2

2 www.bipnewsroom.info

komunika Edisi 11/Tahun V/Juni 2009

Menyelaraskan Peran KIM Keberadaan kelompok sosial dalam masyarakat adalah sebuah dinamika yang tidak bisa tidak dihindari dengan cara apapun. Kelompok sosial adalah ekspresi dari kebutuhan sosial dan keberadaanya bisa langgeng ketika mampu memenuhi dan menerjemahkan kebutuhan sosial warga di sekitarnya. Sejarah membuktikan, begitu banyaknya kelompok yang dibentuk dan kemudian mati, sebagai akibat ketidakmampuan mengakomodasi kebutuhan dan menerjemahkan hal itu sesuai dengan konteks perkembangan masyarakat. Pernahkah ingat, di masa lalu ada kelompok tani sebagai penyambung lidah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, ketika itu disebut Kelompencapir; Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pemirsa. Kelompok tersebut di masa lalu mampu menjadi jejaring penyampaian informasi mulai dari pusat kota sampai ke pelosok pedesaan. Melalui komunitas tersebut, petani maupun nelayan mudah memperoleh informasi tentang teknik pertanian maupun cara-cara penangkapan ikan yang baik dan benar. Pada jamannya, kegiatan komunitas ini ditampilkan di televisi dan radio. Melalui siaran itu, petani tidak hanya bisa mendapatkan pengetahuan tentang kemajuan teknologi pertanian, tapi masalah harga komoditas pertanian di pasaran lokal dan nasional. Sejak reformasi bergulir, kelompok tersebut hilang, termasuk program dan kegiatannya. Sekarang muncul Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). KIM mencoba hadir dalam pergulatan sosial masyarakat Indonesia. Ada yang memandang kehadiran KIM seolah penghidupan kembali kelompencapir yang pernah ada di masa lalu. Namun ada pula yang menilai pentingnya kehadiran KIM sebagai wadah untuk mengembangkan komunitas, khususnya berkaitan dengan pengelolaan informasi untuk peningkatan kualitas hidup mereka. KIM memang bisa dimaknai sebagai revitalisasi atau reaktualisasi Kelompencapir yang disesuaikan dengan paradigma pembangunan dan pemerintahan dewasa ini. Demokratisasi menjadi ruh penggerak kelompok yang sudah mulai menjamur kembali di Indonesia. Bahkan sebagian besar KIM memulai pertumbuhan dari bawah, alami oleh, dari dan untuk

Perhatikan Nasib PRT Asal Indonesia Bicara soal tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri bak buah simalakama. Di satu sisi pembantu Indonesia di Malaysia paling diminati, karena serumpun, sehingga masalah bahasa tidak menjadi kendala. Tapi ironisnya gaji PRT Indonesia paling murah hanya sebesar 550 ringgit (Rp1,6 juta) per bulan, dibandingkan dengan pembantu asal Vietnam sebesar 750 ringgit (Rp2,1 juta) per bulan dan Filipina 1.400 ringgit (Rp4 juta) per bulan. Pemerintah Vietnam dan Filipina menentukan sendiri standar gaji pembantu 1.400 ringgit. Seharusnya pemerintah Indonesia harus tegas dalam membela kepentingan TKI. Sayuti Jakarta

angkut TNI kita akhir-akhir ini. Rentetan pristiwa tragis sepanjang pertengahan tahun 2009 ini harusnya menjadikan kita untuk instrospeksi. Apa yang sebenarnya yang terjadi, dan harus segera diambil tindakan? Apalagi saat ini sedang hangatnya masalah perebutan Ambalat dengan Malaysia. Kejadian ini harus disikapi dengan bijak. Semua pihak tentu sangat prihatin dengan keadaan alutista negara ini. Kecelakaan yang terjadi tersebut tidak bisa melulu menyalahkan cuaca sebagai penyebab kecelakaan tersebut. Pemerintah harus menengok kembali alokasi anggaran perawatan alutista dan tentu mengawasi manajemen perawatan alutista. Mesin-mesin lama tersebut harus dibatasi masa penggunaanya, jangan melulu menggunakan mesin tua untuk menjaga negara sebesar Indonesia. Lutfi Jakarta

Wallace, Penyingkap Kekayaan Alam Indonesia

Prihatin dengan beberapa kecelakaan yang menimpa alat

Ada sebuah kisah menarik t e n t a n g Wa l l a c e . Wa l l a c e ,

desain: ahas/danang foto: bf-m, imagebank

Alutista Memprihatinkan

masyarakat. KIM juga bukanlah suatu organisasi hadir setiap saat? Banyak kapabilitas yang harus massa, di beberapa wilayah, KIM merupakan kumdimiliki KIM jika ingin memainkan peran ”jembatan pulan organisasi pembinaan masyarakat yang telah informasi” masyarakat. Mulai dari kemampuan ada misalnya PKK, Karang Taruna, pengrajin dan mengakses media, penyeleksian, pengelolaan, sebagainya. dan diseminasi informasi serta penyerapan aspirasi Dalam era demokratisasi, memang memungmasyarakat. kinkan warga masyarakat untuk melakukan ekspresi Satu lagi yang harus dikembangkan pula dan membentuk komunitas secara bebas. Akan yakni kemampuan untuk mengembangkan nilai tetapi, persoalan yang setambah informasi tersebut ring mengemuka adalah dalam berbagai bentuk Banyak pihak berharap KIM bagaimana memastikan sesuai dengan kepentingan mengkomunikasikan aspirasi agar komunitas itu dapat warga masyarakat.Kapasekaligus menjadi pusat informasi diterima dengan baik dan bilitas ini mungkin selaras dan komunikasi yang saling mengambil peran positif dengan banyaknya tummenguntungkan... bagi pengembangan kualipuan harapan kepada tas masyarakat. Persoalan KIM. Betapa tidak, banyak yang sama juga bisa dialami KIM. Layaknya pihak berharap kelompok masyarakat ini mampu lembaga-lembaga yang lainnya, gerak langkah KIM mengkomunikasikan aspirasi sesuai dengan potensial mengalami pasang surut seirama dengan kebutuhan mereka sekaligus menjadi pusat informasi kondisi dan keadaan masyarakat. dan komunikasi yang saling menguntungkan dengan Pergulatan KIM adalah pergulatan pengelolaan pemangku kepentingan lainnya. informasi. Sejumlah pengalaman dan pengetahuan Selain kapabilitas dalam mengembangkan diklasifikasi dalam karakter dan pola tertentu untuk jembatan komunikasi perlu dikembangkan pula dipertukarkan dan ditampilkan sebagai hal-hal yang etika komunikasi, yakni suatu kondisi komunikasi lebih berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat di yang menjamin sifat umum norma-norma yang sekitarnya. Dalam realitasnya, informasi itu sangat dapat diterima dan menjamin otonomi warga beragam dan melimpah. Apalagi sejak kemajuan melalui kemampuan emansipatoris. Fasilitasi teknologi komunikasi yang berhasil melakukan komunikasi akan semakin langgeng jika masingkombinasi beberapa ragam teknologi komunikasi masing anggota masyarakat sadar akan pentingnya tradisional, ditambah komputer dan satelit, informasi, kesadaran untuk memiliki akses informasi maka saat ini banyak media baru yang muncul. serta kesadaran dan dengan sendirinya akan Implikasinya, jumlah informasi juga semakin banyak tergerak untuk menciptakan ruang publik informasi dan berlipat dan memungkinkan untuk diakses secara mandiri. siapapun. Etika bisa terwujud lewat visi. Oleh karena itu Jika KIM akan mengambil peran di masyarakat, visi KIM harus jelas. Visi itu adalah arah kemana tentu saja perlu memahami perubahan dahsyat pandangan ditujukan. Karena KIM ini berorientasi dalam dunia teknologi komunikasi informasi. untuk kepentingan sosial maka selayaknya visinya Bagaimanapun, akibat kemajuan komunikasi itu harus benar-benar diletakkan pada kepentingan maka jumlah informasi makin meningkat, tetapi publik yang luas. Dari visi itu, kemudian para aktor sekaligus juga meningkatkan jurang pemisah KIM menerjemahkan secara terukur dan transparan. (gap) kepemilikan informasi antara orang kaya dan Tantangan bersama adalah bagaimana mewujudkan miskin. Boleh jadi aktor KIM mengambil salah satu arti penting kehadiran sebuah kelompok bagi peran untuk menjembatani keterbatasan informasi masyarakat. Tentu memerlukan kesiapan yang (lack of information) yang dimiliki masyarakat. sungguh-sungguh. Agar setelah terbentuk tidak Adakah KIM bisa mengikis jurang informasi yang malah menjadi beban bagi masyarakat. (m) lengkapnya Alfred Russel Wallace, adalah ilmuwan dari Inggris yang menekuni bidang Biologi yang pernah menjelajahi Nusantara pada tahun 1854-1862. Tujuannya adalah meneliti fauna yang ada di Malay Archipelago (Nusantara) untuk dijadikan referensi pembelajaran tentang teori evolusi yang saat itu dibawa oleh Charles Darwin. Dari perjalanannya di Nusantara, dia menemukan garis yang membedakan tipe spesies hewan yang ada, memisahkan Nusantara menjadi 2 bagian. Garis itu membentang diantara Kalimantan-Bali dengan SulawesiLombok. Wallace menyimpulkan bahwa di garis itu terdapat lautan yang sangat dalam (Laut Sulawesi dan Selat Lombok), sehingga hewan tidak dapat bermigrasi melintasi lautan itu. Di Nusantara barat (IndoMalayan region) dia menemukan beberapa spesies unggas dan mamalia. Beberapa koleksinya diawetkan dan sekarang menghiasi London’s Natural History Museum. Saya tidak membahas masalah teori evolusi yang dibawanya, yang saya sadari bahwa Wallace menyingkapkan kekayaan alam di

Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) meluncurkan Buku Panduan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diperuntukkan bagi petugas pengelola dan pemberi informasi di badan publik. Buku terbitan IRDI ini diluncurkan di Gedung Depkominfo, Jakarta, (3/6). Foto: divisi audiovisual

Indonesia yang begitu besar. Oleh karena itu, adalah kewajiban kita untuk bersamasama menjaga dan melestarikan kekayaan alam yang ada di bumi Indonesia. [email protected]

UU Pelayanan Publik Setelah melalui proses berliku selama 4 tahun, akhirnya DPR mengesahkan RUU Pelayanan Publik menjadi undang-undang. Banyak pihak berharap bahwa dengan kehadiran ini pelayanan publik kepada masyarakat akan

semakin membaik. UU Pelayanan Publik antara lain mengatur sanksi bagi pelaksana layanan publik yang merugikan publik seperti ganti rugi, sanksi perdata, pidana dan saksi administratif. Permasalahannya sekarang, bagaimana integrasi adanya Komisi Pelayanan Publik yang telah ada di beberapa daerah? Selain persoalan utama bagaimana prosedur perlindungan atas pelanggaran terhadap hak-hak pelayanan publik yang jelas akan dikenai sanksi hukuman. [email protected]

Tabloid komunika. ISSN: 1979-3480. Diterbitkan oleh DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Prof. Dr. Moh Nuh, DEA (Menteri Komunikasi dan Informatika). Penanggung jawab: Dr. Suprawoto, SH. M.Si. (Kepala Badan Informasi Publik) Pemimpin Redaksi: Drs. Bambang Wiswalujo, M.P.A.(Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum). Wakil Pemimpin Redaksi: Drs. Supomo, M.M. (Sekretaris Badan Informasi Publik); Drs. Ismail Cawidu, M.Si. (Kepala Pusat Informasi Politik Hukum dan Keamanan); Drs. Isa Anshary, M.Sc. (Kepala Pusat Informasi Perekonomian); Dr. Gati Gayatri, MA. (Kepala Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat). Sekretaris Redaksi: Mardianto Soemaryo. Redaktur Pelaksana: M. Taufiq Hidayat. Redaksi: Drs. Lukman Hakim; Drs. Selamatta Sembiring, M.Si.; Drs. M. Abduh Sandiah; Dra. Asnah Sinaga. Reporter: Suminto Yuliarso; Lida Noor Meitania, SH, MH; Karina Liestya, S.Sos; Elpira Indasari N, S.Kom; Koresponden Daerah: Nursodik Gunarjo (Jawa Tengah), Supardi Ibrahim (Palu), Yaan Yoku (Jayapura). Fotografer: Fouri Gesang Sholeh, S.Sos. Desain/ Ilustrasi: D. Ananta Hari Soedibyo (TA); Farida Dewi Maharani, Amd.Graf, S.E., Danang Firmansyah. Alamat Redaksi: Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: [email protected] atau [email protected]. Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut. Isi komunika dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

B

eberapa waktu lalu di beberapa media massa berkembang desakan kepada pemerintah untuk segera membubarkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Ada banyak penilaian miring terhadap institusi penegak hukum dan pemantau pelaksanaan peraturan daerah ini. Rusdi Marpaung, Direktur Imparsial, lembaga pemantau hak asasi manusia di Indonesia, menilai Satpol PP lebih mengutamakan penertiban secara paksa dan tidak sedikit mengarah pada kekerasan yang berlebihan. "Dalam bekerja, mereka sangat minim mengedepankan diskusi, negosiasi, dan kompromi ketika berhadapan dengan masyarakat," katanya. Pada bagian lain, Al Araf, koordinator peneliti Imparsial, mengatakan, pihaknya merekomendasikan pembubaran badan tersebut dengan tiga alasan. Pertama, watak militeristik Satpol PP yang tidak dapat dihilangkan karena telah diwariskan sebagai bagian dari semangat korps Satpol PP. Kedua, keberadaan Satpol PP tumpang tindih dengan tugas kepolisian yang juga melakukan fungsi Satpol PP. "Fungsi penyelenggaraan pengamanan harus dikembalikan kepada Kepolisian, tidak hanya skala nasional tapi hingga sudut wilayah Indonesia," katanya. Ketiga, keberadaan Satpol PP juga menimbulkan tumpang tindih kewenangan penegakan hukum. "Fungsi penegakan hukum di lingkungan pemerintahan seharusnya dilakukan oleh Polri dan institusi khusus seperi penyidik PNS," kata Al Araf. Tentu permintaan itu wajar didengar lantaran perbedaan pandangan atas posisi dan peran

tas PKL yang cenderungi tidak sesuai aturan. Tapi bagaimanapun penataan harus dilakukan. "Mereka tidak dilarang untuk berusaha, namun kami menyediakan tempat yang nyaman dan aman, bagi masyarakat dan mereka sendiri," jelas Dra. Sularti, M.M. dari Kantor Satpol PP Pemkot Surakarta. Pendekatan Dialog Banyak kisah yang lebih manusiawi dalam pendekatan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menjalankan amanat peraturan daerah. Memang selalu ada pendapat pro-kontra dalam menangani PKL yang mengurangi hak publik dengan menempati trotoar, taman, lahan milik negara tanpa sesuai peruntukan. Kepala Satpol PP Kota Medan Musaddad mengatakan, dalam penertiban PKL, tindakan pertama Satpol PP adalah peringatan lisan. Kedua, jika masih juga melanggar, warga diberi peringatan tertulis. ”Biasanya setelah diberi peringatan lisan dan tertulis, mereka relatif mau ditertibkan. Akhirnya kami jadi pihak yang capek sendiri. Tetapi daripada harus mengambil tindakan keras,” ujar Musaddad. Monumen 45 Banjarsari Surakarta, Solo Jawa Tengah seolah menjadi saksi atas upaya penataan lingkungan kota yang nyaman sesuai dengan peraturan daerah dengan tetap memanusiakan semua orang. Pada awalnya sebagian PKL Monumen 45 Banjarsasi menolak r e n c a n a Pe m ko t S u ra k a r t a merelokasi tempat berjualan ke Pasar Klithikan Semanggi, Solo. Para pedagang yang sebagian besar berjualan barang bekas bahkan sempat merencanakan aksi turun ke jalan. “Dulu kami takut kehilangan mata penca-

pelek (lampu neon, red) sambil melayani pembeli. Untuk menambah keyakinan pedagang Pemerintah Kota Surakarta melakukan pendekatan budaya dan dialog kepada para PKL “Sebelum dilakukan relokasi PKL Monjari, Pemerintah kota mengundang PKL. Wakil dari PKL di sejumlah kawasan di Solo di ajak makan bersama dan berbincang ke Loji Gandrung yang merupakan rumah dinas walikota Surakarta,” kenang Sularti. Setelah lebih dari 43 pertemuan selama 6 bulan, dialog akhirnya membuahkan hasil. Semakin banyak PKL yang menyetujui program relokasi. Tercatat 989 PKL Monumen 45 Banjarsari telah mendaftarkan diri untuk direlokasi ke kawasan Semanggi. Pemkot Surakarta juga telah menyediakan sarana angkutan untuk memindahkan dagangan PKL ke tempat yang baru. Gunakan Budaya Lokal Walikota Solo, Jokowi mengemukakan, ia pernah menolak permintaan Satpol PP yang meminta tambahan pentungan dan tameng. Jalan lain masih bisa dilakukan, yaitu pendekatan dan mengubah kesadaran kolektif jika ada kekeliruan yang dibuat. ”Yang terjadi di hampir semua daerah, maunya, kan, cari gampang, cepat, instan, sehari selesai,” kata Jokowi. Salah satu hal menarik adalah waktu pelaksanaan relokasi. Event ini menjadi meriah sekaligus sebagai ajang perkenalan tempat berjualan mereka yang baru. Sekilas seperti kirab budaya, dengan membawa tumpeng, 989 orang pedagang yang telah menyetujui relokasi dikirab dari Monumen 45 Banjarsari menuju ke Pasar Klithikan, Semanggi

Tak Harus Main Tongkat Masih Ada Jalan Kemanusiaan PP. Konflik yang kerap Satpol PP terjadi pun sering diekspos media massa berkaitan dengan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang seolah-olah membenarkan aktivi-

harian, harian kami takut setelah diredire lokasi ke tempat baru rejeki kami jadi sepi, tapi ternyata di sini jualannya juga lancar,” kilah Riyadi yang menjual dop

lengkap dengan kawalan pasukan dan kereta kuda dari Keraton Surakarta. “Wah, pokoknya ramai Mas kami merasa di-uwongke (dihargai,red) , acara pindahannya waktu itu meriah,” kenang Riyadi, pedagang onderdil bekas yang mengaku lebih senang berdagang di kiosnya sekarang. Selain mendapatkan layanan seperti itu, sebagian pedagang juga mendapatkan kemudahan ijin usaha. Sukri mengakui mendapatkan kemudahan dengan diberikannya SIUP dan TDP (ijin berkaitan dengan usaha dagang) dari Pemkot Surakarta, "Jadi jika sebelumnya kami adalah PKL sekarang statusnya naik jadi pedagang pasar," katanya bangga. Selama ini dengan pendekatan budaya Pemerintah Kota Surakarta telah berhasil mengubah cara pandang terhadap PKL. Berawal dari relokasi PKL di daerah Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Semanggi, Pembuatan Tenda Galabo di Gladak dan Pasar Windujenar, Pembuatan shelter di Manahan, pemberian gerobak yang bisa berpindah-pindah, dan juga rehab 37 pasar tradisional. Untuk mendapatkan tempat jualan di Galabo sebelumnya mereka harus membuat proposal ke Disperindag, setelah diseleksi Sekitar seratus pedagang yang mendapatkan ijin untuk berjualan. Karena keterbatasan tempat termasuk beruntung apabila PKL mendapatkan tempat berjualan di daerah ini mengingat banyak pedagang lain bahkan yang berasal dari luar wilayah Solo yang ikut mengajukan proposal untuk berjualan di lokasi tersebut. Semuanya berjalan dengan aman dan damai. Dari jumlah total PKL di kota Surakarta pada pendataan tahun 2006 tercatat 5.817 PKL yyang tersebar di wilayah Kecamatan Serengan, Kecamatan Kecam Kliwon, Kecamatan BanjarPasar K Laweyan dan sari, Kecamatan K Kecamatan Jebres. Semakin Kecam mengerucut menjadi 3.880 PKL menge tahun 2007 setelah ada upaya relokasi dari Pemerintah Surakarta relokas

Pendekatan P d k t yang manusiawi i dan dialog harusnya lebih dikedepankan dalam menangani masalah-masalah sosial dan segala hal yang berkaitan dengan kepentingan publik dan diharapkan menurun pada tahun tahun berikutnya. Menekan Laju Pertumbuhan Setelah penataan, relokasi, shelterisasi, dan penyediaan tenda serta gerobak saat ini Pemerintah Kota Surakarta tengah berupaya memastikan bahwa pertumbuhan PKL dalam angka nol. "Artinya tidak ada toleransi lagi bagi PKL baru," kata Sularti. Di sinilah peran Satpol PP untuk memastikan tidak ada lagi pelanggaran. “Tugas kami adalah melakukan patroli dan penertiban apabila terjadi pelanggaran dan selama ini yang kami utamakan adalah dialog, apabila ada pelanggar kami dekati dulu, kami buat surat peringatan sampai 3 kali, apabila PKL masih belum mengerti akan kami pindahkan. Semuanya kami lakukan dengan pendekatan dialog dan berlangsung damai,” jelas Sularti. Secara khusus Sularti menegaskan bahwa pihaknya juga melibatkan peran lintas sektor lain seperti Disperindag Surakarta

yang menyiapkan gerobak untuk PKL, pengelolaan pasar, Dinas Tata kota, dan dinas lainnya serta pemerintah daerah di sekitar sekitar wilayah Surakarta. “Kadang untuk PKL yang berasal dari luar daerah Solo kami sampai mengantarkan ke daerah asalnya, dengan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten yang berbatasan dengan wila-yah Solo Seperti Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali untuk memastikan tidak ada PKL yang kembali lagi ke Surakarta,” imbuhnya. Disiplin Internal Tak ada yang istimewa untuk mendidik Satpol PP Surakarta untuk melakukan pendekatan dengan hati saat menertibkan pedagang kaki lima. Seperti halnya Satpol PP di daerah lain, mereka juga mendapat berbagai pelatihan seperti Kesamaptaan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dan perpajakan. Hanya saja saat apel yang digelar setiap hari menjelang penertiban dan patroli, petugas penegak peraturan daerah itu mendapat arahan atau pesan moral. ’’Saat itu, kami selalu menekankan pentingnya nguwongke wong ,’’ kata Kepala Satpol PP Surakarta, Drs Subagiyo MM. Diakui Sularti, dalam jajaran petugas Satpol PP sendiri sudah tertanam konsep dan pemahaman bahwa setiap pelanggaran harus dihadapi dengan damai. “PKL kan juga warga masyarakat, Mas. Kami juga mengerti mereka cari makan untuk menghidupi keluarganya, kami beri pengertian kepada mereka kalau yang mereka lakukan mengganggu masyarakat lainnya, ngono ning ojo ngono, kita tetap bersikap tegas tapi dialog tetap yang utama,“ kata Agus yang telah bertugas selama 14 tahun di Satpol PP Surakarta. Bahkan seolah ada kesepakatan tak tertulis kata Agus bahwa kekerasan adalah jalan yang paling akhir. "Selama cara-cara damai dan dialog tanpa menggunakan kekerasan maka kekuatan otot apalagi tameng dan pentungan (tongkat) sudah tidak diperlukan," kata Agus yang juga dibenarkan oleh Sularti. Satu pendekatan yang dinilai cukup berhasil adalah pendekatan hukum. "Setelah dialog buntu, ya memilih jalur hukum," kata Jokowi. Kisahnya, setelah melalui proses persidangan, pertengahan 2007, 12 pedagang di Solo divonis 1 bulan dengan masa percobaan 2 bulan. Mereka dinyatakan terbukti melanggar Pasal 19 Ayat (1) huruf (c) Perda No 6/2005 yang menyebutkan, kecuali izin wali kota, setiap orang/badan dilarang menggunakan badan jalan, bahu jalan, dan trotoar tidak sesuai dengan fungsinya. ”Dengan cara itu, mereka kapok,” kata Jokowi. Terlepas dari itu semua, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk melihat kepentingan yang jauh lebih besar. Memang, keakraban antara Satpol PP dan warga tidak bisa tercipta dalam waktu sesaat. Perlu waktu panjang dan komunikasi intensif dan lebih penting adalah semua harus diawali dari perlakuan sama seperti saudara. Ini juga menyangkut kebijakan yang nguwongke (menghargai, red) warga. Dan memang setiap kebijakan harus memperhatikan karakter asli manusia. (danangfirman)

s a t u k a t a i n d o n e s i a

3




K

Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Manado-Bitung yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara. Program pembangunan kawasan industri itu tidak akan menyimpang dari fokus utama pengembangan Kapet Manado Bitung sebagai kawasan wisata. Investasi melalui Kapet untuk PMDN tercatat sebanyak 12 proyek, sedangkan PMA 15 proyek. Tugas Badan Pengelola Kapet menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) untuk memberikan berbagai fasilitas termasuk insentif perpajakan. Banyak investor yang tertarik dengan pengembangan kawasan Manado-Bitung, terutama dengan rencana pengembangan Pelabuhan Bitung yang dikelola PT Persero Pelabuhan Indonesia IV. Sejak tahun 2004 lalu, pelabuhan ini dirancang untuk menangani 200.000 TEUS peti kemas per tahun. "Dengan adanya pelabuhan maka investor diharapkan tidak perlu khawatir dalam mengapalkan produknya untuk kemudian dilempar ke pasar domestik maupun luar negeri," Direktur Utama Pelindo IV Djarwo Surjanto. Dia memaparkan Bitung meru-

isah sukses WOC (World Ocean Conference) dan CTI Summit (Coral Triangel Initiative), Mei 2009 lalu seolah diawali dengan kesungguhan upaya meneguhkan Indonesia sebagai negara maritim. Pertengahan Agustus depan, Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara menjadi tempat pelaksanaan Sail Bunaken, pa-rade kapal-kapal

600 meter dengan kedalaman 16 meter dan luas kolam 4,32 hektar sehingga memungkinkan kapal ukuran besar bersandar dengan aman. Penataan Pelabuhan Pemerintah telah menetapkan Pelabuhan Bitung dan Makassar sebagai pelabuhan terbuka (bandar internasional) untuk wilayah

sisten dan berkesinambungan, oleh semua pihak yang terkait dengan kegiatan kepelabuhanan baik oleh operator pelabuhan maupun perusahaan pelayaran selaku pengguna jasa. Semua kegiatan pelabuhan mendapat pengawasan ketat dari Administratur Pelabuhan (Adpel) selaku perpanjangan ta-ngan pemerintah pusat di daerah.

perang dari berbagai negara dengan total peserta diperkirakan 8000 orang dari 121 negara. Pelabuhan Samudera Bitung sejak dulu digagas agar mampu berakses langsung lewat direct container service ke negaranegara konsumen, minimal ke Singapura yang menjadi basis perdagangan internasional di kawasan ASEAN dan Asia Timur. Secara geografis letaknya jauh lebih dekat ke Jepang, Korea, Hongkong, dan Pantai Barat Amerika, ketimbang pelabuhan manapun yang kini berfungsi sebagai pelabuhan laut internasional di Indonesia. Di samping itu Pelabuhan Bitung masih didukung kedalaman laut yang membuat kapal-kapal kategori mother vessels berbobot mati di atas 50.000 ton bisa merapat ke dermaga. Gagasan pengembangan Pelabuhan Bitung dilihat sebagai alternatif untuk meminimalkan biaya dan sekaligus pencapaian efisiensi. Pelabuhan Bitung berjarak sekitar 45 km dari Manado, Sulawesi Utara memiliki geografis yang sangat menguntungkan sebagai pelabuhan alam yang terlindung oleh Pulau Lembeh memiliki panjang alur 9 mil, lebar

Indonesia timur. Kebijakan ini sejalan dengan upaya menata pelabuhan terbuka di Indonesia. Saat ini jumlah pelabuhan terbuka yang ada di Indonesia sebanyak 141 pelabuhan. Jumlah itu dianggap terlalu banyak. Pemerintah kemudian akan menciutkan jumlah pelabuhan terbuka hanya tinggal 25 pelabuhan saja. Termasuk di antara 25 pelabuhan terbuka yang akan diumumkan adalah empat pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Belawan di Medan, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, dan Pelabuhan Makassar. Khusus untuk kawasan timur Indonesia, terdapat dua pelabuhan besar, yaitu Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Bitung. Sebagai pelabuhan kelas I yang terbuka untuk perdagangan domestik dan luar negeri yang diprogram pemerintah sebagai hub port internasional sejak 2 Mei 2006 telah menerapkan prosedur pelayanan restricted area sesuai standar ISPS Code (Internatonal Ship and Port Fasility Security Code). Standar pelayanan tersebut harus dilaksanakan secara kon-

Kegiatan apapun di area pelabuhan telah didasari dengan aturan yang Pelabuhan Bitung sebajelas yang dibakukan gai salah satu pintu gerbang melalui prosedur tetap Provinsi Sulawesi Utara dan (protap) yang telah dipusat kegiatan ekonomi penyesosialisasikan kepada dia jasa mempunyai peranan semua instansi terkait di penting dalam pengembanpelabuhan. gan Kawasan Timur Indonesia Melalui layanan ini (KTI) semua pihak memiliki hak dan kewajiban yang dilaksanakan secara bertanggungjawab, sepakan salah satu pelabuhan yang hingga dapat diyakini seluruh masuk dalam jalur pelayaran kegiatan yang ada di pelabuhan internasional di kawasan timur benar-benar merasa aman, nyaIndonesia (KTI). man dan lancar, serta dirasakan Menurut Djarwo, terminal peti manfaatnya baik oleh operator kemas di daerah itu berpotensi maupun pengguna jasa, Adterus berkembang karena selama ministratur Pelabuhan Bitung, ini selalu menduduki posisi lima Drs Sukirman H Djafar. besar pelabuhan dengan arus peti Dikatakan, Pelabuhan Bitung kemas terbanyak di KTI selain sebagai salah satu pintu gerbang Makassar, Samarinda, Balikpapan, Provinsi Sulawesi Utara dan dan Ambon. “Sekarang dermaga pusat kegiatan ekonomi yang Bitung hanya cukup untuk satu berfungsi sebagai penyedia jasa kapal besar dan satu kecil. Ke mempunyai peranan penting depan kami akan kembangkan dalam pengembangan Kawasan agar bisa untuk dua kapal besar,” Timur Indonesia (KTI), khususnya ujarnya. Sulawesi Utara. Djarwo mengungkapkan dalam tahun-tahun mendatang diKawasan Industri harapkan terminal peti kemas Sejak tahun 2004, Bitung telah Bitung sepenuhnya menjadi unit dikembangkan menjadi Kawasan mandiri, terpisah dari Pelabuhan

Bitung. Mulai 1 Juli 2009, paparnya, secara operasional terminal peti kemas Bitung telah berfungsi independen. Dukungan Pemda Tekad pemerintah mewujudkan Pelabuhan Bitung sebagai Pelabuhan Internasional, mendapat dukungan luas dari semua pihak terutama Pemerintah Kota Bitung dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Tentu sebagai pelabuhan internasional, kata Sukirman, harus mampu pula menyuguhkankan pelayanan di semua lini dengan tingkat pelayanan bertaraf kelas dunia. Untuk mencapai hal itu, telah dilakukan berbagai langkah pengembangan baik pada fasilitas pelabuhan yang didukung dengan sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Tanpa dukungan ini tidak akan mampu bersaing dengan pelabuhan kelas dunia lainnya dalam mengoperasikan semua peralatan pelabuhan yang semakin canggih, katanya. Dari hasil evaluasi perkembangan bongkar muat di Pelabuhan Bitung dalam lima tahun terakhir menunjukkan angka kenaikan rata-rata 38,20 persen per tahun, maka harus diimbangi dengan pengembangan pelabuhan secara berkesinambungan.

Mendulang Untung Dari Bitung

Untuk itu saat ini pemerintah sedang melakukan pengembangan pada fasitas terminal peti kemas dengan membangun tambahan dermaga seluas 40,2 x 26 meter yang dilengkapi dengan fasilitas bongkar-muat moderen. Dengan penambahan ini Terminal Petikemas Bitung dapat dijadikan gerbang ekspor ke manca negara. Untuk menjaga kesinambungan pelayanan kepada pengguna jasa Adpel melakukan berbagai langkah antara lain dengan menjaga lingkungan organisasi sebagai upaya berfungsinya pengawasan melekat (waskat) pada seluruh instansi yang ada dalam menangkal adanya pungutan liar di seluruh wilayah kerja baik di darat maupun di perairan. Sedangkan pelayanan umum kepada pengguna jasa secara terus-menerus didorong melalui manajemen tebuka, sehingga semua kegaiatan pelayanan jadi transparan, efektif, efisien melalui prosedur yang jelas dan tidak berbelit-belit. (m/berbagai sumber)

Salam (66) memandang jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) yang terbentang megah di hadapannya dengan pandangan takjub. Ia yang berdiri persis di ujung jembatan sisi Surabaya seolah tak percaya, pulau kelahirannya, Madura, yang dulu hanya bisa dicapai 30-45 menit dengan kapal ferry dari Surabaya, kini bisa dijangkau hanya dalam waktu 10 menit dengan mobil. Bukan saja lebih cepat, namun ongkosnya juga lebih murah. Ia berharap, seiring dengan semakin lancarnya transportasi, perekonomian warga di Pulau Garam akan berkembang lebih pesat. Kendati hanya terpisah sepandangan mata, namun kondisi kehidupan warga Surabaya dan Madura ibarat langit dengan bumi. Surabaya boleh dikatakan cukup maju dalam berbagai bidang, sementara Madura sejak dahulu sampai sekarang masih “begitubegitu” saja. Lebih-lebih soal ekonomi, Madura nyata-nyata tertinggal jauh di belakang. “Di Madura hidup susah, ta’ de pese’ (tidak ada uang—red), makanya

luarganya. “Orang-orang di desa saya banyak yang cari kerja di Surabaya. Saya lihat mereka bisa bertahan hidup, meskipun jarang yang bisa berhasil atau jadi orang kaya,” tuturnya. Di Kota Pahlawan ia membuka warung nasi dan kopi di depan kantor Majalah Berbahasa Jawa “Panjebar Semangat” di kawasan Bubutan. Dari warung tempel berukuran 2,5 x 2,5 meter itulah Salam bersama keluarganya

jembatan itu akan mengubah wajah kampung halamannya menjadi lebih maju. Ia yang sebelumnya tak pernah berpikir pulang kampung, tiba-tiba kepengin pulang ke Labang dan membuka usaha di sana. “Engko’ pengen mole Labang beih, Cong (Aku ingin pulang ke Labang saja, Cong—red). Kelihatannya nanti ke depan di sana akan lebih makmur. Engko’ yakin, mon bedhe na (kalau keberadaan— red) jembatan Suramadu ini akan membuat Pulau Madura jadi makmur,” kata Salam pada anaknya, Kacong (22). Harapan Salam memang bisa jadi akan menjadi kenyataan. Saat ini, pembangunan jembatan Suramadu telah tuntas seratus persen. Rambu-rambu, marka jalan, dan pembangunan loket tiket Tol Suramadu pun telah berfungsi pasca diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (10/6) lalu.

Berharap Madu Suramadu saya ya lari ke Sorbeje (Surabaya— red),” ujar Salam dengan dialek Maduranya yang kental. Lelaki kelahiran Labang, Kabupaten Bangkalan, Jatim, ini mengaku terpaksa hijrah ke Surabaya lantaran di Madura sudah ‘mati kutu’ mengatasi kesulitan ekonomi yang melanda keluarganya. Usaha warung nasi yang ia buka di alun-alun Bangkalan pada tahun 80-an bangkrut karena sepi pembeli. Sementara untuk kembali bertani ia gamang, karena tanah di daerahnya terkenal tandus. “Jangankan padi atau palawija seperti ubi kayu, alang-alang saja males tumbuh di sana,” kata bapak enam anak ini. Kemiskinanlah yang mengantarkan lelaki yang tak tamat SD ini ke tengah hiruk-pikuk kota Surabaya. Dalam pandangannya, pindah ke kota adalah jalan terbaik untuk mengubah nasib keJembatan Suramadu saat ini tercatat sebagai jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Jembatan ini menghubungkan pulau Jawa (di Surabaya) dan pulau Madura (di Bangkalan). Konstruksi Jembatan Suramadu pada dasarnya merupakan gabungan dari tiga jenis jembatan dengan panjang keseluruhan sepanjang 5.438 meter dengan lebar kurang lebih 30 meter. Jembatan ini menyediakan empat lajur dua arah selebar 3,5 meter dengan dua lajur darurat selebar 2,75 meter. Ada juga lajur khusus bagi pengendara sepeda motor di setiap sisi terluar jembatan. Jalan layang atau causeway dibangun untuk menghubungkan konstruksi jembatan dengan jalan darat melalui perairan dang-kal di kedua sisi. Jalan layang ini terdiri dari 36 bentang sepanjang 1.458 meter pada sisi Surabaya dan 45 bentang sepanjang 1.818 meter pada sisi Madura. Jalan layang ini menggunakan konstruksi penyangga PCI dengan panjang 40 meter tiap bentang yang disangga pondasi pipa baja berdiameter 60 cm Jembatan penghubung atau approach bridge menghubungkan jembatan utama dengan jalan layang dengan panjang masingmasing 672 meter. Jembatan utama atau main bridge terdiri dari tiga bagian yaitu dua bentang samping sepanjang 192 meter dan satu bentang utama sepanjang

Zona Ekonomi-Industri Baru Berdiri di depan jembatan sepanjang 5.438 meter yang menjulur tepat menuju kampung halamannya, membuat semangat hidup Salam kembali menyala. Binar matanya sangat jelas membersitkan harapan bahwa

Dalam peresmian, Presiden menyatakan Jembatan akan membuat kesejahteraan warga Madura meningkat. Namun Presiden juga mengingatkan agar aspek resligius dan Islami dan adat jangan sampai berubah. Presiden Yudhoyono juga meminta agar operator jembatan tol Suramadu dapat melayani secara cepat, murah dan aman. "Gubernur kami ingatkan agar memanfaatkan kelancaran transportasi Suramadu untuk percepatan wilayah," katanya. Sebelumnya, saat meninjau persiapan akhir pembangunan Jembatan Suramadu di Surabaya, Presiden menyatakan kehadiran jembatan Suramadu diharapkan menjadi titik awal pengembangan zona perekonomian baru di Jawa Timur. “Jembatan Suramadu juga bisa dijadikan sarana bagi masyarakat Jawa Timur untuk meningkatkan pertumbuhan di

434 meter. Jembatan utama ini menggunakan konstruksi cable stayed yang ditopang oleh menara kembar setinggi 140 meter. Lantai jembatan menggunakan konstruksi komposit setebal 2,4 meter.

Untuk mengakomodasi pelayaran kapal laut yang melintasi selat Madura, jembatan ini memberikan ruang bebas setinggi 35 meter dari permukaan laut. Dengan demikian, kapal-kapal besar dan

menyambung hidup. Tapi sama seperti kebanyakan perantau asal Madura lainnya, 20 tahun lebih hidup di kota tak membuatnya menjadi kaya. “Dari dulu saya tetap begini-begini saja. Cuma bersyukur karena masih bisa makan teratur,” kata lelaki berkulit legam ini pasrah. Ditanya tentang pendidikan anak-anaknya, Salam mengangkat bahu. Ternyata, tak satupun dari enam anaknya sempat mengenyam bangku pendidikan. “Jangankan untuk sekolah, bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari saja untung,” kilahnya.

bidang jasa dan pariwisata. Kawasan ini akan menjadi kawasan yang sangat dinamis. Wilayah itu tentunya akan menjadi zona perekonomian,di situ pula akan tumbuh new economy industry,” kata Presiden. Sementara itu, Staf Ahli Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bapenas) Ngakan Putu Miharjana, dalam sebuah diskusi di Jakarta menyatakan, Jembatan Suramadu akan mempercepat perkembangan perekonomian di Madura yang selama ini terisolasi. Namun, infrastruktur tidak menciptakan ekonomi, hanya membantu mempercepat supaya potensi bisa direalisasikan. Terutama terkait transportasi seperti adanya jembatan akan menurunkan biaya transport, meningkatkan produktifitas, dan pergerakan ekonomi di daerah itu lebih murah. Selain itu, bisa membantu untuk menggali potensi-potensi lokal dari Surabaya ke Madura begitu juga sebaliknya. Menurut Miharjana, potensi yang besar di sektor Madura yan adalah tembakau dan perkebunan a sumber daya alam seperti minyak Pemanfaatan lahan untuk gas. Pemanf wilayah industri akan terjadi, karena di Surabaya sangat padat dan harganya mahal sehingga kalau dibentuk daerah kawasan industri sudah sulit. "Sehingga perkembangan industri itu bisa mengalir ke Madura dengan terbentuk kawasan industri," katanya. Peran Masyarakat Madura Sesepuh Masyarakat Madura yang juga mantan Gubernur Jawa Timur, Mohammad Noer, menyatakan dengan adanya jembatan Suramadu, diharapkan banyak investor yang mau membangun Madura. Di Madura, banyak kekayaan alam, misalnya tambang dan pariwisata yang belum digarap secara optimal. “Untuk industri, nanti terserah investor mau menggarap apa. Pariwisata, di ujung timur pantai Sumenep ada gurun pasir

kapal nelayan leluasa berlayar di bawahnya. Selain itu juga dirancang tahan gempa dan cuaca serta kuat menopang lalu-lintas hingga 100 tahun. Jembatan ini dibangun dalam enam tahun. Peletakan batu

yang bagus sekali. Tapi, dalam pembangunan ini, janganlah orang Madura hanya menjadi penonton. Mereka secara aktif harus ikut berperan,” ujar lelaki 91 tahun ini. Agar ada generasi dari masyarakat Madura yang bisa terlibat dalam pembangunan nanti, melalui yayasan pendidikannya, M Noer bekerja sama dengan Institut Teknologi Surabaya (ITS) menampung 30 anak dari empat kabupaten di Madura yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. “Mereka akan dididik dan diharapkan bisa membangun Madura nantinya,” ujarnya. Ia mengingatkan, pembangunan industri di Madura sebaiknya bukan digunakan sebagai kawasan real estate sebagaimana di Batam. Ia berharap, pembangunan industri di Madura nanti, dibuat seperti di kawasan industri Rungkut Surabaya. Berbeda dengan Batam, di Rungkut tidak dibuat otorita, sehingga pemerintah setempat memiliki kewenangan untuk mengaturnya,” katanya. Manfaat bagi warga setempat, itulah yang ditekankan M Noer terkait dengan pembangunan Jembatan Suramadu. Madu dari Jembatan Suramadu memang seharusnya dinikmati oleh masyarakat di Jawa Timur, khususnya masyarakat Madura yang sangat tertinggal di bidang ekonomi. Jangan sampai keuntungan dari kemajuan ekonomi justru dinikmati oleh orang lain, sementara warga setempat hanya kebagian residunya. Seperti harapan Salam saat pulang kampung, ia hanya ingin keberadaan Jembataan Suramadu membuat warga Madura lebih gampang mencari rejeki di daerah sendiri. “Semoga saja nanti ekonomi Madura tidak dimonopoli oleh orang-orang dari luar Madura. Sebab kalau itu yang terjadi, ada Jembatan Suramadu atau tidak, bagi kami padhe beih (sama saja—red),” pungkasnya. (gun)

pertama dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 20 Agustus 2003 dan diresmikan penggunaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 10 Juni 2009. (g-berbagai sumber)


5




A

da yang berlagak sebagai nya m u k . Te r b a n g m e ngelilingi sekelompok ibu yang sedang menyampaikan informasi tentang demam berdarah. Ada juga yang melontarkan humor dan bilang ke nyamuk untuk tidak menggigit sembarangan. "Aku bisa besar karena sampeyan (jawa=anda, red) lupa melakukan 3 M," tukas sang nyamuk. Itu adalah salah satu fragmen yang ditampilkan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Le Ollena asal Kota Probolinggo. Kelompok ini berhasil menjadi yang terbaik pada Lomba Cerdik Komunikatif se-Bakorwil III Malang. Satu langkah sebelum ikut dalam ajang grand final dalam Pekan Informasi Nasional 2009 lalu. ”Dalam menyampaikan informasi ke masyarakat, kita ya seperti ini mencari sesuatu cara yang cepat dimengerti masyarakat, kalau perlu melawak kita siap melakukannya juga, asal informasi ini sampai ke sasaran,” tutur Ketua KIM Le Ollena Puguh PS. Semua peragaan dan cara berkomunikasi bukan dipelajari sesaat sebelum lomba, tetapi sudah merupakan keseharian mereka ketika bersosialisasi pada anggotanya maupun pada masyarakat. Puguh mengatakan, kelompoknya juga menyiapkan materi latihan yang disesuaikan dengan informasi terbaru yang berkembang di masyarakat.”Kami browsing di internet, mencari di koran, dan majalah tentang informasi terbaru, kita akan membuat itu sebagai bahan latihan,” ujarnya. Salah satu dewan juri Lomba Cerdik Komunikatif Suko Widodo mengatakan, penampilan KIM Le Ollena sangat atraktif dan kreatif. Bahkan dari seluruh kabupaten/ kota di Bakorwil Bajonegoro dan Malang yang telah menyelesaikan lomba, tidak ada satu peserta yang sekreatif mereka. ”Mereka sangat kompak, selain itu mereka juga berani memperagakan sesuatu hal yang unik, seperti pada lomba tadi, mereka menyampaikan informasi tentang bahaya demam berdarah ke masyarakat. Selain berdialog, ada satu peserta yang memeragakan nyamuk dan ada peserta lainnya yang mengambar ilustrasi, bagi saya itu sangat menarik,” katanya. Penyebar Informasi Mandiri Dari Bandung, ada pula kisah kelompok informasi masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. KIM Kelurahan Sukabungah, menurut Kepala Badan Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, drg. Bulgan Alamin berawal dari media lentera, yang berisi berbagai informasi untuk masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi yang ada, ketua RT kemudian dilatih Pemerintah Kota Bandung untuk dapat mengenal internet. "Meskipun pelatihannya bisa disebut sederhana, hanya

Indonesia konsep dan falsafahnya serupa dengan Komuniti Bestari di Malaysia. "Komuniti Berstari kini berjumlah 1094 komuniti. Asalnya bernama Kumpulan Pendengar, Penonton, dan Pembaca. Mungkin K3P ini kalau di Indonesia adalah Kelompencapir, yang sekarang telah berubah nama menjadi Kelompok Informasi Masyarakat,” jelasnya. KIM dan Komuniti Bestari menurut Murat mempunyai nilai yang sama. Lebih lanjut, Murat

merupakan perubahan dari Paguyuban Seni Cokro ini memiliki visi “Mewujudkan Masyarakat Hargomulyo khususnya dan Masyarakat Gedangsari pada umumnya Sadar Informasi dan Komunikasi yang Sehat dan Bermartabat”. KIM ini, kata Cokro Suharjo, telah menghasilkan beberapa hal positif. Seperti menghidupkan kembali kelompok-kelompok tani dan ternak yang semula pasif. Bersama Dinas Pertanian telah

solusi bagi masyarakat dari kalangan keluarga miskin yang mendapatkan kesusahan atau musibah. Ketua KIM Candra Kirana, Jember Jawa Timur, Ny Bungah Koesnan yang berasal dari Desa Sumberejo, Ambulu, menyampaikan bahwa pihak KIM selalu mengambil informasi, baik elektronik maupun dari media cetak yang dilakukan setiap hari. Tapi yang paling menonjol di Candra Kirana yaitu pemberdayaan

Dari Informasi Turun Ke Partisipasi dengan ngan enam langkah langkah, seperti membuka, menghidupkan komputer kemudian diberi password lalu masuk internet dan kemudian mencari informasi yang dibutuhkan. Tapi sekarang masyarakat bisa memanfaatkan keterampilan itu untuk mencari informasi dan menjual sebagian produk komunitas mereka melalui jaringan internet," ungkap Bulgan Alamin. Dua contoh kegiatan KIM dan berbagai kegiatan KIM yang ada di beberapa daerah merupakan pra-karsa masyarakat, pemerintah hanya sebagai fasilitator, sehingga dapat dikatakan kegiatan KIM dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. ”Pemerintah Kota Bandung hanya memfasilitasi saja, dan m e m b e r i k a n a ra h a n d a l a m tiga hal yaitu e-Gov yang berkaitan dengan masalah yang ada di masyarakat itu sendiri, seperti data kependudukan, data infrastruktrur, sekolah, sungai dan lainnya. Kemudian e-Bussines , berkaitan dengan produk yang bisa ditawarkan oleh masyarakat, meskipun ketika transaksi melalui RT atau RW nya. Dan yang terakhir adalah e-Community yaitu berkembangnya aktivitas masyarakat yang membutuhkan informasi di Warung Informasi Kelurahan Sukabungah,” jelas Bulgan Alamin. Dikenal di Negeri Jiran Bagi Dato. H. Abd. Murat, pejabat Kementerian Penerangan Malaysia yang pernah berkunjung ke KIM Sukabungah, Bandung akhir tahun lalu, KIM yang ada di

menekankan bahwa hal yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan kerjasama di antara kedua negara dengan melibatkan unsur masyarakat yang tergabung dalam KIM itu sendiri. ”Saya undang, KIM Sukabungah ini untuk melawat ke Negeri Malaysia, supaya kita bisa saling bertukar pengetahuan dan dapat meningkatkan kerjasama kita,” ujarnya.

membimbing 6 (enam) kelompok tani dalam bentuk penguatan modal serta alih tehnologi di bidang pertanian untuk pembuatan pupuk organik dan fermentasi jerami basah. Selain itu kerjasama juga dilakukan dengan Kantor Capil dan Pemerintah Desa Hargomulyo untuk pembuatan akta kelahiran secara massal dengan biaya m u ra h , " Te n t u t i d a k l u p a

Sebagai komunitas informasi memiliki peranan penting dan strategis dalam upaya mewujudkan pelancaran arus informasi. Oleh karena itu, Kelompok Informasi Masyarakat perlu membekali diri dan aktif mengakses informasi melalui berbagai media informasi sehingga kaya akan informasi. Dari Komunitas Untuk Komunitas Ketua KIM Cokro Manunggal, Kecamatan Gedangsari, Kab. Gunungkidul, DI Yogyakarta, Cokro Suharjo mengatakan bahwa KIM sangat diperlukan karena banyak informasi yang bisa membuat bingung masyarakat, khususnya di Desa Hargomulyo, Gunungkidul. "Dengan KIM, sekarang informasi tentang kebijakan pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat terakses hingga ke tingkat bawah, apalagi informasi yang menyangkut kepentingan masyarakat umum. Masyarakat bisa tahu informasi yang jelas dan tepat," kata Cokro. KIM Cokro Manunggal beranggotakan 228 orang dari 14 dusun di Desa Hargomulyo dan Desa Watu Gajah. KIM yang

mensosialisasikan kebijakankebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul," imbuh Cokro. Hal senada disampaikan Sadjak Sunardi, Ketua II KPIKM (Kelompok Peduli Informasi dan Komunikasi Masyarakat) Sedyo Mulyo, Pajangan, Bantul, Yogyakarta. "Selain melakukan serap dan distribusi informasi, juga ada usaha ekonomi produktif dan kegiatan sosial budaya. KPIKM Sedyo Mulyo juga berupaya responsif dan proaktif dalam menyerap, memilih dan memilah informasi serta pesanpesan pembangunan baik dari media massa maupun tatap muka langsung," jelas Sunardi. Ada yang menarik dari KPIKM Sedyo Mulyo. Kelompok ini, menurut Sunardi juga menggalang dana sosial yang diprioritaskan bagi anggota serta mencarikan

anggotanya dalam dunia usaha. usaha Seperti simpan pinjam dan bidang KUR. Dengan begitu, KIM dapat membantu masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan modal usahanya. Kembangkan Kemampuan Memang keberadaan KIM dalam masyarakat harus memiliki kemampuan lebih. "Jangan sampai KIM seperti guru sejarah yang tahu sejarah sepuluh bahkan seratus tahun yang lalu tanpa mengalaminya sendiri, jangan pula KIM seperti guru Geografi yang tahu gunung tertinggi dan laut terdalam tapi belum tentu pernah mendatangi tempat tersebut. KIM haruslah tidak hanya tahu namun juga mengalaminya sendiri, sehingga dapat memberikan informasi dengan lebih jelas dan tepat," tegas Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh. Tentu saja upaya menjalankan fungsi KIM di tengah masyarakat, bukan tanpa hambatan. Bagi Cokro Suharjo daerah Gunungkidul yang hampir 70% tingkat pendidikan masyarakatnya rendah, hanya setingkat SD-SMP serta kondisi geografis yang bergunung-gunung merupakan kendala tersendiri. "Kadang memerlukan jalan kaki sejauh 500 meter hingga 1 km, dan hambatan yang terakhir adalah kurang jelasnya dasar hukum KIM," katanya. Namun meskipun hambatan ada, Cokro Suharjo tetap menilai bahwa keberadaan KIM dalam k a i t a n n ya d e n g a n l a ya n a n informasi masyarakat sangat penting dan dibutuhkan, dan perlu

dikembangkan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Melalui KIM, Cokro Suharjo mengharapkan keterbukaan dan kebebasan informasi dapat dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat dan kehidupan berbangsa. Menurut Menteri Nuh sebagai agen sosial transformasi, KIM harus mempunyai satu modal utama yakni pola fakir. "Pola fakir tersebut ada lima macam, yakni keahlian, menggabungkan beberapa keahlian, kreatif, saling menghargai dan etika. Pola fikir ini yang harus dimiliki oleh anggota KIM," tambahnya. Butuh Pemberdayaan KIM yang banyak dikenal dan berkembang adalah kelompok dengan kegiatan mencari, mengumpulkan, menyaring dan memilah informasi dari berbagai sumber seperti dari radio, televisi, buku, majalah, koran, maupun internet. Informasi yang telah disaring dan dipilah tersebut kemudian digunakan untuk mengembangkan berbagai usaha, seperti bidang sosial, ekonomi dan budaya. Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo DI Yogyakarta, Mulyadi Hadikusumo mengatakan memang KIM memiliki peran penting dan strategis dalam upaya mewujudkan pelancaran arus informasi di pedesaan. "Dengan penguasaan informasi, KIM akan menjadi sumber informasi dan tempat bertanya bagi warga sekitar yang pada gilirannya mampu menye-

barluaskan informasi secara gamblang kepada keluarga, tetangga, dan warga sekaligus memberikan kepastian informasi kepada masyarakat," katanya. Pemerintah juga dapat memberdayakan peran KIM sebagai saluran komunikasi dan diseminasi informasi yang efektif bagi masyarakat. Untuk itu, menurut Mulyadi, KIM perlu membekali diri dan aktif mengakses informasi melalui berbagai media informasi sehingga kaya akan informasi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur, Drs Sudjono MM, menilai pola pemberdayaan KIM harus diarahkan dalam bentuk penguatan agar KIM bisa melakukan aktivitas sesuai dengan fungsi umum KIM dan fungsi kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat. "Dalam melakukan pola pemberdayaan, tentunya melibatkan pelbagai elemen sosial meliputi pemerintah, swasta, media massa, dan lembaga masyarakat," jelasnya. Menurut Sudjono, pemerintah, baik dari pemerintah provinsi, kab atau kota dapat berperan dalam memfasilitasi pengembangan dan pemberdayaan melalui aktifitas yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing. Bagi kalangan swasta, lanjut Sudjono salah satu peran yang dapat diambil, yakni dengan memfasilitasi aktivitas dalam aspek-aspek pengembangan usaha meliputi kemitraan usaha, dukungan modal, pengembangan SDM, dan pemasaran hasil

produksi. Sementara media massa dapat membantu melalui pemberian informasi yang berkualitas yang disampaikan pada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. "Sedangkan untuk lembaga masyarakat dapat melakukan upaya sebagai agen pembaharu dan inovator dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan KIM," papar Sudjono. Akan tetapi, intervensi pemerintah yang terlalu besar dalam jaringan KIM disinyalir dapat mendangkalkan ekspresi masyarakat. "Intervensi pemerintah dengan berbagai otoritas terhadap KIM dan berbagai jaringan komunikasi sosial di masyarakat daerah juga berpotensi membuat daerah merasa tidak otonom atau terdominasi," kata Ketua Jurusan Komunikasi Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Budhy K Zaman. Hal yang berbeda dinyatakan o l e h D i r e k t u r P u s a t Ka j i a n Komunikasi Surabaya, Suko Widodo. Menurutnya intervensi bisa dilakukan dengan tujuan kebaikan. “Tapi jangan langsung melakukan intervensi pada kebutuhan riil masyarakat. Jika pun memang intervensi itu harus dilakukan maka dasar awal yang harus diletakkan adalah bagaimana memahami situasi dan kondisi masyarakat dengan tepat dan baik,” jelasnya. Namun Budhy dan Suko Widodo dalam kesempatan yang terpisah sepakat bahwa KIM

Gerakkan Ekonomi Masyarakat Aneka makanan ringan atau cemilan sehat seperti kerupuk rajungan, kerupuk tulang ikan, telor asing bakar, kembang gula, dan kue ulat sutra ditawarkan Kelompok Informasi Masyarakat Le Ollena Kota Probolinggo pada Pekan Informasi 2009 yang digelar di GOR Ken Arok akhir Mei lalu. Banderol yang dipasang pada aneka makanan ini bervariatif mulai dari harga Rp 5.500,00 hingga Rp 45 ribu. ”Kami jamin produk kami sehat, enak, dan gak bikin kantong bolong,” kata Yuk Kota Probolinggo Tantri Rahayu, Minggu (31/5). Menurutnya, KIM Le Ollena sangat kreatif mereka berani mengelola limbah ikan seperti duri, buntut, dan sirip ikan menjadi camilan yang sehat serta lezat untuk dikonsumsi. ”Kalau makan ikan biasanya kita membuang duri, sirip, dan buntutnya, KIM kami menangkap fenomena ini sebagai kesempatan untuk memanfaatkan limbahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat,” katanya. KIM saat ini tengah dikembangkan menjadi

salah satu pendorong kegiatan ekonomi masyarakat melalui informasi. Ada kisah KIM Pamotan, Bojonegoro. Fokus kegiatan KIM ini meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi dengan mendirikan warnet yang dikelola oleh 15 orang. Masyarakat banyak meminta bantuan untuk bisa mengakses internet mengenai pendaftaran sekolah atau kelulusan ujian nasional. Tidak hanya itu, mereka juga berusaha memberdayakan masyarakat dengan mencari bahan produk dengan harga murah namun dikembangkan sehingga mempunyai daya beli tinggi. Sementara KIM Margosuryo Kota Mojokerto, memfokuskan kelompoknya untuk bergerak di bidang alas kaki, yakni sepatu dan sandal atau alas kaki. Mereka aktif mengikuti pameran yang

digelar di daerah-daerah. Mereka juga membuat alat pengamanan sepeda motor, dan helm. Caranya mereka melihat desain baru yang terbit di internet, selanjutnya ia kembangkan lagi sesuai desain yang mereka idekan. Pemasran dilakukan mellaui internet dan dibantu tabloid yang dikelola Dinas Kominfo Kota Mojokerto. Beda lagi dengan KIM Wijaya, Desa Bejijong, Trowulan, Kabupaten Mojokerto, memfokuskan untuk pengembangan pengarajin kuningan yang dikelola sekita 50 orang. Mereka menggunakan internet untuk pemasarannya. Link web ini selain utnuk pemasaran juga untuk menginformasikan eksistensi KIM ini sehingga ke luar negeri. Tidak jarang mereka mendapat pemesanan dari Amerika Serikat, dan kini menyusul dari Australia. Namun mereka juga

penting mempertimbangkan peran sebagai local genius dalam pemecahan masalah masyarakat setempat. "Hal itu, pada tahapan awal bisa dilakukan dengan meningkatkan rasa memiliki (self belonging) sebagai anggota KIM dan meningkatkan kemampuan sebagai pelayan informasi kepada masyarakat," jelasnya. Sejalan dengan kebutuhan itu, Sudjono menambahkan ada dua pendekatan yang bisa d i a m b i l ya k n i m e m p e r k u a t kelembagaan KIM sebagai pusat informasi dan meningkatkan kemampuan pengelola KIM sebagai pengumpul, pengelola, dan penyebar informasi. "Kemampuan KIM ini akan dapat dikembangkan dengan mengembangkan jaringan kerja dan mengembangkan struktur organisasi horisontal yang lebih mengutamakan kerjasama dengan masyarakat," tutur Sudjono. Ia menambahkan, dengan pemberdayaan KIM peranan KIM ke depan benar-benar dapat digunakan sebagai wadah penggerak partisipasi aktif masyarakat dalam hal penyampai informasi dan penyalur aspirasi masyarakat. Bekal Hidup di Era Informasi Informasi kini telah menjadi kebutuhan dasar dan hak dasar. Sama pentingnya dengan sandang, pangan, papan. Pasalnya tanpa informasi dan pengetahuan sebagaimana dinyatakan oleh Amartya Sen, seorang manusia akan terpuruk dalam ketidakberdayaan dan memanfaatkan wisatawan yang d a t a n g ke Tr o w u l a n u n t u k memasarkan produknya. Berdamai Dengan Era Global Memang penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi sudah banyak dilakukan secara luas oleh banyak kalangan. Informasi diposisikan sebagai mata yang dapat digunakan untuk melihat segalanya. Terbentuknya kelompok informasi masyarakat (KIM) yang tersebar di seluruh nusantara bisa dimaknai sebagai upaya adaptasi terhadap pesatnya perkembagan informasi. Mereka terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa yang sebagian besar telah banyak memperoleh banyak prestasi baik di tingkat provinsi maupun nasional. "Kelompok ini diharapkan mampu saling mengisi atau membantu antar kelompok yang ada di masyarakat serta mengembangkan peran bersama anggota masyarakat yang lain dalam menghadapi tantangan global," jelas Wiwik salah satu pegiat KIM dari Kabupaten Kediri. Bagi Wiwik, KIM tidak hanya bermanfaat dalam memberikan pencerahan informasi kepada masyarakat, "Ada beberapa produk unggulan yang dikelola oleh beberapa kelompok yang tergabung dalam KIM. Produk ini akhirnya bisa dijual dengan nilai lebih melalui kolaborasi dengan media internet," ungkapnya. Perlu Strategi Namun Wiwik mengakui upaya menumbuhkan kemampuan KIM

kemiskinan. Saat sekarang ini memang KIM dibutuhkan, kata Suko Widodo. "Masyarakat bisa interaksi sesama komunitas, saling tukar menukar informasi, Bisa memilih, memilah, mengolah, merumuskan, memutuskan informasi mana yang bisa dimanfaatkan," jelasnya. Perubahan ke arah masyarakat i n fo r m a s i t e n t u s a j a t i d a k mudah karena berkaitan dengan perubahan budaya, tetapi mau tidak mau masyarakat harus sudah dipersiapkan mulai sekarang. "Bekal yang paling baik adalah melek informasi. Bukan sekedar melek huruf tetapi bagaimana agar masyarakat memahami informasi yang diterima dan mampu menggunakannya dalam kehidupan keseharian," jelas Suko Widodo. Di sinilah peran KIM diuji, bisa memberikan pemahaman sekaligus mendorong partisipasi warga untuk mengakses informasi dari berbagai sumber. Di tengah perubahan transisi menuju demokrasi, tampaknya KIM bisa mengambil peluang peran penting. Tentu sebagai sebuah wahana informasi bagi masyarakat, tantangan KIM tidak sekadar meningkatkan partisipasi melalui melek informasi. Arus tekanan global perlu penyikapan cerdas, tanpa kehilangan kearifan lokal (local wisdom). Semangat menjaga nilai lokal akan menjadi kunci dalam mengatasi arus perubahan yang akan terus berlangsung. (m)

dalam mengelola informasi harus dilakukan secara berkala dan berjenjang dengan pola terpadu. "Tidak hanya melibatkan instansi atau lembaga pemerintah, tapi juga kalangan pengusaha dan pendidikan. Pembinaan tersebut akan lebih mantap jika dikembangkan dalam bentuk pembinaan tentang pemanfaatan dan penggunaan multi media dan forum sarasehan. Selain itu juga perlu diadakan pula pengelolaan di tingkat kecamatan hingga kelurahan yang nantinya akan dibentuk Pos Informasi Masyarakat (PIM) sebagai wadah untuk koordinasi di tingkat kelurahan, serta Balai Informasi Masyarakat (BIM) sebagai wadah untuk koordinasi di tingkat Kecamatan," ungkapnya menjelaskan beberapa pencapaian di Kabupaten Kediri. Menurut dosen Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya, Suko Widodo, sebenarnya KIM tak harus dipaksakan untuk memiliki produk unggulan. "Esensi KIM adalah wahana informasi bagi masyarakat. Oleh karena itu pengembangan kualias SDM dan kemampuan mengembangkan daya tanggap, serap, dan nalar serta produktif dalam mengikuti dinamika informasi adalah hal mutlak yang harus dimiliki," jelasnya. Sementara itu, dalam aspek organisasi KIM juga harus senantiasa meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam praktek sesuai dengan tuntutan menajemen informasi yang ada. (m)


7


www.bipnewsroom.info

8


Drs. Suko Widodo, MA Pengamat Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya

B

anyak perubahan yang terjadi dalam masyarakat akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan tersebut membentuk sistem dan pranata kehidupan yang mempunyai dampak yang sangat hebat dalam perubahan pola pikir dan pola tindak masyarakat. Perubahan-perubahan ini menyebabkan m e n j a m u r n ya l e m b a g a p a r t i s i p a s i masyarakat kelompok-kelompok komunikasi dalam segala bentuknya sebagai fenomena terwujudnya pranata informasi baru di dalam masyarakat. Kelompok-kelompok Komunikasi sebagai komunitas kelembgaan partisipasi masyarakat, tumbuh sejak era tahun 1970 an dan tersebar di seluruh kawasan. Keberadaan komunitas ini bukan hanya bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, namun mereka sangatlah memberi banyak kontribusi sangat besar dalam meningkatkan kualitas dan produktifitas masyarakat serta lingkungannya. "Masyarakat memiliki insting untuk mencari informasi. Yang diperlukan sebenarnya adalah cara pandang dan kebijakan untuk mendorong tumbuhnya wahana komunikasi di mana masyarakat dapat mengakses beragam informasi dan mendiskusikan informasi tersebut," kata Suko Widodo yang ditemui di salah satu tempat beraktivitasnya Pusat Kajian Komunikasi Surabaya di kawasan Kertajaya, Surabaya belum lama ini. Belum lama ini ia juga menjadi salah satu juri Lomba Cerdik Komunikatif dalam Pekan Informasi 2009 yang finalnya digelar di Malang, Jawa Timur. Berikut hasil bincangbincang dua babak dengan pengajar Universitas Airlangga Surabaya ini sewaktu bertemu di Malang dan Surabaya.

dapat ditampilkan secara dengan bijak. Pandangan anda terhadap opini negatif itu? Jika kemudian kini muncul KIM, maka perlu ada kritisi, “apakah ini penjelmaan dari kelompencapir?”. Jika ini yang menjadi niatan, maka hentikan saja! Karena ini sama saja dengan mengulang sejarah buruk dimana masyarakat menjadi agen dari negara. Tetapi manakala kehadiran KIM dalam posisi sebagai sebuah ranah kemerdekaan bagi publik untuk mengembangkan diri melalui akses informasi, maka kebijakan itu layak; sekali lagi layak untuk didorong. Mengapa KIM dengan pengertian itu diperlukan? Indikasi rendahnya kesadaran bermedia (media literasi) masyarakat terlihat dari belum banyaknya institusi yang bergerak dalam “pengawasan informasi”, rendahnya anggaran pemerintah untuk bidang informasi dan komunikasi, serta sedikitnya kesadaran publik akan plus-minusnya dampak informasi. Pada posisi demikian, maka semestinya pemerintah mengambil peran dalam penyediaan informasi yang cukup bagi m a s ya ra k a t nya . Pe m e r i n t a h h a r u s membangun sebuah program komunikasi ya n g b i s a m e n y e d i a k a n i n fo r m a s i kepada publik, menyebarluaskannya, serta mengajak masyarakat untuk melek informasi (well-informed). Bukankah sekarang banyak berkembang media massa dengan muatan informasinya? Memang, tapi yang lebih banyak

ketimbang kawan sekelasnya di sekolah. Persoalannya, sebagaimana dikritisi oleh kalangan akademisi komunikasi, informasi “sampah” semacam itu justru kan membodohkan intelektual masyarakat dan menjadikan lemahnya kreativitas masyarakat. Posisi KIM sendiri? KIM ini adalah sebuah kelompok yang bergerak dalam dunia komunikasi informasi. Sebuah bidang aktivitas yang mengelola informasi. Tentu akan sangat positif jika KIM menjadi wahana bagi masyarakat yang membutuhkan informasi. Minimal KIM adalah partner lembaga infokom. Tetapi yang jauh lebih mulia adalah pemerintah telah mulai mengawali bagaimana masyarakat memperoleh haknya atas informasi publik. Informasi yang lazimnya hanya dimiliki negara (dulu) dan hanya dikuasasi lembaga komersial (saat ini); selayaknyalah juga bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Kontribusi KIM dalam pengamatan anda? Jika KIM akan mengambil peran, maka juga perlu memahami perubahan yang terjadi dalam dunia teknologi komunikasi informasi. Akibat kemajuan komunikasi itu maka jumlah informasi makin meningkat, tetapi sekaligus juga meningkatkan jurang pemisah (gap) kepemilikan informasi antara orang kaya dan miskin. Boleh jadi aktor KIM mengambil salah satu peran untuk menjembatani keterbatasan informasi (lack of information) yang dimiliki masyarakat. Bisa dijelaskan? Dalam masyarakat juga selalu ada

Biarkan Masyarakat Memilih dan Memiliki ”kelebihan-kelebihan” yang dimiliki oleh anggota masyarakat. Nah, disinilah KIM dapat mengajak orang yang berkelebihan itu dalam usaha mengabdikan kepada masyarakat. Kelebihan tidaklah selalu dalam bentuk materi, tetapi juga dapat berupa kemauan dan pikiran. Justru kekuatan nonmateri itu lazimnya menjadi penggerak yang luar biasa dari sebuah kehadiran organisasi sosial.

Bagaimana anda melihat Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)? D a l a m ke h i d u p a n m a s ya ra k a t pastilah ada kekuatan sosial yang dapat digerakkan menjadi sebuah kekuatan. Ada unsur yang dalam sosilogi disebut sebagai ” gregariousness ”, yaitu naluri manusia sebagai makhluk sosial untuk selalu memerlukan dan membutuhkan orang lain. Manusia normal pastilah tidak mungkin kuat hidup sendirian. Oleh karena itu, sebuah ”ruang publik” senantiasa dibutuhkan. Ruang publik inilah sejatinya essensi dari KIM ini. Kelompok ini dapat menjadi ruang bagi kepentingan masyarakat dalam melakukan hubungan antar individu dalam sebuah wilayah. Bagaimana dengan pandangan negatif terhadap KIM? Dalam era transisi menuju masyarakat demokrasi, memang memungkinkan warga masyarakat untuk melakukan ekspresi secara bebas. Persoalannya ekspresi yang bagaimana agar dapat diterima dengan baik, agar eksistensinya dapat mengambil peran positif, tentu memerlukan kesiapan yang sungguh-sungguh. Agar setelah terbentuk tidak malah menjadi cemoohan atau beban bagi masyarakat. KIM sendiri mencoba hadir dalam pergulatan sosial. Banyak orang sudah nyinyir dan mengatakan ini adalah penghidupan kembali kelompencapir dalam rejim orde baru. Dengan begitu, dari awal KIM sudah mendapat ”tantangan” opini publik yang cenderung bernada miring. Maka itu, jika pun KIM ini dirasakan penting, yang jadi soal bagaimana arti penting itu

adalah informasi komersial atau hanya u n t u k ke p e n t i n g a n p a ra kapital. Serapan informasi komersial yang (maaf) kurang memberi nilai positif bagi kita, bukanlah sesuatu yang aneh. Ini karena para perancang program komunikasi massa mengetahui seluk beluk mengelola informasi untuk dijadikan sebuah komoditas yang memiliki nilai jual tinggi. L i h a t l a h , b a n ya k i b u yang lebih mengetahui kehidupan para selebritis, ketimbang kehidupan tetangga sebelahnya. Anak muda, lebih mengagumi dan mengidolakan a r t i s ya n g s e j a t i n ya t i d a k dikenalinya secara langsung,

Keberadaan KIM dengan segala dinamikanya bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi terwujudnya pranata informasi baru di kalangan masyarakat, sehingga nantinya akan terbangun masyarakat madani yang sehat, dinamis, dan berdaya. Yang jadi soal bagaimana kemudian ruang itu diisi oleh ”obyek informasi” yang dapat mengikat anggota masyarakat setempat. Menurut anda, bagaimana idealnya proses dalam KIM? Inilah yang harus kita gagas bersama. Paling awal yang harus kita bangun, sebagaimana disebutkan diatas adalah menempatkan paradigma masyarakat sebagai konsumen yang berdaya dan syukur-syukur juga berkesempatan sebagai produsen informasi. Dengan demikian kunci yang harus kita pegang adalah bagaimana membuat masyarakat berdaya atas informasi. Masyarakat tidak sekedar sebagai pendengar radio, pembaca koran dan pemirsa televisi. Tetapi juga sebagai khalayak yang aktif dan dalam tataran tertentu bisa menjadi produsen informasi. Sebagai khalayak aktif, maka mereka harus bisa memilah dan mengkritisi informasi, atau bahkan bersikap atas informasi. Menjadi produsen informasi, maka masyarakat bisa memiliki lembaga produksi informasi, seperti membuat koran komunitas, radio komunitas atau bahkan televisi komunitas. Konsep pemberdayaan? Yang penting KIM itu jangan dibentuk; tapi biarkan terbentuk! Oleh karena itu, yang terpenting bagaimana kita bisa memfasilitasi masyarakat. Posisi pemerintah tetap saja sebagai fasilitasi tanpa garansi. Pada konteks penyiaran (televisi dan radio), bisa saja pemerintah memberikan alokasi frekuensi kepada masyarakat. Kalau untuk koran/ majalah, pemerintah bisa menyediakan fasilitas peralatan komunikasi, seperti line telepon, komputer, faksimil, training-training dan lain sebagainya. Bagaimana anda melihat masa depan KIM? Bemodalkan aspek sosial tadi, maka KIM lambat laun akan menjadi sebuah pranata yang dapat diterima masyarakatnya. Bahkan dapat menjadi panutan dalam pembentukan nilai sosial bagi lingkungannya. Memang kalimat ini seperti idealis, tetapi tidak berarti tidak dapat diwujudkan. Karenanya, sekalipun visi sosial menjadi sandaran utama dari KIM, jangan melupakan aspek urgensi nyata yang diperlukan anggota KIM. Dalam artian, kepentingan kepada KIM dikembangkan tidak hanya pada aspek sosial, tetapi bisa lebih dari itu. Adakah saran bagi KIM agar tetap bisa bertahan? Kelompok sosial yang eksis, lazimnya t e r b e n t u k k a r e n a k e m a m p u a n n ya menterjemahkan kebutuhan sosial dan kemudian mampu memenuhi kebutuhan itu. Sejarah membuktikan, begitu banyaknya kelompok yang dibentuk dan kemudian mati, sebagai akibat ketidakjeliannya menangkap apa yang diinginkan masyarakat. Oleh karenanya, ihwal awal yang perlu dikaji adalah bagaimana kita mampu melakukan penaksiran kebutuhan (need assessment) masyarakat. Jangan sebaliknya, kita melakukan “intervensi” pada kebutuhan riil masyarakat. Jika pun memang intervensi itu memang sesuatu yang harus dilakukan (karena tujuan kebaikan), maka dasar awal yang harus diletakkan adalah memahami situasi dan kondisi masyarakat. (mth)

Crash Program Makmun dan Widodo Ramadiyanto Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan

S

elain masalah jangkauan pelayanan, persoalan penyediaan air minum di Indonesia juga menghadapi masalah kualitas pelayanan. Pada umumnya, air yang diterima masyarakat belum memenuhi standar kualitas air minum. Tingkat konsumsi air minum pun masih rendah, yakni kurang lebih baru mencapai 14 meter kubik per bulan per rumahtangga. Namun secara nyata tingkat kehilangan air penyelenggaraan layanan air minum pun sangat tinggi, yakni mencapai 40 persen pada 2002 dan 37 persen pada 2004. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Meskipun dirancang sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintahan daerah, namun dalam perkembangannya PDAM justru cenderung membebani keuangan daerah. Persoalan utama adalah masih terjadinya inefisiensi dalam penyelenggaraan layanan. Penelitian Setyawan dan Riyardi (2000) terhadap kinerja BUMD secara keseluruhan menunjukkan inefisiensi manajemen. Sumbangan yang diberikan terhadap APBD tidak sebanding dengan aset yang dimiliki. Rata-rata sumbangan BUMD di Indonesia terhadap PAD kurang dari 1 persen (Budisatrio, 2002). Penyebabnya mungkin bisa dilacak dari riset yang dilakukan Pusat Studi Kawasan dan Center of Population and Policy Studies Universitas Gadjah Mada tahun 2001. Tarigan (2003) menyebut perkembangan budaya negatif dalam pelayanan publik di Indonesia, seperti mendahulukan kepentingan pribadi, golongan atau kelompok, adanya perilaku malas

10 Juta dalam mengambil inisiatif, selalu menunggu perintah atasan, acuh terhadap keluhan masyarakat dan lamban dalam memberikan pelayanan sebagai beberapa penyebab. Apapun penyebabnya, kenyataan menunjukkan bahwa dengan kualitas pelayanan sedemikian, salah satu akibat yang dialami masyarakat adalah cakupan pelayanan air minum bagi para rumahtangga di perkotaan maupun pedesaan sampai saat ini masih belum optimal. Dari total penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 213 juta jiwa, kurang lebih baru 41 juta jiwa (47 persen) penduduk yang dapat terlayani air minum perpipaan yang diselenggarakan sekitar 328 PDAM. Dari jumlah tersebut, sebagian besar, 33 juta jiwa (39 persen) adalah mereka yang tinggal di perkotaan, sedangkan sisanya, 9 juta jiwa (9 persen), tinggal di pedesaan. Capai MDGs Untuk mengatasi rendahnya cakupan pelayanan air minum, pemerintah tengah menyiapkan program 10 juta sambungan baru air bersih. Program yang ditujukan untuk mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) ini diharapkan dapat terealisir pada tahun 2015. Program ini mencakup (i) penyediaan dan pengambilan air baku, (ii) instalasi pengolahan air minum, dan (iii) distribusi air minum ke rumah tangga, yang keseluruhannya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dan dilaksanakan PDAM, dengan nilai investasi diperkirakan sekitar 86 triliun rupiah. Sebagai langkah awal, PDAM

Sambungan Air Minum

pemberian pendanaan diantaranya, Bank BNI, Bank Man-diri, dan Asosiasi Bank Daerah (Asbanda). Dana yang disiapkan perbankan mencapai Rp 4,49 triliun, sedangkan total kebutuhan investasi 19 PDAM mencapai sekitar Rp 10,2 triliun. Selain perbankan, juga dilakukan penyertaan modal pemerintah (PMP) dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta equity dari PDAM. Untuk menopang keuangan PDAM, pemerintah juga merencanakan akan memberikan subsisi selisih bunga yang diambilkan dari APBN. Besaran subsidi selisih bunga sekitar 3-4 persen. Sebagian utang yang dibayarkan PDAM akan dikurangi dengan dengan tingkat suku bunga BI rate. Sedangkan bagi PDAM yang lancar ditambah dengan pengurangan 2 persen setelah Untuk mengatasi rendahdikurangi bunga BI rate. nya cakupan pelayanan air Untuk mempermudah minum, pemerintah tengah PDAM dalam mengakses menyiapkan program 10 juta pendanaan dari eksternal, sambungan baru air bersih. Program yang ditujukan untuk pemerintah telah mencapai target Millenium mengambil satu kebijakan Development Goals (MDGs) melalui Peraturan Menteri ini diharapkan dapat terealisir Keuangan (PMK) Nomor pada tahun 2015. 120/PMK.05/2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Penyelesaian Piutang selama 5 tahun dan bantuan Negara pada PDAM. PMK ini teknis penyusunan proposal merupakan bantuan pemerintah pinjaman pada perbankan serta mempercepat restrukturisasi utang penyusunan business plan untuk dan peningkatan kemampuan restrukturisasi utang PDAM. manajerial PDAM. Skema pemberian insentif Crash Program seperti yang tertuang pada PMK tersebut dalam bentuk pen-jadwalan Target awal yang dipatok kembali seluruh tunggakan pokok pemerintah adalah PDAM dapat per cut off-date untuk PDAM membuat 1,5 juta sambungan yang menunjukkan kinerja kubaru. Melalui sambungan baru rang sehat atau sakit. Sementara tahap awal ini diharapkan itu, untuk PDAM yang berkinerja PDAM dapat melayani sehat akan mendapatkan komkebutuhan air minum 5 binasi antara penghapusan sebajuta penduduk, saat ini gian tunggakan non-pokok dan 7,1 juta unit layanan. penghapusan melalui debt swap Dalam crash program ini pemerintah to invesment. telah menetapkan 19 Dalam PMK tersebut, PDAM PDAM yang dinilainya diwajibkan membuat rencana sehat dan likuid unkerja bisnis lima tahun ke depan tuk menjadi contoh (2008-2012). Dalam rencana termewujudkan program sebut harus ditetapkan target pemerintah 10 juta pencapaian kinerja PDAM sampai sambungan baru secara dengan tahun 2012, seperti nasional. Ke-19 PDAM penurunan angka kebocoran air, tersebut di antaranya penurunan kapasitas belum terMataram, Mojokerto, manfaatkan, full-recovery tarif, Surabaya, Palembang, serta mekanisme pengangkatan Kabupaten dan Kota direksi PDAM yang harus mela-lui Bandung, Padang, Boproses uji kelayakan dan kepagor, Ciamis, Bekasi, tutan (fit and proper test). Tangerang, Serang, MeSebagaimana diketahui bahwa dan, Pemalang, Garut, dari total 328 PDAM di Indonesia, Banjarmasin, dan Lomjumlah PDAM yang meminjam dari bok. Departemen Keuangan mencapai Dari 19 PDAM persebanyak 205. Adapun gambaran contohan ditargetkan posisi utang tersebut yang memembuat sambungan nunggak utang 175 PDAM, 6 baru sebanyak 825 ribu PDAM di antaranya di atas 100 sambungan baru dalam miliar. Kemacetan pembayaran waktu lima tahun dan kembali utang PDAM ini terjadi sebagian investasinya sejak krisis multidimensi tahun ditanggung perbankan. 1997. Dari tunggakan tersebut Dari 19 PDAM peryang telah jatuh tempo per 30 contohan 12 PDAM telah Juni 2008 mencapai sebesar Rp mengajukan pinjaman 4,65 triliun terdiri atas Rp 1,5 ke perbankan untuk triliun utang pokok dan Rp 3,15 investasi, sedangkan triliun non-pokok (bunga dan selebihnya menggunadenda). kan modal sendiri. Menurut rencana total utang Beberapa bank akan di-rescheduling sesuai yang telah menyutujui kemampuan PDAM. Namun dijadwalkan untuk melaksanakan Start-Up Program untuk menambah 1 juta sambungan rumah pada periode 2009-2010. Dengan 1 juta sambungan rumah diharapkan sekitar 5 juta jiwa akan terlayani. Memang tantangan terbesar program 10 juta sambungan baru air bersih adalah masalah pendanaan. Untuk itu pemerintah melalui Departemen Pekerjaan Umum (dalam hal ini Ditjen Cipta Karya) akan memfasilitasi dan menjamin pinjaman ke perbankan nasional. Pemerintah juga tengah menyiapkan beberapa alternatif pemberian jaminan atas pinjaman PDAM, pemberian subsidi bunga (BI rate), jaminan ketersedian air baku sebesar Rp 7,1 triliun

demikian untuk mendapatkan rescheduling, PDAM dipersyaratkan untuk membuat business plan. Sedangkan untuk utang non-pokok tidak akan ditagih oleh Departemen Keuangan, tetapi jumlah utang tersebut harus digunakan oleh PDAM untuk menyehatkan diri, mengembangkan pelayanan, menurunkan tingkat kehilangan air secara konkret sebesar 2 persen sampai 5 persen setiap tahun, perbaikan rasio karyawan menjadi setidaknya 5:1.000, meningkatkan efisiensi penagihan, mengembangkan cakupan pelayanan mengikuti MDGs, menjamin manajemen yang kompeten, dan yang tidak diperbolehkan menjual air di bawah harga pokok. Beberapa Catatan Untuk mendukung program percepatan ini, kini pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden tentang Penugasan kepada Kepala Daerah Untuk Melakukan Program Percepatan Peningkatan Pelayanan Air Mi-num Sepuluh Juta Sambungan Rumah dan Perpres tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat dan Subsidi Bunga kepada PDAM Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Pelayanan Air Minum, Pemerintah bersedia untuk memberikan dukungan berupa: (i) jaminan atas Utang PDAM kepada Perbankan, sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari seluruh kewajiban yang harus dibayarkan PDAM kepada Perbankan, dan (ii) subsidi atas bunga yang dibebankan Perbankan, sebesar BI rate ditambah paling tinggi 5 persen. Dukungan pemerintah mungkin tidak akan diberikan kepada PDAM secara otomatis, namun hanya akan diberikan kepada PDAM yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pemberlakuan persyaratan ini dimaksudkan untuk mendorong perbaikan kinerja PDAM dalam rangka melakukan transaksi kredit dengan perbankan nasional. Diluar program 10 juta sambangan baru di atas, sesungguhnya dalam jangka panjang yang perlu dipikirkan adalah bagaimana menjadikan PDAM sebagai suatu entitas bisnis yang murni, bukan lagi sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah. Harus diakui bahwa selama ini PDAM memang telah menjadi suatu entitas bisnis, namun dalam perjalanannya lebih banyak dikendalikan oleh pemerintah daerah. Akibatnya PDAM tidak dapat berkembang sebagaimana semestinya, ibarat kepala dilepas tapi ekor dipegangi. Sepanjang status PDAM tidak diubah, maka jangan terlalu banyak berharap PDAM akan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tingginya tingkat kebocoran PDAM menjadi bukti bahwa manajemen PDAM tidak care terhadap bisnis yang digelutinya. Apabila status entitas bisnis telah digenggam sepenuhnya oleh PDAM, tentunya bukan hanya tingkat kebocoran yang mampu ditekan, akan tetapi peningkatan pelayanan akan menjadi prioritas dalam trangka mengeruk keuntungan. Untuk itu sebaiknya perlu segera dibuat UU BUMD yang tidak lagi memandulkan fungsi PDAM dan BUMD secara umum.***


9


www.bipnewsroom.info

10


LINTAS DAERAH

LINTAS LEMBAGA Departemen Kehutanan

Nangroe Aceh Darussalam Wujudkan Aceh Green Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) mengajak masyarakat mendukung visi Pemerintah NAD untuk mewujudkan ”Aceh Green” dalam setiap langkah kehidupan yaitu dengan menanam 10.000 pohon pada peringatan Hari Bumi yang lalu di hulu hingga pesisir dengan harapan himbauan one man one tree bisa terwujud dan hutan Aceh kembali menjadi paru-paru dunia ”Untuk itu, jangan kita wariskan bumi yang hancur dan kering kerontang kepada anak cucu kita,” kata Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada peringatan Hari Lingkungan Hidup di Halaman Kantor Gubernur di Banda Aceh, Jum’at (5/6). (nining) Sumatera Utara Membangun Kerjasama Honggaria-Sumut Ekspor kakao dan kopi milik petani di Sumatera Utara ke depan bisa langsung menembus pasar Eropa, yang finalisasinya akan dimatangkan pada akhir tahun ini melalui kerja sama perdagangan Government to Government (G to G) antara Hongaria dan Indonesia. “Selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan nota kesepahaman dalam wadah provinsi kembar (Sister Province) antara Pemprov Sumut dengan Provinsi Bekes,” kata Wagub Sumut H Gatot Pujo Nugroho, Selasa (2/6). Wagub mengaku, kerja sama perdagangan itu merupakan inisiatif Dubes RI di Hongaria, Mangasi Sihombing, beberapa waktu lalu. Selain dengan Hongaria, Sumut juga sudah menjalin kerja sama serupa dengan Provinsi Guangdong, China, dan Pulau Penang, Malaysia. Menurut Gatot Kerja sama provinsi kembar ini merupakan yang pertama di dunia yang dilakukan Hongaria dengan pemerintah di luar dataran Eropa. Karenanya, momentum kerja sama ini diharapkan bisa lebih memacu peningkatan ekonomi kerakyatan di Sumut. Kesepakatan kerjasama tersebut meliputi antaralain bidang perdagangan, perikanan, perikanan, pendidikan dan olahraga. Di bidang perdagangan, pihak Hongaria siap memberikan pelatihan keterampilan, seperti technical assistance technology, atau proses packaging. “Selain itu Karena dengan kerja sama ini, ekspor pertanian Sumut ke Eropa tidak lagi melalui perantara pihak ketiga, sehingga 100 persen keuntungannya kita yang terima,” kata Wagub. (rZ) Jawa Barat Kabupaten Bekasi Masih Jadi Incaran Investasi Asing Kabupaten Bekasi masih menjadi incaran bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya dan nilai investasi yang sudah tertanam di daerah tersebut hingga saat ini mencapai Rp3,28 triliun atau 34% dari total investasi yang masuk ke Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Jabar, Iwa Kartiwa, mengemukakan bahwa investor asing yang menanamkan modalnya belum merata di seluruh wilayah Jawa Barat, melainkan masih terpusat di 14 kota/kabupaten yang mereka nilai sebagai lebih menjanjikan. “Berdasarkan data yang diterima terhitung kuartal I 2009 dengan periode yang sama jumlah investasi asing yang terealisasi di Jabar hanya mencapai 40,4% atau Rp8,96 triliun,” katanya di Bandung, Selasa (9/6). Jumlah proyek tercatat mengalami penurunan hingga 24% dari sebelumnya 108 proyek, dan jika dihitung nominal penurunan mencapai Rp 4,1 triliun. Masalah krisis ekonomi yang melanda sebagian besar negaranegara di dunia, disebutnya masih mempengaruhi datangnya investasi asing ke Indonesia, khususnya Jawa Barat. Iwan juga mengatakan, dari sekitar 50 sektor industri yang ada di Kabupaten Bekasi, sektor elektronik, mesin dan industri logam masih menjadi primadona bagi para investor. (www.jabar.go.id) Jawa Tengah Pendaftaran Siswa Baru Secara Online Sebanyak 84 sekolah, yang terdiri dari 56 SMP (26 SMP negeri dan 30 SMP swasta) dan 28 SMA (6 SMA negeri dan 22 SMA swasta) dipastikan ikut dalam pelaksanaan Pendaftaran Peserta DIdik Baru (PPDB) online 2009. PPDB online tahun lalu diikuti 27 SMP negeri dan 8 SMA negeri, sementara sekolah swasta terdiri dari 25 SMP swasta dan 19 SMA swasta. “Kalau dilihat dari SMP swasta memang ada peningkatan, sekarang 30 sekolah. SMA juga meningkat sedikit menjadi 22 sekolah,” Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Solo, Drs. Amsori, M.Pd. seperti dikutip siaran pers Seksi Pelayanan Informasi Monumen Pers Nasional (MPN) Solo yang diterima di Jakarta, Jumat (5/6). Sementara untuk sekolah negeri ada penurunan peserta karena telah menjadi Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). (toeb)

Sebar Bibit Pohon Lewat Pesawat Terbang Departemen Kehutanan tetap akan melakukan penyebaran bibit pohon dengan menggunakan pesawat terbang sebagai salah satu upaya untuk menjangkau tempat yang sulit dilakukan penanaman pohon secara manual. Menteri Kehuatan MS Kaban mengharapkan langkah tersebut bisa menekan jumlah lahan kritis di Indonesia yang kini tersisa sekitar 1,08 juta hektare lagi, sedangkan kegiatan penyebaran bibit pohon tersebut dijadwalkan akan dilakukan pada akhir tahun 2009 ini. "Pembenihan dengan cara disebar menggunakan pesawat terbang ini akan tetap dilakukan, siapa pun presidennya nanti karena ini telah menjadi komitmen bersama," katanya di Bandung , Kamis (11/6). Lahan kritis di Indonesia saat ini, menurutnya, telah hilang separuhnya dibanding kondisi beberapa tahun lalu yang mencapai 2,8 juta hektar, seiring dengan gencarnya kampanye dan gerakan penghijauan kembali seperti gerhan, kecil menananam dewasa memanen, dan one man one tree. Untuk mempercepat penghijauan, Departemen Kehutanan mulai tahun depan tidak akan lagi bertumpu pada dana reboisasi. Dephut akan menggenjot pendapatan dari hasil hutan, seperti jasa lingkungan dan ekowisata. Bila dikelola secara besar, maka jasa lingkungan dan ekowisata mampu menghasilkan pendapatan yang besar. (www.jabar.go.id) Departemen Pertanian Kerjasama Pengembangan Benih Kapas Hibrida Indonesia kerjasama dengan Republik Rakyat Cina (RRC) mengembangkan benih kapas hibrida di tujuh propinsi di Indonesai, dan kerjasama ini sudah dimulai sejak dua tahun lalu dalam proses uji coba tanaman kapas. “Selanjutnya pada tahun ketiga sudah dilakukan penanaman secara komersial sekaligus alih teknologi pengembangan benih kapas,” kata Dirjen Perkebunan Deptan Achmad Manggabarani menjelaskan di Jakarta, Jumat (12/6). Pada tahap awal Indonesia mengimpor sebanyak 40 ton benih kapas dari Hubei Provincial Seed Group dari RRC yang akan ditanam di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Bali, NTT dan NTB masing masing setiap propinsi seluas 10 hektar. Diharapkan jika pembenihan ini berhasil, produksi kapas dalam negeri akan menginkat 5-6 persen. Saat ini pemerintah memberikan subsidi benih dan pupuk serta mematok harga pembelian dari pengusaha sebesar Rp. 4000 /kg. Dengan patokan harga ini diharapkan dapat meningkatkan minat petani untuk menanam kapas. Menurutnya, dengan diproduksinya benih kapas tersebut di Indonesia maka akan mengurangi biaya produksi. karena ongkos kirim impor dari RRC sangat tinggi. (Bhr) Badan Pertanahan Nasional Larasita Deteksi Tanah Bermasalah Kantor Pertanahan Bergerak, LARASITA (Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah), mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sama dengan tupoksi yang berlaku pada Kantor Pertanahan. ”LARASITA bertugas melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah terlantar dan tanah-tanah yang diindikasikan bermasalah,” kata Kepala Humas BPN (Badan Pertanahan Nasional) Bimbim Bismobroto, SH di Jakarta, Senin (15/6). Selin itu LARASITA juga memfasilitasi penyelesaian tanah bermasalah dan mempercepat legalisasi aset tanah masyarakat. Bimbim menambahkan pengembangan pola pengelolaan pertanahan yang disebut LARASITA telah diatur dalam Peraturan Kepala BPN No.18 tahun 2009 tentang LARASITA. Peraturan Kepala BPN tersebut antara lain menyebutkan bahwa pengembangan pola pengelolaan pertanahan selain dilakukan untuk memberi keadilan

bagi masyarakat dalam memudahkan pengurusan pertanahan, juga mempercepat proses pengurusan pertanahan, meningkatkan cakupan wilayah pengurusan pertanahan serta untuk menjamin pengurusan pertanahan tanpa perantara di lingkungan BPB. Selain itu, juga menyiapkan masyarakat dalam pelaksanaan reforma agraria (pembaruan agraria nasional), melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan, serta menyambungkan program BPN dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. LARASITA yang telah diujicoba pelaksanaannya di beberapa kabupaten/kota setelah dilakukan evaluasi, kemudian disimpulkan dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia. (mnr) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kembangkan Aplikasi Pembuat Risalah Rapat Otomatis Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah mengembangkan sebuah aplikasi pembuat risalah rapat secara otomatis dengan memanfaatkan teknologi pengenal wicara dengan membuat perisalah. “Dengan perisalah, setiap kata yang diucapkan peserta rapat akan ditranskripsikan menjadi tulisan secara otomatis, runut sesuai jam, menit dan detiknya, sehingga dengan mudah diketahui kapan, siapa dan berbicara apa secara realtime,” kata Koordinator Pusat Sumber Daya Open Source BPPT Oskar Riandi, M.Sc pada siaran iptek voice di Kemeneg Ristek, Jakarta, Jumat (5/6). Ia menjelaskan, perisalah tersebut merupakan perangkat lunak sebagai salah satu sistem pengenal wicara bahasa Indonesia pertama di dunia yang digunakan untuk melakukan transkripsi rapat secara otomatis. Perisalah memiliki fitur (kemampuan untuk melakukan aplikasi) menampilkan ucapan peserta sehingga mudah diketahui kapan, siapa dan berbicara apa dalam rapat. Fitur edit on the fly memungkinkan notulis melakukan editing/koreksi ketika rapat atau transkripsi oleh sistem sedang berlansung sehingga dapat meningkatkan kecepatan dan keakuratan risalah rapat. Perisalah memiliki 4 fungsi utama, yaitu sebagai sistem pengenal wicara bahasa Indonesia, sebagai sistem perisalah rapat otomatis, sebagai pengikhtisar/peringkas dokumen secara otomatis, dan sebagai pengelola arsip rapat. Riset perisalah tersebut baru dimulai bulan Januari 2009, dan saat ini prototypenya sudah selesai tinggal bagaimana pengembangannya nanti. (Gs) Departemen Perindustrian Gelar Pekan Produk Kreatif 2009 Untuk mengapresiasiakan karya-karya terbaik dari bangsa sendiri, 14 kementerian dan instansi pemerintah lainnya yang terkait pengembangan terkait pengembangan ekonomi kreatif akan menyelenggarakan Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) 2009 di Jakarta Convention Center (JCC) 25 – 28 Juni 2009. "Tujuan PPKI adalah mengapresiasikan karya-karya terbaik bangsa sendiri sebagai kekuatan ekonomi baru Indonesia ke depan,” kata Dirjen Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian, Fauzi Aziz, Jakarta, Rabu (10/6). Kegiatan itu dilaksanakan untuk ketiga kalinya setelah yang pertama tahun 2007 dan kedua pada 2008. Untuk tahun 2009, fokus khususnya adalah ekonomi kreatif yang berbasis iptek, yaitu berupa karya-karya animasi terbaik dari anak bangsa, baik yang bersumber dari berbagai universitas, masyarakat, bahkan dari SMK. Selain itu, juga akan ditampilkan karya-karya berupa software, film, musik, kerajinan, fashion, desain, arsitektur, seni budaya, tari-tarian daerah, dan karya kreatif kuliner. Target yang diharapkan adalah menyadarkan masyarakat Indonesia, bahwa Indonesia masih mempunyai kekuatan yang belum tergarap secara baik yaitu yang berbasis ekonomi kreatif. (Gs)

Gunung Palung, Harapan Dunia Bukan sekadar Taman Nasional saja, Gunung Palung kini menjadi kebanggaan warga Kabupaten Kayong Utara (KKU), Kalimantan Barat yang baru berusia dua tahun. Sebagai daerah baru pengembangan Kabupaten Ketapang, KKU menyusun program pengembangan daerah termasuk pariwisata. Salah satu unggulannya adalah Gunung Palung. Semula Gunung Palung adalah kawasan cagar alam seluas 30 ribu hektar, diperluas hingga 90 ribu tahun 1981. Berdasarkan Surat Menteri Kehutanan No.448/ Menhut VI/1990, kawasan ini dijadikan Taman Nasional, dan se-

jak tahun 1998 dikelola oleh Unit Taman Nasional Gunung Palung. Penting bagi dunia Taman Nasional ini punya posisi penting karena sangat kaya keanekaragaman hayati dan memiliki hutan Dipterocarp dataran rendah terkaya di dunia. Ekosistemnya terbilang lengkap, mulai hutan pantai, mangrove (payau), hutan rawa gambut, hutan dataran rendah, hingga vegetasi hutan puncak pegunungan (k.l. 1.700m). Selain itu aneka ragam satwa terdapat di Gunung Palung, antara lain orang hutan (Pongo Pygmaeus), klampiau (Hylobates

moloch), bekantan (Nasalis larvatus), kelasi (Presbytis rubicunda), beruang madu (Helarctos malayanus), dan masih banyak lagi, semuanya berjumlah sekitar 71 mamalia dan 250 jenis burung. Taman Nasional Gunung Palung juga memiliki 200 jenis anggrek lebih, di antaranya anggrek raksasa (Gramatophyllum Sp), anggrek medusa (Bulbophyllum Medusa), anggrek hitam (Coelogyne Pondiwata). Sementara di sekitar kawasan ini juga terdapat potensi bidang seni-budaya. Selain penduduk asli Dayak, di kawasan ini terdapat komunitas asal Bali di Desa Sedahan Jaya, yang masih memegang adat-istiadat budaya asalnya. Mereka tetap mengembangkan seni ukir dan wisatawan diajak berpartisipasi dalam proses pembuatannya.(Adji Subela)

Ubah Citra Jember Potensi sumber daya alam Jember yang sangat luar biasa belum banyak dimanfaatkan dan diketahui oleh para investor. Kondisi ini mendorong Bupati Jember, MZA Djalal mengundang para pengusaha dan perbankan di wilayah ini untuk menanamkan investasinya mulai sekarang. “Kami ajak para pengusaha dan berduit jangan menunda waktu untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Jember, menyesal kalau tidak dimulai dari sekarang,“ ajak Djalal di hadapan para pengusaha dan bankir di Jember yang secara khusus diundang untuk memikirkan dan memajukan Jember. Menurut Djalal, apabila potensi dan peluang yang baik ini tidak dapat dimanfaatkan oleh para pengusaha Jember sendiri, maka sangat disayangkan bila nantinya ada investor luar Jember yang masuk di wilayah ini. “Lagi pula soal perijinan jangan diragukan lagi, tergantung para pengusaha minta waktu berapa hari? Pasti dilayani dengan baik,” tegasnya. Potensi yang dimaksud Bupati Jember MZA Djalal antara lain tanaman tembakau yang hampir tersebar di seluruh wilayah ini ditambah dengan banyaknya tambang baik, kapur maupun pasir besi yang sampai saat ini masih belum tereksplorasi dengan baik. “Namun sudah ada pengusaha yang tertarik akan mendirikan pabrik semen dan mudah-mudahan tidak lama lagi impian mendirikan pabrik itu akan terwujud,“ yakinnya.

Bahkan, Bupati Djalal berani "menjual" Jember kepada investor yang ingin menanamkan investasinya dengan serius di wilayah ini. “Yang penting para investor serius dan ingin menanamkan modalnya, akan kami bantu sepenuhnya termasuk pengurusan perijinannnya, “janjinya. Sementara itu dunia perbankan Jember menyambut positif ajakan Bupati Jember, bahkan siap membantu para pengusaha untuk mengembangkan usahanya. “Yang pasti modal para investor akan dijamin aman apabila bergabung dengan Perbankan di wilayah ini”, tegas Rasyid Kepala Kantor Bank Indonesia Jember. (mc-humas/jbr)

Dilatih Jadi Teknisi Siap Pakai Kendati memiliki keterbatasan fisik, sebanyak 20 penyandang cacat tubuh (tuna daksa) bisa berkompetisi dengan manusia normal. Bahkan, kini telah mampu bersaing di dunia kerja. Setelah mendapatkan pelatihan intensif teknik servis komputer dan telepon seluler (HP) di Lingkungan Pondok Sosial (Liposos), selama 25 hari. Keterbatasan seolah tidak lagi menjadi penghalang bagi 20 peserta pelatihan dan pendidikan servis komputer dan HP, yang terdiri atas penyandang tuna daksa. Setidaknya, kemampuannya telah teruji dalam pelatihan yang digelar oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember selama hampir sebulan itu. Dengan bekal kemampuan dalam mereparasi perangkat keras teknologi komputer dan telepon seluluer yang kini menjadi alat operasi teknologi informasi itu, akan sangat membantu penyandang cacat untuk hidup mandiri, dan tidak lagi bergantung pada orang lain. “Ini akan menepis pandangan miring masyarakat, yang selama ini mengatakan bahwa penyandang cacat hidupnya bergantung pada

Meme Saat ini informasi sudah bukan barang asing lagi. Hampir setiap hari limpahan informasi dapat ditemukan di mana pun. Masyarakat begitu mudah memperoleh informasi dari berbagai sumber. Diantara ribuan informasi yang ada dan ditampilkan oleh media ada yang sengaja dipertahankan, disebarluaskan dan juga ada yang tinggal disampaikan apa adanya tanpa dikurangi atau dilebih-lebihkan. Akan tetapi, luberan informasi di layar televisi, teks surat kabar, atau kata-kata radio sering kali bersifat kontradiktif dengan pemahaman, nilai, pola pikir (mind-set), maupun tradisi keseharian masyarakat. Bahkan, kontrol atas informasi yang kontradiktif ini terkadang tidak dimiliki sepenuhnya oleh masyarakat sebagai konsumen informasi. Meskipun demikian, siapapun tak akan bisa melepaskan diri dari paparan informasi yang ada. Layaknya gen dalam sel hiudp

manusia, kata Richard Brodie, informasi bisa berkembang biak bahkan mengalami evolusi. Dalam buku Virus of the Mind - The New Science of the Meme , ia menuliskannya sebagai meme (diambil dari istilah memetics). Sukses evalusi informasi ala meme digambarkan sebagai sukses evolusi genetik. Ada tiga hal yang berlaku, yakni memperpanjang usia kehidupan informasi agar masih bisa diakses oleh siapapun (longevity), menyebar luas tanpa batas (fecundity), dan membuat duplikasi dan bereinkarnasi tanpa bisa dibedakan dengan informasi aslinya (copyin g fidelity). Walhasil, dalam dunia meme, kita tak bisa melacak dengan jelas asal muasal informasi. Padahal ada satu konsekuensi bawaan: sang meme tak peduli apakah informasi yang disebarkan bermanfaat atau tidak. Konon, informasi itu pun bisa berdiri sendiri dan hidup untuk memengaruhi para konsumennya. Karakteristik meme digunakan oleh para kaum kaum globalis

orang lain. Karena sebenarnya mereka mampu bekerja dengan keahlian yang telah didapatkannya,” kata Kepala Dinas S o s i a l K a b u p a t e n J e m b e r, Suhanan, dalam acara Penutupan Pelatihan dan Pendidikan Kewirausahaan Penyandang Cacat yang dilaksanakan mulai 13 Mei-4 Juni. Ia mengatakan, pelatihan teknik servis telepon seluler dan komputer merupakan upaya Dinas Sosial guna melakukan rehabilitasi dan melatih penyandang cacat supaya mampu bersaing di dunia kerja, sebagaimana orang normal pada umumnya. “Sekarang anda tidak perlu merasa rendah diri, karena walaupun anda memiliki keterbatasan dari sisi fisik. Tapi, secara kemampuan otak dan keahlian tingkatan anda sama

dengan manusia normal pada umumnya,” ungkapnya, ketika memberikan motivasi pada para penca. Suhanan mengatakan, setelah pelatihan pada 2 Kelompok Usaha Belajar (Kube) yang tiap Kube terdiri atas 10 orang itu berakhir. Rencananya, Dinsos akan memberikan bantuan peralatan lengkap servis telepon seluler dan komputer pada kedua Kube penyandang cacat itu. Untuk menunjang proses kemandirian 2 Kube penyandang cacat yang telah lulus pelatihan ini, dalam waktu dekat Dinsos akan memberikan bantuan seperangkat alat servis telepon untuk menundukkan dunia sebagaimana tengara Thomas L. Friedman. Ia pernah menjelaskan bagaimana virus anti-nasionalisme, amnesia sejarah dan perusak tradisi disusupkan melalui microchips crochips pada jaringan

elektronik. ektronik. Mirip rip virus HIV/ AIDS DS yang menggerogoti kekebalan tubuh manusia. Friedman menyebutnya Microchips Immune Deficiency Syndrome (MIDS) yang menyerang otak atau akal budi manusia. Adalah televisi, radio, internet dan telepon seluler yang disebut

seluler dan komputer. Dengan bantuan alat tersebut diharapkan penyandang cacat bisa bekerja dalam bentuk kelompok usaha b e r s a m a . “ Pe r a l a t a n y a n g diberikan oleh Dinsos nanti harus digunakan untuk bekerja secara kelompok, kalau tidak nanti akan saya ambil lagi,” kelakarnya guna menyegarkan suasana. Bahkan, Dinsos akan memberikan fasilitas ruang perbengkelaan di Liposos untuk sementara waktu, jika tidak ada tempat untuk membuka usaha. “Bila ke depan 2 Kube ini tidak memiliki tempat untuk membuka usaha sampaikan saja ke Dinsos. Nanti saya akan memberikan fasilitas tempat bengkel untuk sementara waktu,” ujarnya pada para penca yang hadir. Lebih jauh pihaknya menyatakan, penyandang cacat yang sudah dilatih oleh Dinsos itu siap terjun ke dunia kerja. Setiap 2 minggu sekali, penca itu akan mengikuti kegiatan rutinitas yang dihadiri oleh para teknisi telepon seluler di Jember. Guna membahas teknologi terbaru dan tukarmenukar informasi seputar teknik servis telepon seluler. Dengan demikian, kemampuan dan keberadaannya telah diakui oleh para teknisi telepon seluler di Jember. “Harapan kami, nantinya mereka mampu bersaing di dunia kerja, dan hasil karyanya bisa dihargai sebagai nilai plus oleh masyarakat secara luas,” tandasnya.(mc-humas/jbr)

Krida Pertanian di Poso Hari Krida Pertanian ke-37 tahun 2009 diperingati dalam

upacara bendera di halaman Kantor Bupati Poso, Senin (22/6). Acara dihadiri Asisten Setdakab Poso, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso serta seluruh Pegawai. Dalam sambutan Menteri Pertanian Republik Indonesia Anton Apriantono yang dibacakan Wakil Bupati Poso Abdul Muthalib Rimi, Hari Krida Pertanian tahun ini merupakan penghargaan kepada seluruh insan Pertanian; Khususnya para petani dan nelayan yang berada tersebar di seluruh pelosok negeri. Lanjut, Wabub Poso mengatakan, Peringatan Hari Krida Pertanian pada hakekatnya merupakan hari untuk bersyukur, hari berbangga hati, dan sekaligus hari mawas diri, serta hari dharma bakti bagi segenap insan pertanian. Rimmi juga menegaskan, bahwa ditengah situasi krisis pangan yang melanda dunia, sektor pertanian ternyata mampu tetap memelihara komitmen dalam menghasilkan berbagai kebutuhan pokok bagi penduduk Indonesia. Selain itu juga dalam rangkaian peringatan Hari Krida Pertanian akan diselenggarakan selama sebulan, dilaksanakan berbagai kegiatan kegiatan bhakti Krida, bazaar, bhakti sosial, olah raga, seminar dan diskusi, pemberian penghargaan kepada insan pertanian berprestasi, acara puncak peringatan HKP; dan upacara penutupan HKP 2009. Kegiatan-kegiatan semacam ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen pemangku ke p e n t i n g a n p e m b a n g u n a n pertanian. Diakhir sambutannya Wakil Bupati Poso berpesan kepada seluruh insan pertanian agar terus digelorakan untuk menyongsong berbagai tugas dan tanggung jawab dalam pembangunan pertanian kedepan. /*ham

Jika anda melihat, mendengar dan memiliki kisah unik dari seluruh nusantara untuk dituliskan dan ingin berbagi dalam rubrik keliling nusantara, silahkan kirimkan naskah kepada redaksi komunika melalui surat ke alamat redaksi atau melalui e-mail: [email protected] atau [email protected] sebagai penghantar MIDS, sarana yang digunakan virus akal budi itu untuk menyebarluaskan diri dan menduplikasi meme. Akibat yang bisa disaksikan saat ini adalah nyaris semua hal yang terjadi di Barat ditiru d dan dipraktikkan d di sini, di Indonesia. Namu Brodie Namun tidak m membiarkan informasi in sedemikian sede berkuasa u n t u k m e m e ngaruhi manusia. m Manusia p u n y a akal a ka budi, kata kata Brodie. Bukan B uka sekadar pikiran ( thinkin thinking ) tapi juga pemikiran (thoughtt), ras rasa (feeling ), dan terleb terlebih otak (brain). Tampaknya hal inilah yang coba dikenalkan Brodie dalam pertanyaan retoris "What a waste it is to lose one's mind or not to have a mind is very wasteful?". Brodie ingin menunjukkan adanya pilihan apakah informasi akan

dibiarkan sebagai virus yang merusak akal budi atau tidak. Di kalangan pekerja media sudah jamak berkembang keyakinan, bahwa setiap informasi merupakan produk seleksi orangorang media ( gatekeeper ). Sering mereka berdalih bahwa apa yang dianggap penting, media juga mempunyai arti penting bagi masyarakat. Padahal, fenomena sosial yang ditransformasikan melalui media cenderung mengalami reduksi, sehingga kehilangan substansi. Fakta sekadar menjadi bingkai sensasi. Jika realitas informasi di media massa hasil seleksi. Tentu patut dipertanyakan perilaku sebagian pengambil keputusan yang merasa cukup hanya menengok media untuk mengetahui apa yang terjadi di masyarakat. Meski masih terbuka peluang bahwa isi media akan selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat. Namun masyarakat yang mana, itu persoalan lain. Tapi ada satu penawar bagi setiap pengambil keputusan yang berkaca dari realitas di media. Satu obatnya adalah kembali ke akal budi. Sebab, menyia-nyiakan akalbudi adalah perbuatan yang mengerikan.(m)


11




Namanya Hadi. Usianya terbilang muda, tak sampai kep kepala pala dua. Peraw Perawakannya (narkoba,red), sekarang saya kurus dengan den ngan mata agak cekung. "Saya mantan pengguna a (narkoba,re red), tapi sekar suntik,red) HIV/AIDS," jadi pendamping pe endamping bagi penasun (pengguna narkoba sunt tik,red) yang g mengidap HI ungkapnya mendampingi ungkapn nya dalam sebuah diskusi di Jakarta jelang akhir ttahun lalu. Bagi B Hadi mend penderita Konon, ia p pende erita HIV/AIDS dari kalangan penasun adalah sebu sebuah tantanga tantangan tersendiri. K pernah diusir berkali-kali oleh keluarga penasun karena dikira sebagai bandar narkoba dan orang yang menjerumuskan anggota keluarga mereka menjadi pecandu narkoba. "Tapi itulah tantangan sebagai petugas lapangan," kilahnya.

D

i Indonesia, pengguna narkoba, khususnya mereka yang menggunakan jarum suntik memiliki risiko besar tertular virus HIV/AIDS. Bahkan data Global Fund menggambarkan bahwa sekitar 90 persen resiko penularan virus berbahaya tersebut berasal dari kalangan ini. "Tingginya resiko pe-nularan HIV/AIDS melalui jarum suntik karena penggunaannya secara bersamaan dengan sesama pemakai, sehingga cepat menimbulkan penularan virus melalui darah," kata Officer Project Global Fund Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Andi Ilham Lubis, di Medan, awal tahun ini. Untuk memutus mata rantai penularan virus HIV dengan menggunakan jarum suntik itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati HIV/AIDS telah menjalankan program Needle Exchange Program (NEP) atau program pertukaran jarum suntik kepada pengguna narkoba di bawah pengawasannya. "Program ini sudah ada di tahun 2005 dan untuk perubahan perilaku pengguna yang sering menggunakan satu jarum suntik secara bersamaan. Namun, ini bukan malah menyuruh mereka tetap menjadi pemakai, tapi hal tersebut salah satu pencegahan penularan HIV," katanya. Masalah yang sering dihadapi petugas lapangan seperti Hadi adalah ketertutupan penasun. "Penasun memang tidak mudah terbuka tentang statusnya karena takut diketahui polisi dan masyarakat sekitarnya. Karena itu, penasun pun curiga dan menganggap pekerja lapangan bekerja sama dengan polisi," ungkap Hadi. Sebaliknya, selain persoalan ke t e r t u t u p a n k l i e n , p e ke r j a lapangan juga sering berbenturan dengan polisi saat menjangkau penasun. "Sebab ada aparat yang menganggap petugas lapangan bagian dari komunitas penasun. Masalah ini paling terasa saat program pengurangan dampak

buruk ( harm reduction ) masih dianggap ilegal," jelas Hadi. Menakar Efektifitas Tak banyak yang tahu, bahwa sejak tahun 2007 lalu ada si Jimmy, ikon komunikasi kesehatan untuk para penasun. Jimmy digambarkan dalam bentuk komikal yang menarik perhatian, sehingga para penasun mudah mengerti pesanpesan yang disampaikan melalui media Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE). Nama Jimmy digunakan karena perilaku penasun yang sering menggunakan istilah asing. "Diharapkan penggunaan nama Jimmy akan mempererat hubungan emosional antara Jimmy dengan target sasarannya," jelas Agus Triwahyuono, aktivis LSM Pengurangan Dampak AIDS di Indonesia. Riset yang pernah dilakukan di lima wilayah DKI Jakarta, sebanyak 48% mengatakan jarum adalah hal yang sering dihubungkan dengan Jimmy. Ada 46 persen responden tertarik untuk menggunakan jarum steril agar tidak tertular HIV. Dari riset yang sama, responden yang kebanyakan berumur antara 26 hingga 30 tahun, menyatakan menggunakan narkoba lebih dari lima tahun. Semua responden pernah menerima paket jarum steril dari LSM. "Sekitar 90 persen mengatakan bahwa yang pertama kali menwarkan narkoba adalah temannya," kata Oktavery Kamil, dari Lembaga Penelitian Unika Atma Jaya. Heroin dan ganja adalah jenis narkoba yang paling sering digunakan untuk pertama kali. Heroin yang digunakan dengan cara disuntik. Sekitar 53 persen responden berkeinginan berhenti menggunakan narkoba. Sementara 45 persen responden masih berbagi jarum dalam satu tahun terakhir. Kepala Pusat Cegah Lakhar Badan Narkotika Nasional, Anang Iskandar, mengatakan sebagian besar pengguna narkoba di Indonesia dari kalangan pelajar dan

mahasiswa. “Dari hasil penelitian kami dengan Puslitkes Universitas Indonesia tahun 2006 hingga 2007, dari 3,2 juta pengguna narkoba di Indonesia, 1,1 juta di antaranya pelajar dan Mahasiswa,” kata Anang Iskandar, usai Temu Kader Penyuluh Pencegahan Pembe-rantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan Pendidikan, di Pontianak, Senin. Ia mengatakan, yang lebih mengejutkan lagi, dari 1,1 juta pengguna narkoba dari kalangan pelajar dan mahasiswa, 40 persen di antara pelajar SLTP, 35 persen pelajar SLTA, dan 25 persen mahasiswa. “Oleh karena itu pola penyuluhan kita saat ini lebih memfokuskan kepada kalangan pelajar karena di usia mereka sangat rawan dan menjadi sasaran peredaran narkoba,” ujarnya. Ia berharap, seluruh kader penyuluh di lingkungan pendidikan dan penyuluh P4GN setiap provinsi lebih giat lagi melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi penggunanya dengan memperkuat daya tahan mereka melalui pemahaman tentang bahaya narkoba. Tak terkecuali dengan program sebagaimana kampanye Jimmy itu. Menjadikan Korban Bukan berarti upaya NEP ini bisa berjalan mulus. Pasalnya menurut Agus Triwahyuono, kebanyakan klinik atau LSM yang menyediakan jarum suntik bagi pengguna narkoba sering dicurigai sebagai salah satu jalur distribusi narkoba. "Mungkin ketika di klinik para penasun tidak apa-apa, namun ada beberapa yang keluar dari klinik malah ditangkap aparat hukum karena dituduh menjadi pengguna atau bahkan p e n g e d a r, " ungkapnya. Hal ini menurut Agus lebih disebabkan karena masih

berkembangnya persepsi bahwa mereka yang menjadi pemakai itu harus dimusuhi, diburu, dan dihukum. "Padahal, seharusnya mereka didekati, dibina, lalu dicarikan solusi. Sebab, semua orang tahu bahwa walau mereka dipenjarakan, tapi ketika mereka sakaw, maka tak ada lagi akal sehat. Itu sebabnya, bila mereka keluar dari bilik jeruji besi, mereka sangat mudah untuk kembali menjadi pemakai," tandasnya. Gerakan menjadikan posisi pemakai sebagai korban memang sedang bergulir. Hasilnya, tak sedikit orang tua yang tak malu-malu lagi mengakui keterlibatan anaknya dan kemudian mencari solusi. Sebab, pada dasarnya, mereka yang menjadi korban adalah mereka yang butuh perhatian dan kasih sayang yang berlebih. S e b a g a i m a n a k i s a h Ro n y Patinasarani yang pernah berujar lantang di sebuah tayangan teve swasta pada awal pekan kedua Januari 2004, tanpa malu malu mengungkap tindakan yang harus dilakukan pada dua anaknya yang terlibat sebagai pengguna narkoba. "Saya harus harus membelikan anak-anak saya narkoba sebab dengan cara itu, kami bisa melihat anak-anak kami tenang dan tidak tersiksa. Dan justru pendekatan kemanusian dan kasih sayang itu, membantu anak-anak kami mampu keluar dari jeratan narkoba,” ujar tokoh persepakbolaaan nasional ini. Jalan Rehabilitasi Terbuka Bak gayung bersambut, Mahkamah Agung (MA) memutuskan vo-nis dalam bentuk rehabilitasi bagi pengguna narkoba, sehingga vonis penjara yang diterapkan selama ini tidak akan berlaku lagi. “Itu keputusan MA yang baru, kami

menyambut gembira kare-na keputusan itu penting untuk menghindarkan pengguna untuk terjerumus lebih dalam,” kata Sekretaris Umum Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jatim, AKBP Drs. Soubar Isman SH dalam sebuah kesempatan. Menurut dia, UU Psikotropika selama ini mengganjar pengguna dengan empat tahun penjara untuk pengguna psikotropika golongan I, dua tahun penjara untuk pengguna psikotropika golongan II, dan satu tahun penjara untuk pengguna psikotropika golongan III. “Hal itu justru membuat pengguna menjadi pecandu dan bahkan 99 persen pengguna akhirnya menjadi pengedar juga, karena itu keputusan MA akan menghukum pengguna dengan vonis PRM atau program rumatan metadon untuk proses penyembuhan,” katanya. Ia menyatakan ketergantungan terhadap narkoba itu harus disembuhkan secara cepat, karena nar-koba memiliki sifat jelek yakni menjerat penggunanya untuk terus menggunakan dan sulit untuk melepaskan diri dari kecanduan itu. “Paling tidak, keputusan MA itu akan mendorong keberanian majelis hakim di pengadilan untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi bagi pengguna, tapi menjatuhkan vonis yang berat bagi pengedar dan bandar,” katanya. Bagi Hadi dan kawan-kawannya di LSM hal itu sangat ditunggu, sebagai bagian dari dukungan terhadap upaya penyadaran para penasun. "Dengan mengenjadikan para penasun menjadi korban, tentu program NEP akan bisa berjalan dengan baik ke depan dan reduksi pengguna narkoba di Indonesia," pungkas Agus Triwahyono. (ides)

2

Recommend Documents