'8J;~ g'Jwvindi PlJ~ dlO!UdUd GC7tJda~ PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
,
NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS l'3UKOTA JAKARTA, Menimbang
a. bahwa naskah akademik mE;rupakan bagian yang tidak dapai dipisahkan dalam pembentukan suatu Rancangan Peraturan Daerah, karena memuat jangkauan objek alau arah pengaturan suatu RanGangan Peraturan Daerah; b. bahwa naskah akademik merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan dan/atau pembahasan suatu Rancangan Peraturan Daerah, karena memuat gagasan pengaturan unluk materi muatan suatu Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditinjau secara slstematis darl bel~)agai disiplin i1mu tertentu berdasarkan kaidah-kaidah hukum, asas per lbenlukan peraturan perundang-undangan, dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk memberikan pedoman dalam penyusunan ndskah akademik, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyu>;unan Naskah Akademik;
Me,ngingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tenlang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintahan Daerah sebagaimana lelah beberapa kali diu bah lerakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 lentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara' Kesaluan Republik Indonesia; 4, Peraluran Pemerinlah Nomor 38 Tahun 2007 tenlang Pembagian Urusan Pemerintahan anlara Pemerintah, Pemerinlahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
I
2
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden;
'.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Progr<,.m Legislasi Daerah; 7. Peraturan Monteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Huku.m Daerah; I 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 te;,tang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Da&rah, 9. Peraturan Daerah Nbmor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; MEMUTUSKAN : Aenetapkan
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEOOMAN PENYUSUNAN NASKAH AKA:)EMIK. BABI KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan
GUber~ur
ini yang dimaksud dengan
1. Pemerintah Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya dlsebut Pemerintah Provinsi OKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Oaerah Provinsi OKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. 2. Gubernur adalah Kepala Oaerah Provinsi DKI Jakarta. 3. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Oaerah di Provinsi OKI Jakarta. 5. Naskah akademik adalah Naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, Iingkup, jangkauan, dan objek, atau arah pengaturan dari suatu Rancangan Peraturan Oaerah. 6. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persatuJuan bersama Gubernur. 7. Materi muatan Peraturan Daerah adalah Seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khL:!>IJS daerah, serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perL'ldang-undangan yang lebih tinggi.
3
8. Pra Rancangan Peraturan Daerah adalah Konsep F:ancangan Peraturan Daerah yang secara sistematis sesuai dengan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. 9. Peraturan perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentuk o'eh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara u·num. Bagian Kedua Tujuan Pasal2 Tujuan pedoman penyusunan naskah akademlk adalah untuk memberlkan cara, metode, dan standar minimal dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah. BAB II MUATAN NASKAH AKADEMIK
Pasal3 (1)
SKPD yang akan menyusun Rancangan Peraturan Daerah harus terlebih dahulu menyusun n['~kah akademik.
(2)
SKPD sebagaimana· dimaksud pad a ayat (1) merupakan pemrakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
(3)
Penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi atau pihak ketiga lalnnya yang mempunyai keahlian di bldangnya, yang pela~sanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal4
(1)
Muatan na:;i
I. (2)
latar belakang memLI31 urgensi pembentukan Peraturan Daerah; m;;lksud dan tujuan; sasaran yang ingin diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah; hasil yang diharapkan; metodologi; identifikasi masalah dan tinjauan konseptual; inventarisasi peraturan perundang-undangan; harmonisasi peraturan perundang-undangan; landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis; pokok-pokok pikiran yang akan diatur; Iingkup atau objek yang akan diatur; jangkauan dan arah pengaturan.
Muatan naskah c:~ademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil analisa kondisi saat ini dan yang diharapkan, serta sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, yang disusun secara sistematis dari berbagai disiplin ilmu tertentu berdasarkan kaidah-kaidah hukum dan/atau aSaS pembentukan peraturan perundang-undangan.
4
(3)
Muatan naskah ak-CIdemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur inL Pasal 5
Dalam naskah akademik dapat disertai dengan : a. abstrak yang memuat ringkasan naskah akademik; b. usulan Pra Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan salah satu rekomendasi naskah akademik yang penyusunannya sesuai dengan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan. BAB III PEMBIAYAAN Pasal6 Biaya yang diperlukan untuk penyusunan naskah akademik, dibebankan pad a Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah \ melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD pemrakarsa. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Apr; 1 2009 GUBERNUR PRO INSI DAERAH KHUSUS IBU TA JAKARTA,
Diundangkan di Jakarta pad a tanggal 14 Apr; 1 2009 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
~/~
~UHAYAT
"-
NIP 050012362 BERITA DAERAH PROVINSI D~[RAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 39
Lampiran
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tahun
38 TAHUN 2009 13 Apri 1 2009
SISTEMATIKA MUATAN NASKAH AKADEMIK '. RANCANGAN PERATURAN DAERAH /
PENOAHULUAN I,.
Latar Belakang Sekurang-kurangnya memuat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan/atau PemJrintahan Provinsi OKI Jakarta, ditinjau kondisi empiris dan yuridis secara umum disertai alasan atau urgensi diperlukarmya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah.
B. Maksud dan tujuan Sekurang-kurangnya memuat maksud disusunnya naskah akademik, antara lain rnemberikan justifikasi ilmiah dan memberikan pemahaman pengaturan berdasarkan referensi yang ada saat ini, dan hasil-hasil penelitian mengenai dinamika yang berkembang dalam I<ehidupan masyarakat dan/atau dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, menjadi dasar pertimbangan atau bahan masukan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang serasi dan selaras atau harmonis dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang ada. Tujuan sekurang-kurangnya memuat tujuan disusunnya naskah akademik, antara lain sebagai bahan dasar yang memberikan pokok-pokok pemikiran atau gagasan dan aspirasi aktual yang berkembang baik dalam kehidupan masyarakat msupun dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dapat dipertanggungjawabkan secara i1miah. Untuk memudahkan atau membantu dalam penyusunan atau perumusan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. C. Sasaran Sekurang-kurangnya memuat sasaran yang ingin dicapai dari penyusunan naskah akademik, antara lain tersusunnya dasar-dasar pemikiran dan prinsip-prinsip dasar terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Oaerah, yang dilandasi kajian ilmiah dalam bentuk laporan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Oaerah. D. Hasil yang uiharapkan Sekurang-kurangnya memuat, antara lain: 1. tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah yang memuat pokokpokok pikiran, Iingkup atau objek yang akan diatur, serta jangkauan dan arah 'pengaturan, sehingga materi muatan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum, disusun secara sistematis sesuai kaidahkaidah hukum dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Unt'3ngan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan '')aerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. 2. tersusunnya Rancangan Peraturan Oaerah sesuai kaidah-kaidah hukum dan/atau prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, dan yang dirumuskan dalam pasal per pasal sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundangundangan:
2
E. Metodologi Metodologi dalam hal ini adalah metodologi yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik, sekurang-kurangnya memuat : 1. Metode Pen<:lekatan Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik, antara lain metode yuridis normatif atau studi kepustakaan hukum, dan sebagainya. 2. Metode Pengumpulan dar, Pengolat,on Data Metode pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam penyusunan Nask'lh Akademik, antara lain: a) bahan hukum primer, yakni ketentuan oeraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kedudukan, peran, dan fungsi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sehagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia,' berikut peraturan pelaksanaannya. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya. Berbagai produk hukum atau peraturan perunda:1g-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi atau yang "diinginkc:', b) bahan hukum sekunder, yakni bahan bacaan atau literatur yang memberikan penjelasan terhadap bJ!han hukum primer seperti hasil-hasil penelitian dan Iiteratur yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi dan/atau pengaturan yang diinginkan. Dalam hal ini dapat juga didukung oleh studi perbandingan hukum. c) bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum dan ensiklopedi i1mu hukum bila diperlukan. Untuk mendapatkan bahan sebagaimana dimaksud di atas, metode yang digunakan, antara lain: a) Studi kepustakaan Studi kepustakaan diharapkan dapal menggali data dan informasl yang dlperlukan berhubungan dengan gagasan-gagasan pengaturan, jangkauan, objek, atau arah pengaturan sesuai prinsip-prinsip rasional, kritis, objektif, dan impersonal dari berbagai sumber. b) Pengumpulan data sekunder ..., Data sekunder diperoleh selain melalui konsultasi publik atau seminar atau diskusi dengan beberapa nara sumber yang mempunyai keahlian di bidang berkaitan dengan aspek-aspek yang menjadi perhatian untuk materi muatan suatu Rancangan Peraturan Daerah dari hasil tinjauan yang dilakukan. 3. Metode Analisa Sesuai dengan permasalahan dan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan agar penyusunan naskah akademik sejalan dengan asas yahg ditetapkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka penyusunan naskah akademik menggunakan pendekatan analisis, antara lain analisa bersifat kualitatif. Dalam melakukan analisis, yang diperhatikan antare' lain: a) aspek empiris, bahwa norma-norma yang termuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ditinjau dari permasalahan saat ini dan masa mendatang dengan kehadiran suatu Rancangan Peraturan Daerah. Dalam analisis ini disampaikan hak, tugas, dan kewajiban serta tanggung jawab termasuk pembinaan, dan pengawasan atau secara umum terkait dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat;
3
b) aspek yuridis, yaitu norma-norma yang termuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan bentuk pelaksanaannya sebagai bahan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah, dengan cara menggali berbagai dinamika dan realita dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; c) aspek teori hukum, antara lain: (1) prinsip-prinsip dalam pembentukan norrlla termasuk perumusan sanksi administrasi dan pidana atau bentuk-bentuk pelanggaran; (2) konstruksi bentuk sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana termasuk besarnya; (3) mekanisme pengendalian konflik alau penyelesaian konflik. d) aspek bahasa hukum, bahwa sesuai kaidah bahasa hukum namun mudah dipahami setiap orang tanpa mengabaikan kaidah Bahasa Indonesia, BAB II
., HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Salah satu sasaran yang ingin dicapai dari Penyusunan Nas~ah Akademik adalah materi muatan suatu Rancangan Peraturan Daerah harus harmonIs dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada baik secara vertikal maup~n horizontal. Vertikal dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 9i atasnya, sedangkan horizontal dimaksud tidak tum pang tindih dengan Peraturan Daerah yang ada. Prinsip keserasian dan keselarasan, selia kepentingan masyarakat, bangsa dan negara merupakan prinsip utama yang perlu diperhatikan, di sam ping prinsip-prinsip atau asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang NomoI 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. I
Dalam harmonisasi peraturan perundang-unJangan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang dihadapi dan kondisi y
~
( I) y::lng menjadi dasar pertimbangan diperlukannya suatu Rancangan Peraturan Daerah; (2) konsepsi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ditinjau dari kondisi saat ini dan kebutuhan di masa mendatang; '-
(3) materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan IDaerah ditinjau dari peraturan perundang-undangan baik nasional maupull-daerah secara akademik. Hal tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait baik tingkat Pusat maupun Daerah'dan identifikasi masalah. BAB III MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
A. Judul Ketepatan judul Rancangan Pera'turan Daerah berdasarkan hasil anallsls atau kesesualan judul dengan materi muatan. Apabila berdasarkan analisis, judul yang disampaikan tldak tepat atau tidak sesuai dengan materi muatan, disamoaikan alternatif judul dissrtai alasanalasannyc..
4
B. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Menjelaskan pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang atau urgensinya atau diperlukannya Rancangan Peraturan Daerah disertai alasannya. Peraturan Perundangundangan yang berkaitan langsung dan/atau dapat dijadikan dasar hukum terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Daerah", C. Pengertian Dasar/Batasan Memuat pengertian dasar/batasan atau definisi a1au singkatan atau akronim yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah, be~erta arti dan/atau maknanya, serta hal-hal lain yang bersifat umum yang digunakan dalam materi muaian R~lncangan Peraturan Daerah. D. Materi Pokok yang diatur Memuat prinsip-prinsip yang mencerminkan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah, tujuan yang diinginkan, sasaran ingin diwujudkan, pokok-pokok yang akan diatur, lingkup atau objek yang akan diatur, serta jangkauan dan arah pengaturan, yang sedapat mungkin mengemukakan beberapa alternatif. Di samping itu menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan pendan:1an, pembinaan, pengawasan, serta bentuk-bentuk sanksi apablla dlperlukan. : BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan
Kesimpulan memuat rangkuman pokok-pokok pikiran dari hasil penyusunan naskah akademik. ruang Iingkup materi yang diatur, dan keterkaitan dengan peraturan perundangundangan yang ada, serta bentuk pengatllr~ln yang dikaitkan dengan materi muatan.
I
B. Rekomendasi
Rekomendasi selain dalam bentuk usulan Pra Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan dalam Lampiran. juga memuat tindak lanjut atau pelaksanaan dari Rancangan Peraturan Daerah tersebut. serta upaya-upaya yapg perlu dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Perangkat Daerah bersangkutan, dan masyarakat. Daftar P',lstaka Memuat daftar bacaan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik. Usulan Pra Rancangan Peraturan Daerah
,
Usulan Pra Rancangan Peraturan Daerahdisampaikan dalam Lampiran sebagai salah satu bentuk rekomendasi dari hasil penyusunan naskah akademik. •
;,
GLJ8ERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUK A JAKARTA,
