6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Keuangan Daerah;
Nomor 58 Tahun
2005 tentang
Pengelolaan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun Keuangan Badan Layanan Umum;
2006 tentang
Pengelolaan
13. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Perangkat Daerah;
Nomor
41
Tahun
2007
tentang
Organisasi
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 18. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah; 19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. MEMUTUSKAN: Menetapkan:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan tugas pembinaan, perlindungan dan pengembangan koperasi dan, usaha mikro, kecil dan menengah. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan tugas pembinaan, perlindungan dan pengembangan koperasi dan, usaha mikro, kecil dan menengah. 6.
Unit Pengelola Dana Bergulir adalah Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan.
7.
Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan.
8.
Dana bergulir adalah uang milik Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan alokasi pembiayaan yang diperuntukan untuk pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan secara bergulir. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2
Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Dana Bergulir. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3 (1) Unit Pengelola Dana Bergulir merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pengelolaan dana bergulir pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan. (2) Unit Pengelola Dana Bergulir dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 4 (1) Unit Pengelola Dana Bergulir mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Dana Bergulir mempunyai fungsi : a. penyusunan dan pelaksanaan Pengelola Dana Bergulir;
rencana
kerja
dan
anggaran
Unit
b. perencanaan, penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana bergulir yang diterima; c. penyaluran dan penagihan pengembalian dana bergulir; d. pembimbingan dan pendampingan; e. penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pembukuan, pertanggungjawaban pengembalian dana bergulir;
pelaporan dan
f. penyelenggaraan kemitraan pengelolaan dana bergulir; g. penyediaan, pembukuan, prasarana dan sarana kerja;
pemeliharaan/perawatan
dan
pelaporan
h. penerimaan hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat; i. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Dana Bergulir; j.
pelaksanaan fungsi ketatausahaan; dan
k. pelaporan dan pertanggungjawaban.
BAB IV ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 5 (1) Susunan organisasi Unit Pengelola Dana Bergulir terdiri atas : a. Kepala Unit; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Penerimaan; d. Seksi Penyaluran dan kemitraan; e. Seksi Penagihan dan Pendampingan. (2) Bagan susunan organisasi Unit Pengelola Dana Bergulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini (3) Kebutuhan pegawai dan peralatan kerja Unit Pengelola Dana Bergulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan III dalam Peraturan Gubernur ini.
Bagian Kedua Kepala Unit Pasal 6 Kepala Unit mempunyai tugas : a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
tugas
dan
fungsi
b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian dan Seksi; c. menerima hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat; d. melaksanakan kemitraan dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengembangan dana bergulir. Bagian Ketiga Subbagian Tata Usaha Pasal 7 (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran Subbagian Tata Usaha; b. menghimpun, meneliti, mengolah dan menyusun rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Dana Bergulir; c. melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan; d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian; e. melaksanakan pengelolaan keuangan; f. melaksanakan pengelolaan barang; g. melaksanakan urusan kerumahtanggaan termasuk pengamanan kantor; h. melaksanakan kehumasan; i. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur, pemantauan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan dan kegiatan ketatausahaan; j. menghimpun, menyusun dan menyampaikan laporan Unit Pengelola Dana Bergulir; dan k. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha. (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. Bagian Keempat Seksi Penerimaan Pasal 8 (1) Seksi Penerimaan mempunyai tugas : a. menyusun dan Penerimaan;
melaksanakan
rencana
kerja
dan
anggaran
Seksi
b. menyusun rencana kebutuhan dana bergulir dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. mencatat, membukukan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan termasuk hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat; d. memonitor dan melaporkan Bank yang ditunjuk;
ketersediaan dana tunai
dana bergulir di
e. mengevaluasi dan melaporkan kecukupan ketersediaan dana tunai dana bergulir; f. menginformasikan data penerimaan Penyaluran dan Kemitraan;
dana
bergulir
kepada
Seksi
g. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi Penerimaan. (2) Seksi Penerimaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. Bagian Kelima Seksi Penyaluran dan Kemitraan Pasal 9 (1) Seksi Penyaluran dan Kemitraan mempunyai tugas : a. menyusun dan melaksanakan Penyaluran dan Kemitraan;
rencana
kerja
dan
anggaran
Seksi
b. menyusun rencana penyaluran dana bergulir; c. melaksanakan penyaluran dana bergulir; d. mencatat, membukukan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan penyaluran dana bergulir; e. menyusun rencana kemitraan penyaluran dana bergulir; f. mengoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kemitraan penyaluran dana bergulir; g. menyusun standar operasional prosedur penyaluran dana bergulir dan kemitraan; h. menginformasikan data penyaluran Penagihan dan Pendampingan;
dana
bergulir
kepada
Seksi
i. melakukan analisa kelayakan calon penerimaan dana bergulir; j.
menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi Penyaluran dan Kemitraan.
(2) Seksi Penyaluran dan Kemitraan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
Bagian Keenam Seksi Penagihan dan Pendampingan Pasal 10 (1) Seksi Penagihan dan Pendampingan mempunyai tugas : a. menyusun dan melaksanakan Penagihan dan Pendampingan;
rencana
kerja
dan
anggaran
Seksi
b. menyusun rencana penagihan dan pendampingan dana bergulir; c. melaksanakan penagihan dan pendampingan dana bergulir; d. mengoordinasikan, memonitor pendampingan dana bergulir;
dan
mengevaluasi
pelaksanaan
e. menyusun standar operasional prosedur penagihan dan pendampingan dana bergulir; f. menginformasikan Penerimaan; dan
data
pengembalian
dana
bergulir
kepada
Seksi
g. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi Penagihan dan Pendampingan. (2) Seksi Penagihan dan Pendampingan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. Pasal 11 Jabatan Kepala Pengelola Dana Pegawai Negeri Pegawai Negeri Dinas.
Unit, Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi Unit Bergulir merupakan jabatan struktural yang dijabat oleh Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Sipil yang telah memenuhi persyaratan atas usul Kepala
BAB V TATA KERJA Pasal 12 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Seksi, wajib melaksanakan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, profesionalisme, efisiensi, efektifitas, transparansi, produktifitas, akuntabilitas dan menjunjung tinggi etika serta melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangundangan. (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Seksi, wajib mengoordinasikan, memberikan pengarahan, bimbingan, pembinaan dan petunjuk terhadap bawahan masing-masing sesuai dengan kewenangannya. (3) Kepala Unit dalam melaksanakan tugasnya mengadakan kerja sama dan koordinasi vertikal dan horizontal, baik di satuan kerja perangkat daerah/unit kerja terkait, maupun dengan instansi pemerintah pusat dan swasta.
Pasal 13 (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Seksi, wajib mengawasi pada satuan kerja masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap bawahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kepada atasan dan petunjuk kepada bawahan, serta bahan pengambil keputusan pada lingkup tugasnya. BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 14 (1) Pegawai Negeri Sipil Unit Pengelola Dana Bergulir adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah. (2) Pengelolaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian. BAB VII KEUANGAN Pasal 15 (1)
Keuangan Unit Pengelola Dana Bergulir merupakan bagian dari Keuangan Pemerintah Daerah.
(2)
Pengelolaan keuangan Unit Pengelola Dana Bergulir dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 16
(1) Unit Pengelola Dana Bergulir dapat dikembangkan sebagai unit kerja Dinas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. (2)
Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. BAB VIII ASET Pasal 17
(1)
Prasarana dan sarana atau aset yang dimanfaatkan oleh Unit Pengelola Dana Bergulir merupakan aset Pemerintah Daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
(2) Pengelolaan prasarana dan sarana atau aset dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah. BAB IX PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 18 Pengawasan terhadap Unit Pengelola Dana Bergulir dilaksanakan
oleh :
a. Lembaga negara yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; b. Aparat pengawasan fungsional pemerintah. Pasal 19 (1) Unit Pengelola Dana Bergulir wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan laporan kinerja. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
