I(trStrPAKATAN BtrRSAMA .ANTARA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK iNDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEG.\R/^ REPUBLII{ INDONESIA, DAN JAI{SA AGUNG REPUBLIK INDONDSIA
Nomor
1 i / M E N L H I O Tl 2 0 ) . r
Nomor
Bl20lvrrl20rr
Nomor
K E P - 1 s 6 / A l J A l O T/ 2 o L L .I'ENTANG
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNG.A,NHIDUP TtrRPADU
Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun 20IL yang bertanda tangan di bawah ini: I.
PROF. DR. fR. GUSTI MUHAMMAD HAT'|A, MS., selaku MENTERI NEGARA LINGI(UNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA da-lam hal ini bertindak untuk dan atas narna KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP RBPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Ja-lan D.I. Panjaitan Kavling 24 Kebon Nanas, Jakarta Timur.
II.
JENDERAL POLISI DRS. TIMUR PRADOPO, selaku KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REFUBLIK INDONESIA dalam hal ini bertindak untuk.dan atas narna KEPOLISIAN. NtrGARA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Trunoioyo Nomor 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
-1-
III.
BASRIEF ARIEF SH.,MFI, SeIaKu JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA dalam ha-l ini bertindak untuk dan atas narna KE IAKSAAN REPUBLII{ iNDONESLA berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin l.lomor 1 Kebayoran Baru, Jal<arta Selatan.
Dengan berikut:
memperhatikan
peraturan
peru.ndzrng-undartgan
sebagai
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Unciangundang Hukum Acara Pidana (Lernbaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209l'1,
2.
Und.ang-Undamg Nomor 2 Tahun 2OO2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tamb.rhan Lembaran Neg4rg Republik Indonesia Nomor 4168);
3.
Unciang-Undang Nomor 16 Tahun 2QO4 tentang Kejaksaal Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 67, Tambahan Lembaran Nesara Repuolik Indonesia Nomor 44OI);
4.
Unclang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan (Lembaran Negara ll.epublik Pengelolaan Linglrungan Hidup '2OO9 140, Tarnbahan Lenba,'an Negara Indonesia Tahun Nomor Repubiik Ind<.rnesialVomor 5059) ;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor.Z7 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Huk.um Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); sebagaimana telatr diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tanun 2OIO tentang Perubatran Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksarraal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Piciana (Lembaran Negara Republik Indonesia Taliun 2O1O Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Ledonesia Nornor 51a5);
6.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2OO9 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara.
Berdasarkan hal-hal tersebut. Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepala KepoLsian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agqlg R.epublik - Indonesi? ..qqpakat. sec.ara. bersama u4tuk melaksanakan penegakan hulnim lingkungan hidup terpadu dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut.
-2-
BAB I IGTSNTUAN UMUM Pasa-l 1 L.ingkunga:r Hidup Terpadu adalah upaya yang Cilaksanakan secara sinergi dan integral untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum pidana iingkungar, ftlaup oleh unsur Kementerian Lingkungzur Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara RepuL.'lii< lndonesia, dan Kejaksaan Republik Tndonesia )'ang dikoordinasikan oleh Menieri Negara Lingkungan Hidup.
1 . Penegakan Hukum
2 . Tim Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup Terpadu adalah tim yang dibentuk dari unsur Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik lndonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum pidana lingkungan hidup.
-
J.
Tim Gabungan Penanganan Perkara Tindak Piclana Lingkungan Hidup adalah tirn yang dibentuk dari unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungr^n Hidup Republ-ik indonesia, Penyidik Kepolisian Negara Republik Lrdonesia, dan Jaksa yang ditetapkan oleh Menteri Negara Li.ngkungax Hidup untuk menangani perkara ti.ndak pidana lingkungan hidup.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterpaduan penegakan dalam trukum lingkungan hidup antara Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik L:donesia.
Pasal 3 Kescpakatan bersama ini bertujuan untuk mengoptimafkan penegakan hukum lingkungan hidup dalam menangani kasus lingkungan hidup melalui: a. koordinasi antara Kementerian Liugkunga,n Hidup Republik indonesia, Kepolisian Negara Republik indonesia, dam Kejaxsaan Republik Indonesia; b. harmonisasi. menghadapi
pemaknaan hukum/kesarnaan. persepsi dalem kasrrs lingkungan hidup antara Kementerian -J-
Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia; c . peningkatan kapasitas dan kornpetensi dalarm penegakan hukum lingkungan di L.ngkungan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Lrdonesia; d . pertukaran data dan informasi; dan e.
pembentukan.Tirn Pene3akan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu.
BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang Lingkup kesepakatan bersama ini meliputi pembentukan tirn penegakan hukum lingkungan hidup terpadu, l
BAB IV PEMBEI{TUKAN TIM PENEGAKANHUI{UM LINGKUNGANHIDUP TERPADU Pasal 5 (f ) Sebagai bentul< pelaicsarlaern dari kesepakatan bersama ini dibentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu yang terdiri atas unsur Kementerian Lingkungan Republik Hidup Indonesia, Kepoiisian Negara Republik Indonesia, da:r Kejaksaan Republik indonesia. (2) Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengarah yang berasal 'Jari unsur pimpinan di Kementerian Lingkungan Hidup Republik krdonesia, Kepolisian r\cgara Repubiik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tindak pidana lingkungan hidup; b. pelaksana yang berasal peiaksana dari unsur di teknis Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian .- Negara-. Republik, Indonesia, dan Kejaksaan Republik .lndonesia yang menyelenggarakaq tugas dan fungsi di bidang tindak pidana lingkungan hidup;
-4-
c. sekretariat yang herasa-l da:'i unsur unit penegal
(5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pade ayat (li huruf c berfugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penegakan hui
Hidup
Terpadu
Pasal 6 (1) Dafam rangka efektivitas dan efisiensi penangarlan kasus lingkungan yang hidup, hidup luas lingkungan berdampak terhadap . menimbulkan bersifat strategis, masyarakat, atau keresahan berdampak nasional/internasional, dapat dibentuk Tim Gabungan Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup. (2) Pembentukan Tindak Pidana Tim Gabungan Penanganan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atar-l Kejaksaan Republik Indonesia. (3) Pembentukan Tim Gabungan Penanganan Tindak Pidana Linglmngan I{iciup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lvlenteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia dengan mempertimbangkan sar^an dan masukan dari Kepolisian Negara Republik lndonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia.
Pasal 7 (1) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum ling1nlngan hidup di daefah, dapat dibentuir tim penegakan hukum iingkungan hidup terpadu daerah.
-5 -
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tirr penegakan hukum lingkungan hidrrp terpadu daerah akan ditetapkan kemudian berd.asarkan kesepakatan I(ementerian Lingkungan Hiclup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, ciar,r Kejaksaan Republik Indonesia.
BAB V KOORDINASI Pasal 8 (1) Untuk rnewujudkan efektivitas dan eiisiensi penyidikan d.an penuntutan, serta pencapaian tujuan penegal
*fff,11,^ Pasal 9 (1) Kementerian Lingkungan Hidup Republik Ind.onesia, Kepolisian Negara Republik Lrdonesia, dan Kejaksaan Republik Ind.onesia dapat melakukan kerja sarna dalam penyelesaia:i penanganan tindak pidana lingkungan hidup. (2) Dalam rangka kerja sama s:bagaimarra d.imaksud pada ayat (1) Kementerian Lingkungan Hidup Republik Lrdonesia memberikan bantuan berupa: a. personil penyidik; b..personil daleun rangka ekseku'si putusan; - . c..laboratorium lingkungan; dan/atau . d, ahli.
-6-
(3) Dalam rangka kerja sama sebagainrana dirnaksud pada ayat (1) Kepoiisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan berupa: a. laboratorium foi'ensik, identifi kasi, Carr psikologi perneriksz,an ; b. personil penyidik; c. peralatan; d. upaya paksa; e. penitipan tahanan; dan/atau f. pengamanan. (a) Dalam rangka kerja sarna sebagainrana dimaksud pada aya+. (1) bantuan Kejaksaan lndonesia memberikan berupa Republik asistensi dan konsultasi dalam penerapan konstruksi hukum yang dapat dilakukan sebelum dimulainya penyidikan atau selama proses penyidikan berlangsung.
KAP?ffiXSDANKOMPETENSI PBNINGKATAN Pasal 10 (1) Dalam rangka mengakomodasi perkembangar: hul',um lingkungan penegakan hidup meningkatkan hukum dan keberhasilan peningkatan iingkungan kapasitas dan hidup dilaksanakan kornpetensi Hidup, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa di bidang penegakan hukum lingkungan hidup. (2) Peningkatan kapasitas dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui pendidikan dan"latihan, workshop, dan seminar. BAB VIII PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI Pasal 11 Dalarn rangka kelancaran pelaksanaan operasional penegakan hukum lingkungan hidup terpadu, Kementerian Lingkungan l{idup Repubiik Indonesia, Kepoiisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Lrdonesia bekerja sarna untuk saling mernberikan data dam informasi yang terkait dengan tjndak pidana lingkungan hidup.
-7-
BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 12 ( 1 ) Biaya yang tirnbul sebagai akibat dari pelalcsanaan kesepakatan bei'sama ini dibebarrkan kepacia anggaran l{ementerian Lingkungan Hidup Republik indonesia.
(2) Biaya
sebagairnala di:naksud pada ayat (1) daiarn operasional pelaksanaa.nnya dengan disesuairan nnggarar Kementerian Lingkungan Hiclup Republik Indonesia
BAB X JAI'IGKA WAKTU Pasal 13 Kesepakatan bersama ini berlalflr untuk jangka waktu selarna 5 (lima) talun dan dapat diperpanjang berciasarkan kesepakatan Kementerian Lingkungan Hidup Republik indonesia, Kepolisian Negara Rc,-*blik Indonesi.a, dan Kejaksaan Republik Indonesia.
BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 1a permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara bersama.
( 1 ) Sptiap
(2) Pengubahan kesepakatan bersama
sebagian atau keseluruhan ketentuan dalam bersama ini dilakukan kesepakatan berdasarkan
BAB XII KETEIVTUAI.IPENUTUP Pasal 15 Dengan ditetapkannya kesepakatan bersama lni, maka Keputusan {1) Bersama Nomor: KEP-04/MENLH/0412OO4, Nomor: KE,P-2O8/ A/ J.A/ 04 /2004, Nomor: KEP-1,9/N /2004 dinyatakan tidak berlaku. 12)Kesefakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pad.a hari, tanggal, bulan, d.an tahun s:bagaimana disebuttan pada awal kesepakatan bersama ini, dalam rangkap 3 ( tiga) asli, masing 'maSing berrneterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang -8-
sarna setelah ditandatangani identeri Negara Lingkungan Hidup Republik Lrdonesia, Kepala Kepolisian N'-gara Republik lndonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan sern:angat kerja sarna yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Menteri Negara Lingkuhgan Hidup Republik lnclonesia, I(epala Kepolisian Negara P.epubiik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik indcnesia= t
KEPALA KEPOLISIAN NEGAR{ REPUBLIK.INDONESIA,
MENTERI NEGAM LINGKUNGANHIDUP REPUBLIK INDONBSIA,
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
JENDETRAL POLISI DRS. TIMUR PRADOPO
PROF. DR. IR GUSTI MUHAMMAD HATTA, I\,fS
BASRIEF ARIEF, SH. MH
-9 -
