PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 8 TAHUN
2OO7
TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERIJS,,\HAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TENGAH, Menimbang
:4.
lJahwa untuk mendorong terciptanya tertib dan iklinr usaha yang sehato perlu adwrya basis data perusahaan sebagai sumber informasi yang akurat dalam rangka pcngcmbangan potensi ekonomi daenrh melalui penerbitan Tanda Daflar Perusahaan; b.
bahwa untuk menegakkan prinsip keadilan dalam pelayanan, perlu adanya jaminan kepastian dan keseimbangan hak dan kewajiban antara Pemerintah sebagai penyedia layanan dengan masyarakat sebagai pengguna layanan;
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan tidak sesuai lagi dengan dinamika pembangunan, maka perlu diganti; 1,," d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanda
Mengingat
DaIiff
Perusahaan;
: l.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat dalam Wilayah l)aerah-Daerah 'tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ll2, Tambatran Lembaran Negara nq.,Jbtit Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2234);
J.
Undang-Undang Nonror l8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nonror 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
II
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4.
5.
6.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuanketentuan Pengelola Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RqBublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 6g, Thmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); undang-undang Nomor 3 2 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor a$T; Peraturan. PemerintahNomor 27 Tahun 1999 tentangAnalisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembarai Negara.
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor g4, Tambihan 7.
Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 353g); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Thhun 2001 tentang pembinaan dan Pengawasan atas Penyelengg araanpemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8.
Peraturan PemerintahNomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor I19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik I'donesia Nomor 4593); 10.
ll.
Peraturan PemerintahNomor 38 Tiahun 2007 tentang pembagian
Urusan Pemerintah Antara pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor g2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4737); Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun,2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lombok rengah sebagai Daerah otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2000 Nomor l l);
t2.
Peraturan Daerah Nomor I I Tahun 2000 tentang pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2000 Nomor l5);
13.
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2001
Nomor2});
D (,
168
Den gan Persetuj uan
llersalna
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH dan
BUPATI LOMBOK TENGAH
MEMUTT]SKAN: Menetapkan
:
PERATURAIJ DAERAH TENTANC RETRIBUSI TANDA DAF.tAR PERUSAHAAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal
I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud. dengan
l. 2. 3. 1. 5.
Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
Dirras adalal-r Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang merupakan unsur pokok pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perindr-rstrian dan Perdagangan.
Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut
ataLr
berdasarkan ketentuan Undar-rg-Undang dan atau menurut peraturan-peraturan yang syah dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disyahkarr oleh pejabat yang berwenang.
6.
Perusahaan adalah setiap bentr-rk usaha yang rnenjalankan setiap jenis usaha 1,ang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan. bekerja serta berada dalanr Wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.
7.
Usalia adalah setiap tindakan, perbuatan atar-r kegiatan apapun dalam bidang perekonotnian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperolelr keuntungan dan atau laba.
8.
Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekr-rtuan atau Badan Hukum yang rnenjalarrkan sesuatu jenis perusahaan.
9.
Wajib Daftar Perusahaan disingkat WDP adalah setiap usaha yang menLlrut LjndangUndang atau peraturan lainnya diwajibkan mendapatkan Tanda Daftar Perusahaarr (TDP).
I
0.
Tarrda Dattar Perusahaan yang selanj utnya disingkat TDP adalah Tanda Daftar yang
diberikan kepada perusahaan yang telah disyahkan pendaftararrnya clalarn daftar perusahaan.
i
l.
RetribusiTanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut oleh daerah dari setiap perusahaan yang melakukan pendafteiran perusahaan.
12.
Wajib Retribusi adalali usaha ataLl. badan y,ang melakukan perrdaftaran perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan diwajibkan untuk rnelakukan pernbayirrau, retribr.rsi.
16e L
13.
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi waj ib retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pernerintah Daerah.
14.
Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan. untuk melakukan pembayaran atau. penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan olch Kepala Daerah.
15.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
16.
Surat Tagihan Retribusi Daerah disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau. sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
t7.
Perneriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, megolah data dan atau keterangan. lainnya untuk menguji kepatuhan kewajiban Retribusi
Daerah dan untuk tujuan lain dalam. rangka melaksanakan ketentuan. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 18.
Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Tanda Daftar Perusabaan adalah serangkaian tindakan. yang dilakukan oleh Penyidik PegawaiNegeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan. dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB
II
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Pungutan atas pendaftaran. perusahaan dinamakan Retribusi Tanda Daftar Perusahaan.
Pasal 3 Obyek retribusi adalah pemberian TDP.
Pasal 4 (I
)
Subyek retribusi adalah setiap badan atau perusahaan yang diklasifikasikan menurut bentuk perusahaan. sebagai berikut : a.
Perseroan Terbatas (PT);
b,
Koperasi;
c.
Persekutuan Komanditer (CV);
d.
Persekurtuan Firma (Fa);
e.
Perusahaan Perseorangan;
f
BUMN/BUMD;
(t
Perusahaan Asing;
h,
Benturk Perusahaan Lain;
i,
Setiap Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan pada angka I (satu) sampaidengan angka 8 D
(delapan),
t, 170
(2)
Lisaha atau badan yang dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) arrtara lain rneliPrrti :
a. b.
Setiap Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN); Setiap Perusahaan Kecil Perorangan yang memiliki rnodal usaha dibawah Rp.
50.000.000.
(lirla puluh juta rupiah)
yang dijalankan oleh pribadi
pengr.rsahanya send i ri atau den gan rlernpekerj akan anggota ke I uarganya sendiri yang terdekat serta tidak nremerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badatt hukum atau suatu persekutuan.
(3.) Perusahaan
Kecil Perorangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf b diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal5 Retribusi I anda Daftar Perusahaan digolorrgkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat pengglrnaarr jasa diukur berdasarkan bentuk perusahaan.
BAB V
PRINSII'DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYATARIF Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalarn penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk mengatur besarnya biaya survey lapangarr. biaya cetak fbrmulir, dan biaya penjaminan i
rrfbrmasi perusahaan.
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 (|
)
Strurl
tarif digolongkan berdasarkan bentlrk perusahaan sebagaimarra dimaksud
dalanr Pasal 4.
(2)
Struktur clan besarnya. tarifditetapkan sebagai berikut a. Perseroan Terbatas (P'f b.
Koperasi
)
:
: Rp. 250'000,-
:RR.50.000.-
,
I
v 171
c. d. e.
Persekutuan Kornanditer (CV)
Rp. 100.000.-
Persekutuan Firrna (Fa)
Rp. 100.000,-
PerusalraanPerseorangan
Rp.50.000,-
f BUMN/BUMD g. Perusahaan Asing h. Bentuk Perusahaan Lain i. (3)
Rp.50.000.Rp.500.000.Rp. 150.000,-
Setiap Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu. Anak Perusahaan. Agen dan Perwakilan yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h dikenakan tarif sama dengan bentuk perusahaan induk.
LJntrrk pendaftaran ulang dikenakan biaya 50 % (lima puluh perseratus) dari besarnya
tarif retribr,rsi sebagairnana diatur pada ayat (2). Pasal 9
l) (2) (
Selurtrlr retribr-rsi yang dipungut disetorkan ke dalam rekening Kas Unrum Daerah. Tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat( I ), diatur lebih lanjut dengan Peraturan BLrpati.
BAB VII PENDAFTARAN PERUSAHAAN Bagian Pertama Tata cara, Tempat, dan waktu Permohonan Tanda Daftar perusahaan Pasal
(1) (2) (3)
Setiap pengusaha wajib
l0
rlemiliki Tanda Daftar perusahaan.
Pengusaha sebagairnana dirnaksud pada ayat( I ) adalah yang memiliki perusahaan diklasifikasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
Setiap pernrohonan untuk memperoleh TDP harus mengisi formulir pendaftaran perusahaan dengan benar serta dilengkapi
a.
Perusahaan Perseorangan
I
.
2' 3. 4. 5. 6. b.
Surat Izin Usaha yarrg dimiliki (lUP. TDl,lUI. SIUJK, Izin Penggilingan padi dan Penyosohan B"rur. Izin Hotel dan Restoran. dan lain-lain): Fotocopy KTP/Pasport pemilik/penanggungjawab perusahaan;
Nomor Pokok Wajib Pajak (NpWp): Akta Pendirian Perusahaan..iika ada; Berita Acara Hasil Penreriksaan Kondisi perusahaan:
Sulat Keterangan Usaha dari Pernerintah Desa/Kelurahan setempat. Perusahaan berbenturk Badarr Usaha:
I'
Akta pendirian Perusahaan dan Perr"rbalrannya yang telah disyahkan oleh Pengadilan Negeri atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan atau pejabat lain yang berwenang;
2'
Padi
172
dimiliki (lUP. TDI,IUI, SIUJK, lzin Penggilingan darr Penyosohan Beras. Izin Hoteldan Restoran, dan lainaain):l
Sr,rrat lzirr Usaha yang
Fotocopy KTP / Pasport Direktur / Penanggung jawab dan Komisaris / Pengurus perusahaan; 4.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5.
Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kondisi Perusahaan:
6.
Surat Keterangan Usaha dari Penrerintah Desa/Kelurahan setempat.
Pasal 1l
l) (2\ (
(3) (4)
Permohonar, Tanda Daftar Perusahaan diajukan kepada Bupati melalui Dinas.
Bupati merrunjr.rk pejabat tertentu dalam lingkup Pemerintah untuk menandatangani Tanda Daftar Perusalraan. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat dengan nrenggunakan Bahasa Indonesia.
(l), diajukan
secara tertulis
Bupati wajib rnerrerbitkan Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat paling lama 7 (tujuh; hari kerja setelah berkas permohonan dipyatakan lengkap.
(I)
(5)
Dengan pertimbangan yang rasional dan obyektif. Bupati dapat menolak permohonan TDP.
(6)
Tata cara dan persyaratan pernberian dan atau perrolakan Tanda Daftar perusahaan diatirr lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 12
(l
)
PerniIik/penanggLrngjawab perusahaan wajib mendaftarkan perusahaannya dalam jan-rka waktu 3 (tiga) bulan setelah nTenjalankan kegiatan usaha.
(2)
Masa berlaku Tarrda Daftar Perusahaan adalah selama 5 (lima) tahun, dan wajib diperbaharui sekurang-kurangnya I (satu) bulan sebeh"rrl tanggalberlakunya berakhir, dan diajukan kepada Bupati melalui Dinas.
BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN Pasal
l3
(t)
Setiap orang yang berkepentingan berhak merlperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantutn dalam Daftar Perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu setelah memenuhi ketentuan yang berlaku.
(2)
Setiap salinan atau petikan yang diberikan sebagairnana dirnaksud pada ayat merupakan dokunren sempurna.
(3)
Setiap pemohon Tanda Daftar Perusahaan berhak mendapatkan pelayanan terbaik sesuai dengan standar pelayanan mirrimalyang ditetapkan secara bersanra-sanra oleh pemerirrtah sebagai penyedia layanan dan masyarakat pengusaha sebagai pengguna
(l)
layanan.
(,
173
Pasal 14 (I
)
(2)
Pejabat yang diserahi tugas mengelola pendaftaran perusahaan wajib memberikan pelayanan secara transparan,jujur, dan berkeadilan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap orangyang berkepentingan dengan informasi dandatapendaftaran perusahaan harus menjelaskan rnaksud dan tujuan diperlukan datayang dimaksud.
BAB IX PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN TDP Pasal 15 (
l)
Peringatan tertulis diberikan kepada perusahaan apabila
a. b. c.
Melakukan perubahan bentuk perusahaan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
Tidak menyampaikan laporan/informasi atau dengan sengaja menyampaikan laporan/infbrmasi yang tidak benar; Melakukan pemindahan lokasi perusahaan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang.
(2)
Peringatan tertulis diberikan kepada, perusahaan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing I (satu) butan.
Pasal 16 (
l)
Perusahaan dapat dibekukan apabila tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 15.
(2)
Pembekuan sebagaimana dirnaksud pada ayat ( I ) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan perusahaan.
(3)
Apabila dalam masa pembekuan TDP pemilik/Penanggung jawab perusahaan telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka setelah divalidasi (melapor) perusahaan dapat beroperasi kembali.
Pasal 17
(t)
(2)
TDP dapat dicabut apabila
:
a.
Perusahaan yang bersangkutan tidak rnelakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l6;
b,
Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atau petanggaran suatu ketentuan Perundang-undangan oleh Badan Peradilan yang telah mempunyai ketetapan hukum tetap.
Pejabat yang berwenang mencabut TDP adalah peiabat yang menerbitkan TDp. gp
L
174
I
BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 18 Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
BAB XI WILAYAH PUNGUTAN Pasal
l9
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.
BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 20
) (2) (3) (I
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan. Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB
XIII
SANKSI ADMINISTRASI Pasal
2l
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar. dikenakan sanksi administrasi berupa biaya 5 o/o (lina perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan rnenggunakan STRD atau dokumen yang dipersamakan.
BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 22
l) (2) (
Penrbayaran retribusi yang terutang wajib dilunasi sekaligus.
Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan
Bupati.
f 175
BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 23
l) (2) (
Bupati dapat mernberikan pengurangan, keringanan atau pernbebasan retribusi. Tata cara pengurangan. peringanan atau pernbebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI PENYIDIKAN Pasal 24
(t)
Penyidik PegawaiNegeri Sipiltertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lonrbok Tengalr diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindakan pidana di bidang letribrrsi daerah sebagainrana dimaksud dalanr Undang-Undang Hukum Acara pidana yang berlaku;
(2)
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) adalah
:
a,
Metrerima, metrcari. mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan' dengan tindak pidarra di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi Iengkap dan jelas;
b'
Meneliti. mencaridan mengurnpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan. sehubungan dengan tindak pidana. retribusi daerah;
c.
Memirrta keterangatr dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan usaha tindak pidana di bidang retribusi daerah;
sehr"rbungan dengan
d. e.
Memeriksa buku-buktt catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tindak pidarra di bidang retribusi daerah;
Melakukan penggeledahan untuk rnendapatkan bahan bukti pembukuan. pencatatan. dan dokumen-dokumen lain. serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f
Meminta bantuan tenaga ahli dalarn rangka. pelaksanaan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
g.
Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang rneninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsr"rng dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
h.
Menrotret seseorang dan tempat tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
i.
Menranggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka:
j. k. l.
176
Menghentikan penyidikan; Melakukan tindakarr hukurn lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang dapat dipertanggung jawabkan:
Penyidik sebagainrana dirnaksud pada ayat ( I ) rnemberitahukan dimulainya penyidikan dan menyatlpaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum rnelalui POLRI. sesuai derrgan ketentuan yang diatur dalarn Kitab Undang-Undar 'rtao unoang-unsangf Hukum Acara pidana yang berlak,.
I}AB XVII
Kli'iltN'l'LJ,\N I'l l)ANA Pasal 25 (I
)
l)asal ntcnurut l)eratrtran Daeralr ini <|an/atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan rnendallarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Setiap orung atau batian yang rlelarrggar ketentuan
rupiah).
(2)
Tindak pidana sebagainrana dimaksud pada ayat (l ) adalah
BAB
pe
langgaran.
XVIII
KETENTTIAN PERALIHAN Pasal 26
f)engan berlakunya Pcraturan Daerah ini ntaka Pcraturan Daerah Kahupatcn Lombok 'l-engah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Retribusi 'l'anda Daftar l)erusahaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
BAB XIX KI,l't'EN'l'1.J.\N
PlllNLJ'l'tJP
:
Pasal 27 Peraturan Dacrah
ini mulai berlaku pada tanggal diundangkatr.
Agar setiap orang mengetahuinya, memorintahkan per:rgundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lonrbok T'engah.
Ditetapkan di Praya pada tanggal
j GAH,
l)iundangkan di Praya pada tanggal
SEKRNTARIS DAERAIT KABUPATEN LOMBOK TENGAH.
H. MASNUD
r,liMtlAltAN DAIiltAl I Knl]tjPn'l'tiN l-ol\'11]()K l'lrNOAll 'l'AlltJN 2007 NOMOIT .'..
177
r
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2OO7 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
I.
UMUM Perusahaan swasta sebagai salah satu pilar perekonomian rnemiliki peranan yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah, karena perusahaan s'vvasta dapat merrberikan kontribusi atas pertumbuhan ekonomi di daerah. dan sekaligus menurrjang pelaksaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. untuk itulah dirasa perlu untuk melakurkan pernbinaan dan pengaturan atas keberadaan perusahaan tersebutl Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputui aspek pengaturan.
pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan, dalam rangka untuk rnewujr.rdkan suasana perturnbuhan ekonorni yang kondusif, yang pada gilirannya dapat mendul
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal
I
Cukup jelas Pasa[ 2 Cukup jelas Pasal
3
Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal
5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukupj elas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8
cukupjelas
f 178
Pasal 9
Ayat (1) CukuP
j
elas
Ayat(2) Cukup jelas ayat (3) Persyaratan berupa Surat Izin Usaha yang dimiliki adalah Izin teknis yang dikeluarkan oleh Dinas teknis yang membidanginya, seperti :
berupa SIUP (Surat lzin Usaha Perdagangan) yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan
a. Izin Usaha Perdagangan Perdagangan;
b.
Izinlndustri berupalUI (IzinUsahalndustri) atauTDI (TandaDaftar Industri) yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdaganganl
c. Izin Jasa Konstruksi berupa SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi) yang dikeluarkan oleh Bupati;
d. Pasal
Izin Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan
l0 Ayat
(l) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf
a
Yang dimaksud dengan perusahaan perorangan adalah seperti
UD
(unit dagang) dan atau sejenisnya, dimana perusahaan tersebut dikelola dan dimiliki oleh orang perorangan dan atau anggota keluarga sendiri dalam hubungan sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, serta tidak merupakan suatu badan hukum atau persekutuan; Huruf b
I#;l*:ls;t'ilffi
:'"rufi :"?:';:,:1f ",T:h111'*
Komanditer (CV), Persekutuan Firma (Fa), dan atau badan usaha lainnya yang yang dikelola dan dimiliki secara bersama-sama oleh orang perorangan yang mengikat dirinya dalam suatu persekutuan usaha;
Pasal I I
Ayat
(l) Cukup jelas
^yat@ 179
r
Pejabat tertentu yang menandatangani Tanda Daftar Perusahaan adalah
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ayat (3) CukuP jelas
AYat (4) pejabat yang menyatakan lengkap adalah pejabat tertentu di lingkungan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang diserahi tugas untuk me
lakukan penatausahaan pendaftaran perusahaan;
Ayat (5) yang dimaksud dengan pertimbangan rasional dan obyektif adalah pertimbangan-pertimbangan tertentu yang memperhatikan aspek legal itas fo rmal pendaftaran perusahaan kondi si
o
byekti f perusahaan,
dan kondisi sosial ekonomi di lingkungan perusahaan itu berada.
Ayat (6) Cukupjelas Pasal I 2
.
Ayat(t) Perusahaan dianggap telah menjalankan kegiatan usaha terhitung semenjak tanggal penetapan ijin usahanya;
.
Ayat (2) CukuP jelas
Pasal
I3
Ayat ( l) Cukup jelas
Ayat (2) Yang dimaksud dengan alat sempurna adalah pembuktian yang otentik.
Ayat (3) CukuP jelas
Pasal
l4 Cukup jelas
Pasal I 5 Cukup jelas Pasal
l6 Cukup jelas
Pasal I 7 Cukup jelas Pasal I 8 Cukup jelas Pasal
l9 Cukup jela
t ?
v
igo
Cukupjelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 2 I Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR
n (,
181
