~ PlJ~ ~

·.

fff'ubM"lUV1' Q/~ PlJ~ ~ oYkL/wta cJizk1'/a KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA rmMOR

122 TAHUN 2001 TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS PERMOHONAN SESU;\,TU HAK 01 ATAS BIOMIG T/l.rJN~ Hf\I< PENGELOLAAN, TANAH DESA DAN TANAH EKS KOTA PRAJA i,1ILW;'DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DI
GUDER~JUR

ivk~llinlbC1ng

d.

PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAI
bahvva berdasarkan Kepulusan Gubernur f<epala Daerah Khusus Ibukola Jakalta Nomor Ad. 1.1/31/1969 tentang Ketentuan Pokok Tentang fJenertiban dan Pemberian Hak Atas Tanah Desa Dalarn Wilayah Daerah· I
;J. bahvIJ sesuai dcngan Kepulusan GubernLlr Kopala Daerah Khusus Ibl.lkola Jakarta Nomor 239 Tahun 1998 tentang Ketentuan Pemberitan Hak Milik alas Tanah unluk Rumah Tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, . untuk keperluan pengajuan permohonan dalam rangka memperoleh peningkalan status hak atas tanah yang bmasal tanah-tanah scbagaimana dimaksud pada huruf a, pemegang haknya harus terlcbih dahu!u rnendapat rekomendasi dari Gubernur;

c bClhwa sehubungan dengan huruf a dan b lersebut eli atas dan untUk kelancaran dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi alas permohonan sesualu hak di atas bidang tanah hak pengelolaan tanah d!'!~:'l d:'ln lanah eks Kotapraja milikJdikuasai Pernerinlah Propinsi Daerah 1<:,u~uo ibukotiJ JiJkarta dengan keputusan Gubcrilur.

Und~I'g-undang

1.

Nomo r Pokok pokok Agraria;

:.'

UndClng-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentenq I-'en<:ll
:,.

'..111,io"g·lIndnng D~prah:

Nomor

5

Tahun

22 Tahun

1960

1889

tontong

IGlllan;]

Per"tllran

Pemerlnl::;h:'ln

·' 2

Undang-undang NomoI' 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah: :). Undang-undang NomoI' 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republ.iklndonesia Jakarta;

C,. Poraturan Pemerintah NomoI' 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan TanahT:1I1ah Negara; 7'

P~ratllran

Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah:

o. Peratllran Pemerintah NomoI' 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

P'2merintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

S' Peratul an

Menter! Agraria NomoI' 9 Tahun 1965 tentang Hak Pelaksanaan Konversi Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan T0ntang Kebijaksanaan Selanjutnya;

i0

Puraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN r'Jomor 3 Tahun 1999 t('ntang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak Alas T ':iI1ah r'Jegara;

I.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN NomoI' 9 Tahun 1999 tonlang Tala Cara Pemberian dan Pemb"'I"lan H"k Alas T,mah NegiJra dan Hak Pengelolaan:

'j

Ii

PeralUlan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN NO.6 Tahun 1998 tentang P0mbQrian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumall Tinggal;

. .).

I<eputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah NomoI' I! Tahun ;?001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

1.1

p."raturan Daerah Daerah Khusus Ibukota .Jakarta NomoI' 6 Tahun 1999 tc'ntang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerail I
i :.,

oraluran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 '-.,hlln 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja ;'erangkal Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan f~akyat Daerah Pr.)!)insi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

1 r;

I<':putusan Gubermlr Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakalia NomOI' Ad. i ,I /31 it 969 tentang Ketentuan Pokok Tenlang Pene,iiban dan P('n'!:'orian Hak Atas Tanah Desa dalam Wilayah Daerall KhuSllS Ibukota .jHk,,,ta.

I'

r: epulusan

Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta NomoI' 223 TJhun 1977 tentang Pencabutan Hak Sewa I\t05 Tanah Negara Dalam '!\Ill<wnh O"emh Khusus Ibuketa Jakarta:

)".

","""tu~~m (~!Ibernllr

f

",iilL:;1

Proplnsi Daerah Khusus Ibukotil .Iilkartil NomOI )5 JCl9::! tentang Pengelolaan Barang Odelail Khusus Ibukota

Jill(iHta. MEMUTUSKAN : M,"nel
. Kf:'PUTUSNJ

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOT.l\ ~1\Ki\RTA TENTA~JG TATA CARA PEMBERIMJ REKOMENDASI ATAS PERMOHOr,JAN SESUATU HAK DI ATAS BIDANG TANAH HAK !)EtJGELOi.../\Ar~. TANf\H DESA DAN TNJAH Ef:.S KOTA PRIIJII MILlf< " "WI IlISAI PEMERINTA.H PROPINSI DKI JAK.ARTA

..

." '

3 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalsm Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 5. Walikotamadya adalah Walikotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 6. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 7. Biro Perlengkapan adalah Biro Perlengkapanpada Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 8. Kantor Pertanahan adalah Ka.ntor. Pertanahan Wilayah f(otamadya yang bersangkutan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 9. Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah adalah Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota 'Jakarta; 10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 1·1. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan pada pemegangnya; 12. Tanah Oesa adalah tanah-tanah yang diperoleh Pemerintah Propinsi OKI Jaknrtn berdasarkan pemekaran Propinsi DKI Jakarta yan9 areal tanahnya berasal dari Wilayah Propinsi lain (Jawa Barat) dimana tanah tersebut seeara administratif berada dalam pengelolaan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta serta tanah-tanah yang sebelum diundangkannya Undan(l-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 telah tereatat dikantor pajak Hasil Bumi sebagai tanah desa: 13. Tonoh Eks Kota Praja adalah tanah negara yang dikuasai Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan disewakan kepada masyarakat: 14. Uang pemasukan adalah pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Propinsi DKI Jakarta yang berasal dari penerimaan akibat pemberian rekomendasi (persetujuan tertulis) terhadap permohonan hak di atas tanah hak Pengelolaan , tanah desa dan tanah eks kota Praja; 15. Rekomendasi adalah Persetujuan tertulis dari Gub,~rnur terhadap pcrrnohonan suatu hak diatas tanah Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang berasal dari tanah hak pengelolaan, lanah desa dan lanah eks kola praja;

4 16. fJemohon adalah perorangan atau badan hukum yang melipuli Perseroan Tcrbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam benluk apapun, persekuluan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, perkumpulan, lembaga, dana pensiun atau organisa~i sejenisnya serta bentuk usaha telap yang berdomisili di Propinsi Daerah !
, 7. Tim Pertimbangan Pemberian Rekomendasi yang selanjutnya disingkat TP2R adalah lim perlimbangan yang memberikan masukan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan perselujuan r~mbp.rian rp.komendasi alas permohonan hak di alas bidang lanah Hak Pengelolaan, lanah Desa dan Tanah Kota Praja milik/dikuasai Pemerinlah Daerah.

BAB " PEMBERIAN REKOMENDASI Pasal 2 (1\ Pemehon !:'erhak lIntllk mendapatkan sesuatu hak di atas bidang tanah Hak Pengelolaan, Tanah DEisa dan Tanah Eks Kota Praja MiliklDikuasai Pemerinlah Daerah. (2) Pcmberian -;esuatll hak sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dapat diperoleh setelah pemohon lerlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Gubernur. (3) Unluk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayal (2), pemohon harus .

m"!menuhi r'~merinliJh

persyaratan dan CiiJerilh.

membayar

uang

pemaslIkan

yang

ditetapkan

oleh

;.;) "",:1';')111':11':1,1:,: c',bJgilim"na dimilksud ayat (2) digunakan scbagili salilh salu c1assr tel haclap pellnohonan sesua.tu hak kepada Karlor Pertanahan yang bersangkutan

BAB III PERSY,/\RATAN PERMOHONAN REKOMENDASI Pasal 3 , I,

tJ"lllohon 1I"\I'~ mel11peroleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (:), :.'~ricbih Jilllll!u haills mengajukan permohonan secara lertulis kepada GLlbernur d"i"rn \1,11 II'; ,,<;>pilla Biro tJeriengkapan, dengan melampirkan persyaratan sebagai ~.':~'I'~LI.:! :1..

Ket,:,mnq:;n , ,dcntitCls pemohon :

,<rp DKI Jakalia unluk pemohon perorangan

roto

(;OPV

r O~()

ccpy i\kta Pendirian, Keterangan Domisili di DI(I Jakalia dan rJPWP uilluk

p(~rr)oh,)n Ba(i~n

HukuFrl .

c, 'pv ne"
.. ;'010

5 c. Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah dan Camat setempat untuk tanah Desa dan tanah eks Kola Praja. d. GambaI' Ketetapan Rencana Kota yang berfaku dari Dinas I Suku Dinas Tata Kota setemp
Permohonan teriulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah dilerima oleh TP2R, selanjutnya ditelili dan diproses secara administratif.

(2)

Berd
Ditoiak karena persyaratan be/um lengkap maka dikembalikan kepada pemohon pada saat hari penyampaian permohonan tersebut.

b. Diterima secar<:l administratif dan dilanjutkan pada proses selanjutnya. Pasal 5 (.1

J

Permohonan yang diterima berdasarkan hasil penelitian administratif sebagaimana dlll1::lksud d::ll::lill PQs<:i1 4 ayat (2) huruf b . ole~ TP2R selanjutnya : "

Oilokuk"n pcnelitian lupangan dan hasilnya dituangkan dalam Br?rita Acam Hasil Peneiilian Lapangan.

b. Diadaknn pengkajinn dan rapat pembahasan paripurna dengan mempertimbangkan sekumng-kurnngnY
Berdasarkan hClsil penelitian lapangan, pengkajian dan rapat pembaha~an sebagaimana orrnaksud pada ayat (1). permohonan dapat ditolak atau disetlljui.

(3)

UOiOi',l 11<:11 ~ermOll0nnnnyn ditolak, mClkn penolakannya !.",;-us disertai dengan alnsan yang .r",lfl~ dan dibuD!klln ~'Im! penolakan yang ditandatangani Gubernur dalam hal ini I
'-+'

fCcelliiohonan yang selului berdasarkan. p.el)lbllhasan "eb8gaiman8 Jimaksutl lJada LtKan,di3lall),,i.!'lP~,&'1"'\\J lJaiillg laqla ~)~iI'!i, hlfl~ !~.h '/t q':.; '''1..,1- f"r,';):;"r di!e!aph:m rliterimDnya permohonc1n'-, ',rd;.r;arkilnP"1m~R~i15imf, TP2R yi1"'g Jil>ual ranykap 5 (lima)

6 (5)

Berdasarkan Surat Perintah Setor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon melakukan pembayaran ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah dan menyerahkan Tanda Bukti Setor pembayaran kepada TP2R dalam jangka waktu paling lama 7 hari I(erja terhitung sejak tanggal Surat Perintah Setor dan menyerahkan tanda bukti Setor tersebLlt masing-masing : 1. lembar kedua kepada Dinas Pendapatan Daerah 2. lembar ketiga kepada Biro Keuangan 3. lembar keempat kepada Biro Perlengkapan

(6)

TP2R men'{iapkan perbal Surat Rekomendasi untuk ditandatangani pejabat yang berwenang sebagai berikut : luas tanail _ 500 mZ

kepada Kepala Biro Perlengkapan

luas tanail > 500 - 1000 mZ

kepada Asisten Administrasi

luas tanail > 1000 - 5000 mZ

kepada Sekretaris Daerah

- luas lanail > 5000 mZ

kepada Gubernur

---,

dalam jangka v,aktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya tanda bukti selor. (7)

Pejabal yan9 belwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus menandatangani Surat Rekomendasi dalam jangka waktu terhitung sejak disampaikannya perbal paling lama: a. 21 hari kerja untuk Gubernur b 15 hari kerja unluk Sekretaris Daerah c. 10 hari kerja unluk Asisten Keuangan d. 5 hari kerja untuk Kepala Biro

(8)

Perlengkap~n

Sural Rekomendasi yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang scbagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak tanggal surat rekomendasi lersebut dan tembusannya disampaikan kepada : 1. lembar kedua kepada Dinas Pendapatan Daerah 2. lembal' ketiga kepada Biro Keuangan 3. lembar kl~empat kepada Biro Perlengkapan Pasal6

[);J(jr1n pospdl.lr Uli'! cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5. sebagaimana telcanlum dalam lampiran Keputusan ini. BABV UANG PEMASUKAN

Pasal 7 Perhitungan besmnya uang pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah sebagai berikut :

~

7 a. Perolehan alau perpanjangan Hak Guna Bangunan I Hak Pakai alau h"k lainnya diatas bidang lanah Hak Pengelolaan : 5 % x Luas lanah x NJOP b. Peralihan I pengoperan Hak Guna Bangunan I Hak Pakai atau hak lainnya di atas bidang lanah Hak Pengelolaan : 2,5 % x Luas lanah x NJOP c. Permohonan hak di atas bidang Tanah Desa atau Tanah Eks Kola Praja. 25 % x Luas lanah x NJOP BABVI TIM PERTIMBANGAN PEMBERIAN REKOMENDASI (TP2R) Pasal 8 (I)

Unluk menelili, memberikan pertimbangan dan memproses dalam rangka pemberian rekomendasi, dibenluk Tim Pertimbangan Pemberian Rekomendasl (TP2R) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

(~)

Tim sebagaimana dimaksud pada aya! (1) dibentuk dengan kepulusan Gubernur dengan ~;usunan keanggotaan sebagai berikut. KctLIO

: Asisten Keuangan Sekretaris Daerah

Wakil Ketua

Kepala Biro Perlengkapan

Sekretaris

Kepala Bagian Pengendalian Inventaris Biro Perlengkapan

Anggota

1. Unsur Dinas Pendapatan Daerah 2. Unsur Dinas Tala Kota/Suku Dinas yang bersangkulan 3. Unsur Kanwil/Kantor Pertanahan Kodya yang bersangkulan ,1. Unsur Biro Perlengkapan 5. Unsur Biro Hukum 6. Unsur Biro Keuangan

Sekretariat (ll

Biro Perlengkapan

flm Pertimbangan Pemberian Rekomendasi (TP2R) sebagaimnna ( 1) J.

dim;~ksud

pada aya!

bcrtugas.

rnenerima dan meneliti serta membahas secara administratif permohonan yang c1iaiukan oleh pemohan.

... 8 b. melakukan penelitian lapangan dan membuat Berita Acara hasil peneHtlan.

c. menghitung uang pemasukan yang diluangkan dalam Berila Acara perhilungan uang pemasukan. d. Menyiapkan perbal Surat Rekomendasl" yang dltandatangani oleh pejabat yang berwenan!J. c. menyiapkan surat jawaban penolakan atau persetujuan pemberian rekomendasi kepada Pemohon. (~)

Unluk memb
BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 9 (1)

Pcngendalian lerhadap proses penyelesaian dan penerbitan pemberian rekomendasi dilakukan oleh TP2R.

\ 2, Pengendalian lerhadap lekomendasi yang telah dilerbilkan dilaksanakan oleh Biro

Perlr.ngkapan. (~)

Pengawasan terhadap pelaksanaan proses dan pemberian rekomendasi dilakukan oleh aparat pengal'/asan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 10

Pembiayaan untuk pelaksannan kepulusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Bclanja Daerall Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pasal11 Untuk menunjang kegialan operasional lugas Tim dala!"" pelllksam'dn pemberian Ickol11cndasi kepada Tim Pertimbangan PemLc:rian Rekomendasi (TP2R) diberikan biaya operaslonal seb~~;ar 2.5 % dali has!1 penerimaan uang pemasukan. BABIX

L!\RANGAN DAN

SAr~KSI

Pasal12 P"m"gnng rekorl1",ndasl di1ar"ng memindahtangankan rekomendasi kepada pihak lain. balk uJlal1l bcntuk dan cal;) apapun juga.

\.

9

Pasal 13 (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, rekomendasi

yang telah dlberikan dlnyatakan tidak berlaku. (2)

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Rekomendasl, pemegang rekomendasi tidak menidaklanjuti ke Kantor Pertanahan Kodya setempat maka surat Rekomendasi dinyatakan gugur. BABX KETENTUAN PERALIHAN Pasal14

Pemohon yang telah mengajukan surat permohonan rekomendasi seb,elum berlakunya keputusan inl dan sampai dengan ditetapkannya keputusan Ini b,elum diterbitkan ' - rekomendD:;i, mDka harus menyesualkan dengan keputusan ini, baik per:;yaratan maupun kewajlban pemohon.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 (1) DengDn berlakunya keputusan Inl maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan inl dinyatakan tldak berlaku lagi. i ~I

Kepl.ltl.lsan ini mulai berlaku pada tanggal dltetapkan.

;

pitetapkan di Jakarta "!fada tanggal 5 Dcscmbcr 2001

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,:

~ SUTIYOSO TemhuSill1

2. ." ,j

5 h

I.

" g. 10.

Kelus DPRD Plopinsl DKI Jakaria. Para Wakii Gubernur Propinsi OKI Jakarta . Sekre!?li:; D?Nilh Propinsi OKI Jakarta. Para i\sisten Sekdaprop OKI Jakarta. Kepala Baw
· I

•

(

('

Lampiran : Keputusan Gubemur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal BAGAN PROSEOUR TATA CARA PEMBERIAN REKOi\ilENOASI ATAS PERMOHONAN SESUATU HAK 01 ATAS BIDANG TANAH HAK PENGELOLAAN, TANAH OESA DAN TANAH EKS KOTA PRAJA MILIKIDIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI OKI JAKARTA No

Pemrosesan Kegiatan

Pemohon -r-

I.

Permohonan

2.

Penerimaan pennohonan & penelitian administratif

3.

Penelitian teknis

4.

Peninjauan Iapangan

5.

Rapat pernbahasan paripurna

6,

Penyiapan & penyampaian perbal

7,

Penyampaian basil keputusan

9I

Sekretariat TP2R di Biro Perlen2kapan

TP2R

Gubernur / Pejabat van2 berwenaDl~

.

-y I

0 Q

Q 0 0 /G'UBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS mUKOTA JAKARTA, )

...

~ SUTIYOSO

{)

-0

Ket.

..