2

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2014; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012; 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN..... 2

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN.

KESATU

:

Pedoman untuk Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun 2015 Lingkup Kementerian Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

KEDUA

:

Harga Standar Biaya Keluaran yang bersifat teknis operasional/bersifat khusus ditetapkan tersendiri oleh Menteri Keuangan atas usulan Eselon I melalui Menteri Kehutanan.

KETIGA

:

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur dan kenaikan tarif setelah Peraturan ini ditetapkan, sepanjang anggaran kegiatan disediakan dalam dokumen anggaran, kegiatan dapat dilaksanakan dengan menggunakan nomenklatur dan tarif baru.

KEEMPAT

:

a. Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan batas tertinggi dan estimasi yang digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja, untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAK/L) dan sebagai pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun 2015; b. Sebagai batas Tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui; c. Sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilampaui sepanjang disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan; d. Satuan biaya lain yang tidak termasuk Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan mempertimbangkan kepatutan dan kewajaran harga satuan pokok kegiatan dimaksud.

KELIMA..... 3

LAMPIRAN NOMOR TANGGAL

: PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN : P.7/II-KEU/2014 : 5 AGUSTUS 2014

PEDOMAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN

I.

KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: a. Harga Satuan Pokok Kegiatan adalah sebagai pedoman bagi Kementerian Kehutanan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Kehutanan Berbasis Kinerja Tahun Anggaran 2015, selain itu juga dapat berfungsi sebagai batas tertinggi dan estimasi. b. Pengelola Keuangan adalah Pegawai yang ditunjuk untuk mengelola keuangan yang karena jabatannya dalam struktur Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), melaksanakan tugas-tugas pengelolaan keuangan, Pengelola Keuangan antara lain Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan SPM dan Staf Pengelola Keuangan. c. Pengelola Kegiatan adalah Pegawai yang ditunjuk atas nama jabatannya untuk mengelola kegiatan dan melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Atasannya/Pimpinannya untuk mengelola kegiatan. d. Staf Pengelola Keuangan adalah Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil, yang besaran Honorariumnya ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan tugas membantu kegiatan. e. Honorarium Pengelola Keuangan, Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut HPK adalah uang yang dibayarkan kepada Pengelola Keuangan, Pengelola Kegiatan yang karena jabatannya dalam struktur DIPA, melaksanakan tugas-tugas Pengelola Keuangan, Pengelola Kegiatan sesuai dengan jabatannya. f. Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah Pegawai yang ditunjuk atas nama jabatannya untuk menatausahakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah Pegawai yang ditunjuk atas nama jabatannya untuk menatausahakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup Kementerian Kehutanan. 1

g. Upah Kerja adalah uang yang dibayarkan kepada seseorang baik Pegawai Negeri/Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Harian yang melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang sifatnya mendesak dan harus segera diselesaikan dan tidak dapat dilaksanakan oleh Pihak Ketiga. h. Konsinyering adalah mengumpulkan pegawai disuatu tempat (hotel, penginapan, ruang rapat lainnya) untuk menyelesaikan pekerjaan secara intensif yang sifatnya mendesak, harus segera selesai dan tidak dapat dikerjakan di kantor serta dilarang meninggalkan tempat kerja selama kegiatan berlangsung. i. Paket Fullboard adalah kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, akomodasi 1 malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. j. Paket Fullday adalah kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan diluar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. k. Paket Halfday adalah kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan diluar kantor selama setengah hari minimal 5 (lima) jam. Komponen biaya mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. l. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). m. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat Teknis Profesional dan Administrasi sesuai dengan Kerangka Sistem Kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri. n. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ketempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ketempat kedudukan semula didalam negeri. o. Biaya Perjalanan Dinas Jabatan merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, dan diberikan biaya terdiri dari uang harian (meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal), biaya transport pegawai, biaya penginapan, uang representatif, dan sewa kendaraan dalam kota.

2

p. Gedung Pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya. q. Uang Saku adalah salah satu komponen dalam uang harian yang dibayarkan untuk perjalanan dinas jabatan. r. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara. s. Tenaga Kerjantara adalah buruh/tenaga harian yang berasal dari daerah setempat yang diikutsertakan pada kegiatan lapangan yang diberi upah secara harian berdasarkan lamanya di lapangan. t. Peta Digital Tematik Kehutanan adalah gambaran informasi muka bumi yang dituangkan pada bidang datar secara kartografis dengan skala maupun proyeksi tertentu yang memuat tema atau informasi tentang kehutanan (contoh: Peta Kawasan Hutan, Peta Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan, Peta Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Peta DAS, Peta Lahan Kritis, dll). u. Angkatan dalam kegiatan Diklat adalah penyebutan dalam kegiatan Diklat untuk 1 (satu) kelas dengan jumlah peserta maksimal 40 orang. v. Bakti Rimbawan dalam Pembangunan Kehutanan adalah Program Kementerian Kehutanan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja tingkat terampil dan ahli pada instansi kehutanan.

3

II.

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015,(YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

A.

HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Honorarium yang diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, yang besarannya sebagaimana pada Lampiran 1. Honorarium Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu dana yang dikelola untuk setiap DIPA, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Dalam hal terdapat kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan bendahara pengeluaran dan/atau beban kerja bendahara pengeluaran sangat berat, Menteri Kehutanan atau pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat 1 (satu) atau lebih bendahara pengeluaran pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan. Honorarium bendahara pengeluaran pembantu diberikan mengacu pada Honorarium staf pengelola keuangan sesuai dengan dana yang dikelolanya. 2. Kepada Penanggungjawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA, dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah DIPA yang dikelola dengan besaran sesuai dengan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DIPA. Honorarium tersebut dibebankan pada masingmasing DIPA. 3. Untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan satuan kerja, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Besaran honorarium PPABP diberikan mengacu pada honorarium Staf Pengelola Keuangan sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya. 4. Untuk KPA yang merangkap sebagai PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP. 5. Untuk KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP. Jumlah staf pengelola keuangan untuk setiap PPK paling banyak 2 (dua) orang. 6. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelolanya. 4

7. Dalam hal bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak dapat diberikan honorarium. Catatan: Dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas, dapat dimungkinkan adanya penggabungan PPK dengan ketentuan: a. Jumlah Staf Pengelola Keuangan tidak boleh melampaui sebelum penggabungan; dan b. Besaran honorarium Staf Pengelola Keuangan sesuai dengan jumlah pagu yang dikelola staf. B.

HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATKER YANG KHUSUS MENGELOLA BELANJA PEGAWAI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada Kementerian Kehutanan, meliputi atasan langsung pemegang kas, pemegang kas/PPABP dan juru bayar/staf, sesuai surat keputusan pejabat yang berwenang. Honorarium dapat diberikan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 2.

C.

HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dapat diberikan sebesar pagu pengadaan yang dikelolanya, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 3. 1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah). 2. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa dibagi 3 (tiga) Kepanitiaan, yaitu: a. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi); b. Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi); c. Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi). 5

Honorarium diberikan kepada personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa paling sedikit 3 (tiga) orang. 3. Pengguna Anggaran diberikan honorarium dalam hal: a. Melakukan penetapan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai di atas Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); dan b. Menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Pengguna Anggaran (PA) dapat diberikan honorarium sebesar pagu dana yang dikelolanya, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 4. D.

HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN, SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

PENGADAAN DAN (YANG BERFUNGSI

Yang dimaksud dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada. Untuk Kepala Unit Pelayanan Pengadaan dan Sekretaris ULP/Staf Pendukung ditetapkan oleh Pejabat Struktural dan untuk Kelompok Kerja ULP ditetapkan oleh Kepala ULP, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Honorarium diberikan kepada personil ULP yang ditetapkan oleh PA/KPA yang besaran sebagaimana tercantum pada Tabel 1. Tabel 1 (dalam rupiah) No. 1. 2.

Uraian Kepala ULP Sekretaris/Staf Pendukung

Satuan OB OB

Biaya 1.000.000 750.000

Honorarium diberikan kepada Kelompok Kerja ULP yang ditetapkan oleh PA/KPA yang besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran 3. Catatan: 1. Dalam hal anggota Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan yang telah menerima tunjangan profesi, maka kepada anggota kelompok kerja tersebut tidak diberikan honorarium. 6

2. Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditetapkan sebagai jabatan fungsional dan/atau belum di tetapkan sebagai pejabat fungsional, dapat diberikan uang harian pembahasan bilamana pelaksanaan kegiatan untuk pengadaan barang/jasa dilaksanakan di luar kantor, uang harian pembahasan besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 9. 3. Bilamana Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa, melaksanakan rapat di dalam kantor dapat diberikan uang saku sebesar Rp.300.000/orang/kali dan dilaksanakan minimal 3 jam di luar jam kerja. E.

HONORARIUM PENERIMA HASIL SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

PEKERJAAN,

(YANG

BERFUNGSI

Honorarium diberikan kepada panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan serta menerima hasil pekerjaan setelah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dapat diberikan per bulan, sedangkan honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat diberikan per paket pekerjaan, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 5. F.

HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

BUKAN

PAJAK,

Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat diberikan honorarium berdasarkan estimasi pendapatan PNBP yang dikelolanya untuk setiap DIPA, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 6. Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola PNBP, yang meliputi: a. Atasan langsung bendahara penerimaan; b. Bendahara penerimaan; c. Staf/Anggota Pengelola PNBP; Catatan: 1. Jumlah staf/anggota Pengelola PNBP paling banyak 5 (lima) orang. 2. Jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBP dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu penerimaan. 3. Dalam hal bendahara penerimaan telah menerima tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium.

7

G.

HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

INSTANSI,

(YANG

Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dapat diberikan honorarium per Orang/Bulan, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 7. Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Kehutanan sesuai dengan unit akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Honorarium SAI dibagi 4 (empat) unit akuntansi, yaitu: 1. UAPPA/Barang yang ditetapkan atas dasar Keputusan Menteri; 2. UAPPA/Barang-E1 yang ditetapkan atas dasar SK. Eselon I; 3. UAPPA/Barang–Wilayah yang ditetapkan atas dasar Satker yang ditunjuk selaku UAPPA/B Wilayah; 4. UAKPA/Barang yang ditetapkan atas dasar Kuasa Pengguna Anggaran/Barang. Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut: a. Ditetapkan atas dasar Keputusan Menteri paling banyak 7 (tujuh) orang; b. Ditetapkan bukan atas dasar Keputusan Menteri paling banyak 6 (enam) orang. Catatan: Kementerian Negara/Lembaga tidak diperkenankan memberlakukan satuan biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengelolaan SAI. H.

HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA, BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

(YANG

Tabel 2 (dalam rupiah)

No. 1. 2.

Uraian Tingkat Pengguna Barang Tingkat Kuasa Pengguna Barang

Satuan OB OB

Biaya

400.000 300.000

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat Keputusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. 8

Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik negara paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat Pengguna Barang, dan 2 (dua) orang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang. I.

HONORARIUM KELEBIHAN JAM PEREKAYASAAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Tabel 3 (dalam rupiah) No. 1. 2. 3. 4.

Uraian Perekayasa Perekayasa Perekayasa Perekayasa

Utama Madya Muda Pertama

Satuan

Biaya

OJ OJ OJ OJ

60.000 50.000 40.000 35.000

Honorarium atas kelebihan jam kerja yang diberikan kepada fungsional perekayasa yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur. J.

HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN, BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

(YANG

Tabel 4 (dalam rupiah)

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Uraian

Satuan

Pembantu Peneliti/Perekayasa OJ Koordinator Peneliti/Perekayasa OB Sekretariat Peneliti/Perekayasa OB Pengolah Data Penelitian/Perekayasaan Petugas Survey OR Pembantu Lapangan OH

Biaya 25.000 420.000 300.000 1.540.000 8.000 80.000

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa sebagai pembantu peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/ perekayasaan, pengolah data, petugas survey, pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.

9

Terhadap pembantu peneliti/perekayasa sebagaimana tersebut di atas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur. Catatan: 1. Dalam hal penelitian/perekayasaan dilakukan bersama-sama dengan Pegawai Negeri Sipil (Non-Fungsional peneliti/perekayasa), kepada Pegawai Negeri Sipil (Non-Fungsional peneliti/perekayasa) atas penugasan penelitian yang d ukan di luar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar ilak 85% (delapan puluh lima persen) dari honorarium kelebihan jam perekayasaan untuk perekayasa pertama. 2. Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan mengenai upah harian minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut. 3. Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas. K.

HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Tabel 5 (dalam rupiah/US$) No.

Uraian

1.

Honorarium Narasumber/Pembahas: a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Honorarium Moderator Honorarium Pembawa Acara Honorarium Panitia a. Penanggung Jawab b. Ketua/Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota Narasumber Kegiatan di Luar Negeri a. Narasumber Kelas A b. Narasumber Kelas B c. Narasumber Kelas C

2. 3. 4.

5.

Satuan

Biaya

OJ

1.700.000

OJ OJ OJ

1.400.000 1.000.000 900.000

Orang/Kali OK

700.000 400.000

OK OK OK OK

450.000 400.000 300.000 300.000

OH OH OH

US$ 330 US$ 275 US$ 220

10

1. Honorarium Narasumber/Pembahas. Honorarium narasumber dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenisnya, termasuk untuk kegiatan DIKLAT/Pelatihan. Catatan: a. Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/ Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenisnya adalah 60 (enam puluh) menit. b. Honorarium narasumber dapat diberikan dengan ketentuan: 1) Berasal dari luar lingkup unit Eselon I penyelenggara; dan 2) Berasal dari lingkup unit Eselon I penyelenggara sepanjang peserta melibatkan Eselon I lain dan/atau yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit Eselon I penyelenggara/masyarakat. c. Kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/ Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/ Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenisnya, yang dilaksanakan di dalam kantor maupun di luar kantor dapat diberikan honorarium untuk narasumber/pembahas/moderator/pembawa acara/panitia. d. Dalam hal narasumber yang berasal dari instansi diluar lokasi kedudukan kantor penyelenggara, dapat menggunakan perjalanan dinas jabatan, dan dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium selaku narasumber, dari satker yang bersangkutan. 2. Honorarium Moderator. Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/ Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenisnya sepanjang peserta melibatkan Eselon I lain dan/atau yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit Eselon I penyelenggara/masyarakat. Pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/ Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/ Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan sejenisnya dapat menggunakan jasa moderator dalam hal diperlukan. 11

Dalam hal moderator yang berasal dari instansi diluar lokasi kedudukan kantor penyelenggara, dapat menggunakan perjalanan dinas jabatan, dan dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium selaku moderator, dari satker yang bersangkutan. Catatan: a. Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/ Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenisnya adalah 60 (enam puluh) menit. b. Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan: 1) Berasal dari luar lingkup unit Eselon I penyelenggara; dan 2) Berasal dari lingkup unit Eselon I penyelenggara sepanjang peserta melibatkan Eselon I lain dan/atau yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit Eselon I penyelenggara/ masyarakat. 3. Honorarium Pembawa Acara. Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/ Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/ Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenisnya yang dihadiri oleh Menteri/Pejabat Setingkat dengan peserta kegiatan paling sedikit 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas unit Eselon I/masyarakat. 4. Honorarium Panitia. Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/ Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/ Focus Group Discussion sepanjang peserta melibatkan Eselon I lain dan/atau yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit Eselon I penyelenggara/masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/ Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/ Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Non Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. 12

Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas. Perjalanan dinas Narasumber, Moderator, dan Panitia sebagai berikut: a. Biaya transportasi keberangkatan Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap dalam rangka mengikuti Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/ Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenisnya, dibayarkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran. b. Biaya transportasi kepulangan, Pejabat Negara/Pegawai Negeri/ Pegawai Tidak Tetap dalam rangka mengikuti Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/ Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenisnya, bila tidak terdapat bukti tiket kepulangan, dapat dibayarkan sesuai tarif yang berlaku dengan mengacu pada bukti biaya transportasi yang disampaikan pada saat kedatangan. c. Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap, dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama. 5. Uang Harian/Uang Saku Peserta. a. Peserta Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/ Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenisnya di Luar Kantor dapat diberikan Uang Harian sebagaimana tercantum pada Lampiran 9. b. Peserta Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/ Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/ Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenisnya di dalam Kantor dapat diberikan Uang saku sebesar Rp.300.000/orang/kali, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan kegiatan dimaksud melebihi minimal 3 (tiga) jam, di luar jam kerja. 2) Pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaksanakan pada hari kerja dan dapat dilaksanakan di luar hari kerja.

13

6. Narasumber Kegiatan di Luar Negeri. Satuan biaya yang diberikan kepada narasumber WNI Non Pegawai Negeri untuk kegiatan Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan yang diselenggarakan di luar negeri. Narasumber Kelas A : Narasumber Non Pegawai Negeri yang disetarakan dengan Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Negara. Narasumber Kelas B : Narasumber Non Pegawai Negeri yang disetarakan dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Duta Besar yang menjabat Kepala Perwakilan, Pegawai Negeri Golongan IV/c ke atas, Perwira Tinggi TNI/POLRI, Anggota Lembaga Negara. Narasumber Kelas C : Narasumber Non Pegawai Negeri yang disetarakan dengan Pegawai Negeri Golongan III/c sampai dengan IV/b dan Perwira Menengah TNI/POLRI. L.

HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan honorarium per Orang/Bulan, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 8. 1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan. Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri berdasarkan Surat Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Eselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan tugas tertentu. Terhadap tim pelaksana kegiatan yang dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan sumber pendanaan dari APBN, maka besaran honorarium yang diberikan disetarakan dengan honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri. Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut: a. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; b. Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Eselon I/Kementerian/Lembaga Lainnya;

14

c. Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja; d. Merupakan perangkapan fungsi dan tugas tertentu kepada pejabat negara/pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efesien. Dalam Pembentukan Tim sebagaimana tersebut di atas, maka unsur a sampai dengan unsur e terpenuhi. 2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagai berikut: a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim sekretariat yang mendukung tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden; b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim sekretariat yang mendukung tim pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri/pejabat Setingkat Menteri. Catatan: 1. Dalam hal tim telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Kementerian Kehutanan melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi. 2. Kementerian Kehutanan dalam melaksanakan ketentuan Standar Biaya Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan. a. Tim yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/KPA diperuntukan bagi tim yang lintas Eselon I dalam 1 (satu) Kementerian Kehutanan. Pemberian honorarium berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) Bagi Pejabat Negara, Eselon I, dan Eselon II setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kehutanan paling banyak 2 (dua) tim pelaksana kegiatan. 2) Bagi Pejabat Eselon III setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari DIPA Kementerian Kehutanan paling banyak 3 (tiga) tim pelaksana kegiatan. 15

3) Bagi Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari DIPA Kementerian Kehutanan paling banyak 4 (empat) tim pelaksana kegiatan. b. Tim yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga diperuntukan bagi tim yang lintas Kementerian Negara/Lembaga. Penetapan Tim oleh pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dilaksanakan setelah pembentukan tim tersebut mendapat persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga. Pemberian honorarium bagi Tim yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dikecualikan atas ketentuan huruf a di atas. M.

SATUAN BIAYA PERTEMUAN/RAPAT/SEMINAR/SIMPOSIUM/RAKOR/ LOKAKARYA/SARASEHAN/SOSIALISASI/DESEMINASI/FOCUS GROUP OF DISCUSSION/KEGIATAN SEJENISNYA DI LUAR KANTOR, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). 1. Uang Harian Paket Fullboard dan Fullday/ Halfday di Luar Kota, Paket Fullboard dan Fullday/ Halfday di Dalam Kota dapat diberikan per Orang/Hari, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 9. Uang Harian Paket Fullboard di Luar Kota, Paket Fullboard dan Fullday/ Halfday di Dalam Kota merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian Uang Harian Paket Fullboard di Luar Kota, Paket Fullboard dan Fullday/ Halfday di Dalam Kota, kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor, sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan, paket fullboard di luar kota serta kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor, sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket fullboard dan fullday/ halfday di dalam kota. Kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kota tidak diperkenankan untuk Paket Fullday/ Halfday. Bilamana kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kota untuk Paket Fullday/ Halfday, dapat dilaksanakan bilamana digabungkan dengan Paket Fullboard sebagaimana tercantum pada Lampiran 9. Catatan: Dalam rangka perencanaan penganggaran, kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan peserta (karena faktor 16

transportasi) memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah hari pelaksanaan kegiatan. 2. Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor. Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dapat dilaksanakan sepanjang pelaksanaan rapat membutuhkan koordinasi dengan unit/instansi lainnya sekurang-kurangnya dihadiri peserta dari Eselon I lainnya/ masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut peserta kegiatan terbagi dalam 3 (tiga) jenis: a. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor, pejabat Menteri/setingkat Menteri adalah kegiatan rapat/pertemuan yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat Menteri/setingkat Menteri. b. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor, pejabat Eselon I/Eselon II yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat Eselon I/Eselon II. c. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat Eselon III yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat Eselon III. Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis: a. Paket Fullboard Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. b. Paket Fullday Satuan biaya paket fullday disediakan untuk kegiatan rapat/ pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. c. Paket Halfday Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat yang dilakukan di luar kantor selama setengah sehari minimal 5 (lima) jam.

17

Catatan: a. Dalam hal rapat/pertemuan di luar kantor dilakukan secara bersama-sama, hotel untuk seluruh peserta rapat dapat menggunakan hotel yang sama. b. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Standar Biaya, maka pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud. c. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut: Pejabat Eselon II ke atas : 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang Pejabat Eselon III ke : 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang bawah. d. Kegiatan yang diselenggarakan secara fullboard dapat dilaksanakan, baik di dalam kota maupun di luar kota. 1) Kegiatan yang diselenggarakan di luar kota, alokasi pada RKA-K/L terdiri atas: biaya transportasi yang diberikan secara at cost, indeks paket pertemuan fullboard dan uang harian paket fullboard di luar kota. 2) Pada kegiatan yang diselenggarakan di dalam kota, alokasi pada RKA-K/L terdiri atas: indeks paket pertemuan (fullboard/fullday/halfday), uang saku dan biaya transportasi dalam kota. e. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan indeks satuan biaya tersebut di atas. f. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA/KPA agar melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, dan halfday) secara selektif dan apabila dimungkinkan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di dalam kantor. g. Khusus untuk kegiatan rapat koordinasi internal Eselon I yang harus dilaksanakan di luar kantor dan tidak memungkinkan untuk mengikutsertakan Eselon I lain, maka kegiatan tersebut dapat menggunakan ketentuan satuan biaya ini sepanjang telah mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon I selaku penanggungjawab program dan dilakukan secara selektif serta harus dapat dipertanggungjawabkan urgensi pelaksanaannya. N.

SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

DALAM KANTOR,

(YANG

Uang saku rapat di dalam kantor dapat diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri sebesar Rp.300.000,- per Orang/Kali. Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor sebagai pengganti atas pelaksanaan sebagian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor (fullboard/fullday, dan halfday). 18

Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat di dalam kantor memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Dihadiri peserta dari Eselon II lainnya/masyarakat; 2. Pelaksanaan kegiatan dimaksud melebihi minimal 3 (tiga) jam, di luar jam kerja; 3. Pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaksanakan pada hari kerja dan dapat dilaksanakan di luar hari kerja; 4. Tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur. Catatan: 1. Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat. 2. Bagi peserta yang berasal dari luar unit penyelenggara dapat diberikan uang transpor dalam kabupaten/kota sepanjang kriteria pemberian uang transport dalam kabupaten/kota terpenuhi. 3. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA/KPA agar menempuh langkah-langkah untuk membatasi pelaksanaan rapat/ pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, dan halfday), dengan cara mengalihkan dengan rapat di dalam kantor. O.

HONORARIUM PENYULUH PEGAWAI PERJANJIAN KERJA/PENDAMPING NON BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

No. 1. 2. 3. 4.

Uraian SLTA Sarjana Muda Sarjana Master (S2)

PEMERINTAH DENGAN PEGAWAI NEGERI, (YANG

Satuan OB OB OB OB

Tabel 6 (dalam rupiah) Biaya 2.200.000 2.400.000 2.600.000 2.800.000

Honorarium diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap Pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Pendamping hanya berperan untuk memfasilitasi bagaimana memecahkan masalah secara bersama-sama dengan masyarakat, mulai dari tahap mengidentifikasi permasalahan, mencari alternatif pemecahan masalah sampai pada implementasinya. P.

SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Tabel 7 (dalam rupiah) No. Uraian Satuan Biaya 1. Wilayah Barat OB 320.000 2. Wilayah Tengah OB 400.000 3. Wilayah Timur OB 480.000 19

Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para Pegawai Negeri sebagai penyuluh dalam rangka mengunjungi daerah binaannya sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Q.

HONORARIUM TERTINGGI).

ROHANIWAN,

(YANG

BERFUNGSI

SEBAGAI

BATAS

Honorarium Rohaniwan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri sebesar Rp. 400.000,- per Orang/Kegiatan. Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transpor bagi Rohaniwan. R.

HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/ PENGELOLA WEBSITE, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 10. 1. Honorarium tim penyusunan jurnal. Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenisnya, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Catatan: Dalam hal diperlukan untuk jurnal internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp.1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah). 2. Honorarium tim penyusunan buletin/majalah. Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. 20

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu. 3. Honorarium tim pengelola website. Honorarium tim pengelola website dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk mengelola website, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Website yang dimaksud disini adalah yang dikelola oleh unit Eselon I/setara. Dalam hal website yang dikelola oleh unit vertikal setingkat Eselon II di daerah maka kepada pengelola website tersebut dapat diberikan honorarium tim pengelola website. S.

HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti dapat diberikan Honorarium per Orang/Bulan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 11. Honorarium yang diberikan hanya kepada Non Pegawai Negeri yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja. Catatan: 1. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak 15% (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan. 2. Dalam 1 (satu) tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan. 3. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini maka satuan biaya ini, dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.

21

T.

HONORARIUM PENYELENGGARA SIDANG/KONFERENSI INTERNASIONAL KONFERENSI TINGKAT MENTERI, SENIOR OFFICIAL MEETING (BILATERAL/REGIONAL/MULTILATERAL), WORKSHOP/ SEMINAR/ SOSIALISASI/SARASEHAN BERSKALA INTERNASIONAL, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Honorarium Penyelenggara Sidang/Konferensi Internasional-Konferensi Tingkat Menteri, Senior Official Meeting (Bilateral/Regional/Multilateral), Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan berskala Internasional, dapat diberikan per Orang/Hari yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 12. 1. Sidang/Konferensi Internasional-Konferensi Tingkat Official Meeting (Bilateral/Regional/Multilateral).

Menteri,

Senior

Honorarium sidang/konferensi internasional-konferensi tingkat menteri, senior official meeting (bilateral, regional/multilateral) dapat diberikan kepada Pegawai Negeri penyelenggara kegiatan sidang/konferensi yang dihadiri/pesertanya pejabat setingkat Menteri atau senior official berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang. 2. Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan Berskala Internasional. Honorarium penyelenggara woskhop/seminar/sosialisasi/sarasehan berskala internasional dapat diberikan kepada Pegawai Negeri penyelenggara kegiatan woskhop/seminar/sosialisasi/sarasehan berskala internasional, berdasarkan surat keputusan dari pejabat berwenang. U.

VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

No 1. 2.

Uraian Vakasi Pendidikan Menengah - Pemeriksaan Hasil Ujian Honorarium Penyelenggara Ujian Pendidikan Menengah 1) Penyusunan/pembuatan bahan ujian 2) Pengawas ujian

Satuan

UJIAN,

(YANG

Tabel 8 (dalam rupiah) Biaya

Siswa/ Mata Ujian

7.500

Naskah/ Pelajaran

190.000

OH

270.000

22

1. Vakasi. Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan tingkat menengah dan tinggi. Pada pendidikan tingkat menengah, vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal, sedangkan untuk pendidikan tingkat tinggi, vakasi dapat diberikan untuk ujian masuk, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian akhir, baik untuk ujian yang bersifat tertulis maupun praktek. 2. Honorarium Penyelenggara Ujian. Honorarium Penyelenggara Ujian merupakan uang imbalan bagi penyusunan naskah dan pengawas ujian pada pendidikan tingkat menengah dan tinggi. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transpor. Pemberian honorarium penyusun bahan ujian, penguji dan pemeriksa ujian bagi guru/dosen diberikan atas kelebihan beban kerja guru/dosen dalam penyusunan, pengujian dan pemeriksaan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. V.

HONORARIUM PENGAJAR DIKLAT, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Tabel 9 (dalam rupiah) No.

Uraian

Satuan

1.

Pengajar yang berasal dari luar satker penyelenggara Pengajar yang berasal dari dalam satker penyelenggara

OJ

300.000

OJ

200.000

2.

Biaya

Honorarium pengajar diklat dapat diberikan kepada Pegawai Negeri yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/ masyarakat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan. 1. Pengajar dari luar satker penyelenggara. Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satker penyelenggara. Satker penyelenggara diklat dapat pengajar dari luar satker penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satker penyelenggara. 23

2. Pengajar dari dalam satker penyelenggara. Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satker penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal tatap muka termasuk konversi sebanyak 42 JPL per bulan. W.

SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

No.

Uraian

Satuan

NEGERI

SIPIL,

(YANG

Tabel 10 (dalam rupiah) Biaya

1.

Golongan I dan II

OH

35.000

2.

Golongan III

OH

37.000

3.

Golongan IV

OH

41.000

Uang makan pegawai negeri sipil dihitung berdasarkan jumlah hari kerja. X.

SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Tabel 11 (dalam rupiah) No. 1.

2.

Uraian

Satuan

Biaya

Uang Lembur a. Golongan I

OJ

10.000

b. Golongan II

OJ

13.000

c. Golongan III

OJ

17.000

d. Golongan IV

OJ

20.000

a. Golongan I dan II

OH

35.000

b. Golongan III

OH

37.000

c. Golongan IV

OH

41.000

Uang Makan Lembur

1. Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Negeri yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. 2. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali perhari. 24

Y.

SATUAN BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DALAM LOKASI PERKANTORAN YANG SAMA, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa Dalam Lokasi Perkantoran yang sama, dapat diberikan uang saku Rp. 100.000,- per Orang/Hari. Satuan biaya uang saku pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kompensasi kepada aparat fungsional pemeriksa (auditor) berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan (audit) dalam lokasi perkantoran yang sama dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam. Terhadap aparat fungsional pemeriksa (auditor) tersebut tidak diberikan uang makan, uang lembur dan uang makan lembur.

Z.

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi, dapat diberikan per Orang/Hari yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 13. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Uang representasi hanya diberikan kepada pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi negara, Menteri serta setingkat Menteri), pejabat Eselon I dan pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Besaran Uang Representasi per hari sebagaimana tercantum pada Lampiran 13. Uang harian Diklat diberikan kepada Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 13.

25

AA. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan dalam RKAK/L sesuai dengan peruntukannya. Besaran satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran 14. Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama, seluruh pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Standar Biaya, maka pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud. Pelaksana SPD yang tidak menggunakan penginapan pada hotel berkenaan dapat diberikan pengganti penginapan sebesar 30% dari tariff hotel kota provinsi berkenaan dan dibayarkan secara lumpsum. Dalam pelaksanaannya, mekanisme dengan bukti pengeluaran yang sah.

pertanggungjawaban

disesuaikan

AB. SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS PINDAH DALAM NEGERI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Tabel 12 (dalam rupiah) No

Uraian

1.

Kereta Api a. Pengepakan dan Penggudangan b. Angkutan Truk a. Pengepakan dan Penggudangan b. Angkutan Angkutan Laut/Sungai a. Pengepakan dan Penggudangan b. Angkutan c. Angkutan Laut/Sungai

2. 3.

Satuan

Biaya

m³ km/m³

Sesuai tariff berlaku

m³ km/m³ m³ km/m³ m³

75.000 60.000 400

60.000 400

Sesuai tariff berlaku

Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan 26

kebutuhan biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada pejabat negara/pegawai negeri yang dipindahtugaskan berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang. Satuan biaya ini merupakan bantuan yang diberikan Kementerian Kehutanan kepada pejabat negara/pegawai negeri yang berkenaan. Satuan biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-bahan, biaya bongkar muat, dan biaya angkutan barang dari tempat asal sampai dengan tujuan. AC. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Biaya uang harian perjalanan dinas luar sebagaimana tercantum pada Lampiran 15.

negeri,

yang

besarannya

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan penginapan. Klasifikasi penetapan golongan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, sebagai berikut: Golongan A

: Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan, dan Pejabat Negara lainnya yang setara termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Pejabat Eselon I, dan Pejabat lainnya yang setara.

Golongan B

: Duta Besar, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon II, Perwira Tinggi TNI/POLRI, utusan khusus Presiden (special envoy), dan pejabat lainnya yang setara. : Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c sampai dengan Golongan IV/b dan Perwira Menengah TNI/POLRI; dan : Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI selain yang dimaksud pada Golongan B dan Golongan C.

Golongan C Golongan D

27

Klasifikasi kelas Moda Transportasi untuk masing-masing golongan sebagai berikut: 1. Moda Transportasi Udara terdiri dari: a. Klasifikasi First diberikan untuk Golongan A bagi Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara; b. Klasifikasi Businness diberikan untuk Golongan A bagi Menteri, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan, dan pejabat negara lainnya yang setara termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Pejabat Eselon I, dan pejabat lainnya yang setara, serta Golongan B; atau c. Klasifikasi Published diberikan untuk Golongan C dan Golongan D, dan apabila lama perjalanannya melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), dapat diberikan Klasifikasi Business, dan 2. Moda Transportasi Darat atau Air, paling rendah klasifikasi Business untuk semua golongan. Besaran uang harian bagi negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal ini, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan. Contoh: Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarannya merujuk pada uang harian negara Kenya. AD. SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS PINDAH LUAR NEGERI (ONE WAY), (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Biaya tiket perjalanan dinas pindah luar negeri (One Way), yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 16. Satuan biaya tiket perjalanan dinas pindah luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara perjalanan dinas pindah dan diberikan untuk 1 (satu) kali jalan (one way). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya. Satuan biaya ini diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri dan keluarga yang sah berdasarkan surat keputusan pindah dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk melaksanakan perintah pindah dari perwakilan RI di luar negeri atau sebaliknya. Catatan: Untuk perjalanan dinas pindah antar perwakilan (cross-posting) mengikuti ketentuan sebagai berikut: 28

a. Pelaksanaan biaya mutasi khususnya biaya transportasi pejabat negara, pegawai negeri dan/atau anggota keluarga dapat dilakukan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari perusahaan travel dan ditetapkan oleh KPA/PPK. b. Penetapan biaya transportasi tersebut agar tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang perjalanan dinas luar negeri. AE. SATUAN BIAYA PERJALANAN SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

DINAS

PINDAH,

(YANG

BERFUNGSI

Satuan biaya pindah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya transport dan biaya pengepakan dan angkutan barang dan/atau uang harian. Satuan biaya ini diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri dan keluarga yang sah berdasarkan Surat Keputusan pindah dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan. Perjalanan dinas pindah yang dilakukan dalam rangka pindah dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan karena atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya perjalanan dinas. Komponen biaya perjalanan dinas pindah, sebagai berikut: 1. Biaya transport pegawai; 2. Biaya transport keluarga yang sah; 3. Uang harian; dan/atau 4. Biaya pengepakan dan angkutan barang. Biaya perjalanan dinas pindah dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya. Uang harian perjalanan dinas pindah dapat diberikan kepada pejabat negara/pegawai negeri dan masing-masing anggota keluarga yang sah dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/menetap yang baru; 2. Paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan (transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung; 3. Sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang bersangkutan jatuh sakit dalam perjalanan dinas pindah, satu dan lain hal menurut Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); atau 29

4. Sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang menjalankan perjalanan dinas pindah mendapat perintah dari Pejabat yang menerbitkan Surat tugas untuk melakukan tugas lain guna kepentingan negara. Pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap, dapat diberikan biaya perjalanan dinas pindah sebagai berikut: 1. Biaya transport keluarga yang sah; 2. Uang harian; dan/atau 3. Biaya pengepakan dan angkutan barang. Catatan: 1. Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam rangka: a. Pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan pindah; b. Pemulangan pejabat negara/pegawai negeri yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap; c. Pemulangan keluarga yang sah dari pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap; d. Pemulangan Pegawai Tidak tetap (PTT) yang diberhentikan karena telah berakhir masa kerjanya dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kontrak; e. Pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dari tempat tugas yang terakhir ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kontrak; f. Pengembalian Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali. 2. Keluarga yang sah terdiri dari: a. Isteri/suami yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku; b. Anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri; c. Anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, menurut Surat Keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; d. Anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri; e. Selain keluarga yang sah, bagi pegawai negeri paling rendah golongan IV atau pejabat Eselon III diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang; 30

f. Pembantu rumah tangga dapat diberikan biaya sesuai tingkat golongan untuk pegawai negeri golongan I. AF. SATUAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Biaya Operasional Khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri, dapat diberikan per Orang/Tahun yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 17. Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri adalah dana yang digunakan untuk menunjang misi khusus Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri dan bukan merupakan tambahan penghasilan. AG. SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh, dapat diberikan per Orang/Hari yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 18. Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/ mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Negeri yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan petugas dimaksud. AH. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Satuan Biaya Sewa Kendaraan, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 19. Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus). Satuan biaya ini diperuntukan bagi: a. Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; dan

31

b. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi. Satuan biaya sewa kendaraan pejabat/operasional kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian. Penyedia barang wajib menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat di alokasikan biaya pemeliharaan. Catatan: 1. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan pejabat/operasional kantor ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektifitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor. 2. Satuan biaya sewa kendaraan pejabat/operasional kantor dapat diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi. 3. Mekanisme sewa kendaraan pejabat/operasional kantor mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku. 4. Untuk sewa kendaraan selain kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar, termasuk untuk moda transportasi antar pulau di wilayah Indonesia (misalnya: perahu dan speed boat) dapat menggunakan biaya sewa sesuai harga pasar dan dilakukan secara selektif dan efisien. 5. Untuk sewa kendaraan operasional untuk jangka waktu yang lama, baik dalam satuan bulanan atau tahunan, satuan biayanya menggunakan harga pasar. Kebijakan penerapan sewa kendaraan operasional ini merupakan alternatif dalam penyediaan kebutuhan kendaraan operasional dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas.

AI. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Biaya pengadaan kendaraan dinas, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 20. 32

Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor dan/atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan. AJ. SATUAN BIAYA PENGADAAN SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

PAKAIAN

DINAS,

(YANG

Biaya Pengadaan Pakaian Dinas, dapat diberikan sebagaimana tercantum pada Lampiran 21.

yang

BERFUNGSI

besarannya

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya yang meliputi: 1. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter. Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukan bagi dokter yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif. 2. Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat. Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukkan bagi perawat dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel pakaian per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif. 3. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai. Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satker mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai; dan b. Dalam hal satker yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi. 4. Satuan Biaya Pakaian Dinas Seragam Mahasiswa/Taruna. Satuan biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna diperuntukan bagi mahasiswa/taruna pada pendidikan kedinasan di bawah Kementerian Negara/Lembaga tertentu dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut: 33

a. Harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satker mengenai kewajiban penggunaan pakaian seragam mahasiswa/taruna; dan b. Dalam hal satker yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian seragam mahasiswa/taruna, biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi. 5. Satuan Biaya Pakaian Kerja Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti. Satuan biaya pakaian kerja pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti diperuntukkan bagi pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti yang diangkat berdasarkan surat keputusan KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun. 6. Satuan Biaya Pakaian Satpam. Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan pluit, kaos kaki, topi, kaos security, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel pertahun.

34

III. STANDAR BIAYA MASUKAN BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). A.

TAHUN

ANGGARAN 2015,

(YANG

SATUAN BIAYA UANG TRANSPOR KEGIATAN DALAM KABUPATEN/ KOTA, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). Uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota dapat diberikan kepada pegawai negeri sebesar Rp. 150.000,- per Orang/kali. Satuan biaya uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan transportasi Pegawai Negeri dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi yang bersifat insidentil dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota (pergi pulang). Batas wilayah kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan yang bersifat rutin. Uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama. Catatan: 1. Perjalanan dinas dalam kabupaten/kota 1 (satu) hari kurang dari dan/atau sampai dengan 8 (delapan) jam, yang dapat diberikan uang transport sebesar Rp. 150.000,2. Perjalanan dinas kabupaten/kota 1 (satu) hari lebih dari 8 (delapan) jam pergi pulang termasuk pelaksanaan kegiatannya, maka dapat diberikan transport dalam kota sebesar Rp. 150.000,- per Orang/Hari dan uang harian yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 13 kolom 5. 3. Perjalanan dinas kabupaten/kota lebih dari 1 (satu) hari, menggunakan mekanisme perjalanan dinas dalam negeri (dapat diberikan uang harian, akomodasi dan transport dalam kabupaten/kota). 4. Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang mengharuskan menggunakan moda transportasi udara dan/atau air maupun memerlukan biaya yang melebihi satuan biaya yang ditetapkan dapat diberikan secara at cost (biaya riil).

35

5. Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan (termasuk moda transportasi udara dan/atau air) dapat diberikan secara at cost). 6. Biaya transportasi dalam kota untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang sejenis dapat dibebankan pada anggaran unit penyelenggara kegiatan. B.

HONORARIUM NARASUMBER (PAKAR/PRAKTISI/PEMBICARA KHUSUS) UNTUK KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI/ FOCUS GROUP OF DISCUSSION/KEGIATAN SEJENIS, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). Honorarium narasumber (pakar/praktisi/pembicara khusus) untuk kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/focus group discussion/ kegiatan sejenis, dapat diberikan kepada non pegawai negeri sebesar Rp.1.500.000,per Orang/Jam. Honorarium narasumber (pakar/praktisi/pembicara khusus) untuk kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/focus group discussion/ kegiatan sejenis merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya honorarium narasumber non pegawai negeri yang mempunyai keahlian/pengalaman tertentu dalam ilmu/bidang tertentu.

C.

SATUAN BIAYA ESTIMASI).

KONSUMSI

RAPAT,

(YANG

BERFUNGSI

SEBAGAI

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat Menteri/Eselon I/setara maupun untuk rapat biaya, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 22. D.

SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). Tabel 13 (dalam rupiah) No. 1.

Uraian Satuan Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia a. Dari Bahasa Inggris Halaman jadi b. Dari Bahasa Jepang Halaman jadi c. Dari Bahasa Mandarin, Belanda Halaman jadi d. Dari Bahasa Prancis, Jerman Halaman jadi e. Dari Bahasa Asing Lainnya Halaman jadi

Biaya 152.000 238.000 238.000 173.000 173.000 36

No. 2.

3.

Uraian Satuan Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Asing a. Dari Bahasa Inggris Halaman jadi b. Dari Bahasa Jepang Halaman jadi c. Dari Bahasa Mandarin, Belanda Halaman jadi d. Dari Bahasa Prancis, Jerman Halaman jadi e. Dari Bahasa Asing Lainnya Halaman jadi Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Halaman jadi Daerah/Bahasa Lokal atau sebaliknya

Biaya 152.000 238.000 238.000 173.000 173.000 120.000

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan. E.

SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN DI DALAM NEGERI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 23. Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri dari alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.

F.

SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). Tabel 14 (dalam rupiah) No 1. 2. 3.

Uraian Diklat Pimpinan Tk. II Diklat Pimpinan Tk. III Diklat Pimpinan Tk. IV

Satuan Peserta/Angkatan Peserta/Angkatan Peserta/Angkatan

Biaya 30.261.000 22.125.000 20.230.000

Satuan biaya diklat pimpinan/struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. 37

G.

SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN, ESTIMASI).

No 1. 2.

Uraian Golongan I dan Golongan II Golongan III

(YANG BERFUNGSI SEBAGAI

Satuan Peserta/Angkatan Peserta/Angkatan

Tabel 15 (dalam rupiah) Biaya 4.470.000 5.545.000

Satuan biaya latihan prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. H.

SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). Tabel 16 (dalam rupiah) No 1.

2.

Uraian Satuan Program Diploma I, III dan Diploma IV/Strata 1 a. Biaya hidup dan Biaya Operasional - Diploma I dan Diploma III OT - Diploma IV dan Strata 1 OT b. Uang buku dan Referensi per-Tahun - Diploma I OT - Diploma III OT - Diploma IV dan Strata 1 OT Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2 a. Biaya hidup dan biaya Operasional - Strata 2 dan Spesialis 1 OT - Strata 3 dan Spesialis 2 OT b. Uang buku dan Referensi per-Tahun - Strata 2 dan Spesialis 1 OT - Strata 3 dan Spesialis 2 OT

Biaya

16.070.000 17.010.000

1.330.000 1.590.000 1.850.000

20.690.000 21.320.000

2.120.000 2.380.000

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan 38

biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (satu), dan pendidikan Pasca Sarjana (Strata 2/S2 atau Strata 3/S3) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi per tahun. Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara at cost, sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan Kementerian Kehutanan, yang dalam pengusulannya dilampiri dengan Term of reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB). I.

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor yang digunakan langsung oleh pegawai, dapat diberikan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 24. Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/notebook, printer, ac split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan Genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

J.

SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). Biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru, dapat diberikan per Pegawai/Tahun yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 25. Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian/pembelian meja dan kursi pegawai. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai. Sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

39

K.

SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI, ESTIMASI).

No 1. 2.

Uraian Mesin Fotokopi Analog Mesin Fotokopi Digital

(YANG BERFUNGSI SEBAGAI

Satuan Bulan/Unit Bulan/Unit

Tabel 17 (dalam rupiah) Biaya 3.800.000 5.000.000

Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi analog dan/atau mesin fotokopi digital, untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk toner dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) lembar/bulan. L.

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL DINAS, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI).

KENDARAAN

Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas, dapat diberikan per Unit/Tahun yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 26. Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya termasuk biaya bahan bakar. Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarannya mengacu pada ketentuan yang berlaku. Catatan: 1. Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalam lingkungan kantor. Contoh: Golf car yang digunakan dalam rangka patroli polisi bandara, mengantar tamu kenegaraan. 2. Khusus untuk operasional kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya tersebut hanya diperuntukan untuk bahan bakar. M.

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri, dapat diberikan per M²/Tahun yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 27.

40

Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan dalam negeri dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku. Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk: 1. Gedung/bangunan milik negara; dan/atau 2. Gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan. N.

SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN, SEBAGAI ESTIMASI).

(YANG BERFUNGSI

Biaya Sewa Gedung Pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor, dapat diberikan per hari yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 28. Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya. O.

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI, BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI).

(YANG

Biaya Taksi perjalanan dinas dalam negeri, satu kali perjalanan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 29. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/ pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/ pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya. 41

Catatan: 1. Indeks tarif taksi di Provinsi Kalimantan Timur dihitung dari Bandara Sepinggan (Balikpapan) sampai dengan kota Samarinda. 2. Indeks tarif taksi di Provinsi Kalimantan Timur dihitung dari Bandara Sepinggan (Balikpapan) sampai dengan kota Balikpapan sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). 3. Contoh penghitungan alokasi biaya taksi: Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Yogyakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut: a. Berangkat 1) Biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta; dan 2) Biaya taksi dari Bandara Adi Sucipto (Yogyakarta) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Yogyakarta. b. Kembali 1) Biaya taksi dari hotel/penginapan (Yogyakarta) ke Bandara Adi Sucipto; dan 2) Biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta). P.

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP), (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). Biaya Tiket Pesawat perjalanan dinas dalam negeri (PP) bagi pejabat/pegawai negeri, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 30. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara Pergi Pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran). Klasifikasi tiket perjalanan dinas dalam negeri: No.

Pejabat Negara, Eselon I, Eselon II dan Eselon III ke bawah

1.

Ketua/ Wakil Ketua dan Anggota pada MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK dan Menteri, Pejabat Setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua/ Wakil Ketua/Anggota Komisi, Pejabat Eselon I, serta Pejabat lainnya yang setara. Pejabat Negara lainnya dan Pejabat Eselon II, dan Pejabat Negara lainnya yang setara. Pejabat Eselon III/Golongan IV, Pejabat Eselon IV/ Golongan III, PNS Golongan II dan I.

2. 3.

Tingkat Perjalanan Dinas A

Pesawat Udara

B

Ekonomi

C

Ekonomi

Bisnis

42

Catatan: 1. Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran satuan kerja yang mengeluarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD); 2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap tidak diperbolehkan menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tanggal 3 Juli 2012). 3. Pejabat Penerbit Surat Tugas dapat memerintahkan pihak lain di luar Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan perjalanan dinas. 4. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada butir 3 tersebut di atas, adalah orang yang ditunjuk oleh Pejabat Penerbit Surat Tugas untuk melakukan perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Q.

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PP), (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). Biaya Tiket Pesawat perjalanan dinas luar negeri (PP) bagi pejabat/pegawai negeri, dapat diberikan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 31. Satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri Pergi Pulang (PP). Satuan biaya tiket tidak termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya. Klasifikasi Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri: 1. Tarif Eksekutif untuk perjalanan dinas Golongan A; 2. Tarif Bisnis untuk perjalanan dinas Golongan B; dan 3. Tarif Ekonomi untuk perjalanan dinas Golongan C dan Golongan D. Perjalanan dinas luar negeri yang lama perjalanannya melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), bagi pejabat Eselon III ke atas dapat menggunakan kelas bisnis.

R.

SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). Biaya penyelenggaraan Perwakilan RI di luar negeri, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 32.

43

Satuan biaya penyelenggaraan perwakilan RI di luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penyelenggaraan operasional perwakilan RI di luar negeri, berupa: 1. ATK, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan kebutuhan alat tulis (misal: kertas, ballpoint, dan amplop) yang alokasinya dikaitkan dengan jumlah pegawai. 2. Langganan koran/majalah, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan media cetak. 3. Lampu, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan penerangan di dalam gedung dan halaman kantor perwakilan. 4. Pengamanan sendiri, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai tenaga kerja yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengamanan di kantor perwakilan dan wisma. 5. Kantong diplomatic, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengiriman dokumen diplomatik. 6. Jamuan, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan jamuan tamu diplomatik yang dilaksanakan di luar kantor. 7. Pemeliharaan kendaraan, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas perwakilan RI di luar negeri agar tetap dalam kondisi siap pakai sesuai dengan peruntukannya, termasuk biaya bahan bakar. Catatan: Untuk negara yang mempunyai 4 (empat) musim, satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya penggantian ban salju. Dalam hal terdapat peraturan dari negara setempat yang mewajibkan asuransi kendaraan, biaya asuransi kendaraan dapat dialokasikan sesuai kebutuhan riil dan dilengkapi dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan. 8. Pemeliharaan gedung/bangunan kantor/wisma duta/konsul, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan perwakilan RI di luar negeri dengan maksud untuk menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor perwakilan RI di luar negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen). Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan kantor/wisma duta/konsul di luar negeri dialokasikan untuk: a. Gedung/bangunan milik negara; dan/atau b. Gedung/bangunan milik pihak lain (selain pemerintah RI) yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur dengan adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

44

9. Pemeliharaan halaman, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin halaman gedung/bangunan perwakilan RI di luar negeri. Catatan: Untuk perwakilan RI di negara yang mempunyai 4 (empat) musim dapat dialokasikan biaya pemeliharaan tambahan di luar gedung untuk fasilitas umum apabila ada ketentuan pemeliharaan dari negara yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan riil dan dilengkapi oleh data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan. 10. Pengadaan Inventaris, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan meja dan kursi pegawai pada perwakilan RI di luar negeri. Pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai (home staff) dan minimal untuk 1 (satu) pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan. 11. Pakaian Sopir/satpam, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan pakaian dinas harian sopir/satpam pada perwakilan RI di luar negeri. 12. Sewa kendaraan sedan, bus, dan box, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya sewa kendaraan sedan, bus dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) penumpang selama 8 (delapan) jam, dan mobil box untuk kegiatan yang sifatnya insidentil dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar dan pengemudi. Catatan Umum: 1. Kementerian Kehutanan dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut: a. Pembatasan dan pengendalian biaya perjalanan dinas; b. Pembatasan dan pengendalian biaya rapat di luar kantor; dan c. Penerapan sewa kendaraan operasional sebagai salah satu alternative penyediaan kendaraan operasional; dan d. Pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan. 2. Untuk satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, pemeliharaan sarana kantor, penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru, pengadaan bahan makanan, konsumsi rapat, pengadaan kendaraan operasional bus, sewa mesin fotokopi, sewa kendaraan dinas, pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri, sewa kendaraan, pengadaan kendaraan roda 2 (dua) dan operasional kantor dan/atau lapangan, pengadaan operasional kantor dan/atau lapangan roda 4 (empat), dan pengadaan pakaian dinas dan/atau kerja, pada beberapa kabupaten diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan, sehingga menjadi sebagai berikut :

45

Tabel 18 No. Provinsi 1. Sumut

2.

Sumbar

3. 4.

Kalbar Kaltim

5.

Maluku

6.

Papua

7.

Papua Barat

Kabupaten Toba Samosir Samosir Nias Utara Labuan Batu Selatan Kep. Mentawai Ketapang Kutai Kartanegara Tanah Tidung Seram Bag. Timur Maluku Tenggara Kep. Aru Maluku Tenggara Barat Buru Selatan Tual Maluku Barat Daya Tolikara Asmat Dogiyai Sarmi Jayawijaya Merauke Nduga Lanny Jaya Peg. Bintang Yalimo Puncak Jaya Intan Jaya Puncak Membrano Tengah Maybrat Fak-Fak Raja Ampat Tambraw

Pengertian Istilah: 1. OJ : 2. OH : 3. OB : 4. OT : 5. OP : 6. OK : 7. OR : 8. Oter :

131% 137% 141% 143% 184% 150% 138% 190% 134% 142% 144% 158%

Toleransi Dari Satuan Biaya Provinsi Sumut

Dari Satuan Biaya Provinsi Sumbar Dari Satuan Biaya Provinsi Kalbar Dari Satuan Biaya Provinsi Kaltim Dari Satuan Maluku

Biaya

Provinsi

164% 168% 189% 231% 131% 138% 144% 147% 148% 189% 213% 228% 230% 244% 258% 271% 237% 151% 147% 147% 175%

Dari Satuan Biaya Provinsi Papua

Dari Satuan Biaya Provinsi Papua Barat

Orang/Jam Orang/Hari Orang/Bulan Orang/Tahun Orang/Paket Orang/Kegiatan Orang/Responden Orang/Terbitan

46

IV. STANDAR BIAYA MASUKAN KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2015, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). A.

HONORARIUM ASISTEN NARASUMBER/ASISTEN PEMBAHAS/PEMBUAT MAKALAH/PEMBUAT NASKAH PIDATO, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Tabel 19 (dalam rupiah) No 1. 2. 3.

Uraian Asisten narasumber/asisten pembahas Pembuat makalah Pembuat naskah pidato

Satuan OJ Naskah Naskah

Biaya 450.000 450.000 300.000

Honorarium asisten narasumber/pembuat makalah dapat diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang membantu narasumber memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/ masyarakat. Honorarium pembuat makalah dapat diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang membantu narasumber dalam membuat makalah sebagai bahan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/ masyarakat. Honorarium pembuat naskah pidato dapat diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang membantu pimpinan/ketua pelaksana kegiatan dalam menyampaikan pidato pembukaan/penutupan acara pelaksanaan kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/focus group discussion/ kegiatan sejenisnya. B.

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI SEKITAR JABODETABEK (JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASI), BANDUNG DAN SERANG, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Perjalanan dinas jabatan dalam rangka seminar/rakor/sosialisasi/ pembinaan/penyegaran/diseminasi/focus group discussion/ kegiatan sejenisnya yang dilakukan di luar kantor dapat diberikan biaya transport sebagai berikut: Tabel 20 (dalam rupiah) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Uraian Jakarta – Bogor/Depok/Tangerang/Bekasi (PP) Jakarta – Cipayung Bogor (PP) Jakarta – Cisarua Bogor (PP) Bogor – Cisarua dan sekitarnya (PP) Jakarta – Bandung dan sekitarnya (PP) Jakarta – Serang dan sekitarnya (PP)

Biaya 300.000 350.000 375.000 150.000 500.000 500.000 47

C.

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS JABATAN UNTUK PEJABAT/PEGAWAI NEGERI/PEGAWAI TIDAK TETAP DARI BOGOR – BANDARA SOEKARNO HATTA, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Satuan Biaya Taksi dalam rangka Perjalanan Dinas Jabatan yang instansinya berkedudukan di Bogor dapat diberikan biaya transport dari Bogor ke Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp. 350.000,- (PP) per Orang.

D.

INSENTIF PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN/PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA KEMENTERIAN KEHUTANAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI) Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan/pemeriksaan kas bendahara yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan aparat pengawas fungsional dapat diberikan insentif yang besaran insentifnya dicantumkan pada Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja. Besaran insentif yang diberikan sebagai berikut: Tabel 21 (dalam rupiah) No. 1. 2.

E.

Uraian Ketua Anggota

Satuan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan

Biaya 300.000 250.000

Ket. DIPA DIPA

HONORARIUM KONSULTAN, SATUAN BIAYA KONSULTANSI, BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION) DAN BIAYA LANGSUNG NONPERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST), (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). 1. Honorarium konsultan pendamping (counterpart) sepanjang tidak ditentukan tersendiri dalam agreement, diberikan Honorarium sepanjang tercantum dalam DIPA. Apabila suatu kegiatan memerlukan konsultan, hanya diperkenankan mengangkat tenaga yang berpengalaman di bidang tugasnya/konsultan. 2. Harga Perkiraan Sementara (HPS) jasa konsultansi sebagaimana tercantum pada Lampiran 33 sampai dengan Lampiran 40. 3. Ketentuan mengenai pemberian honorarium bagi konsultan dan tata cara pengadaan barang/jasa serta biaya jasa konsultan berpedoman pada Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 dengan perubahannya, yang terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012. 48

F.

PENGADAAN TANAH. Dasar Hukum Pengadaan Tanah dan Pembangunan Gedung Negara, sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 2. Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 3. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. 4. Ketentuan lain yang terkait, maupun peraturan perubahan dan peraturan pelaksanaannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

G.

PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA. Dasar Hukum Pembangunan Gedung Negara, sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 3. Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Pengawasan teknis atas pembangunan/rehabilitasi gedung negara/rumah jabatan dan bangunan lainnya, dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan/atau Dinas/Instansi terkait. Tarif/Satuan biaya Pembangunan Gedung Negara/Rumah Jabatan dan Bangunan lainnya lingkup Kementerian Kehutanan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 dan/atau pada harga satuan tertinggi setempat yang ditetapkan oleh Dinas/instansi terkait setempat. Prosentase komponen biaya perencanaan/design, pengawasan dan pengelolaan kegiatan/proyek pembangunan gedung negara, rumah dinas, kantor dan bangunan lainnya mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Nomor 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007, prosentase sebagaimana tercantum pada Lampiran 41, lampiran 42, dan Lampiran 43. 49

Dalam hal terjadi perubahan tarif/satuan atau prosentase komponen biaya Pembangunan Gedung Negara/Rumah Jabatan dan Bangunan lainnya, maka tarif/biaya atau prosentase komponen biaya menyesuaikan dengan ketentuan terbaru. Klasifikasi bangunan gedung negara berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi: 1. Bangunan Sederhana Klasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun. Yang termasuk klasifikasi Bangunan Sederhana, antara lain: • Gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya, atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai dengan luas sampai dengan 500 m²; • Bangunan rumah dinas tipe C, D, dan E yang tidak bertingkat; • Gedung pelayanan kesehatan: puskesmas; • Gedung pendidikan tingkat dasar dan/atau lanjutan dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai. 2. Bangunan Tidak Sederhana Klasifikasi bangunan tidak sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Yang termasuk klasifikasi Bangunan Tidak Sederhana, antara lain: • Gedung kantor yang belum ada disain prototipenya, atau gedung kantor dengan luas di atas dari 500 m², atau gedung kantor bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai; • Bangunan rumah dinas tipe A dan B; atau rumah dinas C, D, dan E yang bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai, rumah negara yang berbentuk rumah susun; • Gedung Rumah Sakit Klas A, B, C, dan D; • Gedung pendidikan tinggi universitas/akademis; atau gedung pendidikan dasar/lanjutan bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai. 3. Bangunan Khusus Klasifikasi bangunan khusus adalah bangunan gedung negara yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus. Masa penjaminan kegagalan bangunannya paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Yang termasuk klasifikasi Bangunan Khusus, antara lain: • Istana Negara dan rumah jabatan Presiden dan wakil Presiden; 50

• • • • • • • • • • • H.

Wisma Negara; Gedung instalasi nuklir; Gedung instalasi pertahanan, bangunan penggunaan dan persyaratan khusus; Gedung laboratorium; Gedung terminal udara/laut/darat; Stasiun kereta api; Stadion olah raga; Rumah tahanan; Gudang benda berbahaya; Gedung bersifat monumental; dan Gedung Perwakilan Negara RI di Luar Negeri.

POLRI

dengan

BANTUAN BIAYA SEWA RUMAH UNTUK PEJABAT, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Bantuan biaya sewa rumah untuk pejabat dapat diberikan kepada pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV yang tidak mempunyai rumah tinggal dimana yang bersangkutan ditugaskan dan/atau tidak terdapat rumah dinas jabatan bagi pejabat tersebut. Bantuan biaya sewa rumah untuk pejabat dapat diberikan sebagaimana tercantum pada Lampiran 44.

I.

HONORARIUM STAF PELAKSANA KEGIATAN YANG TIDAK MENGIKAT (NON PNS), (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Tabel 22 (dalam rupiah) No. 1. 2. 3. 4.

Uraian S2 S1 dan D4 D1, D2 dan D3 SLTA Sederajat

Honorarium/Bulan 2.800.000 2.600.000 2.400.000 2.200.000

Catatan: 1. Honorarium staf pelaksana kegiatan yang tidak mengikat (Non PNS) dapat diberikan honorarium sepanjang tugasnya melaksanakan kegiatan satuan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan DIPA. 2. Dalam 1 (satu) tahun anggaran, satuan kerja dapat mengalokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.

51

J.

SATUAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN SEMINAR/RAPAT KOORDINASI/SOSIALISASI/DESIMINASI/BIMBINGAN TEKNIS/ WORKSHOP/RAPAT KERJA/SARASEHAN/SIMPOSIUM/LOKAKARYA/ FOCUS GROUP DISCUSSION/PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KEGIATAN SEJENISNYA, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Tabel 23 (dalam rupiah) No. A. 1.

B. 1. 2. 3. C. 1. 2. 3. 4. 5. K.

Uraian

HONORARIUM Pengarah (Pembukaan/Penutupan) a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri/ Pejabat negara lainnya/yang disetarakan b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan d. Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan BAHAN-BAHAN Alat tulis untuk keperluan kegiatan Penggandaan bahan/naskah pelajaran/ laporan Penjilidan PENGELUARAN LAIN-LAIN Dokumentasi Spanduk/Backdrop Personal Use Surat Keterangan untuk peserta Pengadaan obat-obatan

INSENTIF PENGEMUDI, TERTINGGI).

(YANG

Satuan

Biaya

OK

1.700.000

OK OK OK

1.400.000 1.000.000 900.000

Kegiatan Lembar

4.500.000 200

Eksemplar Kegiatan Per m2 OK OK Kegiatan

BERFUNGSI

50.000 3.000.000 75.000 200.000 30.000 500.000

SEBAGAI

BATAS

Pegawai yang berstatus sebagai pengemudi Menteri/Pejabat Eselon I/Eselon II dan/atau Kepala Satuan kerja dapat diberikan Insentif sebesar Rp.500.000,-/Bulan. L.

HONORARIUM UNTUK MANGGALA AGNI, MASYARAKAT MITRA POLHUT (MMP) DAN MASYARAKAT PEDULI API (MPA), (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Tenaga sukarela Non PNS yang ditunjuk sebagai Manggala Agni dapat diberikan Honorarium sebesar Rp. 1.600.000,- per Orang/Bulan. 52

Masyarakat Mitra POLHUT (MMP) dan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang bekerjasama dengan POLHUT/Manggala Agni, dapat diberikan Upah Harian dengan mengacu pada Lampiran 45 Kolom 3. M.

SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENGAMANAN BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).

HUTAN,

(YANG

Biaya operasional pengamanan hutan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri/ POLRI/TNI dan PTT dapat diberikan bantuan berupa: a. Biaya operasional sebesar Rp. 250.000,-/Orang/Hari; b. Biaya pemondokan sebesar Rp. 400.000,-/Orang/Bulan. Catatan: 1. Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada butir a terdiri dari uang makan, uang saku, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan pengamanan hutan. 2. Dalam pelaksanaan oprasional pengamanan hutan yang dilaksanakan oleh Pegawai Negeri/POLRI/TNI dan PTT disertai dengan Surat Tugas yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja dengan jangka waktu maksimal 12 hari setiap bulannya, kecuali keadaan darurat. N.

INSENTIF KEGIATAN PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KEHUTANAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Penanganan Kasus Tindak Pidana Kehutanan (TIPIHUT) dapat diberikan Insentif kepada PPNS yang telah berhasil menangani kasus TIPIHUT sampai berkas penyidikan telah dinyatakan lengkap (P.21) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penilaian pemberian insentif akan dilakukan oleh Tim Penilai Pemberian Insentif Penanganan Kasus TIPIHUT yang dibentuk oleh Dirjen PHKA. Kategori penilaian dan besaran insentif yang diberikan berdasarkan penilaian dari tiap unsur yang dinilai, sebagai berikut: Tabel 24 (dalam rupiah) No.

Kategori

Besaran Insentif yang diterima (Per Orang/Kasus) 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000

1. Kasus Mudah 2. Kasus Sedang 3. Kasus Sulit 4. Kasus Sangat Sulit Catatan: Dalam penanganan Kasus Tindak Pidana Kehutanan lebih dari 4 (empat) kasus dalam waktu yang sama, insentif dapat diberikan maksimal 4 (empat) Kasus/Orang. 53

O.

SATUAN BIAYA SERTIFIKASI PROFESI TENAGA FUNGSIONAL KEHUTANAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Tabel 25 (dalam rupiah) No. 1. 2.

Uraian Pembuatan Materi Uji Honorarium Asesor

Satuan Naskah OH

Biaya 190.000 1.500.000

Pembuatan materi uji dan/atau honorarium asesor dapat diberikan kepada asesor yang telah memenuhi sesuai ketentuan. P.

HONORARIUM PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Tabel 26 (dalam rupiah) Honorarium No Honorarium Penatausahaan Honorarium Per-Bulan Khusus Hasil Hutan Per-Bulan Prov. Maluku dan Papua 1. Pejabat Penagih Iuran 660.000 760.000 Kehutanan 2. Pejabat Penerbit Surat 660.000 760.000 Keterangan Sahnya Kayu Bulat 3. Pejabat Pemeriksa Laporan 660.000 760.000 Hasil Produksi 4. Pejabat Pemeriksa 660.000 760.000 Penerimaan Kayu Bulat Pemberian honor bagi Pejabat Penagih Iuran Kehutanan, Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SK-SKB), Pejabat Pemeriksa Laporan Hasil Produksi, dan Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) berdasarkan penerimaan pada satuan kerja yang bersangkutan. Pemberian honorarium kepada pejabat Penagih Iuran Kehutanan, Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SK-SKB), Pejabat Pemeriksa Laporan Hasil Produksi, dan Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) dapat diberikan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam dan Nomor P.41/MenhutII/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi, serta peraturan Menteri Kehutanan yang terkait, dapat diberikan honorarium, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Tabel 26.

54

Q.

HONORARIUM BAKTI RIMBAWAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Bagi tenaga Bakti Rimbawan dalam Pembangunan Kehutanan dapat diberikan honorarium yang besarannya sebagaimana Tabel 22 di atas. Untuk menunjang program Bakti Rimbawan yang akan dibiayai oleh Kementerian Kehutanan, setiap tenaga Bakti Rimbawan dapat diberikan biaya antara lain sebagaimana Tabel 27. Tabel 27 (dalam rupiah) No

Uraian

Satuan

1. 2.

Bantuan Biaya Pemondokan Biaya pakaian kerja berupa: Kemeja, Celana, Rompi, Topi, dan atribut lainnya. Biaya Penempatan

Orang/Bulan Orang

3. R.

S.

SMK Kehutanan

Sarjana 700.000 600.000

500.000 600.000

At cost

At cost

OT

SATUAN BIAYA PENYULUH KEHUTANAN SWADAYA MASYARAKAT (PKSM), (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Tabel 28 (dalam rupiah) No

Uraian

Satuan

1. 2.

Insentif Biaya pakaian kerja berupa: Kaos, Jaket/Rompi, Topi, dan atribut lainnya.

Orang/Bulan Orang

Biaya 500.000 300.000

SATUAN BIAYA PENDUKUNG PEMBUATAN UNIT PERCONTOHAN PENYULUHAN KEHUTANAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Satuan biaya pendukung pembuatan unit percontohan kehutanan sebagaimana tercantum pada Tabel 29.

penyuluhan

Tabel 29 (dalam rupiah)

No

Uraian

1. 2. 3.

Pembuatan HR Pengayaan HR Pembuatan Agroforestry Pengembangan HHBK

4.

Satuan Volume Ha Ha Paket

1 1 1

Rayon I II III IV 5.700.000 5.885.000 6.504.000 6.689.000 3.950.000 4.055.000 4.574.000 4.679.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

Paket

1

2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

V 7.186.000 5.086.000 2.500.000 2.000.000 55

Catatan : a. 1 (satu) Unit UPPK seluas 5 s/d 10 Ha. b. 1 (satu) Unit UPPK dapat lebih dari 1 paket Agroforestry dan HHBK. c. Biaya pemeliharaan tahun ke – 2 untuk pembuatan HR maksimal sebesar 30%. dari biaya pembuatan, dan untuk tahun ke – 3 maksimal sebesar 20%. d. Rayon: 1). Rayon I adalah provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, D.I. Yogyakarta dan Bali; 2). Rayon II adalah provinsi Sumut, Sumbar, Sumsel, Jambi, Lampung, Bengkulu dan NTB; 3). Rayon III adalah seluruh provinsi di Sulawesi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat; 4). Rayon IV adalah provinsi Aceh, Riau, Kepri, Babel, DKI Jakarta, Kalsel, Kaltim dan Kaltara. 5). Rayon V adalah provinsi NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. T.

PENGELOLAAN KHDTK HUTAN DIKLAT. Satuan biaya pengelolaan KHDTK Hutan Diklat dengan komponen kegiatan antara lain: 1. Penyusunan Rencana Pengelolaan; 2. Pembuatan dan Pemeliharaan Demplot; 3. Fasilitasi Kelompok Tani Hutan; Selain kegiatan tersebut di atas, juga dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan KHDTK Hutan Diklat.

U.

SATUAN BIAYA PEMBUATAN PETA DIGITAL, TEMATIK KEHUTANAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Satuan biaya pembuatan peta digital tematik dapat dibayarkan sebesar Rp. 1.350.000,-/Tema, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Tabel tersebut di bawah ini, dengan komponen terdiri dari: Tabel 30 (dalam rupiah) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Uraian Bahan-Bahan Pemetaan Digitasi Peta Adjustment Analisa Data Spasial Kendali Mutu Penggandaan Distribusi Peta

Satuan Lembar Layer Layer Layer Lembar Lembar Lembar

Biaya 100.000 505.000 195.000 305.000 60.000 100.000 25.000 56

Catatan: 1. Standar biaya ini tidak dibayarkan apabila pembuatan peta dilaksanakan pada instansi teknis yang tugas fungsinya melaksanakan pembuatan peta. 2. Biaya analisa data spasial dan adjustment data bias terdiri dari 1 (satu) atau lebih jenis layer yang dilaksanakan disesuaikan berdasarkan kebutuhan. V.

SATUAN BIAYA UPAH KERJA/KERJANTARA, PENGADAAN PAL BATAS BETON, PAL BATAS KAYU DAN TUGU BATAS, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Satuan biaya upah kerja/kerjantara yang mengikuti tim pelaksana kegiatan dapat diberikan upah kerja per hari yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 45. Catatan: Satuan biaya upah kerja/kerjantara sebagaimana dimaksud pada Lampiran 45, berlaku untuk semua kegiatan di lapangan.

W.

INSENTIF KEPALA SEKOLAH/WAKIL KEPALA SEKOLAH/WALI KELAS/WALI ASRAMA, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Insentif Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah/Wali Kelas/Wali Asrama dapat diberikan insentif, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 46. Guru yang bertugas sebagai pengajar tatap muka, praktek sekolah, praktek kerja/industry, dan pengembangan diri/ekstrakurikuler yang dilakukan diluar jam kerja dapat diberikan honorarium maksimal 4 JPL perminggu setelah beban minimum mengajar terpenuhi, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 46.

AB. PENGEMBANGAN TERTINGGI).

DIKLAT,

(YANG

BERFUNGSI

SEBAGAI

BATAS

1. Kepanitiaan Pendidikan Dan Pelatihan Untuk Pns (Aparatur) Dan Masyarakat (Non Aparatur) Satuan biaya penyelenggaraan Diklat teknis, fungsional dan ketrampilan masyarakat (Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi), yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 47, kecuali biaya akomodasi dan konsumsi disesuaikan dengan tarif yang berlaku.

57

Satuan biaya penyelenggaraan peningkatan ketrampilan untuk masyarakat (Non Aparatur), yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 48, kecuali biaya akomodasi dan konsumsi disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada hotel/tempat penyelenggaraan. Setiap pelaksanaan/penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibentuk suatu kepanitian dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan atau Pejabat yang ditunjuk. Jumlah anggota panitia Tim Pelaksana/Penyelenggara untuk setiap angkatan maksimum 5 orang untuk setiap angkatan, kecuali untuk pelatihan penjenjangan dan prajabatan, kepanitian diatur dan disesuaikan dengan Pedoman dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). 2. Standar Biaya Pendidikan Dan Pelatihan Yang Diselenggarakan Oleh Diklat Standar biaya pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Pusat Diklat Kehutanan, terdiri: 1) Pelatihan Kehutanan a. Honorarium yang dibayarkan untuk: (1) Panitia pelaksana/penyelenggara; (2) Mengajar dalam satuan jam mengajar (jam pelajaran); (3) Menyusun garis-garis besar bahan pelajaran/silabus; (4) Narasumber/resource person; (5) Instruktur/pendamping/pendampingan praktek; (6) Moderator/fasilitator/pemandu diskusi; (7) Asisten/pendamping pengajar; (8) Petugas kedisiplinan dan kebersihan. b. Biaya perjalanan/transport pengajar dapat diberikan pada seorang pegawai ataupun Non Pegawai yang karena tugasnya melaksanakan/pengajar pendidikan dan pelatihan. c. Pegawai yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan disediakan anggaran/dana berupa: (1) Uang saku; (2) Akomodasi dan Konsumsi; (3) Alat tulis dan alat praktek; (4) Perlengkapan Peserta; (5) Asuransi khusus untuk kegiatan Diklat yang berisiko tinggi (SPORC dan jungle survival). 58

d. Satuan biaya penyelenggaraan Diklat teknis, fungsional dan ketrampilan masyarakat, dapat diberikan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 47. e. Satuan biaya penyelenggaraan peningkatan keterampilan untuk masyarakat (non aparatur), dapat diberikan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 48. f. Pelatihan ketrampilan untuk masyarakat ialah pelatihan ditujukan untuk meningkatkan ketrampilan baik teknis maupun non teknis kehutanan yang diikuti oleh masyarakat umum, masyarakat disekitar hutan, LSM, dan anggota masyarakat lainnya serta masyarakat perhutanan yang terlibat dengan upaya pembangunan kehutanan. g. Honorarium Pengajar, Pendamping dan Pembimbing. Honorarium widyaiswara yang bertugas sebagai pengajar, pendamping dan pembimbing praktek dapat dibayarkan atas kelebihan jumlah minimal tatap muka termasuk konversi sebanyak 42 JPL per bulan yang besarannya diatur dalam Tabel 9 di atas. 2) Pelatihan Pra Jabatan dan Diklat Kepemimpinan a. Diklat pra jabatan dan diklat kepemimpinan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan/atau Kementerian Keuangan. Satuan biaya latihan pra jabatan, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Tabel 16 di atas. b. Harga satuan tertinggi biaya penyelenggaraan diklat kepemimpinan PNS, sebagaimana tercantum pada Tabel 15 di atas. 3) Pendidikan a. Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan (SMKK), satuan biaya penyelenggaraan pendidikan SMKK sebagaimana tercantum pada Lampiran 46. b. Pendidikan dan Pelatihan Dalam dan Luar Negeri. PNS yang ditugaskan mengikuti Program Pendidikan S2, dan S3 di dalam dan luar negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2005 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50/Menhut-II/2008 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.04/Menhut-II/2006, sebagaimana tercantum pada Lampiran 49, 50 dan 51. c. Pelatihan di Luar Negeri Standar biaya untuk pelatihan di luar negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran 52.

59

4) Pembinaan dan Pengembangan Diklat Standar biaya kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan DIKLAT (Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi) sebagaimana tercantum pada Lampiran 53. AC. SATUAN BIAYA KEGIATAN KEHUMASAN, LIPUTAN DAN PUBLIKASI MEDIA MASSA, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Satuan biaya kegiatan kehumasan, liputan dan publikasi media masa sebesar yang tercantum pada Lampiran 54. Dalam rangka pelaksanaan penyebaran informasi dan pembinaan hubungan antar Kementerian Kehutanan dengan Lembaga Negara dan Masyarakat diperlukan kegiatan kehumasan, liputan dan publikasi media masa. Jakarta, 5 Agustus 2014 SEKRETARIS JENDERAL TTD HADI DARYANTO

60

Lampiran 1 HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN SEBAGAI BATAS TERTINGGI (dalam rupiah) NO

URAIAN

SATUAN

BIAYA

(1)

(2)

(3)

(4)

1

HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN 1.1

1.2

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN a.

Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta

OB

500.000

b.

Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta

OB

610.000

c.

Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta

OB

720.000

d.

Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar

OB

830.000

e.

Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar

OB

970.000

f.

Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miiar s.d Rp. 5 miliar

OB

1.110.000

g.

Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar

s.d Rp. 10 miliar

OB

1.250.000

h.

Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar

OB

1.580.000

i.

Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar

OB

1.910.000

j

Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar

OB

2.250.000

k.

Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar

OB

2.580.000

l.

Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar

OB

3.080.000

m.

Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar

OB

3.580.000

n.

Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar

OB

4.080.000

o.

Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun

OB

4.580.000

p

Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun

OB

5.580.000

s.d Rp. 2,5 miliar

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN a.

Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta

OB

480.000

b.

Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta

OB

590.000

c.

Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta

OB

700.000

d.

Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar

OB

800.000

e.

Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar

OB

940.000

f.

Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miiar s.d Rp. 5 miliar

OB

1.070.000

g.

Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar

s.d Rp. 10 miliar

OB

1.210.000

h.

Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar

OB

1.530.000

i.

Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar

OB

1.850.000

j

Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar

OB

2.170.000

k.

Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar

OB

2.490.000

l.

Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar

OB

2.980.000

m.

Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar

OB

3.460.000

n.

Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar

OB

3.940.000

o.

Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun

OB

4.430.000

p

Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun

OB

5.390.000

s.d Rp. 2,5 miliar

61

(dalam rupiah) NO

URAIAN

SATUAN

BIAYA

(1)

(2)

(3)

(4)

1.3

1.4

1.5

PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SPM a.

Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta

OB

400.000

b.

Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta

OB

480.000

c.

Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta

OB

570.000

d.

Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar

OB

660.000

e.

Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar

OB

770.000

f.

Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miiar s.d Rp. 5 miliar

OB

880.000

g.

Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar

s.d Rp. 10 miliar

OB

990.000

h.

Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar

OB

1.250.000

i.

Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar

OB

1.520.000

j

Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar

OB

1.780.000

k.

Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar

OB

2.040.000

l.

Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar

OB

2.440.000

m.

Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar

OB

2.830.000

n.

Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar

OB

3.230.000

o.

Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun

OB

3.620.000

p

Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun

OB

4.420.000

s.d Rp. 2,5 miliar

BENDAHARA PENGELUARAN a.

Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta

OB

340.000

b.

Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta

OB

420.000

c.

Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta

OB

500.000

d.

Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar

OB

570.000

e.

Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar

OB

670.000

f.

Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miiar s.d Rp. 5 miliar

OB

770.000

g.

Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar

s.d Rp. 10 miliar

OB

860.000

h.

Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar

OB

1.090.000

i.

Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar

OB

1.320.000

j

Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar

OB

1.550.000

k.

Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar

OB

1.780.000

l.

Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar

OB

2.120.000

m.

Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar

OB

2.470.000

n.

Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar

OB

2.810.000

o.

Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun

OB

3.160.000

p

Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun

OB

3.840.000

s.d Rp. 2,5 miliar

STAF PENGELOLA/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP) a.

Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta

OB

260.000

b.

Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta

OB

310.000

c.

Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta

OB

370.000

62

(dalam rupiah) NO

URAIAN

SATUAN

BIAYA

(1)

(2)

(3)

(4)

d.

Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 M

OB

430.000

e.

Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar

OB

500.000

f.

Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miiar s.d Rp. 5 miliar

OB

570.000

g.

Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar

s.d Rp. 10 miliar

OB

640.000

h.

Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar

OB

810.000

i.

Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar

OB

980.000

j

Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar

OB

1.150.000

k.

Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar

OB

1.330.000

l.

Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar

OB

1.580.000

m.

Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar

OB

1.840.000

n.

Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar

OB

2.090.000

o.

Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun

OB

2.350.000

p

Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun

OB

2.860.000

s.d Rp. 2,5 miliar

63

Lampiran 2 HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATKER YANG KHUSUS MENGELOLA BELANJA PEGAWAI SEBAGAI BATAS TERTINGGI (dalam rupiah) NO

URAIAN

SATUAN

BIAYA

(1)

(2)

(3)

(4)

HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATKER YANG KHUSUS MENGELOLA BELANJA PEGAWAI 1.

2.

3.

ATASAN LANGSUNG PEMEGANG KAS a.

Nilai pagu dana s.d Rp. 25 milliar

OB

350.000

b.

Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milliar s.d Rp. 50 milliar

OB

460.000

c.

Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milliar s.d Rp. 100 milliar

OB

580.000

d.

Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milliar s.d Rp. 200 milliar

OB

690.000

e.

Nilai pagu dana di atas Rp. 200 milliar

OB

810.000

PEMEGANG KAS/ PPABP /BENDAHARA GAJI a.

Nilai pagu dana s.d Rp. 25 milliar

OB

250.000

b.

Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milliar s.d Rp. 50 milliar

OB

330.000

c.

Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milliar s.d Rp. 100 milliar

OB

410.000

d.

Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milliar s.d Rp. 200 milliar

OB

490.000

e.

Nilai pagu dana di atas Rp. 200 milliar

OB

570.000

JURU BAYAR/ STAF a.

Nilai pagu dana s.d Rp. 25 milliar

OB

200.000

b.

Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milliar s.d Rp. 50 milliar

OB

270.000

c.

Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milliar s.d Rp. 100 milliar

OB

340.000

d.

Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milliar s.d Rp. 200 milliar

OB

410.000

e.

Nilai pagu dana di atas Rp. 200 milliar

OB

470.000

64

Lampiran 3 HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA SEBAGAI BATAS TERTINGGI (dalam rupiah) NO

URAIAN

SATUAN

BIAYA

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA; DAN HONORARIUM PANITIA PENGADAAN BARANG DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (KONSTRUKSI) 1.1 PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

OB

680.000

Per Paket

680.000

1.2 PANITIA PENGADAN BARANG/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (KONSTRUKSI)

2.

a.

Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta

b.

Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta

OP

850.000

c.

Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar

OP

1.020.000

d.

Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar

OP

1.270.000

e.

Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miiar s.d Rp. 5 miliar

OP

1.520.000

f.

Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar

OP

1.780.000

g.

Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar

OP

2.120.000

h.

Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar

OP

2.450.000

i.

Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar

OP

2.790.000

j

Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 M

OP

3.130.000

k.

Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 M

OP

3.580.000

l.

Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 M

OP

4.030.000

m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 M

OP

4.490.000

n.

Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d 1 triliun

OP

4.940.000

o.

Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun

OP

5.560.000

HONORARIUM PANITIA PENGADAAN BARANG DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI); DAN HONORARIUM PANITIA PENGADAAN JASA DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI) 2.1 PANITIA PENGADAAN BARANG DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI) a.

Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta

Per Paket

760.000

b.

Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta

OP

760.000

c.

Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar

OP

920.000

d.

Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar

OP

1.140.000

e.

Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miiar s.d Rp. 5 miliar

OP

1.370.000

f.

Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar

OP

1.600.000

g. h.

Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar

OP OP

1.910.000 2.210.000

65

(dalam rupiah) NO

URAIAN

SATUAN

BIAYA

(1)

(2)

(3)

(4)

i.

Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar

OP

2.520.000

j

Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 M

OP

2.820.000

k.

Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 M

OP

3.230.000

l.

Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 M

OP

3.640.000

m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 M

OP

4.040.000

n.

Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun

OP

4.450.000

o.

Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun

OP

5.010.000

2.2 PANITIA PENGADAAN JASA DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI) a.

Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp.50 juta

b.

Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas

Per Paket

450.000

OP

450.000

Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta c.

Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp. 100 juta

Per Paket

450.000

d.

Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya

OP

480.000

OP

600.000

OP

720.000

OP

910.000

OP

1.090.000

OP

1.270.000

OP

1.510.000

OP

1.750.000

OP

1.990.000

OP

2.230.000

OP

2.560.000

OP

2.880.000

OP

3.200.000

OP

3.520.000

OP

3.960.000

di atas Rp. 100 s.d Rp. 250 juta e.

Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta

f.

Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar

g.

Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar

h.

Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar

i.

Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar

j.

Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar

k.

Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar

l.

Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar

m.

Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar

n.

Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar

o.

Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar

p.

Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar

q.

Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 trilyun

r.

Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 1 trilyun

66

Lampiran 4 HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN SEBAGAI BATAS TERTINGGI (dalam rupiah) NO

URAIAN

SATUAN

BIAYA

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

PENGGUNA ANGGARAN 1.1

1.2

1.3

PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI) a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar Rp. 250 miliar b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar Rp. 500 miliar c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar Rp. 750 miliar d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar Rp. 1 triliun e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun

OP

3.580.000

OP

4.030.000

OP

4.490.000

OP

4.940.000

OP

5.560.000

s.d

OP

3.230.000

s.d

OP

3.640.000

s.d

OP

4.040.000

s.d

OP

4.450.000

OP

5.010.000

OP

1.510.000

OP

1.750.000

OP

1.990.000

OP

2.230.000

OP

2.560.000

PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI) a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar

67

(dalam rupiah) NO

URAIAN

SATUAN

BIAYA

(1)

(2)

(3)

(4)

f.

Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnyadi atas p. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 1 triliun

OP

2.880.000

OP

3.200.000

OP

3.520.000

OP

3.960.000

68

Lampiran 5 HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN SEBAGAI BATAS TERTINGGI (dalam rupiah) NO

URAIAN

SATUAN

BIAYA

(1)

(2)

(3)

(4)

1

HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA 1.1 PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/ PENGADAAN BARANG/JASA

OB

420.000

OP OP

420.000 520.000

OP

620.000

OP

770.000

OP

910.000

OP

1.060.000

OP

1.260.000

OP

1.450.000

OP

1.650.000

OP

1.840.000

OP

2.100.000

OP

2.370.000

OP

2.630.000

OP

2.890.000

OP

3.250.000

1.2 PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/ PENGADAAN BARANG/JASA a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s.d Rp. 200 juta b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar i. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar j Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar k. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar l. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar m. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar n. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun o. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 1 triliun

69

Lampiran 6 HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SEBAGAI BATAS TERTINGGI (dalam rupiah) NO

URAIAN

SATUAN

BIAYA

(1)

(2)

(3)

(4)

1

HONORARIUM PENGELOLA PNBP 1.1 ATASAN LANGSUNG BENDAHARA PENERIMAAN a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miiar s.d Rp. 5 miliar g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 M h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 M i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 M j Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 M k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 M l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 M m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 M n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 M o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun p Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun

OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB

420.000 510.000 610.000 700.000 890.000 1.070.000 1.260.000 1.540.000 1.820.000 2.100.000 2.380.000 2.760.000 3.130.000 3.500.000 3.880.000 4.620.000

1.2 BENDAHARA PENERIMAAN a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miiar s.d Rp. 5 miliar g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar j Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 M l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 M m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 M n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 M o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp 1 triliun p Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun

OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB

340.000 420.000 500.000 570.000 730.000 880.000 1.030.000 1.260.000 1.490.000 1.720.000 1.950.000 2.260.000 2.560.000 2.870.000 3.170.000 3.790.000 70

(dalam rupiah) NO

URAIAN

SATUAN

BIAYA

(1)

(2)

(3)

(4)

1.3 STAF/ANGGOTA PENGELOLA PNBP a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miiar s.d Rp. 5 miliar g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar j Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 M l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 M m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 M n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 M o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun p Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun

OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB

260.000 310.000 370.000 430.000 540.000 660.000 770.000 940.000 1.110.000 1.280.000 1.450.000 1.680.000 1.910.000 2.140.000 2.370.000 2.820.000

71

Lampiran 7 HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI (dalam rupiah) NO

URAIAN

SATUAN

BIAYA

(1)

(2)

(3)

(4)

1

HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI 1.1

1.2

1.3

1.4

Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Kementerian Negara/Lembaga (UAPA/UAPB) yang Ditetapkan Atas Dasar Keputusan Menteri a. Pengarah b. Penanggung Jawab c. Koordinator d. Ketua/Wakil Ketua e. Anggota /Petugas (maksimal 2 orang)

OB OB OB OB OB

700.000 600.000 500.000 400.000 350.000

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon I (UAPPA-E1/UAPB-E1) yang Ditetapkan Atas Dasar SK. Eselon I a. Penanggung Jawab b. Koordinator c. Ketua/Wakil Ketua d. Anggota /Petugas

OB OB OB OB

450.000 400.000 350.000 300.000

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Wilayah (UAPPA-W/UAPB-W) yang Ditetapkan Atas Dasar SK. Eselon I a. Penanggung Jawab b. Koordinator c. Ketua/Wakil Ketua d. Anggota /Petugas

OB OB OB OB

300.000 250.000 200.000 150.000

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Satuan Kerja (UAKPA/UAKPB) yang Ditetapkan Atas Dasar SK. Eselon II atau Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah atau Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah a. Penanggung Jawab b. Koordinator c. Ketua/Wakil Ketua d. Anggota /Petugas

OB OB OB OB

300.000 250.000 200.000 150.000

72

Lampiran 8 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN; DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN SEBAGAI BATAS TERTINGGI (dalam rupiah) NO

URAIAN

SATUAN

BIAYA

(1)

(2)

(3)

(4)

1

HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN 1.1 Yang Ditetapkan Oleh Presiden a. Pengarah b. Penanggung Jawab c. Koordinator/Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota

OB OB OB OB OB OB

2.500.000 2.250.000 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.500.000

1.2 Yang Ditetapkan Oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri a. Pengarah b. Penanggung Jawab c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota

OB OB OB OB OB OB

1.500.000 1.250.000 1.000.000 850.000 750.000 750.000

1.3 Yang Ditetapkan Oleh Pejabat Eselon I a. Pengarah b. Penanggung Jawab c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota

OB OB OB OB OB OB

750.000 700.000 650.000 600.000 500.000 500.000

1.4 Yang Ditetapkan Oleh KPA a. Pengarah b. Penanggung Jawab c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota

OB OB OB OB OB OB

500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 300.000 73

(dalam rupiah) NO

URAIAN

SATUAN

BIAYA

(1)

(2)

(3)

(4)

2.1 Yang Ditetapkan oleh Presiden a. Ketua/Wakil Ketua b. Anggota

OB OB

500.000 450.000

2.2 Yang Ditetapkan oleh Menteri a. Ketua/Wakil Ketua b. Anggota

OB OB

250.000 220.000

2

HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

74

Lampiran 9 SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SEBAGAI BATAS TERTINGGI 1. Uang Harian Paket Fullboard di Luar Kota, Paket Fullboard di Dalam Kota, Paket Fullday/Halfday Di dalam Kota dan Di Luar Kota.

(dalam rupiah) FULLBOARD DI DALAM KOTA

FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA DAN DI LUAR KOTA (6)

NO.

PROVINSI

SATUAN

FULLBOARD DI LUAR KOTA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH

120.000 130.000 130.000 130.000 130.000 120.000 120.000 130.000 130.000 130.000 120.000 150.000 180.000 130.000 140.000 140.000 160.000 150.000 140.000 130.000 120.000 130.000 150.000 150.000 130.000 130.000 120.000 150.000 130.000 130.000 120.000 130.000 200.000 160.000

100.000 110.000 100.000 110.000 110.000 100.000 100.000 110.000 110.000 110.000 100.000 125.000 150.000 110.000 115.000 115.000 135.000 125.000 115.000 110.000 100.000 110.000 125.000 125.000 110.000 110.000 100.000 125.000 110.000 110.000 100.000 110.000 170.000 135.000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

85.000 95.000 85.000 95.000 95.000 85.000 85.000 95.000 95.000 95.000 85.000 105.000 130.000 95.000 100.000 100.000 115.000 105.000 100.000 95.000 85.000 95.000 105.000 105.000 95.000 95.000 85.000 105.000 95.000 95.000 85.000 95.000 140.000 115.000 75

2. Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor (Akomodasi dan Konsumsi) a. Menteri & Setingkat Menteri (dalam rupiah) NO.

PROVINSI

SATUAN

HALFDAY

FULLDAY

FULLBOARD

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP

272.000 270.000 260.000 260.000 260.000 260.000 328.000 278.000 240.000 294.000 403.000 316.000 350.000 250.000 325.000 336.000 402.000 330.000 250.000 220.000 238.000 220.000 303.000 303.000 263.000 240.000 240.000 247.000 240.000 240.000 310.000 310.000 300.000 310.000

435.000 540.000 350.000 420.000 370.000 370.000 507.000 372.000 350.000 495.000 498.000 432.000 500.000 305.000 482.000 458.000 577.000 545.000 450.000 350.000 385.000 350.000 484.000 484.000 425.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 450.000 490.000 450.000 450.000

1.032.000 1.350.000 930.000 930.000 800.000 990.000 880.000 834.000 800.000 1.301.000 1.040.000 1.160.000 2.100.000 1.020.000 1.122.000 1.300.000 1.870.000 1.025.000 960.000 930.000 930.000 978.000 930.000 930.000 1.116.000 910.000 910.000 1.240.000 910.000 930.000 910.000 910.000 1.120.000 910.000

76

b. Pejabat Eselon I & II (dalam rupiah) NO.

PROVINSI

SATUAN

HALFDAY

FULLDAY

FULLBOARD

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP

260.000 236.000 190.000 227.000 190.000 225.000 254.000 228.000 190.000 287.000 364.000 300.000 280.000 209.000 245.000 250.000 350.000 327.000 230.000 200.000 217.000 200.000 295.000 295.000 257.000 190.000 210.000 206.000 224.000 210.000 246.000 287.000 276.000 230.000

400.000 365.000 333.000 359.000 290.000 306.000 337.000 280.000 280.000 390.000 442.000 400.000 400.000 280.000 405.000 344.000 490.000 517.000 350.000 288.000 380.000 335.000 401.000 401.000 347.000 270.000 320.000 355.000 320.000 350.000 340.000 460.000 336.000 340.000

800.000 800.000 640.000 693.000 740.000 820.000 745.000 754.000 770.000 1.020.000 820.000 921.000 740.000 740.000 747.000 737.000 1.640.000 927.000 740.000 808.000 868.000 930.000 789.000 789.000 790.000 830.000 690.000 1.000.000 810.000 785.000 815.000 850.000 870.000 850.000

77

c. Pejabat Eselon III kebawah (dalam rupiah) NO.

PROVINSI

SATUAN

HALFDAY

FULLDAY

FULLBOARD

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP

250.000 172.000 181.000 178.000 183.000 145.000 215.000 193.000 180.000 261.000 271.000 320.000 250.000 150.000 209.000 200.000 231.000 274.000 207.000 196.000 209.000 175.000 200.000 200.000 161.000 172.000 160.000 180.000 201.000 186.000 195.000 132.000 179.000 208.000

322.000 275.000 241.000 240.000 282.000 220.000 259.000 253.000 250.000 297.000 319.000 282.000 330.000 210.000 307.000 329.000 395.000 411.000 305.000 251.000 336.000 295.000 335.000 335.000 252.000 235.000 280.000 310.000 305.000 277.000 300.000 180.000 327.000 305.000

650.000 540.000 505.000 621.000 557.000 522.000 614.000 640.000 705.000 600.000 771.000 703.000 650.000 540.000 606.000 564.000 1.000.000 741.000 676.000 617.000 576.000 775.000 615.000 615.000 700.000 755.000 465.000 825.000 550.000 550.000 646.000 535.000 748.000 550.000

78

Lampiran 10 HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/ MAJALAH/PENGELOLA WEBSITE SEBAGAI BATAS TERTINGGI (dalam rupiah) NO

URAIAN

SATUAN

BIAYA

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL a. Penanggung Jawab b. Redaktur c. Penyunting/Editor d. e. f. g.

2.

HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN/MAJALAH a. Penanggung Jawab b. Redaktur c. Penyunting/Editor d. e. f. g.

3.

Desain Grafis Fotografer Sekretariat Pembuat Artikel

Desain Grafis Fotografer Sekretariat Pembuat Artikel

HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE a. Penanggung Jawab b. Redaktur c. Editor d. e. f.

Web Admin Web Developer Pembuat Artikel

Oter Oter Oter Oter Oter Oter Halaman

450.000 350.000 275.000 180.000 180.000 150.000 150.000

Oter Oter Oter Oter Oter Oter Halaman

400.000 300.000 250.000 180.000 180.000 150.000 100.000

OB OB OB OB OB Halaman

500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 100.000

79

Lampiran 11 HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI SEBAGAI BATAS TERTINGGI (dalam rupiah) NO.

PROVINSI

SATUAN

SATPAM DAN PENGEMUDI

PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB

1.900.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 2.580.000 2.710.000 1.800.000 1.800.000 2.140.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.910.000 1.800.000 2.150.000 2.150.000 1.910.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 2.110.000 2.120.000

1.730.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 2.340.000 2.460.000 1.700.000 1.700.000 1.940.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.740.000 1.700.000 1.960.000 1.960.000 1.740.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.920.000 1.930.000 80

Lampiran 12 HONORARIUM PENYELENGGARA SIDANG/KONFERENSI INTERNASIONALKONFERENSI TINGKAT MENTERI, SENIOR OFFICIAL MEETING (BILATERAL/REGIONAL/MULTILATERAL), WORKSHOP/SEMINAR/ SOSIALISASI/SARASEHAN BERSKALA INTERNASIONAL SEBAGAI BATAS TERTINGGI (dalam rupiah) NO

URAIAN

SATUAN

BIAYA

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

HONORARIUM SIDANG/KONFERENSI INTERNASIONAL, KONFERENSI TINGKAT MENTERI, SENIOR OFFICIAL MEETING (BILATERAL, REGIONAL, MULTILATERAL) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12

2.

Pengarah Penanggung Jawab Ketua /Wakil Ketua Ketua Delegasi Tim Asistensi Anggota Delegasi RI Koordinator Ketua Bidang Sekretaris Anggota Panitia Liasion Officer (LO) Staf Pendukung

OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH

650.000 600.000 550.000 550.000 550.000 500.000 500.000 400.000 400.000 350.000 350.000 300.000

OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH

550.000 500.000 450.000 450.000 450.000 400.000 400.000 300.000 300.000 250.000 250.000 200.000

HONORARIUM WORKSHOP/SEMINAR/SOSIALISASI/ SARASEHAN BERSKALA INTERNASIONAL 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12

Pengarah Penanggung Jawab Ketua/Wakil Ketua Ketua Delegasi Tim Asistensi Anggota Delegasi RI Koordinator Ketua Bidang Sekretaris Anggota Panitia Liasion Officer (LO) Staf Pendukung

81

Lampiran 13 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI, DAN UANG REPRESENTASI SEBAGAI BATAS TERTINGGI 1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri NO. (1)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

PROVINSI (2)

ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

SATUAN (3)

OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH

(dalam rupiah) LUAR KOTA

DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM

(4)

(5)

360.000 370.000 370.000 370.000 370.000 380.000 380.000 380.000 380.000 410.000 370.000 430.000 530.000 370.000 420.000 410.000 480.000 440.000 430.000 380.000 360.000 380.000 430.000 430.000 370.000 370.000 410.000 430.000 370.000 380.000 380.000 430.000 580.000 480.000

2. Uang Representasi NO.

1. 2. 3.

URAIAN

PEJABAT NEGARA PEJABAT ESELON I PEJABAT ESELON II

DIKLAT (6)

140.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 160.000 150.000 170.000 210.000 150.000 170.000 160.000 190.000 180.000 170.000 150.000 140.000 150.000 170.000 170.000 150.000 150.000 160.000 170.000 150.000 150.000 150.000 170.000 230.000 190.000

110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 120.000 110.000 130.000 160.000 110.000 130.000 120.000 140.000 130.000 130.000 110.000 110.000 110.000 130.000 130.000 110.000 110.000 120.000 130.000 110.000 110.000 110.000 130.000 170.000 140.000

(dalam rupiah) SATUAN

OH OH OH

LUAR KOTA

250.000 200.000 150.000

DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM

125.000 100.000 75.000 82

Lampiran 14 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI SEBAGAI BATAS TERTINGGI (dalam rupiah) TARIF HOTEL NO

PROPINSI

SATUAN

PEJABAT NEGARA/ PEJ. ES. I

PEJABAT NEGARA LAINNYA/ PEJ. ES. II

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ACEH

OH

4.420.000

1.308.000

1.080.000

410.000

370.000

SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH

4.960.000 3.817.000 4.275.000 4.000.000 4.240.000 4.680.000 3.960.000 1.300.000 3.335.000 3.808.000 3.664.000 8.720.000 4.146.000 4.620.000 4.400.000 4.881.000 3.429.000 3.000.000 2.400.000 3.000.000 4.250.000 4.000.000 4.000.000 3.200.000 1.320.000 1.260.000 4.820.000 2.030.000 1.850.000 3.000.000 3.110.000 2.850.000 2.750.000

1.214.000 1.168.000 1.285.000 1.176.000 1.155.000 1.228.000 1.299.000 790.000 1.310.000 1.430.000 1.753.000 1.086.000 1.478.000 1.334.000 1.359.000 1.810.000 2.738.000 1.000.000 1.130.000 1.596.000 1.679.000 3.021.000 3.021.000 1.533.000 1.134.000 1.030.000 1.912.000 1.298.000 1.070.000 1.030.000 1.512.000 1.668.000 1.482.000

703.000 868.000 650.000 697.000 884.000 605.000 790.000 712.000 850.000 1.024.000 949.000 800.000 1.024.000 747.000 841.000 1.304.000 737.000 700.000 866.000 923.000 816.000 1.596.000 1.596.000 640.000 910.000 910.000 968.000 894.000 802.000 680.000 600.000 754.000 976.000

505.000 450.000 502.000 382.000 477.000 514.000 374.000 599.000 533.000 797.000 515.000 610.000 497.000 629.000 499.000 904.000 540.000 662.000 430.000 558.000 500.000 550.000 550.000 549.000 423.000 425.000 539.000 493.000 488.000 545.000 478.000 460.000 798.000

310.000 380.000 280.000 290.000 370.000 310.000 356.000 510.000 304.000 400.000 463.000 400.000 350.000 461.000 329.000 658.000 360.000 400.000 361.000 436.000 379.000 450.000 450.000 342.000 240.000 360.000 378.000 389.000 420.000 414.000 380.000 414.000 370.000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

PEJABAT ES. III/GOL. IV

PEJABAT ES. IV/ GOL. III

GOL I/II

(6)

(7)

(8)

Keterangan : 1.    Uang Harian dari uang makan, uang saku dan transport lokal 2. Untuk Pejabat Negara diberikan fasilitas Hotel Bintang Lima kelas Suite. Apabila dalam Provinsi tersebut tidak terdapat Hotel Hotel Bintang Lima maka kepada Pejabat Negara tsb. dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yg ada di Prov. tsb.. 3.    Pejabat Negara (Ketua Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta setingkat Menteri), Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II yang melakukan : a. Perjalanan dinas keluar kota diberikan uang representasi per Orang/Hari masing-masing sebesar Rp. 250.000,- dan Rp. 200.000,- serta Rp. 150.000,-.; dan b. Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang representasi per Orang/Hari masing-masing sebesar Rp. 125.000,- dan Rp. 100.000,- serta Rp. 75.000,- (sebagaimana tercantum pada Lampiran 13) 4.    Pejabat Negara (Ketua/ Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta Setingkat Menteri), diberikan fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan (termasuk sopir/BBM) yang diberikan secara at cost yang besarannya maksimum sebesar yang tercantum pada Lampiran 19. 5.    Perjalanan dinas yang bersifat rombongan dapat menggunakan hotel yang sama dengan klasifikasi kamar berbeda.

83

Lampiran 15 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI SEBAGAI BATAS TERTINGGI (dalam US$) NO

NEGARA

SATUAN

(1)

(2)

GOLONGAN GOL. C GOL. D

KETERANGAN

GOL. A

GOL. B

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

OH OH

527 447

473 404

417 368

OH OH OH OH OH OH OH OH

395 464 436 415 386 383 398 385

277 323 341 316 281 277 295 273

242 287 291 270 240 237 252 242

343 Golongan A : 307 Menteri, Ketua/ Wakil Ketua dan Anggota Lembaga 241 Negara, Duta Besar 286 Luar Biasa Berkuasa 241 Penuh/Kepala 222 Perwakilan dan 221 Pejabat Negara Lain221 nya yang setara 207 termasuk Pimpinan 241 Lembaga Pemerintah

(8)

AMERIKA UTARA 1. 2.

Amerika Serikat Kanada AMERIKA SELATAN

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Argentina Venezuela Brazil Chile Columbia Peru Suriname Ekuador AMERIKA TENGAH

11. Mexico 12. Kuba 13. Panama

OH OH OH

429 406 414

318 305 307

282 261 272

281 221 271

OH OH OH OH OH OH

504 466 512 443 463 509

453 419 464 411 416 456

318 282 382 282 272 322

OH OH OH OH OH

472 453 517 466 587

427 409 465 436 534

275 354 288 342 432

317 281 381 281 271 321 Golongan B : Duta Besar, PNS Gol IV/c ke atas, Pejabat 241 Eselon II, Perwira 313 Tinggi TNI/POLRI, 286 Utusan Khusus 341 Presiden, (special 431 envoy ) dan Pejabat lainnya yang setara.

EROPA BARAT 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Austria Belgia Perancis Rep. Federasi Jerman Belanda Swiss EROPA UTARA

20. 21. 22. 23. 24.

Denmark Finlandia Norwegia Swedia Kerajaan Inggris

Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga Lain yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Pejabat Eselon I, dan Pejabat lainnya yang setara;

84

(dalam US$) NO

NEGARA

(1)

(2)

GOLONGAN

SATUAN

KETERANGAN

GOL. A

GOL. B

GOL. C GOL. D

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

OH OH OH OH OH OH OH

456 483 457 422 520 425 401

420 444 413 379 472 382 361

334 353 287 242 372 242 313

333 352 286 241 371 241 277

(8)

EROPA SELATAN 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Bosnia Herzegovina Kroasia Spanyol Yunani Italia Portugal Serbia EROPA TIMUR

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Bulgaria Czech Hongaria Polandia Rumania Rusia Slovakia Ukraina

Golongan C : PNS Gol. III/c sampai dengan Gol. IV/b dan Perwira Menengah TNI/POLRI. Golongan D: PNS dan Anggota TNI/POLRI selain yang

OH OH OH OH OH OH OH OH

406 426 421 401 416 556 429 425

367 390 381 361 381 512 387 382

320 331 339 313 313 407 335 328

Golongan B dan 284 Golongan C. 293 300 277 277 406 297 290

OH OH

361 334

313 276

292 206

291 201

OH OH OH OH OH OH

312 334 296 330 285 319

257 276 244 272 244 263

192 206 182 203 216 212

167 196 181 182 215 211

OH OH

300 304

247 251

185 202

161 201

OH OH

342 368

308 273

287 212

286 190

AFRIKA BARAT 40. Nigeria 41. Senegal AFRIKA TIMUR 42. 43. 44. 45. 46. 47.

Ethiopia Kenya Madagaskar Tanzania Zimbabwe Mozambique AFRIKA SELATAN

48. Namibia 49. Afrika Selatan AFRIKA UTARA 50. Aljazair 51. Mesir

85

(dalam US$) NO

NEGARA

(1)

52. 53. 54. 55.

(2)

Maroko Tunisia Sudan Libya

GOLONGAN

SATUAN

KETERANGAN

GOL. A

GOL. B

GOL. C GOL. D

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

OH OH OH OH

304 293 342 308

251 241 282 254

192 187 210 189

191 186 184 165

OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH

498 405 397 365 406 357 386 358 365 459 353 391 359

459 286 283 254 283 267 276 257 270 323 241 276 254

365 222 220 197 257 207 215 200 210 302 197 215 197

364 208 201 196 256 186 196 196 188 301 196 201 185

OH OH OH OH OH

378 472 519 421 395

238 320 303 326 238

207 287 262 297 207

206 286 261 296 206

OH OH OH OH OH OH

385 339 352 343 348 351

226 196 263 203 201 260

173 167 242 182 167 202

172 166 241 181 166 181

OH OH

392 456

352 420

287 334

254 333

(8)

ASIA BARAT 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.

Azerbaijan Bahrain Irak Yordania Kuwait Libanon Qatar Arab Suriah Turki Pst. Arab Emirat Yaman Saudi Arabia Kesultanan Oman ASIA TIMUR

69. 70. 71. 72. 73.

Rep. Rakyat Cina Hongkong Jepang Korea Selatan Korea Utara ASIA SELATAN

74. 75. 76. 77. 78. 79.

Afganistan Bangladesh India Pakistan Srilanka Iran ASIA TENGAH

80. Uzbekistan 81. Kazakhstan

86

(dalam US$) NO

NEGARA

(1)

(2)

GOLONGAN

SATUAN (3)

GOL. A

GOL. B

(4)

(5)

KETERANGAN

GOL. C GOL. D (6)

(7)

(8)

ASIA TENGGARA 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91.

Philipina Singapura Malaysia Thailand Myanmar Laos Vietnam Brunei Darussalam Kamboja Timor Leste

OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH

412 424 381 392 368 380 383 374 296 392

278 290 253 275 250 262 265 256 223 354

222 224 212 211 197 202 204 197 197 229

221 221 211 201 196 196 196 196 196 196

OH OH OH OH OH

439 392 425 385 363

403 246 387 353 329

272 222 276 237 221

271 221 224 192 179

ASIA PASIFIK 92. 93. 94. 95. 96.

Australia Selandia Baru Kaledonia Baru Papua Nugini Fiji

87

Lampiran 16 SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS PINDAH LUAR NEGERI ( ONE WAY ) SEBAGAI BATAS TERTINGGI (dalam US$) NO

PERWAKILAN

SATUAN (3)

JAKARTA - PERWAKILAN

PERWAKILAN - JAKARTA

Published

Business

First

Published

Business

First

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(1)

(2)

1.

Abu Dhabi

Orang/Kali

1,150

3,060

3,790

1,140

3,270

3,790

2.

Abuja

Orang/Kali

3,400

5,240

8,410

3,220

6,278

8,410

3.

Addis ababa

Orang/Kali

2,221

3,080

4,950

1,950

3,350

4,380

4.

Alger

Orang/Kali

3,490

4,300

6,437

2,610

4,370

6,976

5.

Amman

Orang/Kali

1,840

3,970

4,662

1,860

2,730

4,081

6.

Amsterdam

Orang/Kali

2,413

3,750

5,410

2,306

3,670

6,162

7.

Ankara

Orang/Kali

1,860

2,800

3,800

1,890

2,660

3,700

8.

Antananarivo

Orang/Kali

4,210

5,730

7,260

4,210

5,730

7,820

9.

Astana

Orang/Kali

3,160

4,960

8,090

3,660

4,212

8,650

10.

Athena

Orang/Kali

3,820

4,830

9,120

2,850

3,160

8,120

11.

B.S. Begawan

Orang/Kali

540

663

969

530

657

957

12.

Baghdad

Orang/Kali

1,703

3,000

4,620

1,879

3,000

3,930

13.

Baku

Orang/Kali

1,949

3,106

4,163

1,838

3,424

4,163

14.

Bangkok

Orang/Kali

660

924

1,220

550

730

1,376

15.

Beijing

Orang/Kali

940

1,712

2,076

1,040

1,712

2,076

16.

Beirut

Orang/Kali

1,460

2,890

5,232

1,130

3,100

4,900

17.

Beograd

Orang/Kali

2,889

4,650

7,270

3,460

4,600

7,850

18.

Berlin

Orang/Kali

2,610

3,360

7,300

2,620

3,020

6,330

19.

Bern

Orang/Kali

2,300

4,200

9,450

3,590

4,550

9,450

20.

Bogota

Orang/Kali

3,090

7,190

8,750

4,310

7,750

8,910

21.

Brasilia

Orang/Kali

3,310

5,060

9,990

4,450

6,820

10,280

22.

Bratislava

Orang/Kali

1,980

3,473

5,594

2,036

3,473

5,594

23.

Brussel

Orang/Kali

3,370

5,346

7,820

3,500

5,346

8,612

24.

Bucharest

Orang/Kali

2,351

4,350

6,880

2,810

3,790

7,290

25.

Budapest

Orang/Kali

1,620

4,340

6,880

2,670

3,500

7,390

26.

Buenos Aires

Orang/Kali

3,200

5,680

9,050

3,700

6,720

10,630

27.

Cairo

Orang/Kali

2,060

3,190

4,450

1,984

2,410

4,080

28.

Canberra

Orang/Kali

2,130

2,490

3,420

1,520

2,860

3,878

29.

Cape Town

Orang/Kali

3,590

3,670

7,260

3,460

3,610

8,430

30.

Caracas

Orang/Kali

3,060

5,880

11,123

3,320

7,060

11,123

31.

Chicago

Orang/Kali

2,410

5,140

6,020

2,190

5,399

6,680

32.

Colombo

Orang/Kali

960

1,249

1,810

880

1,150

1,810

33.

Dakar

Orang/Kali

3,230

6,540

9,620

3,030

5,880

9,520

34. 35.

Damascus Dar Es Salaam

Orang/Kali

1,740 2,930

3,120 4,130

4,120 6,590

1,610 2,330

3,030 3,140

4,420 6,420

Orang/Kali

88

(dalam US$) NO (1)

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

PERWAKILAN (2)

SATUAN (3)

Darwin Davao City Den Haag

Orang/Kali

Dhaka Dili Doha Dubai Frankfurt Guangzhou Hamburg Hanoi Harare Havana Helsinki Ho Chi Minh Hongkong Houston Islamabad

Orang/Kali

Istanbul Jeddah Jenewa Johor Bahru Kaboul Karachi Khartoum Kiev Kopenhagen Kota Kinabalu Kuala Lumpur Kuching Kuwait Lima Lisabon London Los Angeles Madrid Manama Manila Maputo Marseille

Orang/Kali

Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali

JAKARTA - PERWAKILAN

PERWAKILAN - JAKARTA

Published

Business

First

Published

Business

First

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

971 860 2,790 770 2,320 1,490 1,490 3,350 1,020 3,340 870 2,950 3,500 2,610 660 890 1,970 1,390 1,842 1,630 2,170 250 2,245 1,190 2,400 2,802 1,980 420 450 470 1,710 3,990 1,740 2,080 1,790 2,760 1,690 650 3,080 2,690

1,703 1,290 4,130 1,213 2,600 2,730 2,230 4,360 1,632 4,825 950 3,780 6,550 3,700 840 1,700 5,190 2,310 2,926 2,270 3,540 491 2,600 1,920 2,770 3,208 3,590 684 527 770 2,130 6,600 3,120 4,770 3,800 3,814 2,050 1,200 4,520 4,059

1,125 890 3,060 830 2,420 1,460 1,470 3,340 990 3,280 880 3,010 3,500 2,530 590 980 2,010 1,340 1,859 1,770 2,167 300 2,480 1,260 2,400 2,973 2,060 450 360 530 1,630 3,920 1,740 3,350 1,730 2,905 1,730 670 3,010 2,100

1,703 2,063 1,430 1,700 4,930 6,590 1,213 1,630 2,950 3,120 2,390 4,220 2,110 5,470 3,650 7,390 1,720 2,600 5,010 5,971 1,070 1,240 3,700 7,180 6,550 7,100 4,745 7,180 750 1,160 1,410 1,630 4,040 8,530 2,380 3,070 2,621 4,114 2,890 4,460 3,740 7,060 491 609 2,930 3,325 2,470 2,730 3,606 5,260 3,498 6,427 3,635 6,530 684 828 527 686 890 1,500 2,240 3,110 7,150 10,000 2,970 5,711 4,357 7,120 3,750 4,340 3,814 7,410 2,150 5,120 1,240 1,620 5,240 6,080 4,059 7,300

3,121 1,620 7,714 1,469 3,000 3,821 5,519 8,310 2,390 5,971 1,250 6,810 7,100 8,100 1,010 2,120 8,180 3,200 4,150 4,160 7,010 715 3,166 2,730 4,090 6,409 6,720 948 686 1,350 3,015 10,500 5,941 7,030 4,720 8,080 5,120 1,380 5,870 7,880

89

(dalam US$) NO (1)

76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115.

PERWAKILAN (2)

Melbourne Mexico City Moskow Mumbay Muscat Nairobi New Delhi New York Noumea Osaka Oslo Ottawa Panama City Paramaribo Paris Penang Perth Phnom Penh Port Moresby Praha Pretoria Pyongyang Quito Rabat Riyadh Roma San Fransisco Sana'a Santiago Sarajevo Seoul Shanghai Singapura Sofia Songkhla Stockholm Suva Sydney Tashkent Tawau

SATUAN (3)

Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali

JAKARTA - PERWAKILAN

PERWAKILAN - JAKARTA

Published

Business

First

Published

Business

First

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1,350 3,470 2,680 950 2,060 3,130 900 2,370 1,930 1,190 3,320 2,630 7,735 5,882 2,129 436 970 800 1,493 2,120 2,352 1,500 5,040 2,910 1,530 1,890 1,605 1,510 3,520 3,700 860 1,010 350 1,250 500 2,360 2,460 1,420 3,380 420

2,611 6,460 4,900 1,280 3,110 4,190 1,260 4,832 3,809 2,149 3,818 4,250 8,190 7,595 4,070 613 1,441 1,206 2,617 4,580 3,610 1,699 6,440 3,680 2,070 3,819 3,981 2,940 5,050 5,703 1,310 1,945 534 3,450 1,050 4,405 4,300 2,393 3,561 940

1,350 2,800 2.310 970 1,980 3,270 970 2,485 1,960 1,250 3,239 2,100 6,785 6,360 2,153 460 790 730 1,500 2,480 2,417 1,390 6,064 2,830 1,580 1,890 1,710 1,880 4,830 3,840 1,090 1,196 322 1,930 500 2,840 2,380 1,840 3,672 450

2,300 5,160 4,890 1,870 2,450 4,000 1,607 4,620 3,809 2,040 3,818 3,480 9,390 7,595 3,290 613 1,100 1,130 2,417 3,500 3,670 1,599 6,530 3,520 2,450 3,819 3,308 3,060 6,800 5,800 1,280 1,744 534 3,340 1,010 4,405 4,710 2,280 3,930 890

3,162 8,538 6,500 2,620 4,750 5,492 2,350 7,890 4,612 2,620 5,870 5,570 14,550 12,540 7,412 734 2,551 1,340 2,927 4,860 4,572 1,937 13,420 6,285 2,870 4,480 5,342 3,910 7,070 8,600 1,743 2,017 647 6,210 1,220 6,970 5,060 2,680 4,900 1,370

3,162 9,458 5,650 2,320 4,530 5,500 1,920 7,940 4,612 2,563 5,740 6,449 14,690 12,280 7,412 734 2,670 1,460 3,040 5,840 4,439 1,937 14,240 5,690 2,990 4,480 5,342 3,840 6,980 9,260 1,650 2,380 647 5,978 1.200 6,256 5,940 2,611 5,710 1,480

90

(dalam US$) NO (1)

116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131.

PERWAKILAN (2)

Teheran Tokyo Toronto Tripoli Tunis Van Couver Vanimo Vatican Vientiane Warsawa Washington Wellington Wina Windhoek Yangoon Zagreb

SATUAN (3)

Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali

JAKARTA - PERWAKILAN

PERWAKILAN - JAKARTA

Published

Business

First

Published

Business

First

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1,640 1,190 1,990 2,460 2,370 1,890 1,904 1,890 920 1,760 2,200 1,620 2,320 3,030 750 1,910

2,733 2,140 3,420 3,870 3,610 3,800 2,192 3,819 1,057 4,042 5,850 3,190 3,650 6,320 950 3,810

1,550 1,070 1,970 2,580 2,890 1,980 1,904 1,890 900 1,730 2,320 1,760 2,410 3,755 750 1,980

2,733 1,570 3,390 3,230 4,310 2,420 2,192 3,819 1,250 4,290 5,800 3,120 3,200 6,810 950 3,790

3,580 2,140 7,270 5,660 4,890 4,310 2,654 4,480 1,380 4,800 8,590 4,100 6,550 8,190 1,100 9,720

3,580 2,520 7,740 4,440 5,670 4,190 2,654 4,480 1,600 4,915 7,500 4,170 5,920 8,230 1,100 9,510

91

Lampiran 17 SATUAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI SEBAGAI BATAS TERTINGGI (dalam US$) NO.

PERWAKILAN RI

SATUAN

BIAYA

(1)

(2)

(3)

(4)

AMERIKA UTARA & TENGAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

New York KJRI Ottawa New York PTRI San Fransisco Washington Los Angeles Chicago Houston Toronto Vancouver Mexico City

OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT

60,000 60,000 60,000 45,000 60,000 60,000 45,000 45,000 45,000 45,000 30,000

OT OT OT OT OT OT OT OT

30,000 15,000 30,000 15,000 15,000 30,000 15,000 15,000

OT OT OT OT OT OT OT OT OT

15,000 18,000 18,000 60,000 17,400 15,000 22,800 30,000 15,000

AMERIKA SELATAN & KARIBA 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Boenos Aires Paramaribo Brazilia Caracas Havana Bogota Santiago de Chile Lima EROPA TENGAH & TIMUR

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Beograd Bucharest Budapest Moscow Praque Sofia Warsaw Kiev Bratislava

92

(dalam US$) NO.

PERWAKILAN RI

SATUAN

BIAYA

(1)

(2)

(3)

(4)

EROPA BARAT 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Stockholm Helsinski Rome Vatican Frankurt Bern Berlin Brussels Den Haag Geneva Hamburg London Paris Vienna Copenhagen Madrid Oslo Marseilles Lisbon Athens Ankara

OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT

30,000 30,000 45,000 18,000 45,000 30,000 60,000 60,000 60,000 100,368 45,000 60,000 60,000 60,000 30,000 30,000 30,000 30,000 21,000 30,000 30,000

OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT

15,000 15,000 30,000 15,000 15,000 30,000 18,000 15,000 30,000 30,000

OT OT OT OT

30,000 15,000 15,000 30,000

AFRIKA 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

Addis Ababa Dar Es Salaam Lagos Tananarive Dakkar Nairobi Harare Windhoek Pretoria Cape Town ASIA SELATAN & TENGAH

60. 61. 62. 63.

Mumbay Colombo Dhaka Islamabad

93

(dalam US$) NO.

PERWAKILAN RI

SATUAN

BIAYA

(1)

(2)

(3)

(4)

64. 65. 66. 67. 68.

Kaboul Karachi New Delhi Teheran Tashkent

OT OT OT OT OT

15,000 30,000 30,000 30,000 30,000

OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT

45,000 60,000 15,000 45,000 60,000 30,000 45,000 30,000 60,000 15,000 60,000 30,000 30,000 45,000 45,000 15,000 45,000 30,000 15,000 45,000 15,000 15,000 30,000 60,000 45,000 30,000 30,000 60,000 15,000 45,000 30,000 30,000 60,000 45,000

ASIA TIMUR & PASIFIK 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.

Hongkong Osaka Pyongyang Seoul Tokyo Pnom Penh Beijing Guangzhou Canberra Noumea Sydney Wellington Port Moresby Darwin Melbourne Vanimo Perth Dilli Suva Bangkok Davao City Hanoi Kota Kinabalu Kuala Lumpur Manila Penang Yangon Singapore Vientiane Bandar Seri Begawan Ho Chi Minh Songkhla Johor Bahru Kuching

94

(dalam US$) NO.

PERWAKILAN RI

SATUAN

BIAYA

(1)

(2)

(3)

(4)

TIMUR TENGAH 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119.

Khartoum Algiers Tunisia Rabbat Tripoli Baghdad Cairo Damascus Jeddah Sanaa Kuwait Abu Dhabi Amman Riyadh Beirut Doha Dubai

OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 45,000 30,000 60,000 15,000 30,000 30,000 30,000 45,000 15,000 30,000 30,000

95

Lampiran 18 SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH SEBAGAI BATAS TERTINGGI (dalam rupiah) NO.

PROVINSI

SATUAN

BIAYA

(1)

(2)

(3)

(4)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH

15.000 15.000 15.000 15.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 14.000 14.000 15.000 15.000 15.000 15.000 14.000 15.000 14.000 15.000 16.000 17.000 21.000 18.000

96

Lampiran 19 SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN SEBAGAI BATAS TERTINGGI 1. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

(dalam rupiah)

NO.

PROVINSI

SATUAN

RODA 4

RODA 6/ BUS SEDANG

RODA 6/ BUS BESAR

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per

hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari

766.000 702.000 788.000 820.000 702.000 691.000 691.000 691.000 702.000 766.000 691.000 702.000 702.000 691.000 702.000 691.000 788.000 788.000 799.000 777.000 820.000 702.000 809.000 809.000 799.000 734.000 702.000 691.000 766.000 766.000 885.000 896.000 1.025.000 971.000

2.050.000 1.950.000 2.160.000 2.160.000 1.950.000 1.840.000 1.950.000 1.840.000 1.950.000 2.050.000 1.840.000 2.050.000 1.950.000 1.840.000 1.950.000 1.840.000 2.270.000 2.270.000 2.380.000 2.050.000 2.590.000 1.950.000 2.160.000 2.160.000 2.050.000 1.950.000 1.950.000 2.270.000 1.950.000 2.050.000 2.700.000 2.810.000 3.780.000 3.240.000

3.670.000 2.920.000 3.130.000 3.560.000 3.020.000 2.920.000 3.670.000 2.920.000 3.020.000 3.130.000 2.920.000 3.020.000 3.020.000 2.920.000 2.920.000 2.920.000 3.020.000 3.020.000 3.240.000 3.350.000 3.670.000 3.130.000 3.560.000 3.560.000 3.460.000 3.020.000 3.020.000 3.020.000 3.130.000 3.130.000 3.780.000 3.890.000 4.860.000 4.210.000 97

2. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat (dalam rupiah) NO.

PROVINSI

SATUAN

BIAYA

(1)

(2)

(3)

(4)

A.

PEJABAT ESELON I

B.

PEJABAT ESELON II

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

34.

Per bulan Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per

hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari

17.660.000 14.180.000 13.880.000 13.730.000 15.000.000 13.500.000 13.650.000 13.500.000 13.430.000 13.500.000 12.750.000 13.950.000 13.950.000 13.250.000 13.950.000 14.030.000 13.430.000 13.500.000 13.650.000 14.850.000 14.030.000 14.140.000 14.030.000 14.030.000 14.030.000 15.000.000 15.000.000 13.580.000 13.580.000 14.400.000 14.030.000 14.480.000 14.400.000 14.850.000 14.780.000

98

3. Sewa Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan (dalam rupiah) NO.

PROVINSI

SATUAN

PICK UP

MINIBUS

DOUBLE GARDAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per

bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan

6.300.000 6.080.000 5.930.000 7.130.000 5.850.000 5.930.000 5.550.000 5.780.000 5.930.000 6.230.000 5.400.000 5.400.000 5.660.000 5.630.000 5.630.000 5.630.000 5.930.000 6.080.000 7.130.000 6.380.000 6.750.000 6.720.000 6.380.000 6.380.000 7.350.000 7.280.000 6.150.000 6.150.000 6.750.000 6.900.000 8.180.000 7.880.000 8.630.000 8.480.000

6.530.000 6.080.000 6.000.000 7.350.000 5.930.000 6.150.000 5.850.000 5.850.000 5.930.000 6.380.000 5.670.000 5.670.000 6.690.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000 6.000.000 6.230.000 7.350.000 6.530.000 6.680.000 6.530.000 7.200.000 7.200.000 7.500.000 7.430.000 5.890.000 5.890.000 6.980.000 6.380.000 6.830.000 6.830.000 7.200.000 7.130.000

15.230.000 15.080.000 15.000.000 16.130.000 14.780.000 14.850.000 14.780.000 14.780.000 14.780.000 15.150.000 14.480.000 14.480.000 14.770.000 14.520.000 14.520.000 14.630.000 14.930.000 15.000.000 16.130.000 15.230.000 15.530.000 15.380.000 15.230.000 15.230.000 16.280.000 16.280.000 15.080.000 15.080.000 15.680.000 15.900.000 17.250.000 16.880.000 17.630.000 17.330.000

99

Lampiran 20 SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS SEBAGAI BATAS TERTINGGI 1.

Kendaraan Dinas Pejabat

(dalam rupiah)

NO

PROVINSI

SATUAN

BIAYA

(1)

(2)

(3)

(4)

A

PEJABAT ESELON I

B

PEJABAT ESELON II

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

Unit

702.970.000

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

412.210.000 417.870.000 412.210.000 411.080.000 412.210.000 417.870.000 412.210.000 412.210.000 412.210.000 412.210.000 409.940.000 409.940.000 409.940.000 411.080.000 411.080.000 411.080.000 417.870.000 417.870.000 417.870.000 419.000.000 421.270.000 419.000.000 419.000.000 419.000.000 419.000.000 421.270.000 411.080.000 411.080.000 421.270.000 421.270.000 425.800.000 425.800.000 430.330.000 428.060.000 100

2. Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan Roda 4 (Empat) (dalam rupiah) NO.

PROVINSI

SATUAN

PICK UP

MINIBUS

DOUBLE GARDAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

3. Kendaraan Operasional Bus NO URAIAN (1)

1. 2. 3.

(2)

Roda 4 Micro Bus Roda 6 dan/atau Bus Sedang Roda 6 dan/atau Bus Besar

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

207.290.000 209.220.000 207.290.000 204.200.000 207.290.000 209.220.000 207.290.000 207.290.000 207.290.000 207.290.000 202.610.000 202.610.000 202.610.000 204.200.000 204.200.000 204.200.000 209.220.000 209.220.000 209.220.000 220.020.000 224.020.000 220.020.000 220.020.000 220.020.000 220.020.000 224.020.000 204.200.000 204.200.000 224.020.000 224.020.000 231.000.000 231.000.000 239.150.000 233.970.000

SATUAN (3)

Unit Unit Unit

306.890.000 308.020.000 306.890.000 302.360.000 306.890.000 308.020.000 306.890.000 306.890.000 306.890.000 306.890.000 296.700.000 296.700.000 296.700.000 302.360.000 302.360.000 302.360.000 308.020.000 308.020.000 308.020.000 342.000.000 344.260.000 342.000.000 342.000.000 342.000.000 342.000.000 344.260.000 302.360.000 302.360.000 344.260.000 344.260.000 353.320.000 353.320.000 357.850.000 355.590.000

472.230.000 473.360.000 472.230.000 468.830.000 472.230.000 473.360.000 472.230.000 472.230.000 472.230.000 472.230.000 463.170.000 463.170.000 463.170.000 468.830.000 468.830.000 468.830.000 473.360.000 473.360.000 473.360.000 492.610.000 494.870.000 492.610.000 492.610.000 492.610.000 492.610.000 494.870.000 468.830.000 468.830.000 494.870.000 494.870.000 503.930.000 503.930.000 508.460.000 506.200.000

(dalam rupiah) BIAYA (4)

360.942.000 563.360.000 1.138.896.000 101

4.

Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan Roda 2 (Dua) (dalam rupiah) NO

PROVINSI

SATUAN

OPERASIONAL

LAPANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

20.280.000 20.620.000 20.280.000 19.690.000 20.280.000 20.620.000 20.280.000 20.280.000 20.280.000 20.280.000 19.210.000 19.210.000 19.210.000 19.690.000 19.690.000 19.690.000 20.620.000 20.620.000 20.620.000 21.220.000 22.040.000 21.220.000 21.220.000 21.220.000 21.220.000 22.040.000 19.690.000 19.690.000 22.040.000 22.040.000 22.320.000 22.320.000 23.550.000 22.710.000

33.440.000 35.600.000 33.440.000 32.360.000 33.440.000 35.600.000 33.440.000 33.440.000 33.440.000 33.440.000 31.280.000 31.280.000 31.280.000 32.360.000 32.360.000 32.360.000 35.600.000 35.600.000 35.600.000 36.670.000 37.750.000 36.670.000 36.670.000 36.670.000 36.670.000 37.750.000 32.360.000 32.360.000 37.750.000 37.750.000 38.830.000 38.830.000 42.070.000 39.910.000

102

Lampiran 21 SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS SEBAGAI BATAS TERTINGGI (dalam rupiah)

NO.

PROVINSI

(1)

(2)

Satuan

Pakaian Dinas Dokter

Pakaian Dinas Pegawai/ Perawat

Pakaian Seragam Mahasiswa/ Taruna

Pakaian Kerja Pengemudi/ Petugas Kebersihan/ Pramubakti

Pakaian Kerja Satpam

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.

ACEH

Stel

610.000

460.000

400.000

460.000

980.000

2.

SUMATERA UTARA

Stel

650.000

500.000

450.000

440.000

930.000

3.

RIAU

Stel

650.000

500.000

450.000

440.000

1.000.000

4.

KEPULAUAN RIAU

Stel

650.000

500.000

450.000

440.000

940.000

5.

JAMBI

Stel

650.000

500.000

450.000

440.000

900.000

6.

SUMATERA BARAT

Stel

650.000

500.000

450.000

500.000

900.000

7.

SUMATERA SELATAN

Stel

650.000

500.000

450.000

440.000

1.000.000

8.

LAMPUNG

Stel

600.000

450.000

380.000

450.000

970.000

9.

BENGKULU

Stel

650.000

500.000

450.000

440.000

900.000

10.

BANGKA BELITUNG

Stel

650.000

500.000

450.000

440.000

1.000.000

11.

BANTEN

Stel

530.000

430.000

380.000

360.000

800.000

12.

JAWA BARAT

Stel

500.000

400.000

350.000

340.000

780.000

13.

DKI JAKARTA

Stel

680.000

590.000

530.000

590.000

1.200.000

14.

JAWA TENGAH

Stel

600.000

450.000

380.000

360.000

800.000

15.

D.I. YOGYAKARTA

Stel

520.000

410.000

360.000

350.000

790.000

16.

JAWA TIMUR

Stel

610.000

460.000

400.000

390.000

850.000

17.

BALI

Stel

610.000

460.000

400.000

390.000

850.000

18.

NUSA TENGGARA BARAT

Stel

650.000

500.000

450.000

440.000

900.000

19.

NUSA TENGGARA TIMUR

Stel

660.000

550.000

500.000

490.000

950.000

20.

KALIMANTAN BARAT

Stel

650.000

500.000

450.000

500.000

900.000

21.

KALIMANTAN TENGAH

Stel

650.000

500.000

450.000

440.000

900.000

22.

KALIMANTAN SELATAN

Stel

650.000

500.000

450.000

440.000

900.000

23.

KALIMANTAN TIMUR

Stel

650.000

500.000

450.000

440.000

900.000

24.

KALIMANTAN UTARA

Stel

650.000

500.000

450.000

440.000

900.000

25.

SULAWESI UTARA

Stel

610.000

460.000

400.000

500.000

920.000

26.

GORONTALO

Stel

650.000

500.000

450.000

440.000

900.000

27.

SULAWESI BARAT

Stel

610.000

460.000

400.000

390.000

850.000

28.

SULAWESI SELATAN

Stel

610.000

460.000

400.000

390.000

910.000

29.

SULAWESI TENGAH

Stel

610.000

460.000

400.000

390.000

850.000

30.

SULAWESI TENGGARA

Stel

610.000

460.000

400.000

390.000

850.000

31.

MALUKU

Stel

660.000

550.000

500.000

490.000

1.100.000

32.

MALUKU UTARA

Stel

660.000

550.000

500.000

490.000

1.200.000

33. 34.

PAPUA PAPUA BARAT

Stel Stel

750.000

650.000

600.000

590.000

1.400.000

700.000

620.000

550.000

540.000

1.300.000

103

Lampiran 22 SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT SEBAGAI BATAS ESTIMASI (dalam rupiah) NO

URAIAN

SATUAN

MAKAN

KUDAPAN/ SNACK

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I. II 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

RAPAT KOORDINASI TINGKAT MENTERI/ ESELON I/SETARA RAPAT BIASA

Orang/Kali

110.000

49.000

ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali

48.000 46.000 40.000 39.000 37.000 44.000 44.000 40.000 44.000 40.000 44.000 45.000 47.000 37.000 36.000 44.000 44.000 41.000 41.000 42.000 40.000 45.000 42.000 42.000 44.000 42.000 45.000 45.000 40.000 40.000 47.000 54.000 60.000 54.000

15.000 13.000 15.000 19.000 17.000 16.000 17.000 17.000 16.000 17.000 14.000 14.000 17.000 13.000 13.000 14.000 16.000 17.000 21.000 16.000 14.000 14.000 16.000 16.000 17.000 14.000 15.000 14.000 14.000 19.000 19.000 20.000 31.000 25.000 104

Lampiran 23 SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN DI DALAM NEGERI SEBAGAI BATAS ESTIMASI (dalam rupiah) NO (1)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

PROVINSI (2)

ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

MEMILIKI SAMPAI DENGAN 40 PEGAWAI

MEMILIKI LEBIH DARI 40 PEGAWAI

SATUAN

BIAYA

SATUAN

BIAYA

(3)

(4)

(5)

(6)

Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun

60.870.000 60.020.000 60.020.000 61.710.000 59.600.000 60.020.000 60.020.000 59.170.000 60.020.000 59.600.000 60.870.000 60.440.000 60.440.000 60.870.000 60.440.000 60.440.000 61.290.000 60.440.000 60.440.000 60.440.000 59.600.000 60.020.000 60.440.000 60.440.000 62.130.000 60.870.000 57.060.000 60.870.000 60.020.000 60.440.000 64.460.000 64.460.000 73.970.000 67.630.000

OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT

1.530.000 1.510.000 1.510.000 1.550.000 1.490.000 1.510.000 1.510.000 1.480.000 1.510.000 1.490.000 1.530.000 1.520.000 1.520.000 1.530.000 1.520.000 1.520.000 1.540.000 1.520.000 1.520.000 1.520.000 1.490.000 1.510.000 1.520.000 1.520.000 1.560.000 1.530.000 1.430.000 1.530.000 1.510.000 1.520.000 1.620.000 1.620.000 1.850.000 1.700.000 105

Lampiran 24 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR SEBAGAI BATAS ESTIMASI (dalam rupiah) NO

URAIAN

SATUAN

BIAYA

(1)

(2)

(3)

(4)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Inventaris Kantor Personal Komputer Printer AC Split Genset lebih kecil dari 50 KVA Genset 75 KVA Genset 100 KVA Genset 125 KVA Genset 150 KVA Genset 175 KVA Genset 200 KVA Genset 250 KVA Genset 275 KVA Genset 300 KVA Genset 350 KVA Genset 450 KVA Genset 500 KVA

Pegawai/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun

75.000 680.000 650.000 570.000 6.740.000 8.090.000 9.510.000 10.100.000 12.420.000 13.870.000 14.850.000 15.730.000 10.640.000 19.630.000 21.510.000 24.000.000 29.760.000

106

Lampiran 25 SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARISASI LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU SEBAGAI BATAS ESTIMASI (dalam rupiah) NO.

PROVINSI

SATUAN

BIAYA

(1)

(2)

(3)

(4)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun

1.660.000 1.570.000 1.580.000 1.560.000 1.610.000 1.600.000 1.580.000 1.580.000 1.570.000 1.550.000 1.580.000 1.570.000 1.600.000 1.660.000 1.650.000 1.580.000 1.660.000 1.600.000 1.530.000 1.560.000 1.640.000 1.570.000 1.550.000 1.550.000 1.540.000 1.520.000 1.480.000 1.610.000 1.540.000 1.630.000 1.700.000 1.750.000 1.960.000 1.850.000 107

Lampiran 26 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS SEBAGAI BATAS ESTIMASI 1. Kendaraan Dinas Pejabat (dalam rupiah) NO.

PROVINSI

SATUAN

BIAYA TA. 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

A. B. C.

PEJABAT NEGARA PEJABAT ESELON I PEJABAT ESELON II

Unit/Tahun Unit/Tahun

41.170.000 39.000.000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun

38.520.000 37.950.000 38.010.000 37.880.000 38.540.000 38.510.000 38.010.000 38.140.000 38.050.000 37.880.000 37.940.000 37.850.000 38.190.000 38.110.000 38.110.000 38.110.000 38.110.000 38.540.000 37.650.000 38.320.000 38.520.000 38.520.000 38.150.000 38.150.000 38.050.000 37.730.000 36.850.000 38.630.000 38.120.000 38.520.000 38.060.000 38.010.000 38.490.000 38.440.000 108

2. Kendaraan Dinas Operasional

(dalam rupiah)

NO

PROVINSI

SATUAN

RODA EMPAT

DOUBLE GARDAN

RODA DUA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun

33.840.000 33.100.000 33.130.000 33.020.000 33.570.000 33.550.000 33.140.000 33.250.000 33.170.000 33.040.000 33.040.000 32.960.000 33.220.000 34.170.000 34.010.000 33.200.000 34.450.000 33.600.000 32.880.000 33.800.000 35.020.000 33.970.000 33.660.000 33.660.000 33.560.000 33.310.000 32.200.000 33.630.000 33.650.000 34.840.000 33.620.000 33.560.000 34.010.000 33.970.000

36.560.000 35.550.000 35.620.000 35.480.000 36.180.000 36.170.000 35.600.000 35.750.000 35.640.000 35.460.000 35.560.000 35.450.000 35.840.000 37.070.000 36.850.000 35.730.000 37.350.000 36.180.000 35.190.000 35.880.000 37.410.000 36.100.000 35.680.000 35.680.000 35.590.000 35.220.000 34.330.000 36.320.000 35.640.000 37.160.000 35.540.000 35.500.000 36.010.000 35.960.000

3.740.000 3.600.000 3.570.000 3.500.000 3.670.000 3.710.000 3.570.000 3.590.000 3.570.000 3.540.000 3.490.000 3.470.000 3.540.000 3.780.000 3.740.000 3.550.000 3.920.000 3.700.000 3.520.000 3.670.000 3.990.000 3.700.000 3.620.000 3.620.000 3.620.000 3.580.000 3.200.000 3.640.000 3.650.000 3.930.000 3.710.000 3.710.000 3.940.000 3.830.000

3. Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6 & Speed Boat (dalam rupiah) NO

PROVINSI

SATUAN

BIAYA

(1)

(2)

(3)

(4)

1. 2. 3. 4.

Operasional Dalam Lingkungan Kantor Roda 6 Roda 6 Khusus Tahanan Kejaksaan Speed Boat

Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun

9.750.000 36.510.000 40.763.856 20.240.000 109

Lampiran 27 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI SEBAGAI BATAS ESTIMASI (dalam rupiah) NO.

PROVINSI

(1)

(2)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

SATUAN

GEDUNG BERTINGKAT

GEDUNG TIDAK BERTINGKAT

HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR

(3)

(4)

(5)

(6)

2

m /tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun

170.000 178.000 188.000 209.000 181.000 157.000 187.000 186.000 163.000 182.000 177.000 156.000 179.000 155.000 151.000 173.000 177.000 195.000 178.000 178.000 204.000 175.000 188.000 188.000 177.000 169.000 193.000 165.000 195.000 171.000 202.000 205.000 399.000 514.000

131.000 133.000 140.000 156.000 134.000 107.000 126.000 112.000 99.000 115.000 126.000 89.000 133.000 87.000 87.000 128.000 131.000 134.000 116.000 116.000 130.000 120.000 177.000 177.000 101.000 111.000 143.000 119.000 145.000 125.000 141.000 137.000 227.000 281.000

10.000 10.000 11.000 11.000 10.000 10.000 11.000 10.000 10.000 11.000 10.000 10.000 11.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11.000 11.000 10.000 10.000 10.000 14.000 11.000 10.000 11.000 10.000 14.000 14.000 14.000 19.000 111

Lampiran 28 SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN SEBAGAI BATAS ESTIMASI (dalam rupiah) NO.

PROVINSI

SATUAN

BIAYA

(1)

(2)

(3)

(4)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per

hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari

6.800.000 11.000.000 7.300.000 7.700.000 11.250.000 15.350.000 9.860.000 8.000.000 6.600.000 7.300.000 8.360.000 15.000.000 17.500.000 10.500.000 10.500.000 10.100.000 15.000.000 7.400.000 7.400.000 7.000.000 7.500.000 7.000.000 7.700.000 7.700.000 18.400.000 7.100.000 7.200.000 10.500.000 8.530.000 7.200.000 8.000.000 8.000.000 15.000.000 14.680.000

112

Lampiran 29 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (SATU KALI JALAN) SEBAGAI BATAS ESTIMASI (dalam rupiah) NO

PROVINSI

SATUAN

BIAYA

(1)

(2)

(3)

(4)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali

123.000 232.000 70.000 105.000 128.000 192.000 124.000 148.000 92.000 86.000 320.000 118.000 170.000 50.000 141.000 148.000 160.000 218.000 81.000 145.000 94.000 141.000 401.000 353.000 310.000 134.000 217.000 128.000 151.000 332.000 340.000 403.000 354.000 130.000 113

Lampiran 30 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI - PULANG (PP) SEBAGAI BATAS ESTIMASI (dalam rupiah) KOTA

NO (1)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA

SATUAN BIAYA TIKET

ASAL

TUJUAN

BISNIS

EKONOMI

(2)

(3)

(4)

(5)

AMBON BALIKPAPAN BANDA ACEH BANDAR LAMPUNG BANJARMASIN BATAM BENGKULU BIAK DENPASAR GORONTALO JAMBI JAYAPURA JOGJAKARTA KENDARI KUPANG MAKASSAR MALANG MAMUJU MANADO MANOKWARI MATARAM MEDAN PADANG PALANGKARAYA PALEMBANG PALU PANGKAL PINANG PEKANBARU PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA TERNATE

13.285.000 7.412.000 7.519.000 2.407.000 5.252.000 4.867.000 4.364.000 14.065.000 5.305.000 7.231.000 4.065.000 14.568.000 4.107.000 7.658.000 9.413.000 7.444.000 4.599.000 7.295.000 10.824.000 16.226.000 5.316.000 7.252.000 5.530.000 4.984.000 3.861.000 9.348.000 3.412.000 5.583.000 4.353.000 3.861.000 3.861.000 5.466.000 10.001.000

7.081.000 3.797.000 4.492.000 1.583.000 2.995.000 2.888.000 2.621.000 7.519.000 3.262.000 4.824.000 2.460.000 8.193.000 2.268.000 4.182.000 5.081.000 3.829.000 2.695.000 4.867.000 5.102.000 10.824.000 3.230.000 3.808.000 2.952.000 2.984.000 2.268.000 5.113.000 2.139.000 3.016.000 2.781.000 2.182.000 2.342.000 2.674.000 6.664.000 114

(dalam rupiah) NO (1)

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

KOTA

SATUAN BIAYA TIKET

ASAL

TUJUAN

BISNIS

EKONOMI

(2)

(3)

(4)

(5)

JAKARTA AMBON AMBON AMBON AMBON AMBON AMBON AMBON AMBON AMBON BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BANDA ACEH BANDA ACEH BANDA ACEH BANDA ACEH BANDA ACEH BANDA ACEH BANDA ACEH BANDA ACEH BANDA ACEH BANDA ACEH BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG

TIMIKA DENPASAR JAYAPURA KENDARI MAKASSAR MANOKWARI PALU SORONG SURABAYA TERNATE BANDA ACEH BATAM DENPASAR JAYAPURA JOGJAKARTA MAKASSAR MANADO MEDAN PADANG PALEMBANG PEKANBARU SEMARANG SOLO SURABAYA TIMIKA DENPASAR JAYAPURA JOGJAKARTA MAKASSAR MANADO PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA TIMIKA BALIKPAPAN BANDA ACEH BANJARMASIN BATAM

13.830.000 8.054.000 7.434.000 4.824.000 6.022.000 5.177.000 6.140.000 3.637.000 8.803.000 4.022.000 12.739.000 10.354.000 10.739.000 19.071.000 9.669.000 12.664.000 15.702.000 12.493.000 10.942.000 9.445.000 10.996.000 9.445.000 9.445.000 10.889.000 18.408.000 10.835.000 19.167.000 9.765.000 12.760.000 15.798.000 9.990.000 9.530.000 9.530.000 10.985.000 18.504.000 8.129.000 8.225.000 6.193.000 5.840.000

7.487.000 4.471.000 4.161.000 2.856.000 3.455.000 3.027.000 3.508.000 2.257.000 4.845.000 2.449.000 6.749.000 5.305.000 5.648.000 10.086.000 4.749.000 6.150.000 7.295.000 6.140.000 5.369.000 4.749.000 5.423.000 4.674.000 4.813.000 5.113.000 9.445.000 6.279.000 10.717.000 5.380.000 6.781.000 7.926.000 5.840.000 5.305.000 5.444.000 5.744.000 10.076.000 4.129.000 4.760.000 3.412.000 3.316.000 115

(dalam rupiah) NO (1)

73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111.

KOTA

SATUAN BIAYA TIKET

ASAL

TUJUAN

BISNIS

EKONOMI

(2)

(3)

(4)

(5)

BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN

BIAK DENPASAR JAYAPURA JOGJAKARTA KENDARI MAKASSAR MALANG MANADO MATARAM MEDAN PADANG PALANGKARAYA PALEMBANG PEKANBARU PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA TIMIKA BATAM DENPASAR JAKARTA JAMBI JOGJAKARTA PADANG PALEMBANG PANGKALPINANG PEKANBARU SEMARANG SOLO SURABAYA TANJUNG PANDAN BANDA ACEH BATAM BIAK DENPASAR JAYAPURA JOGJAKARTA MEDAN

14.119.000 6.236.000 14.568.000 5.155.000 8.354.000 8.161.000 5.594.000 11.199.000 6.246.000 7.979.000 6.439.000 5.947.000 4.931.000 6.482.000 5.380.000 4.931.000 4.931.000 6.386.000 13.905.000 6.289.000 5.626.000 2.064.000 5.006.000 3.369.000 6.129.000 4.385.000 4.599.000 6.525.000 3.027.000 3.647.000 4.824.000 4.439.000 10.792.000 8.407.000 16.686.000 8.792.000 17.135.000 7.723.000 10.546.000

7.487.000 3.647.000 8.097.000 2.760.000 4.482.000 4.161.000 3.134.000 5.305.000 3.626.000 4.150.000 3.380.000 3.401.000 2.760.000 3.433.000 3.220.000 2.685.000 2.824.000 3.123.000 7.455.000 3.583.000 3.252.000 1.476.000 2.941.000 2.129.000 3.508.000 2.631.000 2.738.000 3.701.000 1.957.000 2.268.000 2.856.000 2.663.000 6.022.000 4.578.000 8.749.000 4.920.000 9.359.000 4.022.000 5.412.000 116

(dalam rupiah) NO (1) 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150.

KOTA ASAL (2) BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM BENGKULU BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK DENPASAR DENPASAR

SATUAN BIAYA TIKET TUJUAN (3)

PADANG PALEMBANG PEKANBARU SEMARANG SOLO SURABAYA TIMIKA BANDA ACEH DENPASAR JAYAPURA JOGJAKARTA MAKASSAR MANADO MEDAN PADANG PALEMBANG PEKANBARU PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA TIMIKA PALEMBANG BALIKPAPAN BANDA ACEH BATAM DENPASAR JAYAPURA JOGJAKARTA MANADO MEDAN PADANG PALEMBANG PEKANBARU PONTIANAK SURABAYA TIMIKA JAYAPURA KUPANG

BISNIS (4) 9.006.000 7.498.000 9.049.000 7.498.000 7.498.000 8.942.000 16.472.000 10.439.000 8.450.000 16.782.000 7.370.000 10.375.000 13.413.000 10.193.000 8.653.000 7.145.000 8.707.000 7.594.000 7.145.000 7.145.000 8.600.000 16.119.000 2.899.000 18.622.000 18.718.000 16.333.000 16.729.000 3.615.000 15.648.000 11.734.000 18.472.000 16.932.000 15.424.000 16.985.000 15.873.000 12.782.000 5.808.000 11.680.000 5.091.000

EKONOMI (5) 4.642.000 4.022.000 4.696.000 3.958.000 4.097.000 4.385.000 8.717.000 5.936.000 4.824.000 9.263.000 3.936.000 5.337.000 6.482.000 5.316.000 4.546.000 3.936.000 4.599.000 4.396.000 3.861.000 4.000.000 4.300.000 8.621.000 1.893.000 9.477.000 10.108.000 8.664.000 8.995.000 2.321.000 8.108.000 6.353.000 9.498.000 8.728.000 8.108.000 8.781.000 8.568.000 7.081.000 3.444.000 6.845.000 2.952.000 117

(dalam rupiah) NO (1)

151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189.

KOTA

SATUAN BIAYA TIKET

ASAL

TUJUAN

BISNIS

EKONOMI

(2)

(3)

(4)

(5)

DENPASAR DENPASAR DENPASAR DENPASAR DENPASAR DENPASAR DENPASAR DENPASAR DENPASAR DENPASAR JAMBI JAMBI JAMBI JAMBI JAMBI JAMBI JAMBI JAMBI JAMBI JAMBI JAMBI JAMBI JAMBI JAYAPURA JAYAPURA JAYAPURA JAYAPURA JAYAPURA JAYAPURA JAYAPURA JAYAPURA JOGJAKARTA JOGJAKARTA JOGJAKARTA JOGJAKARTA JOGJAKARTA JOGJAKARTA JOGJAKARTA JOGJAKARTA

MAKASSAR MANADO MATARAM MEDAN PADANG PALANGKARAYA PALEMBANG PEKANBARU PONTIANAK TIMIKA BALIKPAPAN BANJARMASIN DENPASAR JOGJAKARTA KUPANG MAKASSAR MALANG MANADO PALANGKARAYA PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA JOGJAKARTA MANADO MEDAN PADANG PALEMBANG PEKANBARU PONTIANAK TIMIKA DENPASAR MAKASSAR MANADO MEDAN PADANG PALEMBANG PEKANBARU PONTIANAK

4.182.000 7.851.000 1.840.000 10.589.000 9.049.000 8.557.000 7.541.000 9.092.000 7.990.000 10.140.000 7.733.000 7.690.000 7.733.000 6.653.000 11.434.000 9.659.000 7.091.000 12.707.000 7.444.000 6.878.000 6.428.000 6.428.000 7.883.000 13.274.000 22.109.000 18.932.000 17.381.000 15.873.000 17.435.000 16.322.000 3.615.000 3.861.000 6.525.000 10.536.000 9.519.000 7.969.000 6.460.000 8.022.000 6.910.000

2.631.000 4.278.000 1.390.000 5.658.000 4.888.000 4.909.000 4.278.000 4.942.000 4.738.000 6.129.000 4.407.000 4.193.000 4.439.000 3.551.000 6.075.000 4.952.000 3.925.000 6.097.000 4.193.000 4.011.000 3.476.000 3.615.000 3.915.000 7.690.000 11.263.000 10.097.000 9.327.000 8.717.000 9.380.000 9.177.000 2.289.000 2.481.000 3.893.000 5.722.000 4.770.000 4.000.000 3.380.000 4.054.000 3.840.000 118

(dalam rupiah) NO (1)

190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228.

KOTA

SATUAN BIAYA TIKET

ASAL

TUJUAN

BISNIS

EKONOMI

(2)

(3)

(4)

(5)

JOGJAKARTA KENDARI KENDARI KENDARI KENDARI KENDARI KENDARI KENDARI KENDARI KENDARI KENDARI KENDARI KUPANG KUPANG KUPANG KUPANG KUPANG MAKASAR MAKASAR MAKASAR MAKASAR MAKASAR MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MANADO MANADO

TIMIKA BANDA ACEH BATAM DENPASAR JOGJAKARTA PADANG PALEMBANG PEKANBARU SEMARANG SOLO SURABAYA TIMIKA JAYAPURA JOGJAKARTA MAKASSAR MANADO SURABAYA BIAK JAYAPURA KENDARI MANADO TIMIKA BALIKPAPAN BANDA ACEH BANJARMASIN BATAM BIAK JAYAPURA KENDARI MAKASSAR MANADO MEDAN PADANG PALANGKARAYA PALEMBANG PEKANBARU TIMIKA MEDAN PADANG

11.894.000 12.953.000 10.568.000 5.455.000 8.129.000 11.167.000 9.659.000 11.220.000 9.659.000 9.659.000 11.103.000 18.633.000 14.386.000 7.348.000 7.637.000 11.648.000 6.749.000 8.493.000 10.193.000 2.663.000 5.327.000 11.723.000 10.108.000 10.204.000 8.161.000 7.819.000 16.087.000 16.536.000 10.322.000 10.129.000 13.167.000 9.958.000 8.418.000 7.915.000 6.899.000 8.461.000 15.873.000 15.552.000 14.012.000

7.038.000 7.102.000 5.658.000 3.273.000 4.706.000 5.722.000 5.102.000 5.776.000 5.027.000 5.166.000 5.466.000 9.798.000 8.108.000 4.182.000 4.311.000 6.140.000 3.722.000 4.931.000 5.787.000 1.786.000 2.909.000 6.567.000 5.134.000 5.765.000 4.407.000 4.311.000 8.482.000 9.092.000 5.487.000 5.166.000 6.311.000 5.145.000 4.385.000 4.407.000 3.765.000 4.439.000 8.461.000 7.316.000 6.546.000 119

(dalam rupiah) NO (1)

229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267

KOTA

SATUAN BIAYA TIKET

ASAL

TUJUAN

BISNIS

EKONOMI

(2)

(3)

(4)

(5)

MANADO MANADO MANADO MANADO MANADO MANADO MANADO MATARAM MATARAM MATARAM MATARAM MATARAM MATARAM MATARAM MATARAM MATARAM MATARAM MATARAM MATARAM MATARAM MATARAM MATARAM MEDAN MEDAN MEDAN MEDAN MEDAN MEDAN MEDAN PADANG PADANG PADANG PADANG PADANG PADANG PALANGKARAYA PALANGKARAYA PALANGKARAYA PALANGKARAYA

PALEMBANG PEKANBARU PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA TIMIKA BALIKPAPAN BANDA ACEH BANJARMASIN BATAM BIAK JAYAPURA JOGJAKARTA MAKASSAR MANADO MEDAN PADANG PALEMBANG PEKANBARU PONTIANAK SURABAYA BANDA ACEH MAKASSAR PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA TIMIKA MAKASSAR PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA TIMIKA BANDA ACEH BATAM JOGJAKARTA MATARAM

12.504.000 14.055.000 12.953.000 12.504.000 12.504.000 9.937.000 16.183.000 10.750.000 10.846.000 8.803.000 8.461.000 11.552.000 13.092.000 4.417.000 4.717.000 8.717.000 10.600.000 9.060.000 7.551.000 9.102.000 8.001.000 3.829.000 3.466.000 12.514.000 9.733.000 9.284.000 9.284.000 10.739.000 18.258.000 10.974.000 8.193.000 7.744.000 7.744.000 9.199.000 16.718.000 10.546.000 8.161.000 7.477.000 8.557.000

5.926.000 6.599.000 6.396.000 5.851.000 5.990.000 5.262.000 8.995.000 5.615.000 6.246.000 4.888.000 4.803.000 6.546.000 7.327.000 2.781.000 2.909.000 4.738.000 5.637.000 4.867.000 4.246.000 4.909.000 4.706.000 2.321.000 2.193.000 6.172.000 5.230.000 4.696.000 4.835.000 5.134.000 9.455.000 5.402.000 4.460.000 3.925.000 4.065.000 4.364.000 8.685.000 6.022.000 4.578.000 4.022.000 4.888.000 120

(dalam rupiah) NO (1)

268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306

KOTA

SATUAN BIAYA TIKET

ASAL

TUJUAN

BISNIS

EKONOMI

(2)

(3)

(4)

(5)

PALANGKARAYA PALANGKARAYA PALANGKARAYA PALANGKARAYA PALANGKARAYA PALANGKARAYA PALANGKARAYA PALEMBANG PALEMBANG PALEMBANG PALEMBANG PALEMBANG PALEMBANG PALEMBANG PALU PALU PALU PALU PALU PANGKAL PINANG PANGKAL PINANG PANGKAL PINANG PANGKAL PINANG PANGKAL PINANG PANGKAL PINANG PANGKAL PINANG PANGKAL PINANG PANGKAL PINANG PANGKAL PINANG PANGKAL PINANG PANGKAL PINANG PANGKAL PINANG PANGKAL PINANG PEKANBARU PEKANBARU PEKANBARU PEKANBARU PEKANBARU PONTIANAK

MEDAN PADANG PALEMBANG PEKANBARU SEMARANG SOLO SURABAYA BALIKPAPAN MAKASSAR PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA TIMIKA MAKASSAR POSO SORONG SURABAYA TOLI-TOLI BALIKPAPAN BANJARMASIN BATAM JOGJAKARTA MAKASSAR MANADO MEDAN PADANG PALEMBANG PEKANBARU PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA TIMIKA MAKASSAR

10.300.000 8.760.000 7.252.000 8.803.000 7.252.000 7.252.000 8.696.000 9.894.000 9.466.000 6.685.000 6.236.000 6.236.000 7.690.000 15.210.000 4.268.000 1.957.000 6.878.000 6.878.000 2.941.000 9.038.000 7.091.000 6.739.000 6.065.000 9.060.000 12.097.000 8.888.000 7.337.000 5.829.000 7.391.000 6.279.000 5.829.000 5.829.000 7.284.000 8.247.000 7.797.000 7.797.000 9.241.000 16.771.000 9.915.000

5.412.000 4.642.000 4.022.000 4.696.000 3.947.000 4.086.000 4.385.000 5.220.000 4.781.000 3.840.000 3.305.000 3.444.000 3.744.000 8.076.000 2.578.000 1.423.000 3.883.000 3.883.000 1.915.000 4.631.000 3.915.000 3.818.000 3.262.000 4.663.000 5.808.000 4.653.000 3.883.000 3.262.000 3.936.000 3.733.000 3.187.000 3.326.000 3.626.000 4.514.000 3.979.000 4.118.000 4.407.000 8.739.000 5.241.000 121

(dalam rupiah) NO

KOTA

SATUAN BIAYA TIKET

ASAL

TUJUAN

BISNIS

EKONOMI

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

307 308 309 310 311 312

PONTIANAK PONTIANAK PONTIANAK PONTIANAK SEMARANG SOLO

SEMARANG SOLO SURABAYA TIMIKA MAKASSAR MAKASSAR

313 314 315 316

SURABAYA SURABAYA SURABAYA SURABAYA

DENPASAR JAYAPURA MAKASSAR TIMIKA

6.685.000 6.685.000 8.140.000 15.659.000 9.466.000 9.446.000 3.198.000 12.675.000 5.936.000 11.295.000

3.765.000 3.904.000 4.204.000 8.535.000 4.706.000 4.845.000 1.979.000 7.231.000 3.433.000 6.589.000

122

Lampiran 31 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PP.) SEBAGAI BATAS ESTIMASI (dalam US$) NO.

KOTA

(1)

(2)

BIAYA Eksekutif

Bisnis

Ekonomi

(3)

(4)

(5)

AMERIKA UTARA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Chicago Houston Los Angeles New York Ottawa San Fransisco Toronto Vancouver Washington

1,2471 1,2635 1,1187 14,761 12,266 12,468 11,750 10,902 14,428

6,749 6,487 5,809 6,040 6,924 6,623 8,564 7,458 8,240

3,587 3,591 3,178 3,753 4,083 2,771 3,201 3,277 3,743

18,399 16,393 13,237 17,832 15,018 21,874 17,325

9,426 11,518 9,134 10,399 9,494 15,539 16,269

7,713 5,970 5,970 5,130 7,353 8,900 12,127

11,822 14,702 23,291

7,831 11,223 14,389

3,966 7,335 13,570

10,520 10,713 10,850 10,724 10,277 11,478 10,945 7,464

4,177 5,994 5,074 6,085 6,126 6,056 5,023 6,031

3,357 3,870 3,541 3,331 3,959 4,355 3,753 3,825

AMERIKA SELATAN 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Bogota Brazilia Boenos Aires Caracas Paramaribo Santiago de Chile Quito AMERIKA TENGAH

17. 18. 19.

Mexico City Havana Panama City EROPA BARAT

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Vienna Brusels Marseilles Paris Berlin Bern Bonn Hamburg

123

(dalam US$) NO.

KOTA

(1)

(2)

28. 29.

Geneva Amsterdam

BIAYA Eksekutif

Bisnis

Ekonomi

(3)

(4)

(5)

8,166 8,216

5,370 5,898

4,333 3,331

9,696

4,920

3,730

10,023 9,917 10,980 9,856

5,931 5,506 5,446 4,773

3,681 3,433 4,153 4,049

11,778 14,446 14,911 9,309 10,393 8,714 9,921

7,129 6,334 9,256 4,746 4,767 4,774 6,158

6,033 2,794 8,041 3,383 3,631 3,851 5,350

6,993 8,839 10,860 9,537 8,484 7,473 10,777

4,341 4,982 6,029 7,206 6,748 6,346 5,052

3,771 4,113 5,193 5,143 3,451 3,612 3,447

12,900 10,281

9,848 7,848

8,555 6,818

7,700 8,732 11,779 8,947 11,118

5,808 7,966 9,000 6,599 10,600

5,552 6,081 8,282 5,733 5,747

EROPA UTARA 30. 31. 32. 33. 34.

Copenhagen Helsinski Stockholm London Oslo EROPA SELATAN

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

Sarajevo Zagreb Athens Lisbon Madrid Rome Beograd EROPA TIMUR

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Bratislava Bucharest Kiev Moscow Praque Sofia Warsaw AFRIKA BARAT

49. 50.

Dakkar Abuja AFRIKA TIMUR

51. 52. 53. 54. 55.

Addis Ababa Nairobi Antananarive Dar Es Salaam Harare

124

(dalam US$) NO.

KOTA

(1)

(2)

BIAYA Eksekutif

Bisnis

Ekonomi

(3)

(4)

(5)

AFRIKA SELATAN 56. 57. 58.

Windhoek Cape Town Johannesburg

18,241 14,941

11,774 8,438

7,510 7,330

11,255

8,524

6,275

9,536 7,820 5,904 8,910 6,551 9,419

6,593 6,414 4,507 7,721 5,706 4,958

5,710 4,037 3,915 5,665 4,975 4,175

6,400 5,433

5,992 4,148

4,700 3,545

7,561 6,771 7,703 5,216 8,684 9,449 5,283 8,205 6,446 6,469 5,359

6,431 4,273 4,490 3,639 5,390 6,643 4,976 5,878 3,785 5,156 3,510

3,545 3,110 3,730 2,745 3,325 3,581 2,727 3,679 3,321 3,727 3,000

13,617 13,661

8,453 12,089

7,343 8,962

2,595 3,028 3,204 3,734 2,421 3,233

2,140 2,633 2,686 2,675 1,999 2,966

1,623 1,257 1,864 1,835 1,737 1,737

AFRIKA UTARA 59. 60. 61. 62. 63. 64.

Algiers Cairo Khartoum Rabbat Tripoli Tunisia ASIA BARAT

65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

Manama Baghdad Amman Kuwait Beirut Doha Damascus Ankara Abu Dhabi Sanaa Jeddah Muscat Riyadh ASIA TENGAH

78. 79.

Tashkent Astana ASIA TIMUR

80. 81. 82. 83. 84. 85.

Beijing Hongkong Osaka Tokyo Pyongyang Seoul

125

(dalam US$) NO.

KOTA

(1)

(2)

BIAYA Eksekutif

Bisnis

Ekonomi

(3)

(4)

(5)

ASIA SELATAN 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92.

Kaboul Teheran Colombo Dhaka Islamabad Karachi New Delhi

6,307 4,475 3,119

3,905 3,416 2,562

3,208 2,920 1,628

3,063 5,482 4,226 3,380

2,417 3,333 3,633 2,009

1,092 2,501 2,321 1,673

1,628 2,344 2,757 1,833 1,677 1,195 1,894 1,158 2,453 918 2,202 991 2,274 1,468

1,147 1,155 2,558 1,833 1,503 911 1,427 659 1,614 766 1,981 673 2,025 1,212

919 823 1,641 1,656 1,235 525 694 585 1,150 545 1,627 403 1,420 1,053

5,506 6,689 4,886 6,940 5,771 8,252 4,629 3,318 6,561

4,926 4,900 3,814 5,917 1,801 7,398 4,237 2,740 4,687

2,500 3,964 2,858 3,780 1,525 5,034 2,557 2,380 3,413

ASIA TENGGARA 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106.

Bandar Seri Bagawan Bangkok Davao City Hanoi Ho Chi Minh Johor Bahru Kota Kinabalu Kuala Lumpur Manila Penang Pnom Penh Singapore Vientiane Yangon ASIA PASIFIK

107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115.

Canberra Darwin Melbourne Noumea Perth Port Moresby Sydney Vanimo Wellington

126

Lampiran 32 SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI SEBAGAI BATAS ESTIMASI 1.

ATK, Langganan Koran/Majalah, Lampu, Pengamanan Sendiri, Kantong Diplomatik, dan Jamuan (dalam US$)

NO

KOTA

ATK (OT)

(1)

(2)

(3)

Langganan Koran/ Pengamanan Lampu Majalah Sendiri (buah) (eksemplar (OB) /bulan) (4)

(5)

(6)

Kantong Diplomatik (Kg)

Jamuan (OH)

(7)

(8)

AMERIKA UTARA 1.

Chicago

1,270

37

18

2,521

94

89

2.

Houston

1,220

37

18

2,521

94

89

3.

Los Angeles

1,270

37

18

3,420

94

89

1,270

39

19

2,256

99

94

4.

New York (termasuk KJRI New York)

5.

Ottawa

1,307

42

20

1,963

106

100

6.

San Fransisco

1,270

37

18

2,031

94

89

7.

Toronto

1,307

42

20

3,391

106

100

8.

Vancouver

1,307

42

20

1,553

106

100

9.

Washington

1,270

37

18

2,836

94

89

AMERIKA SELATAN 10.

Bogota

1,185

38

18

1,150

96

91

11.

Brazilia

1,478

47

22

2,195

153

113

12.

Boenos Aires

1,170

33

16

1,768

84

79

13.

Caracas

1,319

42

20

1,806

107

101

14.

Paramaribo

1,170

33

16

1,150

85

80

15.

Santiago de Chile

1,172

37

18

1,777

95

90

16.

Quito

1,001

32

15

1,150

81

77

17.

Lima

1,099

35

17

1,262

89

85

AMERIKA TENGAH 18.

Mexico City

1,220

35

17

2,657

90

85

19.

Havana

1,220

35

16

1,691

88

83

20.

Panama City

1,038

33

16

2,836

84

79

1,985

264

22

2,776

132

103

EROPA BARAT 21.

Vienna

127

(dalam US$)

NO

KOTA

ATK (OT)

(1)

(2)

(3)

Langganan Koran/ Pengamanan Lampu Majalah Sendiri (buah) (eksemplar (OB) /bulan) (4)

(5)

(6)

Kantong Diplomatik (Kg)

Jamuan (OH)

(7)

(8)

22.

Brusels

1,947

259

22

3,120

129

101

23.

Marseilles

2,022

269

23

2,373

134

105

24.

Paris

2,022

269

23

3,076

134

105

25.

Berlin

1,910

254

22

2,799

127

99

26.

Bern

2,509

334

28

5,368

166

130

27.

Bonn

1,910

254

22

2,690

127

99

28.

Hamburg

1,910

254

22

2,690

127

99

29.

Geneva

2,509

334

28

2,776

166

130

30.

Amsterdam

1,910

254

22

2,690

127

99

EROPA UTARA 31.

Copenhagen

2,115

281

24

3,341

232

110

32.

Helsinski

1,947

259

22

2,585

213

101

33.

Stockholm

1,910

254

22

3,978

209

99

34.

London

1,966

261

22

3,749

215

102

35.

Oslo

2,340

311

26

3,978

256

121

EROPA SELATAN 36.

Sarajevo

1,179

145

18

2,232

108

84

37.

Zagreb

1,275

156

20

2,232

117

90

38.

Athens

1,220

158

20

2,776

118

91

39.

Lisbon

1,220

161

20

2,732

121

93

40.

Madrid

1,270

165

21

2,732

123

95

41.

Rome

1,220

177

22

1,936

132

102

42.

Beograd

1,220

151

19

1,669

113

87

43.

Vatican

1,220

177

22

2,478

86

102

EROPA TIMUR 44.

Bratislava

1,220

171

22

1,668

110

99

45.

Bucharest

1,220

150

19

1,867

96

86

46.

Kiev

1,220

148

19

1,733

95

85

47.

Moscow

1,220

183

23

2,375

117

106

48.

Praque

1,220

148

19

2,760

95

85

49.

Sofia

1,220

148

19

2,082

95

85

50.

Warsaw

1,220

148

19

2,082

95

85

51.

Budapest

1,220

161

20

2,271

103

93

128

(dalam US$)

NO

KOTA

ATK (OT)

(1)

(2)

(3)

Langganan Koran/ Pengamanan Lampu Majalah Sendiri (buah) (eksemplar (OB) /bulan) (4)

(5)

(6)

Kantong Diplomatik (Kg)

Jamuan (OH)

(7)

(8)

AFRIKA BARAT 52.

Dakkar

1,220

148

6

2,341

161

55

53.

Abuja

1,220

145

6

2,295

158

55

AFRIKA TIMUR 54.

Addis Ababa

2,029

132

5

2,070

143

40

55.

Nairobi

1,895

123

5

1,773

134

35

56.

Antananarive

2,029

132

5

1,967

143

35

57.

Dar Es Salaam

1,962

128

5

1,690

139

40

58.

Harare

2,096

136

5

1,773

148

35

AFRIKA SELATAN 59.

Windhoek

2,029

132

5

2,398

143

40

60.

Cape Town

1,962

128

5

2,363

139

40

61.

Johannesburg

1,962

128

5

1,690

139

40

62.

Maputo

2,096

136

5

1,805

148

43

AFRIKA UTARA 63.

Algiers

1,220

140

6

1,815

139

40

64.

Cairo

1,170

141

6

1,493

140

35

65.

Khartoum

1,220

151

7

1,449

150

40

66.

Rabbat

1,220

138

6

1,557

137

40

67.

Tripoli

1,220

132

6

2,151

131

40

68.

Tunisia

1,220

130

6

1,212

129

40

ASIA BARAT 69.

Manama

1,170

412

5

1,244

189

51

70.

Baghdad

1,220

421

5

1,372

194

51

71.

Amman

1,170

385

5

928

177

47

72.

Kuwait

1,170

363

5

1,469

167

44

73.

Beirut

1,220

399

5

1,574

183

48

74.

Doha

1,120

385

5

1,515

177

47

75.

Damascus

1,220

381

5

1,575

175

46

76.

Ankara

1,220

399

5

2,547

183

48

77.

Abu Dhabi

1,170

408

5

1,250

187

49

78.

Sanaa

1,170

372

5

1,464

171

45

129

(dalam US$)

NO

KOTA

ATK (OT)

(1)

(2)

(3)

Langganan Koran/ Pengamanan Lampu Majalah Sendiri (buah) (eksemplar (OB) /bulan) (4)

(5)

(6)

Kantong Diplomatik (Kg)

Jamuan (OH)

(7)

(8)

79.

Jeddah

1,220

376

5

1,534

173

46

80.

Muscat

1,170

394

5

1,469

181

48

81.

Riyadh

1,220

376

5

1,173

173

46

82.

Istanbul

1,220

399

5

2,547

183

48

83.

Dubai

1,170

408

5

1,250

187

49

ASIA TENGAH 84.

Tashkent

1,220

381

5

2,244

2,244

46

85.

Astana

1,220

412

5

1,150

1,150

46

86.

Baku

1,220

439

6

1,035

1,035

46

ASIA TIMUR 87.

Beijing

1,220

346

6

2,233

47

44

88.

Hongkong

1,270

346

6

2,167

47

45

89.

Osaka

1,270

379

6

2,055

51

48

90.

Tokyo

1,270

379

6

3,450

51

48

91.

Pyongyang

1,220

365

6

1,324

49

47

92.

Seoul

1,270

361

6

2,524

49

46

93.

Shanghai

1,220

346

6

2,233

47

44

94.

Guangzhou

1,220

346

6

2,233

47

44

ASIA SELATAN 95.

Kaboul

1,120

50

6

1,945

65

89

96.

Teheran

1,220

46

5

1,380

60

82

97.

Colombo

1,170

44

5

1,495

57

78

98.

Dhaka

1,170

45

5

1,553

58

79

99.

Islamabad

1,220

45

5

2,141

58

79

100.

Karachi

1,220

45

5

1,546

58

79

101.

New Delhi

1,170

46

5

2,329

59

81

102.

Mumbai

1,170

46

5

2,329

59

81

ASIA TENGGARA 103.

Bandar Seri Begawan

1,170

47

5

1,350

75

83

104.

Bangkok

1,170

47

5

1,480

75

83

105.

Davao City

1,170

47

5

982

75

83

106.

Hanoi

1,170

46

5

1,179

73

81

130

(dalam US$)

NO

KOTA

ATK (OT)

(1)

(2)

(3)

Langganan Koran/ Pengamanan Lampu Majalah Sendiri (buah) (eksemplar (OB) /bulan) (4)

(5)

(6)

Kantong Diplomatik (Kg)

Jamuan (OH)

(7)

(8)

107.

Ho Chi Minh

1,170

46

5

1,265

65

81

108.

Johor Bahru

1,170

37

4

971

60

66

109.

Kota Kinabalu

1,170

37

4

2,089

60

66

110.

Kuala Lumpur

1,170

37

4

1,221

60

66

111.

Manila

1,170

47

5

1,052

75

83

112.

Penang

1,170

37

4

1,178

60

66

113.

Pnom Penh

1,170

39

4

1,221

62

69

114.

Singapore

1,170

49

5

2,917

78

87

115.

Vientiane

1,220

47

5

2,362

75

83

116.

Yangon

1,220

46

5

981

74

82

117.

Songkhla

1,170

47

5

1,480

75

83

118.

Kuching

1,170

37

4

1,221

60

66

119.

Tawau

1,170

37

4

1,221

60

66

ASIA PASIFIK 120.

Canberra

1,220

52

6

2,159

123

92

121.

Darwin

1,220

52

6

2,568

123

92

122.

Melbourne

1,220

52

6

2,568

123

92

123.

Noumea

1,220

56

6

2,463

133

100

124.

Perth

1,220

52

6

2,568

123

92

125.

Port Moresby

1,220

50

6

642

118

89

126.

Sydney

1,220

52

6

3,160

123

92

127.

Vanimo

1,220

50

6

642

118

89

128.

Wellington

1,220

52

6

1,840

123

92

129.

Suva

1,134

48

5

1,710

114

86

1,158

49

5

1,747

117

88

130. Dili

131

2.

Pemeliharaan, Pengadaan Inventaris Kantor, Pakaian Sopir/Satpam, Sewa Kendaraan, dan Konsumsi Rapat (dalam US$) Pemeliharaan

NO

KOTA

(1)

(2)

Kendaraan Dinas (Unit/ Tahun)

Gedung (m²/ Tahun)

Halaman (m²/ Tahun)

(3)

(4)

(5)

PakaiPengadaan an InventaSopir/ ris Kantor Satpam (OT) (stel) (6)

(7)

Sewa Kendaraan (hari) Sedan

Bus

Mobil Box

(8)

(9)

(10)

Konsumsi Rapat (OK) (11)

AMERIKA UTARA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Chicago Houston Los Angeles New York Ottawa San Fransisco Toronto Vancouver Washington

8,353 8,353 8,353 8,793 9,408 8,353 9,408 9,408 8,353

80 80 80 80 72 80 72 72 80

9 9 9 9 9 9 9 9 9

681 681 681 717 767 681 767 767 681

320 320 320 337 361 320 361 361 320

300 300 300 300 291 300 291 291 300

400 400 400 400 350 400 350 350 400

409 409 409 431 461 409 461 461 409

46 46 46 48 51 46 51 51 46

8,529 10,639 7,500 9,496 7,562 8,441 7,210 7,913

63 63 63 72 63 63 63 63

9 9 9 9 9 9 9 9

695 867 609 774 616 688 588 645

327 408 286 364 290 324 276 303

264 329 250 294 250 261 223 245

350 350 350 350 350 350 350 384

418 521 366 465 370 413 353 387

46 58 41 52 41 46 39 43

8,001 7,825 7,500

72 72 72

9 9 9

652 638 609

307 300 287

275 275 232

392 383 350

392 383 366

44 43 41

13,692 13,434 13,951 13,951 13,176 17,309 13,176 13,176 17,309 13,176

80 72 80 80 72 80 80 72 80 72

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

760 745 774 774 731 960 731 731 960 731

708 695 722 722 682 895 682 682 895 682

300 293 304 304 287 377 287 287 377 287

608 596 619 619 585 768 585 585 768 585

821 806 837 837 790 1,308 790 790 1,308 790

51 50 52 52 49 64 49 49 64 49

80 72 80

9 9 9

810 745 731

755 695 682

318 293 300

648 596 585

876 806 791

54 50 49

AMERIKA SELATAN 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Bogota Brazilia Boenos Aires Caracas Paramaribo Santiago de Chile Quito Lima AMERIKA TENGAH

18. Mexico City 19. Havana 20. Panama City EROPA BARAT 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Vienna Brusels Marseilles Paris Berlin Bern Bonn Hamburg Geneva Amsterdam EROPA UTARA

31. Copenhagen 32. Helsinski 33. Stockholm

14,597 13,434 13,176

132

(dalam US$) Pemeliharaan NO

KOTA

(1)

(2)

Kendaraan Gedung Dinas (Unit/ (m²/ Tahun) Tahun)

(3)

(4)

Pengadaan Halaman Inventaris Kantor (OT) (m²/ Tahun)

(5)

(6)

Pakaian Sopir/ Satpam (stel)

(7)

Sewa Kendaraan (hari)

Sedan

Bus

Mobil Box

(8)

(9)

(10)

Konsumsi Rapat (OK)

(11)

34. London

13,563

80

9

753

702

300

602

814

50

35. Oslo

16,147

80

9

896

835

352

717

969

60

11,109 12,013 12,142 12,401 12,659 13,563 11,626 13,563

72 72 72 72 72 72 72 72

9 9 9 9 9 9 9 9

616 667 674 688 702 753 645 753

302 326 330 337 344 368 316 368

242 262 265 275 276 295 275 295

493 533 539 550 562 602 516 602

667 721 729 744 760 814 698 814

41 45 45 46 47 50 43 50

13,176 11,496 11,367 14,080 11,367 11,367 11,367 12,401

72 72 72 72 72 72 72 72

9 9 9 9 9 9 9 9

731 638 631 781 631 631 631 688

358 312 309 309 309 309 309 337

287 250 275 307 275 275 275 300

585 510 505 625 505 505 505 550

791 690 682 845 682 682 682 744

49 43 42 52 42 42 42 46

12,479 12,234

72 72

9 9

353 346

204 200

275 275

663 650

153 150

43 42

54. Addis Ababa 55. Nairobi

11,133 10,399

72 63

9 9

315 294

259 242

275 250

710 663

710 663

8 7

56. Antananarive 57. Dar Es Salaam 58. Harare

11,133 10,766 11,500

63 72 63

9 9 9

315 304 325

259 251 268

250 275 250

710 686 733

710 686 733

8 8 8

AFRIKA SELATAN 59. Windhoek 60. Cape Town

11,133 10,766

72 72

9 9

315 304

259 251

275 275

350 350

710 686

8 8

61. Johannesburg 62. Maputo

10,766 11,500

72 72

9 9

304 325

251 268

275 294

233 249

686 733

8 8

10,766 10,889 11,623

72 63 72

9 9 9

304 308 329

251 253 271

275 250 275

350 300 350

150 141 151

47 47 50

EROPA SELATAN 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Sarajevo Zagreb Athens Lisbon Madrid Rome Beograd Vatican EROPA TIMUR

44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Bratislava Bucharest Kiev Moscow Praque Sofia Warsaw Budapest AFRIKA BARAT

52. Dakkar 53. Abuja AFRIKA TIMUR

AFRIKA UTARA 63. Algiers 64. Cairo 65. Khartoum

133

(dalam US$) Pemeliharaan NO

KOTA

(1)

(2)

Kendaraan Gedung Dinas (Unit/ (m²/ Tahun) Tahun)

(3)

(4)

Pengadaan Halaman Inventaris Kantor (OT) (m²/ Tahun)

(5)

(6)

Pakaian Sopir/ Satpam (stel)

(7)

Sewa Kendaraan (hari)

Sedan

Bus

Mobil Box

(8)

(9)

(10)

Konsumsi Rapat (OK)

(11)

66. Rabbat

10,644

72

9

301

248

275

350

150

46

67. Tripoli 68. Tunisia

10,154 10,032

72 72

9 9

287 284

236 234

275 275

350 350

150 150

44 43

11,256 11,500 10,522 9,910 10,889 10,522 10,399 10,899 11,133 10,154 10,277 10,766 10,277 10,889 11,133

72 72 63 72 72 55 72 72 72 63 72 72 72 72 72

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

490 500 458 431 474 458 453 474 484 442 447 469 447 474 484

393 401 367 346 380 367 363 380 389 354 359 376 359 380 389

221 275 250 275 275 225 275 275 275 250 275 211 275 275 275

350 350 300 350 350 285 350 350 350 300 350 350 350 350 350

150 150 125 150 150 100 150 150 150 125 150 150 150 150 150

33 34 31 29 32 31 31 32 33 30 30 32 30 32 33

10,399 11,256 11,990

63 63 63

9 9 9

453 490 522

363 393 419

250 250 250

300 300 300

125 125 125

31 33 35

9,905 9,905 10,863 10,863 10,437 10,331 9,905 9,905

72 80 80 80 72 80 72 72

9 9 9 9 9 9 9 9

371 371 407 407 391 387 371 371

397 397 436 436 419 414 397 397

441 441 484 484 465 460 441 441

397 400 436 436 419 414 397 397

309 309 339 339 326 322 309 309

20 20 22 22 21 21 20 20

9,197 8,520 8,132 8,229 8,229 8,229 8,423 8,423

55 72 63 63 72 72 63 63

9 9 9 9 9 9 9 9

321 297 284 287 287 287 294 294

149 138 132 134 134 134 137 137

575 533 509 515 515 515 527 527

885 820 783 792 792 792 811 811

2,767 2,563 2,446 2,475 2,475 2,475 2,534 2,534

28 26 24 25 25 25 25 25

ASIA BARAT 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.

Manama Baghdad Amman Kuwait Beirut Doha Damascus Ankara Abu Dhabi Sanaa Jeddah Muscat Riyadh Istanbul Dubai ASIA TENGAH

84. Tashkent 85. Astana 86. Baku

87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.

ASIA TIMUR Beijing Hongkong Osaka Tokyo Pyongyang Seoul Shanghai Guangzhou ASIA SELATAN

95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.

Kaboul Teheran Colombo Dhaka Islamabad Karachi New Delhi Mumbay

134

(dalam US$) Pemeliharaan NO

KOTA

(1)

(2)

Kendaraan Gedung Dinas (Unit/ (m²/ Tahun) Tahun)

(3)

(4)

Pengadaan Halaman Inventaris Kantor (OT) (m²/ Tahun)

(5)

(6)

Pakaian Sopir/ Satpam (stel)

(7)

Sewa Kendaraan (hari)

Sedan

Bus

Mobil Box

(8)

(9)

(10)

Konsumsi Rapat (OK)

(11)

ASIA TENGGARA 103. Bandar Seri Bagawan 104. Bangkok 105. Davao City 106. Hanoi 107. Ho Chi Minh 108. Johor Bahru 109. Kota Kinabalu 110. Kuala Lumpur 111. Manila 112. Penang 113. Pnom Penh 114. Singapore 115. Vientiane 116. Yangon 117. Songkhla 118. Kuching 119. Tawau

8,617

63

9

301

140

539

829

2,592

26

8,617 8,617 8,423 8,423 7,500 7,500 7,500 8,617 7,500 7,164 9,004 8,617 8,520 ,8,617 7,500 7,500

63 63 63 63 63 63 63 63 63 72 63 72 72 63 63 63

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

301 301 294 294 240 240 240 301 240 250 314 301 297 301 240 240

140 140 137 137 112 112 112 140 112 116 146 140 138 140 112 112

539 539 527 527 430 430 430 539 430 448 563 539 533 539 430 430

829 829 811 811 662 662 662 829 662 690 867 829 820 829 662 662

2,592 2,592 2,534 2,534 2,068 2,068 2,068 2,592 2,068 2,155 2,708 2,592 2,563 2,592 2,068 2,068

26 26 25 25 21 21 21 26 21 22 27 26 26 26 21 21

9,585 9,585 9,585 10,359 9,585 9,197 9,585 9,197 9,585 8,907 9,101

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

334 334 334 361 334 321 334 321 334 311 318

156 156 156 168 156 149 156 149 156 145 148

600 600 600 648 600 575 600 575 600 557 569

923 923 923 997 923 885 923 923 923 857 876

2,883 2,883 2,883 3,116 2,883 2,767 2,883 2,767 2,883 2,679 2,737

29 29 29 31 29 28 29 28 29 27 27

ASIA PASIFIK 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130.

Canberra Darwin Melbourne Noumea Perth Port Moresby Sydney Vanimo Wellington Suva Dilli

135

Lampiran 33 BIAYA LANGSUNG PERSONIL (RENUMERATION/ BILLING RATE ) UNTUK TENAGA AHLI NASIONAL BERPENDIDIKAN S1/S2/S3 BERDASARKAN PENGALAMAN PROFESI YANG SETARA (COMPARABLE EXPERIENCES ) SEBAGAI BATAS TERTINGGI SARJANA DENGAN PENGALAMAN PROFESIONAL (TAHUN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

SATUAN BIAYA ORANG PERBULAN (RUPIAH) S1

S2

8.019.000 8.910.000 9.900.000 11.850.000 13.800.000 15.750.000 17.775.000 19.725.000 21.675.000 23.625.000 25.650.000 27.525.000 29.550.000 31.500.000 33.450.000 35.475.000 37.350.000 39.375.000 41.250.000 43.275.000 45.300.000 47.175.000 49.125.000 51.150.000 53.175.000

10.725.000 12.675.000 14.625.000 16.650.000 18.600.000 20.625.000 22.500.000 24.525.000 26.550.000 28.425.000 30.450.000 32.475.000 34.425.000 36.375.000 38.400.000 40.350.000 42.300.000 44.250.000 46.275.000 48.225.000 50.175.000 52.200.000 54.225.000 56.100.000 58.125.000

S3 14.700.000 16.875.000 18.975.000 21.000.000 23.100.000 25.200.000 27.300.000 29.400.000 31.425.000 33.525.000 35.625.000 37.725.000 39.750.000 41.850.000 43.950.000 46.050.000 48.150.000 50.175.000 52.275.000 54.375.000 56.475.000 58.725.000 60.675.000 62.850.000 65.025.000

136

Lampiran 34 DASAR PERHITUNGAN BIAYA PERSONIL LANGSUNG Perhitungan Biaya Langsung Personil dilakukan perhitungan Konversi Maksimum Biaya Langsung Personil menurut satuan waktu adalah sebagai berikut : SBOM : SBOB/ 4,1 SBOH : (SBBOB/22) X 1,1 SBOJ : (SBOH/8) X 1,3 Catatan : SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan (Person Month Rate ) SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (Person Week Rate ) SBOH = Satuan Biaya Orang Harian (Person Day Rate ) SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (Person Hour Rate ) Perhitungan Biaya Langsung Personil (BLP) dilakukan sebagai berikut : BLP = GD + BBS + BBU + T + K + BL Dimana : GD = Gaji Dasar (Basic Salary ) BBS = Beban Biaya Sosial (Social Cost ) BBU = Beban Biaya Umum (Overhead Cost ) T = Tunjangan (Allowance ) K = Keuntungan (Profit ) BL = Biaya Lain-Lain (Other Cost ) UNDANGAN

KOMPONEN (1) Gaji Dasar – GD (Basic Salary )

NASIONAL

INTERNASIONAL

(2)

(3)

1 X GD

1 X GD

Beban Biaya Sosial - BBS (Social Cost )

(0,3 -0, 4) X GD

(0,3 – 0,6) X GD

Beban Biaya Umum – BBU (Overhead Cost )

(0,5 – 1,3) XGD

(0,7 – 1,4) X GD

Tunjangan - T

(0,1 -0,3) X GD

(0,1 – 0,3) X GD

Keuntungan – K

(0,1 X (GD+BBS+BBU)

0,1 X (GD+BBJ+BBU)

Total Biaya Langsung Personil

(2,2 – 3,1) X GD

(2,4 – 3,6) X GD

137

Lampiran 35 BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION/BILLING RATE ) UNTUK TENAGA SUB PROFESIONAL *) Indeks = 1.000 SEBAGAI BATAS TERTINGGI NO

PERSONIL

1

CAD / CAM OPERATOR

2

SOFTWARE PROGRAMMER/IMPLEMENTER

3

HARDWARE TECHNICIAN

4

FACILITATOR

5

SENIOR ASSISTANT PROFESIONAL STAFF

6

ASSISTANT PROFESIONAL STAFF

7

SPECIAL TECHNICIAN / INSPECTOR

8

TECHNICIAN

9

INSPECTOR

10

SURVEYOR

PENDIDIKAN & PENGALAMAN D3/SO (5 - 10 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun) D3/SO (> 3 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun) D3/SO (> 3 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun) D3/SO (> 3 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun) D3/SO (> 6 Tahun) S1 (3 - 5 Tahun) S2 (1 - 3 Tahun) D3/SO (3 - 6 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun) D3/SO (> 3 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun) D3/SO (> 3 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun) D3/SO (> 3 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun) D3/SO (> 3 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun)

RUPIAH PER BULAN 7.600.000

9.100.000

7.600.000

7.600.000

10.000.000

9.400.000

9.100.000

7.600.000

7.600.000

7.000.000

*) Referensi Biaya Minimal Tahun 2013 (Benchmarking DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000) Biaya Langsung Personil untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil Per Provinsi (Lampiran 40)

138

Lampiran 36 BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION /BILLING RATE ) UNTUK TENAGA PENDUKUNG *) Indeks = 1.000 SEBAGAI BATAS TERTINGGI NO.

PERSONIL

RUPIAH PER BULAN

1.

Office Manager

7.950.000

2.

Site Office Manager/ Administrator

7.200.000

3.

Bilingual Secretary

7.850.000

4.

Secretary

4.850.000

5.

Computer Operator/ Typist

4.300.000

6.

Drafter (Manual)

3.600.000

7.

Messenger

2.550.000

8.

Office Boy

2.300.000

9.

Driver

2.750.000

Office Guard/ Security Officer

2.500.000

10.

*) Referensi Biaya Minimal Tahun 2013 (Benchmarking DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000) Biaya Langsung Personil untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Lampiran 40)

139

Lampiran 37 INDEKS BIAYA LANGSUNG PERSONIL PER PROVINSI SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN DARI LAMPIRAN 36 DAN LAMPIRAN 37 SEBAGAI BATAS TERTINGGI NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

PROVINSI

INDEKS

NANGGROE ACEH DARUSSALAM SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BENGKULU LAMPUNG BANTEN DKI JAKARTA (Benchmarking )

1.000 0.939 0.878 0.983 0.976 0.843 0.876 0.862 0.783 0.764 0.882 1.000

JAWA BARAT JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN GORONTALO MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

0.719 0.698 0.743 0.681 0.797 0.871 0.828 0.744 0.899 0.935 0.917 0.979 0.817 0.870 0.942 0.908 0.761 0.881 0.895 1.000 1.000

Indeks ini berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan/proyek berlangsung di Provinsi tersebut.

140

Lampiran 38 BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST ) UNTUK JENIS PENGELUARAN REIMBURSABLE SEBAGAI BATAS TERTINGGI NO 1

JENIS PENGELUARAN

3

4

HARGA (Rp.)

Dokumen Perjalanan Ke Luar Negeri

• Untuk Lajang Proyek > 12 Bulan • Untuk Keluarga 2

SATUAN

KETERANGAN → Biaya untuk pengurusan paspor, Visa, Fiskal, Sertifikat Kesehatan, dan lain-lain → Jumlah Trip Tenaga Ahli terdiri dari Mobilisasi, Perjalanan Dinas, Cuti Tahunan dan Demobilisasi → Jumlah Trip Keluarga (Max. 1 isteri dan 2 anak dibawah 18 tahun) hanya Mobilisasi Cuti Tahunan dan Demobilisasi.

Org-Trip

At Cost

Org-Trip

At Cost

Tiket Penerbangan

→ Untuk Penerbangan Internasional, berlaku tarif IATA, kelas ekonomi. → Untuk Penerbangan Domestik, berlaku tarif kelas ekonomi. → Tidak termasuk Airport Tax.

• Untuk Lajang • Airport Tax. Proyek > 12 Bulan: • Untuk Keluarga

pp. Org

At Cost At Cost

pp.

• Airport Tax.

Org

At Cost • Untuk 1 isteri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun At Cost • Untuk 1 isteri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun

Kelebihan Bagasi (Excess Baggage )

Kg/Trip

At Cost → Max. 10 Kg / Org / Trip → Hanya untuk Mobilisasi & Demobilisasi

Kg/Trip Kg/Trip

At Cost At Cost

Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri Proyek > 12 Bulan: • Untuk Lajang • Untuk Keluarga

• Max. 25 Kg / Orang / Trip • Max. 40 Kg / Keluarga / Trip 141

NO 5

JENIS PENGELUARAN

HARGA (Rp.)

Org-Trip

At Cost

Kel-Trip

At Cost

Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek Kendaraan • Roda-4

Unit

At Cost • Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan • Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan

Peralatan kantor: • Computer Desk Top • Laptop • Printer Laser Jet A-3 • Printer Laser Jet A-4 • Printer Color Jet A-3 • Printer Color Jet A-4 • Scanner • Mesin Fotocopy • Mesin Fax • Mesin Ketik • LCD Proyektor • Digital Camera • Plotter • Software / Royalty • Perlengkapan Khusus • Dll

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

At At At At At At At At At At At At At At At At

Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost

Furniture kantor: • Meja dan Kursi Kerja • Meja dan Kursi Rapat • Air Conditioner • Filing Cabinet • White Board • Shelf • Water Dispenser • Dll

Set Set Unit Unit Unit Unit Unit Unit

At At At At At At At At

Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost

Unit

At Cost

• Roda-2

7

KETERANGAN

Biaya Perjalanan Darat (Local /Inland /Travel ) • Untuk Lajang Proyek > 12 bulan: • Untuk Keluarga

6

SATUAN

Biaya Instalasi Telepon/ Internet

Catatan: Penentuan harga "At Cost " ini bisa mengikuti aturan yang ada pada Pepres No. 70 Tahun 2012 Pasal 66 Angka (4) Butir a dan b, yaitu HPS ditetapkan paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk

142

Lampiran 39 BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST ) UNTUK JENIS PENGELUARAN FIXED UNIT RATE SEBAGAI BATAS TERTINGGI NO 1

JENIS PENGELUARAN

Roda-4 Roda-4 Roda-2 Roda-2

• Kendaraan Air : - 80 PK - 40 PK • O&M Roda-4 • O&M Roda-2

Bulan Hari Bulan Hari

7.500.000 702.000 1.450.000 180.000

Hari Hari Bulan Bulan

1.500.000 750.000 3.900.000 700.000

Sewa Kantor Proyek

• • • • 3

HARGA (Rp.)

Sewa Kendaraan dan O&M **)

• • • •

2

SATUAN

Jakarta Provinsi Kabupaten Lapangan

Sewa Peralatan Kantor **) • Computer Desk Top • Laptop • Printer Laser Jet A-3 • Printer Laser Jet A-4 • Printer Color Jet A-3 • Printer Color Jet A-4 • Scanner A-3 • Scanner A-4

KETERANGAN → Untuk lokasi proyek terpencil/ terisolir di suatu provinsi, harga 1,5 s/d 2 kali lebih besar → Tidak termasuk Driver kendaraan Roda-4 • Tidak termasuk O&M Driver • Termasuk O&M • Tidak termasuk O&M • Termasuk O&M

• Termasuk O&M • Termasuk O&M

→ Untuk ruangan rata-rata 6 M² perorang maksimum untuk 25 orang dan ruang rapat ± 30 M². → Untuk proyek < 6 Bulan fasilitas Sewa Kantor diberikan jika lokasi pelaksanaan operasional pekerjaan /proyek berbeda provinsi/kota/ kabupaten dengan Kantor Perusahaan. → Untuk proyek < 6 Bulan, minimal penyewaan dihitung untuk 6 Bulan → Untuk lokasi proyek terpencil/ terisolir, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar M²/Bulan M²/Bulan M²/Bulan M²/Bulan

Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan

185.000 125.000 95.000 85.000

1.000.000 1.600.000 1.100.000 700.000 800.000 600.000 550.000 330.000 143

NO

JENIS PENGELUARAN • • • • • • •

4

5

6

7

8

Mesin Fotocopy Mesin Fax Mesin Ketik LCD Proyektor Digital Camera Plotter Dll

Sewa Furniture Kantor **) • Meja dan Kursi Kerja • Meja dan Kursi Rapat • Air Conditioner • Filing Cabinet • White Board • Shelf • Water Dispenser • Dll

SATUAN

HARGA (Rp.)

Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan

4.600.000 330.000 330.000 550.000 380.000 4.000.000

Set-Bulan Set-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan

1.250.000 1.750.000 420.000 170.000 75.000 75.000 75.000

Biaya Operasional Kantor Proyek

→ Untuk biaya listrik, Air, Kebersihan, dll (termasuk perawatan)

• Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan

Bulan Bulan Bulan

11.500.000 6.000.000 3.750.000

Biaya ATK (Office Consumables ) **) • Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan

Bulan Bulan Bulan

5.700.000 3.450.000 2.400.000

Biaya Komputer & Printer Consumables **) • Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan

Bulan Bulan Bulan

3.450.000 2.500.000 1.750.000

Biaya Komunikasi

• Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan Internasional:

KETERANGAN

→ Untuk Telepon, Fax, Internet. → Belum termasuk biaya pemasangan/penyambungan Telepon dan Internet. Bulan Bulan Bulan Bulan

5.700.000 2.800.000 2.300.000 5.900.000

144

NO 9

JENIS PENGELUARAN

SATUAN

HARGA (Rp.)

Tunjangan Harian (Per Diem Allowance )

KETERANGAN → Berlaku hanya untuk Layang → Tidak mendapat Housing Allowance → Untuk proyek > 3 bulan, mendapat Tunjangan Perumahan.

• Jakarta • Provinsi • Kabupaten 10

Org-Hari Org-Hari Org-Hari

550.000 450.000 350.000

Tunjangan Perumahan (Housing Allowance )

→ Untuk proyek < 12 bulan, dibayar diawal proyek → Untuk proyek > 12 bulan, dibayar disetiap awal tahun proyek.

Proyek > 3 bulan (Prof. Staf). • Jakarta • Provinsi • Kabupaten

Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan

3.900.000 3.000.000 2.600.000

• Untuk Lajang • Untuk Lajang • Untuk Lajang

Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan

2.900.000 2.000.000 1.700.000

• Untuk Lajang • Untuk Lajang • Untuk Lajang

Kel-Bulan Kel-Bulan Kel-Bulan

5.500.000 4.900.000 4.300.000

• Untuk Keluarga • Untuk Keluarga • Untuk Keluarga

Proyek > 3 bulan (Sub. Prof.) • Jakarta • Provinsi • Kabupaten Proyek > 12 bulan (Prof. Staf.) • Jakarta • Provinsi • Kabupaten 11

Penempatan Sementara (Temporary Lodging )

→ Untuk maksimal 3 hari setelah kedatangan di lokasi proyek.

Untuk proyek > 3 bulan • Jakarta • Provinsi • Kabupaten 12

Org-Hari Org-Hari Org-Hari

550.000 450.000 350.000

Tunjangan Penempatan (Relocation Allowance )

→ Untuk biaya penyimpanan dan pemindahan perlengkapan rumah tangga

Untuk proyek > 24 bulan • Jakarta • Provinsi • Kabupaten

Penugasan Penugasan Penugasan

17.000.000 17.000.000 17.000.000

145

NO 13

JENIS PENGELUARAN

Jakarta Provinsi Kabupaten Lokasi Proyek/ Lapangan

Jakarta Provinsi Kabupaten Lokasi Proyek/ Lapangan

KETERANGAN → Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor.

Org-Hari Org-Hari Org-Hari Org-Hari

550.000 450.000 350.000 250.000

Penginapan Tugas Luar

• • • •

15

HARGA (Rp.)

Tunjangan Tugas Luar (Out of Station Allowance/ OSA) • • • •

14

SATUAN

→ Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor Org-Hari Org-Hari Org-Hari Org-Hari

550.000 450.000 350.000 250.000

Cuti Tahunan (Annual Level )

→ Setelah bertugas 1 tahun terus menerus → Hanya untuk tiket pesawat (PP) dan Airport Tax.

Proyek > 12 bulan • • • •

16

Jakarta Provinsi Kabupaten Lokasi Proyek/ Lapangan

Org Org Org Org Org

***) ***) ***) ***)

Biaya Pelaporan

→ Biaya Pelaporan tergantung dari jenis, macam, bentuk dan banyak hal. laporan. Apabila dengan gambar teknik/peta, dapat dihitung sesuai pengeluaran.

Kantor Utama/Sub Proyek: • Laporan Pendahuluan • Laporan Antara • Konsep Laporan Akhir • Laporan Akhir • Ringkasan Eksekutif • Laporan Bulanan • Laporan Triwulan

Buku

150.000

Buku Buku

200.000 250.000

Buku Buku Buku Buku

300.000 150.000 200.000 300.000 146

NO

JENIS PENGELUARAN • Laporan Teknis/ Khusus • Dokumen Tender • Manual O&M • CD • Flash Disk

SATUAN Buku Buku Buku Keping Buah

HARGA (Rp.)

KETERANGAN

500.000 6.200.000 270.000 20.000 160.000

Kantor Lapangan: • Konsep Laporan Akhir • Laporan Akhir • Laporan Bulanan • Laporan Triwulan • Laporan Teknis/ Khusus

Buku

200.000

Buku Buku Buku Buku

250.000 80.000 200.000 400.000

**) Biaya Langsung Non Personil ini untuk provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi (Lampiran 43) ***) Bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB / HPS sudah diketahui. Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai Fixed Unit Rate, dan bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB/HPS belum diketahui, Biaya Langsung NonPersonil ini bisa ditentukan sebagai At Cost

147

Lampiran 40 BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST ) UNTUK JENIS PENGELUARAN LUMPSUM SEBAGAI BATAS TERTINGGI

Lump Sum adalah biaya suatu atau beberapa item/ unsur pekerjaan dalam batas batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus, seperti: ● Pengumpulan Data Sekunder ● Seminar, Workshop, Sosialisasi, Training, Desiminasi, Loka Karya, Diskusi, Koordinasi antar Instansi,FGD (Focus Group Discussion ) ● Survey ● Biaya Test Laboratorium ● Dst nya.

148

Lampiran 41 PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI SEDERHANA SEBAGAI BATAS TERTINGGI Biaya Konstruksi Fisik (juta (Rp) Komponen Kegiatan (1)

s.d 250

250 s.d 500

500 s.d 1000

1000 s.d 2500

2500 s.d 5000

5000 s.d 10.000

10.000 s.d 25.000

25.000 s.d 50.000

50.000 s.d 100.000

100.000 s.d 250.000

250.000 s.d 500.000

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

8.23

8.23 s.d 6.83

6.83 s.d 5.63

5.63 s.d 4.65

4.65 s.d 3.90

3.90 s.d 3.28

3.28 s.d 2.82

2.82 s.d 2.44

2.44 s.d 2.16

2.16 s.d 1.94

1.94 s.d 1.80

5.35

5.35 s.d 4.62

4.62 s.d 3.90

3.90 s.d 3.27

3.27 s.d 2.73

2.73 s.d 2.27

2.27 s.d 1.92

1.92 s.d 1.65

1.65 s.d 1.43

1.43 s.d 1.26

1.26 s.d 1.18

14.00

14.00 s.d 10.00

10.00 s.d 6.75

6.75 s.d 4.20

4.20 s.d 2.85

2.85 s.d 1.90

1.90 s.d 1.20

1.20 s.d 0.80

0.80 s.d 0.50

0.50 s.d 0.28

0.28 s.d 0.18

1.   PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)

2.   PENGAWASAN KONSTRUKSI (dalam %)

3.   PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007 Tanggal 27 Desember 2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 149

Lampiran 42 PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA SEBAGAI BATAS TERTINGGI Biaya Konstruksi Fisik (juta (Rp)

s.d 250

250 s.d 500

500 s.d 1000

1000 s.d 2500

2500 s.d 5000

5000 s.d 10.000

10.000 s.d 25.000

25.000 s.d 50.000

50.000 s.d 100.000

100.000 s.d 250.000

250.000 s.d 500.000

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1.   PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)

9.00

9.00 s.d 7.55

7.55 s.d 6.35

6.35 s.d 5.37

5.37 s.d 4.55

4.55 s.d 3.92

3.92 s.d 3.42

3.42 s.d 3.02

3.02 s.d 2.72

2.72 s.d 2.50

2.50 s.d 2.32

2.   MANAJEMEN KONSTRUKSI (dalam %) atau 3.   PENGAWASAN KONSTRUKSI (dalam %)

7.25

7.25 s.d 6.20

6.20 s.d 5.25

5.25 s.d 4.50

4.50 s.d 3.80

3.80 s.d 3.25

3.25 s.d 2.80

2.80 s.d 2.48

2.48 s.d 2.19

2.19 s.d 2.00

2.00 s.d 1.89

6.00

6.00 s.d 5.20

5.20 s.d 4.45

4.45 s.d 3.80

3.80 s.d 3.20

3.20 s.d 2.70

2.70 s.d 2.30

2.30 s.d 2.00

2.00 s.d 1.78

1.78 s.d 1.60

1.60 s.d 1.50

16.00

16.00 s.d 11.25

11.25 s.d 7.75

7.75 s.d 5.10

5.10 s.d 3.28

3.28 s.d 2.15

2.15 s.d 1.42

1.42 s.d 0.93

0.93 s.d 0.58

0.58 s.d 0.31

0.31 s.d 0.19

Komponen Kegiatan (1)

4.   PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007 Tanggal 27 Desember 2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 150

Lampiran 43 PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI KHUSUS SEBAGAI BATAS TERTINGGI Biaya Konstruksi Fisik (juta (Rp) Komponen Kegiatan (1)

1.   PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)

2.   MANAJEMEN KONSTRUKSI (dalam %)

3.   PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)

s.d 250

250 s.d 500

500 s.d 1000

1000 s.d 2500

2500 s.d 5000

5000 s.d 10.000

10.000 s.d 25.000

25.000 s.d 50.000

50.000 s.d 100.000

100.000 s.d 250.000

250.000 s.d 500.000

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

9.75

9.75 s.d 8.20

8.20 s.d 6.89

6.89 s.d 5.85

5.85 s.d 5.00

5.00 s.d 4.35

4.35 s.d 3.85

3.85 s.d 3.45

3.45 s.d 3.10

3.10 s.d 2.90

2.90 s.d 2.75

7.95

7.95 s.d 6.68

6.68 s.d 5.70

5.70 s.d 4.87

4.87 s.d 4.15

4.15 s.d 3.60

3.60 s.d 3.10

3.10 s.d 2.77

2.77 s.d 2.49

2.49 s.d 2.30

2.30 s.d 2.17

16.00

16.00 s.d 11.25

11.25 s.d 7.75

7.75 s.d 5.10

5.10 s.d 3.28

3.28 s.d 2.15

2.15 s.d 1.42

1.42 s.d 0.93

0.93 s.d 0.58

0.58 s.d 0.31

0.31 s.d 0.19

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007 Tanggal 27 Desember 2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 151

Lampiran 44 BANTUAN BIAYA SEWA RUMAH UNTUK PEJABAT SEBAGAI BATAS TERTINGGI (dalam rupiah) NO.

PROVINSI

(1)

(2)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

BANTUAN BIAYA ESELON II

ESELON III

ESELON IV

(3)

(4)

(5)

ACEH

42.187.500

32.812.500

23.437.500

SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

28.125.000 28.125.000 28.125.000 28.125.000 28.125.000 28.125.000 28.125.000 28.125.000 28.125.000 28.125.000 28.125.000 28.125.000 28.125.000 28.125.000 28.125.000 45.000.000 42.187.500 42.187.500 42.187.500 42.187.500 42.187.500 42.187.500 42.187.500 42.187.500 42.187.500 42.187.500 42.187.500 42.187.500 42.187.500 46.875.000 46.875.000 56.250.000 56.250.000

18.750.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000 22.750.000 32.812.500 32.812.500 32.812.500 32.812.500 32.812.500 32.812.500 32.812.500 32.812.500 32.812.500 32.812.500 32.812.500 32.812.500 32.812.500 37.500.000 37.500.000 46.875.000 46.875.000

14.062.500 14.062.500 14.062.500 14.062.500 14.062.500 14.062.500 14.062.500 14.062.500 14.062.500 14.062.500 14.062.500 14.062.500 14.062.500 14.062.500 14.062.500 16.250.000 23.437.500 23.437.500 23.437.500 23.437.500 23.437.500 23.437.500 23.437.500 23.437.500 23.437.500 23.437.500 23.437.500 23.437.500 23.437.500 28.125.000 28.125.000 37.500.000 37.500.000 152

Lampiran 45 SATUAN BIAYA UPAH KERJA/KERJANTARA/MASYARAKAT PEDULI API (MPA), PENGADAAN PAL BATAS BETON, PAL BATAS KAYU, DAN TUGU BATAS SEBAGAI BATAS TERTINGGI (dalam rupiah) BIAYA NO

PROVINSI

Upah Kerja/ Kerjantara/ Hari

Pal Batas Beton/ Buah

Pal Batas Kayu/ Buah

Tugu Batas/ Buah

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

75.000 75.000 75.000 100.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 125.000 125.000

125.000 125.000 125.000 162.000 125.000 125.000 125.000 82.500 125.000 125.000 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 125.000 125.000 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500 162.500 162.500 162.500 162.500

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

100.000 100.000 100.000 130.000 100.000 100.000 100.000 82.500 100.000 100.000 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 100.000 100.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 130.000 130.000 130.000 130.000

833.000 833.000 833.000 1.083.000 833.000 833.000 833.000 550.000 833.000 833.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 833.000 833.000 916.000 916.000 916.000 916.000 916.000 916.000 916.000 916.000 916.000 916.000 916.000 916.000 1.083.000 1.083.000 1.083.000 1.083.000 153

Lampiran 46 BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMK KEHUTANAN SEBAGAI BATAS TERTINGGI (dalam rupiah) No

Uraian Kegiatan

Satuan

Biaya

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Insentif - Kepala Sekolah - Golongan III (Tiga) - Golongan IV (Empat) - Wakil Kepala Sekolah - Wali Kelas - Pembina Kesiswaan Eksternal - Tenaga Medis - Guru Bimbingan Konseling (BK) - Wali Asrama - Pengelola Laboratorium/Teaching Factory/Unit Produksi

2.

570.000 640.000 500.000 400.000 50.000 200.000 250.000 400.000 250.000

Kegiatan

at cost

Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) a. Bahan - Bahan - Bahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) b. Honor - Honor - Honor Panitia PPDB - Honor penyusun soal PPDB c. Operasional - Operasional penerimaan peserta didik baru - Biaya psycotest dalam rangka PPDB - Biaya Tes Kesehatan dalam rangka PPDB d. Perjalanan - Perjalanan dalam rangka pelaksanaan PPDB

3.

OB OB OB OB OH OH OB OB OB

OK MA

Sesuai Tabel 5 500.000

Kegiatan Orang Orang

at cost at cost at cost

OT

at cost

Kegiatan

at cost

Pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik (MOPD) a. Bahan - Bahan - Bahan Pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik b. Honor - Honor - Honor Panitia Orientasi Peserta Didik Baru - Insentif Pengajar MOPD c. Operasional - Operasional MOPD d. Perjalanan - Perjalanan dalam rangka pelaksanaan MOPD

OK OJ

Sesuai Tabel 5 200.000

Peserta Didik

at cost

OT

at cost

Siswa/Semester

150.000

4. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar/Pembelajaran Tatap Muka (TM) Dan Praktek Sekolah (PS) a. Bahan - Bahan - Bahan Proses Belajar Mengajar Di Kelas

154

(dalam rupiah) No

Uraian Kegiatan

Satuan

Biaya

(1)

(2)

(3)

(4)

- Bahan pengembangan diri/ekstrakurikuler - Lembar Kerja Siswa (LKS) - Bahan Praktik Sekolah (PS) b. Honorarium - Pengajar Tatap Muka/Praktek sekolah - Insentif pengembangan diri / ekstrakurikuler c. Operasional - Penggandaan/Fotocopy Dalam Rangka PBM d. Perjalanan - Perjalanan Pengajar - Perjalanan Siswa 5.

JPL JPL

50.000 35.000

OB

at cost

OT Siswa

at cost at cost

Siswa/Semester Siswa

200.000 50.000

JPL JPL Semester/Paket OH OH

40.000 35.000 200.000 at cost at cost

OT OT Siswa

at cost at cost at cost

Siswa/Kegiatan

200000

Semester/Paket OH

at cost at cost

OT Siswa

at cost at cost

Siswa/Kegiatan

at cost

Pelaksanaan Magang a. Bahan - Bahan - Bahan Magang b. Operasional - Operasional Magang - Akomodasi Dan Konsumsi Siswa Dalam Rangka Magang c. Perjalanan - Penjajakan/Supervisi/Monitoring Lokasi Magang - Transport siswa dalam rangka magang

7.

75.000 15.000 200.000

Pelaksanaan Praktek Kerja / Industri (PI) a. Bahan - Bahan - Bahan Praktek Kerja / Industri - Bahan Obat-obatan Praktek Kerja / Industri b. Honor - Honor - Pembimbing praktek industri eksternal - Pendamping Praktek Kerja/Praktek Industri c. Operasional - Operasional Praktek Kerja/Praktek Industri - Akomodasi dan konsumsi pembimbing/Pendamping PI - Akomodasi dan konsumsi Siswa dalam rangka PI d. Perjalanan - Penjajakan/Supervisi/Monitoring Lokasi PI - Transport pendamping/Panitia PI - Transport siswa dalam rangka PI

6.

Siswa/Semester Mata Pelaj./Siswa Siswa/Semester

Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) a. Bahan - Bahan - Bahan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) b. Honor - Honor - Honor penguji pelaksanaan UKK - Honor panitia pelaksanaan UKK c. Operasional - Operasional Uji Kompetensi Keahlian (UKK)

JPL OK Siswa/Kegiatan

45.000 Sesuai Tabel 5 at cost 155

(dalam rupiah) No

Uraian Kegiatan

(1) (2) 8. Pelaksanaan Evaluasi Ketuntasan Belajar Siswa a. Bahan - Bahan - Bahan Evaluasi Ketuntasan Belajar b. Honor - Honor - Honor Panitia evaluasi ketuntasan belajar c. Operasional - Operasional Evaluasi Ketuntasan Belajar 9.

Satuan

Biaya

(3)

(4)

Siswa/Kegiatan OK

at cost Sesuai Tabel 5

Siswa/Kegiatan

at cost

Siswa/Kegiatan

at cost

Pelaksanaan Ujian Akhir Siswa (Ujian Sekolah Nasional) a. Bahan - Bahan - Bahan Untuk Ujian Akhir b. Honor - Honor - Honor panitia ujian akhir - Honor pengawas ujian akhir teori - Honor Penguji Ujian Akhir Praktek - Penyusunan Bahan soal ujian akhir - Pemeriksaan hasil ujian akhir - Honor Penulisan Ijazah/STTB c. Operasional - Bimbingan belajar kelas XII dlm rangka persiapan UN

OK OH OH OH OH Siswa

Sesuai Tabel 5 50.000 50.000 50.000 50.000 30.000

Siswa

500.000

Bulan

at cost

Bulan

at cost

10. Pengelola Laboratorium/Teaching Factory/ Unit Produksi a. Bahan - Bahan pengelolaan Laboratorium Teaching Factory/ Unit Produksi b. Operasional - Operasional pengelolaan Laboratorium Teaching Factory/Unit Produksi 11. Pelaksanaan Pembinaan Siswa a. Bahan-bahan: - Bahan-bahan Olahraga - Bahan-Bahan Obat-obatan /Medichal siswa - Bahan-bahan Wisuda - Bahan Lomba Karya Siswa b. Honor - Honor - Honor piket pembina harian c. Operasional - Konsumsi Siswa di Asrama - Operasional lomba karya siswa/lomba kompetensi siswa - Operasional kegiatan ekstrakulikuler - Operasional Bimbingan Dan Konseling Peserta Didik

Siswa/Tahun Siswa/Tahun Angkatan Siswa

75.000 50.000 6.000.000 500.000

OH

50.000

OH Kegiatan

24.000 at cost

Bulan Bulan

at cost at cost 156

(dalam rupiah) No

Uraian Kegiatan

Satuan

Biaya

(1)

(2)

(3)

(4)

- Operasional Asrama - Operasional Kelas - Operasional kesiswaan - Operasional wisuda d. Perjalanan - Pembinaan siswa dan pengembangan diri ekstrakulikuler - Transport Lomba Kompetensi Siswa (LKS) 12. Lain-Lain - Pengelolaan Perpustakaan - Pengadaan, Fotocopy, dokumentasi, pelaporan

Bulan Bulan Bulan Angkatan

at cost at cost 2.000.000 at cost

OT

at cost

Siswa

at cost

Bulan Semester

at cost 10.000.000

Keterangan : 1. Penyusunan naskah/soal ujian berskala nasional dapat dibayarkan kepada pihak ketiga 2. Honor pengawas/penguji dapat dibayarkan kepada guru SMKK apabila pelaksanaan ujian berskala nasional.

157

Lampiran 47

BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS, FUNGSIONAL DAN KETERAMPILAN MASYARAKAT SEBAGAI BATAS TERTINGGI Biaya (Rp.) No

Uraian Kegiatan

Satuan

(1)

(2)

(3)

1.

Lama Diklat (hari) >120

91-120

61-90

46-60

31-45

21-30

<20

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Honorarium Tim Penyelenggara dan Honorarium Tenaga Akademis: -Narasumber -Moderator -Pendamping pengajar -Pembimbing praktek -Pakar/pembicara khusus -Penanggung jawab program akademis -Pidato pembukaan dan penutupan Diklat -Pengarahan program Diklat -Penyusun bahan pengajaran/makalah -Instruktur senam -Pelaksana/panitia pelatihan -Petugas piket kedisiplinan/kebersihan -Rapat-rapat -Tenaga Medis -Petugas setempat (praktek lapang) -Uang harian peserta

OJ OJ JPl JPl SESI Angkatan Angkatan Angkatan Judul OJ Angkatan OH Angkatan Angkatan OH OH

2.

Bahan: -Alat tulis keperluan latihan -Olah raga & kesehatan -Peralatan & bahan praktek -Penggandaan bahan/naskah pelajaran -Penggandaan Modul Diklat

Angkatan Angkatan Angkatan Angkatan Orang

12.000.000 10.300.000 5.000.000 4.500.000 SP SP SP SP SP SP

4.

Perjalanan: -Penyelenggaraan diklat (pengajar, instruktur, panitia) -Pengarah/pengajar dari pusat/pengajar tamu -Narasumber/penceramah/moderator -Penjajagan lokasi praktek

Angkatan OT OT OT

23.000.000 SP SP SP

40.000 80.000 1.500.000 4.000.000

40.000 80.000 1.500.000 3.500.000

450.000 150.000 300.000 8.750.000 20.000 3.000.000 SP 100.000 110.000

450.000 150.000 300.000 7.500.000 20.000 3.000.000 SP 100.000 110.000

20.000.000 SP SP SP

Sesuai Tabel 5 Sesuai Tabel 5 40.000 40.000 80.000 80.000 1.500.000 1.500.000 3.000.000 2.500.000 Sesuai Tabel 19 450.000 450.000 150.000 150.000 300.000 300.000 6.500.000 5.000.000 20.000 20.000 3.000.000 3.000.000 SP SP 100.000 100.000 110.000 110.000

40.000 80.000 1.500.000 2.000.000

40.000 80.000 1.500.000 1.500.000

40.000 80.000 1.500.000 1.000.000

450.000 150.000 300.000 2.750.000 20.000 3.000.000 SP 100.000 110.000

450.000 150.000 300.000 2.200.000 20.000 3.000.000 SP 100.000 110.000

450.000 150.000 300.000 1.750.000 20.000 3.000.000 SP 100.000 110.000

7.600.000 4.000.000 SP SP SP

6.750.000 3.500.000 SP SP SP

5.900.000 3.000.000 SP SP SP

5.000.000 2.500.000 SP SP SP

4.500.000 2.000.000 SP SP SP

16.000.000 SP SP SP

11.500.000 SP SP SP

9.000.000 SP SP SP

7.000.000 SP SP SP

4.000.000 SP SP SP 158

(1)

(2)

-Pembimbing/petugas dalam rangka praktek lapangan -Monitoring pelaksanaan praktek lapang -perjalanan peserta 5.

Lain-lain: -Pakaian seragam/kerja lapangan -Pemanggilan peserta, pembukaan, penutupan & dokumentasi -Evaluasi akhir -Perlengkapan peserta -Sertifikat (STTPP) -Konsumsi peserta di asrama -Akomodasi & konsumsi peserta diluar asrama -Akomodasi & konsumsi dalam rangka praktek lapangan -Operasional praktek lapangan*) -Kerja sama diklat**)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

OT OT Orang

SP SP 1)

SP SP 1)

SP SP 1)

SP SP 1)

SP SP 1)

SP SP 1)

SP SP 1)

Stel Angkatan

350.000 4.500.000

350.000 4.000.000

350.000 3.500.000

350.000 3.500.000

350.000 3.000.000

350.000 3.000.000

350.000 3.000.000

Angkatan Orang Orang OH OH OH

750.000 200.000 50.000 142.000 400.000 SP

700.000 200.000 50.000 142.000 400.000 SP

600.000 200.000 50.000 142.000 400.000 SP

500.000 200.000 50.000 142.000 400.000 SP

400.000 200.000 50.000 142.000 400.000 SP

300.000 200.000 50.000 142.000 400.000 SP

200.000 200.000 50.000 142.000 400.000 SP

Angkatan Angkatan

2) SP

2) SP

2) SP

2) SP

2) SP

2) SP

2) SP

Keterangan: 1) At Cost 2) Besarnya biaya praktek lapangan disesuaikan dengan lokasi & lamanya praktek sesuai kurikulum dan dapat diberlakukan dalam bentuk perjalanan dinas *) : Sesuai kebutuhan praktek per jenis diklat **) : Biaya kerjasama diklat dengan instansi/lembaga di luar Pusdiklat Kehutanan, al. mencakup biaya pengajaran dan materi pelajaran; RAB/tarif dari instansi/lembaga yang bersangkutan. OT : Orang Trip; OH: Orang Hari; JPl: Jam Pelajaran SP : Sesuai pengeluaran

159

Lampiran 48 BIAYA PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KETERAMPILAN UNTUK MASYARAKAT (NON APARATUR) SEBAGAI BATAS TERTINGGI (dalam rupiah) No

Uraian Kegiatan

Volume

(1)

(2)

1.

Honorarium: - Panitia Penyelenggara - Narasumber - Uang Harian Peserta

2.

Bahan-bahan - Alat tulis keperluan pelatihan - Perlengkapan peserta - Bahan latihan - Penggandaan

3.

Perjalanan - Transport peserta *) - Penyelenggaraan diklat (pengajar, instruktur, panitia) - Monitoring

4.

Lain-lain - Konsumsi di asrama - Konsumsi & akomodasi (di luar asrama) - Sewa ruang kelas - Dokumentasi, pembukaan & penutupan - Kesehatan/olahraga - Sertifikat - Evaluasi & pelaporan penyelenggaraan diklat

Lama Diklat 4 s.d. 9 hari

10 s.d. 15 hari

(3)

(4)

(5)

OK OJ OH

Sesuai Tabel 5 Sesuai Tabel 5 110.000 110.000

Angkatan Siswa Siswa Paket

2.000.000 200.000 100.000 2.000.000

4.000.000 200.000 150.000 2.500.000

Siswa Angkatan

SP SP

SP SP

OT

SP

SP

OH OH

120.000 400.000

120.000 400.000

Paket Angkatan

1.500.000 2.500.000

2.500.000 3.000.000

Angkatan Siswa Angkatan

1.000.000 30.000 750.000

1.750.000 30.000 1.000.000

Keterangan: 1. Jumlah jam pelajaran : 30 s. d. 100 jam pelajaran 2. Jumlah peserta latihan : maksimal 30 orang 3. Transport peserta *): biaya perjalanan dari tempat asal peserta (pp) 4. SP (Sesuai Pengeluaran/at cost) 5. Dalam hal alokasi anggaran berasal dari PHLN agar memperhatikan juga petunjuk pelaksanaan dari PHLN berkenaan (Project Administration Memorandum/PAM)

160

Lampiran 49 BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM S3 DAN S2 PADA PERGURUAN TINGGI DI DALAM NEGERI SEBAGAI BATAS TERTINGGI No

Uraian Kegiatan

Satuan

S3

S2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

orang orang/thn orang

SP SP SP

SP SP SP

1.

2.

Biaya pendidikan (dibayar langsung pada penyelenggara pendidikan) at cost: -Biaya seleksi, pendidikan/registrasi, her registrasi, matrikulasi -SPP (Tuition Fee) -Biaya bimbingan tugas akhir program

Beasiswa (diterima oleh karya siswa bersangkutan): -Biaya hidup dan Biaya Operasional orang/thn -Uang Buku dan Referensi orang/thn -Biaya praktek (kerja lapangan, penyusunan paper, makalah, orang/thn studi literatur dll.) -Biaya riset (akhir program) s.d. penggandaan/penjilidan *) orang =Biaya Penulisan, seminar, ujian terbuka dan tertutup orang -Biaya gladikarya & insentif (2 bulan): ** =Biaya transport/tiket pp orang =Transport lokal orang =Penulisan, seminar, ujian terbuka dan tertutup paket -Biaya perjalanan: =Biaya transport/tiket orang =Lumpsum orang Catatan: SP : Sesuai Pengeluaran OT : Orang Tahun *) : Dibayarkan setelah proposal penelitian disetujui oleh Dosen Pembimbing, ketua program studi dan dinilai rekomendasi dari Kemenhut serta proposal biaya sudah dinilai oleh Kepala Pusat Diklat Kehutanan **) : Biaya tersebut dapat dibayarkan berdasarkan surat penugasan dan penyelenggaraan pendidikan ***) : Biaya tersebut dapat dibayarkan sepanjang dana tersedia maksimal 1 orang untuk peserta pendidikan ****) : Biaya tersebut dapat dibayarkan sepanjang dana tersedia, maksimal 3 OH per peserta pendidikan

20.000.000 2.250.000 9.600.000

19.000.000 2.000.000 8.400.000

30.000.000 10.000.000

20.000.000 5.000.000

***) ****)

***) ****)

161

Lampiran 50

BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR (S3) DI LUAR NEGERI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

(dalam US$ ) NO

URAIAN KEGIATAN

(1)

(2)

1.

2.

3.

4.

5.

Departure a. Air fare/ticket (at cost) b. Local travel cost c. Arrival subsistance d. Winter clothing Monthly Allowance a. Stipend/living cost b. Book and supplies c. Medical incident insurance Annual Cost a. Tuition fee (at cost) b. Professional meeting c. Research and thesis d. Equipment e. Others (student association fee, Bank fee, Regist. fee stc) Return Cost a. Air fare/ticket (at cost) b. Local travel cost c. Return shipping Tunjangan Keuangan (max 3 jiwa) a. Tiket pp b. Biaya fiscal c. Asuransi kesehatan & kecelakaan d. Biaya hidup : - Suami/isteri 30% (1 orang) - Anak 15% (2 orang)

NEGARA A.S.

Kanada

Inggris

Perancis

Belanda

Belgia

Jerman

Australia

N.Zealand

Asia*)

Korea

Jepang

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

SP 275 720 600

SP 275 720 600

SP 275 720 600

SP 275 720 600

SP 275 720 600

SP 275 720 600

SP 275 720 600

SP 275 720 600

SP 275 720 600

SP 275 720 600

SP 275 720 600

SP 275 720 600

2.200 190 100

2.100 180 95

2.340 180 95

2.340 180 95

2.100 180 95

2.100 180 95

2.200 180 95

2.200 180 95

2.200 180 95

1.700 180 80

1.700 180 90

2.450 180 90

19.500 1.150 9.100 590 200

15.600 1.150 9.100 590 200

19.500 1.150 6.500 390 200

14.000 1.150 2.200 390 200

14.500 1.150 6.500 390 390

20.100 1.150 6.500 390 200

14.500 1.150 9.100 390 200

26.000 1.150 6.500 390 200

32.500 1.150 8.400 390 200

16.250 1.150 9.100 390 200

13.100 1.150 6.500 390 200

18.200 1.150 9.100 390 200

SP 270 400

SP 270 400

SP 270 400

SP 270 400

SP 270 400

SP 270 400

SP 270 400

SP 270 400

SP 270 400

SP 270 400

SP 270 400

SP 270 400

6.100 1 325

6.300 1 260

5.800 1 260

5.800 1 260

5.800 1 260

5.800 1 260

5.800 1 260

4.650 1 260

6.100 1 260

2.580 1 218

2.800 1 218

4.650 1 325

645 645

605 605

690 690

690 690

605 605

605 605

645 645

645 645

645 645

475 475

475 475

730 730

162

(dalam US$ ) NO

URAIAN KEGIATAN

(1)

(2)

6.

Incountry Travel a. Biaya transport/tiket kedatangan; b. Biaya transport/tiket kembali; c. Perjalanan local datang; d. Perjalanan local kembali; e. Lumpsum pada saat persiapan berangkat ke LN (6 hari) f. Lumpsum pada saat kembali dari Luar Negeri (2 hari)

NEGARA A.S.

Kanada

Inggris

Perancis

Belanda

Belgia

Jerman

Australia

N.Zealand

Asia*)

Korea

Jepang

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

**)

**)

**)

**)

**)

**)

**)

**)

**)

**)

**)

**)

**) **) **) **) **) **)

**) **) **) **) **) **)

**) **) **) **) **) **)

**) **) **) **) **) **)

**) **) **) **) **) **)

**) **) **) **) **) **)

**) **) **) **) **) **)

**) **) **) **) **) **)

**) **) **) **) **) **)

**) **) **) **) **) **)

**) **) **) **) **) **)

**) **) **) **) **) **)

Catatan: *) : Meliputi negara-negara di Asia kecuali Jepang dan Korea **) : Hanya dapat dibayarkan kepada karya siswa yang tidak dimutasikan ke unit kerja di pusat selama pendidikan dan dibayarkan sesuai dengan tarif resmi yang berlaku

163

Lampiran 51

BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM S2 DI LUAR NEGERI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

(dalam US$ ) NO

URAIAN KEGIATAN

(1)

(2)

NEGARA A.S.

Kanada

Inggris

Perancis

Belanda

Belgia

Jerman

Australia

N.Zealand

Asia*)

Korea

Jepang

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1.

Departure a. Air fare/ticket (at cost) SP SP SP SP SP SP SP b. Local travel cost 275 275 275 275 275 275 275 c. Arrival subsistance 720 720 720 720 720 720 720 d. Winter clothing 600 600 600 600 600 600 600 2. Monthly Allowance a. Stipend/living cost 2.200 2.100 2.340 2.340 2.100 2.100 2.200 b. Book and supplies 190 180 180 180 180 180 190 c. Medical incident insurance 100 95 95 95 95 95 100 3. Annual Cost a. Tuition fee (at cost) 19.500 15.600 19.500 14.000 14.500 12.000 12.000 b. Professional meeting 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.250 1.250 c. Research and thesis 9.100 9.100 6.500 2.200 6.500 2.410 2.410 d. Equipment 590 590 390 390 390 390 390 e. Others (student association 200 200 200 200 390 200 200 fee, Bank fee, Regist. fee stc) 4. Return Cost a. Air fare/ticket (at cost) SP SP SP SP SP SP SP b. Local travel cost 270 270 270 270 270 270 270 c. Return shipping 400 400 400 400 400 400 400 5. Incountry Travel a. Biaya transport/tiket **) **) **) **) **) **) **) kedatangan; b. Biaya transport/tiket kembali; **) **) **) **) **) **) **) c. Perjalanan local datang; **) **) **) **) **) **) **) d. Perjalanan local kembali; **) **) **) **) **) **) **) e. Lumpsum pada saat persiapan **) **) **) **) **) **) **) berangkat ke LN (6 hari) f. Lumpsum pada saat kembali **) **) **) **) **) **) **) Luar Negeri (2 hari) Catatan: *) : Meliputi negara-negara di Asia kecuali Jepang dan Korea **) : Hanya dapat dibayarkan kepada mereka yang tidak dimutasikan ke unit kerja di pusat selama pendidikan dan dibayarkan sesuai dengan tarif resmi yang berlaku

SP 275 720 600

SP 275 720 600

SP 275 720 600

SP 275 720 600

SP 275 720 600

2.200 190 100

2.200 190 100

1.700 180 80

1.700 180 80

2.450 180 90

19.500 1.150 2.410 390 200

19.500 1.150 2.410 390 200

14.800 1.150 2.410 390 200

11.600 1.150 2.410 390 200

18.100 1.150 2.410 390 200

SP 270 400

SP 270 400

SP 270 400

SP 270 400

SP 270 400

**)

**)

**)

**)

**)

**) **) **) **)

**) **) **) **)

**) **) **) **)

**) **) **) **)

**) **) **) **)

**)

**)

**)

**)

**)

164

Lampiran 52 BIAYA PELATIHAN DI LUAR NEGERI SEBAGAI BATAS TERTINGGI (dalam US$ ) NO

URAIAN KEGIATAN

(1)

(2)

1.

Departure Cost: a. Air fare/ticket 1) b. Local travel cost c. Winter clothing 2)

2. 3. 4. 5. 6.

Stipen/living cost (per diem) Pocket money (per diem) Medical Incident Insurance (per month) Registration fee 3) Return cost: a. Air fare/ticket

1)

b. Local travel cost

NEGARA Amerika

Kanada

Inggris

Perancis

Belanda

Belgia

Jerman

Australia

N. Zealand

Asia *)

Korea

Jepang

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

SP SP 500 300 35 140

SP SP 500 300 35 140

SP SP 500 300 35 140

SP SP 500 300 35 120

SP SP 500 300 35 115

SP SP 500 300 35 115

SP SP 500 300 35 140

SP SP 500 300 35 140

SP SP 500 300 35 120

SP SP 500 300 35 120

SP SP 500 300 35 120

SP SP 500 300 35 120

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP SP

SP SP

SP SP

SP SP

SP SP

SP SP

SP SP

SP SP

SP SP

SP SP

SP SP

SP SP

Catatan: 1) 2) 3)

: Disesuaikan dengan harga tiket yang berlaku : Hanya diberikan apabila latihan dilaksanakan pada musim spring dan winter : Disesuaikan dengan besarnya registration fee yang ditetapkan oleh penyelenggara pelatihan

(registration fee termasuk tuition fee, study tour, dll. kegiatan yang merupakan program pelatihan yang bersangkutan) *) : Meliputi negara-negara di Asia kecuali Jepang dan Korea. SP : Sesuai Pengeluaran

165

Lampiran 53 BIAYA KEGIATAN PEMBINAAN & PENGEMBANGAN DIKLAT SEBAGAI BATAS TERTINGGI (dalam rupiah) No

Uraian Kegiatan

Satuan

Biaya

(1)

(2)

(3)

(4)

1. 2. 3. 4.

5.

6.

7.

8. 9. 10. 11.

Pembelian buku perpustakaan Pengelolaan perpustakaan Pengelolaan Laboratorium/bengkel * Studio/demplot Pembuatan modul: a. mata pelajaran/diklat <6 JPL b. mata pelajaran/diklat 6 s.d 10 JPL c. mata pelajaran/diklat 11 s.d 15 JPL d. mata pelajaran/diklat >15 JPL

paket unit/tahun unit/tahun

35.000.000 10.000.000 22.000.000

paket paket paket paket

5.000.000 6.500.000 9.000.000 10.000.000

Pembuatan Kurikulum & Silabus Diklat: a. <80 JPL b. 80 s. d. 130 JPL c. 131 s. d. 180 JPL d. 181 s. d. 230 JPL e. >230 JPL

paket paket paket paket paket

5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.500.000 11.000.000

Penyempurnaan Kurikulum & Silabus Diklat: a. <80 JPL b. 80 s. d. 130 JPL c. 131 s. d. 180 JPL d. 181 s. d. 230 JPL e. >230 JPL

paket paket paket paket paket

2.500.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000

Validasi Kurikulum & Silabus Diklat: a. <80 JPL b. 80 s. d. 130 JPL c. 131 s. d. 180 JPL d. 181 s. d. 230 JPL e. >230 JPL

paket paket paket paket paket

1.600.000 2.000.000 2.600.000 3.300.000 4.000.000

kali kali paket diklat

5.000.000 20.000.000 20.000.000 23.500.000

Pra Orasi Ilmiah Orasi Ilmiah Bantuan biaya magang/studi banding Pembuatan alat bantu pengajaran elektronik (DVD/VCD/Video Tape)

166

Lampiran 54 SATUAN HARGA KEGIATAN KEHUMASAN LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN SEBAGAI BATAS TERTINGGI NO 1

NAMA KEGIATAN Penyelenggaraan Jumpa Pers Pimpinan Kemenhut di Pusat (Jabodetabek) dengan Media Massa -

2

Persiapan jumpa pers Transport dalam kota undangan kru media elektronik dalam kota undangan kru media cetak Transport Transport dalam kota panitia Konsumsi (makan dan snack) Dokumentasi foto Dokumentasi video Penggandaan bahan Sewa tempat/gedung Narasumber/ pembicara Moderator

Penyelenggaraan Jumpa Pers Pimpinan Kemenhut di Luar Jabodetabek dengan Media Massa -

Persiapan jumpa pers Transport dalam kota undangan kru TV kontributor pusat Transport dalam kota undangan kru TV daerah Transport dalam kota undangan wartawan koresponden media cetak/radio Transport dalam kota undanganpusat wartawan media cetak/radio daerah Konsumsi (makan dan snack) Dokumentasi foto Dokumentasi video

- Penggandaan bahan - Sewa tempat/gedung - Moderator

VOLUME SATUAN 1 JUMPA PERS

HARGA

JUMLAH

KETERANGAN Ideal diikuti oleh :

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

keg kru kru orang orang judul judul Judul event OJ OJ

1.000.000 400.000 200.000 150.000 150.000 500.000 1.500.000 500.000 17.500.000 1.700.000 700.000

1.000.000 400.000 200.000 110.000 150.000 500.000 1.500.000 500.000 17.500.000 1.700.000 700.000

1 JUMPA PERS

1 1 1 1 1 1 1 1

10 stasiun TV/radio 30 media cetak 5 orang panitia

sesuai tabel 5 sesuai tabel 5

Ideal diikuti oleh:

keg kru kru orang orang orang judul judul

1.000.000 400.000 400.000 200.000 200.000 150.000 500.000 1.500.000

1.000.000 400.000 400.000 200.000 200.000 150.000 500.000 1.500.000

1 paket 1 event 1 OJ

100.000 21.590.000 700.000

100.000 21.590.000 700.000

10 stasiun TV 3 Stasiun TV 20 Koresponden 15 orang 80 orang

167

- Narasumber/ pembicara - Honor Panitia 3

Pemasangan Iklan di Surat Kabar a. Iklan display -

Black White (BW) Full Colour (FC) Center Spread (CS) Banner

1 OJ 1 OK

1.700.000 350.000

1.700.000 350.000

117.000 161.500 193.800 226.000.000 293.000.000 395.000.000

117.000 161.500 193.800 226.000.000 293.000.000 395.000.000

1 mmk 1 mmk

128.500 178.000

128.500 178.000

1 mmk 1 mmk

107.000 164.000

107.000 164.000

1 mmk 1 mmk

107.000 149.000

107.000 149.000

1 mmk 1 mmk

110.000 152.000

110.000 152.000

60.500.000 79.200.000

60.500.000 79.200.000

69.300.000 89.100.000

69.300.000 89.100.000

sesuai tabel 5 7 orang

1 Terbit 1 1 1 7 7 7

mmk mmk mmk kolom kolom kolom

x x x

50 mm 70 mm 100 mm

b. Advertorial - Black White (BW) - Full Colour (FC) c. Liputan khusus (Iklan khusus) - Black White (BW) - Full Colour (FC) d. Liputan khusus (Display) - Black White (BW) - Full Colour (FC) e. Liputan khusus (Advertorial) - Black White (BW) - Full Colour (FC) 4

Pemasangan Iklan di Majalah/Tabloid/Buletin I Iklan a. Display - Black White (BW) - Full Colour (FC) b. Advertorial/Inforial - Black White (BW) - Full Colour (FC)

1 Terbit 1 HAL 1 hal 1 hal 1 HAL 1 hal 1 hal

168

c. Facing Pages (khusus display) - Black White (BW) - Full Colour (FC) d. Centerspread (diluar edisi khusus) - Black White (BW) - Full Colour (FC) e. Cover 2 - Black White (BW) - Full Colour (FC) f. Cover 3 - Black White (BW) - Full Colour (FC) g. Cover 4 - Black White (BW) - Full Colour (FC) h. Halaman 3 - Black White (BW) - Full Colour (FC) i. Halaman 5 - Black White (BW) - Full Colour (FC) j. Halaman 7,9,11 - Black White (BW) - Full Colour (FC) k. Halaman 13,15,17 - Black White (BW) - Full Colour (FC)

1 HAL 1 hal 1 hal

99.550.000 125.400.000

99.550.000 125.400.000

140.800.000

140.800.000

83.500.000

83.500.000

81.400.000

81.400.000

93.500.000

93.500.000

88.000.000

88.000.000

85.250.000

85.250.000

82.500.000

82.500.000

81.400.000

81.400.000

1 HAL 1 hal 1 hal 1 HAL 1 hal 1 hal 1 HAL 1 hal 1 hal 1 HAL 1 hal 1 hal 1 HAL 1 hal 1 hal 1 HAL 1 hal 1 hal 1 HAL 1 hal 1 hal 1 HAL 1 hal 1 hal

169

l. 2/3 halaman - Black White (BW) - Full Colour (FC) m. 1/2 halaman - Black White (BW) - Full Colour (FC) n. 1/3 halaman - Black White (BW) - Full Colour (FC) o. 1/6 halaman - Black White (BW) - Full Colour (FC) II Iklan Khusus a. Info produk/memo bisnis (1/4 halaman) - Black White (BW) - Full Colour (FC) b. Banner 3 cm (halaman dalam) - Black White (BW) - Full Colour (FC) c. Banner 5 cm (halaman dalam) - Black White (BW) - Full Colour (FC) d. Gatefold luar 2 halaman - Black White (BW) - Full Colour (FC) e. Gatefold dalam 3 halaman - Black White (BW) - Full Colour (FC)

1 HAL 1 hal 1 hal

36.300.000 57.750.000

36.300.000 57.750.000

30.250.000 50.600.000

30.250.000 50.600.000

22.000.000 39.050.000

22.000.000 39.050.000

11.550.000 24.750.000

11.550.000 24.750.000

20.350.000

20.350.000

26.400.000

26.400.000

31.900.000

31.900.000

240.900.000

240.900.000

272.250.000

272.250.000

1 HAL 1 hal 1 hal 1 HAL 1 hal 1 hal 1 HAL 1 hal 1 hal 1 HAL 1 HAL 1 hal 1 hal 1 HAL 1 hal 1 hal 1 HAL 1 hal 1 hal 1 HAL 1 hal 1 hal 1 HAL 1 hal 1 hal

170

f. 1/2 Facing Pages - Black White (BW) - Full Colour (FC) g. 1/2 Centerspread - Black White (BW) - Full Colour (FC) 5

Pemasangan Iklan di Televisi I TELEVISI PUBLIK a. Publik - Spot TVC (Television Commersil) - Spot TVC (Television Commersil) - Opening Bumper Break/Closing Bumper Break (OBB/CBB) - BI / BO (Bumper In / Bumper Out) - Backdroop - Wingdroop - Floordroop - Running Text - Time Signal - Template - Squash Frame - Advertorial b. Penyiaran Program Acara -

Nasional Nasional Nasional Tentative Nasional Tentative

II TELEVISI SWASTA NASIONAL a. Swasta Nasional -

Customized Slot (Permintaan Khusus) ILM (1 spot) Siaran Langsung (Blocking Time) Siaran Langsung (Blocking Time)

1 HAL 1 hal 1 hal

105.050.000

105.050.000

111.100.000

111.100.000

10.000.000 18.000.000 10.000.000

10.000.000 18.000.000 10.000.000

detik propert ipropert ipropert idetik detik detik detik detik Tayang

6.000.000 30.000.000 20.000.000 20.000.000 3.500.000 15.000.000 3.000.000 5.000.000 20.000.000

6.000.000 30.000.000 20.000.000 20.000.000 3.500.000 15.000.000 3.000.000 5.000.000 20.000.000

detik detik detik detik

45.000.000 90.000.000 30.000.000 60.000.000

45.000.000 90.000.000 30.000.000 60.000.000

439.000.000 16.000.000 500.000.000 1.000.000.000

439.000.000 16.000.000 500.000.000 1.000.000.000

1 HAL 1 hal 1 hal 1 Tayang 1 Tayang 30 detik 60 detik 5 detik 5 1 1 1 15 30 10 10 3-10 1 30 60 30 60

ROS

1 Tayang 5 5 30 60

menit detik menit menit

ILM = Iklan Layanan Masyarakat Tidak termasuk biaya produksi Tidak termasuk biaya produksi

171

6

Pembuatan feature berita TV kebijakan pembangunan kehutanan (durasi 15 s/d 30 menit) A Pra Produksi 1. Pengumpulan Bahan/ production meeting/brainstorming 2. Riset/Hunting 3. Indepth/Pendalaman 4. Storyboard/papan cerita

1 1 1 1

kegiatan orang kegiatan naskah

2.000.000 5.000.000 2.000.000 10.000.000

2.000.000 5.000.000 2.000.000 10.000.000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

orang unit/hari unit/hari orang/kegiatan orang/kegiatan orang/kegiatan orang/kegiatan orang/kegiatan orang/kegiatan orang orang/kegiatan orang/kegiatan orang/kegiatan paket paket

7.000.000 2.000.000 2.000.000 10.500.000 9.000.000 4.000.000 5.000.000 4.000.000 2.000.000 1.700.000 250.000 250.000 250.000 5.000.000 7.500.000

7.000.000 2.000.000 2.000.000 10.500.000 9.000.000 4.000.000 5.000.000 4.000.000 2.000.000 1.700.000 250.000 250.000 250.000 5.000.000 7.500.000

1 1 1 1

naskah orang/kegiatan orang/kegiatan orang/kegiatan

3.000.000 1.500.000 4.000.000 2.500.000

3.000.000 1.500.000 4.000.000 2.500.000

1 1 1 1 1

tayang tayang tayang tayang tayang

500.000.000 45.000.000 250.000.000 45.000.000 45.000.000

500.000.000 45.000.000 250.000.000 45.000.000 45.000.000

B Produksi - Tiket Pesawat - Sewa Kendaraan Off Road - Sewa Speed Boat - Produser - Director - Cameraman - Presenter/Host - Unit Production Manager - Lightingman - Narasumber - Figuran/Human Example - Helper/Porter - Pemandu - Konsumsi - Sewa Peralatan Standard Broadcast (camera besar, Jimmyjip,Sistim multicam, Lighting)

(Tiket pp)

sesuai tabel 5

C Pasca Produksi -

Pembuat Naskah/narasi/script Voice Over (Pengisi Suara) Editing dan Mixing Penata Grafis (OBB,Template,Grafik Insert)

D Penayangan -

Blocking Time TV Nasional Swasta Blocking Time TV Publik Program yang sedang berjalan TV Swasta Nasional Program yang sedang berjalan TV Publik Sisipan pada program acara

172

7

Pembuatan feature berita TV kebijakan pembangunan kehutanan (durasi 30 s/d 60 menit) A Pra Produksi 1. Pengumpulan Bahan/ production meeting/brainstorming 2. Riset/Hunting 3. Indepth/Pendalaman 4. Storyboard/papan cerita

1 1 1 1

kegiatan orang kegiatan naskah

2.000.000 5.000.000 2.000.000 10.000.000

2.000.000 5.000.000 2.000.000 10.000.000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

orang unit/hari unit/hari orang/kegiatan orang/kegiatan orang/kegiatan orang/kegiatan orang/kegiatan orang/kegiatan orang orang/kegiatan orang/kegiatan orang/kegiatan paket paket

7.000.000 2.000.000 2.000.000 12.500.000 10.000.000 4.500.000 7.000.000 4.500.000 2.500.000 1.700.000 250.000 250.000 250.000 7.000.000 10.000.000

7.000.000 2.000.000 2.000.000 12.500.000 10.000.000 4.500.000 7.000.000 4.500.000 2.500.000 1.700.000 250.000 250.000 250.000 7.000.000 10.000.000

1 1 1 1

naskah orang/kegiatan orang/kegiatan orang/kegiatan

4.000.000 2.500.000 6.000.000 3.500.000

4.000.000 2.500.000 6.000.000 3.500.000

1 1 1 1 1

tayang tayang tayang tayang tayang

1.000.000.000 90.000.000 500.000.000 90.000.000 90.000.000

1.000.000.000 90.000.000 500.000.000 90.000.000 90.000.000

B Produksi - Tiket Pesawat - Sewa Kendaraan Off Road - Sewa Speed Boat - Produser - Director - Cameraman - Presenter/Host - Unit Production Manager - Lightingman - Narasumber - Figuran/Human Example - Helper/Porter - Pemandu - Konsumsi - Sewa Peralatan Standard Broadcast (camera besar, Jimmyjip,Sistim multicam, Lighting) C Pasca Produksi -

Pembuat Naskah/narasi/script Voice Over (Pengisi Suara) Editing dan Mixing Penata Grafis (OBB,Template,Grafik Insert)

D Penayangan -

Blocking Time TV Nasional Swasta Blocking Time TV Publik Program yang sedang berjalan TV Swasta Nasional Program yang sedang berjalan TV Publik Sisipan pada program acara

173

8

Pelaksanaan Orientasi Jurnalistik Kehutanan di Jabodetabek A Honor -

Penanggung Jawab Ketua/Wakil Ketua Anggota Narasumber (Menteri) Narasumber (Eselon I) Narasumber (Eselon II) Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) Asisten Narasumber Pembuat Makalah Moderator Insentif Wartawan Peserta (Kehutanan) Rohaniawan Master Of Ceremony (MC) LO (Liasion Officer) Pemandu Lapangan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

OK OK OK OJ OJ OJ OJ OJ naskah OJ OH OH OK OK OK OH

400.000 350.000 300.000 1.700.000 1.400.000 1.000.000 1.150.000 400.000 350.000 700.000 1.000.000 325.000 450.000 450.000 500.000 350.000

400.000 350.000 300.000 1.700.000 1.400.000 1.000.000 1.150.000 400.000 350.000 700.000 1.000.000 325.000 450.000 450.000 500.000 350.000

1 1 1 1 1 1 1

paket orang buah buah buah buah kegiatan

500.000 250.000 25.000 100.000 4.500.000 500.000 2.000.000

500.000 250.000 25.000 100.000 4.500.000 500.000 2.000.000

1 1 1 1 1 1 1

OK OK OK OK OK OK OK

200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

Narasumber seluruh Eselon I Kemenhut dan Kementerian Terkait dan dapat dari darimasyarakat masyarakat

B ATK -

Penggandaan Makalah Pengadaan Perlengkapan Peserta Pembuatan Sertifikat Pembuatan Plakat Pembuatan Backdrop Pembuatan Spanduk Perlengkapan ATK

C Transport -

Bantuan Bantuan Bantuan Bantuan Bantuan Bantuan Bantuan

Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport

Panitia Narasumber Peserta Fotografer Pembaca Doa MC LO (Liasion Officer)

Di dalam kota 2 Rp.110.000

174

D Akomodasi dan Transportasi -

Paket Akomodasi dan Konsumsi Sewa Komputer Sewa Bus Sewa Mobil Sewa LCD Proyektor

1 1 1 1 1

paket/orang set unit/hari unit/hari set

921.000 500.000 3.000.000 800.000 500.000

1 1 1 1 1

paket unit/hari Paket set/orang/hari paket

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000

921.000 500.000 3.000.000 800.000 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000

E Lain-lain 9

Rapat Persiapan Sewa Perahu Laporan Kegiatan Sewa alat selam Dokumentasi (foto dan video)

Sesuai tarif yang berlaku (at cost)

Pelaksanaan kegiatan kunjungan orientasi jurnalistik di daerah Rincian per kegiatan : - Tiket pesawat wartawan pusat (pp) - Pengumpulan materi Kunjungan lapangan :

1 orang 1 kegiatan

7.000.000 1.000.000

7.000.000 1.000.000

- sewa kapal kecil - Sewa alat selam

1 unit/hari 1 set/hari

1.000.000 1.500.000

1.000.000 1.500.000

-Sewa alat dasar selam - Sewa kendaraan operasional - Konsumsi pertemuan dengan masyarakat Akomodasi dan konsmsi :

1 set/hari 1 hari 1 OK

350.000 1.000.000 100.000

350.000 1.000.000 100.000

Hotel wartawan pusat Konsumsi wartawan pusat diluar paket fullboard Diskusi hasil kunjungan lapangan :

1 paket fulboard/orang 1 OK

1.640.000 100.000

1.640.000 100.000

- Sewa ruang pertemuan - Konsumsi (makan) - Snacks/cofee break honor :

1 hari 1 OK 1 OK

15.000.000 100.000 20.000

15.000.000 100.000 20.000

- Narasumber setingkat Eselon I

1 OJ

1.400.000

1.400.000

Ideal diikuti oleh minimal 7 media Publikasi pembangunan Kemenhut 1 set terdiri (masker, snorkle, fin, bcd, regulator, wetsregulator, suite, tabung, snorkle, fin, bcd, wets suite, belt, weight) wets tabung, suite, tabung, belt, weight) weight) 1 set terdiri (masker, snorkle, fin) snorkle, fin)

Sesuaikan SBU sewa ruang pertemuan

175

10

11

- Narasumber setingkat Eselon II - Moderator - Pembuat makalah - Ketua dan Wakil Ketua - Honor diving master - Honor instruktur diving - Honor dive guide - Panitia pusat dan daerah Bantuan transport :

1 1 1 1 1 1 1 1

OJ OJ naskah OK OH OH OH orang

1.000.000 700.000 350.000 450.000 1.000.000 1.500.000 350.000 300.000

-

1 1 1 1 1

orang orang orang orang paket

110.000 110.000 200.000 110.000 2.000.000

1.000.000 700.000 350.000 450.000 1.000.000 1.500.000 350.000 300.000 110.000 110.000 200.000 110.000 2.000.000

500.000 400.000 200.000 350.000 2.000.000 1.250.000 1.700.000 1.400.000 1.000.000 1.000.000 700.000

500.000 Setara dengan sewa kendaraan 400.000 roda 4 di DKI 200.000 350.000 2.000.000 1.250.000 1.700.000 1.400.000 1.000.000 1.000.000 700.000

650.000 250.000 350.000 1.000.000

650.000 250.000 350.000 1.000.000

Narasumber Panitia daerah Wartawan daerah Peserta Dokumentasi foto dan video

Penyelenggaraan Pertemuan Pimpinan Kemenhut/Dialog dengan Pimpinan Media Massa/Redaktur Pelaksana di Luar Kantor - Transport undangan Pemimpin Redaksi - Bantuan transport undangan kru televisi - Bantuan transport undangan wartawan cetak/radio - Akomodasi dan konsumsi paket halfday - Dokumentasi foto dan video - Penggandaan bahan - Honor narasumber Menteri - Honor narasumber Eselon I - Honor narasumber Eselon II - Honor narasumber Pemimpin Redaksi - Honor moderator

1 PERTEMUAN

Penyelenggaraan Pertemuan Pimpinan Pusat Humas/Dialog dengan wartawan Media Massa di Luar Kantor - Bantuan transport undangan kru televisi - Bantuan transport undangan wartawan cetak/radio - Konsumsi (makan dan snack) tarif hotel paket - halfday Dokumentasi foto dan video

1 PERTEMUAN

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

orang team orang orang kegiatan kegiatan OJ OJ OJ OJ orang

tim orang 0H kegiatan

176

12

Penggandaan bahan Honor narasumber Menteri Honor narasumber Eselon I Honor narasumber Eselon II Honor narasumber Pemimpin Redaksi Honor moderator

Dialog interaktif di TV durasi kurang dari 30 menit (TV Nasional Publik ) Biaya per paket : - Blocking segmen time - Narasumber - Pembawa acara - Produser - Cameraman - Penata rias - Pengarah acara - Peralatan - Studio, lighting, soundsixtem, dll - Editing, mixing, sensor - Host Artis Kelas A - Host Artis Kelas B - Host Artis Kelas C

13

Dialog interaktif di TV durasi 30 s/d 60 menit Biaya per paket : - Blocking segmen time - Narasumber - Pembawa acara - Produser - Cameraman - Penata rias - Pengarah acara Peralatan - Studio, lighting, soundsixtem, dll - Editing, mixing, sensor - Host Artis Kelas A

1 1 1 1 1 1

kegiatan OJ OJ OJ OJ orang

500.000 1.700.000 1.400.000 1.000.000 1.000.000 600.000

500.000 1.700.000 1.400.000 1.000.000 1.000.000 600.000

1 siar

1 1 1 1 1 1 1

paket orang orang orang orang orang orang

45.000.000 4.000.000 2.000.000 5.000.000 2.000.000 1.500.000 1.750.000

45.000.000 4.000.000 2.000.000 5.000.000 2.000.000 1.500.000 1.750.000

1 1 1 1 1

kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan

30.000.000 8.000.000 30.000.000 20.000.000 15.000.000

30.000.000 8.000.000 30.000.000 20.000.000 15.000.000

kegiatan orang orang orang orang orang orang

70.000.000 7.500.000 3.000.000 7.500.000 3.000.000 1.500.000 2.000.000

70.000.000 7.500.000 3.000.000 7.500.000 3.000.000 1.500.000 2.000.000

at cost at cost 1 kegiatan

45.000.000 15.000.000 30.000.000

45.000.000 15.000.000 30.000.000

1 siar 1 1 1 1 1 1 1

177

- Host Artis Kelas B - Host Artis Kelas C 14

1 kegiatan 1 kegiatan

20.000.000 15.000.000

20.000.000 15.000.000

Pameran Pembangunan Kehutanan di Pusat a Sewa Lahan b Konstruksi Spesial Design Kayu c Konstruksi spesial design sistem d Materi peraga e Mini Garden f Sewa TV LCD/LED + DVD Player g Foto Printing/Backdrop h Poster Display i Honor Stand Guide/Pemandu j Transport+makan stand guide /pemandu

1 1 1 1 1 1 3x3 1 1 1

m2 m2 m2 set paket hari m/buah buah shift/orang shift/orang

3.300.000 3.300.000 1.650.000 4.000.000 2.000.000 1.200.000 4.500.000 1.650.000 250.000 160.000

3.300.000 3.300.000 1.650.000 4.000.000 2.000.000 1.200.000 4.500.000 1.650.000 250.000 160.000

10.000 5.000 10.000 100.000 25.000 18.000 250.000 2.000.000

10.000 5.000 10.000 100.000 25.000 18.000 250.000 2.000.000

2.200.000 3.300.000 1.650.000 4.000.000 2.000.000 1.200.000 4.500.000 1.650.000 250.000 160.000

2.200.000 3.300.000 1.650.000 4.000.000 2.000.000 1.200.000 4.500.000 1.650.000 250.000 160.000

Materi Pendukung: a - Pin b - Stiker c - Gantungan kunci d - Kaos e - Topi f - Poster publikasi g - Seragam batik/kaos/baju h - Pembuatan laporan Pameran 15

1 1 1 1 1 1 1

buah lembar buah buah buah lembar buah 1 judul

Pameran Pembangunan Kehutanan di Daerah a Sewa Lahan b Konstruksi Spesial Design Kayu c Konstruksi spesial design sistem d Materi peraga e Mini Garden f Sewa TV LCD/LED + DVD Player g Foto Printing/Backdrop h Poster Display i Honor Stand Guide/Pemandu j Transport+makan stand guide /pemandu

1 1 1 1 1 1 3x3 1 1 1

m2 m2 m2 set paket hari m/buah buah shift/orang shift/orang

178

Materi Pendukung: a - Pin b - Stiker c - Gantungan kunci d - Kaos e - Topi f - Poster publikasi g - Seragam batik/kaos/baju h - Pembuatan laporan Pameran 16

10.000 5.000 10.000 100.000 25.000 18.000 250.000 2.000.000

10.000 5.000 10.000 100.000 25.000 18.000 250.000 2.000.000

3.300.000 3.300.000 1.650.000 4.000.000 2.000.000 1.200.000 4.500.000 1.650.000 250.000 160.000

3.300.000 3.300.000 1.650.000 4.000.000 2.000.000 1.200.000 4.500.000 1.650.000 250.000 160.000

1 1 1 1 1 1 1

buah lembar buah buah buah lembar buah 1 judul 1 eksemplar 1 buku

10.000 5.000 10.000 100.000 25.000 18.000 250.000 2.000.000 5.000 20.000

10.000 5.000 10.000 100.000 25.000 18.000 250.000 2.000.000 5.000 20.000

1 OJ 1 OJ

1.000.000 900.000

1.000.000 900.000

1 1 1 1 1 1 1

buah lembar buah buah buah lembar buah 1 judul

Pameran Indogreen Forestry Ekspo Tahun 2014 a Sewa Lahan b Konstruksi Spesial Design Kayu c Konstruksi spesial design sistem d Materi peraga e Mini Garden f Sewa TV LCD/LED + DVD Player g Foto Printing/Backdrop h Poster Display i Honor Stand Guide/Pemandu j Transport+makan stand guide /pemandu

1 1 1 1 1 1 3x3 1 1 1

m2 m2 m2 set paket hari m/buah buah shift/orang shift/orang

Materi Pendukung a Pin b Stiker c Gantungan kunci d Kaos e Topi f Poster publikasi g Seragam batik/kaos/baju pemandu h Pembuatan laporan Pameran i Pembuatan leaflet j Pembuatan booklet Dialog talkshow pameran a Narasumber setingkat Eselon II b Narasumber setingkat Eselon III

179

c d e f 17

Moderator Host pemandu acara Transport peserta undangan dialog Konsumsi makan dan snack

700.000 700.000 110.000 60.000

700.000 700.000 110.000 60.000

3.300.000 3.300.000 1.650.000 4.000.000 2.000.000 1.200.000 4.500.000 1.650.000 250.000 160.000

3.300.000 3.300.000 1.650.000 4.000.000 2.000.000 1.200.000 4.500.000 1.650.000 250.000 160.000

buah lembar buah buah buah lembar buah 1 judul 1 eksemplar 1 buku

10.000 5.000 10.000 100.000 25.000 18.000 250.000 2.000.000 5.000 20.000

10.000 5.000 10.000 100.000 25.000 18.000 250.000 2.000.000 5.000 20.000

1 1 1 1 1 1

1.000.000 900.000 700.000 700.000 110.000 60.000

1.000.000 900.000 700.000 700.000 110.000 60.000

1 1 1 1

OJ OJ OH ORG

Pameran Expo Kehutanan Tahun 2015 di Pusat a Sewa Lahan b Konstruksi Spesial Design Kayu c Konstruksi spesial design sistem d Materi peraga e Mini Garden f Sewa TV LCD/LED + DVD Player g Foto Printing/Backdrop h Poster Display i Honor Stand Guide/Pemandu j Transport+makan stand guide /pemandu

1 1 1 1 1 1 3x3 1 1 1

m2 m2 m2 set paket hari m/buah buah shift/orang shift/orang

Materi Pendukung: a - Pin b - Stiker c - Gantungan kunci d - Kaos e - Topi f - Poster publikasi g - Seragam batik/kaos/baju pemandu h - Pembuatan laporan Pameran i - Pembuatan leaflet j - Pembuatan booklet

1 1 1 1 1 1 1

Dialog talkshow pameran: a b c d e f

Narasumber setingkat Eselon II Narasumber setingkat Eselon III Moderator Host pemandu acara Transport peserta undangan dialog Konsumsi makan dan snack

OJ OJ OJ OJ OH ORG

180

Kesenian pendukung kehumasan Grup Band Penari tradisional Musik tradisional 18

2 Jam

15.000.000 3.000.000 20.000.000

15.000.000 3.000.000 20.000.000

2.200.000 3.300.000 1.650.000 4.000.000 2.000.000 1.200.000 4.500.000 1.650.000 250.000 160.000

2.200.000 3.300.000 1.650.000 4.000.000 2.000.000 1.200.000 4.500.000 1.650.000 250.000 160.000

buah lembar buah buah buah lembar buah 1 judul 1 eksemplar 1 buku

10.000 5.000 10.000 100.000 25.000 18.000 250.000 2.000.000 5.000 20.000

10.000 5.000 10.000 100.000 25.000 18.000 250.000 2.000.000 5.000 20.000

1 1 1 1 1 1

1.000.000 900.000 700.000 700.000 110.000 60.000

1.000.000 900.000 700.000 700.000 110.000 60.000

1 Grup

x

1 org/pentas 1 Grup

Pameran Expo Kehutanan Tahun 2015 di Daerah a Sewa Lahan b Konstruksi Spesial Design Kayu c Konstruksi spesial design sistem d Materi peraga e Mini Garden f Sewa TV LCD/LED + DVD Player g Foto Printing/Backdrop h Poster Display i Honor Stand Guide/Pemandu j Transport+makan stand guide /pemandu

1 1 1 1 1 1 3x3 1 1 1

m2 m2 m2 set paket hari m/buah buah shift/orang shift/orang

Materi Pendukung: a - Pin b - Stiker c - Gantungan kunci d - Kaos e - Topi f - Poster publikasi g - Seragam batik/kaos/baju pemandu h - Pembuatan laporan Pameran i - Pembuatan leaflet j - Pembuatan booklet

1 1 1 1 1 1 1

Dialog talkshow pameran: a b c d e f

Narasumber setingkat Eselon II Narasumber setingkat Eselon III Moderator Host pemandu acara Transport peserta undangan dialog Konsumsi makan dan snack

OJ OJ OJ OJ OH ORG

181

Kesenian pendukung kehumasan: Grup Band Penari tradisional Musik tradisional 19

Penyebarluasan Informasi Kegiatan Kunjungan Menteri Kehutanan / Eselon I di Daerah (LIPUTAN) -

20

Upah penyusunan naskah pidato Honor penulisan artikel di Majalah Kehutanan Indonesia Insentif/uang kerja harian wartawan dalam kunjungan jurnalistik

15.000.000 3.000.000 20.000.000

1 ORANG

1 orang at cost 1 UNIT 1 orang 1 orang 1 media

7.000.000 2.700.000 2.250.000 450.000 1.750.000

7.000.000 2.700.000 2.250.000 450.000 1.750.000

1 naskah 1 judul 1 OH

250.000 500.000 1.000.000

250.000 500.000 1.000.000

Ideal 1 Tim Peliputan : 2 media TV (4 orang) dan 2 media cetak nasional

1 orang 1 team

250.000 500.000

250.000 500.000

1.000.000 750.000 500.000 250.000

1.000.000 750.000 500.000 250.000

Ideal 1 Tim Peliputan : 5 media TV (10 orang) dan 10 media cetak nasional

Pemberian Tunjangan Fasilitas Komunikasi Pimpinan PusHumas -

23

15.000.000 3.000.000 20.000.000

Liputan Kegiatan Menteri Kehutanan / Pejabat Eselon I (Lokakarya, Seminar dll) - Bantuan transport kehadiran wartawan untuk - meliput Bantuan transport kehadiran crew televisi untuk meliput

22

2 jam

Upah, Honor, Insentif Kegiatan Kehumasan -

21

Rincian biaya per 1 orang/media/3 hari Tiket wartawan PP Penginapan Transportasi lokal(sewa kendaraan) Uang saku Uang makan Jasa pemuatan berita

1 Grup x 1 org/pentas 1 Grup

Kepala Pusat Kepala Bidang Kepala Sub Bidang Staff Penghubung Kehumasan

Paket Penulisan Feature Berita Kebijakan Pembangunan Kemenhut Rincian biaya per mediadi Media Cetak - Honor penulisan naskah - Pemuatan 1 naskah

1 1 1 1

bulan bulan bulan bulan

1 ORANG 1 naskah 1 media

7.500.000 12.500.000

7.500.000 12.500.000

Ideal Jumlah Pemuatan : 4 media nasional

182

24

Pembuatan Produksi Film/Video Klip Pembangunan Kehutanan -

25

1 1 1 1 1 1 1

paket episode episode paket paket paket paket

170.000.000 150.000.000 175.000.000 40.000.000 1.000.000 1.000.000 35.000.000

170.000.000 150.000.000 175.000.000 40.000.000 1.000.000 1.000.000 35.000.000

1 1 1 1 1

tayang tayang tayang tayang tayang

3.000.000 8.000.000 30.000.000 100.000.000 500.000.000

3.000.000 8.000.000 30.000.000 100.000.000 500.000.000

-

Penyusunan dan desain booklet: Upah penyusunan naskah Upah desain cover, hunting gambar, studi pustaka dan dummy Master plat Cetakan booklet desain biasa

1 1 1 1

naskah desain plat eksp

600.000 3.000.000 500.000 15.000

600.000 3.000.000 500.000 15.000

-

Penyusunan dan desain leaflet: Upah penyusunan naskah Upah desain cover, hunting gambar, studi pustaka dan dummy Master plat Cetakan leaflet

1 1 1 1

naskah desain plat eksp

400.000 1.000.000 500.000 4.250

400.000 1.000.000 500.000 4.250

-

Penyusunan dan desain poster: Upah penyusunan naskah Desain tata letak Master plat Cetakan poster desain biasa

1 1 1 1000

naskah desain plat eksp

500.000 2.000.000 200.000 15.000

500.000 2.000.000 200.000 15.000.000

Biaya Tayangan Berita dan Himbauan ke Masyarakat di Televisi -

26

Multimedia (program) Pembuatan film/video klip Kehutanan Pembuatan film dokumenter Kehutanan Jingle/filler, durasi 4-5 menit (lagu) Foto dokumentasi Slide dokumentasi Company profile

Tayangan tidak bergerak 30" Tayangan bergerak 30 " Tayangan bergerak prime time 30" Tayangan feature TV 30 menit Bloking Time kurang dari 30 menit

TV Swasta Nasional

Pembuatan dan Desain Booklet, Leaflet, Poster

183

27

Honor Pengelola Majalah Kehutanan Indonesia -

28

Penanggung Jawab Redaktur (Pemimpin Redaksi, Dewan Redaksi, Pelaksana Redaksi) Penyunting/Editor Pembuat Artikel (Reporter) Sekretariat (Keuangan, Administrasi, Distribusi, Dokumentasi) Desain Grafis (Fotografer)

400.000 300.000 250.000 100.000 150.000 180.000

400.000 300.000 250.000 100.000 150.000 180.000

1 M2

150.000

150.000

1 buah

350.000

350.000

1 siar

50.000.000

50.000.000

1 siar

1.317.000.000

1.317.000.000

1 siar

100.000.000

100.000.000

1 siar

2.634.000.000

2.634.000.000

1 judul

100.000.000

100.000.000

Termasuk biaya produksi

1 judul

200.000.000

200.000.000

Termasuk biaya produksi

1 siar

100.000.000

100.000.000

1 siar

200.000.000

200.000.000

1 siar

11.000.000

11.000.000

1 siar

33.000.000

33.000.000

350.000.000 5.000.000

350.000.000 5.000.000

Pembuatan Umbul-umbul - Disain dan Cetak

30

Oter Oter Oter hlmn Oter Oter

Pembuatan Banner Kegiatan Kehumasan - Desain dan Cetak

29

1 1 1 1 1 1

Pembuatan Paket Siaran Pembangunan Kehutanan di Televisi - Dialog, wawancara, talk show dll. Durasi 1 s/d 3 Segment TV Publik Nasional - Dialog,Wawancara,Talk show dll Duarasi 1 s/d 3 segment(TV Swasta Nasional) - Dialog, wawancara, talk show dll. Durasi 4 s/d 6 Segment TV Publik Nasional - Dialog, wawancara,talk show dll durasi 4-6 segment TV Swasta Nasional - Pembuatan & penayangan feature berita televisi durasi 4-15 menit (TV Nasional Publik ) - Pembuatan & penayangan feature berita televisi durasi 15-30 menit TV Publik Nasional - Pembuatan paket dokumentasi pembangunan kehutanan durasi 0-15 menit di televisi - Pembuatan paket dokumentasi pembangunan kehutanan durasi 15-30 menit di televisi - Pembuatan iklan tayangan tidak bergerak durasi 30 detik TV Nasional Publik - Pembuatan Iklan tayangan tidak bergerak durasi 30 detik TV swasta Nasional - Sinetron, drama, dll (durasi 30-60 menit) - Pembuatan iklan telop (running text)

1 episode 1 siar

1 segment durasi 5-7 Menit belum termasuk biaya produksi

184

31

Pembuatan Paket Siaran Pembangunan Kehutanan di Radio -

32

Siaran langsung pandangan mata Wawancara/dialog Feature/drama Berita khusus Pembuatan/produksi iklan Penayangan/siar iklan/iklan addlips

siar siar siar siar judul kali

50.000.000 30.000.000 20.000.000 750.000 5.000.000 2.500.000

50.000.000 30.000.000 20.000.000 750.000 5.000.000 2.500.000

1 Terbit

150.000.000

150.000.000

1 Terbit

100.000.000

100.000.000

1 Terbit

75.000.000

75.000.000

1 Terbit

50.000.000

50.000.000

1 kegiatan

30.000.000

30.000.000

Pemasangan Iklan di Media Cetak/Majalah - Tulisan Media cetak nasional oplah 50.000 eks volume tulisan 1/4 s.d 1/2 hal berwarna. - Tulisan Media cetak nasional oplah minimal 30.000 eks vol tulisan 1/4 s.d 1 hal berwarna. - Iklan gambar media cetak nasional oplah min. 10.000 eks vol gambar 1/4 s.d 1 hal berwarna. - Penulisan khusus pembangunan kehutanan media cetak nasional oplah min 10.000 eks vol 1/4 s.d 1/2 hal.

33

1 1 1 1 1 1

HOST / PRESENTER ACARA DIALOG ( ARTIS) KRITERIA UMUM Klas A : Host Kelas Papan Atas 1 Mampu bersahabat dengan siapa saja ( easy going Mampu mencairkan suasana yang kaku. 2 Mampu memberikan masukan kepada klien tentang format acara yang menarik. 3 Mempunyai pendidikan, pengalaman dan wawasan yang luas. 4 Menguasai acara 5 Mempuanyai suara emas( gold voice ) 6 Good Looking, camera face Seorang publik figure ( min. menjadi presenter di 2 7 program Tv/min. dengan intensitas pemunculan di TV dalam seminggu 4 jam 8 Sangat Tenar (positif) pada tingkat Nasional 9 Menguasai min. 3 bahasa asing

185

Klas B : Host Kelas Papan Menengah

1 kegiatan

20.000.000

20.000.000

1 kegiatan

15.000.000

15.000.000

1 Orang yang mampu bersahabat dengan siapa saja ( easy going) murah senyum, dan mampu mencairkan suasana yang kaku 2 Mampu memberikan masukan kepada Klien tentang format acara yang menarik. 3 Mempunyai pendidikan, pengalaman dan wawasan yang luas. 4 Meguasai acara 5 Mempuanyai suara emas( gold voice ) 6 Good Looking, camera face 7 Suara Publik figure ( pernah menjadi presenter TV 8 Cukup terkenal di Tingkat Nasional 9 Menguasai min. 2 bahasa asing Klas C : Host Klas Papan Bawah 1 Orang yang mampu bersahabat dengan siapa saja ( easy going) murah senyum, dan mampu mencairkan suasana yang kaku 2 Mampu memberikan masukan kepada Klien tentang format acara yang menarik. 3 Mempunyai pendidikan, pengalaman dan wawasan yang luas. 4 Meguasai acara 5 Good Looking, camera face 6 Pernah menjadi pembawa acara di Stasiun TV Lokal 7 Terkenal di Tingkat lokal/ Propinsi 8 Menguasai min. 1 bahasa asing

186