SEMINAR & WORKSHOP Peluang dan Tantangan Daerah Menyongsong Kebijakan Pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional 7-8 DESEMBER 2012 | JOGJA PLAZA HOTEL
WHO sudah menetapkan bahwa Universal health Coverage (UHC) adalah isu pen ng bagi negara maju dan berkembang sehingga pen ng agar negara mengembangkan sistem pembiayayaan kesehatan dengan tujuan menjamin kesehatan bagi seluruh rakyat. Ketentuan ini pen ng untuk memas kan akses yang adil untuk semua warga negara, untuk ndakan preven f yang pen ng dan tepat, promo f, kura f dan rehabilita f pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau (affordable cost). Sejak tahun 2004, harapan rakyat Indonesia terhadap pencapaian Universal Health Coverage semakin besar dengan dikeluarkannya UU NO 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan semakin menguat dengan keluarnya UU No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) yang mengamanatkan dapat dimulai pada Januari 2014. Namun disayangkan, dari kedua ketentuan UU tersebut, peran daerah dalam upaya pencapaian universal health coverage di Indonesia dak dimunculkan dengan baik. Padahal selama ini, daerah dengan JAMKESDA nya sudah bekerja mengisi kekosongan peran jaminan kesehatan selama ini. Hingga saat ini, sudah 32 juta penduduk di Indonesia yang sudah dicover oleh JAMKESDA. Permasalahan yang dihadapi, sampai saat ini belum ada kejelasan tentang posisi JAMKESDA sehingga menimbulkan kesimpangsiuran terhadap peran jamkesda dan yang harus disiapkan untuk berpar sipasi dalam universal health coverage Oleh karena itu, pen ng untuk menyelenggarakan pertemuan dari berbagai stakeholders di daerah yang terkait dengan JAMKESDA untuk berbagi perkembangan informasi, update persiapan serta analisa bersama berbagai tantangan dan peluang pencapaian terkait dampak kebijakan Sistem Jaminan Sosial Nasional ( S J S N ) dan Badan Pelaksana Jaminan Sosial
(BPJS), pemetaanpersoalan, serta penentuan sikap yang harus dilakukan daerah terkait isu tersebut. Selain itu, persoalan yang juga pen ng dalam pelaksanaan Jamkesda dan BPJS Kesehatan ke depan adalah mekasimalkan peran teknologi informasi. Paling dak ada lima manfaat IT dalam Asuransi Kesehatan. Yaitu : Pertama, mendorong lebih murahnya biaya administrasi. Biaya Administrasi yang biasanya muncul dalam 3 tahapan, yaitu pengeluaran untuk pemasaran, pengeluaran untuk underwri ng, dan pengeluaran
untuk
penanganan klaim akan dapat ditekan secara maksimal. Pemasaran dan Underwri ng mungkin dak terlalu pen ng di era asuransi sosial, akan tetapi tetap bisa dialokasikan untuk mensosialisasikan pen ngnya Jaminan Kesehatan Sosial ke masyarakat. Kedua, lebih efisien dikarenakan lebih bannyak klaim yang dapat diproses dengan biaya yang dikeluarkan. Dengan IT, proses klaim di daerah‐daerah terpencil pun dapat dengan cepat diverifikasi oleh m verifikator yang terpusat. Ke ga, menyediakan perubahan informasi yang cepat untuk proses klaim kesehatan. Keempat, menghasilkan format standart diantara seluruh Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) yang menyampaikan dan membayar klaim asuransi. Kelima, dapat dilakukan cost containment sehingga dapat menghemat pembiayaan kesehatan secara keseluruhan. Hal ini dkarenakan memudahkan dilakukannya U lita on Review. Oleh karena itu, pembahasan op malisasi IT dalam pelaksanaan Jamkesda dan BPJS Kesehatan juga menjadi pen ng dalam kegiatan ini.
Pertama, Update perkembangan persiapan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional Kedua, Kesiapan peran Provinsi dan Kabupaten / Kota di menyongsong kebijakan Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS ) Ke ga, Pemetaaan dan solusi terkait persoalan Jamkesda dalam BPJS Keempat, Pernyataan sikap daerah terhadap peran dalam universal health coverage di Indonesia
Waktu
Kegiatan 7 Desember 2012
08.00‐08.30
Da ar Ulang
08.30‐08. 45
Sambutan dan Pembukaan Prof. Dr. dr. Teguh Aryandono, Sp.B.(K)Onk (Dekan Fakultas Kedokteran UGM)
08.45‐09.30
Keynote Speech Prof. dr. Ali Ghufron Muk M.Sc P.hD (Wakil Menteri Kesehatan RI)
09.30‐09.45
Coffe Break
09.45‐12.00
1. Dr. Yuswandi A Temenggung MA, M.Sc (Dirjen Keuangan Daerah, Kemendagri RI) “Penganggaran Daerah dalam rencana implementasi BPJS Kesehatan” 2. Ir. H. Joko Widodo (Gubernur DKI) “Kesiapan daerah dalam BPJS Kesehatan : Kasus DKI Jakarta” 3. Drs. Kemal Santoso, MBA (Dirut PT. Askes Indonesia) “Perencanaan BPJS Kesehatan terhadap peran daerah di era BPJS”
12.00‐13.00
Lunch
13.00‐15.00
1. drg. Usman Sumantri M.Sc (Kepala PPJK, Kemenkes RI) “Berbagai Isu Jamkesda dalam BPJS Kesehatan” 2. Ir. Syaiful Hidayat (I‐Health PT. Telkom Indonesia) “Kontribusi dan Peran I‐Health dalam Jamkesda” 3. drg Pambayun M.Kes (Ketua Jamkesos DIY) “Pengalaman Implementasi Jamkesda di deaerah: IT dalam Jamkesda 4. Dr. drg. Yulita Hendrar ni M.Kes AAK (Pusat KPMAK FK UGM) “Jamkesda dalam BPJS Kesehatan : Kajian dari berbagai daerah”
15.30‐16.00
Demo Penggunaan Sistem IT bagi Jamkesda Tersedia Door Prize : Smart Phone
16.00‐17.00
Workshop : Pemetaan dan Solusi Permasalahan Daerah dalam BPJS Kesehatan 8 Desember 2012
08.30‐10.00
Lanjutan Workshop : Jamkesda Dalam BPJS Kesehatan
10.00‐11.30
Pleno : Perumusan Problem dan Solusi
11.30‐12.00 12.00‐12.30
Konferensi Pers dan Pernyataan Sikap Daerah Penutupan
Tempat Acara Jogja Plaza Hotel Yogyakarta JI. Affandi‐Gejayan, Kompleks Colombo No. 19 ,Yogyakarta Pusat KPMAK Gedung Radioputro Sayap Barat Lantai 2 Komplek Fakultas Kedokteran UGM Jalan Farmako Sekip Utara, Yogyakarta ‐ 55281 Phone
: +62 274 631022
Fax
: +62 274 631022
Email
: kpmak@kpmak‐ugm. org
Web
: www.kpmak‐ugm.org
