2

PELATIHAN MANAJEMEN OBLIGASI DAERAH TAHAP MIDDLE/2 BAGI STAF BPKD PEMPROF DKI JAKARTA DI GEDUNG DIKLAT 23 – 27 MEI 2011

PERATURAN DAERAH MENGENAI OBLIGASI DAERAH

DR. TETTET FITRIJANTI, MSi., Ak

1

DASAR HUKUM PENERBITAN OBLIGASI DAERAH Meliputi dua undang undang, • UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah • UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kemudian dua peraturan pemerintah, • PP No.54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah • PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Sedangkan aturan teknis pelaksanaanya didasarkan pada • PMK No.147/PMK.07/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan • Publikasi Informasi Obligasi Daerah; dan Paket Peraturan Ketua Bapepam-LK terkait Penawaran Umum 2

OBLIGASI DAERAH • Obligasi daerah (municipal bond) sebagai bentuk pinjaman dari masyarakat melalui penawaran umum di pasar modal dalam negeri. • Obligasi daerah bisa diperjualbelikan antar daerah sehingga antara daerah satu dan lainnya bisa saling berhubungan. 3

OBLIGASI DAERAH •

General Obligation Bond obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam rangka memperoleh dana untuk pembiayaan umum daerah, baik untuk pengeluaran rutin maupun untuk proyek-proyek sarana umum yang dibangun oleh pemerintah daerah, misalnya pembangunan jalan, jembatan, tanggul pengendali banjir, dan fasilitas lain yang tidak mendatangkan penghasilan. Kupon dan pengembalian general obligation bond sepenuhnya menjadi beban APBD.

•

Special Revenue Bond Obligasi ini diterbitkan secara khusus untuk membiayai pembangunan proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan, sehingga pembayaran kupon dan pelunasan obligasi ini akan dibayar dari penghasilan proyek yang didanai. Contoh special revenue bond adalah pembangunan jalan tol, atau pembangunan kawasan pariwisata. Kedua proyek ini dapat menghasilkan pendapatan yang bisa digunakan untuk membayar kupon dan melunasi obligasi. Purwoko 4

OBLIGASI DAERAH •

Limited Tax Bond Limited tax bond merupakan obligasi yang digunakan untuk membangun proyek tertentu, misalnya pusat prebelanjaan, dimana untuk membayar kupon mengembalikan pokok pinjaman obligasi ini dibackup dengan pajak yang dipungut dari kawasan pusat perbelanjaan tersebut.

•

Incremental Tax Bond Hasil penjualan obligasi jenis ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang secara langsung tidak menghasilkan penghasilan, namun secara tidak langsung dapat memberikan tambahan pendapatan bagi pemerintah daerah. Tambahan pendapatan ini yang digunakan untuk membayar kupon dan melunasi incremental tax bond. Sebagai contoh, pembangunan jalan untuk membuka isolasi suatu wilayah tertentu yang dibiayai dengan incremental tax bond. Pembangunan jalan tersebut akan menyebabkan nilai jual tanah di wilayah tersebut menjadi naik. Kenaikan harga tanah akan mengakibatkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meningkat. Purwoko

5

OBLIGASI DAERAH •

Double Barrel Bond Obligasi jenis ini diperlukan untuk membiayai proyek-proyek dalam jumlah besar. Karena besarnya jumlah pinjaman, pengembalian obligasi ini perlu dibackup dua lapis. Misalnya obligasi yang diterbitkan dalam rangka pembangunan jalan tol. Selain menggunakan pendapatan dari jalan tol, pelunasan obligasi jenis ini juga dibayar dari penghasilan pajak kendaraan sebagai backup lapis kedua. Apabila backup lapis kedua dirasa kurang, bisa ditambah dengan back up lapis ketiga, dan seterusnya.

•

Special Assessment Bond Special assessment bond digunakan untuk membiayai infrastruktur yang dibangun untuk dinikmati oleh sebagian masyarakat saja, misalnya untuk membangun jaringan gas untuk masyarakat perkotaan. Penerima manfaat dari proyek ini hanyalah penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan. Oleh karenanya, hanya masyarakat perkotaan yang berlangganan gas saja yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pembayaran kupon dan pelunasan obligasi. Sementara itu, masyarakat perkotaan yang tidak berlangganan gas, serta masyarakat pedesaan, tidak dikenai beban untuk melunasi special assessment bond.

Purwoko 6

OBLIGASI DAERAH •

Private Activity Bond

Organisasi swasta yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan dan nirlaba, dapat mengeluarkan obligasi yang dijamin oleh pemerintah daerah. Obligasi semacam ini dikenal dengan istilah private activity bond. Sebagai contoh, obligasi yang diterbitkan untuk pembangunan rumah sakit atau sekolah swasta. • Di antara berbagai jenis obligasi daerah tersebut, yang paling memungkinkan untuk membiayai infrastruktur yang mampu menghasilkan pendapatan adalah Special Revenue Bond. Pendapatan dari infrastruktur dapat digunakan untuk membayar kupon obligasi serta pelunasan obligasi . 7 Purwoko

2 (DUA) HAL UTAMA 1) Kapasitas fiskal Pemda dalam menerbitkan obligasi daerah. Oleh karenanya, setiap Pemda yang akan menerbitkan obligasi daerah, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan, yang akan menelaah persyaratan kapasitas fiskal dimaksud, yang meliputi: - Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; - Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (DSCR) > 2,5 - Tidak mempunyai tunggakan pinjaman dari Pemerintah; - Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain; - Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah; - Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah. • - Mendapatkan persetujuan dari DPRD.

8

2 (DUA) HAL UTAMA 2) Unsur kedua terkait penerbitan obligasi daerah adalah melalui pasar modal. •

Daerah yang akan menerbitkan dan menawarkan obligasi daerah kepada masyarakat, harus menyampaikan terlebih dahulu Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam-LK.

•

Apabila proses penawaran umum telah rampung maka Obligasi Daerah tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek

•

Mekanisme penawaran umum dan perdagangan Obligasi Daerah tersebut wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di pasar modal baik dengan mengacu pada Peraturan Bapepam-LK maupun peraturan pasar modal lainnya.

9

PRINSIP-PRINSIP • Beberapa langkah pokok yang harus dipertimbangkan dalam menerbitkan ”OD”: (1) Sumberdaya Manusia Handal dan Transparans (2) Proyek yang akan dibiayai (3) Menentukan Besaran Dana Investasi (4) Menunjuk Penjamin Emisi (5) Lembaga Pemeringkat Obligasi Reff : M. Yusril 10

PRINSIP-PRINSIP : SDM •

Sumberdaya Manusia Handal : perencanaan keuangan daerah, penganggaran, manajemen keuangan, hukum, akuntansi

•

Pemerintah Daerah yang menerbitkan obligasi daerah sangat perlu melakukan edukasi mengenai obligasi terutama yang menjadi staf pada SKPD.

•

Semakin baik pengetahuan staff SKPD maka semakin baik informasi yang diberikan kepada investor maka reputasi pemerintah daerah semakin bagus.

•

Pengetahuan yang baik juga membuat perencanaan keuangan daerah semakin baik

•

Dan perencanaan investasi juga semakin baik

11

PRINSIP-PRINSIP: PROYEK • Proyek yang akan dibiayai melalui obligasi ini haruslah merupakan proyek yang memberikan multiplier effects kepada pembangunan daerah secara keseluruhan, misalnya pembangunan jalan tol atau kawasan industri terpadu yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan merangsang sektor riil untuk bergerak. • Pendapatan daerah tak hanya dari revenue jalan tol/pengelolaan kawasan industri yang dibangun tetapi juga dari pajak yang dihasilkan akibat bergeraknya ekonomi daerah. • Hanya revenue dan barang yang melekat pada proyek itulah yang dapat dijadikan jaminan.

Reff : (M. Yusril) 12

KALTIM • Inisiatif penerbitan obligasi daerah dimaksudkan untuk mendukung kelancaran proses pembangunan Kaltim di berbagai bidang: - rencana pembangunan jalan tol Balikpapan – Samarinda - pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy - sederet program pembangunan daerah lain yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat.

13

DKI JAKARTA •

Serangkaian kegiatan infrastruktur di Jakarta yang berkaitan dengan kepentingan publik yang bersifat program unggulan atau dedicated. – pembangunan rumah susun – tol dalam kota – pendirian sekolah – Terminal bus. – pengelolaan air limbah menjadi air bersih – mass rapid transit (MRT) – sejumlah program pembangunan yang akan dibiayai dengan obligasi

•

Salah satu syaratnya: program dengan jenis public service tinggi tetapi dengan potensi pendapatan tinggi, diantaranya fasilitas publik yang diperkirakan akan memiliki timbal balik pemasukan yang cukup tinggi.

14

PRINSIP-PRINSIP: BESARAN DANA INVESTASI • Dalam menerbitkan OD pemda harus mengacu pada kebutuhan riil dan kemampuan bayar. • Jangan sampai pemda harus melakukan reprofiling atas utang jatuh tempo pembayaran pokok obligasi yang mendorong : - makin besarnya biaya bunga obligasi - mengurangi alokasi dana untuk pembangunan - hilangnya kepercayaan (pasar) Reff : (M. Yusril) 15

PRINSIP-PRINSIP: BESARAN DANA INVESTASI •

Analisis yang mendalam terhadap risiko yang mungkin muncul, baik internal maupun eksternal.

•

Risiko utama yang harus dikelola Pemerintah daerah yaitu ketepatan waktu atas pembayaran bunga dan prinsipal obligasi.

•

Mitigasi terhadap risiko internal tercermin dalam perhitungan cash flow proyek yang akan dibiayai melalui penerbitan obligasi tersebut,

• • •

Pemerintah daerah harus membuat arus kas keuangan Pemerintah Daerah tersebut.

•

Oleh karenanya, sistem informasi pada SKPD harus lebih rapih, cermat dan tepat.

•

Menurut suatu pendapat: Bila Pemerintah Daerah tidak ingin timbul persoalan dalam pembayaran bunga maka obligasi yang diterbitkan sebaiknya obligasi berkupon nol.

Arus kas ini harus dibuat dalam jangka panjang dan diperbaharui setiap bulannya.

16

PRINSIP-PRINSIP: BESARAN DANA INVESTASI • Risiko eksternal akan banyak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro secara keseluruhan, termasuk stabilitas politik yang mesti bisa terjaga. • Pemda harus sadar bahwa risiko yang mungkin timbul harus ditanggung sendiri. • Pemerintah pusat tidak akan ikut bertanggung jawab atas kewajiban yang muncul, baik berupa bunga maupun pokok obligasi. • Juga masyarakat generasi mendatang, jangan terbebani oleh kesalahan keputusan berkaitan dengan obligasi daerah yang dilakukan pemerintahan sebelumnya atau saat ini 17

PRINSIP-PRINSIP: MANAJEMEN YANG KETAT •

Pemerintah harus menjalankan manajemen utang yang ketat dengan mengontrol semua obligasi yang diterbitkan

•

Potensi mengalami gagal bayar (default) dikhawatirkan bisa terjadi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo.

•

Pengalaman Argentina, akhir 1980-an menjadikan obligasi sebagai sumber pembiayaan,akhir 2002, ekonomi Argentina diambang kehancuran dan memicu kerusahaan massa akibat utang yang tak terbayar.

•

Karena baru pertama kali diterbitkan diprediksi akan direspons positif. Namun diperkirakan aktivitas perdagangan obligasi daerah di pasar sekunder masih akan sepi dan investor yang memegang obligasi daerah lebih memilih untuk mempertahankan sampai dengan jatuh tempo. Risiko investor makin meningkat. Reff : (M. Yusril) 18

PRINSIP-PRINSIP: PENGELOLAAN YANG BAIK •

Konsekuensi logis dari penerbitan obligasi adalah tuntutan tranparansi dan akuntabilitas oleh investor kepada pemda sebagai issuer

•

Investor akan selalu memantau kinerja pemda dalam mengelola dana pembangunannya.

•

Investor akan menuntut kinerja yang harus baik, selain untuk membayar kewajiban berjalan.

•

Dan menuntut pelaporan yang harus baik

•

Good and clean governance

•

Audit independen yang dapat diakses oleh para stake holders.

•

Pemda tak mungkin lagi bisa menggunakan pendekatan yang sama dalam mengelola utang dari pemerintah pusat yang bersifat bilateral dan seringkali negotiable ketika jatuh tempo.

•

Konsistensi pembayaran kupon, bunga serta pokok obligasi sesuai waktu, atau pemda akan dinilai default.

Reff : (M. Yusril) 19

PRINSIP-PRINSIP : PENGELOLAAN YANG BAIK • Tuntutan transparansi juga mesti dijalankan dalam memilih lead underwriter. • Tidak boleh ada kepentingan terselubung apa pun, mengingat hal ini merupakan langkah krusial yang dapat memengaruhi kepercayaan pasar terhadap obligasi yang diterbitkan. • Termasuk tidak membiarkan investment fund company yang melakukan segala bentuk window dressing dan pemda hanya tinggal tanda tangan saja. Reff : (M. Yusril) 20

PRINSIP-PRINSIP (DJPK) • •

• • •

•

Merupakan efek yang diterbitkan oleh Pemda dan tidak dijamin oleh Pemerintah; ¢ Digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat; ¢ Rencana kegiatan harus mengacu pada RPJMD; ¢ Daerah menerbitkan Obligasi Daerah dalam mata uang Rupiah di pasar modal domestik; ¢ Penerimaan dari kegiatan yang dibiayai Obligasi Daerah diprioritaskan untuk membayar pokok, bunga, dan denda Obligasi Daerah; ¢ Mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

21

Tugas Kepala Daerah • Peraturan Menkeu Nomor 147/PMK.07/2006” menetapkan tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban dan Publikasi Informasi OD yang berlaku mulai tanggal 29/12/2006 • Pengelolaan Obligasi Daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah; • Pengelolaan OD diselenggarakan oleh Kepala Daerah yang meliputi penetapan : - strategi dan kebijakan - pengendalian resiko - perencanaan - penetapan struktur portofolio pinjaman daerah - penerbitan OD - penjualan OD - pembelian kembali OD sebelum jatuh tempo - pertanggungjawaban. Reff : (M. Yusril) 22

Strategi dan Kebijakan •

Strategi yang seyogyanya ditempuh dalam rangka penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur daerah adalah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan semangat membangun yang dimiliki masyarakat daerah serta potensi masyarakat daerah untuk membangun infrastruktur daerah, melalui penerbitan obligasi daerah. 2. Memanfaatkan semangat membangun yang dimiliki masyarakat daerah untuk meringankan beban APBD dalam rangka pembangunan infrastruktur daerah 3. Mengikutsertakan masyarakat dalam mekanisme pengawasan proyek pembangunan infrastruktur dalam rangka meminimize kemungkinan terjadinya moral hazard oleh pejabat daerah

23

Strategi dan Kebijakan 4. Membuat aturan/aspek legal dari penerbitan obligasi daerah dan menyiapkan infrastruktur dan outlet untuk melayani penjualan dan pembelian obligasi daerah 5. Agar dapat dijangkau oleh masyarakat daerah, penerbitan obligasi daerah dibuat dalam bentuk retail/nilai nominal kecil Menurut suatu pendapat: Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya moral hazard, obligasi daerah sebenarnya seyogyaya tidak diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, tetapi oleh Badan otorita Daerah atau BUMD. Pemerintah Daerah lebih tepat berfungsi sebagai badan pengawas, sedangkan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur atau aset daerah dilakukan oleh Badan Otorita Daerah atau BUMD. Pembayaran kupon dan pelunasan Obligasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerbit Obligasi, sehingga tidak membebani APBD 24

Strategi dan Kebijakan • Obligasi daerah ini akan mempunyai umur sangat bervariasi tergantung dari perencanaan keuangan daerah tersebut. • Persoalan utama yang muncul adalah Kepala Daerahnya sudah tidak memerintah lagi tetapi obligasinya belum jatuh tempo, sehingga kepastian pembayaran obligasi tersebut belum bisa dikatakan dibayar. • • Sebaiknya, Pemerintah membuat peraturan yang terikat kepada semua Kepala Daerah yang menjabat turut bertanggungjawab atas seluruh pinjaman tersebut. • Obligasi serial dipertimbangkan

25

Strategi dan Kebijakan • Alternatif yang bisa dilakukan yaitu membuat periode obligasi daerah tidak melebihi 4 tahun. • Obligasi harus sudah terbayar sebelum Kepala Daerah tidak memimpin kembali. • Dalam kasus ini, perencanaan keuangan daerah harus lebih jelas dan teliti sehingga pemberdayaan pihak yang terkait seperti Kantor Bappeda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sangat mutlak dilaksanakan. • SKPD harus mempunyai kualifikasi yang memadai dengan cara mengikuti pelatihan dan pendidikan yang sesuai serta bersertifikasi. 26

Strategi dan Kebijakan •

Menurut suatu pendapat: Obligasi yang sangat sesuai dengan daerah yaitu obligasi berkupon nol dan obligasi pendapatan.

•

Obligasi berkupon nol sangat tepat diterbitkan oleh daerah karena daerah tidak perlu memikirkan pembayaran bunga setiap periode yang dijanjikan seperti obligasi umumnya. Pemerintah daerah hanya memikirkan nilai jatuh tempo pada saat jatuh tempo. Artinya, dalam perencanaan keuangan daerah tersebut sudah dibuat besaran pembayaran yang akan dilakukan setiap tahun.

•

Bila daerah tersebut telah menerbitkan obligasi berkupon nol maka kemungkinan untuk menerbitkan obligasi pendapatan sangat besar bila ada projek yang sangat menguntungkan akan dikerjakan. Misalkan, pemerintah daerah ingin mendirikan taman bermain untuk masyarakat sekitar atau proyek listrik maka pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi pendapatan berdasarkan pendapatan dari projek tersebut sehingga APBDnya tidak terganggu. 27

PERSIAPAN PENERBITAN OD • Persiapan penerbitan obligasi daerah harus dilakukan oleh lembaga khusus, yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk kepala daerah. Persiapan meliputi: - pembuatan kerangka acuan kegiatan - penyiapan studi kelayakan kegiatan yang dibuat tim independent dan kompeten - memantau batas kumulatif pinjaman - memantau posisi kumulatif pinjaman daerah - membuat proyeksi keuangan - membuat perhitungan kemampuan pembayaran kembali obligasi daerah 28

PERSIAPAN PENERBITAN OD •

Pasal 12 PP 54/2005 mengatur bahwa dalam hal Pemerintah Daerah akan melakukan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. (?)

•

b. rasio proyeksi kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman paling sedikit 2,5 (dua koma lima).

•

c. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah.

•

d. mendapatkan persetujuan DPRD. 29

PERSETUJUAN PRINSIP DPRD Meliputi: • nilai bersih maksimal Obligasi Daerah; • jumlah dan nilai nominal Obligasi yang akan diterbitkan; • penggunaan dana; dan • pembayaran pokok, kupon dan biaya lainnya yang timbul sebagai akibat penerbitan obligasi.

30

DASAR HUKUM PERDA •

Obligasi Daerah.wajib ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah

•

Penerbitan Obligasi Daerah wajib mendapat persetujuan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (lihat pasal 29 ayat [1] jo ayat [3] PP 54/2005).

•

Yang dimaksud dengan "persetujuan DPRD" adalah persetujuan prinsip yang diberikan oleh komisi DPRD yang menangani bidang keuangan.

•

Persetujuan Komisi DPRD dimaksud dipergunakan dalam penyampaian rencana penerbitan obligasi kepada Menteri Keuangan (lihat penjelasan pasal 29 ayat [1] PP 54/2005).

31

PERATURAN MENGENAI: KEWAJIBAN DAERAH MEMBUAT PERATURAN DAERAH

• Setelah memperoleh persetujuan dari menteri keuangan, pemerintah daerah perlu mempersiapkan peraturan daerah (perda) tentang obligasi daerah. • Hal ini diamanatkan dalam pasal 58 ayat (2) undangundang nomor 33 tahun 2004: “penerbitan obligasi daerah dilakukan melalui penetapan peraturan daerah”. • Pembuatan peraturan daerah tentang obligasi daerah dibuat setelah mendapatkan persetujuan dari menteri keuangan. 32

KEWAJIBAN MEMBUAT PERATURAN DAERAH • Mekanisme dan tata cara pembuatan peraturan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerahnya. • Hal-hal yang dimuat dalam peraturan daerah mencantumkan hal-hal yang baru dapat ditentukan ketika proses penerbitan obligasi daerah telah memasuki tahap pra-registrasi obligasi daerah. • Tahap persiapan pembuatan peraturan daerah harus dijalankan seiring dengan tahap pra-registrasi 33

Tahap Setelah Persetujuan Menkeu PRA-REGISTRASI & REGISTRASI 1) Pemberian mandat kepada penjamin emisi efek 2) Penunjukkan lembaga & profesi Penunjang 3) Due Diligence 4) Pemeringkatan 5) Penetapan struktur obligasi daerah 6) Persiapan dokumen, pembuatan perjanjian pendahuluan dengan BES & KSEI serta pengajuan pernyataan pendaftaran 7) Pemasaran obligasi & penentuan tingkat bunga 8) Pembentukan Sindikasi 9) Pernyataan efektif

PENAWARAN UMUM

1) Pencetakan & pendistribusian prospektus & formulir 2) Penawaran & penjatahan 3) Pembelian & pendistribusian obligasi daerah 4) Laporan pasar perdana & pencatatan di bursa efek 5) Laporan Keterbukaan

34

Jenis Peraturan Daerah 1. Perda Pengelolaan OD 2. Perda Persetujuan Penerbitan OD 3. Perda Pembentukan Dana Cadangan OD 4. Perda Penambahan Penyertaan Modal Daerah

35

Jenis Peraturan Gubernur 1. Pergub Juknis Pengelolaan Obligasi Daerah 2. Pergub Juknis Pembentuan Satuan Kerja UPT Pengelola Obligasi Daerah

36

Perda Pengelolaan OD Pengelolaan OD meliputi: 1. Strategi dan kebijakan : tujuan bagi masyarakat, manfaat dikaitkan APBD, pelibatan peran masyarakat, 2. Pengendalian resiko: penetapan jenis risiko, bagaimana prinsip yang digunakan dalam mempertimbangkan kemampuan fiskal, kebutuhan, termasuk nilai bersih maksimal, jangka waktu, nilai nominal, kupon, frekuensi pembayaran kupon, sinking fund, alokasi dana, penatausahaan dan pelaporan, pengawasan, jaminan, dikaitkan dengan risiko 3. Perencanaan : perencanaan penerbitan, perencanaan penggunaan atau investasi, perencanaan pengembalian pokok dan pembayaran bunga 4. Penetapan struktur portofolio pinjaman daerah : portfolio pinjaman dan bagaimana obligasi daerah dalam portfolio pinjaman 5. Penerbitan OD : prinsip2 dalam penerbitan OD 6. Penjualan OD: prinsip2 dalam penjualan OD 7. Pembelian kembali OD sebelum jatuh tempo 8. Pertanggungjawaban: prinsip2 dalam pertanggungjawaban 37

DJPK: PENGELOLAAN OBLIGASI DAERAH •

Pengelolaan Obligasi Daerah diselenggarakan oleh Gubernur/Bupati/Walikota meliputi: perencanaan, penatausahaa, Pelaporan, dan pertanggungjawaban.

•

Gubernur/Bupati/Walikota dapat membentuk satuan kerja untuk mengelola Obligasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

•

Dana Obligasi Daerah ditempatkan pada rekening tersendiri yang ditatausahakan oleh PPKD.

•

Pemerintah Daerah wajib menyisihkan dana untuk pembayaran Pokok

•

Obligasi Daerah yang akan jatuh tempo dan dialokasikan dalam APBD setiap tahun sebagai dana cadangan

•

Pemerintah Daerah wajib membayar Pokok dan Kupon Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo, serta denda atas Obligasi Daerah dan dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut. 38

DJPK: PENGELOLAAN OBLIGASI DAERAH • ¢ Dana untuk membayar denda dianggarkan dalam Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan; • ¢ Pembayaran pokok dan bunga dianggarkan dalam APBD yang dananya dari pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan proyek yang didanai dengan Obligasi Daerah maupun pendapatan Daerah lainnya • Hal 19 DJPK

39

PERDA PENERBITAN OBLIGASI DAERAH

Dalam peraturan daerah tentang obligasi daerah, sekurang-kurangnya dimuat: 1. ketentuan mengenai jumlah Obligasi Daerah; 2. nilai nominal Obligasi Daerah; 3. penggunaan dana Obligasi Daerah. 40

Setiap Obligasi Daerah sekurang-kurangnya mencantumkan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nilai nominal; Tanggal jatuh tempo; Tanggal pembayaran bunga; Tingkat bungan (kupon); Frekuensi pembayaran bunga; Cara perhitungan pembayaran bunga; Ketentuan tentang hak untuk membeli kembali Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo; 8. Ketentuan tentang pengalihan kepemilikan;

41

Dengan demikian, maka: PERDA TTG PERSETUJUAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH BAHWA TELAH DISETUJUI MENGENAI 1. Penerbitan OD dan jenisnya 2. Nilai bersih maksimal obligasi daerah; 3. Jumlah lembar yang akan diterbitkan; 4. Nilai nominal obligasi yang akan diterbitkan; 5. Tanggal jatuh tempo 6. Tingkat bunga (kupon) dan sifatnya 7. Cara perhitungan pembayaran bunga 8. Frekuensi pembayaran bunga; 9. Biaya lainnya yang timbul sebagai akibat penerbitan obligasi. 10. Ketentuan tentang hak untuk membeli kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo 11. Ketentuan tentang pengalihan kepemilikan 12. Penggunaan dana 42

DJPK : JENIS OBLIGASI DAERAH • BERDASARKAN PENGGUNAAN DANA : REVENUE BONDS = Jaminan ASET kegiatan tersebut dan aset yang melekat • BERDASARKAN NILAI OBLIGASI PADA SAAT JATUH TEMPO: NON-INDEX BONDS = Nilai obligasi pada saat jatuh tempo SAMA dengan nilai nominal obligasi pada saat diterbitkan (at PAR).

43

DJPK : JENIS OBLIGASI DAERAH Berdasarkan suku bunga • Fixed rate bonds = tingkat suku bunga tetap • Floating rate bonds = tingkat suku bunga variable yang tingkat penyesuaian bunganya dilakukan secara berkala • Mix rate bonds = kombinasi dari suku bunga tetap dan mengambang (fixed and floating) 44

Dengan demikian, maka: PERATURAN DAERAH TENTANG PENERBITAN OBLIGASI DAERAH

• Dalam hal Obligasi Daerah akan diterbitkan dalam beberapa tahun anggaran, maka Perda harus memuat jadwal penerbitan tahunan obligasi daerah. • Bilamana obligasi daerah akan diterbitkan membutuhkan jaminan maka Perda tentang Penerbitan Obligasi tersebut harus memuat ketentuan aset yang dijaminkan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku • Dalam hal obligasi daerah diterbitkan dalam seri, maka peraturan daerah tentang obligasi daerah cukup dibuat satu kali saja dengan memberikan jadwal penerbitan obligasi daerah.

45

JAMINAN OD • Tujuan : agar obligasi daerah lebih diminati • Jaminan, diantaranya: Aset properti daerah, dianggap menarik karena harga jual tanah pasti akan terus naik. • Bentuk lainnya: bank garansi, uang jaminan • Dapat pula berupa singking fund, sebagai escrow account • Jaminan obligasi daerah: proyek itu sendiri dan barang yang melekat pada proyek yang didanai (sementara proyek tersebut adalah proyek dedicated yang memiliki multiflier effect dengan potensi pendapatan tinggi...perlu keputusan yang hati-hati dan pengawasan yang ketat) 46

PERDA TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN • Dana cadangan obligasi dibentuk untuk tujuan agar mampu memenuhi hutang-hutang obligasi ketika mereka jatuh tempo. • Kas dalam dana ini diinvestasikan dalam pendapatan yang menghasilkan return. • Penghasilan diperoleh dari investasi dan setoran kas yang dikelola sehingga dia akan menyamai jumlah jatuh tempo. • Suatu perusahaan memiliki opsi untuk : 1) mengelola dana cadangan obligasinya sendiri 2) atau menunjuk suatu wali amanat. • Hal 19 djpk 47

Perda ttg Penambahan Penyertaan Modal Daerah

• • • • • •

Maksud & tujuan Total nilai penyertaan Alokasi kepada berbagai entitas Sumber dana penyertaan : obligasi daerah Tahun anggaran sumber dana Pertanggungjawaban perusahaan/ entitas pengelola dana • Hasil usaha: periode, nilai, mekanisme 48

PERGUB PENGELOLAAN OD SISTEM DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN • Dana hasil penjualan Obligasi Daerah ditempatkan pada rekening tersendiri yang ditatausahakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); • Dana hasil penjualan Obligasi Daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah direncanakan yang merupakan kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat; • Penerimaan dari investasi sektor publik diprioritaskan untuk membayar pokok, bunga, dan denda Obligasi Daerah.

49

PERGUB PENGELOLAAN OD PEMBAYARAN KEMBALI OBLIGASI DAERAH • Pemerintah daerah wajib membayar bunga dan pokok setiap Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo; • Dana untuk membayar bunga dan pokok disediakan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut; • Dalam hal pembayaran bunga dimaksud melebihi perkiraan dana, Kepala Daerah melakukan pembayaran dan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut kepada DPRD dalam pembahasan Perubahan APBD. 50

Pertanggungjawaban pengelolaan Obligasi Daerah sekurang-kurangnya mencakup: • a. keterangan tentang portofolio Obligasi Daerah; • b. laporan transaksi Obligasi Daerah di pasar modal yang mencakup penawaran umum, pelunasan, pembelian kembali, pertukaran, pembayaran Kupon dan biaya lain, serta Kegiatan lain yang terkait dengan pengelolaan Obligasi Daerah; • c. posisi Obligasi Daerah; • d. realisasi strategi dan kebijakan pengelolaan Obligasi Daerah termasuk pengendalian resiko; dan • e. alokasi anggaran dan realisasinya.

51

PERGUB PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIKASI INFORMASI • Kepala Daerah wajib mempublikasikan secara berkala mengenai data Obligasi Daerah dan/atau informasi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. PERTANGGUNGJAWABAN Dua hal yang perlu dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan penerbitan Obligasi Daerah, yaitu: 1.

Pertanggungjawaban atas pengelolaan Obligasi Daerah;

2.

Pertanggungjawaban dana hasil penerbitan Obligasi Daerah.

52

PERGUB PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan: 1. laporan penerbitan, penggunaan dana 2. pembayaran kupon dan/atau pokok Obligasi Daerah 3. setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas: 4. Penerbitan Obligasi Daerah; 5. Penggunaan dana Obligasi Daerah; 6. Kinerja pelaksanaan kegiatan; dan 7. Realisasi pembayaran kupon dan/atau Pokok Obligasi Daerah. 8. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dilaporkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Menteri Keuangan dan dapat merekomendasikan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk menghentikan penerbitan Obligasi Daerah. 53

54

DAFTAR REFERENSI • Agus Dwi Darmawan, Investor Institusi Respons Positif Obligasi Daerah , Indonesia Finance Today.Com • Deden Mulyana, Penerbitan Obligasi Daerah Suatu Momentum Menuju • Hukum Online • Muhammad Yusril, Obligasi Daerah: Alternatif Modal Pembangunan • Purwoko, Analisis Peluang Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah1 55

DAFTAR REFERENSI • Raden Jihad Akbar, Pemda Harus Siapkan Perda Guna Penerbitan Obligasi Infrastruktur, Minggu, 01/05/2011 23:16 Wi • Kemandirian Keuangan Daerah

56

TERIMA KASIH

57