!!""
# $% &
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 menentukan BPJS adalah Badan hukum yang dibentuk 1 untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS harus dibentuk dengan undang2 undang. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frase “dengan undang-undang dalam ketentuan tersebut diatas menunjuk pada pengertian bahwa pembentukan setiap badan penyelenggara jaminan sosial harus dengan undang-undang. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU SJSN adalah 3 dimaksudkan untuk pembentukan badan penyelenggara tingkat nasional yang berada di pusat. Lebih lanjut dikemukakan bahwa keberadaan undang-undang yang mengatur tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ditingkat pusat merupakan kebutuhan, karena belum adanya badan penyelenggara jaminan sosial yang memenuhi persyaratan agar UU SJSN dapat dilaksanakan.4 Pertanyaannya ialah apakah mesti dibentuk BPJS yang baru atau cukup menyesuaikan yang telah ada? Mengenai hal ini UU SJSN menentukan bahwa semua ketentuan yang mengatur mengenai BPJS disesuaikan dengan undang-undang ini paling lambat 5 tahun sejak undang5 undang ini diundangkan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa BPJS dalam undang-undang ini adalah transformasi dari BPJS yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial.6 Undang-undang tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai penyesuaian tersebut. Apakah dengan undangundang BPJS nanti jumlah BPJS yang ada masih dipertahankan atau disatukan? Pembentuk UU SJSN tidak bermaksud untuk menetapkan satu badan penyelenggara untuk seluruh program jaminan sosial. Hal ini ternyata dari ketentuan Pasal 1 angka 2 UU SJSN yang menentukan bahwa “Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa penyelenggara jaminan sosial”. Digunakannya kata “beberapa” dalam ketentuan tersebut menunjukkan pembentuk Undangundang menghendaki adanya lebih dari satu badan penyelenggara. Penjelasan umum UU SJSN juga menegaskan hal tersebut sebagai berikut: “sehubungan dengan hal diatas, dipandang perlu menyusun Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mampu mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberi manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta. Lebih lanjut dikemukakan sebagai berikut: “BPJS dalam undang-undang ini adalah 1
Undang-undang Nomor 40 tahun 2004, opcit Pasal 1 angka 6 Idem Pasal 5 ayat (1) 3 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, opcit, halaman 198 4 Idem , Halaman 199 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004, Opcit, Pasal 52 ayat (2) 6 Idem, Penjelasan umum alinea 8 2
transformasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial”.7
7
Idem , Penjelasan umum alinea 9
' UU SJSN tidak menentukan secara spesifik bentuk badan hukum BPJS, yang diatur dalam UU SJSN adalah asas, tujuan dan prinsip penyelenggaraan SJSN, keharusan BPJS dibentuk dengan undang-undang, kewajiban BPJS, kerjasama BPJS dengan fasilitas kesehatan dan asosiasi fasilitas kesehatan dan pengelolaan dana jaminan sosial. Apakah dimungkinkan badan hukum BPJS berbentuk BUMN atau perseroan terbatas atau berbentuk badan hukum khusus? Apabila kita simak dengan cermat ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dihubungkan dengan UU SJSN, sangat jelas terdapat perbedaan yang mendasar antara Badan Hukum BUMN, Perseroan Terbatas dengan badan hukum BPJS yang dikehendaki oleh UU SJSN. Secara konstitusonal dasar hukum pembentukan BUMN adalah untuk melaksanakan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar sedangkan pembentukan BPJS adalah untuk memenuhi hak setiap orang atas jaminan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar dan memenuhi kewajiban negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945. Badan hukum BUMN, Perseroan Terbatas dan Badan Hukum BPJS mempunyai perbedaan karakter yang cukup signifikan. BPJS adalah Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial yang dibentuk dengan undangundang sedangkan BUMN adalah Badan Usaha dan Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha. Oleh karena itu Pasal 52 ayat (2) UU SJSN menentukan agar semua ketentuan yang mengatur mengenai BPJS disesuaikan dengan UU SJSN. Untuk mengetahui perbedaan prinsip antara BUMN, Perseroan Terbatas dengan Badan Hukum BPJS menurut UU SJSN dapat dilihat dalam Tabel berikut:
Tabel
Perbandingan antara BUMN, PT, BPJS
Pokok Perbedaan Pengertian
BUMN ( UU 19/2003) Persero Perum Persero adalah Perum adalah BUMN yang BUMN yang berbentuk PT yang seluruh modalnya modalnya terbagi dimiliki oleh negara dalam saham yang dan tidak terbagi seluruh atau paling atas saham ……. sedikit 51% dst sahamnya dimiliki (Pasal 1 angka 4) oleh negara R.I. (Pasal 1 angka 2)
PT ( UU 40/2007 ) PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham ….dst (Pasal 1 angka 1)
BPJS ( UU 40/2004) BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggaraka n program jaminan sosial (Pasal 1 angka 1)
2.
Pendirian / Pembentukan
Diusulkan oleh Menteri kepada Presiden Pasal 10 ayat (1) dan dengan akta notaris (Pasal 7 (1) jo Pasal 7 angka (7) UU 40/2007)
Diusulkan oleh Menteri kepada Presiden (Pasal 35 angka (1)
Didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris Pasal 7 angka (1)
Dibentuk dengan UU (Pasal 5)
3.
Status badan hukum
Pada tanggal diterbitkannya Kep.Menteri Hukum & HAM mengenai pengesahan badan hukum perseroan Pasal 7 angka (4) UU 40/2007
Sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya Pasal 35 angka (2)
Pada tanggal diterbitkannya Kep.Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan Badan Hukum Perseroan Pasal 7 angka (4)
Pada tanggal diundangkannya UU BPJS (Pasal 5)
4.
Ketentuan yang berlaku
UU 19/2003 dan UU 40/2007 (Pasal 2)
UU 19/2003
UU 40/2007 Anggaran Dasar/Peraturan PerundangUndangannya (Pasal 4)
UU 40/2004
5.
Maksud dan Tujuan
a.menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat; b.mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan (Pasal 12)
Menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan
Maksud dan tujuan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan yang dimuat dalam Anggaran Dasar
Menyelenggaraka n program jaminan sosial untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. (Pasal 1 angka 6 jo Umum alinea 8 angka 2
No 1.
No
Pokok Perbedaan
BUMN ( UU 19/2003) Persero Perum prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat (Ps36 angka(1)
PT ( UU 40/2007 ) (Pasal 2 jo Pasal 15 angka (1) huruf b)
BPJS ( UU 40/2004)
6.
Anggaran Dasar
Di dalam Akta Pendirian (Pasal 8 angka 1) UU 40/2007)
Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya Pasal 4 angka (1)
Di dalam Akta Pendirian Pasal 8 angka (1) UU 40/2007
7.
Organ
RUPS, Direksi dan Komisaris (Pasal 13)
Menteri, Direksi dan Dewan Pengawas (Pasal 57)
RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris
-
8.
Modal
Berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan terbagi atas saham yang seluruh atau paling sedikit 51% dimiliki oleh negara R.I. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau
Berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan seluruhnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham.
Modal dasar PT terdiri atas seluruh nilai nomi-nal saham paling sedikit Rp 50 juta Paling sedikit 25% harus ditempatkan dan disetor penuh (Pasal 31,32 dan 33)
-
Penyertaan pada BUMN bersumber dari APBN, kapitasi dan sumber lain (Pasal 4)
Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari APBN, kapitasi cadangan dan sumber lain (Pasal 4)
Terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% dimiliki oleh negara R.I. (Pasal 1 angka 2)
Tidak terbagi atas saham (Pasal 1 angka 4)
Dikeluarkan atas nama pemiliknya. Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah. Saham memberikan hak kepada pemilik nya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil
-
9.
Saham
No
Pokok Perbedaan
BUMN ( UU 19/2003) Persero Perum
PT ( UU 40/2007 ) likuidasi dan menjalankan hak lainnya berdasarkan UU ini (Pasal 48,49,52)
BPJS ( UU 40/2004)
10.
Rencana kerja jangka panjang
Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja jangka panjang 5 tahun. Rancangan tersebut yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan (Pasal 21)
Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang 5 tahun Rancangan tersebut yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri untuk mendapat pengesahan (Pasal 48)
DJSN berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN (Pasal 7 angka (2)
11.
Rencana Kerja
Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang Rancangan tersebut wajib disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan (Pasal 22)
Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang Rancangan tersebut wajib disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan (Pasal 50)
Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yad. Rencana kerja tersebut memuat juga anggaran tahunan Persero an untuk tahun buku yad. Rencana kerja tersebut disampai kan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagai mana di tentukan dalam AD (Pasal 63,64)
-
12.
Penggunaan Laba
Penggunaan laba mengacu kepada UU 40/2007
Setiap tahun buku wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan Penyisihan laba bersih dilakukan sampai cadangan mencapai sekurangkurangnya 20% dari modal Perum. Cadangan yang
Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan. Kewajiban tersebut berlaku apabila perseroan mempunyai saldo laba positif Penyisihan laba bersih dilakukan
Hasil pengelolaan dan jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Prinsip pengelolaan dana jaminan sosial dalam ketentuan
No
13.
Pokok Perbedaan
Penggabunga n, Peleburan, Pengambilalih an, dan Pembubaran
BUMN ( UU 19/2003) Persero Perum belum mencapai 20% hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain. Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan ditetapkan oleh Menteri (Pasal 42,43)
Sama dengan ketentuan yang mengatur Perum dan berlaku juga ketentuan UU 40/2007
Penggabungan atau peleburan BUMN dapat dilakukan dengan BUMN lainnya yang telah ada. Suatu BUMN dapat mengambil alih BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya. Pembubaran BUMN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah apabila tidak ditetapkan lain dalam Peraturan Pemerintah, sisa hasil likuidasi atau
PT ( UU 40/2007 ) sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Cadangan yang belum mencapai 20% hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain Penggunaan laba bersih termasuk penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden, kecuali ditentukan lain oleh RUPS. Deviden hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif (Pasal 70,71)
BPJS ( UU 40/2004) ini adalah hasil berupa deviden dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta Jaminan sosial BPJS wajib membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktek aktuaria yang lazim dan berlaku umum Cadangan teknis menggambarkan kewajiban BPJS yang timbul dalam rangka memenuhi kewajiban di mata depan peserta.
Penggabungan dan peleburan perseroan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan dari berakhir karena hukum Pengambil alihan dilakukan dengan cara pengambil alihan saham yang telah diluaskan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham. Pembubaran
-
No
Pokok Perbedaan
BUMN ( UU 19/2003) Persero Perum pembubaran BUMN disetorkan langsung ke Kas Negara (Pasal 63,64)
PT ( UU 40/2007 ) Perseroan terjadi berdasarkan keputusan RUPS, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam AD berakhir, berdasarkan penetapan pengadilan, dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, sebagaimana diatur dalam UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau karena dicabut izin usaha perusahaan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Dalam hal terjadi pembubaran perseroan wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator dan perseroan tidak
BPJS ( UU 40/2004)
No
Pokok Perbedaan
BUMN ( UU 19/2003) Persero Perum
PT ( UU 40/2007 ) dapat melakukan perbuatan hukum untuk membereskan perseroan dalam rangka likuidas. (Pasal 122-152)
BPJS ( UU 40/2004)
14.
Kewajiban Pelayanan Umum
Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada Persero untuk menyelenggaraka n fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Persero dan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS (Pasal 66)
Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada Perum untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perum dan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri (Pasal 66)
-
-
15.
Tanggung jawab sosial dan lingkungan
Persero tunduk juga dengan UU 40/2007
-
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 79)
-
16.
Restrukturisasi dan Privalisasi
Sama dengan Perum
Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan dan profesional (Pasal 72)
-
Pemerintah dapat melakukan tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya tingkat kesehatan keuangan BPJS (Pasal 48)
Privatisasi antara lain dimaksudkan untuk memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero dan menciptakan
No
17.
Pokok Perbedaan
Pemeriksaaan Laporan Keuangan Pengawasan Pengelolaan Keuangan
BUMN ( UU 19/2003) Persero Perum struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/ kuat Persero yang tidak dapat diprivatisasi antara lain yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan hanya boleh dikelola oleh BUMN (Pasal 7277) Pemeriksaan Laporan Keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh Menteri (Pasal 71 ayat (1))
Pemeriksaan Laporan Keuangan Perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh Menteri (Pasal 71 ayat (1))
PT ( UU 40/2007 )
-
BPJS ( UU 40/2004)
Pengawasan ter hadap pengelo laan keuangan BPJS dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan (Pasal 51) DJSN berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial (Pasal 7 ayat 4)
