5.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
6.
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial RI Nomor 78 Tahun 1993 tentang Pembinaan Orsos LSM;
7.
Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/1980 tentang Organisasi Sosial;
8.
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9.
Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Ibukota Jakarta;
10.
Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Wewenang Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dari Gubernur kepada Walikotamadya/Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Camat, dan Lurah. MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR DAN IZIN KEGIATAN/USAHA KEPADA YAYASAN DAN ORGANISASI/BADAN SOSIAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1.
Pemerintah Daerah adalah Khusus Ibukota Jakarta;
Pemerintah
Provinsi
Daerah
2.
Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3..
Walikota Administrasi adalah Walikota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4.
Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Dinas Bintal dan Kesos adalah Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5.
Kepala Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Bintal dan Kesos adalah Kepala Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6.
Suku Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Sudin Bintal dan Kesos adalah Suku Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7.
Kepala Suku Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Kepala Sudin Bintal dan Kesos adalah Kepala Suku Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8.
Camat
adalah
Camat
Provinsi
Daerah
Khusus
Ibukota
Jakarta; 9.
Seksi Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Seksi Bintal dan Kesos adalah Seksi Dinas Bina Mental Spiritual; dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10.
Lurah adalah Lurah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11.
Organisasi/Badan Sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial;
12.
Yayasan adalah badan hukum yang menjalankan kegiatan/usahanya di bidang usaha kesejahteraan sosial;
13.
Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila;
14.
Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) adalah semua program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial. BAB II TANDA DAFTAR Bagian Pertama Yayasan Pasal 2
(1)
Setiap yayasan atau cabang dari yayasan asing yang melakukan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial wajib memiliki tanda daftar dari Dinas Bintal dan Kesos.
(2)
Untuk memperoleh tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Bintal dan Kesos yang ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan Sekretaris serta dibubuhi stempel yayasan dilengkapi persyaratan sebagai berikut. a.
Rekomendasi dari pimpinan yayasan asing bagi cabang dari yayasan asing.
b.
Rekomendasi dari Sudin Bintal dan Kesos.
c.
Fotokopi akta pendirian yayasan dari notaris dan pengesahan akta pendirian yayasan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.
d.
Program kerja tahunan yang ditandatangani pengurus dan dibubuhi stempel yayasan.
e.
Laporan kegiatan satu tahun terakhir.
f.
Susunan pengurus yang dilengkapi KTP pengurus yaitu ketua/wakil ketua, sekretaris dan bendahara.
g.
Surat keterangan domisili yayasan yang dikeluarkan oleh lurah dan diketahui oleh camat. meneliti
oleh
(3)
Kepala Dinas Bintal dan Kesos sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
persyaratan
(4)
Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan persyaratan dinyatakan lengkap, Kepala Dinas Bintal dan Kesos memberikan tanda daftar kepada yayasan atau cabang dari yayasan asing. Pasal 3
(1)
Pendaftaran ulang tanda daftar yayasan atau cabang dari yayasan asing diberikan oleh Kepala Suku Dinas Bintal dan Kesos.
(2)
Untuk memperoleh pendaftaran ulang tanda daftar yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Suku Dinas Bintal dan Kesos dengan mengisi formulir pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan Sekretaris serta dibubuhi stempel yayasan dilengkapi persyaratan sebagai berikut. a.
Fotokopi tanda daftar yayasan tahun sebelumnya.
b.
Laporan kegiatan satu tahun terakhir.
c.
Susunan pengurus yayasan.
d.
Laporan hasil penelitian/pengamatan kegiatan/usaha dari Seksi Dinas Bintal dan Kesos Kecamatan yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Dinas Bintal dan Kesos Kecamatan.
o
(3)
Kepala Suku Dinas Bintal dan Kesos meneliti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)
Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan persyaratan dinyatakan lengkap, Kepala Suku Dinas Bintal dan Kesos memberikan pendaftaran ulang tanda daftar kepada yayasan atau cabang dari yayasan asing. Bagian Kedua Organisasi / Badan Sosial Paragraf i Organisasi/Badan Sosial Asing atau Cabang dari Organisasi/ Badan Sosial Asing Pasal 4;
(1)
Setiap organisasi/badan sosial asing atau cabang dari organisasi/badan sosial asing yang melakukan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial wajib memiliki tanda daftar dari Dinas Bintal dan Kesos.
(2)
Untuk memperoleh tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Bintal dan Kesos dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di Sudin Bintal dan Kesos yang ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan Sekretaris serta dibubuhi stempel organisasi/badan sosial dilengkapi persyaratan sebagai berikut. a.
Rekomendasi dari pimpinan organisasi/badan sosial asing bagi cabang dari organisasi/badan sosial asing.
b.
Rekomendasi dari Sudin Bintal dan Kesos.
c.
Fotokopi akta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi/badan sosial yang telah dilegalisasi/didaftarkan di Pengadilan Tinggi setempat.
d.
Program kerja tahunan yang ditandatangani oleh pengurus dan dibubuhi stempel organisasi/badan sosial.
e.
Laporan kegiatan satu tahun terakhir.
f.
Susunan pengurus yang dilengkapi KTP pengurus yaitu ketua/wakil ketua, sekretaris dan bendahara.
g.
Surat keterangan domisili yayasan yang dikeluarkan oleh lurah dan diketahui oleh camat.
(3)
Kepala Dinas Bintal dan Kesos sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
meneliti
persyaratan
(4)
Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan persyaratan dinyatakan lengkap, Kepala Dinas Bintal dan Kesos memberikan tanda daftar kepada organisasi/badan sosial asing atau cabang dari organisasi/ badan sosial asing.
Pasal 5' (1)
Pendaftaran ulang tanda daftar organisasi/badan sosial asing atau cabang dari organisasi/badan sosial asing diberikan oleh Kepala Dinas Bintal dan Kesos
(2)
Untuk memperoleh pendaftaran ulang tanda daftar organisasi/badan sosial asing atau cabang dari organisasi/ badan sosial asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Bintal dan Kesos dengan mengisi formulir pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan Sekretaris serta dibubuhi stempel yayasan dilengkapi persyaratan sebagai berikut. a.
Fotokopi tanda daftar organisasi/badan sosial asing atau cabang dari organisasi/badan sosial asing tahun sebelumnya.
b.
Laporan kegiatan satu tahun terakhir.
c.
Susunan pengurus.
d.
Laporan hasil penelitian/pengamatan kegiatan/usaha dari Seksi Dinas Bintal dan Kesos Kecamatan yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Dinas Bintal dan Kesos Kecamatan.
(3)
Kepala Dinas Bintal dan Kesos sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
meneliti
persyaratan
(4)
Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan persyaratan dinyatakan lengkap, Kepala Dinas Bintal dan Kesos memberikan pendaftaran ulang tanda daftar kepada organisasi/badan sosial asing atau cabang dari organisasi/badan sosial asing. • Paragraf 2 Organisasi/Badan Sosial Bukan Asing atau Cabang Organisasi Sosial Bukan Asing Pasal 6
(1)
Setiap organisasi/badan sosial bukan asing atau cabang dari organisasi/badan sosial bukan asing yang melakukan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial wajib memiliki tanda daftar dari Suku Dinas Bintal dan Kesos.
(2)
Untuk memperoleh tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Suku Dinas Bintal dan Kesos dengan mengisi formulir pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan Sekretaris serta dibubuhi stempel organisasi/badan sosial dilengkapi persyaratan sebagai berikut.
a.
Fotokopi akta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi/badan sosial yang telah dilegalisasi/didaftarkan di Pengadilan Tinggi setempat.
b.
Program kerja tahunan yang ditandatangani oleh pengurus dan dibubuhi stempel organisasi/badan sosial.
c.
Laporan kegiatan satu tahun terakhir.
d.
Susunan pengurus yang dilengkapi KTP pengurus yaitu ketua/wakil ketua, sekretaris dan bendahara.
e.
Surat keterangan domisili yayasan yang dikeluarkan oleh lurah dan diketahui oleh camat.
(3)
Kepala Suku Dinas Bintal dan Kesos meneliti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)
Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan persyaratan dinyatakan lengkap, Kepala Suku Dinas Bintal dan Kesos memberikan tanda daftar kepada organisasi/badan sosial bukan asing atau cabang dari organisasi/ badan sosial bukan asing. Pasal 7
(1)
Pendaftaran ulang tanda daftar organisasi/badan sosial bukan asing atau cabang dari organisasi/badan sosial bukan asing diberikan oleh Kepala Suku Dinas Bintal dan Kesos.
(2)
Untuk memperoleh pendaftaran ulang tanda daftar organisasi/badan sosial asing atau cabang dari organisasi/ badan sosial asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Suku Dinas Bintal dan Kesos dengan mengisi formulir pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan Sekretaris serta dibubuhi stempel yayasan dilengkapi persyaratan sebagai berikut.
(3)
a.
Fotokopi tanda daftar organisasi/badan sosial asing atau cabang dari organisasi/badan sosial asing tahun sebelumnya.
b.
laporan kegiatan satu tahun terakhir.
c.
susunan pengurus.
d.
laporan hasil penelitian/pengamatan kegiatan/usaha dari Seksi Dinas Bintal dan Kesos Kecamatan yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Dinas Bintal dan Kesos Kecamatan.
Kepala Suku Dinas Bintal dan Kesos meneliti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)
Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dan persyaratan dinyatakan lengkap, Kepala Dinas Bintal dan Kesos memberikan pendaftaran ulang daftar kepada organisasi/badan sosial bukan asing cabang dari organisasi/badan sosial bukan asing.
pada Suku tanda atau
Bagian Ketiga Jangka Waktu Pemberian Tanda Daftar dan Pendaftaran Ulang Pasal 8 (1)
Apabila berdasarkan hasil penelitian Dinas Bintal dan Kesos/ Suku Dinas Bintal dan Kesos, yayasan dan organisasi/badan sosial dinilai memenuhi persyaratan dan layak untuk diberikan tanda daftar atau pendaftaran ulang maka Kepala Dinas Bintal dan Kesos/Kepala Suku Dinas Bintal dan Kesos dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja harus memberikan surat keputusan tanda daftar atau pendaftaran ulang.
(2)
Tanda daftar atau pendaftaran ulang disampaikan secara langsung kepada pemohon dan salinannya disimpan oleh Dinas Bintal dan Kesos/Suku Dinas Bintal dan Kesos sebagai pertinggal/arsip. Bagian Kempat Jangka Waktu Penolakan Permohonan Tanda Daftar dan Pendaftaran Ulang Pasal 9
Apabila permohonan tanda daftar dan pendaftaran ulang yayasan dan organisasi/badan sosial ditolak, keputusan penolakan yang disertai alasan dan pertimbangan hukumnya berikut berkas permohonan disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan oleh Dinas Bintal dan Kesos/Suku Dinas Bintal Kesos. Bagian Kelima Masa Berlaku Tanda Daftar Yayasan dan Organisasi/Badan Sosial Pasal 10 (1)
Tanda daftar yayasan dan organisasi/badan sosial berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
(2)
Setelah tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) habis masa berlakunya maka yayasan dan organisasi/badan sosial harus melakukan pendaftaran ulang.
Pasal 11 Terhadap yayasan dan organisasi/badan sosial yang telah melakukan kegiatan/usaha, namun belum memiliki tanda daftar, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan wajib memiliki tanda daftar terhitung sejak tanggal yang tercantum dalam anggaran dasarnya. Bagian Keenam Papan Nama Pasal 12 (1)
Yayasan dan organisasi/badan sosial yang telah memperoleh tanda daftar atau pendaftaran ulang harus memasang papan nama.
(2)
Pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengurus yayasan dan organsiasi/badan sosial selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah tanggal penetapan yang tercantum dalam tanda daftar. BAB III IZIN KEGIATAN/USAHA Pasal 13
(1)
(2)
Yayasan dan organisasi/badan sosial yang akan melakukan kegiatan/usaha harus memiliki izin kegiatan/usaha dari perangkat daerah atau instansi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin kegiatan/usaha dari instansi yang berwenang. BAB IV LARANGAN Pasal 14
Setiap yayasan dan organisasi/badan sosial dilarang : a.
menyelenggarakan usaha pengumpulan dana kepada masyarakat tanpa izin dari Gubernur atau instansi yang berwenang dengan cara paksaan/penipuan atau yang mengandung unsur paksaan/penipuan;
b.
menyelenggarakan kegiatan yang menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan dan organisasi/badan sosial yang bersangkutan;
c.
melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta norma kesusilaan.
BAB V SANKSI Pasal 15 Terhadap yayasan dan organisasi/badan sosial yang dalam melakukan kegiatan/usaha melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan yang tercantum dalam tanda daftar yayasan dan organisasi/badan sosial dikenakan sanksi administrasi berupa : a. tidak diberikan rekomendasi dan bantuan dalam bentuk apapun; b. pencabutan surat keputusan tanda daftar oleh Dinas Bintal dan Kesos dan Suku Dinas Bintal dan Kesos; c. mengumumkan secara luas pencabutan sebagaimana dimaksud pada huruf b melalui berbagai media massa. BAB VI PENGAWASAN Pasal 16 Pengawasan terhadap kegiatan/usaha dan penggunaan tanda daftar yayasan dan organisasi/badan sosial dilakukan oleh Dinas Bintal dan Kesos/Kepala Suku Dinas Bintal dan Kesos. ,.'
BAB VI! PEMBIAYAAN Pasal 17
Biaya pengawasan, monitoring kunjungan dan lain-lain yang berkaitan dengan pembinaan yayasan dan organisasi/badan sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Bintal dan Kesos. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 (1)
Tanda daftar dan pendaftaran ulang yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku.
(2)
Apabila tanda daftar yayasan dan organisasi/badan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis masa berlakunya, pendaftaran ulang harus dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur ini. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 16
(1)
Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Nomor 19 Tahun 1999 tentang Penetapan Kembali Kewajiban Mendaftarkan dan Memiliki Izin Kegiatan/Operasi Yayasan dan Organisasi/Badan Sosial yang Berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) 1
Peraturan Gubernur diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2007 -GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS I BU KOTTA JAKARTA ?
/
F A U i f BOV/O
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2007 SEKRETARIS DAERAH PROyfNSI DAERAH KHUSUS IBUMpTA JAKARTA,
RITOLAlifSMAYA NIP 14M91657 BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2 007 NOMOR 147.
