48 Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol.7, Desember 2014, 48-57

48

Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol.7, Desember 2014, 48-57

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bendaharawan (Studi Pada Pemerintah Provinsi Riau) Ismon Zakya HS1, Andreas2 & Poppy Nurmayanti3 1 Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau 2,3 Fakultas Ekonomi Unversitas Riau

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak bendaharawan pada Pemerintah Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen. Responden pada penelitian ini adalah seluruh bendaharawan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Riau. Variabel dependen penelitian ini adalah kepatuhan pajak bendaharawan sedangkan variabel independennya adalah pengetahuan pajak, pelayanan pajak, kompensasi, sanksi pajak dan komitmen organisasi. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh bendaharawan pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Provinsi Riau. Seluruh populasi penelitian ini dijadikan sampel dengan jumlah 47 orang bendaharawan. Kuesioner yang kembali dan dapat dianalisa adalah sebanyak 85% kuesioner. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan pajak, pelayanan pajak, kompensasi dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak bendaharawan sedangkan variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan. Kata kunci

: Kepatuhan pajak, Pengetahuan pajak, Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak.

Abstract The purpose of this research is to analyze the factors that affect tax compliance treasurer at the goverment of Riau province. A questionnaire was used for this research instrument. Respondents of this study were all treasurers in regional work units (SKPD), government of Riau province. The research dependent variable is the treasurer of tax compliance while the independent variable is the knowledge of taxation, service tax, compensation, tax penalty and organizational commitment. The population of this study were all treasurer expenditure units (SKPD) in this government. And the entire population of this research was taken as samples (total sampling) with the total number 47 treasurers. There was 85 % returned questionnaires and analyzed . The data were analyzed by multiple linear regression.Thus, the results of this study have revealed that the variables such as the knowledge of taxation, tax service, compensation and organizational commitment have significant effect on tax compliance treasurer, however, the tax penalty has no effect on tax compliance treasurer. Keywords : tax compliance, knowledge of taxation, tax Service and tax penalty 1.

Pendahuluan

Bendaharawan Pemerintah merupakan Wajib Pajak yang menjadi pihak ketiga yang ditentukan sebagai pemotong dan pemungut pajak oleh Undang-Undang Perpajakan. Bendaharawan melaksanakan kewajiban perpajakan, sebagaimana diatur dalam UU No.28

Tahun 2007 tentang KUP, UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan UU No. 42 tahun 2009 tentang PPnBM. Sebagai pejabat fungsional bendaharawan mempunyai tugas menerima dan membayarkan, menatausahakan serta mempertanggungjawabkan uang

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bendaharawan...

49

untuk keperluan belanja daerah (Permendagri No. 13, 2006). Berdasarkan tugas dan tanggungjawab itu bendahara pemerintahan juga melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak pada instansi pemerintah. Pemerintah Provinsi Riau saat ini memiliki 47 SKPD yang terdiri dari 20 Badan, 18 Dinas, dan 9 Biro, dengan jumlah bendahara pengeluaran seluruhnya sebanyak 47 orang. Kondisi awal tentang kemampuan penerapan pajak bendaharawan pada Pemerintah Provinsi Riau, dinyatakan bahwa bendaharawan pada 30 instansi di Pemerintah Provinsi Riau hanya 6% bendaharawan selalu menyetorkan pajak tepat waktu, sedangkan 94% bendaharawan jarang menyetor pajak tepat waktu. Bendaharawan yang selalu menggunakan tarif pajak yang berlaku hanya 6%, sedangkan 96% bendaharawan jarang menggunakan tarif pajak yang berlaku. Sebanyak 42% bendaharawan tidak pernah melaporkan pajak, 48% jarang melaporkan dan hanya 10 % yang sering melaporkan pajak. 38% bendaharawan selalu menunda pembayaran pajak, 62 % bendaharawan kadang menunda pembayaran pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa bendaharawan masih belum patuh pada peraturan pajak yang berlaku (Zakya, 2011). Kepatuhan pajak merupakan suatu kesadaran dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak yang sesuai dengan peraturan berlaku tanpa melalui pemeriksaan dan pemberian sanksi (Zain 2007). Kepatuhan pajak dapat dilihat dari penerapan aturan formal pajak yang disebut kepatuhan formal, seperti yang diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kepatuhan dalam penerapan ketentuan material pajak yang disebut kepatuhan material, mencakup kepatuhan dalam penghitungan jumlah pajak yang akan dibayar oleh Wajib Pajak (Santoso 2008). Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Diantaranya: pengetahuan pajak sebagaimana diungkapkan Harahap (2004: 51) bahwa kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak, Gunadi (2006) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Faktor yang mempengaruhi selanjutnya adalah pelayanan pajak seperti dinyatakan oleh Jatmiko (2006) bahwa sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang. Suryadi (2006) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak dimana kepatuhan wajib pajak diukur dari pemeriksaan pajak, penegakan hukum dan kompensasi, yang berarti bahwa faktor kompensasi juga dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah sanksi pajak, sebagaimana diungkapkan oleh Santoso (2008) bahwa tingginya sanksi dan profitabilitas akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh, sanksi berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak badan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh pengetahuan pajak, pelayanan pajak, kompensasi, sanksi pajak dan komitmen organisasi terhadap kepatuhan pajak Bendaharawan. 2. Tinjauan Literatur Dan Hipotesis 2.1. Kepatuhan Pajak Menurut Zain (2007:31) kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan di mana, a) wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, b) mengisi formulir pajak dengan tepat, c) menghitung pajak yang terutang dengan jumlah yang benar, dan d) membayar pajak terutang tepat pada waktunya. Pada PMK No 74/PMK.03/2012 disebutkan kriteria wajib pajak tertentu yang disamakan sebagai wajib pajak patuh, yaitu : a) tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; b) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak; c) laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan

68 50

Ismon Zakya HS, Andreas & Poppy Nurmayanti

pendapat Wajar Tanpa Pengecualian; dan d) tidak pernah dipidana. Nurmantu (2005) membagi kepatuhan pajak menjadi 2 yaitu : a) kepatuhan formal, keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal , dan b) kepatuhan material, dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan. 2.2. Pengetahuan Pajak. Sehubungan dengan perpajakan, maka pengetahuan dan pemahaman tentang aturan perpajakan menjadi dasar bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Ketidaktahuan atas suatu aturan perpajakan dapat menyebabkan wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya dengan sebenarnya dan wajib pajak demikian dikatakan sebagai wajib pajak tidak patuh. Harahap (2004;51) mengungkapkan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan dan pemahaman tentang aturan perpajakan menjadi dasar bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengetahuan wajib pajak (bendaharawan) terhadap peraturan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Palil (2010) menemukan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya tax evation (mengelak membayar pajak/melanggar aturan) dan menginformasikan kepada para pembuat kebijakan bahwa pengetahuan pajak adalah penting dalam sistem penilaian diri dan dapat mempengaruhi kepatuhan. Pengetahuan perpajakan bendahara meliputi (Kemenkeu 2013): a. Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh, PPN dan Bea Materai ( PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 (2), PPN, dan Bea materai). b. Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan Gunadi (2006) mengungkapkan bahwa pemahaman wajib terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hardiningsih et al (2011) menyatakan bahwa bahwa sikap wajib pajak terhadap pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Palil (2010) menyatakan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya tax evation (mengelak membayar pajak/melanggar aturan). Hasil penelitian Palil menginformasikan kepada para pembuat kebijakan bahwa pengetahuan pajak adalah penting dalam sistem penilaian diri dan dapat mempengaruhi kepatuhan. Pengetahuan pajak memiliki dampak yang siginifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: X1 : Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan. 2.3. Pelayanan Pajak Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan (Budiono, 2003: 60). Sehubungan dengan perpajakan, Dirjen Pajak terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan memperbaiki sumber daya manusia. Pada tahun 2013 Dirjen pajak menerbitkan SE 09 tentang Panduan Pelayanan Prima Dirjen Pajak meliputi:1. Mekanisme pengawasan pelayanan di DJP; 2. Standar Pelayanan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT); 3. Standar Fasilitas TPT; 4. Standar kompetensi sumber daya manusia; 5. Standar pakaian petugas TPT; dan 6. Etika melayani Wajib Pajak. Salah satu yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya adalah dengan meningkatkan kepuasan pelayanan perpajakan (Harahap,2004). Hasil penelitian Jatmiko (2006) menyatakan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.


51

Peningkatan pelayanan kepada pihak dilayani akan memberikan kepuasan bagi yang dilayani (Wajib Pajak) dan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Supadmi (2009) membuktikan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan dalam insfrastruktur seperti perluasan tempat pelayan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: X2 : Pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan. 2.4. Kompensasi Kompensasi merupakan imbalan-imbalan financial (financial reward) yang diterima oleh orang-orang melalui hubungan kepegawaian mereka dengan sebuah organisasi” (Simamora, 2004). Kompensasi dimaksudkan untuk menarik, mempertahankan dan memotivasi pegawai yang berkualitas serta menciptakan sistem imbalan yang sesuai bagi pekerja dan majikan dengan hasil yang diinginkan, sehingga pekerja terikat pada pekerjaannya dan termotivasi untuk melakukan pekerjaan dengan baik (Moorhead & Griffin dalam McKenna, 2008). Handoko (2003: 30) menyatakan bahwa faktor penting yang menyebabkan manusia bekerja adalah kebutuhan dalam diri manusia yang harus dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia bekerja dengan menjual tenaga, pikiran dan waktu yang dimilikinya kepada organisasi dengan harapan mendapatkan imbalan. Suryadi (2006) membutkikan bahwa kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak. Dengan demikian bendaharawan perlu memperoleh tambahan penghasilan khusus sehubungan dengan tanggungjawabnya sebagai pemungut pajak dan kemungkinan memikul sanksi pajak atas kelalaiannya dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pajaknya. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: X3 : Kompensasi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Bendaharawan. 2.5. Sanksi Pajak Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Pajak mengandung unsur pemaksaaan artinya jika peraturan perpajakan tidak diikuti, maka wajib pajak akan menghadapi konsekwensi hukum, yaitu sanksi perpajakan. Pengenaan sanksi pajak dimaksudkan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa dilakukan ataupun tidak dilakukan. Santoso (2008) memaparkan bahwa semakin tinggi sanksi yang dikenakan, semakin rendah arah koreksi penghasilan neto dari penghasilan neto menurut SPT, ataupun sebaliknya. Artinya, semakin tinggi sanksi yang dikenakan, tingkat kepatuhan wajib pajak pun akan semakin tinggi. Sedangkan penelitian Jatmiko (2006) menyimpulkan bahwa sikap wajib pajak terhadap denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: X4 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Bendaharawan.

6852


2.6. Komitmen Organisasi Komitmen organisasi adalah sejauh mana seorang individu mengidentifikasi keterlibatannya dengan organisasinya dan atau/atau tidak mau meninggalkannya (Greenberg 2011). Komitmen organisasi merupakan kumpulan rasa dan kepercayaan yang dimiliki orang terhadap organisasinya (Jenifer dan Gareth; 2002) . (Luthan, 2011) mengemukakan terdapat tiga dimensi di dalam komitmen organisasi : dimensi pertama, affective commitment mengacu pada keterikatan emosional, identifikasi serta keterlibatan seorang karyawan pada suatu organisasi. Dimensi kedua menjelaskan konsep side-bets orientation yang menekankan pada sumbangan seseorang yang sewaktu-waktu dapat hilang, jika orang itu meninggalkan organisasi. Dimensi ketiga menunjukkan bahwa komitmen normatif bisa dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain sosialisasi awal dan bentuk peran seseorang dari pengalaman organisasinya. Komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenal dan terikat pada organisasinya. Seseorang individu yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi. Komitmen akan menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan bendaharawan. Seorang bendaharawan yang memiliki komitmen yang kuat diharapkan mampu meningkatkan kemampuan bendaharawan untuk melaksanakan peraturan pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: X5 : Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan. 3. Metode Penelitian 3.1. Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah bendaharawan pada instansi pemerintah yang ada di Provinsi Riau sebanyak 47 SKPD yang terdiri dari 38 Badan dan 9 Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Seluruh unit populasi dijadikan sampel. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner yang berasal langsung dari objek penelitian dan data sekunder yaitu diperoleh dari beberapa buku dan media internet tentang struktur organisasi Pemerintah Provinsi Riau. Survey awal penelitian ini sudah dilakukan pada tahun 2010 dengan menyebarkan kuesioner ke bendaharawan sebanyak 30 bendaharawan. 3.2. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 3.2.1.

Variabel dependen

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak bendaharawan. Kepatuhan Pajak Bendaharawan adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan; memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan tepat, menghitung pajak dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Kepatuhan pajak diukur menggunakan skala likert 1-5 dengan instrumen yang telah direvisi yang diilhami dari kuesioner penelitian Supadmi (2009) yaitu: (1) Wajib Pajak menyetorkan pajak saat dia punya waktu luang, (2) Wajib Pajak tidak menyadari menggunakan tarif pajak yang sudah tidak berlaku, (3) Wajib Pajak merasa tidak perlu melaporkan pajak ke kantor pajak (4) Wajib Pajak menunda pembayaran pajak dan (5) Wajib pajak memotong/menyetorkan pajak yang mungkin lebih besar dari yang seharusnya. 3.2.2

Variabel Independen


53

Variabel independen pada penelitian ini adalah pengetahuan pajak, pelayanan pajak, kompensasi, sanksi pajak dan komitmen organisasi. Pengetahuan pajak Pengetahuan pajak adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Pengetahuan diukur menggunakan skala likert 1-5dengan memberikan 9 pertanyaan tentang pajak bendahaharawan, menggunakan instrumen yang dikembangkan dari disertasi Palil (2010) yaitu: pengetahuan tentang PTKP, pengetahuan tentang tarif PPH pasal 22, pengetahuan tentang batas waktu penyetoran pajak, pengetahuan tentang denda apabila terlambat menyetor pajak, dan sanksi apabila terlambat melapor pajak. Pelayanan Pajak Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan pajak (fiskus) diukur menggunakan skala likert 1-5 dengan memberikan pernyataan dalam bentuk kuisoner dimana responden diberikan pernyataan – pernyataan mengenai: keandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti langsung dengan 19 indikator dikembangkan dari Parasuraman (1991). Kompensasi Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Ada 5 (lima) indikator yang digunakan untuk mengukur kompensasi diadopsi dari Nawawi (2005) yaitu : Tunjangan yang diterima sebandingkan dengan tanggung jawab, tunjangan yang diterima memadai untuk pengembangan keahlian, tunjangan yang diterima mendorong untuk bekerja lebih baik lagi, tunjangan yang diterima dirasakan sebagai penghargaan atas pekerjaan saya, instansi memberikan kebebasan untuk mengaktualisasikan diri. Instrumen diukur dengan menggunakan skala likert 1-5. Sanksi Pajak Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Ada 5 (lima) indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi yaitu : 1) keterlambatan membayar pajak tidak diampuni dan harus dikenakan sanksi administrasi; 2) Denda sebesar 2% perbulan adalah wajar; 3) Pelaksanaan sanksi denda terhadap WP yang lalai oleh petugas pajak tepat pada waktunya; 4) Perhitungan sanksi denda bunga dilakukan WP yang lalai; 5) Sanksi pidana wajar diberikan kepada wajib pajak karena melakukan penggelapan pajak (Jatmiko, 2006). Instrumen diukur dengan menggunakan skala likert 1-5. Komitmen organisasi Komitmen organisasi merupakan penerimaan nilai-nilai dan tujuan organisasi oleh individu. Komitmen organisasi diukur dengan menggunakan instrumen yang diadopsi dari kuisoner Meyer dan Allen (dalam Riva’i 2005) Affective commitmen (komitmen afektif), terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari organisasi, Continuance commitmen (komitmen berkelanjutan) muncul apabila karyawan tetap bertahan pada suatu organisasi karena membutuhkan gaji dan keuntungan, Normative commitmen (komitmen normatif) timbul dari nilai-nilai diri karyawan. Karyawan bertahan manjadi anggota suatu organisasi, yang terdiri atas 15 (lima belas) indikator. Instrumen diukur dengan menggunakan skala likert 1-5.

68 54


Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode analisis regresi berganda sebagai berikut (Ghozali 2011): Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4+ β5X5 + e Keterangan : Y : Kepatuhan Pajak α : Konstanta X1 : Variabel pengetahuan pajak X2 : Variabel pelayanan pajak (fiskus) X3 : Variabel kompensasi X4 : Variabel sanksi pajak X5 : Variabel komitmen organisasi 4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 4.1. Uji Reliabilitas dan Validitas Hasil uji reliabilitas yang dilakukan dengan program SPSS didapat bahwa secara keseluruhan seluruh variabel telah reliabel dengan rentang Cronbach Alpha > 0,70. Nilai r tabel untuk sampel sebanyak 40 adalah 0.312 (Ghozali, 2011). Berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel kepatuhan pajak (Y) semua item pernyataan valid (r hitung > dari r tabel). Semua item pernyataan variabel pengetahuan pajak (X1 ), pelayanan pajak (X2), variabel kompensasi (X3), variabel sanksi pajak (X4), dan variabel komitmen organisasi (X5) di nyatakan valid. Sehingga semua item yang valid digunakan untuk pengolahan data selanjutnya. 4.2. Uji Asumsi Klasik PP plot standardized residual menunjukkan pola data menyebar di sekitar garis diagonal. Berdasarkan hal tersebut maka disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Dari gambar Scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik diatas tidak membentuk suatu pola dan menyebar maka hal ini membuktikan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi sebagai berikut (Ghozali 2011): Multikolonieritas dapat juga dilihat dari: nilai tolerance dan lawannya (2) VIF (variance inflation factor). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance < 0.10 atau sama dengan nilai VIF>10 (Ghozali 2011:105-106) .Nilai VIF < 10, artinya model regresi terbebas dari masalah multikolonieritas. 4.3. Hasil Uji Hipotesis dan Pembahasan Hasil analisis regresi dari data yang diperoleh untuk tiap-tiap variabel bebas (pengetahuan pajak, pelayanan pajak, kompensasi, sanksi pajak dan komitmen organisasi) terhadap variabel terikat (kepatuhan pajak) meliputi koefisien parameter (beta) adjusted Rsquared, F value, t value dan signifikansi secara statistik. Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Berganda Model (Constant) pengetahuan pajak pelayanan pajak Kompensasi sanksi pajak

T 1.686

Sig. 0.101

2.434 2.525

0.048 0.016

3.472

0.001

1.126

0.075


komitmen organisasi

3.936 R .648 R2 .529 Adjusted R .497 a. Dependent Variable: kepatuhan pajak Sumber: Data olahan 2014

55

0.04

Hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa signifikansi masing-masing variabel adalah < 0,05, kecuali untuk variabel sanksi pajak sig = 0,075 > 0,05, berarti sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Adjusted R2 pada penelitian ini adalah 0,497 hal ini menyatakan bahwa variabel pengetahuan, pelayanan pajak, kompensasi, sanksi dan komitmen organisasi dapat menjelaskan sebesar 49,7% variabel kepatuhan pajak bendaharawan. Koefisien regresi Hipotesis 1 sebesar 0,074, signifikan (p<0,05 = 0,048). Variabel pengetahuan pajak dapat dibuktikan sebagai variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, hal ini sejalan dengan penelitian Gunadi 2006 yang menyatakan bahwa pemahaman pajak dapat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kepatuhan pajak, tetapi dapat pula di moderasi oleh variabel lain. Pengetahuan dan pemahaman tentang aturan perpajakan menjadi dasar bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Ketidaktahuan atas suatu aturan perpajakan dapat menyebabkan wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya dengan sebenarnya dan wajib pajak demikian dikatakan sebagai wajib pajak tidak patuh. Sebagaimana diungkapkan Harahap (2004;51) bahwa pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya. Maka bendaharawan bagi harus memiliki pengetahuan tentang pajak. Hipotesis 2 pada penelitian ini dapat membuktikan bahwa pelayanan pajak (fiskus) berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan. Dari hasil regresi variabel pelayanan pajak memiliki koefisien 0,873 dan signifikan (p<0,05 = 0,016). Penelitian ini memperkuat hasil penelitian Jatmiko (2006) tentang pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, menyatakan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang. Hipotesis 3 Penelitian ini membuktikan bahwa kompensasi yang memadai berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawa, memiliki koefisien regresi sebesar 1,362 dan signifikan (p<0,05 = 0,001). Secara teoritis kompensasi merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak, hal ini sejalan dengan penelitian Suryadi (2006). Hipotesis 4 Hasil uji analisis menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan, sanksi pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,208 dan tidak signifikan (p>0,05 = 0,075). Secara teoritis sanksi pajak merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian Santoso (2008) menunjukkan bahwa Tingginya sanksi dan profitabilitas diperiksa akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Sanksi, profitabilitas dan rasio pajak terhadap penjualan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak Badan. Sejalan dengan penelitian Jatmiko(2006) bahwa sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun pada penelitian ini variabel sanksi tidak dapat dibuktikan sebagai variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan. Berdasarkan wawancara dengan kasi umum Kanwil Dirjen Pajak Riau dan Riau Kepulauan di Pekanbaru, bahwa selama ini tidak pernah ada pemeriksaan dan tidak pernah memberikan sanksi kepada Bendaharawan, hal ini juga diperkuat bahwa dirjen pajak dan bendaharawan sama-sama aparat pemerintah. Sanksi kepada bendahara diberikan oleh pemeriksa internal dan eksternal (Inspektorat dan BPK/BPKP) berupa penyetoran pajak yang tidak/belum atau kurang disetor. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak maka seharusnya dilakukan pemeriksaan kepada bendaharawan sehubungan dengan pelaksanaan peraturan perpajakan.

68 56


Hipotesis 5 penelitian ini membuktikan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan, memiliki koefisien regresi sebesar 0,162 dan signifikan (p<0,05 = 0,040). hal ini sejalan dengan penelitian Nurjanah (2008), bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Biro Lingkup Departemen Pertanian. 5. Kesimpulan Dan Saran Kesimpulan Pengetahuan pajak, pelayanan pajak, kompensasi dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi pengetahuan maka makin tinggi pula kepatuhan pajak. Pelayanan pajak (fiskus) menunjukkan bahwa makin tinggi pelayanan fiskus maka makin tinggi pula kepatuhan pajak. Kompensasi menunjukkan bahwa makin tinggi kompensasi maka makin tinggi pula kepatuhan pajak. Komitmen organisasi menunjukkan bahwa makin tinggi komitmen organisasi maka makin tinggi pula kepatuhan pajak. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa aturan sanksi yang tertuang dalam undang-undang pajak tidak berpengaruh terhadap keinginan melaksanakan peraturan perpajakan. Hasil analisis menunjukkan nilai R square model penelitian ini adalah 0,497 hal ini menjelaskan besarnya variasi yang terjadi dalam variabel terikat adalah sebasar 49,7 %, sementara 50,3, % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dipergunakan dalam persamaan regresi ini. Saran Perlu diberikan pengetahuan khusus tentang pajak agar Bendaharawan dapat memahami hal-hal yang berkenaan dengan peraturan pajak. Pengetahuan bisa melalui sosialisasi/penyuluhan secara gratis bagi para Bendaharawan baru atau secara berkala mengirimkan pemberitahuan mengenai peraturan perpajakan. Pelayanan pajak oleh Dirjen pajak tetap perlu ditingkatkan, karena kepatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak (Miando Sahala L. Panggabean 2002). Inspektorat atau BPK seharusnya melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi kepada bendaharawan yang tidak patuh dalam memungut/memotong dan menyetorkan pajak. Inspektorat atau BPK dapat meminta bantuan atau bekerjasama dengan Dirjen Pajak untuk menentukan kepatuhan bendahara dalam menjalankan peraturan pajak, tidak hanya sekedar menyetorkan kekurangan pembayaran pajaknya. 6. Daftar Pustaka

[1] Boediono, 2003. Pelayanan Prima Perpajakan. Jakarta : PT Rineka Cipta. [2] Ghozali, Imam, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011. [3] Gunadi, 2006, Kebijakan Pemeriksaan Pajak Pasca Berlakunya Undang-Undang Perpajakan Baru, Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 1 Nomor 5. [4] Greenberg, Jerald., 2011, Behavour In Organizations, Tenth Edition, Prentice Hall. Handoko, 2003, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia Penerbit BPFE Yogyakarta. [5] Harahap, Abdul Asri, 2004, Paradigma Baru Perpajakan Indonesia, Integrita Dinamika Press:Jakarta. [6] Hardiningsih, Pancawati, dkk, 2011, Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Nopember 2011. [7] Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang), Tesis.


57

[8] Jenifer dan Gareth, 2002, p. 76) dalam http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/ tgl 2

Juli 2013. 21.30. [9] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, 2013, Bendahara Mahir Pajak. Edisi Revisi, Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II, 2013 [10] Luthans, Fred ., 2011, Organizational Behaviour An Evidence-Based Approach, Twelfth Edition, Mc GrawHill

[11] Mardiasmo. Edisi Revisi 201, Perpajakan .Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011. [12] McKenna, F. Eguene, 2006, Business Psychology and Organizational Behavour. Oxford University Press, USA. [13] Nawawi, Hadari, 2005, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif, Yogyakarta, Penerbit Gajah Mada University Press. [14] Nurmantu, Syafri., 2005, Pengantar Perpajakan, Edisi ke 3. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta. [15] Palil, Moch. Rizal, 2010, Tax Knowledge and Tax Compliance Determinants In Self Assessment System In Malaysia [16] Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. [17] Peraturan Menteri Keuangan No 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak [18] Santoso, wahyu, 2008, Analisis Resiko ketidakpatuhan wajib pajak sebagai dasar peningkatan kepatuhan wajib pajak. Jurnal Keuangan Publik, Vol 5 No. 1, Oktober 2008.

[19] Simamora, Henry, 2004, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi 2, Penerbit STIE Y Nawawi, Hadari, 2005, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif, Yogyakarta, Penerbit Gajah Mada University Press. [20] Nawawi, Hadari, 2005, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif, Yogyakarta, Penerbit Gajah Mada University Press. [21] Rivai, Harif A 2005, ‘Pengaruh Kompensasi, komitmen Organisasional, dan Kompetensi terhadap Kinerja Individual’, Kajian Bisnis, Vol. 3, SeptemberDesember 2005, 272-286. [22] Supadmi, Nih Luh, 2009. Meningkatkan Kepatuhan Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Vol. 2 [23] Suryadi, 2006, Model Kausal Hubungan Kesadaran, Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Jawa Timur, Jurnal Keuangan Publik, Vol. IV, No.1, April 2006, hal 105-121. [24] Surat Edaran No. 09 tahun 2013 tentang Panduan Pelayanan Prima Perpajakan. [25] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No 28 tahun 2007. [26] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah menjadi. Undang-undang No 36 Tahun 2008. [27] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 42 tahun 2009. [28] Zain, Mohammad., 2007, Manajemen Perpajakan, Edisi 3, Penerbit Salemba Empat: Jakarta. [29] Zakya, Ismon,2011, Pengaruh Pengetahuan, Pengalaman, Komitmen Organisasi dan kompensasi terhadap Kepatuhan pajak Bendaharawan pada Pemerintah Provinsi Riau, Jurnal Teroka Balitbang Provinsi Riau, Vol. 11 No. 1, April 2011.

48 Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol.7, Desember 2014, 48-57

Recommend Documents