samarinda, Kab. Tangerang
Institut Teknologi Surabaya , Universitas Diponegoro , Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Negeri Padang , Universitas Syiah Kuala, Universitas Tanjungpura , Universitas Mulawarman.
Rapat KOORDINASI NASIONAL INFORMASI GEOSPAsial tahun 2015 WG 3 – PENGELOLAAN DATA DAN PENYEBARLUASAN IG Jakarta, 27 Maret 2015
CAPAIAN s/d 2015: Pembangunan Penghubung Simpul Jaringan 1. Ina-Geoportal http://tanahair.indonesia.go.id. 2. Perangkat Geospatial Cloud Computing (200 nodes/simpul) 3. Perangkat Pengelolaan Data DEM, GCP, dan Citra Tegak Satelit 4. Perangkat High Performance Computing (HPC) 5. +/- 300 Servers 6. Data storage: 2,300 TeraBytes 7. Bandwidth International: 300 Mbps; Domestik: 1000 Mbps 8. WAN (Wide Area Network) ke K/L dan Pemda. Koneksi VPN 10 Gbps BPS, BPN, PU, Kem Hut, KKP, KLH, Kem ESDM, Pemprov DKI dan Pemprov Jabar; Koneksi VPN 20 Gbps LAPAN. 9. Network Operations Center – NOC 10. GeoSpatial Support Command Center – GSCC
11. Disaster Recovery Center (DRC) di Batam Rapat KOORDINASI NASIONAL INFORMASI GEOSPAsial tahun 2015 WG 3 – PENGELOLAAN DATA DAN PENYEBARLUASAN IG Jakarta, 27 Maret 2015
No.
Kategori
Deskripsi
Subkategori
Sumber Informasi/ Walidata/Costudian
1
Referensi Spasial [A]
Dataset mengenai kerangka dasar pemetaan
1. Jaring referensi geodesi 2. Model geoid 3. Stasiun pasang surut
PGG (BIG)
2
Batas Wilayah [B]
Dataset yang mencerminkan pengelolaan batas wilayah
1. Batas administrasi
Kem. Dalam Negeri
2. Batas wilayah darat 3. Batas wilayah laut
Transportasi [C]
Dataset yang menggambarkan sarana dan prasarana transportasi
1. Transportasi darat
Kem. ESDM Kem. Kehutanan, Kem. Budpar, Kem. Kominfo, BPS Kem. Perhubungan
3
4
Hidrografi [D]
2. Transportasi laut 3. Transportasi udara Dataset mengenai pengukuran dan 1. Tubuh air daratan pemetaan perairan (sungai, laut, (inland water) pelabuhan, dsb) dan dasar laut 2. Hidrografi pesisir (coastal hydrography) 3. Konstruksi garis pantai
Kem. PU PDRTR (BIG) Kem. PU PDKK (BIG)
PDRTR (BIG)
4. Informasi kedalaman
PDKK (BIG)
5. Fasilitas perikanan
Kem. Kelautan & Perikanan
http://www.bakosurtanal.go.id/katalog-fitur-dataset-fundamental/
No. Kategori
Deskripsi
Subkategori
Sumber Informasi/ Walidata/Costudian
5
Hipsografi [E]
Dataset yang merepresentasikan relief permukaan bumi dengan referensi tinggi tertentu
1. Relief
PDRTR (BIG)
6
Vegetasi [F]
Dataset mengenai objek berupa tumbuhan yang menutupi permukaan bumi
1. Vegetasi penghasil
Kem. Kehutanan
2. Vegetasi rangeland 3. Vegetasi kayu 4. Vegetasi lahan basah
PSDAD (BIG)
7
Lingkungan Terbangun [G]
5. Vegetasi lainnya 1. Permukiman
Dataset yang menggambarkan Kem. Kehutanan kenampakan lingkungan terbangun 2. Kawasan perdagangan PSSDAD (BIG) di permukaan bumi 3. Kawasan industri 4. Pemerintahan 5. Pendidikan 6. Peribadatan 7. Pariwisata dan Budaya 8. Permakaman 9. Fasilitas kesehatan 10. Sosial
Kem. PU BPN Kem. Budpar Kem. Kes Kem. Keuangan Dirjen Aset Atlas (BIG) Kem. Pera
Kategori
Deskripsi
8
Utilitas [H]
Dataset yang menggambarkan 1. Instalasi dan jaringan air infrastruktur utilitas untuk fungsi bersih tertentu 2. Instalasi dan jaringan listrik 3. Instalasi dan jaringan pos, penyiaran, dan telekomunikasi 4. Instalasi dan jaringan minyak dan gas 5. Instalasi dan jaringan pembuangan limbah Dataset yang menggambarkan 1. Mineral komposisi, struktur, dan sifat 2. Energi fisik bumi
Kem. PU
Kem. Pertanian
9
Geologi [I]
10
Tanah [J]
Dataset mengenai pertanahan
11
Toponimi [K]
Dataset yang digunakan untuk mendeskripsikan nama tempat
Subkategori
Sumber Informasi/ Walidata/Costudian
No.
1. Sumber daya tanah 2. Karakteristik tanah 1. Nama Geografis
Kem. ESDM Kem. Kominfo
Kem. ESDM
Kem. Dalam Negeri
No. 12
Kategori
Deskripsi
Dataset Khusus Dataset mengenai objek yang [Z] memiliki sifat penggunaan khusus
Subkategori 1. Kadaster 2. Hidrologi 3. Oseanografi 4. Sistem lahan
Sumber Informasi/ Walidata/Costudian BPN Kem. PU PSSDAL (BIG) Balittanah (Kem. Pertanian)
5. Keanekaragaman hayati Badan Geologi (Kem. ESDM) 6. Liputan dasar laut PSSDAL (BIG) (Seabed cover) 7. Variasi magnetik Kem. Kehutanan 8. Meteorologi 9. Klimatologi 10. Geofisika 11. Bencana 12. Cakupan foto udara 13. Rencana tata ruang 14. Cakupan citra satelit
BMKG BMKG BMKG BNPB Pusjasinfo BIG Kem. PU LAPAN
Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Wali Data Informasi Geospasial Tematik
• menjamin kepastian hukum dalam berusaha/investasi dibidang survei dan pemetaan;
• menjamin kepastian penyelenggaraan survei dan pemetaan; • menjamin kepastian hukum hak atas kekayaan intelektual dibidang survei dan pemetaan.
Perlu peraturan perundangan untuk pengumpulan dan penggunaan bersama atas data spasial. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
• Pelaksanaan koordinasi di tingkat nasional dan daerah. • Peran atau tanggung jawab institusi pemerintah. • Peran atau tanggung jawab institusi swasta. • Penetapan institusi kunci. • Aturan distribusi data pada setiap instansi.
• Peraturan perundangan mengenai hak cipta, sekuriti, penetapan harga, privacy, dan liability. • Peraturan mengenai akses.
Terdapat beberapa Undang-undang yang menyatakan bahwa data spasial sangatlah penting, yaitu: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa seluruh kegiatan pembangunan haruslah direncanakan berdasarkan data (spasial dan non spasial) dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah harus berdasarkan pada data dan informasi, termasuk data dan informasi spasial, dan Pemerintah Daerah harus membangun sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menegaskan bahwa aspek wilayah/spasial haruslah diintegrasikan ke dalam –dan menjadi bagiankerangka perencanaan pembangunan di semua tingkatan pemerintahan. Dalam kaitan ini, terdapat 33 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota yang harus mengintegrasikan rencana tata ruangnya ke dalam perencanaan pembangunan daerahnya masing-masing.
Berbagai peraturan perundangan yang mendasari segera tersusunnya basis data IDS dalam mendukung manajemen bencana yang mendasar adalah : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi 2. Undang-Undang No. 04 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2007 Tentang Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN) 4. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial 6. InPres Nr. 6 / 2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan, dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 20 16 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000
STATE LAW 4/2011: GEOSPATIAL INFORMATION
• Type of GI • Custodianship of GI • Implementation of GI PRESIDENTIAL REGULATION 9/2014: GEOSPATIAL INFORMATION IMPLEMENTATION
• Implementation of GI • Executive of GI • Updates of GI PRESIDENTIAL REGULATION 9/2016: ACCELERATION ON ONE MAP POLICY
• Directive of 85 Thematic GI (TGI) • Accelerating Team • Action Plan 2016 - 2019
REGULATION OF HEAD OF BIG
Priyadi Kardono, 2016
• Management of TGI • Custodianship of TGI • Working Group of TGI
• penyusunan standardisasi data utama; • penyusunan spesifikasi perolehan data (data acquisition); • penyusunan standardisasi basisdata; • penyusunan standardisasi protokol sistem distribusi data utama; dan • penyusunan standardisasi jaringan kerja.
Aspek data utama dalam program pembangunan IDSN bertujuan untuk memfasilitasi keberadaan infrastruktur, yang mencakup : • Identifikasi Data utama yang merupakan bagian utama dari infrastruktur. • Menentukan kastodian dari data tersebut. • Memfasilitasi pengembangan prioritas dan standar dari data tersebut.
Standar dalam bidang informasi geografi/geomatika disusun oleh Panitia Teknis 07-01 Bidang Informasi Geografi/Geomatika yang kemudian ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional untuk menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI).
SNI TELAH DIKAJI ULANG No
Nomor SNI Tahun
ICS
Judul SNI
Judul ISO
PNPS Konsensus
Tanggal Jajak SK Penetapan Pendapat Penetapan
Keterangan
Klasifikasi
KLAS
SNI TELAH DIKAJI ULANG 1
Spesifikasi teknis peta rupabumi SNI 19-6502.22000 07.040 skala 1:25.000 2000
24 November 2000
2
Spesifikasi teknis peta rupabumi SNI 19-6502.32000 07.040 skala 1:50.000 2000
24 November 2000
3
Spesifikasi teknis peta rupabumi SNI 19-6502.42000 07.040 skala 1:250.000 2000
24 November 2000
07.040 Klasifikasi penutup lahan
4 SNI 7645:2010 2010
5 6 7 8 9 10
Penyusunan neraca sumber daya SNI 19-6728.413.060. - Bagian 4: Sumber daya mineral 2002 2002 10 spasial Penyusunan neraca sumber daya SNI 19-6728.113.060. - Bagian 1: Sumber daya air 2002 2002 10 spasial Penyusunan neraca sumber daya SNI 19-6728.213.060. - Bagian 2: Sumber daya hutan 2002 2002 10 spasial Penyusunan neraca sumber daya SNI 19-6728.313.060. - Bagian 3: Sumber daya lahan 2002 2002 10 spasial Peta dasar lingkungan pantai SNI 19-672601.080. Indonesia skala 1:50.000 2002 2002 30 SNI 19-67272002
2002
Peta dasar lingkungan pantai 01.030. Indonesia skala 1 : 250.000 30
(Mengacu pada Land Cover Classification System United Nation - Food and Agriculture Organization (LCCS-UNFAO) dan ISO 19144-1 Geographic information - Classification Systems - Part 1: Classification system structure)
9 Desember 2009
Desember 2001 Desember 2001 5-6 Desember 2001 Desember 2001 6 Desember 2001 6 Desember 2001
10 Mei 10 Juli 2010
Kaji ulang menjadi SNI 6502.2:2010 Kaji ulang menjadi SNI 6502.3:2010 Kaji ulang menjadi SNI 6502.4:2010 Kaji ulang menjadi SNI 7645-1:2014
Kaji ulang menjadi SNI 6728.4:2015 Kaji ulang menjadi SNI 6728.1:2015 Kaji ulang menjadi SNI 6728.2:2015 Kaji ulang menjadi SNI 6728.3:2015 Revisi, PNPS Pengolahan DG 2014 dan IG Penyajian DG Revisi, PNPS Pengolahan DG 2014 dan IG Penyajian DG
IGD IGD
SNI MASIH BERLAKU Spesifikasi teknis peta rupabumi skala 1:10.000 SNI 19-6502.11 2000 07.040 2000 2
SNI 19-67242002
3
SNI 19-67252002
SNI 19-69882004 SNI 19-71495 2005 4
13.180. Jaring kontrol horizontal 30 Peta lingkungan bandar udara 01.080. Indonesia skala 1:25.000 2002 30 2002
35.240. Jaring kontrol vertikal dengan 70 metode sipatdatar 35.240. Jaring kontrol gayaberat 2005 70 Metadata spasial 2004
FGDC STD-001-1998, Content Standard for Digital Geospatial 6 SNI 7335:2008 2008 07.040 Metadata (ADOPSI MODIFIKASI) Pertukaran data lintang, bujur, dan ISO 6709:1983(E) Standard tinggi lokasi geografis representation of latitude and 7 SNI 7336:2008 2008 07.040 altitude for geographic point locations (ADOPSI MODIFIKASI) Spesifikasi penyajian peta rupa SNI 8 2010 07.040 bumi - Bagian 2: Skala 1:25.000 6502.2:2010 9
SNI 6502.3:2010
10
SNI 6502.4:2010
Spesifikasi penyajian peta rupa 2010 07.040 bumi - Bagian 3: Skala 1:50.000 Spesifikasi penyajian peta rupa 2010 07.040 bumi - Bagian 4: Skala 1:250.000
Basis data spasial oseanografi: Suhu, salinitas, oksigen terlarut, 11 SNI 7644:2010 2010 07.040 derajat keasaman, turbiditas dan kecerahan Survei hidrografi menggunakan 12 SNI 7646:2010 2010 07.040 singlebeam echosounder
Desember 2001 6 Desember 2004 17 Desember 2004 5 Desember 2006
10 Mei 10 Juli 2010 10 Mei 10 Desember 10 Juli 2009 2010 10 Mei 10 Desember 10 Juli 2009 2010 10 Desember 2009
14 Desember 2009 7-Nov-06
SNI 7657:2010 01.040. 2010 dan Amd:2011 01
12 Agustus 2010
Pengolahan DG dan IG Pemrosesan DG Pengumpulan DG Pengolahan DG dan IG Penyajian DG Pengumpulan DG Pengumpulan DG Penyebarluasa n DG dan IG Pengolahan DG dan IG Pemrosesan DG
5 Desember 2006
Singkatan nama kota
13
Kaji ulang 2016
24 November 2000
10 Mei 10 Juli 2010 10 Mei 10 Juli 2010 26 Agustus 26 Oktober 2010
Pengolahan DG dan IG Penyajian DG Pengolahan DG dan IG Penyajian DG Pengolahan DG dan IG Penyajian DG Penyimpanan dan Pengamanan DG dan IG Pengumpulan DG Pengolahan DG dan IG Penyajian DG
IGD IGD IGT IGD IGD
IGD
IGD IGD IGD
IGT
IGD
IGT
Pemetaan habitat perairan laut dangkal - Bagian 1: Pemetaan 14 SNI 7716:2011 2011 07.040 terumbu karang dan padang lamun Survei dan pemetaan mangrove 15 SNI 7717:2011 2011 07.040 16
SNI ISO 19101:2011
2011
Informasi geografis - Model 35.240. referensi 70
SNI ISO 17 19111:2011
Informasi geografis 35.240. Pereferensian spasial dengan 2011 70 koordinat
SNI ISO 18 19112:2011
Informasi geografis 35.240. Pereferensian spasial dengan 2011 70 identifikasi geografis
19
SNI ISO 19113:2011
2011
SNI ISO 20 19114:2011
2011
21
SNI ISO/TS 19103:2011
2011
22
SNI ISO/TS 19104:2011
2011
23
SNI ISO 19115:2012
2012
24
SNI ISO 19115-2:2012
2012
25
SNI ISO/TS 19139:2012
2012
26
SNI ISO 19128:2012
2012
Informasi geografis - Prinsip 35.240. kualitas 70 Informasi geografis - Prosedur evaluasi kualitas Informasi geografis - Bahasa 35.240. skema konseptual 70
Pengumpulan DG
30 Mei 1 Maret 2011 30 Juli 2011 28 Februari 2011 ISO 19101:2002 Geographic information - Reference model (ADOPSI IDENTIK) ISO 19111:2007 Geographic information - Spatial referencing by coordinates (ADOPSI IDENTIK ISO 19112:2003 Geographic information - Spatial referencing by geographic identifiers (ADOPSI IDENTIK ISO 19113:2002 Geographic information - Quality principles (ADOPSI IDENTIK) ISO 19114:2003 Geographic information - Quality evaluation procedure (ADOPSI IDENTIK)
Pengumpulan DG
30 Mei 30 Juli 2011
Penyebarluasa n DG dan IG
24 November 2010
Pengolahan DG dan IG Pemrosesan DG Penyebarluasa n DG dan IG
24 November 2010
24 November 2010
Pengumpulan DG
24 November 2010
Pengolahan DG dan IG Pemrosesan DG
24 November 2010
ISO/TS 19103:2005 Geographic information Conceptual schema language Informasi geografis - Terminologi ISO 19104:2008 Geographic 24 November information - Terminology 2010 (ADOPSI IDENTIK) Informasi geografis - Metadata ISO 19115:2003 Geographic 3 Oktober information - Metadata 2012 2012 (ADOPSI IDENTIK) Informasi geografis - Metadata – ISO 19115-2:2009 Geographic Bagian 2: Ekstensi untuk citra dan information - Metadata - Part 2: 20 September gridded data Extensions for imagery and 2012 2012 gridded data (ADOPSI IDENTIK) Informasi geografis - Metadata - ISO/TS 19139:2007 Implementasi skema XML Geographic information 20 September Metadata - XML schema 2012 2012 implementation (ADOPSI IDENTIK) Informasi geografis - Antarmuka ISO 19128:2005 Geographic 35.240. 5 Desember web map server information - Web map server 70 2011 interface (ADOPSI IDENTIK)
Belum diterjemahkan Pengumpulan DG Penyebarluasa n DG dan IG Pengolahan DG dan IG Penyajian DG Belum Pengolahan DG diterjemahkan dan IG Pemrosesan DG Penyebarluasa n DG dan IG
IGT
IGT
Prosedur pemotretan udara 27 SNI 7802:2013 2013 07.040 analog 28 SNI 7803:2013 2013 07.040
2013
Prosedur pengumpulan nama rupa bumi Instalasi stasiun pasang surut
29 SNI 7924-2013 2013 07.040 Pemetaan lahan gambut skala 30 SNI 7925-2013 2013 07.040 1:50.000 berbasis citra penginderaan jauh Pengamatan pasang surut 31 SNI 7963:2014 2014 07.040
8 Desember 2011 5 Desember 2011
2012
25 Februari 2013
2012
25 Februari 2013
2012 27 Juni 2013
Prosedur pembangunan Continuously Operating 32 SNI 7964:2014 2014 07.040 Reference Station (CORS)
2012 27 Juni 2013
Prosedur pemotretan udara digital 33 SNI 7965:2014 2014 07.040
2012 27 Juni 2013 Spesifikasi teknis triangulasi udara
34 SNI 7966:2014 2014 07.040
2012 27 Juni 2013 Informasi Geografis – Layanan
35
36
SNI ISO 19119:2014
SNI ISO 19131:2014
27 Maret 26 Mei 2013
ISO 19119:2005 Geographic 2013 information - Services dan ISO 19119:2005/Amd1:2008 35.240. 1 November Geographic information 2014 70 2013 Services - Extensions of the service metadata model (ADOPSI IDENTIK) Informasi geografis – Spesifikasi ISO 19131:2007 Geographic 2013 produk data information - Data product specification dan ISO 19131:2007/Amd1:2011 Requirements relating to the 35.240. 1 November 2014 inclusion of an 70 2013 application schema and feature catalogue and the treatment of coverages in an application schema (ADOPSI IDENTIK)
27 Maret 26 Mei 2013 27 Maret 26 Mei 2013 30 Oktober 28 Desember 2013 30 Oktober 28 Desember 2013 30 Oktober 28 Desember 2013 30 Oktober 28 Desember 2013
Pengumpulan DG Pengumpulan DG Pengumpulan DG Pengumpulan DG
IGD IGD IGD IGT
Pengumpulan DG IGD Pengumpulan DG IGD Pengumpulan DG IGD Pengumpulan DG IGD Penyebarluasa n DG dan IG
Pengumpulan DG
ISO/TS 19138:2006 2013 Geographic information - Data 1 November quality measure (ADOPSI 2013 IDENTIK) Informasi geografis – Layanan ISO 19142:2010 Geographic 2013 SNI ISO 35.240. 1 November fitur berbasis web information - Web Feature 38 2014 19142:2014 70 2013 Service (ADOPSI IDENTIK) Informasi geografi – Kerangka ISO/TS 19129:2009 kerja (framework) untuk citra, data Geographic information SNI ISO/TS 35.240. 1 November grid, dan coverage Imagery, gridded and coverage 2013 39 2014 19129:2014 70 2013 data framework (ADOPSI IDENTIK) Klasifikasi liputan dasar laut 1 Februari 4 Desember 40 SNI 7987:2014 2014 07.040 2013 - 31 Maret 2013 2014 SNI ISO/TS 37 19138:2014
SNI 764541 1:2014
Informasi Geografis – Ukuran 35.240. kualitas data 2014 70
2014 07.040
Klasifikasi penutup lahan - Bagian 1: Skala kecil dan menengah
Survei batimetri menggunakan 42 SNI 7988:2014 2014 07.040 multibeam echosounder Prosedur pemetaan tingkat 43 SNI 7989:2014 2014 07.040 kesesuaian agroklimat SNI ISO 44 19133:2014 45
46
SNI ISO 19116:2015 SNI 6728.4:2015
SNI ISO 47 19125-2:2015
48
SNI ISO/TS 19127:2015
2013
1 Februari 4 Desember - 31 Maret 2013 2014
1 Februari 4 Desember - 31 Maret 2013 2014 1 Februari 4 Desember 2013 - 31 Maret 2013 2014 2013
Informasi Geografis – Layanan ISO 19133:2005 Geographic 35.240. Berbasis Lokasi – Penjejakan dan information - Location based 4 Desember 2014 2013 service - Tracking and 70 navigasi 2013 navigation (ADOPSI IDENTIK) 35.240. Informasi geografis - Layanan ISO 19116:2004(E) 15 September 142/KEP/BSN/5 Geographic information 2015 70 penentuan posisi 2014 15 Mei 2015 2014 /2015 Positioning services Penyusunan neraca spasial 8 sumber daya alam - Bagian 4: September 25 Februari 143/KEP/BSN/5 2015 07.040 Sumber daya dan cadangan 2013 -7 15 Mei 2015 2014 /2015 mineral dan batubara November 2014 35.240. Informasi geografis – Akses fitur ISO 19125-2:2004(E) 70 sederhana – Bagian 2: Pilihan Geographic information 9 Oktober 167/KEP/BSN/6 2015 2014 15 Juni 2015 SQL Simple feature access - Part 2: 2014 /2015 SQL Option 35.240. Informasi geografis - Kode dan ISO 19127:2005 Geographic 70 parameter geodetik information - Geodetic codes 15 September 167/KEP/BSN/6 2015 2014 15 Juni 2015 and parameters 2014 /2015
Pengumpulan DG Penyebarluasa n DG dan IG Pengolahan DG dan IG Penyajian DG Pengolahan DG dan IG Pemrosesan DG Pengolahan DG dan IG Pemrosesan DG Pengumpulan DG
IGD
Pengumpulan DG
IGT
IGT
IGT
Pengolahan DG dan IG Pemrosesan DG Penyebarluasa n DG dan IG Pengolahan DG dan IG Pemrosesan DG Pengolahan DG dan IG Pemrosesan DG Pengolahan DG dan IG Pemrosesan DG
IGT
SNI ISO 49 19156:2015 SNI ISO 50 19110:2015 51
SNI ISO/TR 19121:2015
SNI ISO 52 19144-1:2015 SNI ISO 53 19144-2:2015 SNI ISO/TS 54 19158:2015
07.040 Informasi geografis - Pengamatan ISO 19156:2011(E) dan pengukuran Geographic information 2015 Observations and measurements Informasi geografis - Metodologi ISO 19110:2005 Geographic information - Methodology for 35.240. penyusunan katalog unsur 2015 feature cataloguing 70 geografis 2015
35.240. Informasi geografis - Citra dan 70 data grid
35.240. Informasi geografis - Sistem 70 klasifikasi - Bagian 1: Struktur 2015 sistem klasifikasi
35.240. Informasi geografis – Sistem 70 klasifikasi – Bagian 2: Meta 2015 language penutup lahan/ Land Cover Meta Language (LCML) 35.240. Informasi geografis – Jaminan 70 kualitas penyediaan data 2015
Spesifikasi penyajian peta curah 55 SNI 8196:2015 2015 07.040 hujan Metode pemetaan rawan banjir skala 1:50.000 dan 1:25.000 Prosedur penentuan batas daerah 57 SNI 8200:2015 2015 07.040 aliran sungai (DAS) untuk peta skala 1:250.000 Ketelitian Peta Dasar 58 SNI 8202:2015 2015 07.040 56 SNI 8197:2015 2015 07.040
59
SNI ISO 19157:2015
2015 07.040
60
SNI 6728.1:2015
2015
SNI 61 6728.2:2015 SNI 62 6728.3:2015
2015
2015
ISO/TR 19121:2000 Geographic information Imagery and gridded data ISO 19144-1:2009(E) Geographic information Classification systems - Part 1: Classification system structure ISO 19144-2:2012 Geographic information - Classification systems - Part 2: Land Cover Meta Language (LCML) ISO/TS 19158:2012(E) Geographic information Quality assurance of data supply
15 September 2014 2014
2013
25 Februari 2014
2014
16 September 2014
15 Juni 2015
168/KEP/BSN/6 /2015
2014
16 September 2014
19 Juni 2015
172/KEP/BSN/6 /2015
2014
9 Oktober 2014
19 Juni 2015
172/KEP/BSN/6 /2015
10 Desember 2014 2014
2013 2014 2014 2014
Informasi geografis - Kualitas data ISO 19157:2013(E) Geographc 2014 information - Data quality Penyusunan neraca spasial sumber daya alam – Bagian 1: 2013 Sumber daya air Penyusunan neraca spasial sumber daya alam – Bagian 2: Sumber daya hutan Penyusunan neraca sumber daya alam spasial - Bagian 3: Sumber daya lahan
167/KEP/BSN/6 15 Juni 2015 /2015
2013
2013
168/KEP/BSN/6 15 Juni 2015 /2015
172/KEP/BSN/6 19 Juni 2015 /2015
Pengumpulan DG Pengolahan DG dan IG Pemrosesan DG Pengolahan DG dan IG Penyajian DG Pengolahan DG dan IG Pemrosesan DG Penyebarluasa n DG dan IG Penggunaan DG dan IG
2 Maret - 1 12 Agustus 199/KEP/BSN/8 surat belum Pengolahan DG Mei 2015 2015 /2015 ada dan IG Penyajian DG 10 Desember 2 Maret - 1 12 Agustus 199/KEP/BSN/8 surat belum Pengumpulan Mei 2015 2015 /2015 ada DG 2014 20 Maret - 12 Agustus 199/KEP/BSN/8 surat belum Pengumpulan 10 Desember 19 Mei 2015 /2015 ada DG 2014 2015 10 Desember 1 April - 31 12 Agustus 199/KEP/BSN/8 surat belum Penggunaan /2015 ada DG dan IG 2014 Mei 2015 2015 12 Agustus 199/KEP/BSN/8 surat belum Pengumpulan 9 Oktober 2015 /2015 ada DG 2014 2 Maret - 1 12 Agustus 200/KEP/BSN/8 surat belum Pengolahan DG /2015 ada dan IG 16 September Mei 2015 2015 Pemrosesan 2014 DG 2 Maret - 1 12 Agustus 200/KEP/BSN/8 surat belum Pengolahan DG /2015 ada dan IG 16 September Mei 2015 2015 Pemrosesan 2014 DG 2 Maret - 1 25 236/KEP/BSN/9 surat belum Pengolahan DG ada dan IG 16 September Mei 2015 September /2015 2015 Pemrosesan 2014 DG 9 Oktober 2014
IGT IGT IGT IGD
IGT
IGT
IGT
63
SNI ISO 19136:2016
SNI ISO/TS 64 19101-2:2016 SNI ISO 19117:2016 SNI ISO 66 19118:2016 65
2016
2016 2016
2016
67
SNI ISO 19123:2016
2016
68
SNI ISO 19132:2016
2016
SNI ISO 69 19145:2016 SNI ISO/TS 70 19130:2016
71
SNI ISO/TS 19130-2:2016
2016
2016
2016
SNI ISO 72 19125-1:2016
2016
SNI ISO 19148:2016
2016
73
SNI ISO 74 19149:2016 SNI ISO 75 19152:2016
2016
2016
Informasi geografis – Geography ISO 19136:2007(E) Markup Language (GML) Geographic information Geography Markup Language Informasi geografis - Model ISO/TS 19101-2:2008, referensi - Bagian 2: Citra Geographic information Reference model - Part 2: Imagery Informasi geografis - Portrayal ISO 19117:2012, Geographic information - Portrayal Informasi geografis - Encoding ISO 19118:2011, Geographic information - Encoding Informasi geografis - Skema untuk ISO 19123:2005, Geographic geometri dan fungsi coverage information - Schema for Coverage Geometry and Functions Informasi geografis - Layanan ISO 19132:2007, Geographic berbasis lokasi - Model acuan information - Location based service-Reference model Informasi geografis - Register ISO 19145:2013, Geographic representasi lokasi titik geografis information - Registry of representations of geographic point locations Informasi geografis - Model ISO/TS 19130:2010, sensor citra untuk penentuan Geographic information posisi geografis Imagery sensor models for geopositioning Informasi geografis - Model ISO/TS 19130-2:2014, sensor citra untuk penentuan Geographic information posisi geografis - Bagian 2: SAR, Imagery sensor models for InSAR, lidar, dan sonar geopositioning – Part 2: SAR, InSAR, lidar and sonar Informasi geografis - Akses fitur ISO 19125:-1:2004, sederhana - Bagian 1: Arsitektur Geographic information umum Simple Feature Access Common Architecture Informasi geografis ISO 19148:2012, Geographic Pereferensian linier information - Linear Referencing Informasi geografis - Rights ISO 19149:2011, Geographic expression language untuk information - Rights expression informasi geografis - GeoREL language for geographic information - GeoREL Informasi geografis - Model ISO 19152:2012, Geographic Domain Administrasi Pertanahan information - Land (Land Administration Domain Administration Domain Model Model/LADM) (LADM)
2014
10 Desember 2014
3-4 Desember 2015 2016 3-4 Desember 2016 3-4 Desember 2015 2016 2015
2015
3-4 Desember 2016
2015
3-4 Desember 2016
3-4 Desember 2015 2016 3-4 Desember 2015 2016
2015
3-4 Desember 2016
3-4 Desember 2015 2016 2015
3-4 Desember 2016
3-4 Desember 2015 2016 3-4 Desember 2015 2016
13 Mei 2016 106/KEP/BSN/5 /2016 13 Mei 2016 107/KEP/BSN/5 republication /2016 reprint 13 Mei 2016 107/KEP/BSN/5 republication /2016 reprint 13 Mei 2016 107/KEP/BSN/5 republication /2016 reprint 13 Mei 2016 107/KEP/BSN/5 republication /2016 reprint 13 Mei 2016 107/KEP/BSN/5 republication /2016 reprint 13 Mei 2016 107/KEP/BSN/5 republication /2016 reprint 13 Mei 2016 107/KEP/BSN/5 republication /2016 reprint 13 Mei 2016 107/KEP/BSN/5 republication /2016 reprint
23 Juni 2016 134/KEP/BSN/6 republication /2016 reprint 23 Juni 2016 134/KEP/BSN/6 republication /2016 reprint 23 Juni 2016 134/KEP/BSN/6 republication /2016 reprint 23 Juni 2016 134/KEP/BSN/6 republication /2016 reprint
Pengolahan DG dan IG Penyajian DG
SNI ISO 76 19153:2016
2016
77
SNI ISO 19155:2016
2016
78
SNI ISO/TS 19150-1:2016
2016
79
SNI ISO/TS 19159-1:2016
2016
80
SNI 8310.1:2016
2016
Informasi geografis - Model acuan ISO 19153:2014, Geospatial Digital Rights Management untuk Digital Rights Management informasi geospasial (GeoDRM) Reference Model (GeoDRM RM) Informasi geografis - Arsitektur ISO 19155:2012, Geographic pengidentifikasi tempat (Place information - Place Identifier Identifier/PI) (PI) architecture Informasi geografis - Ontologi - ISO/TS 19150-2:2012, Bagian 1: Kerangka kerja Geographic information Ontology- Part 1: Framework Informasi geografis - Kalibrasi dan ISO/TS 19159-1:2014, validasi sensor dan data citra Geographic information penginderaan jauh - Bagian 1: Calibration and validation of Sensor optik remote sensing imagery sensors and data -- Part 1: Optical sensors Penyajian atlas taktual (tactile) Bagian 1: Simbol unsur peta dasar
3-4 Desember 2015 2016 2015
3-4 Desember 2016
2015
3-4 Desember 2016
23 Juni 2016 134/KEP/BSN/6 republication /2016 reprint 23 Juni 2016 134/KEP/BSN/6 republication /2016 reprint 23 Juni 2016 134/KEP/BSN/6 republication /2016 reprint 23 Juni 2016 134/KEP/BSN/6 republication /2016 reprint
2015
3-4 Desember 2016
24 Feb 3-4 Desember 25 April 2016 2016
23 Juni 2016 135/KEP/BSN/6 /2016
SNI MENUNGGGU PENETAPAN 1
RSNI3 xxxx:201x
2
RSNI3 xxxx:201x
3
RSNI3 xxxx:201x
Spesifikasi penyajian peta Lingkungan Pantai Indonesia Bagian 1: Skala 1:250.000 Spesifikasi penyajian peta Lingkungan Pantai Indonesia Bagian 2: Skala 1:50.000 Spesifikasi penyajian peta Lingkungan Pantai Indonesia Bagian 3: Skala 1:25.000
3-4 Desember 2016 3-4 Desember 2016 3-4 Desember 2016
RANCANGAN SNI 1
RSNI ISO 191251:201x
2
RSNI ISO 19152:201x
3
RSNI ISO 19155:201x
4
RSNI ISO/TS 19101-2:201x
5
RSNI ISO/TS 19159-1:201x
6
RSNI ISO/TS 19130-2:201x
7
RSNI ISO/TS 19139:201x
8
RSNI ISO 19153:201x
9 RSNI xxxx:201x 10 RSNI xxxx:201x 11 RSNI xxxx:201x
12 RSNI xxxx:201x 13 RSNI xxxx:201x
Informasi geografis - Akses fitur ISO 19125:-1:2004, Geographic sederhana - Bagian 1: Arsitektur umum information - Simple Feature Access - Common Architecture Informasi geografis - Model Domain ISO 19152:2012, Geographic Administrasi Pertanahan (Land information - Land Administration Administration Domain Model/LADM) Domain Model (LADM) Informasi geografis - Arsitektur ISO 19155:2012, Geographic pengidentifikasi tempat (Place information - Place Identifier (PI) Identifier/PI) architecture Informasi geografis - Model referensi - ISO/TS 19101-2:2008, Geographic Bagian 2: Citra information - Reference model - Part 2: Imagery Informasi geografis - Kalibrasi dan ISO/TS 19159-1:2014, Geographic validasi sensor dan data citra information - Calibration and penginderaan jauh - Bagian 1: Sensor validation of remote sensing imagery optik sensors and data -- Part 1: Optical sensors Informasi geografis - Model sensor citra ISO/TS 19130-2:2014, Geographic untuk penentuan posisi geografis information - Imagery sensor models Bagian 2: SAR, InSAR, lidar dan sonar for geopositioning – Part 2: SAR, InSAR, lidar and sonar Informasi geografis - Metadata ISO/TS 19139:2012, Implementasi skema XML Informasi geografis - Model acuan ISO 19153:2014, Geospatial Digital Digital Rights Management untuk Rights Management Reference informasi geospasial (GeoDRM) Model (GeoDRM RM) Prosedur pelacakan batas wilayah administrasi provinsi dan kabupaten/kota secara kartometrik Spesifikasi penyajian peta hasil pelacakan batas wilayah administrasi provinsi secara kartometrik Spesifikasi penyajian peta hasil pelacakan batas wilayah administrasi kabupaten/kota secara kartometrik Survei hidrografi untuk pembuatan peta dasar kelautan (merevisi SNI Survei hidrografi menggunakan singlebeam echosounder) Klasifikasi penutup lahan skala besar
terjemahan 2016 terjemahan 2016 terjemahan 2016 terjemahan 2016 terjemahan 2016
2016 2016 2016 2014 2016 2016
2014 2013
merevisi SNI 7646:2010
Web Service adalah sekumpulan application logic beserta object-object dan methodmethod yang dimilikinya yang terletak di suatu server yang terhubung ke internet sehingga dapat diakses menggunakan protocol HTTP dan SOAP (Simple Object Access Protocol ). Web service sebagai sekumpulan fungsi program untuk melakukan pekerjaan tertentu yang dalam hal ini tentu manipulasi data – mengambil, menambahkan atau mengubah data. (Priambodo, 2010). Web Service merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi komunikasi antar sistem (aplikasi) dalam suatu jaringan. (Kurniawan, 2011). Menurut W3C Web services Architecture Working Group pengertian Web service adalah sebuah sistem software yang di desain untuk mendukung interoperabilitas interaksi mesin ke mesin melalui sebuah jaringan. Interfaceweb service dideskripsikan dengan menggunakan format yang mampu diproses oleh mesin (khususnya WSDL). Sistem lain yang akan berinteraksi dengan web service hanya memerlukan SOAP, yang biasanya disampaikan dengan HTTP dan XML sehingga mempunyai korelasi dengan standar Web (Web Services Architecture Working Group, 2004).
Web service dapat diartikan juga sebuah metode pertukaran data, tanpa memperhatikan dimana sebuah database ditanamkan, dibuat dalam bahasa apa, sebuah aplikasi yang mengkonsumsi data, dan di platform apa sebuah data itu dikonsumsi. Web service mampu menunjang interoperabilitas. Sehingga web service mampu menjadi sebuah jembatan penghubung antara berbagai sistem yang ada. Web pada umumnya digunakan untuk melakukan respon dan request yang dilakukan antara client dan server. Sebagai contoh, seorang pengguna layanan web tertentu mengetikan alamat url web untuk membentuk sebuah request. Request akan sampai pada server, diolah dan kemudian disajikan dalam bentuk sebuah respon. Dengan singkat kata terjadilah hubungan client-server secara sederhana. Sedangkan pada web service hubungan antara client dan server tidak terjadi secara langsung. Hubungan antara client dan server dijembatani oleh file web service dalam format tertentu. Sehingga akses terhadap database akan ditanggani tidak secara langsung oleh server, melainkan melalui perantara yang disebut sebagai web service. Peran dari web service ini akan mempermudah distribusi sekaligus integrasi database yang tersebar di beberapa server sekaligus.
Manfaat Web Service 1. Perantara pada integrasi platform sepanjang eksekusi mesin virtual. 2. Integrasi antara Web dan OO middleware.
3. Integrasi dari aliran kerja terisolasi dan sevice-service (Web Services Flow Language - WSFL). 4. Pertukaran data pada aplikasi yang berbeda-beda (X-Schema, XSLT ++) 5. (Masa depan: standardisasi dari info konteks antara web servis dan klien – integrasi servis horizontal). 6. Pemain utama dan standard-standard
Standar web services dibidang SIG Open Geospatial Consortium (OGC), a.l: –
WMS (Web Map Service) merupakan protokol standar untuk melayani gambar peta yang bergeoreferensi melalui internet yang dihasilkan oleh server peta menggunakan data dari basisdata SIG. WMS menghasilkan peta. Peta dalam hal ini adalah representasi visual dari geodata, dan bukan data spasial itu sendiri. WMS memproduksi data yang bereferensi geografis secara dinamis dari informasi geografis (basisdata spasial). Peta itu sendiri merupakan informasi geografis yang digambarkan secara digital oleh komputer untuk keperluan penyajian data spasial. Peta hasil WMS biasanya berupa gambar dengan format PNG, GIS atau JPEG.
–
WFS (Web Feature Service) merupakan layanan publikasi data spasial pada tingkat fitur data spasial melalui media web. Disamping penyajian data spasial melalui gambar/image yang dilakukan oleh WMS, klien dapat memperoleh informasi data spasial hingga ke level fitur, baik geometri maupun data atributnya. Spesifikasi OGC untuk WFS menggunakan teknologi XML (eXtensible Markup Language) dan protokol HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) sebagai media penyampaiannya atau lebih tepatnya menggunakan GML (Geography Markup Language) yang merupakan subset dari XML.
–
WFS-T (Web Feature Service-Transactional) merupakan layanan yang memungkinan pengguna dapat melakukan pemutakhiran (update), menghapus (delete), dan memasukan (insert) data geografi.
–
KML (Keyhole Markup Language) adalah sebuah XML berbasis skema bahasa geografis untuk mengungkapkan penjelasan dan visualisasi berbasis web untuk peta dua dimensi dan tiga dimensi. KML ini dikembangkan untuk digunakan dengan Google Earth, yang awalnya bernama Keyhole Earth Viewer yang diciptakan oleh Keyhole Inc., yang kemudian diakuisisi oleh Google pada tahun 2004. KML sekarang juga menjadi standar internasional dari Open Geospatial Consortium.
Kekurangan dari sistem yang ada pada institusi yang diteliti, adalah: –
–
Kurangnya kemampuan untuk data sharing menggunakan standar, misalnya standar OGC KML, WMS, WFS. Jika ada, format data sharing yang digunakan adalah WMS, dimana pada format ini, data tidak dapat digunakan untuk analisis, karena masih pada level viewer (Hansen, 2007). Peta hasil WMS biasanya berupa gambar dengan format PNG atau JPEG. Data sharing standar yang sangat direkomedasikan adalah forrmat WFS. Format web services ini merupakan layanan yang memungkinan pengguna dapat melakukan pemutakhiran (update), menghapus (delete), dan memasukan (insert) data geografi sehingga dapat dianalisis lebih lanjut.
Format Web Services (sumber: Hansen, 2007)
http://carboncloud.blogspot.com/2009_11_01_archive.html
http://oobrien.com/2016/11/taxonomy-of-web-mapping-frameworks/
http://oobrien.com/2016/11/taxonomy-of-web-mapping-frameworks/
Katalog unsur geografi dimaksudkan untuk digunakan oleh seluruh pelaku usaha yang memproduksi, mendistribusikan, maupun yang menggunakan data geografis, baik data geografis saja maupun data geografis yang dikaitkan dengan data non-geografis. Katalog ini merupakan suatu sistem yang berisi unsur dan atribut yang dapat digunakan oleh produsen dan pengguna informasi geografis dalam membangun struktur data geografis. Tujuan penyusunan katalog unsur geografi adalah untuk mempermudah terwujudnya penggunaan data secara bersama maupun pertukaran data antara produsen dan pengguna data geografis Katalog fitur dan disusun berdasarkan ISO 19110 Geographic information — Methodology for feature cataloguing.
Istilah dan definisi 3.1 Unsur (Feature) Abstraksi dari fenomena yang terjadi di dunia nyata. CATATAN : Sebuah unsur dapat berupa tipe unsur atau contoh unsur. Misalnya Sungai Ciliwung adalah suatu contoh unsur dari tipe unsur sungai. 3.2 Asosiasi Unsur (Feature Association) Hubungan yang mengkaitkan tipe satu unsur dengan tipe unsur yang sama atau berbeda. 3.3 Atribut Unsur (Feature Attribute) Karakteristik dari suatu unsur [ISO 19101].
3.8 Katalog Unsur Geografis (Feature Catalogue) Katalog yang memuat definisi dan deskripsi tipe unsur, atribut unsur, dan asosiasi unsur yang terjadi dalam satu atau lebih kumpulan data geografis, serta dengan operasi operasi unsur yang dapat diterapkan.
Unsur geografi merupakan fenomena dunia nyata yang dikaitkan dengan lokasi relatif terhadap bumi, tentang data yang dikumpulkan, dipelihara, dan disebarluaskan. prinsip 1. 2. 3. 4. 5. 6.
dasar penyusunan katalog unsur geografi yang mencakup: pemberian kode dan struktur kode; penetapan tipe; operasi; atribut; asosiasi; dan aturan-aturan pendokumentasian atas unsur yang direpresentasikan dalam data geografis agar data geografis menjadi informasi yang berguna.
Unsur Setiap unsur diidentifikasi dengan suatu kode sepuluh-karakter yang unik. Karakter pertama merupakan kategori unsur dan dapat memiliki suatu nilai dari A sampai dengan Z. Hingga saat ini terdapat tiga belas kategori unsur. Ketiga belas kategori unsurtersebut adalah sebagai berikut:
Kode unsur dan atribut disajikan dalam Buku A sampai L dan Z. Jika ada penambahan suatu unsur yang tidak terdapat dalam Buku A sampai L dan Z maka, pengguna dapat mendefinisikan unsur dan untuk atributnya dapat menggunakan atribut yang telah tersedia atau mendefenisikan sendiri atributnya sesuai dengan karakteristi k unsur. Unsur dan atribut tersebut dikodekan menggunakan katalog ini. Proses menambah dan memperbarui suatu unsur disajikan dalam subpasal 4.3.
Setiap kategori dibagi lagi menjadi subkategori-subkategori yang diidentifikasi dengan karakter kedua dari sepuluh-digit kode, berupa suatu nilai alfabetis dari A sampai dengan Z. Subkategori-subkategori yang sampai sekarang telah ditetapkan dari masing-masing kategori adalah sebagai berikut:
Karakter ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan kesepuluh dari sepuluh-karakter kode fitur merupakan suatu nilai numerik dari 00000000 s.d. 99999999. Nilai ini merupakan identifikasi unsur yang unik namun masih memenuhi fleksibilitas. Karakter ketiga dan keempat merupakan identifikasi untuk kode geometri. Karakter kelima dan keenam merupakan identifikasi skala, sedangkan karakter ketujuh, kedelapan, kesembilan dan kesepuluh merupakan kode unsur. Semua unsur harus diidentifikasi dengan sepuluh-karakter alfanumerik (sebagai contoh, unsur "Jalan" geometri poligon skala 1: 250.000 direpresentasikan dengan CA03010010), dengan skema kode seperti dibawah ini :
Kelompok nilai kode unsur dari 8000 s.d. 8999 telah dicadangkan untuk penggunaan khusus, sebagai contoh penggunaan di suatu kalangan institusi atau suatu kelompok pengguna.
Kode geometri katalog unsur geografis
Kode skala katalog unsur geografis
Kode atribut Setiap atribut diidentifikasi dengan kode tiga karakter alfanumerik yang unik. Sebagai contoh, atribut "Fungsi Jalan (Road Function)" memiliki kode RFN dan atribut "Kategori Terminal (Terminal Category)" memiliki kode TMC. Nilai atribut Ada dua tipe nilai atribut: nilai kode dan nilai sebenarnya. Suatu atribut hanya memiliki satu tipe nilai. Nilai kode dapat memiliki rentang dari 0 s.d. 999 dan setiap nilai hanya memiliki satu arti. Nilai sebenarnya biasanya merupakan engukuranpengukuran sebenarnya seperti ketinggian, lebar, tanggal, dan lain-lain. Satuan ukuran yang dikaitkan dengan atribut merupakan singkatan sesuai dengan satuan kode. Nilai kode atribut dapat secara logis ditunjukkan seperti berikut:
dalam hal ini, RFN merepresentasikan atribut fungsi jalan (Road Function); I adalah format nilai kode (dalam hal ini berupa suatu nilai integer 4- byte); 2 merepresentasikan nilai kode atribut RFN (dalam hal ini jalan kolektor primer).
Untuk menjaga konsistensi, nilai kode berikut dapat digunakan sepanjang masih relevan: 0 “Nilai sebenarnya” 995 “Tidak diketahui” 996 “Tidak ada data” 997 “Campuran” 998 “Tidak dapat diterapkan” 999 “Lain-lain” Nilai sebenarnya dapat memiliki format: A Alfanumerik, I Integer, R Bilangan real, atau S Susunan teks. Sebagai contoh, suatu jalan (kode unsur CA03010010) yang bernama “Jenderal Sudirman” memiliki panjang 7 km, dan 2 lajur jalan akan diberi atribut sebagai berikut: Kode atribut NAM (Name) LEK (Length in Kilometer) LAN (Number of Lane)
Format nilai atribut S I I
Nilai atribut Jenderal Sudirman 7 2
Cakupan nilai atribut (listed value) Biasanya atribut merupakan teks string yang bernilai tunggal, bilangan atau daftar suatu nilai (listed values). Tetapi, pada suatu saat juga perlu menetapkan nilai-nilai yang ada pada suatu rentang nilai yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan sepanjang suatu daftar nilai yang telah ditetapkan termasuk dalam domain yang diizinkan. Sebagai contoh, atribut (nilai) ketinggian dapat ditetapkan sebagai berikut: 0 < 10 1 10 - <20 2 20 - <30 3 30 - <40 4 > 40
Penambahan suatu unsur harus mengikuti aturan-aturan dan sesuai dengan ISO 19110, berikut ini aturan-aturan penambahan unsur dan atribut: a) nama unsur dan atribut seharusnya tepat dan tidak membingungkan; b) nilai atribut seharusnya dideskripsikan sendiri;
c) unsur dan atribut seharusnya tidak memiliki nama yang sama; d) unsur dan atribut harus memiliki satu nama dan satu defenisi;setiap unsur harus memiliki nama yang unik, begitu pula dengan atribut harus memiliki nama yang unik; e) suatu atribut yang sama dapat dimiliki oleh banyak unsur; f) suatu nama unsur atau atribut seharusnya tidak digunakan dalam deskripsi unsur atau atribut tersebut; g) suatu nama atau definisi unsur seharusnya tidak menyatakan bahwa suatu unsur adalah suatu area, titik atau garis; h) unsur seharusnya relatif permanen; i) unsur seharusnya tidak duplikasi antarkategori; j) semua nilai atribut adalah positif jika tidak dinyatakan sebaliknya;
k) batas adalah suatu objek spasial atau informasi yang dianggap sebagai unsur garis dan bukan garis keliling atau bagian terluar dari suatu area atau unsur spasial; dan l) sistematika struktur skema pemberian kode seharusnya permanen.
Metadata: what it is, why you need it, and how to write good metadata.
Metadata in the Real World What are some everyday examples of “metadata”? Examples: food product labels, library records, information on a video or DVD, published maps, etc., etc., etc.
Without metadata, many questions may arise. For example: 1. could the contents be benign or toxic ? 2. should you attempt to open it ? (do you possess a tool to open it safely ?) 3. is it food or something else ? 4. if it turns out to look like food, and smell like food … what kind of food ? (is it fit for human consumption, or is it pet food ?) 5. who made this, when ? 6. how to contact them ?
The metadata assists decisions about using the resource, in whole or in part. The metadata covers many different facets. For example it provides:
With digital information and services the metadata can be maintained in a structured hierarchy of metadata using inheritance and/or aggregation. This optimises the maintenance of metadata by reducing the amount of duplicated information entered into different metadata records. Inheritance In the steel can analogy, shown above, the label can be printed and reused on many different cans containing ‘Wattie’s Baked Beans’. In this way the label is similar to a hierarchy level called feature type metadata. It is really only one metadata record that is used many times on different cans. However there is some metadata that must be related to the can itself (feature instance). This is represented by the batch number markings stamped directly on the can. The can inherits the label metadata and so only the batch number needs to change on each instance of the can.
Aggregation This carton contains 24 cans of Wattie’s Baked Beans. Its metadata is minimal. It is enough to show what is inside the box, how many and what size they are plus a unique identifier. If more information is needed about each item in the box then that information can be obtained from opening the box and looking at the metadata (labels) on the cans. This is aggregation. The carton aggregates the information from the cans without having to repeat this information in the carton's metadata. Metadata is structured information that describes information or services. The information recorded in the metadata enables people and applications to find, manage, control, understand and preserve their data assets.
title
time period
supplemental information abstract
author sources (file) size
©2005 CSC Brands, L.P. All Rights Reserved
119
What is Metadata? entity attributes
©2005 CSC Brands, L.P. All Rights Reserved
120
What Are Metadata? • Metadata are literally “data about data” - they describe the content, quality, condition, and other characteristics of the data.
Working With Data • When you provide data to someone else, what types of information would you want to include with the data? • When you receive a dataset from an external source, what types of information do you want to know about the data?
What is Metadata? Data ‘reporting’ –
WHO created the data?
– WHAT is the content of the data?
– WHEN was it created? – WHERE is it geographically? – HOW was the data developed?
– WHY was the data developed?
123
Metadata: Building Block of the NSDI National Spatial Data Infrastructure …a set of actions and new ways of accessing, sharing and using geographic data that enables far more comprehensive analysis of data to help decision-makers choose the best course(s) of action.
(map/image/dbase)
share
use
context
124
access
(metadata)
content
NSDI
Uses of metadata · discovery · assessment to determine fitness for use · access · use · transfer · management
• search • download
share • describe • publish
use • assess • apply
DATA 126
context
(map/image/dbase)
access
(metadata)
content
Metadata as a Data Component
The Value of Metadata • Data developers • Data users • Organizations
Value to Data Developers? • Avoid duplication • Share reliable information
• Publicize efforts • Reduce workload • Documenting data is critical to preserving its usefulness over time; without proper documentation, no data set is complete
Value to Data Users? • Search, retrieve, and evaluate data set information both inside and outside organizations • Finding data - determine which data exist for a geographic location and/or topic • Applicability - determine if a dataset meets your needs • Access and transfer - acquire the dataset you identified, process and use the dataset
Value to Organizations? Organizes and maintains an organization’s investment in data
Documentation of data processing steps, quality control, definitions, data uses and restrictions, etc. Transcends people and time; offers data permanence and creates institutional memory Saves time, money, frustration
Value to Organizations? • “Advertising”: Provide information about datasets to data catalogs and clearinghouses • External data sharing and data transfer: Provide information that is critical for others to understand and correctly use your data • Helps share data with other agencies, lead to potential partnerships
What’s new about metadata (i.e. why are we here today)? Creating and managing metadata in a standardized format using a common set of terms.
Why Have a Standard? Helps you determine: If a set of data is available and fit for your use How to access and transfer the data set
Why Have a Standard? Helps to create: Common terms Common definitions Common language Common structure
Why Have a Standard? • Establishes names of metadata elements and compound elements • Defines information about values provided for metadata elements • The standard serves as a uniform summary description of the data set • Online systems rely on documentation being predictable in form and content
Metadata Standards 1. AS/NZS ISO 19115:2005, Geographic information—Metadata 2. AS/NZS ISO 15836:2004, Information and documentation—The Dublin Core metadata element set 3. AS ISO/IEC 11179-2005, Information technology—Metadata registries (MDR) (Parts 1 to 4) 4. ISO 23081:2006, Information and documentation—Records management processes—Metadata for records (Parts 1 to 6). The two main metadata standards currently used in Australia and New Zealand are AS/NZS ISO 19115:2005 and AS/NZS ISO 15836:2004.
International Organization for Standardization (ISO) Metadata Standard • ISO 19115 has been approved - an abstract standard that specifies general content for the metadata, but does not specify the format.
• ISO 19139 is under development - XML implementation schema specifying the metadata record format. • The FGDC is developing metadata content for the U.S. National Profile of ISO 19139.
FGDC metadata standard: overview Seven Major Metadata Sections:
Section 1 - Identification Information* Section 2 - Data Quality Information Section 3 - Spatial Data Information Section 4 - Spatial Reference Information Section 5 - Entity and Attribute Information Section 6 - Distribution Information Section 7 - Metadata Information*
Three Supporting Sections:
Section 8 - Citation Information* Section 9 - Time Period Information* Section 10 - Contact Information*
* Minimum required metadata
What’s Mandatory? What’s Not? Compound Element
Data Element
Meaning Mandatory: must be provided Mandatory if applicable: must be provided if the data set exhibits the defined characteristic Optional: provided at the discretion of the data producer
Biological Data Profile elements (yellow, green, or blue with red outline and text).
Content Standard for Digital Geospatial Metadata (CSDGM) Metadata Ad Hoc Working Group Federal Geographic Data Committee Elements are recommended in seven sections as Identification, Data Quality, Spatial Data Organization Information, Spatial Reference Information, Entity and Attribute Information, Distribution Information, Metadata Reference,
2. FGDC standard The Federal Geographic Data Committee (FGDC) is an inter agency committee that promotes the coordinated development, use, sharing and dissemination of geo spatial data on a National basis. The FGDC has developed procedures to assist in the implementation of a distributed discovery mechanism for national digital geospatial data. This nationwide data publishing effort is known as NSDI. The FGDC has developed geospatial data standards for implementing the NSDI, in consultation and cooperation with state, local and tribal governments, private sector and academic community and to the extent feasible, the International community. The FGDC coordinates the sharing of geographic data, maps, and online services through an online portal, ‘geodata.gov’, that searches metadata held within the NSDI Clearinghouse Network. The Clearinghouse Network publishes collections of metadata that describe their map and data resources within their areas of responsibility, documenting data quality, characteristics, and accessibility.
3. Australia – New Zealand ANZLIC ANZLIC, the Spatial Information Council is the peak intergovernmental organisation providing leadership in the collection, management and use of spatial information in Australia and New Zealand. ANZLIC's role is to facilitate easy and cost-effective access to the wealth of spatial data and services provided by a wide range of organisations in the public and private sectors. ANZLIC's policies and guidelines adopt international best practice in spatial data and metadata management and are relevant to conditions found by practitioners and users of spatial information in both countries. The international standard has now been reviewed by Standards Australia and Standards New Zealand and adopted as AS/NZS ISO 19115:2005 Geographic information—Metadata.
4. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is a standard for cross-domain information resource description. It provides a simple and standardized set of conventions for describing things online in ways that make them easier to find. Dublin Core is widely used to describe digital materials such as video, sound, image, text, and composite media like web pages. Implementations of Dublin Core typically make use of XML and are Resource Description Framework based. Dublin Core is defined by ISO in 2003 ISO Standard 15836, and NISO Standard Z39.85-2007.
COMPARISON TABLE
Graphical Representation of Core Metadata Elements: V.1
http://www.giconnections.vic.gov.au/content/docs/anzlic/chap2.htm
Metadata for fundamental geospatial datasets The following elements were considered necessary when capturing metadata for fundamental geospatial datasets: • • • • • • • • • • • • • • • • •
Originator of the data set; Publication date; Title of the data set; Format of the data set; Description of the data set; Purpose of the data set; Date of completion; Status of data set (e.g. complete); Contact details of custodian; Accuracy of attributes; Accuracy of spatial data; Scale of maps; Projection/coordinate system; Datum, ellipsoid; Access constraints; Use constraints and Distribution information; Spatial boundary extent.
Most of the organizations indicated that they were involved in the following activities: • Planning field data acquisition; • Data collection; • Data archiving; • Data interpretation and analysis; • Reporting; • Data dissemination; • Decision-support; • Data warehousing; • Metadata collection.
Adopsi Standar Standar metadata Federal Geographic Data Committee (FGDC).
Pembuatan Aplikasi Metadata Sarana Entry metadata.
data
pada
pembangunan
basisdata
Operasionalisasi Standar Metadata Pembangunan Metadata oleh masing-masing institusi sektoral dan daerah
STRUKTUR STANDAR Identifikasi data
- informasi dasar tentang hal-hal yang diperlukan untuk mengidentifikasi data
Kualitas data
- informasi umum tentang kualitas data
Pengorganisasian
- tatacara yang digunakan untuk menyajikan informasi spasial dalam suatu data
Acuan Spasial
- informasi kerangka acuan koordinat dari suatu data
Entitas dan Atribut - informasi tentang isi informasi data Pendistribusian
- informasi tentang nama institusi yang mendistribusikan dan tatacara untuk mendapatkan data
Acuan Metadata
- informasi tentang informasi metadata
APLIKASI DESKTOP MDSN
ALASAN BERPINDAH KE METADATA ISO 19115 – Metadata ISO lebih handal daripada FGDC; – UML/XML, dukungan multi-lingual, memiliki hirarki, dan dapat dikembangkan; – Rekaman metadata FGDC dapat 100% diupgrade ke ISO 19115; – Metadata ISO menjelaskan elemen inti; dan – Metadata ISO memungkinkan pengembangkan data dictionary dan codelists
STANDAR SNI/ISO 19115 TENTANG METADATA: DEFINISI DAN MANFAAT
METADATA
Definisi: metadata geopatial merangkum pengetahuan tentang identifikasi, cakupan, kualitas, skema spasio-temporal, dan distribusi dari data geografis Sumber: ISO/TC 211 --Geographic information/Geomatics – Committee Draft 19115.2
Manfaat : – “menyimpan dan mengamankan” investasi data geospasial; – Menyediakan informasi tentang pengelolaan data melalui katalog data, unit kliring, dan penghubung simpul jaringan, – Menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengolahan dan interpretasi data.” Source: FGDC Content Standard for Digital Geospatial Metadata (FGDC-STD001-1998)
Strategi Migrasi Format FGDC ke ISO 19115 1. 2. 3. 4. 5.
Revieu aspek kunci dari ISO-19115 Menyusun profil metadata nasional Validasi metadata FGDC Implementasi dan evaluasi prototipe Software tools untuk migrasi dan mengelola metadata ISO.
Portal Metadata Data Spasial • Metadata: data tentang data – Ketersediaan informasi yang diperlukan untuk mengetahui ketersediaan data – Penggunaan informasi yang diperlukan untuk mengetahui kegunaan data – Akses informasi yang diperlukan tentang tatacara mendapatkan data – Transfer informasi yang diperlukan untuk mengolah dan menggunakan data.
• Pertukaran data – Standard dokumen – Layanan (web services)
Portal Metadata Data Spasial
TANTANGAN • Pengumpulan, penyimpanan dan pemeliharaan metadata di setiap produser data geospasial.
• Pemanfaatan metadata sebagai bagian pengelolaan data geospasial.
SASARAN OPERASIONALISASI PEMBANGUNAN INFORMASI METADATA PADA SETIAP PRODUSER DATA GEOSPASIAL NASIONAL
RENCANA PENGEMBANGAN • Pengembangan Aplikasi Metadata - Penyajian Informasi Metadata - Konverter Metadata - Integrasi modul aplikasi • Pengembangan SDM - Operator Aplikasi Metadata - Operator Pembuat Metadata • Pembangunan Metadata - Sektoral, Propinsi dan Kabupaten
http://gis.jogjaprov.go.id http://www.fgdc.gov/metadata/whatsnew/fgdciso.html
http://GIS.jogjaprov.go.id
• mendorong kesinambungn pengembangan;
aktivitas
penelitian
dan
• meningkatkan kemampuan penguasaan dan penerapan teknologi; • mengembangkan penemuan baru/inovasi teknologi survei dan Pemetaan; • dan memberi nilai tambah terhadap data utama;
di
bidang
For the past two decades the FGDC has worked to develop policies and partnerships to advance the development of the NSDI. To achieve this, the FGDC has contributed to the evolution of Federal and national geospatial initiatives. Several of these initiatives have been sponsored as Administration priorities and are highlighted in the following figure:
National Spatial Data Infrastructure Strategic Plan 2014–2016
• Banyak Produsen dan Publikasi • Interkoneksi • Interoperable • Integratif • Dinamis
diperlukan : • Geographic Framework • Kolaborasi • Pembagian informasi • Interoperability • Teknologi
Bill Shepherd ESRI, Asia Pacific
Evolution of Geographic Information (Kim & Jang, 2012) https://geonet.esri.com/thread/120508
• membangun kemampuan dan profesionalitas sumber daya manusia di bidang survei dan pemetaan; • sertifikasi dan akreditasi profesi survei dan pemetaan; dan • standardisasi kompetensi sumber daya manusia di bidang survei dan pemetaan;
SUMBERDAYA MANUSIA
KEBIJAKAN DAN PERUNDANGUNDANGAN Implementation in the JIG Center / Regional Aspek Hukum
PENATAAN KELEMBAGAAN MRA SURVEYING
Dissemination System Komponen Infrastruktur
REGIONAL
SAINS DAN TEKNOLOGI
JIGN
GLOBAL Peningkatan Kapasitas
JIGN : Jaringan Informasi Geospasial Nasional
SDM
EVALUASI Pedoman / QC
STANDAR
Standar Pengumpulan DG
Wajib berpedoman pada standar
Standar Pengolahan DG & IG
Standar Penyimpanan dan Pengamanan DG & IG
INFRASTRUKTUR JIGN MELALUI THE READINESS INDEX OF SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE
Standar Penyebarluasan DG & IG
D O M E S T I K
ISO TC.211
Standar Pemanfaatan IG SKKNI
Priyadi Kardono, 2016
Sertifikasi tenaga profesional di bidang informasi geospasial, telah diatur pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 331 Tahun 2013 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Kelompok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Kelompok Informasi Geospasial.
Kompetensi Kerja Di Bidang IG Dikelompokkan Menjadi 7 Sub Bidang: 1. Sub Bidang Survei Terestris, 2. Sub Bidang Fotogrametri, 3. Sub Bidang Penginderaan Jauh, 4. Sub Bidang Sistem Informasi Geografis (SIG), 5. Sub Bidang Kartografi, 6. Sub Bidang Hidrografi. 7. Sub Bidang Geografi/Pemetaan Wilayah
Prinsip dasar penyusunan Standar Kompetensi meliputi : 1. Relevan dengan kebutuhan dunia usaha/industri di masing-masing sektor atau lapangan usaha. 2. Valid terhadap acuan dan/atau pembanding yang sah. 3. Akseptabel oleh para pemangku kepentingan. 4. Fleksibel untuk diterapkan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.
5. Mampu telusur dan dapat dibandingkan dan/atau disetarakan dengan standar kompetensi lain, baik secara nasional maupun internasional.
Pemetaan Kompetensi Bidang IG Unit kompetensi merupakan satuan pekerjaan terkecil yang menghasilkan satu satuan output yang terukur.
Unit kompetensi IG diidentifikasi melalui analisis fungsi produksi/bisnis penyelenggaraan IG dalam rangka mencapai tujuan utama IG. Tujuan utama (main purpose) IG adalah terlaksananya penyelenggaraan IG secara efektif dan efisien. Pencapaian tujuan utama IG diperoleh melalui 7 (tujuh) fungsi kunci (key function), yaitu: (1) Perencanaan Penyelenggaraan IG (2) Pengumpulan DG, (3) Pemrosesan DG, (4) Pengelolaan DG dan IG, (5) Penyajian IG, (6) Pengawasan IG, dan (7) Inovasi IG.
Peta kompetensi bidang IG
Contoh Unit kompetensi IG
POSSIBLE JOB IG
SUB BIDANG IG SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 14 POSSIBLE JOB
POSSIBLE JOB SUB BIDANG SIG PEMAKETAN No
Job Title
PERSENTASE
INTI
PILIHAN
INTI
PILIHAN
1
Operator/Teknisi SIG (GIS Operator/Technician)
5
4
56%
44%
2
Administrator SIG (GIS Administrator)
5
4
56%
44%
3
Administrator WebSIG (WebGIS Administrator)
5
4
56%
44%
4
Pengembang Basisdata Spasial (Spatial Database Developer)
4
4
50%
50%
5
Analis SIG (GIS Analyst)
3
11
21%
79%
6
Pemrogram SIG (GIS Programmer)
2
7
22%
78%
7
Supervisor SIG
2
5
29%
71%
8
GIS IT Support Engineer/Teknisi IT SIG
3
2
60%
40%
9
Pengembang WebGIS (WebGIS Developer)
4
4
50%
50%
10
Pengembang Aplikasi SIG (GIS Developer)
5
3
63%
38%
11
Pengembang SIG enterprise (enterprise GIS Developer)
4
2
67%
33%
12
Manager Pekerjaan SIG (GIS Project Manager)
4
2
67%
33%
13
Pengembang Aplikasi SIG Lanjut (Senior GIS Developer)
2
2
50%
50%
14
Ilmuwan/ inovator SIG
2
2
50%
50%
Pemberlakuan Asean Economic Community (AEC) atau juga dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang dimulai pada awal tahun 2016 merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus disikapi oleh pemerintah Indonesia. Dalam menghadapi pemberlakukan MEA ini, Badan Informasi Geospasial (BIG) kemudian membentuk Kelompok Kerja Penilaian Kesesuaian - Informasi Geospasial (KKPK-IG) yang bertujuan untuk melaksanakan sistem Penilaian Kesesuaian pada bidang Informasi Geospasial melalui akreditasi dan sertifikasi bekerjasama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN).
Beberapa dokumen yang telah dihasilkan selama tahun 2016, antara lain: a. Pedoman Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), b. Tata Cara Akreditasi LPK, c. Alur Akreditasi beserta Prosedur dan d. Formulir Akreditasi, e. Skema Sertifikasi baik untuk Penyedia Jasa maupun Tenaga Profesional. "Dengan diselesaikannya dokumen-dokumen tersebut, KKPK-IG siap melaksanakan akreditasi per Juni 2016 untuk LPK Penyedia Jasa dan LPK Tenaga Profesional", (Darma Tyanto Saptodewo, Ketua KKPK-IG, 2016)
