31
Lampiran 1
32
33
34
35
36
Lampiran 2
37
38
39
40
41
Lampiran3
42
43
44
45
46
47
Lampiran 4
48
49
50
51
52
Lampiran 5 TRANSKIP HASIL WAWANCARA
Responden : M. Fathur Rahman Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga 2009-2014 Tanggal Wawancara : 28 Mei 2012 Pertanyaan Wawancara Bagaimana proses perumusan visi-misi Kota Salatiga 20072012?
Hasil wawancara Visi dan Misi Kota Salatiga 2007-2012 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah Kota Salatiga 2007-2012. Perumusan visi dan misi Kota Salatiga tahun 2007-2012 ini dilakukan berdasarkan hasil analisis dari kondisi umum daerah yang berlaku saat itu, dan prediksi kondisi umum daerah yang diperkirakan akan berlaku di masa mendatang. Visi dan misi jangka menengah lima tahunan, ditetapkan oleh pemangku jabatan WaliKota (Walikota saat itu adalah Totok Mintarto), yang mencerminkan prioritas pembangunan Kota Salatiga untuk lima tahun ke depan. Selain itu visi misi Pemda Kota Salatiga Tahun 2007-2012 Kota Salatiga dalam proses perumusannya memperhatikan dinamika dan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif top-down dan bottom-up planning, sehingga perencanaan ini merupakan komitmen dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan pembangunan Kota Salatiga dalam pelaksanaan pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dalam proses penyusunannya pun harus berpedoman pada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional.
Bagaimana proses Proses perumusan APBD di Kota Salatiga meliputi perumusan APBD Kota beberapa tahap: pertama, penyusunan Kebijakan Umum Salatiga 2007-2010? APBD (KUA); kedua, penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); ketiga, penyusunan dan penyampaian surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD; keempat, penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD; kelima, penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD; dan keenam, evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD. Bagaimana proses Pelaporan APBD pada umumnya hanya menekankan pada pelaporan APBD? pertanggungjawaban apakah sumber yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-
53
Apakah pendapatan realisasi daerah kota Salatiga dalam APBD Tahun 2007-2010 sudah memenuhi target?
Apakah ada keterkaitan antara visi-misi Kota Salatiga 2007-2012 dengan APBD Kota Salatiga 2007-2010? Menurut anda apakah APBD Kota Salatiga 2007-2010 sudah sesuai dengan visi misi Kota Salatiga 2007-2010 terkait dengan penyimpanganpenyimpangan alokasi dana APBD?
undangan yang berlaku. Dengan demikian pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah Kota Salatiga, bagaimana penggunaannya dan posisi pemerintah Kota Salatiga saat itu. APBD ini diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Saya rasa selama tahun 2007-2010, pendapatan daerah Kota Salatiga sudah memenuhi target meskipun pertumbuhan pendapatan Kota Salatiga tingkat kepastiannya masih rendah. Kondisi ini disebabkan karena belum optimalnya strategi dan kebijakan yang dijalankan, serta tingginya ketergantungan penerimaan daerah terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan Pemerintah Pusat. Hal ini dapat dimengerti karena pendapatan daerah utamanya diperoleh dari Pajak hotel, reklame, dan restoran, yang pertumbuhannya memiliki keterbatasan yaitu terbatasi oleh ketersediaan ruang dan sarana prasarana infrastruktur. Selain itu, Salatiga adalah kota kecil, sehingga rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, ke depan perlu segera dicari terobosan untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang prospektif. Jelas, ada keterkaitan visi-misi Kota Salatiga 2007-2012 dengan APBD Kota Salatiga 2007-2010. APBD Kota Salatiga memuat perencanaan dan penganggaran Kota Salatiga. Jadi sasaran pembangunan seyogyanya harus sesuai dengan visi dan penjabaran fungsi-fungsi misi yang telah dijanjikan kepada masyarakat Kota Salatiga. Saya rasa APBD Kota Salatiga 2007-2010 sudah sesuai dengan visi misi Kota Salatiga 2007-2012. Terkait dengan penyimpangan pastinya ada, namun hal itu tergantung kepada aparatur pelaksananya sendiri. Kebijakan APBD bukan hanya perencanaan dan penganggaran saja, namun juga tidak terlepas pada implementasi kebijakannya. Nah, implementasi ini kan sangat terkait dengan kinerja aparaturnya. Kalau aparaturnya tidak memiliki etika sebagai pejabat publik, tentunya akan terjadi banyak penyimpangan.
54
Responden : Setya Widiaswati Jabatan : Sekretaris Bapedda Kota Salatiga Tanggal Wawancara : 29 Mei 2012 Pertanyaan Wawancara Apakah pendapatan realisasi daerah kota Salatiga dalam APBD Tahun 2007-2010 sudah memenuhi target? Apakah ada keterkaitan antara visi-misi Kota Salatiga 2007-2012 dengan APBD Kota Salatiga 2007-2010? Apa saja prioritas APBD Kota Salatiga 2007-2010 terkait dengan visi-misi Kota Salatiga 2007-2012?
Menurut anda apakah APBD Kota Salatiga 2007-2010 sudah sesuai dengan visi misi Kota Salatiga 2007-2010 terkait dengan penyimpanganpenyimpangan alokasi dana APBD?
Hasil wawancara Selama ini secara realisasi sudah memenuhi target yang diharapkan.
Pastinya ada keterkaitan antara visi-misi Kota Salatiga 2007-2012 dengan APBD Kota Salatiga 2007-2010 karena dalam penyusunan APDB suatu daerah kan juga harus melihat visi-misi daerahnya. Prioritas anggaran Kota Salatiga 2007-2010 harus melihat prioritas visi-misinya. Prioritas visi Kota Salatiga tahun 2007-2012 adalah Salatiga lebih maju dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kota Salatiga yang memiliki hubungan dengan anggaran pada fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi perlindungan sosial. Baru setelah itu Salatiga harmonis, artinya terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam pembangunan masyarakat dan Kota Salatiga. Ini berhubungan dengan angaran-anggaran pada fungsi ekonomi, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi lingkungan hidup, fungsi ketertiban dan ketentraman, serta fungsi pariwisata dan budaya. Sedangkan prioritas terakhir adalah tata kelola pemerintahan yang lebih baik, ini terkait dengan anggaran pada fungsi pelayanan umum. Menurut saya sih sebenarnya sudah sesuai. Terkait dengan penyimpangan dan ketidakefektifan adalah permasalahan dari segi manusianya. Visi dan Misi Kota terkait dengan Rencana pembangunan jangka menengah yang merupakan agenda dari walikota terpilih. Agenda ini erat kaitannya dengan janji politik yang dijual saat kampanye pemilihan kepala daerah. Dokumen inilah yang menjadi pedoman bagi para kepala dinas ketika menyusun rencana kerja masing-masing. Repotnya, dokumen ini terkadang melenceng dari acuan yang disusun Bappeda. Di sinilah letak potensi penyimpangan perumusan APBD: walikota serta DPRD tidak menyelaraskan kebutuhan desa, target kerja dinas terkait, acuan Bappeda, dan janji politiknya sendiri. Pada umumnya, dalam kasus-kasus seperti ini, kepala daerah dan DPRD cenderung mengejar kepentingan popularitas (janji politiknya) ketimbang mengakomodir usulan warga masyarakat dan tunduk pada
55
kerangka rencana pembangunan jangka menengah.
Responden : Kasmun Saparaus Jabatan : Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga 2004-2009 Tanggal Wawancara : 25 Juni 2012 Pertanyaan Wawancara Apakah ada keterkaitan antara visi-misi Kota Salatiga 2007-2012 dengan APBD Kota Salatiga 2007-2010? Apakah visi misi yang tercantum dalam RPJMD Pemda Kota Salatiga berbeda dengan visi misi pasangan Totok Mintarto dan John Manoppo ketika kampanye?
Hasil wawancara Iya, pastinya ada keterkaitan.
Jadi begini, momentum ketika pemilihan dengan momentum RPJM itu berbeda. Alur daripada sistem pemerintahan dengan pemilihan langsung ini, kan caloncalon walikota dan wakilnya itu membuat visi misi dan visi misinya ini dipresentasikan di depan DPRD. Setelah dipresentasikan di dewan kemudian itu menjadi risalah daripada DPRD. Nah, Visi Misi RPJMD itu adalah penyempurnaan dari visi misi kampanye Walikota terpilih, yaitu pasangan Totok dan John. Jadi visi misi kampanye adalah produk Pak Totok plus Pak John plus partai pendukung. Visi misi dalam RPJMD adalah produk Pak Totok plus Pak John plus DPRD. Jadi bisa dibilang visi misi Iya betul. Kompromi ini dalam artian disesuaikan RPJMD itu hasil dengan kondisi masyarakat dan kota Salatiga hasil kompromi antara visi misi aspirasi dari semua partai yang ada di DPRD. ketika kampanye dengan DPRD? Di dalam APBD, di Ya itu kan mendukung fungsi utamanya. Semisal Dinas bagian program-program Sosial, nah Program administrasi atau pengadaan sarana SKPD justru lebih banyak prasarana aparaturnya ya tetap fungsinya adalah anggaran untuk Program Perlindungan Sosial walau pun tidak secara langsung. Pelayanan Umum seperti Kalau tidak ada program-program itu, fungsi Administrasi atau Perlindungan sosial dari Dinas Sosial tidak akan pengadaan sarana berjalan. prasarana dibandingkan Program yang berdasarkan fungsi utama dari SKPD berkaitan. Bagaimana Pendapat anda?
