,
,
8J~ ~~'Pl>~ Gl{:~~ ~.~ PERATURAN GUBERNUR,PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 115 TAHUN 2006' tENTANG
,~
PEMBf::NtUKAN PANITIA, TIM ATAU Kf::LOMPOK KERJAD,,\N BESARNYA HONORARIUM BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA Dt'.ERAH DI L1NGKUNGAN PEMERINTAH PRoviNSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ~"AHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IElUKOTA JAKARTA, ;
, Meniinbang
: a,
bahwa pernbentukan panitia, tim atall kelompok kerja dan besarnya honorarium bebah Anggaran Penda~ atan dan Belanja Daerah di Iingkuhgan Pemerintah Provinsi Oaera', Khusus Ibukota Jakarta yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nornor 4 Tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi dehgan kebutuhan dan kondisi saat ini; ,
b,
bahwa berdasarka,n pMimbangan sebpgairnana dimaksud pada huruf a, dan dalam rangka tertib admini:;trasi' keuangan. serta untuk meningkatkari kirierja pegawai deng"n tetap memperhatikan segi efisiensi dan kemampuan keUangah Da'drah. perlu rnenetapkan kembali Peraturan Gubernut tentang Pembentu',
,
.!.,
.
,
I
Mengingat
1, Undang-Undang Nomor 34 Tahun iSm) tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara RepuplJ: Indonesia Jakarta;
4, Undang-Undang Nomor 10 Tahun Peraturan Perundang-undangan;
\ I
2004
tentang
Pembentukan
5, Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 :lentang Pemerintahan Daerah;
4
2
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun, ,2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Oaerah; 7. Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Oaerah;
8. Peraturan Menteri Oalam Negeri Non,:,or 13 Tatiun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan \(euangan Oaerat~; 9. Peraturan Oaerah Propinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Oaerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah 'Propinsi Oaerah Khusus lbukota Jakarta:
10. Peraturan Oaerah Propir'lsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Penge'olaan Keuangan Oaerah; 11. Keputusan GUbernur Propinsi Oaerah~husus Ibukota Jakarta Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata, Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan l3elanja Daerah peopinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta.
Menetapkan
Pasal 1 Pembentukan Panitia. rim atau Kelorr'lpok Kerja sebagaimana dimaksud dalamPeraturan GlJbernur ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas yang bersifat khusus dan/atau membutuhkan bantuan/koordinator dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPO) lain, sel:la sudah diprogramkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Dai3rah (APBO) sesuai dengan pertimbangan Kepala SKPD masing-masing Pasal 2 Pantitia, rim atau Kelompok Kerja sebag~imana dimaksud dalam Pasal 1, harus dituangkan dalam bentuk keputusm'r. instruksi dan/atau surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang Derwenang ·dalam penguasaan anggaran, dengan ketentuan kegiata\il/(ahapan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut, telah diprogramk'al~ dalam Anggaran Pendapatan . dan Belanja Oaerah. Pasal 3 (1) Susunan keanggotaan Panitia, Tim atau Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
(2) SUSLJnan keanggotaanPahitia, Tim at~u KelompokKe~a dan jumlah personel sebagaimaha dimaksud pada, ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
-
,
(3) Kepala SKPD bertanggung jawab dalam menentukan susunan keahggotaan Panitia, rim atau KelomJ)"i)k Karja dan jumlah personel yang terka it sebagaimana dirnaksu~l pada ayat (2), dengan mernperhatikan azas kepatutah dan penghernatan anggaran ..
(4) Panitia, Tim atau Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutseitakan para pakar dan/atau tenaga ahli sesuai i 'I dengah kebutLihan.· , ti
j
(5) Kaikutsertaan para pakar atau tehaga 'at'lli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndangundangan. Pasal 4 I
(1) Pelaksanaan kagiatan Panitia, Tim atau Kelornpok Kerja sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1 dllakukan dalam Iingkungan kantor. (2) Pengecualian terhadap pelaksanaankEtgiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan aptlbila kegiatan tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di d(~lam lingkungan kantor dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan K~pala SKPD. Pasal 5' (1) Terhadap pegawai yang ditugaskad .)dalam Kepanitiaan, Tim atau Kelompok Kerja sElbagaimana dimaks~d dalam Pasal 4, dapat diberikan Honorarium dan transpor, dengan ket6nfuan sebagai berikut. a. Penugasan kepadq Panitia, Tim 'atau Kelompok Kerja yang dilaksanakan tidak,lebih dari 1 (satu) bulan, diberikan honorarium dan transpor per h~ri kerja dengan besaran paling banyak sebagai berikut.
.. I
":
': ,'Or
4
""1
Susunan Panitia, Honorarium Tim atau Kelompok . Per harl Kerja Rp
: Transpor Per Hari Rp
Jumlah
I;.
Pengarah
42.500,00
17.500,00
60.000,00
Penangguhg Jawab
37.500,00
17.500,00
55.000,00
35.000,00
17.500,00
52.500,00
Sekretaris
30.000,00
17.500,00
47.500,00
Anggota
27.000,00
17.500,00
44.500,00
Nara Sumber
27.000,00
17.500,00
44.500,00
Bendahata
20.000,00
17.500,00
37.500,00
Sekretariat
17.000,00
17.500,00
34.500,00
. KetualWakll Ketua
,
-
,
b. Penugasan kepada Panitia, Tim,atau Kelompok Kerja yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) bU~;in dlberlkan honorarium dan transpor dengan be~ran paling bahyllik sebagai berikut. Susunan Panitia, Tim atau KelompokKerja
HOr:'1orarium dan Transpor Per bulan Rp
Pengarah
915.000,00
Penanggung Jawab .
870.000,00
KetualWakll Ketua
810.000,00
Sekretarls
750.000,00
Anggota
700.000,00
Nara SlJmber
700.000,00
Bendahata
565.000;00
Sekretariat
510.000,00
(2) Panitia, Tim atau Kelompok Kerja sebap3imana dimaksud dalam Pasal 4, yang pelaksanaan tugasnya tidak diberikan makan, dapat diberikan uang makan dengahbesaran paling tanyak Rp 38.000,OO/hari per orang. (3) Panitia, Tim atau Kelompok Kerja yang dalam pelaksanaan tugasnya diberikan makan, biaya makan yang disediakan tidak lebih dari Rp 38.000;00/hari per o r a n g . ' (4) Terhadap Panitia, Tim atau Kelompok Kerja yang melakukan kegiatan di luar kantor sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 4 ayat (2), selain mendapatkan honorariym dan transpOI', .'uga dapat diberikan akomodasi dan konsumsi sesuai standar hotel' sepanjang anggaran mel1iungkinkan. (5) Pakar dan/atau tenaga ·ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), diberikan honorarium dan transpor berdasarkan standar yang ditstapkan ,;:elwai ketentuan peru,ndar~g-undangan.
5
Pasal 6 Pemberlakuan Keputusan, Instruksi dan/cl"au Surat tugas Pembentukan Panitia: Tim atau kelompe,k Kerja yang metTlbebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) paling lama 1 (::;atu) tahun anggaran. Pasal 7 Pemberian honorarium, uang transpor dan uang makan dalam Kepanitiaan, Tim atau Kelompok Ke~a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berdasarkan prinsip manfaat dan pengherTlatan anggaran. Pasal
e
(1) Pada saat Peraturan Gubernurini mulai berlaku maka Keputusan
Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2001 tehtang Pembentukan Panitia, ·nmatau Kelompok Ke~a dan Besarnya Honorarium Beban Angg~~an Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di. Iingkuhgan Pemer;ntah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dlcabut dan dinyatakan ',idak berlaku. (2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku p~da tanggal diundangkan.
Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini del'lgan penempatannya dalam Berita Daerah Provihsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. \
Ditetapkal'l di Jakarta
p~datangg~1 19 November 2006 I;UBERI'HJR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SUTIYOSO Diundangkan di Jakarta padatanggal 4 0 e s em b e r 2006 SEKRETARIS DAERAH PROV IBUKOTA JA
RITOLA TAS NIP 140091
7
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA,'AKARTA . TAHUN 2006 NOMOR 118.
