4

IMPLIKASI SIARAN LANGSUNG MELALUI SATELIT TERHADAP INDONESIA

ABSTRAK SKRIPSI 4, /fl1q4 q3 dr /4

ilrRM 85.7.@4. t206t. oa78a

tAl(ULTAS HUI(Ul'l UIIIYERSITAS SURABAYA SURABAYA t99l

Sejak peluncuran

Sputnik

I yang dilakukan

Rusia pada tahun 1957, kegiatan dengan pesatnya. nasional

angkasa lua.r meningkat

Timbulnya organisasi_organisasi

yang bergerak di

k a n n y a k o n v e ns i - k o n v e n s i luar,

o1eh

inter_

bidang angkasa 1uar, internasional

disah_

mengenai angkasa

perkembangan sistem angkutan angkasa luar,

nemuan-penemuan teknologi

baru,

pe-

semuanya menimbufkan

masalah-masalah Hukum Internasional

yanE baru dipecah_

kan. Fenemuan -penemuan teknologi raan angkasa 1uar, sateli.t televisi,

satel-it

untuk komunikasi, radio

untuk keperluan

baru

bumi buatan, te1ex,

produksi

kenda-

penggunaan

telepon,

dan penginderaan jauh peningkatan

seperti

telegraf,

(remote sensing) pan{an,

eksplorasi

sumber-sumber alam dan lain-1ain

adalah nerupakan be_

berapa

baru ruang angkasa

luar

contoh

penenuan teknologi

yang sangat bermanfaat bagi manusia. Penemuan-penenuan tersebut

tentu

di

atas

sudah barang

a k a n m e n u n j a n g p e m b a n g u n a nn a s i o n a l _ s u a t u b a n g s a .

Penggunaan satel-it tingkat

untuk siaran

nasional- tidaklah

radio

dan televisi

pada

banyak menimbulkan masalah_

masalah hukum internasional,

karena penggunaan siaran

tersebut

Sebaliknya,

visi

dalam suatu negara.

internasional

melalui

satelit

siaran

atau Direct

tele_ Broad_

dapat merusak moral suatu bangsa,

by Satel-lite

casting

kebudayaan suatu bangsa yang paCa

melemahkan nilai-nilai

sebagai

umumnya dipelihara negara-negara

yang sedang berkembang bahkan dapat me-

ke tegangan -ketega ngan di

nimbulkan yang tidak

dalam masyarakat

oleh bangsa itu.

diharapkan

bangsa yang kepentingan itu

di

bangsa terutama

warisan

Apalagi

bagi hal

berbeda,

maupun ideologinya

sangat berbahaya. Oleh karenanya menimbulkan per: F:ukunapa dan bagaimana yang berlaku

masalahan, yaitu

langsung melalui

bilamana siaran

Dengan demikian

nimbulkan kerugian? judul

Siaran

"tmplikasi

me-

ternyata

satelit

skripsi

Langsung l\telafui

ini

Satefit

diberi Ter-

hadap Indonesia". Adapun yang menjadi tujuan iaLah untuk mencari data-data bahan untuk

sebagai

capai validitas

skripsj-

satelit,

ada peraturan

ini

penelitian

yaog dapat dipergunakan

penyusunan skripsi

kan, khususnya tentang l-alui

dari

dan untuk

nen-

yang dapat diperta nggungj awabpermasalahan siaran

langsung me-

mengingat bahwa permasalahan ini

belum

perunda ng-undanga nnya yang mengaEur se-

cara khusus. Untuk dapat mencapai tuiuan tersebut

digunakan metode kualitatif,

data dengan tidak

dalam penelitian yakni

analisis

menggunakan angka-angka atau statis-

tik,

tetapi

mendalami permasalahan. OIeh karena itu ini

data yang dipergunakan dalam skripsi skunder,

Bahan hukum primer

hukum skunder.

adafah

data dilakukan

undangan tentang

yang secara perundang-

terhadap peraturan

analisis

pemanfaatan ruang angkasa dan benda-

bahwa permasalahan

gunakan mengingat

atas di-

Metode pendekatan di

benda angkasa Iainnya.

kisar

dengan meng-

normatif,

gunakan metode pendekatan yuridis dimulai

Setelah data ter-

bahan hukum priner'

kumpull
deduktif

per-

peraturan

sedangkan bahan hukum skunder

undangan yang berlaku' adalah penjelasan

dan bahan

bahan hukum primer

dari

yang terdiri

berupa data

ber-

yang diamati

perundang-unda ngan guna diterapkan

pada peraturan

pada Praktek. yang digunakan

Jad!'/a1 waktu penelitian

dalam beberapa fase yaitu

mencari data dibagi

- Fase pengolahan data - Fase analisis

pendekatan timbul satelit

oktober

mengatasi

sebagai akibat

dari

L

I

J.' I

28 Nopember 1990'

nasalah-masalah siaran

Broadcasting

atau Direct

I

1990'

bahwa

melakukan usaha-usaha

Bangsa-Bangsa telah untuk

-

yang diperoleh'

penelitian

Pokok hasil Perserikatan

: 30 Agustus - 23 oktober

:26

data

:

- 16 Agustus 1990'

: 23 April

- Fase pengumpulan data

untuk

hukun yang

langsung melalui by satetl-ite

ii r.'

(selan-

jutnya

disingkat

Salah satu usaha pendekatan yang dilakukan

. ialah

DBS).

dengan menyiapkan suatu rancangan konvensi

tang pengaturan DBS internasionaL.

Konite

Hukum Ruang Angkasa Luar

(Legaf

kepada Sub

Sub Committe on

Peacefu.I Uses of Outer Space, selanjutnya COPOUS). Kemudian Sub Konite

disingkat

Hukum COPOUSmembentuk ke-

yang menangani konsep pengaturan

lompok kerja

ten-

Untuk maksud ini,

menyerahkan penanganan masalah ini

PBB telah

PBB

DES in-

terna siona f. Sebagai hasil

segaJ-a jerih

dari

payah yang telah

oteh. PBB, khususnya Sub Komite Hukum COPOUS,

dilakukan maka telah

dihasilkan

beberapa prinsip

yang harus di-

tuangkan dalam pengaturan DBS internasional. prinsip

tersebut

nasional

ternasuk

antara

berlakunya

lain

dan Outer

UN-Charter

1967, maksud dan tujuan

an serta

dan pemberitahuan

atas,

kewajib-

sengketa se-

dan hak-hak lain

yang me-

kepada PBB.

Di samping beberapa prinsip di

of

oleh negara anggota,

penyelesaian

cara darnai, masalah hak cipta

tersebut

Space Treaty

tanggungjawab negara,

hak berkonsultasi,

nyertainya

hukum inter-

DBS, hak-hak dan keuntungan-

keuntungan yang boleh dinikmati kerjasama internasional,

Prinsip-

masih terdapat

yang telah

disetujui

beberapa persoalan

yang belum disetujui. vensi

mengakibatkan konsep kon-

pengaturan DBS internasional

disahkan. sub Konite free

HaI ini

flow

belum segera dapat

P e r s o a 1 an - p e r s o a l - an y a n g b e l u m d i s e t u j u i llukum CCPOUSantara of

rrprior

lain

oleh

consent

dan

consent

ber-

information".

Kelompok yang menganut konsep prior pendapat bahwa suatu siaran

internasi.onal

tanpa adanya pembatasan berarti

Iangsung

m e l - a n g g a . rh a k k e d a u l - a t -

a n s u a t u n e g a r a , m e n g i k i s / m e L e m a h k an n i l a i - n i I a i

ke-

budayaan suatu bangsa dan Iain-Iain. Sedangkan mereka yang menganut konsep free of

information

dari bagai

berpendapat bahwa negara adalah terdiri

individu-individu,

oleh karena itu

pemegang kedaulatan

perseorangan.

f lovr

Setiap

penguasa se-

harus menghormati

individu

hak-hak

harus berhak memilih yang dikehendaki,

sistem ekonomi, sosiaL dan informasi

bebas menerima pendapat dan menyampaikan pendapat. Negara hendaknya jangan berkedaulatan (absolute

soverignty)

hak perseorangan.

melainkan harus menghormati hak-

Kedaulatan mutlak

sejal,an dengan resolusi HumanRigths. of

information

umumnya dianut

suatu negara tidak

PBB mengenai The Declaration

OIeh karena itu

penganut konsep free

menentang konsep prior oleh

secara mutlak

negara-neEara

consent

of flow

yang pada

berkembang yanE mem-

pertahankan konsep hak kedaulatan states).

of

rights

vlafaupun dengan kondisi tapi

d a l a m b i d a n g k e r u a n g an g k a s a a n p u n m e r e k a

bidang lainnya,

liwa

persamaan (principles

kan hak-haknya

di

bidang

kejujuran'

baik,

Dalam memperjuang-

dan kepatutan'

keadilan

' yaitu

of equitable)

pada itikad

yanq didasarkan

besar,

mereka berdasarkan

hak keberadian

menghendaki diakuinya pada prinsip

te-

yang serba terbatas'

negara-negara'berkembang di

sebagaimana juga sikap

prinsip

negara ( sovereign

kerua nga ngka saan negara-negara

berkembang lazimnya menggunakan konsep kedaulatan' Digunakannya

persamaan, dan internasionafisasi'

prinsip

pendekatan batasan

tersebut

dila ta rbe l-akangi

kemampuan mereka di

bidang

adanya keter-

oleh

ruang an9-

teknologi

dan kasa dan adanya rasa ancaman terhadap keselamatan keutuhan negaranYa. kedaulatan Vialaupun dalam perkembangannya konsep tidak .draft ambil

sepenuhnya berhasil prinsip oleh

tentang

DBS' tetapi

negara-negara

menggugah perhatian

dicantumkan

seperti

sikap

dalam

yang telah

berkembang tersebut

masyarakat internasional

keberadaan negara-negara

di

berkembang dalan

telah tentang

duni-a ke-

r u a n g a n g k as a a n . Obyek penelitian

dj'-

yang menunjang penyusunan

perunda n9-unda nga n tentang

adal-ah peraturan

ini

skripsi

pemanfaatan ruang angkasa dan benda-benda angkasa J-ain-

rl j L^r lra-c l- -- i- L

-P E^U-E^ l .f i tr i a n

Perun Telkom, jalan

VII

(LAP}.N), jalan

Nasional

kesimpulan

berapa negara telah

information,

of

dan Kantor Dewan Indonesia

Republik

yang dapat diambil

bahwa be-

mengakui dan menjamin hak-hak asasi

manusia yang umumnya diikuti

Tetapi

l'iasional

Cisadane 25 Jakarta '

( D E P A N ] R I ) ,j a l a n Akhirnya

Surabayat

Ketintang

I Jakarta

Pemuda Persil

Penerbangan dan Antariksa

flow

adalah Ci kantor

ini

skripsi

Lembaga. Penerbangan dan Antariksa

Kantor

ofeh

dihasilkan

DBS interna siona I .

PBB tentang

wilayah

yang tetah

prinsip-prinsip

nya serta

seperti

pelaksanaan tersebut

oleh

konsep free

penganut

negara Amerika Serikat' pada negara-

masih terbatas

negara malu. Sebagai negara berkembang yang masih memerlukan stabilitas

ekonomi, sosial

j a n g p e r n b a n g u n a nn a s i o n a l , aD antara rights tion

of

maupun politik

dalam haI adanya pertentang-

konsep hak kedaufatan states)

negara (sovereign

dengan konsep free

fLow of

seyogyanya mengutamakankedaulatan

pada hak-hbk

asasi

untuk menun-

informa-

negara dari-

yang pada umumnya diikuti

oleh

negara-negara yang sudah maju. oleh karena itu,

kiranya

tidak

berkelebihan

konsep prior yang disiarkan

kaLau Indonesia

berpegang teguh pada

consent dan sela1u mengawasi isi ke teritorialnya.

progra m