6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Pravinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

~ I

PERATURAN GUBERNUR PROVINS/ DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PEMBAGIAN TUGAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang

a. bahwa dalam rangka pengintegrasian dan optimalisasi penangl:lulangan bencana di wiiayah Pravinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu t:tiiakukan pembagian tugas antar Satuan Kerja Perangkat Daerah; b. bahwa pembagian tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan seeara men eluruh dan ielas sehinggiL. Illuda:b .!laJam pelaksanaannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penanggulangan Beneana;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

'-

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Beneana; 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wi/ayah Pesisir dan Pulau-Pulau Keeil;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Pravinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 8osial;

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

.10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2

i

;

I

i

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan IKawasan ! Permukiman; 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

!

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagi~'n Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Pro insi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Iferangkat Daerah', I, •

t

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyele~ggaraan Penanggulangan Bencana; !

i

16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penda~aan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

17. Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta ~embaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana; . 18. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun ·2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; __ ..2O...£e.raturan..Memari-Dalam-Negel'i-NamGf-3d·..:r-afltlfl-2B96-lentang·-PedomarrUmum Mitigasi Bencana; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusu's Ibukota Jakarta; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedomqn Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun.2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; 24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 27. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur; MEMUTUSKAN : Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN TUGAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA.

3 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

i

mengan~am

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dis babkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam mal1pun faktor anusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, k rusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. . 2. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi p netapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, egiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. . 3. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang di etapkan oleh Pemerintah/Pem<:lrintah Daerah untukjangka waktu tertentu at s dasar rekomendasi instansi yang diberi tugas untuk menanggulangi ben na.

,

4. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat soFj adalah serangkaian instruksi tertulis yang d!bakukan mengenal berbaga! proses penyelenggaraan admlnlstrasl pemermtahan.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dislngkat SKP~ adaiah Perangkat Daerah di ling:kungan Pemerintah Provinsl Daerah1Khusus Ibukota Jakarta yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat! Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan pere~canaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi among Praja serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kecamatan dan K lurahan. 6. Pemangku Kepentingan a'dalah institusi lain di luar perangkat daerah baik Pemerintah maupun lembaga masyarakat yang mempunyai kei!>edulian terhadap penanggulangan bencana. h. __

-7. Inslansi Vertikal Iii Daeffih~lah-peraflgkat*ementerian-ctan1atau-temb~--_.. Pemerintah non Kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsenlrasi.

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penaggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal2 Maksud disusunnya pembagian tugas SKPD dalam penanggulangan bencana untuk membentuk keterpaduan seluruh Perangkat Daerah, Instansi vertikal di daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penanggulangan bencana. Pasal3 Tujuan disusunnya pembagian tugas SKPD dalam penanggulangan bencana untuk memberikan kejelasan tugas, fungsi dan peran masing-masing SKPD dalam rangka penanggulangan bencana secara terp'ldu. BAB III PRINSIP DAN RUANG L1NGKUP B"gl"n Kelletu

Prinsip Pasal4 Prinsip penanggulangan bencana mel/puti :

a. cepat dan tepa!;

4 b. prioritas; c. koordinasi dan keterpaduan; d. berdaya guna dan berhasil guna; e. transparansi dan akuntabilitas; f. kemitraan; g. pemberdayaan; h. nondiskriminatif; dan i. nonproletisi. Bagian Kedua . Ruang Lingkup Pasal5

i (1) Ruang lingkup penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap, ~eliputi : a. pra bencana; b. tanggap darurat; dan c. pasca bencana. (2) Penanggulangan bencana pada saat pra bencana sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari : a. situasi tidak terjadi bencana; dan b. situasi terdapat potensi terjadi bencana.

_..~~~3) PenaAggulaRg8l'l--l:>eAGafla- j3aee -saat-tanggap-,jarnrat<;~aimana"­ dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari : a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya; b. penentuan status keadaan darurat; c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena' bencana; d. pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat korban bencana; e. perlindungan terhadap kelompok rentan; f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan g. penyelenggaraan fase terakhir tahap tanggap darurat bencana. (4) Penanggulangan bencana pada saat pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari : a. rehabilitasi; dan b. rekonstruksi. BAB IV TAHAPAN DAN PELAKSANAAN Pasal6 Tahapan kegiatan penanggulangan bencana berkaitan dengan tugas, fungsi dan peran SKPD masing-masing sesuai dengan pembagian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

---------5 Pasal7 (1) Untuk memberikan kejelasan dan kepastian pelaksanaan perasional setiap SKPD yang mempunyai tugas, fungsi dan peran pena ggulangan beneana wajib membuat SOP teknis penanggulangan bene na sesuai dengan pembagian tugas masing-masing. (2) Penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berped man pada Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 teritang Petun uk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur.

1I

~

.

!

BABV MONITORING DAN EVALUASI Pasal8

(1) Dalam· rangka menjamin pelaksanaan pembagian tugas SK D dalam penanggulangan beneana, perlu dilakukan monitoring dan evalu si secara berkala oleh BPBD paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahu . (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jak rta selaku Kepala BPBD. .

BABVI KETENTUAN PENUTUP Pasal9 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan iPeraluran Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. - - -- - - - - - - - - Ditetapkan di-Jakarta .- - - -

----

-

pada tanggai 6 Maret 2014 GUBERNUR PROVINSI QAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd. JOKOWIDODO Diundangkan di Jakarta 1ada tanggal 11 Maret 2014 PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd. WIRIYATMOKO BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014 NOM OR 72011

.... ---

-- ..

Lampi,

Peraturan Guhernur Provinsi Daerah Khusus Ihukota Jakarta Nomor Tanggal

39 TAHUN 2014 6 Maret 2014

I

MATRIK PEMBAGIAN TUGAS'SKPD/UKPD DK! JAKARTA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

i No

SKPD/UKPD

TANGGAP DARURAT

PRABENCANA

I 1

I Badan

perencanaan

1. Mengkoordinasikan

kegiatan I 1. MJlaporkan kejadiaan awal beneana kepada

Penanggulangan

Penanggulangan Beneana pada SKPD/UKPD

Sencana Daerah

terkait sebelum penyusunan rencana kerja dan

anggaran;

I 2.

G~bernUr;

PASCA BENCANA

1. Mengusulkan kepada Gubernur. masa berakhirnya periode

tanggap darurat;

MtginSlrUkSikan kepada SKPD agar mengaktifkan ~ ..posko ,penanganan

Po

2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk

WAKTU TANGGAP

bencana;

2.

! 3. M ngaktifkan Pusdalops selama 24 jam;

menghitung kerusakan dan kerugian prasarana dan sarana

penanggulangan bencana;

4. Memimpin koordinasi dengan Para Wallkota, Bupali, 3. Menyusun

pedoman

Pengurangan

Res;ko

Sancana; 4. Melakukan

bencana

sosialisasi

dan

pengurangan

peningkatan

resiko

pemahaman

masyarakat tentang penanggulangan bencana; 5. Melakukan koordinasi secara kontinue dengan :

P~mong

Kefala Satuan Pollsi Praja, Kepala Dinas Pe adam Kebakaran dan Penanggulangan

Kes~apsia'gaan;

a. BMKG tentang Deteksi Dini beneana alam; 6. Melakukan koordinasi dan pengendalian SKPD

terkait

dalam

hal

atas

kesiapsiagaan,

pencegahan dan mitigasi bencana;

akibat beneana;

3. Mengkoordinasikan, mengendalikandan

Be cana, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Di

4.

hukum, terapi traumalik, dan

Din s Kelautan dan Perikanan,Kepala Dinas

materiil bagi korban bencana;

ses~ai j

I i

·1

skala bencana;

5.

,

I,

Mengkoordinasikan bantu an

Ke ala Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kepala

Dir~ktur RSUD danlatau seluruh jajaran Pemda

iI

akibat bencana;

Pe akaman, Dinas Perhubungan, Kepala Dinas

lnformatika dan Kehumasan. Para

I

rehabilitasi dan rekonstruksi

s Kebersihan, Kepala Dinas Pertamanan dan

Ko~unikasi,

i •I

mengevaluasi kegiatan

Ke ehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala

Pe ndustrian dan Energi, Kepala Dinas Pendidikan,

a. TNI/POLRI, Instansi Vertikal dan Organisasi Masyarakat tentang

Melakukan inventarisasi dan

I

Mengevaluasi penanganan

beneana baik yang dilakukan __._ .._~_..

oleh BPBD sendiri maupun SKPD/UKPD terkail, TNI,

I

2 7. Melakukan

Mitigasi

berupa

deteksi

dini,

5.

~enugaskan

pemelaan rawan beneana, peningkatan kapasitas

u~tuk melakukan penilaian jumlah korban manusia,

aparat dan masyarakat, penyebaran informasi ke

k.rusakan dan kerugian malerial serla kebuluhan

masyarakat melalui media cetak dan eletronik;

d+sar ditempaVlokasi bencana;

8. penyuSUnan'Reneana Konlijensi tentang beneana

6. Ababi;a dilemukan karban, maka :

dan

mensosiallsasikannya

kepada

I dengan S atuan Pe Ia ksana PB un tuk

Daerah;

, dilaksanakan evakuasi ke Rumah Sakit terdekat

g. Melakukan geladi pasko dan geladi lapang

6.

Membuat rencana tindak lanjut penanganan bencafla;

7.

Melaporkan kepada Gubernur

I dengan lokasi pencarian;

penanggulangan bencana secara terpadu, reguler

b)1 Jika korban telah meninggal, segera

dan berkesinambungan;

menghubungi petugas Dinas Kesehatan dan DVI

10.Menyiapkan lokasi gudang penyimpanan logistic

(Disaster Victim Identification) dan Dinas

dan sarana pendistribus!an;

Pertamanan dan Pemakaman dan Polda Metro

Jaya;

11. Merencanakan dan menetapkan lokasi pengungsian; dan

POLRI, Instans; Vertikal serla masyarakat ;

.

a~ Jjka korban masih hidup, segera berkoordinasi

pemangku

kepentingan internal dan eksternal Pemerintah

12.Menyiapkan

i-----· I

TARC (Tim Asessment Reaksi Cepat)

C)!Mendata penemuan korban meliputi identitas

mengoperasionalisasikan

karban. waktu ditemukan, lokasi penemuan,

Pusdalops Penanggulangan Bencana

Lokas; Perawatan dan Rumah Sakit rujukan. 13. Menyiapkan

sarana

penanggulangan bantuan

bagi

prasarana

untuk

sebagai

logistik

bencana

saran a

dan

prasarana

7.

bagi

ko dis; tanggap darurat;

SKPD/UKPD lerkait; 14. Memantau

dan

mengevaluasi

Program

dan

8. Mqmbentuk dan.mengaktilkan Komando Tanggap Dafurat;

pelaksanaan kegiatan pe~angg'ulangan benean.a pada SKPD/UKPD lerkait; . 15.Meminta

laporan

M1mberikan informasl kepada Gubernur tentang ko disJ bencana serta mengusulkan penetapan

dari

9

SKPD/UKPD

terkait

mengenai Program dar pelaksanaan kegiatan

penanggulangan beneana;

M~benkan rekomendasl kepada Gubernur lentang Ko andan Komando Tanggap Darurat;

10 Me ob,l,sasl personii, logistlk dan peralatan ke 10k 51 beAeena balk -yaAg-ada 1'ada· BPB8,

.•..• _ ••

~

. __ -a. __ ,. _ . .

--._-

I

,, ,

3

j 16. Melaporkan setiap rencana dan pelaksanaan

StPDIUKPD terkait, TNI, POLRI, Inslansi Vertikal

aktivitas pengurangan resiko bencana di Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur.

,

s rta bantu an dari masyarakat;

11.

S~cara

terus-menerus melakukan koordinasi dan

,

peng~ndalian dengan TNI/POLRi,lnstansi Vertikal,

O~ganiSaSi Masyarakat, serta peran ma'syarakat;

,

I

12. M~mantau dan mengevaluasi perkembangan situasi

I

bencana serla penanganannya;

i

13. Memastikan ketersediaan jalur evakuasi dan

pEindistribusian logistik;

,

14. M~mastikan keberadaan kendaraan rescue,

pelampung, perahu karet, ban dalam, tenda dan r

sarana penanganan bencana lainnya dalam ke:adaan berfungsi dan siap digunakan;

,

15. M~mastikan tersedianya pasko keamanan, pasko eV~kuasi, posko komunikasi, pasko bantuan sosial, p~ko

kesehatan serla pasko lainnya sesuai

-

..

ke~utuhan;

!

16. Ajabila menerima bantuan baik dari dalam negeri

I

m upun dari luar neged, maka : a. mencatat seluruh bantuan; dan

b. mendistribusikan bantuan kepada korban

,,beneana, baik bantuan lersebut dari dalam lmaupun dari luar negeri; 17. Mrberikan apreasiasi dan koreksi terhadap

p~~ksanaan kegiatan penangana~ ~ru~at b.:'~'::~~. -.. _ - . - - . - f-. - - - . - - - -...•.- ..- ..•.• ole SKPDIUKPD terkait;

i

I, ,

,

-

I

I i

!, ;

\

5 6.

Memeriksa

kondlsi

ba 19unan

pengendali

bencana, waduk beserta )angunan penunjang (pompa-pompa), pintu-plnt

I

air, gorong-gorong

prakiraan cuaea berdasarkan informasi

5. Melaksanakan pembersihan

d t Badan Meteorologi, Kllma\ologi dan Geofisika (B KG);

terhadap lumpur dj sungai,

kali, waduk, setu, goronggorong,

11. Mlmberlkan arahan secara tekniSrbagi regu yang

Mengembangkan dan me neriksa sarana dan prasarana

M~mantau

j

dan lain-lain;

7.

1O.

penanganan

bencana,

peralatan

komunikasi dan monitoring (perala tan hidrologi

ak n beroperasi di lokasi kejadian" bencana;

'6.

I

12. M!aporkan setiap penanganan keadaan darurat

9.

Membangun,

memperbai i

dan

pad a pasca bencana kepada

,

BPBD.

memelihara

i

10. Mengusulkan kepada Gu lemur Provins! DKI

,

melalu;

Kepa a

Gubernur melalui Kepala

i

tanggul serta normalisasi su ngai dan waduk;

Jakarta

BPBD

untuk

, I

menginstruksikan kesiapsia laan bencana:

I

11. Membuat Standart Operas mal Prosedur (SOP) dalam merespons penanga Ian bencana;

12. Menyampaikan

laporan

program

dan

pelaksanaan kegiatan pena nggulangan bencana

pada tahap pra bencana setiap 1 bulan atau sewaktu-waktu kepada Gu emur melalui Kepala

I

BPBD;

, ,

13. Melaporkan hasil kegiatan era bencana kepad a Gubernur melalui Kepala B 'BO.

Melaporkan setiap rehabilitasi dan rekonstruksi

be. cana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD. i

Mempersiapkan peralalan d an bahan banjiran

bencana;

pelaksanaan kegiatan

dan selsmografi); 8.

s~klbat

II

, I

-

6 3

Walikola/Bupati

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk

-. ,-----. --·-T-·----·----------·--·

1. Mbnyampaikan usulan penetapan status bencana .

Adminislrasi;

2.

2. ly1engkoordinasikan Forum Koordinasi Pimpinan ' Kola/Kab,Sudin, Satpol, Kantor, UPT kesiapsiagaan antisipasi bencana, meliputi

Peta rawan bencana dl Kota IKabupaten

dJn Kelurahan, untuk :

,

Maks 30

: pendukungnya, pas komando, pos pelayanan

terkait Kecamatan dan Kelurahan

! kesehatan, dapur umum, di lokasi rawan

unluk: a. Mengembalikan pengungsi dari lakasi pengungsian ke tempat tinggal mereka masing-masing

b. ~emantau pencarian dan penyeramatan korban

bagi pengungsi yang ingin

ihencana;

kembali ke rumahnya;

kontinjensi penanggulangan bencana;

c. tiAemantau kandisi ketentraman dan ketertiban di

Geladi posko dan geladi lapang penanggulangan

b. Menggerakkan masyarakat

16kasi pengungsian;

bencana berbasis masyarakat di sekitar lokasi

membersihkan lakas;

d. ~emantau kondisi jalur e~akuasi, jalur

rawan bencana;

pengungslan, lingkungan yang

pendistribusian lagistik dan pengaturan lalulintas

Penyiapan Pos Komando Tingkat

terkena bencana bila seluruh

di lakasi bencana;

Kola/Kabupaten yang memlJiki jaringan dengan

pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing:

€. t{o1emantau penerimaan dan pendistribusian

Pusdalops BPBD dan penenluan lokasi

~antuan dari pemerintah, lembaga usaha serta

pengungsian,pos komanda, pas pelayanan

c. Mengendalikan pelayanan

rhasyarakat secara cepat dan tepat kepada

kesehatan, dapur umum, di lokasi rawan

kesehatan lanjutan oleh suku

~rban bencana berkoordinasi dengan BPBD;

bencana, alur evakuasi korban/pengungsi

dinas kesehatan dan jajaran

3. Mel$kukan koordinasi dangan TNi, POLRI, Instansi

.

Verflkal, PDAM, dan Ormas Kebencanaan; 3

Melakukan peninjauan ke lapangan untuk memastikan lokasi pengungsian, pas komanda, pas pelayanan kesehatan, dapur umum, di lokasi rawan bencana, alur evakuasi karban/pengungsi

2.Menginstruksikali kepada UKPD

menit

,

b. Mitigasi rawan bencana, menyusun rencana

bencana;

tingkat Kota IKabupaten kepada Gubernur melalui Kepala BPBD;

bencana;

Administrasi;

d.

M~nginslruksikan kepada UKPD terkait, Kecamatan

Ibencana, alur evakuasi korban/pengungsi

sosialisasi:

e.

berakhirnya masa langgap darurat

. a.1 Mendirikan pos pengungsian dan sarana

BadanlDinas, Kecamatan, Kelurahan; daiam

a.

1. Menyampaiakn usul

k~pada Gubernur melalui Kepala BPBO:

penanggulangan beneana diKola/Kabupaten

4.

Mel~porkan

·j

karban bencana sesuai

d. Melaksankan dan melaporkan

,

beneana,pos pelayanan kesehatan, lempal

'~

kebutuhan;

kegiatan penanganan darural beneana

kep~da Gubernur melaiui Kepala BPBD. ;

kesehatan lainnya kepada

pen dataan kerusakan dan

- ._.. -

-

._..

._--- 1----ker"'!lian-akibal-t>eRGaR

I

-T--

I7

.......! ------·----1-------'--·----·-------

MCK, pas bantuan sosial, dan pos pelayanan

I

telekomunikasi dan sarana komunikasi lain yang

, I

kepada Gubemur melalaui

,

diperlukan;

Kepala BPBD; e. Mengendalikan peraksanan

;

,

4.

I

Memberikan arahan teknis bagi UKPD yang akan

I

melaksanakan kegialan penanggulangan

baik fisik maupun non fisik

I I

bencana di lokas! kejadian bencana;

I

yang diakibatkan beneana oleh

,

UKPD terkalt;

I

5. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada

II I,

Gubemur melalul Kepala BPBD.

3. Melaporkan pelaksanaan keglatan rekonstruksi dan

I

!

rehabiiitasi kepada Gubemur melalui Kepala BPBD.

I 4

Satuan

Polisi

1.

Pamong Praja

Penyusunan reocana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai Ilngkup

tugasnya. 2.

Melakukan pemetaan lokasi pos keleniraman peta rawan beneana yang diterbilkan oleh BPBD

Me~aktifkan Pos Komando selama 24 jam

1. Membantu pengungsi serta barang-barang miliknya

2. Merljaga ketentraman dan ketertlban jalur evakuasi

kembali pulang ke rumah

untuk kelancaran pendistribusian logist1k; yang

dia~asi oleh jajaran Satpol PP sebagai tugas

masing-maslng T

per~dUngan masyarakal.; 3. Me

korbrn bencana ke pas pengungsian bersama

memilikl ketrampilan khusus dan sarana

petugas Inslansi lainnya.

Melakukan pelatihan dan kesiapsiagaan SDM

dalam rangka ketenlraman dan

ketertibansebagai bagian dari Tim Reaksi Cepat

Penanganan Sencana

5. Melakukan koordinasi dan menginformasikan masalah dengan Hntas terkait dalam rangka

2.

Bersama-sama ang90ta

TNIIPolri, petugas keamanan

bantu penca~ian, penye!amatan, dan evakuasi

Melakukan lnventarisasi SDM terutama yang prasarana untuk penanggulanganbencana'

4.

1.

I

dan keterliban serla pos pengungsian sesuai

3.

rehabilitasi dan rekonstruksi

J

terkait yang ada di tingkat RT/RW dan Kelurahan, membantu mengamankan

4. Menhirikan Pas Komando Ketentraman dan

rumah, gedung pertokoan,

Ketehiban Lapangan pada lokasi bencana;,

pasar, gedung perkantoran pemerintah dan swasta,

5. Melaksanakan mobilisasi dan pengerahan anggota \

gedung sekolah, gedung rumah

Satpbl PP mulai dari tingkat Kota sampai tingkal

KeluJahan bersama Hansip/Linmas pad a Pes

sakit, gedung puskesmas,

Kete~traman dan Ketertiban, serta pas-pas lain yang

gedung restoran, hotei, gedung

memhutuhkan melalui koordinasi .~.P~l!:

- --

..

..

.- .

bioskop dan qedunq-qedunq lainnya untuk mencegah

-

I tl kesiapan ketentraman dal

--- --6_ M"ilastikar 1 keberadaan Jtertiban, pencarian

dan penyelamatan korban bencana

6_ Meningkatkan Pos Komando d/h Crisis Centre

,

anQ~

.8

Kepolisian dan

pencurian, sabotase dan

lang ada di tingkat Kelurahan dan

tindakan kriminallainnya

dlinformaslkan melalui Pas Komanda

sam par aktivitas kemball

vinsi untuk terjun langsung ke lokasi

tingkat Provinsl yang mem(liki jaringan dengan

n dan sia-p melakukan operasi secara

BPBD

normal; 1

3_

Ima.

7_ Mempersiapkan Pos Komando Lapangan posko keamanan dan pas evakuasi

7_

8_ MembuatStandart Operasional Prosedur (SOP)

Pemadam

Kebakaran dan PB

terkait dalam kegiatan

;ian logistik, rumah, gedung pertokoan,

rehabilitasi dan rekonstruksi;

ge1ung sekolah, gedung rumah sakit, gedung

bangunan dl atas saluran, sungai, waduk,

darl gedung-gedung lainnya untuk mencegah

fasilitas umum dan sosial yang mengakibatkan

pellcurian, sabotase dan tindakan kriminallainnya :

kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi yang dilakukan oleh Satpol PP kepada Gubernur melalui Kepala BPBD_

8_ Me!aporkan pelaksanaan kegiatan penanganan

dar~rat bencana kepada Gubernur melalui Kepala

BP~D

1_ Me~gaktifkan Pos Komando selama 24 jam

1. Menyusunrencana kerja dan anggaranpenanggulangan bencana untuk lingkup kebakaran;

2.

Mel~kukan

operasi penyelamatan korban untuk

1_ Memastikan bahwa keba karan

Min 15

menit

dan penyelamatan sudah selesai

me~gurangi dampak bendacana;

2. Mempersiapkan Pos Komanda tingkat Provinsi yang memiliki jaringan dengan BPBD;

3. Mempersiapkan

4_ Melaporkan pelaksanaan

pu kesmas, gedung restoran, hotel, gedung bioskop

Gubernur melalui Kepala BPBD_

Dinas

gola TNI dan Polri untuk mengamankan

penyelamatan dan evakuasl korban bencana;

10. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada

5

PP untuk membantu SKPD

.... _...,._., ", __ ung perkantoran pemerintah dan swasta,

potensi bencana;

mengerahkan anggota Satpol

tpol PP bersama anggota Hansip Linmas

mengenai ketentraman. ketertiban,

9_ Melaksanakan pemantauan dan penertiban

kesiapsiag~an

Memobilisasi dan'

anggota

Pemadam Kebakaran dalarn rangkaPenangulangan Bencana;

2_

3_ Meiakukan evakuasi orang, hewan dan/atau barang

Melakukan inventarisasi personll, bahan, peralatan dan

dar' lokasi bencana ke lokasi penampungan/tempat

perlengkapan penyelamatan

pe"ilungsian yang sudah disediakan_

bencana dan melaporkan 4. Apabila , ditemukan karban, maka :

prioritas perbaikannya kepada instansi terkait;

4. Menyediakanserta memeriksa ketersediaan dan kelaikan peralatan perlindungan anggota

---

-

-- -- - --------------------------f--

)

9

_._-

I

Pemadam kebakaran,peral,-,dn penyelamatan dan evakuasi penyitas (karban bencana); 5. Mempersiapkan anggota Pemadam Kebakaran terlatih untuk bergaburg dalam Tim Reaksi Cepat

6. Menyiapkan kendaraan operasional

3. Bersama SKPD/UKPD dan

de gan petugas kesehatan untuk dilaksanakan

instansi vertikal melakukan

ev! kuasl ke pos kesehatan atau ke Rumah Sakit

pendataan jumlah karban, kerusakan bangunan, jumlah

,

pe ugas Disaster Victim Identification (DVI) Polda·

korban yang luka berat, IUKa

M ftra dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman;

ringan, dan meninggal dunia;

4.

c M~ndata penemuan korban meliputi identitas korban,

bersamadengan SKPD/UKPD

Pefawatan dan Rumah Sakil rujukan.

7. Melaporkan hasil kegiatan prabeneana kepada

dan instani vertikal ;

,

5. Mdlakukan penyisiran ruang-ruang tersembunyi 5. Melaporkan pelaksanaan

un1uk menemukan kemungkinan adanya korban,

kegiatan rekonstruksi kepada

mahluk hidup atau barang yang perlu diselamatkan; i

6.

6

Dinas Kesehatan

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran

1.

1. Melakukan evaluasi dam pak

Operasional Oukungan Kesehatan

bencana guna menanggulangi

2.

,

3. Meningkatkan kapasitas Tim Surveilans

penyakit menular pada pasca bencana;

Minimal

M~mgaktifkan dan mengirim Tim RHA (Rapid Health

A~seSmenl)

kemungkinan limbulnya KLB

Gawat Darurat Terpadu) selama

24jam;

berdasarkan peta rawan bencana yang

2.

15 menit

dan tim reaksl eepat AGO Dinkes;

pencegahan KLB, pemberantasan penyakit

pJndataan daerah epidemi;

menular, perbaikan gizi di

I

4.

Melakukan upaya pelayanan kesehatan dasar terutama

3. Mpnggerakan Tim Surveilans untuk melakukan

4. Meningkalkan kapasitas petugas penguatan bencana;

BPBD.

M~ngaktifkan dan memaksimalkan Pusat

P~nanggulangan ,

2. Membuat peta geomedik dan Kontijensi

kesehatan tingkat kelurahan dalam penanganan

Gubernur melalui Kepala

M~aporkan hasil kegialan penanganan darurat be~cana kepada Gubemur melalui Kepala BPBD. , (~usdaldukes)/Cali Cenler SPGDT (Sistem

tugasnya;

Penanggulangan bahaya pe;nyakit menular;

.

P~ngendalian

penanggulangan bencana sesuai lingkup

dikeluarkan oleh BPBD;

Melakukan pembersihan Iingkungan korban bencana .

waktu , ditemukan, lokasi penemuan, Lokasi

dan

Gubemur melalui Kepala BPBD.

I

b. Jii korban telah meninggal, segera menghubungi

Penanganan Bencana

penyelamatan darurat sesuai dengan kebutuhan;

korban masih hidup, segc.-d berkoordinasi

a. Ji

Memobilisasi Tenaga Kesehatan. alat-alat

tempat penampungan

k1sehatan, obat-abatan dan sarana kesehatan

pengungsi maupun lokas; _._ ..

--

_.

Sekltatrly3, keglalafi SOrvelians-

_I I

I I

II ,

,I I

,I ,,

,

I 10

5. Melakukan sosialisasi untUI .Ileningkatkan pemahaman masyarakat tenlang bahaya

--r--~

penyebaran penyakil menular yang dapat menjadi

,

bencana;

5.

,

6. Membuat rencana kontinjensi penanganan

6.

beneana bidang kesehatan;

p~lO-yanan

--

I

di lokasi

epidemiologi, promosi

a'

kesehatan, penyelenggaraan

M nginlruksikan kepada Puskesmas untuk lebih

kesehatan Ilngkungan dan

a tif d<:llam penanganan penyakit menular

sanitasi Iingkungan dasar;

Maksimal

M ndirikan Pas Kesehatan di lokasi bencana dan

2jam

3.

Wabah Penyakil

a anya instruksi penghenlian tanggap darurat; 7.

8. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Minimal1

MbnugaSkan tenaga psikiater untuk menangani kJban yang mengalami stress;

Menyelenggarakan pelayanan

4.

Melaksanakan sanitasi dasar

hari

antara lain kaporisasi,

berikutnya

abatesasi, lisolisasi , Pengendalian vektor dan

(PHBS) ditengah masyarakal;

8

9. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang

1O.Membuat Sistem Rujukan dari Lokasi Sencana ke

in nsif;

9.

Pemerinlah dan Swasla lermasuk LSM (RS, PKM,

t~"~"

tr

Rumah Sakil dan anlar Rumah Saki! dan

Inventarlsasi Sumber Daya Kesehatan

Mblakukan rUjukan ke Rumah Sakit dan Puskesmas

pemeriksaan kualitas air bersih

bti korban bencana yang memerlukan perawatan

Gejala awal menderita suatu penyakit menular;

serta pengawasan sanilasi Max 1 jam

0000,"" , , - ,

".co,.," ,m",.

sportasi berada di lokasi bencana dan siap

5. MemfasiHtasi penylapan alat pengelola air bersih. (Water Purilier)

ke ehatan secara keseluruhan, jumlah pengungsi,

6. Menugaskan tenaga psikiater

jUJ lah orang yang mendapat pelayanan kesehatan

11. Menyelenggarakan pelatihan, gladi posko dan gladi lapang bidang kesehatan;

Iingkungan (memastikan adanya MCK);

di I perasikan; I 10. M lakukan pendalaan jumlah tenda pelayanan

AGO' Dinkes);

untuk menanganl korban yang

di' !ertai berbagai jenis penyakilnya, dan jumlah

menga!ami stress/trauma 7. Meiakukan

Pukkesma Rawat Inap;

mengoptimalkan lungsi Pusat Pengendalian

M~akUkan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan

rehabiiilasilpemulihan

Cail CenterlSPGDT (Sistem Penangguiangan

intensil bagi ibu ham ii, bayi dan baiila korban

psiko- soslal korban, berupa :

Gawat Darurat Terpadu) siaga 1 x 24 jam selama

be~cana;

7 hari;

Ke~ehatan

(Pusdaldukes)

i I

or n9 yang di rujuk ke Rumah Sakil dan atau

1_2. Meningkatkan kapasilas petugas dan Operasional DUkungan

,

kesehatan rujukan;

tetnpat pengungsian selama 24 jam sampai dengan

7. Melakukan Deleksi Dini beneana Epidemi I

i

untuk memberikan

11.

kesehatan fisik, mental dan

a.

! ._.

I

.•..•. _..

;

,

.

I

I ,

bentuk konseling (bantuan

PSll\o-SOSIal) oan 8ln-laln

I

I

!

- .._.

promosi kesehatan dalam

! I I

.-

I

I

11

I

-,---j--------'--13. Melengkapi sarana/fasilita, fang diperlukan

i 12.

--~--T

emberikan imunisasi camp....,di tempat

kegialan agar para

term asuk mengembangkan sistem komunikasi

p ngungsian bagi anak-anak di bawah usia 15 (lima

dan informasi bencana;

bela5) tahun;

14. Menyiapkan ambulans ga'1vat darurat dan

mengatasi psiko- Irauma yang dialami;

13. ~elakUkan pengawasan epidemilogi terhadap

ambulans Iransport, tenda' dan Veltbed, alat-alat

p nyakit potensial wabah, pengendallan vektor serta

kesehalan, obal-obatan, MP ASI ( buffer stock),

p ngawasan kualitas air dan sanitasllingkungan;

kantong mayat, alat proteksi diri, berkoordinasi

14. M',emulihkan kesehalan fisik, menIal dan psiko-sosial

dengan PMI dan sarana kesehatan lainnya;

k4rban bencana berupa ; I promosi kesehatan daiam bentuk konseling

15. Menyiapkan tenaga psikiater untuk

a!

menanggulangi korban yang mengalami gangguan psikologis;

medis sesuai dengan jumlah korban bencana

perawatan intensif;

lain~ain

keglatan

yang diperlukan agar para pengungsi dapal

I 15.

membuat rencana kegiatan upaya pencegahan,

mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan

bencana; dan

Gubernur melalui Kepala BPBD.

psiko-sosial untuk menghindari psiko-somatis; dan peneegahan berianjul psiko-patologis. 8. Merujuk penderila yang lidak dapal dilangani dengan

psiko-terapi atau penanganan

menghindari psikosomalis (Pasca)

B~rkoordinasi

lebih spesifik;

dengan PMI unuk menyiapkan unil

Ir~nsfusi darah; sarana pelayanan kesehatan lainnya terkait dengan pdnanganan korban dan pembebasan biaya bagi I kerban bencana(alam non alam dan sosial); I

peh,berdayaan masyarakat untuk melakukan

pe~jlaku

10. Melakukan inventarisasi sarana kesehatan yang rusak untuk perencanaan perbaikan; 11. Evaluasi hasil kerja dari lenaga dalam membantu penanganan

,

pefmintaan bantuan baik tenaga ahli maupun obatjika dipeclukan; dan

di sekitar lakasi pengungsian;

kesehatan yang telah bekerja

bersih dan sehat;

18, MeJaporkan kepada Kementerian Kesehatan untuk ob~tan

g. Meiakukan pencegahan wabah penyakit menular di dalam dan

17. M~lakukan koordinasi dengan linlas sektor dalam 19. Melaporkan hasil kegiatan pra beneana kepada

pencegahan masalah

membutuhkan konseling lanjut,

16. M~lakukan koordinasi dengan Rumah Saki! atau 18. Bersama-sama dengan Kepala Suku Dinas

b.

konseling awaJ dan

mengatasi psiko-trauma yang dialami; dan

b't .. pencegahan masalah psiko-sosial untuk

pada suatu pas pengungsian;

terdapat korban bencana yang memerlukan

(banluan psiko-sosial) dan

I

16. Menyiapkan tenaga medis dan jadwal tenaga

17. Mempersiapkan Rumah Sakil rujukan apabila

pengungsi dapal

- - .- - - -

bencana; 12. Memberikan jmunisasi di pengungsian 5ag-j ariak-

··-·_~---t----·tempal

12

---_.-

19. ~ elaporkan hasH kegiatan pe,tanganan darural

.

t1eneana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.

anak di bawah usia 15 (lima belas) tahun sesuai dengan

I ,

ketentuan yang berlaku;dan

,i

13. /..jtelaporkan pelaksanaan k"egiatan pasca bencana

I

kepada Gubernur melalui

Kepala BPBD.

7

RSUD

1 ~enyediakan dan menugaskan tenaga medis dan

p~ikiater

b~neana . di RSUD/RSKD; 2.

1. Melakukan perawatan intensif

untuk slap siaga melayani penyitas

~enYediakan

gratis penyitas selama masa

.

perawatan

obat·obatan, sarana dan alat

k sehatan lainnya untuk penanganan darurat

2.

beneana di RSUD/RSKD;

3. jengaktifkan instaiasi gawat darurat dan ruang p rawatan untuk menerima rujukan penyitas dad

'Orasi bencanal pengungsian; 3.

penyitas ;

3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana

~tnugaSkan tenaga medis dan/atau tenaga k sehatan lainnya ke lokasi pengungsian bila di erlukan;

4. Mllakukan koordinasikemungkinan adanya penyitas y ,ng akan di rujuk ke Rumah Sakit lain

5.

f-

M ngurus, memandikan, dan mengkafankan

P ,nyitasn bencana yang telah meninggal dunia di R~mah Sakit; dan

Membantu Dinas Kesehatan dalam penanganan pemulihan

....._ _. _ . . . _ . _ .._ ....... _ ... c..

kepada Gubernur melalu i

Kepala BPBD.

13

.-

------r 6

1elapOrkan pelayanan kese"",an

p~yitas benean-;- -··--·-···---·-r--------------·----

i RSUD/RSKD kepada Gubemur melalui Kepaia

~PBD. 8

Dinas Sosiaf

1.. Penyusunan reocana kerja dan anggaran untuk , penanggulangan bencana sesuai lingkup

1. jengaklifkan Pos Komando selama 24 jam 2.

tugasnya; 2. Mempersiapkan Pos Komando lingkat Provinsi

bencana serta kelompok rentan;

korban bencana selama 3 had seteiah dinyatakan berakhlmya

masa tanggap darurat; 2.

ptngUngSi, lenda/mobil dapur umum) dan logistik ke

,"t""''" "'''.'"(.._.ml,.~.M" ..~. p ngungsian, dapur umum dan bahan makanan

bencana; 3.

.

psikolagis kepada para karban

mfndapat pelayanan makan minum dan logistik; 5.

Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi dan

Me~dirikan

bencana, khususnya kepada Tenda Pengungsi dan

anak-anak. lansla dan

m~ngoperasionalkan dapur umum;

kelempok usia rentan

•

Kecamatan;

6. Mtyediakan dan mendistribusikan makanan 5. Menyiapkan kelengkapan dapur umum, perlengkapan makan minum dan personil Taruna Siaga Sencana (lagana) untuk mengoperasikan dapur umum; 7. 6. Mempersiapkan Ienag a terlalih/profesional untuk pendampingan mental, spiritual, dan psiko!ogis kepada penyitas; dan

8. 7. Melaporkan hasil kegialan pra beneana kepada Gubemur melalui Kepala BPBD.

Memberikan pendampingan

lanjutan mental sosial

s suaijumlah pengungsi dan jumlah orang yang

sandang, pangan, lenda, veitbed pengungsian

Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar pasca

10 asi bencana Ilokasi penampungan/pengungsian;

4. Mempersiapkan stock bantuan/buffer stock,

dan kebutuhan dasar pengungsi di tingkal

enugaskan petugas sosial ke lokasi bencan~

3. M ngirim dan menyedaikan peralalan (lend a

melaksanakan piket siaga bencana;

I

3jam

1segera mungkin setelah kejadian beneana;

yang memiliki jaringan dengan BPBD dan

3. Mengelola data dan informasi lokasi rawan

1. Menyiapkan dapor umum bagi

Maksimal

4.

Mendata jumlah sarana dan

ke ada penyitas dengan kaleri dan gizi sesuai

peralatan dalam penanganan

de gan standar kebutuhan dasar korban bencana

bencana selama digunakan

(BtYi, Balita dan Ibu Hamil);

pada pes pengungsian; dan

"tM'M'..."m".~" moo"' .~" ......'

5.

Melaporkan pelaksanaan

ke ada para penyitas, khususnya kepada anak-

kegiatan pasca bencana

an k, lansia dan rentan;

kepada Gubernur melalu i

Me~ggerakkan

Kepala BPBD.

pilar-pilar sosiaJ yang berasal dad

pot~nsi masyarakat, antara lain lagena dan

SaYgasos Karang Taruna dan Pekerja Sosial Makyaraka\.;

.

._-

-

._ ..

-----_._. --_._ .. _-._- t-

14

-

~

g.

--

---_._ .. _---~

..

_ ,~ .. '-~-'"

--_._-_._-_._-_ ..- - - - - -

M ndirikan tenda Pas BantUai';;,menerima, mencatat

l

d n mendistribusikan bantuan masyarakat dan dJnia usaha kepada penyitas;

,

,

10. M laparkan basil penanganan darurat bencana

I

. ke pada Gubernur melalui Kepala BPBO.

9

Oinas Kebersihan

1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan beneana sesual dengan Iingkup

1.

1. Melakukan Inventarisasi dan

perbaikan sarana kebersihan yang rusak;

pE anganan darurat bencana ke lokasi bencana;

2. Membersihkan sampah dari

3. Me girim dan mengoperasionalkan kendaraan

secara tatap muka, rnelalui media cetak,

lokasi bencana/penampungan

op rasional kebersihan, toilet mobile, tempat

elektronik, pemasangan spanduk, poster, dan

Ipengungsian;

pe ampungan sampah sementara dan peralatan

balihodi beberapa titikllokasi rawan bencana

kebersihan lainnya dl lokasi-lokasi

akibat membuang sampah tidak pada tempatnya

misalnya melalui spanduk "Larangan membuang sampah di sembarang tempat sepertisungai.

,

2. M nugaskan tenaga terlatih kebersihan daiam

tugasnya ; 2. Melakukan penyuluhan kepada masyarakal

M ngaktifkan Pas Komando selama 24 jam;

4.

3, Ikut serta membersihkan lumpur,

perampUngan/PengUngSian;

puing dan/atau benda material

M~mbers;hkan, mengangkut sampah setlap hari dan

lainnya dari lokasi bencana, jaian, jembalandan Irotoar yang

m mantau kebersihan dan ketersediaan air toilet

saluran, waduk, jalan dll" ;

mengganggu lalu linlas

mdbil sesua; kebutuhan pengungsi; 3. Menyiapkan Pas Komando Tingkat Provlns; yang mempunyai jarlngan dengan BPPO

5.

GU, ernur melalui Kepala BPBO. 4. Mempersiapkan tenaga terlatih yang memiliki

kemampuan penanganan pembersihan lokasi

4. Memantau dan memeriksa

Mlaporkan hasil penanganan darurat kepada

secara terus menerus

_.

kemungkinan masih adanya

I

sampah, lumpur dan puing yang

5. Menjaga kesiapsiagaan kendaraan operasional

I,

jembatandan trotoar

kebersihan, tempat pembuahgan sampah, toilet

,I

5. Melaporkan pelaksanaan

bencana.

mobile dan peralatan kebersih,an lainnya sewaktu-

berada di lokasi bencana, jalan,

I

waktu ditugaskan dalam penanggulangan

I

bencana;

I

kegiatan pasca bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBO .. . _.. -.

-.

. ,.

..

-_._-

. ---I-

1b

I

6. Memantau secara rutin dar, ... ~rke~j;;;mbungan - -1-'lokasi-Iakasi yang rentan terjadi bencana akibat

_._------

.

._--_.

--

! I

tumpukan sampah;

,

I,

,

7. Membuat Standart Operasional Prosedur (SOP)

I

pelayanan sarana penanganan bencana

I

!

8. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBO.

10

Dinas PertlJlllanan dan Pemakaman

1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup

I

rentan menimbulkan bencana seperti rawan

-

1

M ngaklifkan Pes Komanda selama 24 jam;

2

M lakukan assesment pohon yang tumbang akibat

tugasnya;

2. Merencanakan dan menanam pohon yang lidak

,

1

I

dalam merespons pengangkutan sampah dan

3.

1. Melakukan inventarisasi pohonpohon yang

be cana;

Max 30

M nugaskan teoaga pertamanan dan pemakaman

menit

tumbang.untukdiganti dengan pohon yang tidak rawan tum bang dan tidak

ya 9 terlatih ke lokasi bencana:

mencemarkan lingkungan.

tum bang dan tidak mencemarkan lingkungan 4. M rgirim dan mengoperasionalkan kendaraan 3. Melakukan inventarisasi dan penggantian pohon

yang rawan tumbang; 4. Mempersiapkan Pos Komando lingkat Proyinsi yang memiliki jaringan dengan BPBO

5. Mempersiapkan tenaga pertamanan dan

op rasional, peralatan mesin potong dan peralatan

2. Melakukan penanaman pohon

lai untuk penanganan pohan lumbang berdasarkan

yang tidak rawan tumbang dan

as esmenU pengamatan dan informasi masyarakat;

tidak mencemarkan

5. M'. akukan pemotongan, pengangkutan dan

iingkungan, untuk

pe bersihan pohan tum bang secara cepat untuk

mempertahankan lungsl ruang

pemakaman yang terlalih dalam penanggulangan

mE ghindari gangguan arus lalu lintas,

terbuka hijau;

bencana;

ke daraan/rumah/bangunan/manusia yang tertimpa,

6. Mempersiapkan kendaraan operasional, peralatan mesin potong yang memadai, mobil jenazah, tempat pemakaman umum selalu siap

3.

se a mengganggu sarana, fasilitas umum dan fas itas sosiallainnya antara lain seperti kabel Jistrik

tempat berkembangbiaknya

da telepon umum; I

Melakukan penanganan pohon yang berpotensi sebagai

.-

..

_-- I---

.-.

.-

hama, vector penyakit menular;

Hi

-------------_..• _dioperasionalkan pad a kejc. • .;in pohan tumbang

5

d~eroleh

7. Merencanakan dan menyiapkan anggaran

.

ditemukan,korban bencana yang meninggal dunia di Rumah Saki!.

5.

dtlka;

dalam merespons melakukan pemotongan, 7.

k~rban bencana sesuai dengan agama dan

pohon -pohon rindang yang akan menimbulkan

k percayaan; dan

Menyampaikan surat tanda bukli pemakaman kepada ahli

Mblakukan pengurusan jenasah dan pemakaman

dan permintaan masyarakat untuk memotcng potensi bencana

masing apabila masih

d~nia ke RS yang telah dilentukan untuk m~ndapatkan visum dan mengantarkan ke rumah

8. Membuat Standart Operasional Prosedur (SOP) pengangkutan dan pembersihan pohon lumbang

sesuai ajaran a9ama masing -

6. Mbngirimkan karban bencana yang telah meninggal

tertimpa pohon tum bang

Melakukan pengurusan jenazah dan pemakaman

surat dari petuges kesehatan dan

k+polisian;

bantuan sosial kepada korban bencana yang ,

meninggal, mobil rusak, rumah rusak, yang

4.

k~rban bencana yang meninggal dunia setelah

dan menanganl korban bencana yang meninggal;

J

Menerima, mencatat dan me, .:.Jukukan nama

waris dan memberlkan santunan kepada korban meninggal.

8.

9. Melaporkan hasil kegialan pra bencana kepada

Mtlaporkan hasil penanganan darural kepada

6. Memberikan Santunan

,

G bernur melalui Kepala BPBD.

lerhadap korban pohon

Gubernur melalui Kepala BPBD.

lumbang.

I

I

;

7. Melaporkan pelaksanaan

I,

11

Dinas Perindustrian dan Energi

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai dengan Iingkup tugasnya; 2. Menyiapkan gensetldiesel, ~abel:lampusorolfTL,.

1.

2.

kegiatan pasca bencana

i

kepada Gubernur melalu i

I

Kepala BPBD.

M~ngaklifkan Pos Komando selama 24 jam;

Maksimal

I Mdlakukan assesment (penilaian) peralatan

1. Melakukan inventarisasi gensetldiesel serta sarana

30 menit

penerangan lainnya yang rusak

PJerangan dan bahan bakar yang dibuluhkan..

untuk perbaikan;

3. M nugaskan personiJ dan mengoperasionalkan

dan ketersediaan bahan bakar sebagai cadangan

getsetidieSel' lampu sorolfTL, serta peralatan lain

dilokasi pengungsian dan perumahan penduduk;

ya 9 diperlukan untuk penerangan ke lokasi

2. Melakukan perbaikan

gensetldiesel serta saran a pererangan lainnya yang

bercana/PenampUngan/PengUngSian;

,

..

...-.. -

..

_-

rusak; dan

-

I

If

I 3. Menyiapkan dan melatih pc. _onil yang memiliki

I

4.

~elakukan koordinasi deng;;. ...LN Distribusi

kemampuan dan kecepatan penyediaan sarana

Jakarta Raya dan Tangerang agar gardu, jaringan

penerangan pada kejadian beneana;

IiSlrik di lokasi beneana banjir dan kebakaran

T

dilnalikan atau dapat berfungsi kembali; dan

,

4. Mempersiapkan Pos KomaQdo tingkat Provinsi yang memiliki jaringan dengan BPBD;

5.

M~lapo'rkan hasll penanganan darurat beneana

13

Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Gubernur mela/vi

-

,

Kepala BPBD.

k1pada Gubernur melalui Kepala BPBD. 5. Berkoordinasi dengan Pertamina dalam hal

rencana penanganan dan pengamanan supply BBM jika terjadi beneana; 6. Berkoordinasi dengan PI. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang untuk

mengantisipasi jaringan listrik di lokasi-Iokasi yang banjir dan kebakaran;

.

7. Membuat Standart Operasional Prosedur (SOP)

I

I

,

I

I

, :

II

penyediaan penerangan di lokasi bencana dan tsnda pengungsian; 8. Melaporkan hasll kegiatan pra beneana kepada

,

, I

,

.

Gubernur melalui Kepala BPBD.

12

Dinas Perhubungan

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk

penanggulangan beneana sesuai dengan Iingkup tugasnya ; 2. Mempersiapkan personil> yang terlatih dalam

penanggulangan bencana, , 3. Mempersiapkan kendaraan truk, mobil derek, dan rambu-rambu lalu linlas yang senantiasa slapu digunakan dalam penanganan bencana;

1. Me gaktifkan Pas Komando selama 24 jam; 2.Men irimkan peralatan(bus,truk,derek) untuk evakuasi pe yitas, hewan dan/atau benda dari lokasi be cana;

3. Me ~buat rekayasa lalu lintas di lokasi beneana dan se itarnya; 4. Me ugaskan personil perhubungan untuk mengatur lal lintas bersama Polda Metro Jaya di lokasi be can a dan sekitarnya;

Makslmal

30 menil

1. Melaksanakan pengaturan lalu Hntas, untuk membantu perbaikan sarana sosial dan umum; 2 .Mendata prasarana dan sarana perhubungan yang memerlukan perbaikan;

Hl 4. Melakukan pemetaan dan

.;nginformasikan

5.

jalan, terminal bus,pelabuhanrawan bencan'a dan

----- 3:-M~laksan"ka~-perbaik~~----1

I

M~laporkan hasil penanganat :;iIrurat bencama , kepada Gubernur melalui Kepala BPBD

jalur alternatl!;

Sarana dan Prasarana Lalu

,

Lintas yang rusak

,

5. Memperslapkan jalUr lalulintas kendaraan untuk

pendistribusian bantuan logisitik dan evakuasi

4.

;

Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana

korban bencana;

kepada Gubernur melalui

Kepala BPBD

6. Memiliki Pos Komando Tingkat Provinsi yang

,

memilikl Jaringan dengan BPBD

I

7. Mengkoordinasikan dengan pihak terkait

menyiapkan bus dan truk mengantisipasi

I

mengevakuasi korban bencana dan

I I,

pendistribusian logistik; 8, Berkoordinasi dengan PoJda Metro Jaya untuk menyiapkan personil untuk mengatur lalulintas

I

dan menetapkan jalur-jaluralternati!; i I

g.Menyusun Standart Operasional. Prosedur (SOP)

II

pengiriman personil dan peralatan untuk

pengaturan lalulinlas, jalur evakuasi, jalur

I

I

distribusi loglstik dan mengevakuasi korban

,

bencana; 10. Melaporkan hasil kegiatan pra beneana kepada

I

Gubernur melalui Kepala BPBD.

13

Oinas Pendidikan

1. Menyusun rencana kerja dah anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;

1.Men~aktifkan Pos Komando selama 24 jam;

2.

Mel~ksanakan

1. Membersihkan sekolah-sekolah dan kantor-kanlor di lingkungan

evakuasi siswa dan peralatan belajar

Dinas Pendidikan;

me gajar yang berkoordinasi dengan Instansi terkait ke I kasi eadangan

¥aog-lelalulisiapkan~.

_._-

--

-

--- --_ ..._._ .. -----_._-_ .. _----

-

,

1~

, 2. Melakukan sosialisasi dan _ ,ulasi penanganan

3. Mendata anak didik yang me..,.di penyitas;

bencana disetiap sekolah;

2

,

,

akibat bencana dan

menjadi penyitas;

melaparRannya;

6. Melaksanakan kegiatan belajar-mengajar kepada

3. Memperbaiki gedung sekolah

peserta didik s8suai kondisi bencana;

dan kantar serta pengadaan

gedung sekolah yang rawan terkena bencana;

peralatan sekoJah;

7. M8Ierima dan mendistribusikan bantuan peralatan 5. Menyiapkan lokasi dan tenaga pengajar

s kolah dan melaparkannya kepada BPBD; dan

4. Memulihkan kegiaian belajar-

eadangan proses belajar bagi sekalah-sekalah yang terkena bencana; 6. Memlliki Pas Kamanda Tingkat Pravinsi yang memiliki jaringan dengan BPBD 7. Menyusun Standart Operasional Prosedur (SOP) penyiapan lokasi, tenaga pengajar, pemberian perlengkapan sekalah dan menetapkan jangka waktu proses belajar di lokasi cadangan; 8. Mereneanakan dan membangun gedung sekolah yang lahan beneana;

l

kantor, peralatan sekoJah

5. MSJakukan pendampingan terhadap anak didik yang

sekolah;. 4. Melakukan parnetaan dan menginformasikan

Mendata kerusakan dan kerugian gedung sekolah,

4. M~laporkan anak didik yang menjadi penyitas;

3. Menyiapkan dan membentuk kader siage bel1.cana dari unsur guru dan siswa di setiap

1

8. M~laporkan hasil penanganan darurat bencana ke~ada

Gubernur melalui Kepala BPBD.

mengajar untuk anak dldik

..

yang menjadi penyilas; 5.

,, ,I

Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Gubernur melalu i

,

Kepala BPBD

I I

,

I !

9. Melaporkan hasll kegiatan pra beneana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.

14

Dinas Olahraga dan Pemuda

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan beneana sesuai dengan lingkup tugasnya;

,I I

I I

,

1. Me gakli!kan Pas Komando selama 24 jam;

1.

2. Me yediakan gelanggang olah raga dan gelanggang rem ja sebagal lokasi penamPtlngaA!peAgUflg9iafr,

Membersihkan gelanggang olah raga dan gelanggang

...

__ . ______!emaja yang sudah tidak

f-

20 2. Melakukan pemetaan dan menyiapkan gedung-

3. Ik,¥ membantu mengatur dan melayani penyitas di

sementara;

personil penanganan bencana;

,

k~butuhan dasar pengungsi;

2. Melakukan pendataan

,

kerusakan dan kenugian

raga dan gelanggang remaja

mblaksanakan kebersihan lokasi gelanggang olah

penggunaan gelanggang olah raga dam

,

terhadap gelangggang olah

5. IkJt memantau kebutuhan dasar pengungsi dan

4. Melaksanakan sosialisasi dan simulasi gelanggang remaja sebagai lokasl

penampunganfpengungsian:

4. Kobrdinasi dengan lnstansi terkait dalam pemenuhan

3. Mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan

,

l

dipakai lagi sebagai lokasi

g~langgang olah raga dan gelenggang remaja;

gedung olah raga sebagai lokasi pengungsian

pasca penggunaannya sebagai

raga;

lokasi penampungan 6. Ikelt membantu pemeliharaan kebersihan dan

ke~rsediaan

penampungan/pengungslan penyitas;

Ipengungsian ;

prasama serta sarana 3.

pe~ampungan/pengungsian di gelanggang olah raga

5. Menyjapkan Pes Komanda Tingkat Provinsi yang

I

memiliki jaringan dengan BPBD;

.

Melakukan perbaikan gelanggang olah raga dan

dar> gela099a09 remaJa ;

gelanggang remaja sesuai 6. Membuat Stand art Operasional Prosedur (SOP)

7. Mel"porkan penggunaan gelanggang olah raga dan

penyiapan gelanggang sebagal lokasi

gel n99an9 remaja sebagai lokasi

pengungsian;

pe1ampUngan/PengUngSian penyitaskepada

4. Mengembalikan fungsi gelanggang olah raga dan

Gu~ernur melalui Kepala BPBD

7. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkalt untuk

,

kebutuhan; . _

gelanggang remaja pasea

i

antisipasi kebutuhan dasar pengungsi;

I

8. Melaporkan hasll kegiatan pra beneana kepada

penggunaannya sebagai lokasi penampunganJpengungsian

,

Gubernur melalui Kepala BPBD

penyllas

i

i , i

5. Melaporkan pelaksanaan

I,

kegiatan pasca bencana

,

kepada Gubernur melalui Kepala BPBD

15

Dinas Pertanian Perikanan

Kalautan, dan

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran

1.

Maksimal

M ngaktifkan Pos Komando selama 24 jam;

30 men it

penanggulangan beneana sesuai lingkup tugasnya;

...

-_._._~-_.,._.-

1. Melaksanakan pembersihan bersama pelernak, pedagang

i 21 I

2. Mempersiapkan tenaga terlatl" 'untuk penanggulangan beneana yang bersumber darl hewan/ternak;

,

"'

2. MetgaSkan lenaga terlatih dalam penanggulangan

be cana ke lokasi bencana;

I

I

.

penjualan daging \ernak:

3. Merngirim peraiatan untuk melakukan pemilihan,

2. Mengupayakan penyediaan

I

3. Mempersiapkan peralatan kesehatan hewan yang

di peternakan hewan dan lakasl

petgumpulan dan pernusnahan hewan ternak

biblt unggul ternak yang tahan

memadai dan siap digunakan dalam bencana

pe~yebab

terhadap wabah penyakii;

yang bersumber dari hewan/ternak;

di Ibkasi -Iokasi peternakan atau penampungan

4.

bencana endemik;

15. Mensosialisasikan

3.

he~an ternak;

4. Melakukan pendataan hewan peliharaan atau ternak yang berpotensi menjadi penyebab

beneana serta penyemprolan desinfektan

Melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPBD

Mergirim personil dan perala tan penangkapan

lepasnya hewan berbahaya; 5. Melaporkan hasH penanganan darurat bencana

potensi beneana yang

bersumber dari endemik dari hewan atau ternak:

kep~da

6. Melakukan pendataan hewan yang

Gubernur melalui Kepala BPBD

~

-

berbahaya/buas;

7. Menyiapkan personil dan peralatanimunisasi terhadap hewan peliharaan atau ternak dan

pemusnahan hewan yang dianggap sudah tertular penyakit serta penanganan lepasnya hewan berbahaya ketika terjadi beneana;

I,

-

, ; ;

8. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat

I

cara beternak hewan; 9. Melaksanakan penertiban di lokasi penjualan daging ternak dan lokasi pejernakan terhadap daging dan ternak yang terjangkit penyakit; 10. Menyiapkan Pos Komando Tihgkat Provinsi yang memiliki jaringan dengan BPBD;

....

I

,, I I

I, ,

-

. --

...

_-

-

...

.- . ,.

- _.- .._.

.

._..__.

22 ._----._---_. -- .... _.-

11.

Membuat Slandart Operaslonal Prosedur

I

(SOP) penanganan wabah penyakil hewan dan

I,

penangkapan hewan berbahaya/buas; 12.

r Melaporkankegialan pra beneana kepada

•

I !

Gubernur melalul Kepala BPBD.

i

16

Dinas Perumahan

1. Penyusunan reneananya kerja dan anggaran

1.

unluk penanggulangan beneana.

dan Gedung Pemda

~elakukan penelilian gedung Pemda yang menjadi I . tenyebab bencana dan/alau yang terkena dampak

1. Melakukan pend ala an dan

30 menit

kerugian gedung-gedung milik

encana dan melaporkannya kepada Guberbur

2. Melakukan pemantauan dan evaluasl kelaikan

Pemerintah Daerah

melalui Kepala BPBD:

gedung Pemerinlah Daerah 3. Mereneanakan rehab gedung Pemda yang lidak

Makslmal

2. Melakukan pendalaan

2. ~enyediakan gedung lekasi pengungsian hasH

lalk dan berpotensi menyebabkan bencana:

kerusakan rumah warga yang

~oordinaSi dengan Instansi terkait dan pemilik

lerkena bencana (puling

gedung.

beliung)

4. Merencanakan dan membangun

Rusunaml/Rusunawa untuk merelokasi warga di

3. Melaporkan penyediaan gedung lokasi pengungsian

3. Menyampaikan pelaksanaan

kepada Gubernur melalu; Kepala BPBD.

waduk, di banta ran dan di atas sungaL

kegiatan pasca bencana kepada

Gubernur melalui Kepala BPBD. 5. Mereneanakan dan membangun gedung-gedung

I

untuk pengungsi korban beneana

I

6. Berkoordlnasi dengan Instansi terkail dan pemilik

...-

gedung antisipasi lokasi pengungsian korban •I

bencana.

•

I

7. Melaporkan kegiala pra ben,cana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD. 17

Badan

Pengelola

Lingkungan Daerah

Hldup

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan beneana sesua; dengan lingkup tugasnya;

I

1,

Melakukan koordinasi dan penanganan dengan

Makslmal

~KPD/lnslansi lerkait agar dampak beneana akibat

30 menil

-

1.

Melakukan koordjnasi dengan SKPDllnslansi lerkait upaya

-

23 2. Melakukan pengamalan te/iladap kawasan industri dan lingkungan yang rawan beneana

Igagal industr! atau tumpaHcl"Il minyak tidak meluas

perbaikan lingkungan pasea

!dan dapat diatasi sesegera mungkin;

beneana;

I

dampak Industri dan kawasan lalu Iintas kapal

2.

tanker;

Melakukan analisa dampak lingkungan pada

2.

I'okasi beneana dan sekitamya;

3. Menyusun rencana tindak terhadap daerah rawan

3.

beneana dampak industri dan kawasan lalu Iintas

~elakukan pemantauan

kepada Gubemur melalui

dan evaluasi kelaikan dan

Kepala BPBD.

\:Jampak Iingkungan pada lokasi

kapal tanker; dan

Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasdea beneana

benampungan/pengungsian; dan

4. Melakukan tindakan tegas terhadap industri dan

4.

usaha-usaha yang mencemarkan lingkungan atau

lv1elaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Gubemur melalui Kepala BPBD. I

tidak sesuai amdal. 5. Melaporkan hasH kegiatan pra beneana kepada Gubemur melalui Kepala BPBD

I

18 I Badan Penanaman Modal dan Promosi

I

11.

Berkoordinasi dengan PDAM untuk menyiapkan

I

I

1.

Mengkoordinasikan pengiriman air bersih untuk

person iI, truk tangki dan air bersih antisipasi

jkeperluan mandi, minum, dan keperluan lainnya di

bencana.

lokasi pengungsian yang dilaksanakan oleh PDAM. 2.

~emantau

ketersediaan

air

bersih

di

1--------+----

lokasi

penampungan; dan 3.

~elaporkan

hasil penanganan darurat bencana

kepada Gubemur melalui kepala BPBD. 19

PDAM

1. Mempersiapkan personil, truk tangki dan air bersih antisipasi bencana.

1. M4ngirim air bersih untuk keperluan mandi, minum, dar keperluan lainnya di lokasi pengungsian; 2 MdnJaga ketersedraan arr bersrh dl lokasr

pefampungan, dan 3 M laporkan hastl penanganan darurat beneana ke ada Gubemur meialul Kepala BPBD

Maksimal 30 menit

1. Mendata kerusakan prasarana dan sarana air bersih yang diakibalkan beneana; 2. Memperbaiki prasarana dan

sarana air bersih yang rusak akibat bencana;

24

-----'---1 . --.-~

I'

-_._-~

_. _..

....

....- ·1·..·

T

·

•

- - - -..·

- - - - ·..-

..

I 3. Menormalkan suplai air bersih

pada lo\\asi bencana pasca bencana;dan 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD> .

!

I

20

Badan

1. Menyusun reneana kerja dan anggaran

Kesatuan

Bangsa dan Politik

1.

I

penanggulangan beneana sesuai dengan lingkup

2.

f

3.

!ugasnya;

,Memonitor perkembangan bencana sosial;

! 2.

Mendata dan menginventarlr seluruh organisasi

I,Berkoordinasi aktil dengan pihak TNI

I

rolitik dan organisasi kemasyarakalan;

!

,] J. Melakukan sosialisasi langsung ataupun tidak .

l'"1nt]sung keparia orqaniCi8si

kem.gsyarakClt~t1

! kebhinnekaan

mencegah bencana sasial meluas dan

untuk persatuan dan

I kesatuan bangsa sebagai modal i kemaJuan bangsa.: dan 1

~

Melat: . . . rk3r. ;J"'!3Ksanaan

, rganlsasl politjk tentang bencana so<::181 dan

!
"l
("j'It"'<=>rtl'J' rTlf~I'''!I'1

polltlk dan kemasyarakatan,

21

positip dalam masyarakat;

,..,!"'

i

I

1. Mengembangkan forum dialog

30 menit

1

kepada GubermJr melalui Kepala BPBn

Menjalin komunikasi kepada seluruh organisasl

15

Maksimal

. 2. Mengembangkan komunikasi

I POLRI untuk

t. !Melaporkan hasil penang3nan darurat Der:c...:lIl...

i 4. !

I

I Melakukan mediasi an tar kelompok yang bertikai:

Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada

,

Penyusunan rencana kerja dan anggaran

i

tugasnya ,

I

Mensosialisasikan Upa'y8 pencegahan bencGlna

I

dan penanganan bencana kepada masyamknt

I'

melalui media celak dan eleklronik,

,

,! J

Memberitahukan kepada masyarakat melahJI

I

I

media cetak dan elektron,k, apaoila !erjad,

I

I

Kep 11' BPaD

Mengumumkan kepada masyarakat tentang Derakhirnya masa gawat

darurat bencana;

elektronik.

~engaktifkan backup disaster recovery "ystefTI h<Jll-:: yang ditempatkan di Dina...

kepada

i

, - - - + - - - . _ -MakSlmal + _. Menyampaikan kondiSI status keadaan bencana II. serta upaya penanggulanqan bencana keDada I, 30 menit I j"nasyarakat luas meialul media cetak dan

2

t'H"Hlf"i3l1a

:

'

I

1.

~~('8

I

I

Gubernur melalui Kepala BPBD P r o v i n s i . :

penanggulangan bencana sesuai dengan Jinqkup

fl

KOITl;flf0r!li::l~

JtaL:

i2

Mengaktilkan kembali server "-llama dan./atau server pada

SKPD/UKPD yang lerkeno bennn" <e< n

SKPD/UKPD yang lerkene

l:\rosedur: dan ,

dampak bencana agar

25 perubahan keadaan alau tanaa-tanda akan adanya bencana;

y~ng

dilempatkan di Dinas Kominfomas

3. Menyampaikan pelaksanaan

I

,I

maupun 'diseluruh SKPD/UKPD sebagai anlisipasi

,I

bencana dengan skala yang mengganggu system

I

komputerisasi dan komunikasi di Pemerintah

I I

Provinsi DKI Jakarta;

i

lokasi remote area yang diperkirakan aman dari bahaya bencana; 6. Menyiapkan sarana dan petugas telekomunikasi,

•

perusahaan telekomunikasi lainnya; 7. Meiaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.

kepada Gubernur melalui

i

II I

I

I I I

1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran

penanggulangan bencana sesua; dengan lingkup

,

tugasnya; 2. Berkoordinasi dengan BPBD didalam penyusunan

peta rawan bencana; dan 3. Mengeluarkan Ijin Rencana Tala Letak Bangunan (RTLB) sesuai Perda

No~nor 1 Tahun 2012

tentang Tala Ruang Wilayah Tahun 2030, dan

Rencana Penanggulangan Bencana.

kegiatan'pasca bencana Kepala BPBD .

PT. Telkom dan

berkoordinasi dengan

Dinas Tala Ruang

pelayanan masyarakal dapat dilakukan; dan

I

5. Menyiapkan Disaster Recovery System pad a

22

3. ~ elaporkan hasH penanganan t1arurat bencana k pada Gubernur melalu; Kepala BPBD.

4. Menyusun Disaster Recovery Planning baik untuk server

....."

• I

I

26

,

,

4, Melaporkan hasil kegiatar'rpra beneana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD,

-,

I,

I

,

I

23

Dinas Pengawasan dan

Penerliban

Bangunan

1, Penyusunan reneana kerja dan anggaran

, I

penanggulangan beneana sesuai dengan lingkup I

tugasnya; 2, Membuat raneang bangunan gedung yang tahan

gempa dan mensosialisasikannya; 3, Meneliti kelaikan bangunan-bangunan; 4, Merekomendasikanlmemerintahkan rehab terhadap bangunan gedung yang sudah tidak laik dan berpotensi menyebabkan beneana:

,

, I I

,I I

,

I I,

5. Menginventarisasi bangunan-bangunan yang rawan gempa; 6. Menyusun standarisasi dan penanganan bagi

bangunan rawan gempa; dan 7, Mengeluarkan ijin mendirikan bangunan berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 ten tang...

,

I, I

II i

Tata Ruang Wilayah 2030 dan Perda NomOI 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Dalam Wilayah OKI Jakarta. 8, Menindak tegas bagi semua pihak yang melanggar point 7 diatas.

,

,,

;

I

g, Melaporkan hasil kegiatan pra beneana kepada Gubernur melalui Kepala BPBD,

I

... _'. ~--

,--- ---".... .. ~

_~-,~

.

• _k _ _ '

._.",

•••

_.'

••

'

•• _ _ _ _. _ . _

27 24

Badan

1. Menyusun rencana kerja dCii{an'ggaran untuk

Perpuslakaan dan

penanggulangan bencana sesuai dengan Iingkup

Arsip

lingkupnya; 2. Menyusun rencana pengar'}lanan arsip penting untuk antisipasi bencana; 3. Menyiapkan lokasi penyimpanan arsip penting

1.

Gubernur melalui Kepala BPBD.

serta dalam pendalaan ketl'uluhan penyilas di

IOka$i penampunganipengungst khususnya yang terkait

Maksimal

1. Menarik kem bali bahan bacaan

30 mentt

yang layak pakai pilsca bencana',

dendan bahan baeaan;

,

"l,,"m ~""". "'"'"'" -'",.....,.

.

kegiatan pasca bencana kepada

3. M nyediakan bahan bacaan bagi penyilas khususnya

Gubernur melalul Kepala BPBD.

p

dan

•

loka i pengungsian dan mobil perpustakaan

dengan tingkat pengamanan yang memadai; dan 4. Melaporkan hasil kegialan pra bencana kepada

Ik~t

2. Melaporkan pelaksanaan

erta didik;

,."t,",m".",.m,","'_"". ,.~ """.~ .." baha bacaan bagi penyitas yang disumbangkan oleh mas arakai; 4.

M~laporkan hasil penanganan darurat bencana

kepa~a

25

Kecamatan

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk

1.

Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Seksi serta Unlas Sektor Terkait daiam kesiapsiagaan

antisipasi bencana, meliputi : a

Pemetaan rawan bencana di wiJayah

Kecamatan; b

2.

~erkOordjnaSi

pengungsian, pos komando lapangan, pos

pengungsian ke tempat tinggal

mereka masing-masing bagi pengungsi yang ingin kembali

ntuk:

J ,I ,

Memantau pengembalian pengungsi dari lokasi

dengan Forum Koordinasi Pimpinan

ke rumahnya; Memastikan tenda telah terpasang berikut atribul identitas tenda pengungsian, pos komandi lapangan, peiayanan kesehatan, pos

bantuan social/dapur umum;

2.

Memantau pembersihan dan

pengembalian lokasi pengungsian dalam keadaan semula;

~.

,

Memantau situasi pencarian dan penyelamatan korban bencana;

3. Memantau pelayanan kesehalan lanjutan kepada

I

Penyiapan dan penentuan Ickas;

1.

!ecamatan, Seksi serta Untas Sektor Terkait,

penanggulangan bencana; c

Maksimal . 30 menit

dministrasi;

Mitigasi di daerah rawan bencana dan menyusun rencana k'ontinjensi

Gubernur melalui Kepala BPBD.

teneruskan laporan siluasi bencana ke Wallkota

penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;

2. Mengkoordinasikan dan Mengendalikan Forum

.

c; Memastikan korban bencana lelah lertampung dalam lenda pengungsian;

korban yang dianggap perlu dl . -Euskesmas..Kecamatao;_____

i pelayanan kesehatan,

Pi..J~

28

bantuan

Memastikan Keamanan "an ketertiban di lokasi

soeialldapur umum dilokasi-Iokasi beneana.

~.

3. Member!kan arahan teknis bagi regu yang akan beroparasi di lokasi kejadian beneana; dan

,

I

4.

kerugian sarana dan prasarana

Memantau jalur evakuasi dan pengaturan

akibat beneana.

lalulintas di lokasi beneana;

4. Melaporkari hasil kegiatan pra beneana kepada

5.

Melapor~an pelaksanaan

kegiatan ·pasca bencana

Mengupayakan dukungan bantuan SDM

Walikota dan Kepala BPBD ..

Mendata kerusakan dan

pengungsian;

kepada Walikota/Bupati dan

penanganan beneana dar! Kelurahan lain

Kepala BPBD.

dibawah kendali Keeamatan yang bersangkutan; . Memastlkan tenda-tenda telah diisi untuk pengungsi pos pelayanan kesehat'an, pos bantuan socialldapur umum;

l'I

Memastikan penerimaan. dan pendistribusian

I

I

bantu an telah dilaksanakan seeara eepat dan tepat kepada korban beneana;

11

.

Memastikan telah tersedla tempat pemandian, we/kakus di lokasi pengungsian siap digunakan;

j.\ Memastlkan sarana telekomunikasHelah ~ terpasang dan dapat digunakan;

Meneruskan laporan hasil pen dataan jumlah

I 3.

W

Kelurahan

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk

1.

tend a seeara keseluruhan dan jumlah pengungsi;

elaporkan hasH penanganan darurat bencana

k'" pada Walikota/Bupati dan Kepala BPBD.

1. Mengembalikan pengungsi dari

M mbuka posko darurat beneana 24 jam pertama;

penanggulangan beneana di wilayah Keiurahan untuk penanganan 1 x 24 jam;

lokasi pengungsian ke tempat

i

-_.

._. \lnggal mereka maslng-maslng'-

29 2. Mengkaardinasikan dan Mengendalikan Seks; serta Lintas Sektar Terkait dalam kesiapsiagaan antisipasi bencana, meliputi :

a. Pemetaan rawan bencana d; wilayah

1

Keilurahan b Mitigasi di wilayah rawan bencana dan menyusun rencana kontinjensi

2. I Melakukan penangangan bencana perlama 1 x 24

. 3. i Melaparkan situasi bencana ke Camat dan , 4.

pas kamanda lapangan, pas pelayanan kesehatan, pas bantuan sosialldapur umum.

I

dan tempat MCK dllokasi rawan bencana serta

I

alur evakuasi karban/pengungsi bencana;

I

kembali ke rumahnya;

2. Membersihkan lokasi

, KepslsBPBD;

pengungsia1n bila seJuruh

iBerkaardinasi dengan UKPD/lnstansi terkait

pengungsi telah kembal; ke

I,penanganan bencana dan relawan masyarakat

rumah masing-masing;

luntuk:

penanggulangan bencana; c Penyiapan dan penentuan Jokas! pengungsian,

bagi pengungsi yang ingin

jam',

a. Mengatur letak dan memasang tenda-tenda

3.

kesehatan lanjutan yang ,

I

pengungsian, pas kamanda lapangan, pas

I

pelayanan kesehatan. pas bantuan sacial/dapur

1

Memantau pelayanan

umum dan MCK:

Ib.

Melakukan pencarian dan penyelamatan karban

I

bencana;

dianggap perlu di Puskesmas Kelurahan

4.

Mengembalikan lakasi pengungsian dalam keadaan

semula;

I

c. Mengatur karban bencana untuk ditempatkan

3. Mengerahkan dan memberikan arahan teknis bag; regu dan tim relawan masyarakat Kelurahan yang akan beroperasi di lokasi kejadian bencana; dan

;

I,

d. Menyiapkan petugas keamanan dan keterliban

! 4. Mensosialisasikan penanggulangan bencana

kepada masyarakat Kelurahan; dan 5. Melaparkan hasil kegiatan pra bencana kepada Camat dan Kepala BPBD.

pada tenda-tenda pengungsian;

di lakas; pengungsian;

Ie. Mengatur jalur evakuasi dan pengaturan i

lalulintas di lakasi bencana

I

Mendata kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana

akibat bencana.

6. Melaparkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Camat dan Kepa la

Menerima, mendistribusikan dan pencatatan

r,

5.

BPBD.

bantuan secara cepat dan tepat kepada karban

bencana;

I -

'30

I g. Menyibpkan loka,;i tempat kamar mandi darurat,

Wclka~us di iokasi pengungsian: , I

,

5. Melapo~an hasil penanganan darurat bencana

kepada Camat dan kepaia BPBD.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

TId.

JOKOWIDODO