2

2 www.bipnewsroom.info

komunika Edisi 7/Tahun V/April 2009

Bersama Wujudkan Pendidikan Dasar Gratis Pendidikan dasar merupakan sarana untuk membangun landasan intelektual anak bangsa. Kukuh atau tidaknya bangunan intelektual bangsa Indonesia di masa datang, tergantung pada sukses atau tidaknya penyelenggaraan pendidikan dasar ini. Oleh karena itu, tekad pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) yang akan mewujudkan pendidikan gratis untuk SD/MI dan SMP/MTs negeri, harus kita sambut baik. Secara legal-formal, UUD 1945 pasal 32 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap warganegara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Amanat konstitusi tersebut diperkuat dengan UU Sistem Pendidikan Nasional, yang intinya menyatakan setiap warga negara berusia tujuh sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar yang ketersediaan fasilitas dan anggarannya dijamin oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Sementara Inpres Nomor 5 Tahun 2006 tentang Percepatan Penuntasan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara, juga telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk melaksanakan pendidikan dasar yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Seperangkat aturan di atas memberikan gambaran bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan kewajiban pemerintah serta kewajiban sekaligus hak masyarakat. Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam hal ini menyediakan sarana dan prasarananya, sementara masyarakat memberikan dukungan terhadap terselenggaranya pendidikan dasar tersebut. Kerjasama saling menunjang dan saling mendukung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat merupakan keniscayaan bagi sukses penyelenggaraan pendidikan dasar ini. Pertanyaan penting yang harus dijawab adalah, bisakah pendidikan dasar benar-benar dapat diselenggarakan secara gratis? Secara teoritis bisa, lebih-lebih hal itu sudah menjadi amanat konstitusi yang mutlak harus diwujudkan sebagai bentuk pelayanan negara kepada warganegaranya. Seiring dengan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total anggaran pembangunan dalam APBN, peluang untuk menyelenggarakan pendidikan dasar gratis makin terbuka lebar. Namun dalam prakteknya di lapangan, kemampuan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar gratis tidak sama. Faktanya, saat ini ada

Akhir Damai Pesta Demokrasi

desain: ahas/danang foto: bf-m, imagebank

Perhelatan pesta politik saat ini sangat menarik untuk diikuti. Saatnya para calon pemimpin tersebut tidak saja siap menang tetapi juga siap kalah. Pertarungan dalam pentas politik ini harus sportif. Rakyat berharap siapapun pemenang pemilu kali ini dapat membawa perubahan kearah lebih baik. Pendidikan harus menjadi perhatian utama untuk mencerdaskan anak bangsa, baik yang berada di kota maupun di pelosok daerah. Kami hanya mengharapkan keamanan dan kenyamanan untuk mencari nafkah. Tentunya rakyat tidak ingin jika akhir dari pesta tersebut adalah kerusuhan. Tugas berat menanti adalah membenahi perekonomian Indonesia, jangan sampai krisis ekonomi global lebih menghantam perekonomian bangsa, terlebih sampai terjadi PHK besar-besaran. Bagi kami rakyat kecil,

pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat membawa rakyatnya kedalam kehidupan yang lebih baik Jarudo Perubahan TASBI Kota Medan, Sumatera Utara

Pusat Tata Kelola Sungai Belum lama ini di Karanganyar, Jawa Tengah dalam Workshop Manajemen Daerah Aliran Sungai, Indonesia disepakati menjadi pusat tata kelola persungaian di wilayah Asia Pasifik. Pertimbangannya karena Indonesia memiliki cukup banyak sungai, baik di Kalimantan, Sumatera, Sulwesi yang belum tergarap dengan baik. Penunjukan ini sekaligus menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan tata kelola kota, mengingat semakin banyaknya kejadian banjir didaerah padat penduduk. Yogi Palangkaraya, Kalimantan Tengah

will yang kuat dari pemerintah daerah bersangkutan, daerah yang mampu—bahkan sudah—melaksanakan pendidikan dasar gratis, namun ada pula yang belum pendidikan dasar gratis bukanlah sesuatu yang mampu melaksanakannya dengan berbagai alasan. mustahil untuk dilaksanakan. Dana misalnya, sering disebut sebagai masalah utama Peluang setiap daerah untuk dapat melaksanakan yang menjadi kendala pelaksanaan pendidikan dasar pendidikan dasar gratis sejatinya sama. Kuncinya, gratis di daerah. sekali lagi, terletak pada komitmen masing-masing Seperti diketahui, di era otonomi daerah sekarang daerah untuk melaksanakannya secara sungguh-sungini, sumber pembiayaan pendidikan—termasuk guh dan konsekuen, termasuk kesungguhan dalam pendidikan dasar—yang terbesar bukan lagi berasal mengupayakan kemitraan dengan stakeholders yang ada. Tanpa political will memadai dari pemerintah dari APBN, melainkan dari APBD kabupaten/kota. daerah, upaya mewujudkan Sementara dana APBN pendidikan dasar gratis hanya dipergunakan untuk mewujudkan pendidikan akan berjalan di tempat. membantu biaya operasional dasar gratis tidaklah semudah Pemerintah pusat bisa sekolah (BOS). Dengan yang dibayangkan. Sinkronisasi, mencanangkan pendidikan demikian, pendidikan dasar koordinasi, kerjasama dan kerja dasar gratis, akan tetapi gratis baru dapat terlaksana keras berbagai pihak mutlak keberhasilannya tetap terapabila anggaran daerah diperlukan gantung pada kesiapan untuk bidang pendidikan pemerintah daerah. memadai. Akan tetapi di Jelas bahwa mewujudkan pendidikan dasar gratis sejumlah daerah, alokasi anggaran APBD untuk tidaklah semudah yang dibayangkan. Sinkronisasi, bidang pendidikan ternyata masih minim, ratakoordinasi, kerjasama dan kerja keras berbagai pihak rata jumlahnya masih di bawah yang diamanatkan untuk menyukseskan program ini mutlak diperlukan. UUD 1945. Minimnya alokasi dana pendidikan Namun sesulit apapun, hak warganegara yang sudah oleh pemerintah daerah, bagaimanapun, akan dijamin undang-undang dasar ini harus dipenuhi oleh menghambat upaya mewujudkan pendidikan dasar pemerintah. Kendati mungkin tidak akan tercapai gratis. seluruhnya dalam waktu singkat, akan tetapi upaya Sudah seharusnya pemerintah daerah menyediuntuk mewujudkannya harus dimulai saat ini juga. akan anggaran yang cukup memadai untuk menPengingkaran terhadap hak warganegara memperoleh dukung terwujudnya pendidikan dasar gratis. pendidikan dasar ini bukan saja melanggar UUD Pemerintah daerah juga harus proaktif membuat 1945, akan tetapi juga akan menyebabkan lemahnya kebijakan dan program yang mampu menumbuhkan sumber daya manusia Indonesia di masa datang. partisipasi masyarakat dan stakeholders terkait untuk bersama-sama mengembangkan pendidikan Kita tentu tidak ingin tertinggal dari negaradasar secara swakarsa, swadaya dan swasembada. negara lain yang sudah menuntaskan pendidikan Kemitraan tripartit antara sekolah -pemerintah dasar gratis bagi warganegaranya sejak puluhan daerah- masyarakat sangat diperlukan, dimana tahun lalu, dan dengan begitu memiliki daya saing dalam jangka panjang kemitraan ini akan mengurangi intelektual yang cukup kompetitif dalam percaturan ketergantungan sekolah terhadap sumber dana dari dunia. Ketidaksuksesan penyelenggaraan pendidikan pusat. dasar hanya akan memperparah pondasi intelektual Dengan tekad dan komitmen yang sangat kuat, bangsa, dan pada gilirannya akan menurunkan daya beberapa kabupaten/kota di Indonesia berhasil mesaing bangsa di tingkat global. wujudkan pendidikan dasar gratis tanpa menunggu Dengan mempertimbangkan implikasinya pada turunnya dana dari pusat. Bahkan beberapa kakualitas sumber daya manusia di masa datang, bupaten diantaranya Jembrana, Kutai Kertanegara, tidak ada alasan bagi kita untuk menunda-nunda Musi Banyuasin, bisa mencari dana sendiri sehingga pelaksanaan pendidikan dasar gratis ini. Oleh mampu menggratiskan biaya pendidikan dari tingkat karena itu, mari bersama-sama kita dukung upaya SD hingga SLTA. Keberhasilan beberapa daerah ini pemerintah mewujudkan pendidikan dasar gratis ini setidaknya dapat dijadikan bukti, asal ada political dengan sepenuh tenaga. (g) kompetisi ilmuwan muda tingkat internasional dengan merebut enam medali emas, satu perak, dan tiga perunggu dalam International Conference of Young Scientists (ICYS) ke-16 di Pszczyna, Polandia, 24-28 April 2009. Saya sangat bangga karena negara yang paling banyak mendapatkan medali emas adalah Indonesia. ICYS adalah ajang internasional yang melombakan presentasi hasil penelitian pelajar berusia 14-18 tahun di bidang Fisika, Matematika, Ilmu Komputer, dan Ekologi. ICYS pertama kali diselenggarakan di Visegrad, Hungaria pada 1994. Indonesia mengikuti ajang ini sejak 2005. Pada 2010, Indonesia mendapatkan kehormatan sebagai negara Asia pertama untuk menggelar ICYS ke-17 yang akan berlangsung di Bali pada 9-13 April 2010. Ayo kita dukung prestasi anak bangsa. Noer S. Jalan Tidar 1 Surabaya

Ayo Dukung Terus

Bebas Polusi Udara

Indonesia berhasil menjadi juara umum pada ajang

Sudah sekian bulan ini, beberapa jalan protokol di

Jakarta sepi dari kendaraan pada hari Minggu. Hanya a d a p e n g e n d a ra s e p e d a dan pejalan kaki, tidak ada kendaraan bermesin yang mengeluarkan polutan. Saya kira program ini patut dikembangkan di kotakota besar lain. Bayangkan, menurut data WHO, setiap tahun sekitar 3 juta orang meninggal karena polusi udara atau sekitar 5 persen dari 55 juta orang yang meninggal setiap tahun di dunia. Di Indonesia polusi udara mengakibatkan 16.000 kematian dini. Dalam setahun 1 dari 10 orang menderita infeksi pernafasan dan 1 dari 10 anak menderita asma. Memang jika dihitung satu

hari bebas polusi tidak akan banyak memberikan pengaruh. Tetapi jika tindakan ini dilakukan rutin dan juga dilakukan dikota-kota besar Indonesia tentu akan memberikan angka pengurangan dampak polusi yang jauh lebih besar. Kalau perlu jangkauan area bebas polusi tersebut diperluas, sehingga semakin b a n ya k k e n d a ra a n ya n g tidak digunakan dengan pertimbangan semua jalan sulit diakses. Tapi dengan demikian juga akan terjadi penghematan bahan bakar dan pengurangan polusi udara. Yuni Jalan Percetakan Negara VIII Jakarta Pusat

DATA DAN ANGKA Kasus-kasus kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2008 menurun drastis dibanding tahun sebelumnya. Tahun r007 jumlah kecelakaan kerja mencapai 97 ribu kasus, sementara tahun 2008 mencapai 25 ribu kasus. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno kepada wartawan Senin (23/3/2009), usai memimpin upacara peringatan Bulan Kecelakaan dan Keselamatan Kerja (K3) di halaman PT. Industri Karet Deli, Jl. Kol. Yos Sudarso, Medan, Sumatera Utara (Sumut).

Diterbitkan oleh DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Prof. Dr. Moh Nuh, DEA (Menteri Komunikasi dan Informatika). Penanggung jawab: Dr. Suprawoto, SH. M.Si. (Kepala Badan Informasi Publik) Pemimpin Redaksi: Drs. Bambang Wiswalujo, M.P.A.(Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum). Wakil Pemimpin Redaksi: Drs. Supomo, M.M. (Sekretaris Badan Informasi Publik); Drs. Ismail Cawidu, M.Si. (Kepala Pusat Informasi Politik Hukum dan Keamanan); Drs. Isa Anshary, M.Sc. (Kepala Pusat Informasi Perekonomian); Dr. Gati Gayatri, MA. (Kepala Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat). Sekretaris Redaksi: Mardianto Soemaryo. Redaktur Pelaksana: M. Taufiq Hidayat. Redaksi: Drs. Lukman Hakim; Drs. Selamatta Sembiring, M.Si.; Drs. M. Abduh Sandiah; Dra. Asnah Sinaga. Reporter: Suminto Yuliarso; Lida Noor Meitania, SH, MH; Karina Liestya, S.Sos; Elpira Indasari N, S.Kom; Koresponden Daerah: Nursodik Gunarjo (Jawa Tengah), Supardi Ibrahim (Palu), Yaan Yoku (Jayapura). Fotografer: Fouri Gesang Sholeh, S.Sos. Desain/Ilustrasi: D. Ananta Hari Soedibyo; Danang Firmansyah. Pracetak: Farida Dewi Maharani, Amd.Graf, S.E. Alamat Redaksi: Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 email: [email protected] atau [email protected]. Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut. Isi KomunikA dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

M

ansyur (42) meradang di Pemilu Legislatif lalu. Niat untuk mencontreng di TPS 2 Desa Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Jawa Timur gagal total, lantaran namanya tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ia pun mendatangi Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat dan mencak-mencak bak genderuwo kurang sajen. Tak urung PPS pun kena damprat: dianggap telah mengamputasi hak warga, menghalangi aspirasi, dan bahkan dituding secara masif menghambat proses demokrasi. Tapi setelah seorang anggota PPS mendatanginya dan membisikkan sebuah kalimat, Mansyur tiba-tiba menggeleng, tertunduk, kemudian berlalu dari tempat itu sambil bungkam seribu bahasa.

Resep Sukses Recheck DPT Kata-kata apa gerangan yang dibi ikk t PPS k dibisikkan anggota PPS, kkok seketika bisa meredam kemarahan lelaki yang sedang kecewa itu? Ternyata bukan mantera ataupun japa-japu, hanya sebuah pertanyaan, “Apakah anda sudah meneliti secara seksama dan melakukan recheck saat DPS (Daftar Pemilih Sementara—Red) ditempel di papan pengumuman balai desa?” Dan Mansyur tidak bisa menjawab, karena satu kalipun ia tidak pernah melongok DPS meskipun ditempel di papan pengumuman selama bermingguminggu. Sebagai pegawai negeri merangkap wiraswastawan, bapak tiga anak ini memang sangat sibuk. Pada jam kerja ia berkutat di kantornya, sementara sore hari selepas jam kerja hingga larut malam, ia sibuk mengurus kredit barang-barang yang dikelolanya bersama istri di Pasar Dampit. “Jangankan lihat DPS, lihat muka sendiri saja jarang, saking sibuknya. Tadinya saya berpikir, saya pasti terdaftar karena pemilu 2004 saja terdaftar. Eh, ternyata dugaan saya salah, dalam pemilu legislatif ini ternyata nama saya tidak masuk DPT!” ujarnya, saat dikonfirmasi kOmunika melalui telepon selular. Namun siapa sangka, saat komplain ke PPS ia justru mendapat “skak-mat” dari petugas. Kesalahan justru ditimpakan padanya lantaran ia tidak mengecek DPS yang sejatinya dipasang untuk diteliti oleh seluruh warga masyarakat. “Mau bagimana lagi, wong nyatanya saya yang salah. Mestinya saya proaktif ngecek DPS. Kalau nama saya tidak ada, saya bisa lapor ke petugas bersangkutan. Tapi itu tidak saya lakukan,” terang bapak dua anak ini. Mansyur mengaku sangat kecewa, tapi bisa memahami penjelasan petugas PPS. Hanya saja ia tetap masgul, lantaran niatnya mendukung seorang calon legislatif partai tertentu yang juga salah seorang keponakannya, tak kesampaian. “Saya benar-benar menyesal. Gara-gara teledor tidak ngecek DPS, kesempatan saya untuk ikut meramaikan pesta demokrasi jadi hilang. Semoga saja keponakan saya nanti bisa terpilih jadi caleg. Kalau tidak, beban mental saya pasti tambah berat,” keluhnya. Cenderung Salahkan PPS Sayang, tidak setiap orang bisa bersikap dewasa seperti Mansyur. Di beberapa tempat di Indonesia, masyarakat cenderung hanya menyalahkan PPS ketimbang menyalahkan dirinya sendiri. Saat mengetahui dirinya tak

ARA ILIH SEMENT DAFTAR PEM NIK No. 453 45476583 1. 534 45353538 2. 524 45345353 3. 4324266 4546 4. 352 42325252 5. 234 45353534 6. 245 45353453 7. 562 45345368 8. 5734653 4534 9. 525 45345345 10. 453 44535867 11. 522 45352672 12. 256 45353465 13. 5222525 4532 14.

Nama Nama Anda Nama Anda Nama Anda Nama Anda Nama Anda Nama Anda Nama Anda Nama Anda Nama Anda Nama Anda Nama Anda Nama Anda Nama Anda Nama Anda

terdaftar di DPT, mereka langsung menuding PPS-lah biang keladi semua itu. Mereka tidak mau mengakui bahwa DPT yang mereka bilang “amburadul” itu juga tercipta karena partisipasi mereka dalam meneliti ulang DPS sangat rendah. Wardah (33), warga yang tinggal di Senapelan Pekanbaru misalnya, menganggap kerja KPUD khususnya PPS di desanya tidak profesional. Banyaknya warga yang tak terdaftar, menurutnya, karena PPS tidak bekerja secara maksimal meneliti ulang data yang dijadikan dasar penyusunan DPS. “Memang benar DPS dipasang untuk diteliti warga sebelum disempurnakan menjadi DPT. Tapi PPS juga harus mendaftar dengan baik dong, jangan asal tulis saja,” ujar perempuan yang juga urung mencontreng l a n t a ra n n a manya tak terdaftar di DPT. Saat ditanya oleh kontributor kOmunika di Pekanbaru, apakah ia ikut meneliti ulang DPS sebelum ditetapkan m e n j a d i DPT, Wardah menggeleng. “ Ta k s e m p a t lah. Tapi kal a u D P S - n ya sudah baik, tak mungkin terjadi kesalahan seperti sekarang ini.

S e m u a m e m a n g g a ra gara kerja PPS yang tidak p r o f e s i o n a l ,” k a t a n y a ngotot. Tapi apa benar kerja KPUD khususnya PPS tidak profesional? Ahmad Suhaimi (46), petugas PPS setempat, menampik tudingan itu. Ia mengakui, memang ada sebagian warga yang tidak terdaftar karena petugas pendaftaran kurang teliti. Tapi kesalahan semacam itu menurutnya sangat manusiawi dan dapat terjadi di manapun. “Beban k e r j a ya n g b e s a r d a n harus diselesaikan dalam waktu singkat membuat petugas kadang melakukan kesalahan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat untuk menyempurnakan daftar pemilih yang kami buat, sangat kami harapkan,” ujarnya. Mekanisme penetapan DPT yang didahului dengan mengumumkan DPS, menurut Suhaimi, sudah tepat. Melalui DPS, masyarakat bisa meneliti apakah namanya sudah tercantum atau belum. Jika tercantum, apakah semua data tentang dirinya yang tertulis di DPS sudah benar. Jika belum tercantum, mereka bisa lapor ke PPS setempat agar dicantumkan. Semua sudah ada mekanismenya. Masyarakat adalah alat kontrol bagi kinerja PPS.

Masyarakat yang akan menilai, apakah daftar yang dibuat sudah benar atau belum. “Kalau mereka (masyarakat— Red) tidak mengajukan keberatan, kami menganggap DPS sudah benar dan bisa ditetapkan menjadi DPT. Jadi tidak benar jika ada warga tidak tercantum di DPT lantas menyalahkan PPS semata, masyarakat juga ikut andil atas terjadinya kesalahan itu,” urainya. Tanpa bermaksud membela siapa yang benar, jalan tengah tampaknya harus ditempuh untuk menyelesaikan karut-marut DPT ini. Dan jalan tengah terbaik tentu dengan mengupayakan kemitraan yang baik antara masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Jika masing-masing menjalankan peran secara proporsional, masalah DPT sejatinya tak perlu terjadi. Belajar dari Jengkol Saat daerah lain digegerkan masalah DPT yang tidak beres, masyarakat Desa Jengkol Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah justru bisa menggelar pemilu legislatif dengan sukses. “Alhamdulillah seluruh warga terdaftar di DPT, dan seluruhnya menggunakan hak pilih,” kata Kepala Desa Jengkol, Herlambang Watimena (40), saat ditemui kOmunika usai penghitungan suara pemilu legislatif lalu. Resep sukses desa ini dalam menyelenggarakan pemilu tak lepas dari peran aktif perangkat desa dan masyarakat, sejak pendaftaran pemilih hingga pelaksanaan pemilu. Saat DPS diumumkan misalnya, perangkat desa dan PPS berinisiatif memfotokopi DPS itu sebanyak 100 lembar dan membagikannya kepada RT-RT seluruh Desa Jengkol, sisanya dibagikan kepada perangkat desa, petugas PPS, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat. “Kami menginstruksikan kepada perangkat d e s a , R T,

pemuda dan tokoh masyarakat untuk melakukan recheck langsung ke rumah-rumah warga, apakah DPS sudah benar dan seluruh warga yang memiliki hak pilih sudah terdaftar. Cara ini ternyata sangat efektif, sehingga saat DPT diumumkan tak satupun warga yang punya hak pilih luput dari pendaftaran,” ujar Herlambang. Selain murah dan mudah, cara ini juga tidak memberatkan. Untuk diketahui, jumlah KK di desa ini sekitar 800. Jika ada 100 orang yang melakukan recheck, maka masing-masing hanya kebagian mengecek delapan KK. Jauh lebih mudah dan cepat ketimbang petugas PPS melakukan cek ulang sendiri ke seluruh KK. Mengapa bukan warga yang disuruh mengecek sendiri DPS yang sudah ditempel di papan pengumuman kantor desa? Untuk masalah satu ini, Ketua PPS Jengkol Sutrisno Prabowo punya alasan sendiri. “Pertama, di desa ini banyak warga yang sibuk di ladang dari pagi hingga senja, sehingga mereka kemungkinan tidak sempat mengecek sendiri DPS di kantor desa. Kedua, masih banyak warga desa ini yang buta huruf, sehingga tak bisa membaca data yang dipasang. Dengan alasan itulah, kami melakukan jemput bola, bukan warga yang kami suruh datang melihat DPS, tapi kamilah yang aktif mendatangi warga untuk mengecek DPS. Hasilnya sangat memuaskan,” tuturnya. Untuk persiapan pemilu presiden mendatang, desa ini juga menerapkan kebijakan yang sama, melibatkan PPS, perangkat desa, RT, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat untuk mengecek DPS. Namun tentu semua akan berjalan lebih mudah, karena DPS pemilu presiden berasal dari DPT yang dipergunakan dalam pemilu legislatif lalu, sementara di desa ini DPT-nya sudah beres sejak awal. “Kalau ada yang bilang, susah memperbaiki DPS pilpres yang asal datanya dari DPT pileg yang amburadul dalam waktu singkat, saya bilang itu pendapat ngawur. Saya berani menjamin, DPS untuk pilpres bisa diperbaiki dalam waktu singkat. Tirulah apa yang kami lakukan di Desa Jengkol, dan semua dapat terselesaikan hanya dalam hitungan hari,” imbuh Sutrisno yakin. Lelaki berkulit keling ini mengingatkan, sekarang adalah saatnya bekerja, bukan sebaliknya saling lempar kesalahan soal DPT. Buat apa bersitegang urat leher tapi tidak berbuat apa-apa. “DPT (yang kelak akan menjadi DPS bagi pemilu presiden—red) yang amburadul tak akan beres sendiri dengan diskusi. Recheck, recheck dan recheck, itulah yang harus dilakukan sekarang. Semua pihak harus menyadari bahwa perbaikan DPT memerlukan partisipasi seluruh anggota masyarakat, bukan hanya tugas KPU atau PPS,” tandasnya. Sutrisno benar. Cek ulang yang baik akan meminimalkan kesalahan. Jangan sampai seperti pepatah, buruk recheck DPT dibelah. Kita diberi wewenang untuk mengoreksi tapi tidak mau menggunakan wewenang itu. Namun begitu ada kesalahan setelah ditetapkan menjadi DPT, kita semua ribut seperti kambing kebakaran jenggot...*** (gunarjo)

s a t u k a t a i n d o n e s i a

3


www.bipnewsroom.info

4


Industri Kriya Siasati Krisis I

ndustri kreatif memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen dan industri kerajinan 1,6 persen. "Statistik sangat penting untuk menunjukkan bahwa dengan berkembangnya industri kerajinan bukan hanya perekonomian yang tumbuh, tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pembukaan Pameran Produk Kerajinan, Inacraft 2009 di Jakarta, Rabu (22/4). Jumlah industri kreatif saat ini mencapai 2,2 juta dengan tenaga kerja sebesar 5,4 juta orang dan industri kerajinan yang berjumlah 700.000 mampu menyerap 1,8 juta tenaga kerja. "Dengan adanya industri ini, lapangan kerja tercipta dan pembangunan lebih merata di seluruh Indonesia," kata Presiden. Produk kerajinan yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan tersebut, antara lain, bingkai kayu untuk lukisan dan foto, patung dan ornamen lainnya dari kayu, keranjang dan barang anyaman, kotak perhiasan, dan barang dari rotan.

Optimistis Siasati Krisis Krisis perekonomian global sedikit banyak berdampak terhadap ekspor kriya dari Indonesia. Negara tujuan ekspor, seperti Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Jepang, Singapura, dan Italia tampak belum pulih dari krisis. "Dengan resesi perekonomian dunia, terutama di pasar-pasar

Industri kerajinan mendorong penciptaan lapangan kerja dan pembangunan yang lebih merata di seluruh Indonesia tersebut, dapat diperkirakan bahwa ekspor kriya pun akan mengalami penurunan," Menteri Perdagangan menjelaskan. Untuk itu, diversifikasi pasar dan kegiatan mendatangkan pembeli dari manca negara harus dilakukan secara lebih intensif. "Tahun ini diperkirakan sekitar 700 pembeli asing yang menghadiri Inacraft, termasuk delegasi yang menyertai para ITPC dan Atase Perdagangan serta perwakilan RI di luar negeri, yang sebagian dari para pembeli tersebut turut menghadiri acara pembukaan ini," ujar Mendag. Menurut Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, dari tahun ke tahun penjualan ritel dan kontrak dagang di dalam Pameran Inacraft terus menunjukkan

Genjot Produksi Pertanian Ali (33), seorang petani kecil pernah mengeluhkan minimnya dana yang dimiliki. "Tiap kali musim tanam, saya selalu mencari pinjaman. Sering petani seperti saya akhirnya meminjam uang ke tengkulak supaya bisa kejar tanam. Tapi ya itu, akhirnya hasil kami makin sedikit," kisahnya. Hal yang sama disampaikan oleh Dicky Moroambini, "Sebelum ada LM3, kami mencari modal usaha dari tengkulak karena pinjam ke bank susah. Dengan adanya LM3 mudah mendapatkan modal usaha." Oleh karena itu, koordinator LM3 Wilayah Sulawesi Utara ini meminta agar LM3 dilanjutkan karena sangat menyentuh petani dan peternak. Lembaga Mandiri Mengakar di Masyarakat (LM3) adalah lembaga mandiri yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan gerakan moral melalui pendidikan dan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program ini berbasis pada upaya pemberdayaan SDM dan penguatan kelembagaan keagamaan. Pengembangan LM3 berawal pada tahun 1991 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Agama No. 346/1991 dan No. 94/1991. Mulanya LM3 yang difasilitasi adalah lembaga-lembaga Pondok Pesantren, dengan sasaran berkembangnya usaha agribisnis di masing-masing pondok pesantren. Selain itu, LM3 dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat perdesaan khususnya melalui pengembangan usaha agribisnis. "Hingga tahun ini lebih dari Rp300 miliar telah dikucurkan untuk LM3 dan tahun depan akan dilanjutkan lagi," kata Menteri Pertanian Anton Apriyantono. Respons Positif Pada 2009, Deptan akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp213,5 miliar untuk melanjutkan program pengembangan agribisnis melalui LM3. Hal itu

dirancang untuk mengantisipasi dampak krisis keuangan global terhadap masyarakat miskin dan kelompok masyarakat rentan yang tinggal di wilayah perdesaan. Respons positif ternyata tidak hanya dari kalangan petani kecil saja. Bahkan pemerintah daerah juga cukup apresiatif terhadap program ini. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah H. Achmad Yahya, SE, MM menyatakan bahwa program ini sangat mendukung pengembangan komoditas unggulan pertanian di Sulawesi Tengah.

Respons positif sangat dibutuhkan untuk pengembangan program-program pertanian di daerah. Apalagi jika program itu bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan petani dan pengurangan kemiskinan. Secara khusus, Achmad Yahya menyatakan bahwa Pemprov. Sulawesi Tengah pada tahun 2009 ini berupaya memantapkan ketahanan pangan serta meningkatkan produktifitas hasil pertanian dalam menyediakan akses pasar. "Kami juga fokus untuk peningkatan produktifitas komersial unggulan yang berdaya saing tinggi serta peningkatan populasi ternak pada program peningkatan swasembada daging tahun 2010," jelasnya di Kelurahan Kawatuna Palu Selatan (12/4). Selain perbaikan sarana dan prasarana pertanian juga dikembangkan dukungan bantuan

peningkatan. Tahun 2008 berhasil mencapai sekitar Rp 75,5 miliar atau meningkat 17,8 persen dari penjualan tahun 2007. Kontrak dagang dengan pembeli asing selama pameran tahun lalu sebesar 7,1 juta dolar AS, meningkat 10 persen dari tahun sebelumnya. "Tentu hal tersebut belum memperhitungkan kontrak yang berlanjut setelah pameran," kata Mari Pangestu. Ketua Umum Asephi Rudi Lengkong optimistis penyelenggaraan Inacraft 2009 dapat menjadi momen sangat berarti bagi Indonesia. "Saya ingat pertama kali penyelenggaraan Inacraft pada 1999, saat itu krisis moneter melanda Indonesia ternyata pameran berjalan sukses," ujar Rudi. Perkuat Pasar Dalam Negeri Untuk memperkuat pengembangan industri kerajinan, dukungan permodalan dan pemasaran amat dibutuhkan UKM. Presiden berharap fasilitasi pemerintah melalui kredit usaha rakyat (KUR) dapat dimanfaatkan secara optimal. Tahun 2009, alokasi anggaran KUR mencapai Rp 20 triliun. Sementara untuk permasalahan pemasaran, Presiden mengajak para perajin dan pelaku usaha untuk membangun kemitraan yang efektif guna pemasaran produk industri kreatif dan kerajinan. Pameran Inacraft 2009 juga benih unggul, dan subsidi pupuk. Walikota Palu H. Rusdi Mastura menyatakan saat ini Pemerintah Kota Palu merencanakan program pipanisasi air sungai Danau Lindu untuk mengairi lahan pertanian di sekitar perbukitan Kota Palu. Potensi Besar Sesuai data statistik tahun 2008, pembangunan pertanian di Sulawesi Tengah menunjukan hasil yang mengembirakan. Produksi pertanian meningkat sebesar 963.198 ton atau naik 12,32 dari angka tetap tahun 2007. "Angka itu melampaui target yang di tentukan 861 ribu ton. Bisa tercapai karena adanya produktifitas sebesar 10,94 persen dengan peningkatan luas panen 1,07 persen," jelas Achmad Yahya. Sementara itu, Menteri Pertanian Anton Apriyantono pada menilai Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi yang besar. "Saya kagum dengan daerah Sulawesi Tengah ini, yang memiliki luas wilayah sepertiga dari provinsi lain, dan banyak potensi yang bisa dikembangkan," kata Menteri Pertanian. Menteri Anton melihat sumber daya alam yang dimiliki oleh Sulawesi Tengah masih banyak, namun belum terkelola dengan baik. Luas lahan di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 68 juta hektar. Apabila dapat dikelola dengan baik tentunya dapat meningkatkan kemajuan daerah. "Untuk itu saat ini Departemen Pertanian lebih jauh lagi mengenal masing-masing daerah," tegas Menteri. Kembangkan Kemandirian Program LM3 di Sulawesi Tengah telah berjalan sejak tahun 2006. Pada tahun 2008 total dana pembangunan pertanian dan peternakan provinsi dan kabupaten/ kota sudah menunjukan besaran

memiliki arti yang lebih besar dengan diresmikannya Gerakan 100 persen Cinta Produk Indonesia. Menurut Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, gerakan cinta produk nasional tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga butuh dukungan semua lapisan masyarakat. ”Gerakan ini tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah. Dibutuhkan peran stakeholders dan masyarakat untuk meningkatkan daya beli,” kata Mari. Menteri Keuangan yang juga Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati berpendapat, gerakan tersebut akan sangat bermakna bila disebarkan ke masyarakat luas. Hal ini, kata Sri Mulyani, dapat membantu mengatasi dampak krisis finansial global yang membuat pasar tujuan ekspor produk Indonesia, seperti Amerika Serikat dan Eropa, melemah. Menurut Sri Mulyani, gerakan ini merupakan salah satu strategi untuk bisa mendorong perekonomian dan menciptakan kesempatan lapangan kerja. Untuk itu, dibutuhkan produsen industri kreatif. ”Tidak sekadar branding atau logo, tetapi lebih penting lagi kegiatan-kegiatan penggunaan produk. Ini bukan proteksionisme, tetapi lebih pada meningkatkan loyalitas bangsa ini,” lanjutnya. Tentu gerakan ini selain bisa mengembangkan pasar dalam negeri juga dapat membuat ekonomi negeri ini makin mandiri. (m/berbagai sumber) sekitar 155,48 miliar rupiah dan pada tahun 2009 mencapai total anggaran sebesar 70 persen. Menteri Pertanian menjelaskan, pada awalnya pengembangan LM3 ini dilakukan di pondok pesantren. Namun, sejak 1996, sasaran pembinaan LM3 lebih dikembangkan lagi, seperti seminari, paroki, pasraman, wihara, dan subak. Sebelumnya, tutur Anton, pemerintah juga telah memfasilitasi sekitar ratusan unit LM3 yang tersebar di seluruh Indonesia. Banyaknya LM3 yang akan difasilitasi itu tak lepas dari keberhasilan pondok pesantren dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam pengembangan agrobisnis. Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.LM3 ini sangat mendorong untuk usaha agrobisnis. Pondok pesantren bisa mandiri, masyarakat sekitar juga bisa belajar dari program ini, paparnya. Mentan juga menyatakan, bantuan permodalan ini hanya akan diberikan satu kali untuk tiap lembaga. "Setiap lembaga akan diberikan dana sekitar Rp100 juta hingga Rp350 juta, tergantung dari jenis usaha dan kebutuhannya," jelasnya. LM3 dalam pelaksanaannya diupayakan selaras dengan kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) dan Program Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (P2SDS). Upaya itu tampaknya selaras dengan pengembangan potensi masyarakat agar lebih mandiri dalam meningkatkan produksi pertanian. Di samping itu dampak lanjutan yang diharapkan adalah peningkatan kesejahteraan petani serta pengurangan kemiskinan. (supardi ibrahim)

Mengalami dan Belajar Sebuah kisah Pembelajaran Partisipatif

Siang itu, sejumlah pelajar berseragam putih abu-abu mendatangi Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Di tengah ruang sidang yang tenang, sekelompok siswa tadi memperhatikan dengan seksama jalannya sidang. Usai sidang, sekelompok siswa tadi berebut menemui sang hakim. Tidak ada teriakan tuntutan apapun. Para petugas keamanan pun tampak diam tak beranjak. Meski saat itu sedang digelar sidang kasus perkelahian dibawah umur yang cukup sensitif. Malah sang hakim pun terlihat kewalahan dicecar pertanyaan siswa kelas XI IPS SMAN 6 Madiun itu. Ternyata itu memang bukan aksi demonstrasi atas proses sidang. Melainkan kegiatan belajar lapangan untuk bidang studi PPKn (Pendiikan Kewarganegaraan) yang diikuti oleh siswa kelas XI IPS SMAN 6 Madiun. ”Ini merupakan kegiatan belajar lapangan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan praktis tentang dunia hukum dan peradilan kepada siswa,” jelas Enggar Widiastuti, guru yang turut mendampingi kegiatan belajar siswa. Antusiasme para pelajar itu pun tampak sekali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup menggelitik. Ada yang tanya bagaimana proses banding, pengambilan keputusan pengadilan dan banyak yang lainnya. ”Di sini siswa bisa tahu lang-

sung jalannya berbagai persidangan seperti pencurian kayu, perkelahian di bawah umur dan korupsi,” jelas Enggar. Dengan menyaksikan secara langsung berbagai persidangan, siswa bisa memahami materi Keterbukaan dan Jaminan Keadilan yang telah diikutinya. “Mereka akan memahami secara gamblang informasi mengenai keterbukaan dan jaminan keadilan, karena anak bisa berdialog langsung dengan pakarnya,” tegas Enggar yang menekuni dunia pendidikan sejak tahun 1984 ini. ”Pernah mereka menyiapkan orasi dan berkampanye lengkap dengan atribut-atributnya. Punya calon presiden dan pada akhirnya ikut pemilu,” kenang Enggar. Harapan pengajar ini tak berlebihan. Ia ingin agar anak-anak tidak hanya mencemooh atau menghujat tapi suatu saat dia bisa empati bagaimana menjadi pemimpin dan melakukan kegiatan pemilihan secara langsung. Tak hanya itu, lulusan IKIP Negeri Surabaya tahun 1984 ini pernah membawa hasil rekaman dalam bentuk VCD tentang pengemis dan kejadian di sekitar Kota Madiun sebagai bahan pembelajaran bagi anak didiknya. Seolah ia mencoba membuktikan bahwa teknologi baru terutama multimedia mempunyai peranan semakin penting dalarn pembelajaran. Banyak orang percaya bahwa multimedia akan dapat membawa kita kepada situasi belajar dimana learning with effort akan dapat

Bukan Pereda Sakit Pekerja Sosial dan Penanganan Dampak Krisis Matahari pagi baru naik sepenggalah. Surti (52), tergesa menuju rumah majikan, yang berselang dua gang dari tempat tinggalnya di Surabaya Timur. ”Tahun ini seolah berat, bayangkan kita kerja peras keringat kebutuhan seolah tak mau berdamai,” kata ibu yang setiap hari menjadi pembantu di sebuah keluarga pegawai swasta ini. Tapi Sunarti cukup bersyukur. Meski di tengah krisis, ia masih bisa bernafas agak lega. "Saya termasuk penerima bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah. Lumayan bisa menutup biaya sehari-hari," ungkapnya. Surti salah satu dari sekitar 19,1 juta warga miskin yang yang

mendapat BLT sebagai kompensasi atas dikuranginya subsidi BBM. Setiap satu bulan, keluarga miskin mendapatkan dana Rp 100 ribu. Suatu ketika Surti harus mengorbankan jam kerjanya untuk mengambil uang BLT. "Takut kalau uang di kantor pos habis dan tidak mendapat bagian," celetuknya lugu. Tentu harga yang harus dibayar oleh Surti adalah antrian panjang dan berdesakan. Meski hal itu sebenarnya tak p e r l u terjadi, karena uang BLT di kantor pos tidak akan habis sebelum semua jatah dibagikan kepada keluarga miskin yang memiliki kartu penerima BLT dan pengantar dari RT/RW. Penyangga Di Masa Krisis "BLT bukan hanya ada di Indonesia, di Australia dan Amerika. Di negara maju BLT namanya

digantikan dengan learning with fun. Apalagi dalam pembelajaran orang dewasa, learning with effort menjadi hal yang cukup menyulitkan untuk dilaksanakan karena berbagai faktor pembatas, seperti kemauan berusaha, mudah bosan dll. Jadi proses pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, tidak membosankan menjadi pilihan para guru/fasilita-

kegiatan belajar di kelas," jelas Enggar. Dalam kurikulum ini guru diberi otonomi dalam menjabarkan kurikulum, dan murid sebagai subyek dalam proses belajar mengajar. Dari situlah diharapkan implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan dapat memenuhi standardisasi evaluasi belajar siswa.

Tuntutan masyarakat terhadap layanan pendidikan bermutu semakin menguat. Perlu kreatifitas dalam menciptakan layanan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan dilandasi nilai-nilai religi serta kearifan lokal. Pada akhirnya guru dituntut memiliki kinerja tinggi dan kreativitas tinggi. Selalu memikirkan bagaimana siswanya dapat menguasai ilmu pengetahuan dengan cara siswa dan bukan dengan cara guru... tor. Jika situasi belajar seperti ini tidak tercipta, paling tidak multimedia dapat membuat belajar lebih efektif menurut pendapat beberapa pengajar. Solusi Pembelajaran Moral Banyak kisah sebenarnya tentang perubahan dalam kegiatan belajar yang lebih mengedepankan partisipasi siswa sebagai pembelajar. Dalam kurikulum baru yang dimaksud adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Kurikulum —mulai akrab disebut Kurikulum 2006— diolah berdasarkan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan produk Badan Standar Nasional Pendidikan alias BSNP. Peran pendidik lebih banyak sebagai pembimbing dan pendorong bagi peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan pembelajaran di sekolah adalah guru. "Itu terutama berupa kompetensi guru dalam menjabarkan isi kurikulum ke dalam bentuk praktik keren, welfare state yaitu negara sejahtera dimana jika ada orang miskin, maka negara membantu dengan memberikan bantuan uang," jelas Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM, A Tonny Prasetiantono dalam diskusi media di Departemen Sosial (Depsos), Rabu (15/4). Menurut Tonny program BLT untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia masih layak dilanjutkan tahun 2010. "Pemerintah wajib menyantuni orang miskin. Hanya saja, perlu perbaikan data penerima dan sistem penyaluran. Mungkin bisa dikembangkan bahwa penyaluran dana tidak hanya di kantor pos, tetapi bisa melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat atau pekerja sosial," jelas Tonny BLT pada dasarnya boleh dilakukan untuk membantu masyarakat miskin. Hanya saja, konsep pemberian BLT tidak boleh memakan waktu lama dan hanya diberikan ketika negara sedang mengalami krisis ekonomi. Di Australia pemberian BLT diberikan melalui transfer rekening bank kepada warga miskin. Penyaluran dana setiap tiap dua minggu sekali. "Dananya termasuk besar yaitu 800 dolar. Jika dikalkulasi, sekitar 6 juta rupiah. Jika diberikan 2 minggu sekali, maka tiap bulannya, dana yang dibagikan kepada warga miskin sekitar Rp12 juta. Sebab, itu tiap warga di Australia pasti memiliki rekening bank,"

Akan tetapi, karakter siswa sebagai salah satu variabel yang sama sekali tidak dapat dimanipulasi oleh guru pembimbing, mutlak perlu dijadikan dasar pijakan dalam memilih dan mengembangkan strategi pembelajaran yang optimal. Guru dalam pembelajaran berbasis kompetensi dituntut memiliki kinerja tinggi dan kreativitas tinggi. Selalu memikirkan bagaimana siswanya dapat menguasai ilmu pengetahuan dengan cara siswa dan bukan dengan cara guru, tandas Enggar. Terlebih dalam mengembangkan prinsip-prinsip pembelajaran moral. Saat ini pelajar dihadapkan pada maraknya isuisu penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang atau narkoba di kalangan remaja dan beragam masalah sosial yang belum dapat diatasi secara tuntas. Oleh karena itu, untuk memberikan bekal dan sikap moral sangat perlu dilakukan praktik penalaran dengan melihat realitas langsung di masyarakat. ujarnya. Di Indonesia, sistem pemberian BLT seperti layaknya di Australia tidak bisa diadopsi."Selain karena warga miskin Australia sedikit dengan penduduk yang hanya 20 juta orang tentu kondisinya jauh berbeda dengan Indonesia dimana penduduknya sekitar 240 juta orang," ujarnya. Memang, secara sederhana bisa dibayangkan bagaimana rumitnya membagi-bagikan uang dalam jumlah yang begitu besar. Apalagi mereka adalah dari kalangan si miskin yang belum tentu memiliki pengetahuan dan informasi yang memadai. Perankan Pekerja Sosial Pe m b a n t u Ke t u a B i d a n g Akademik Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung, Edi Suharto menilai BLT adalah cash transfer yang mengacu pada program public assistance sebagai bagian dari sistem welfare state yang menyejarah. "Ditunjang oleh kemauan politik dan anggaran yang kuat, database akurat, serta mekanisme yang sederhana, program seperti ini mampu mengurangi risikorisiko sosial yang dihadapi kaum miskin," ungkapnya. Prof. Gunawan Sumodiningrat, Staf Ahli Departemen Sosial Bidang Dampak Sosial menilai pekerja sosial secara khusus membantu pemerintah dalam programprogram kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat

"Dengan demikian melalui model ini peserta didik juga dilatih untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis," kata Prof. Dr. H. Endang Komara, M.Si. sebagaimana ditulis dalam sebuah blog. Inovasi: Penting dan Perlu Salah satu tantangan pendidikan dewasa ini adalah peningkatan mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan, antara lain memlalui berbagai pelatihan dan peningkatan kualifikasi guru, penyediaan dan perbaikan sarana/prasarana pendidikan, serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Sementara itu, tuntutan ma-syarakat terhadap layanan pendidikan yang bermutu semakin menguat. Nilai-nilai religi dan kearifan lokal harus menjadi “ruh” bagi guru untuk lebih memerankan kedudukan dan fungsi profesionalnya dalam peningkatan layanan pendidikan yang bekualitas, terjangkau dan berkeadilan. "Tak pelak, guru harus terpacu untuk lebih kreatif menciptakan pembelajaran yang inovatif, berpusat pada siswa dan dilandasi nilai-nilai religi dan kearifan lokal," kata Enggar melihat kebutuhan di sekitarnya. Sebenarnya banyak rumusan untuk mengembangkan inovasi dalam pembelajaran. Tetapi memang, diperlukan sebuah konsistensi dari sebuah inovasi. Dan tentunya memerlukan dukungan dari semua pihak yang bergelut di kebijakan pendidikan untuk mengembangkan kreatifiitas lain guna kemajuan kualitas pendidikan di Indonesia. Jika kemudian persoalan berujung terhadap keraguan akan ketersediaan sumber daya manusia. Tentu sikap pesimistis semacam itu sebetulnya kurang beralasan. Sebab jika diberikan peluang, pasti inovasi akan datang dan berkembang. (heri rubianto)

dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan pengangguran. "Termasuk pengawasan BLT," tandasnya. Edi Suharto menambahkan, pekerja sosial juga harus mampu berperan dalam setiap kebijakan pemerintah termasuk BLT. "Bisa dengan menjalin kemitraan dan membentuk jejaring kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam menjalankan tugasnya," jelasnya. Hal itu, menurut Edi, diperlukan untuk mengantisipasi dampak sosial kebijakan publik, khususnya terhadap masyarakat miskin. Bahkan sebagian besar masalah sosial yang terjadi akibat krisis menuntut peran lebih pekerja sosial. "Pekerja sosial harus terlibat dalam penanganan masalah sosial akibat krisis seperti yang terjadi sekarang. Tetapi jika yang dilakukan adalah cara lama tanpa menyentuh persoalan di hulu maka kontribusi pekerja sosial hanya seperti obat pereda sakit kepala. Penting tapi belum cukup," katanya Menurut Edi, pekerja sosial juga harus berperan dalam melakukan advokasi untuk penataan kembali sistem ekonomi dan penerapan kebijakan perlindungan sosial yang tepat bagi mereka yang membutuhkan. Tentu pemahaman akan kebijijakan sosial yang ada menjadi dasar utama. (mth)


5


6 www.bipnewsroom.info


D

i Indonesia, sesungguhnya ada silent revolution atau t revolusi l i di diam-diam di yaitu di bidang pendidikan. Oleh karena itu sayang sekali kalau momentum untuk peningkatan pendidikan itu disia-siakan. Demikian dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat secara mendadak didaulat untuk membuka Konferensi Guru Besar dan Profesor di hotel Shangri-la, Sabtu (4/4) lalu. "Bukan hanya menyangkut sistem, metodologi, anggaran dan lain-lain, bahwa pendidikan di Indonesia itu suatu hari, sepuluh sampai 15 tahun mendatang dapat meningkatkan daya saing bangsa, meningkatkan kemandirian nasional dan membangun peradaban kita. Semuanya itu, yang ingin kita bangun dan tuju adalah peradaban bangsa yang luhur dan mulia. Membangun peradaban bangsa, jalannya adalah pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya," tambahnya. Memang di tengah gegap gempita pemberitaan dunia politik, ekonomi, dan perdagangan, kisah para pendidik dan dunia pendidikan seolah tenggelam. Secara khusus dalam kesempatan itu Presiden Yudhoyono menyerukan kepada para profesor dan guru seluruh Indonesia untuk bersama mengubah pendidikan di Indonesia secara fundamental dan budaya. "Dengan nilai-nilai yang sama-sama kita anut, bagaimana bangsa Indonesia dididik, dimajukan, dan dibangun untuk masa depan yang kita inginkan bersama," tegas Presiden. Pendidikan Gratis Pemerintah gencar mensosialisasikan pendidikan dasar gratis sembilan tahun mulai 2009. Sekolah tidak boleh lagi memungut biaya pendidikan untuk jenjang SD-SMP, kecuali sekolah berstandar internasional atau rintisan sekolah berstandar internasional. Selain dalam bentuk spanduk atau baliho yang secara terbuka menjelaskan kepada masyarakat soal pendidikan dasar gratis sembilan tahun yang mulai dilaksanakan tahun ini, sosialisasi dilakukan juga secara langsung oleh Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo. Pendidikan dasar sembilan tahun gratis juga mencakup untuk siswa-siswa miskin di SD-SMP swasta. Penegasan itu disampaikan oleh Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo saat membuka acara sosialisasi program bantuan operasional sekolah (BOS) dari unsur sekolah dan masyarakat di Jakarta, Kamis (16/4). ”Sekolah di SD-SMP negeri saat ini bebas biaya atau gratis. Untuk sekolah swasta memang harus hati-hati. Akan tetapi, untuk siswa miskin harus gratis karena pemerintah sudah menyediakan dana BOS,” kata Bambang. Perlu Dukungan Pemda Menurut Mendiknas, sebenarnya semua daerah memiliki kemampuan untuk melaksanakan

pendidikan dasar gratis sembilan tahun. Pemerintah daerah hanya perlu l menambah b h kkekurangan k dana yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat melalui dana BOS. Untuk merealisasikan kebijakan pendidikan gratis, pemerintah pemerintah daerah diwajibkan menambah kekurangan biaya operasional dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bila Bantuan Operasional Sekolah dari Departemen Nasional belum mencukupi. Dalam berbagai kunjungan ke kabupaten/kota hingga pekan ini, Bambang meminta pemerintah daerah setempat untuk bisa mengalokasikan dana tambahan dari APBD untuk mendukung dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang sudah dikucurkan pemerintah pusat. Gubernur Gorontalo Fadel Mohammad di sela-sela wisuda Universitas Terbuka mengatakan, dana BOS tidak dapat menggratiskan semua komponen biaya operasional pendidikan. Karena itu, perlu ada tambahan dana dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk menutupi kekurangan dana BOS tersebut. Dana BOS dari pemerintah pusat, kata Fadel, hanya bisa menutupi 15 persen komponen biaya pendidikan sehingga pemerintah daerah masih harus menutupi kekurangan dana tersebut. "Sebaiknya pemerintah daerah diberikan kepercayaan untuk mengelola dana BOS. Pusat tinggal buat target saja," kata Fadel. Pemerintah daerah juga wajib mengendalikan pungutan biaya operasional di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama swasta sehingga siswa miskin bebas dari pungutan dan tidak ada pungutan berlebihan kepada siswa mampu.

bilan tahun gratis mulai tahun ini sebagai salah satu implikasi k ik didik kenaikan anggaran pendidikan 20 persen bukanlah suatu hadiah atau kejutan yang luar biasa bagi masyarakat. Sebab, dalam konstitusi, pemerintah memang harus menjamin terlaksananya wajib belajar untuk warga negara tanpa memungut biaya. "Kita lihat saja bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Kesungguhan terlaksananya pendidikan gratis di SD-SMP itu setidaknya bisa dilihat dari tidak ada pungutan seperti uang pangkal, termasuk juga buku pelajaran," ujar Lodi. Menurut Lodi, pendidikan dasar gratis itu memang sudah menjadi hak warga negara. Pembiayaannya harus ditanggung pemerintah sehingga anak-anak usia wajib belajar tidak ada yang tertinggal dari pendidikan di jenjang SD-SMP. Belum Sentuh PLS Program pendidikan gratis di Sulawesi Selatan hingga saat ini belum menyentuh peserta didik tidak mampu yang ikut dalam program Pendidikan Luar Sekolah (PLS). "Selama program pendidikan gratis belum menyentuh peserta didik kesetaraan, kami yakin program itu belum tepat sasaran," kata Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan kota Makassar, Zainal Abidin di Makassar, Selasa. Dia menyayangkan, sikap pemegang kebijakan di tingkat Diknas pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Sulsel yang masih menganggap pendidikan luar sekolah (nonformal) tidak berhak diikutkan

sebenarnya semua daerah memiliki kemampuan untuk melaksanakan pendidikan dasar gratis sembilan tahun

Instrumen BOS Selain itu pemerintah daerah wajib mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS tahun 2009 serta memberi sanksi pihak yang melanggar. Pemerintah, kata Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Suyanto, telah menaikkan biaya satuan BOS, termasuk BOS Buku, per siswa/tahun mulai januari 2009 untuk siswa Sekolah Dasar dikota Rp 400 ribu, siswa Sekolah Dasar di kabupaten Rp 397 ribu, siswa Sekolah Menengah Pertama di kota Rp 575 ribu, dan siswa Sekolah Menengah Pertama di kabupaten Rp 570 ribu. Selain itu Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo juga menyatakan pemerintah menaikkan gaji guru pada 2009, minimal Rp 2 juta. Angka itu diperuntukkan bagi guru pegawai negeri sipil golongan II/B tanpa sertifikat profesi dengan masa mengajar 0 tahun. Lodi Paat, Koordinator Koalisi Pendidikan, di Jakarta, Rabu (1/4), mengatakan, gencarnya pemerintah mensosialisasikan jaminan pendidikan dasar sem-

dalam program pendidikan gratis yang telah dicanangkan pemerintah provinsi Sulsel pada tahun ini. Padahal, lanjutnya, pendekatan masyarakat yang belum tersentuh dengan pendidikan formal seperti masyarakat pemulung, pengemis, gelandangan, anak jalanan, serta masyarakat kepulauan sangat efektif bila memanfaatkan jalur pendidikan non-formal. "Pejabat dilingkup dinas pendidikan hanya memfokuskan program itu ke pendidikan formal, sementara pendidikan formal hanya sebagian saja yang mampu menyerap peserta didik dari golongan tidak mampu," ujarnya. Program pendidikan gratis dikhawatirkan akan mengalami ketimpangan apabila pemerintah tidak segera menyentuh masyarakat golongan yang tidak mampu yang telah lama menjadi peserta didik pendidikan non-formal melalui

kegiatan belajar kesetaraan yakni pendidikan kejar paket A, B, dan C. "Masih banyak pejabat di lingkup Diknas daerah yang belum memahami keberadaan pendidikan kesetaraan atau non-formal," ungkap Zainal. Kembangkan Inovasi Mulai tahun 2009 biaya pendidikan untuk tingkat SD/MI-SMP/ MTs di Kabupaten Cianjur gratis. Wajib Belajar 12 tahun sebagai kelanjutan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun juga akan terus digenjot. “Kita akan membebaskan biaya sekolah mulai tahun ini, karena pendidikan salah satu visi dan misi saya,” kata Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar. Masih minimnya anggaran pendidikan dari APBD Cianjur, membuat pemkab belum bisa menggratiskan biaya pendidikan untuk tingkat SMA/MA. Bantuan dana dari provinsi sangat diharapkan pemkab. Selain pendidikan, Pemkab Cianjur juga telah menggratiskan biaya kesehatan bagi masyarakat miskin. Bahkan, pihaknya telah membangun sarana instalasi baru RSUD Cianjur tiga lantai yang menghabiskan dana sebesar Rp15 miliar. Sementara itu ada inovasi yang bisa dikembangkan untuk memupus kesenjangan pendidikan formal dan non formal. Menurut Zainal ada program "Life Skill" pendidikan kesetaraan yang ditawarkan pada pembahasan Rancangan APBD Makassar 2009 yang lalu, "Tapi program itu dito-

lak oleh angggota DPRD Makassar dengan alasan anggaran tahun ini akan difokuskan pada pembiayaan program pendidikan gratis," ungkapnya menyayangkan. Sebenarnya program "Life Skill" itu untuk memberikan bekal keahlian bagi peserta didik kesetaraan untuk dapat diperhitungkan dalam dunia kerja seperti kursus merias, merangkai bunga, menata rambut bagi wanita dan sablon, kursus teknisi elketronika bagi laki-laki serta kegiatan pengembangan keahlian diri lainnya. "Seharusnya peserta didik pendidikan kesetaraan keseluruhan adalah orang yang tidak mampu, sementara peserta didik pendidikan formal hanya mampu menyerap sekitar 70 persen saja peserta didik yang golongan tidak mampu," katanya. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mengalokasikan dana Rp165 miliar untuk penyelenggaraan pendidikan gratis tingkat dasar di Sulsel. Dana tersebut dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2009 dan akan dilakukan sharing dana dengan pemerintah kabupaten/kota. Total dana yang akan dikucurkan selama setahun, yaitu Rp420 miliar dan merupakan hasil sharing dana dengan perbandingan 40:60 untuk kabupaten/kota. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sulsel, Patabai Pabokori mengatakan, dengan jumlah tersebut, kuota alokasi anggaran pendidikan 20 persen dalam APBD telah terpenuhi.

KIPRAH SEKOLAH

Segudang prestasi banyak dibukukan SMP Negeri 2 Jember. Mulai dari Olimpiade Matematika Tingkat Nasional maupun Internasional hingga Lomba basket antar pelajar se-Jawa Timur, Futsal Pelajar Nasional. Rangkaian piala berderet menghiasi salah satu sudut ruangan di SMP 2 Jember. “Keberhasilan ini memang kita tekankan kepada para siswa agar mereka tidak hanya pandai atau mampu di bidang mata pelajaran, akan tetapi dibidang non akademik pun harus bisa berhasil, “ jelas Drs. Hendro Poerwanto, SH. SPd. MSi. Kepala Sekolah SMPN 2 Jember Meski SMPN 2 Jember belum termasuk dalam SBI (Sekolah Berstandar Internasional), akan tetapi menurut Hendro, pihaknya yakni bisa disandingkan dengan SBI lain. “Sebenarnya kalau dilihat dari kualitas pendidikannya bisa masuk taraf SBI, namun karena lokasi sekolahnya yang dinilai relatif kecil yang menyebabkan masih menjadi pertimbangan tersendiri, “ujarnya.

ALA MANCA NEGARA

"Pemprov hanya menyiapkan Rp165 miliar. Sementara menjalankan program pendidikan gratis selama 2009 dibutuhkan dana Rp420 miliar," ujarnya. Lain lagi dengan kisah dari Pare-pare. Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare, Drs. Mustafa Mappangara, menjelaskan, porsi anggaran pendidikan 20 persen dalam APBD sebagaimana diamanatkan Undang-Undang (UU) Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, untuk Kota Parepare lebih diprioritaskan bagi proses belajar mengajar (PBM). “Kalau kita melihat di Parepare, pengadaan infrastruktur tidak lagi perlu banyak dibenahi. Sekarang kita inginkan adalah bagaimana proses belajar mengajar lebih kita tingkatkan. Karena itu, kalau dulu pembagian pos anggarannya untuk fisik 60 persen dan PBM 40 persen, maka sekarang kita akan balik. Bahkan, suatu saat nanti, porsi anggaran pendidikan yang disediakan pemerintah di APBD tidak menutup kemungkinan tinggal 20 persen fisik dan 80 persen adalah PBM,” jelas nya. Menurut Ketua DPRD Kota Parepare, H. Muhadir Hadadde. dalam kaitan program pendidikan gratis, penting bagi pemerintah kota menetapkan programprogram pendidikan yang aplicable. “Mengingat pendidikan telah ditetapkan

sebagai salah satu visi misi Kota Parepare, maka Dewan tentu berharap ada program pendidikkan yang real. Teman-teman di Dewan pada dasarnya telah memiliki political will terhadap hal ini,” katanya. Memang sebesar apapun anggaran yang tersedia hal terpenting adalah adanya inovasi dan kreatifitas untuk mengembangkan program sesuai dengan kebutuhan

Kenapa setiap sekolah berharap menjadi berstandar Internasional? Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo mengatakan, selain untuk meningkatkan mutu pendidikan, program ini juga untuk menghasilkan mutu lulusan yang diakui dan setara dengan tamatan sekolah pada negaranegara Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) atau negara maju lainnya. "Secara struktural dan kultural sekolah harus berubah total. Tidak bisa kita melestarikan yang mapan," katanya Bambang menjelaskan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa Pemerintah dan atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. "Setiap kabupaten atau kota harus memiliki minimal satu SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, serta SMK yang

daerah dan masyarakat sekitar. Sebab, pendidikan jelas bukan investasi sesaat dan membutuhkan biaya yang tidak murah. Tentu tidak mungkin pula pemerintah menalangi semua biaya pendidikan. Di titik inilah perlu dikembangkan partisipasi masyarakat agar pendidikan gratis yang telah diprogramkan dapat berjalan baik. *** (m-gun/berbagai sumber)

bertaraf internasional, " katanya. Program rintisan SBI telah dimulai sejak tahun 2006 di sebanyak 100 sekolah dan tahun 2007 sebanyak 100 sekolah. Adapun indikator kinerja kunci (IKK) rintisan SMA bertaraf internasional antara lain adalah sekolah terakreditasi A secara nasional, menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dengan sistem kredit semester (SKS), sistem akademik berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan muatan mata pelajaran setara atau lebih tinggi dari mata pelajaran yang sama pada sekolah unggul negara OECD. Indikator lainnya adalah menerapkan standar kelulusan yang lebih tinggi dari standar kompetensi lulusan (SKL) yang ada di dalam standar nasional. Berikutnya, proses pembelajaran suatu mata pelajaran menjadi teladan sekolah atau madrasah lainnya terutama dalam pengembangan akhlak mulia, budi pekerti, dan kepribadian unggul. "Bukan hanya cerdas otaknya saja, tapi hatinya juga cerdas," kata Bambang. (m/berbagaisumber)


7



8


teropong

Mentari pagi masih berselimut mendung, namun Joni (43) sudah bersimbah keringat. Guru SD 16 Gun Jemak, Desa Suruh Tembawang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat ini tidak sedang berolah raga, akan tetapi mengajar murid kelas satu hingga kelas enam seorang diri, memang menguras tenaga. Setelah menyapa murid kelas satu, ia masuk ke kelas dua dan menulis soal di papan tulis, kemudian pindah ke kelas tiga untuk mencocokkan PR, selanjutnya menyuruh anak-anak kelas empat membaca buku ilmu pengetahuan sosial, meloncat ke kelas lima untuk menerangkan rumus matematika, lalu menyuruh anak-anak kelas enam untuk mengerjakan soal-soal ilmu pengetahuan alam, pindah lagi ke kelas satu, begitu seterusnya.

ebagai satu-satunya guru di SD terpencil yang lokasinya tepat berada di perbatasan RI-Malaysia ini, Joni memang boleh dikatakan super sibuk. Maklum, pada saat yang bersamaan ia harus memposisikan diri sebagai guru bagi enam kelas sekaligus, merangkap sebagai kepala sekolah, tata usaha, dan bahkan sebagai tukang kebun. “Saya harus bangun pagi-pagi benar, membersihkan sekolah dan menata bangku-bangku sebelum anak-anak datang. Saya juga harus membereskan administrasi, buku-buku, dan mempersiapkan semua yang diperlukan untuk kegiatan belajarmengajar. Semua harus saya lakukan pagi hari, karena kalau jam belajar tiba saya tak bisa melakukan aktivitas apapun selain mengajar. Sementara siang hari saya harus merawat kebun dan ladang,” katanya, saat

S

ditemui sedang mengambil gaji di Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Entikong beberapa waktu lalu. Untunglah, jumlah murid Joni dari kelas satu sampai enam ‘hanya’ sekitar 119-an kepala, alias satu kelas rata-rata hanya berisi 20 anak didik. Ia membayangkan, jika satu kelas berisi 30-40 murid seperti di kota, pasti suasananya akan kacaubalau. Tanpa bermaksud mendukung tradisi masyarakat setempat yang belum menganggap pendidikan sebagai prioritas utama, Joni menganggap minimnya jumlah murid di kelas sebagai ‘anugerah’ tersembunyi bagi dirinya. “Setidaknya itu mengurangi beban saya yang harus menanggung keberhasilan pendidikan di Gun Jemak seorang diri,” kata lelaki kelahiran Kota Sanggau Kalbar ini. Tugas Joni mencerdaskan bangsa di

daerah terpencil memang sangat berat. Bayangkan, seorang diri ia dituntut harus bisa membuat ratusan murid menjadi anak pintar, dengan fasilitas belajar-mengajar yang cuma alakadarnya. Seperti kebanyakan sekolah di daerah terpencil lainnya, keadaan SD 16 Gun Jemak tergolong memprihatinkan. Gedungnya sudah lapuk dimakan usia, gentengnya banyak yang bocor, bangku-bangkunya sebagian besar rusak. “Yang memprihatinkan lagi, karena jaraknya sangat jauh dari kota, perhatian pemerintah daerah terhadap SD 16 Gun Jemak sangat kurang. Selain itu, banyak guru menghindar ditugaskan di sana. Yang sudah telanjur bertugas pun paling hanya bertahan dalam hitungan bulan, setelah itu hengkang. Dari tiga orang guru pada tahun 2005, sekarang tinggal saya sendiri yang masih bertahan di Gun Jem a k ,” kata lelaki berputera tiga ini. Andai saja ada guru lain yang mau ditugaskan di SD Gun Jemak, Joni tentu ingin seluruh anak usia sekolah di desa itu menempuh pendidikan di SD 16. Sayang, hingga saat ini tidak ada satu guru pun yang berminat mengajar di tempat tugasnya. “Setahun lalu ada seorang guru dari Sanggau yang melakukan orientasi ke SD Gun Jemak, tapi setelah melihat sendiri lokasinya sangat jauh dan medannya sangat berat, ia langsung balik kanan dan tidak kembali lagi sampai kini,” urainya sambil garuk-garuk kepala. Menurut Joni, letak geografis Gun Jemak memang terbilang sangat terpencil. Dari ibu kota Kecamatan Entikong, dusun ini hanya bisa dijangkau dengan perahu panjang (long boat) melalui Sungai Sekayam yang berair deras dan beriam-riam, dengan waktu tempuh 8-10 jam dan biaya Rp 800 - 1 juta sekali jalan. Itupun hanya bisa dilakukan jika Sungai Sekayam tidak sedang mengering atau sebaliknya sedang tidak banjir. Di puncak musim kemarau atau puncak musim penghujan, jangan harap bisa pergi-pulang ke Gun Jemak melalui sungai. “Memang ada cara lain menuju Gun Jemak, yaitu dengan berjalan kaki selama satu minggu melalui jalan setapak menembus hutan Gunung Sebaju. Tapi saya pribadi harus berpikir seribu kali kalau harus jalan kaki sejauh dan selama itu, bisabisa saya pingsan di jalan,” imbuh pegawai negeri golongan II/b ini sambil terkekeh. Mahalnya biaya transportasi ke kota kecamatan membuat Joni tak mampu mengambil gaji rutin setiap bulan. Ia sengaja mengambil gaji tiga bulan sekali agar uangnya tidak habis di ongkos. “Untuk berhemat saya biasanya mencari tumpangan orang kaya yang akan menuju ke Entikong, atau sebaliknya mau ke Gun Jemak. Umumnya, asal tahu saya seorang ‘Umar Bakri’ (guru-red), mereka mau membantu saya dengan senang hati. Saya hanya dikenai tarif seikhlasnya, bahkan kadang-kadang hanya pakai tiket cap tengkyu (cukup ucapan terimakasih— red),” tutur lelaki yang sudah bertugas di Gun Jemak selama empat tahun ini.

‘Umar Bakri’ di Tapal Batas

Hebatnya, medan yang sangat berat ternyata tak membuat tekad Joni menjadi ‘Umar Bakri’ di tapal batas surut. Ia mengaku telah ‘bersepakat’ dengan Tuhan untuk mengabdi di daerah terpencil itu sampai mati. “Sejak semula saya telah berjanji kepada Tuhan untuk mengabdi di Gun Jemak, kalau diizinkan sampai ajal saya tiba. Jauh hari saya telah menyadari konsekuensi menjadi guru di daerah terpencil, sehingga begitu diangkat pada tahun 2005, saya langsung memboyong istri saya Jaleha dan dua anak saya Agus dan Maya ke sana. Syukurlah, semua baik-baik saja. Bahkan di tempat tugas saya dikaruniai satu anak lagi. Kuncinya, asal disyukuri, tugas seberat apapun asyik-asyik saja kok,” kilah Joni. Ia tidak pernah menggerutu kendati harus mengerjakan banyak tugas yang sejatinya bukan tugasnya, seorang diri. Ia juga tidak pernah mengeluh dengan segala keterbatasan yang ada di SD 16 Gun Jemak. “Ketidakpuasan memang selalu ada, misalnya soal fasilitas, itu hal yang insaniah. Tapi kita tidak perlu tenggelam dalam ketidakpuasan. Yang penting bagi kita adalah bagaimana membuat diri kita bermanfaat bagi orang lain, dengan sarana apapun yang ada di sekeliling kita,” ujarnya berfalsafah. Ia juga tidak mau ambil pusing dengan ketiadaan listrik, jaringan telepon dan sarana komunikasi-informasi modern lainnya di Gun Jemak. “Siapa sih yang tidak ingin rumah terang di malam hari, nonton siaran tivi sepuasnya, saling telepon dengan keluarga pakai hape, mengakses internet, dan sebagainya. Tapi saat semua orang di Gun Jemak tidak menggunakan perangkat itu, saya tidak merasakannya itu sebagai sebuah kekurangan,” imbuhnya. Satu hal yang membuat Joni betah tinggal di Gun Jemak adalah keberadaannya sebagai satu-satunya guru di daerah itu sangat dihargai dan dibutuhkan masyarakat. “Di sana saya merasa sangat dihargai dan dibutuhkan oleh warga setempat. Satu hari saja saya tidak mengajar, murid-murid akan telantar, warga pun akan mencari saya dan bertanya apakah saya baik-baik saja. Itu pertanda bahwa kehadiran saya memang dibutuhkan. Adakah yang lebih membahagiakan, selain menjadi orang yang dibutuhkan oleh banyak orang?” tutur Joni. Tapi ada hal yang membuatnya resah, yakni masih banyak anak didiknya di kelas enam yang tidak lulus ujian nasional. Selama tiga tahun, SD-nya sudah tiga kali mengikuti ujian nasional, namun yang lulus hanya empat siswa. Lainnya gagal karena standar soal ujian sangat jauh dengan kemampuan pola pikir anak didiknya. “Saya sadar, itu salah satu kegagalan saya juga. Tapi bagaimana lagi, kemampuan saya hanya sampai di situ. Saya sudah berusaha sekuat tenaga, misalnya dengan menyelenggarakan les dan try out gratis menjelang ujian nasional, tapi masih gagal juga,” keluhnya. Tapi baginya kegagalan adalah sukses yang tertunda. Ia yakin, ke depan jumlah siswa di SD 16 Gun Jemak yang lulus ujian nasional akan semakin bertambah. “Hasil pengamatan saya, anak-anak sebenarnya tidak bodoh. Mereka hanya kurang belajar karena keadaan kurang mendukung,” cetusnya yakin. Sesaat setelah membersihkan sekolah di pagi hari, lelaki sederhana ini mengaku sering berlama-lama memandangi muridmuridnya yang sedang menyusuri jalan desa untuk berangkat ke sekolah. Anakanak yang bertelanjang kaki, dengan baju seadanya, menggenggam buku sekrip kumal, potlot pendek dan penggaris, melangkah dengan penuh semangat menuju SD 16, sekolah yang menjadi tanggungjawabnya kini. “Saya sadar, di tangan anak-anak polos itulah nasib bangsa kelak akan berada. Oleh karena itu saya merasa sangat berdosa, jika sampai meninggalkan mereka, dan membiarkan mereka tumbuh liar tak terdidik,” pungkasnya. (wahyu)

Dialog dan Koalisi dalam Masyarakat Majemuk Dewi S. Tanti Peserta Program Pasca Sarjana Universitas Mercubuana Jakarta

Blantika dunia politik di Indonesia saat ini tengah sibuk mempersoalkan legitimasi pemilihan umum dan persiapan pencalonan presiden dan calon wakil presiden. Akankah rangkaian kiprah elit politik yang dipaparkan media massa menjadi pemicu bagi kemunculan konflik serupa efek domino? Atau akankan terancam disintegrasi bangsa yang tengah membangun dan mengembangkan demokrasi ini? Pasalnya, secara intrinsik potensi konflik ada dalam setiap bangsa, tak terkecuali bagi bangsa Indonesia yang dikenal majemuk baik suku, pandangan hidup dan berbagai latar belakang. Nasikun (1995) menyebut struktur masyarakat Indonesia memiliki dua ciri unik. Pertama, secara horizontal, ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, adat, serta perbedaan kedaerahan. Kedua, secara vertikal, ditandai oleh adanya perbedaan lapisan atas, menengah, dan lapisan bawah. Struktur majemuk yang sedemikian menimbulkan persoalan bagaimana masyarakat Indonesia terintegrasi pada tingkat nasional. Pluralitas yang bersifat multi dimensional selalu menimbulkan persoalan bagaimana masyarakat Indonesia terintegrasi secara horizontal. Sementara stratifikasi sosial yang ada memberi bentuk pada integrasi nasional yang "hanya" bersifat vertikal. Memahami Pluralitas Salah satu gelombang besar yang melanda dunia ini seperti dikatakan Anthony Giddens adaAhmad Gunawan

lah demokratisasi. Keniscayaan adanya demokratisasi jelas tak terhindarkan. Ini adalah sebuah jalan tengah atas pertentangan ideologi yang selama satu abad terakhir. Terjadinya perubahan-perubahan sosial merupakan gejala yang wajar yang timbul dari pergaulan hidup manusia. Seperti pernah dikatakan Durkheim bahwa kemajemukan suatu masyarakat akan memungkinkan terjadinya differensiasi yang bisa menekan laju perubahan yang berjalan, termasuk demokratisasi. Dalam kehidupan politik, pertanda jelas dari kemajemukan masyarakat Indonesia itu adalah tidak adanya kehendak bersama (common will). Atau dalam bahasa Clifford Gertz; masih terikat dalam ikatan yang bersifat primordial. Walhasil peristiwa konflik ideologis dan politis seolah menjadi hal yang tak terelakkan lagi. Pada gilirannya membawa perubahan pada sistem sosial budaya, bahkan sampai pada tataran sistem nilai. Perbedaan akibat isu SARA memang akan menciptakan keanggotaan terhadap kelompok kepentingan yang saling menyilang. Namun pada tataran berikutnya akan terbentuk loyalitas berdasar acuan tertentu, seperti agama atau pendidikan. Dalam pandangan Nasikun hal semacam inilah yang menyebabkan Indonesia masih tetap berdiri hingga detik ini. Antara Dialog dan Koalisi Arus besar utama di dunia saat ini adalah upaya minimalisasi konflik dengan alat bernama dialog. Di dalam demokrasi, pasti banyak perdebatan dan perbedaan. Itu semua harus diselesaikan melalui dialog. Sebagai ide yang tak bisa

Masih

Pemerhati Masalah Pendidikan, i n g a t k a h tinggal di Malang, Jawa Timur

dengan cara murid-murid sekolah dasar saat menentukan ketua kelas? Mungkin ada sebagian guru yang langsung menunjuk anak bertubuh besar sebagai ketua kelas. Atau mungkin ketua kelas dipilih dari sang juara kelas. Inilah praktek demokrasi semu yang mungkin masih terbawa dalam ingatan bawah sadar kita. Di masa lalu kita hampir bisa dikatakan tidak pernah memperoleh pelajaran apalagi praktek demokrasi yang sejati. Memilih pemimpin di kelas tidak didasarkan atas kemampuan

AS

0EMILIHAN+ETUA+EL

“demokrasi yang berbinar-binar”. Pasalnya, Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang menerapkan sistem pemi-

dipisahkan dari gagasan dasar karena tujuan yang serupa. Di tidemokrasi, pluralisme dalam tik inilah sebenarnya dialog bukan demokrasi mengajarkan bahwa hanya sekadar awal dari bermusetiap individu dan kelompok lanya sebuah koalisi, akan tetapi diberikan hak penuh untuk berdialog akan senantiasa menjadi pendapat sesuai dengan keyakijembatan bagi kelanggengan nannya. sebuah koalisi. Oleh karena itu, dalam setSetiap ide dan konteks yang iap negara demokrasi, selalu kita mengiringi saliong didiskusikan jumpai jaminan atas kebebasan bersama untuk tetap mencapai berpendapat. Tak seorang pun tujuan bersama. Mengutip pakar boleh diberangus pendapatnya demokrasi, bahwa demokrasi adahanya karena pendapatnya itu lah proses, sehingga lebih tepat berlawanan dengan orang lain. disebut demokratisasi. Demokrasi Keragaman pendapat juga harus adalah kata kerja, bukan kata bendihormati. Tidak mungkin meda; artinya mengandaikan dialekmaksakan pendapat yang sama tika, membuka dialog, menyediakepada semua individu dan golongan. Dialog pun menjadi Demokrasi adalah kata kerja, bukan kata benda; artinya sarana untuk menghargai mengandaikan dialektika, keberagaman dalam menmembuka dialog, menyediacapai tujuan bersama itu. kan ruang terjadinya dialog, Dari pembacaan di media dan membuka serba kemungkinan. massa, seringkali digelarnya dialog atau forum apalah namanya dengan jelas dilatarbelakangi adanya keinginan menggalang kekuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Tema sentral yang digunakan adalah demokrasi dan kepentingan masyarakat. Salah satu hasil dialog bisa jadi adalah sebuah koalisi, atau persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa unsur, di mana dalam kerkan ruang terjadinya dialog, dan jasamanya, masing-masing memimembuka serba kemungkinan. liki kepentingan sendiri-sendiri. Akan tetapi, koalisi bisa juga Visi Masyarakat Demokratis merujuk pada sekelompok orang/ William Liddle percaya intewarganegara yang bergabung grasi dalam masyarakat Indone-

sia dapat terwujud hanya dengan syarat tertentu: (1) sebagian besar anggota masyarakat sepakat tentang batas-batas teritorial negara sebagai suatu kehidupan politik; dan (2) sebagian besar anggota masyarakat sepakat terhadap struktur pemerintahan dan aturan-aturan ketimbang terhadap proses politik yang berlaku. Hal terakhir ini hanya bisa terwujud ketika masyarakat mau berpikir terbuka dalam melihat setiap masalah yang menyangkut kehidupan politiknya. Dengan pemahaman inilah dapat dilacak mengapa bisa muncul konsesnus dan koalisi secara nasional. Masalahnya sekarang, yang diperlukan bukanlah sebuah peraturan atau bahkan kelembagan yang menyusun alur perjalanan demokratisasi itu. Jauh lebih penting adalah menciptakan sebuah wilayah publik yang akomodatif terhadap dialog dan perbedaan pendapat. Kita mungkin bisa apresiasi upaya beberapa komponen di Indonesia merintis ke arah dialog dengan penciptaan masyarakat demokratis dan koalisi. Upaya yang sedemikian intens tampaknya patut diacungi jempol. Akan tetapi, dialog atau koalisi apapun namanya, tidak akan berhasil maksimal ketika hanya dilakukan berdasar kepentingan satu pihak saja. Dan upaya ini jelas memerlukan waktu serta biaya yang tidak kecil. Tapi, kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Bukankah perubahan yang memang kita inginkan bagi seluruh bangsa Indonesia? Tinggal mengatur arahnya saja. Dan ini dapat dimulai dengan mulai berpikir terbuka terhadap segala silang pendapat yang ada.***

bisa terlaksana dengan baik ketika kelembagaan demokrasi memainkan peran masing-masing. Suksesi kepemimpinan berlangsung dengan damai tanpa ada kekacauan. Namun hal terpenting dari itu semua adalah pendidikan perilaku demokratis. Disadari atau tidak, ketidakmatangan, ketidakdewasaan, dan ketidakarifan masyarakat dalam menyongsong tumbuhnya iklim demokrasi tidak terlepas dari buruknya penanaman nilai-nilai demokrasi dalam dunia pendidikan kita. Kelas bukan lagi menggambarkan masyarakat mini yang mencerminkan realitas sosial dan budaya.

agar kelak jika telah dewasa mereka bisa menjadi pemimpin ataupun rakyat yang tahu makna demokrasi. Bukankah membangun pribadi yang demokratis merupakan salah satu fungsi pendidikan nasional sebagaimana tersurat dalam pasal 3 UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas? Pendidikan selalu menyangkut tiga aspek yang tidak terpisahkan, yaitu: aspek afeksi atau sikap, kognisi atau pengetahuan, dan psikomotorik atau keterampilan. Jadi pendidikan demokrasi harus dilakukan dengan praktek langsung dan uji coba terus menerus. Salah satu hal yang bisa kita harap hara adalah generasi ke depan agar bisa lebih baik mengurus negeri ini. Mengajarkan gur demokrasi di tahap dasar meladem lui pilihan ketua kelas adalah contoh yang bisa kita praktekkan. Kita bisa mengajak anakanak secara bergiliran mengurus kelasnya. Misalnya, kalau satu kelas isinya 30 siswa. Maka bagilah dalam 3 kelompok; dan masing-masing kelompok bertanggungjawab terhadap kebersihan kelas selama 4 bulan. Dengan begitu, setiap anak berkesempatan belajar bertanggung jawab terhadap kepentingan umum. Nah, kenapa tidak dicoba? ***

Perilaku bukan pula bawaan atau turunan tetapi lebih merupakan produk belajar, yang mencakup kawasan-kawasan kognitif, afektif dan psikomotor. Frekuensi dan intensitas informasi yang kita peroleh akan menentukan apakah perilaku kita akan terpengaruh oleh informasi tersebut (Thorndike, Law of Repetition). Secara khusus, informasi yang sama, senada atau serupa yang masuk secara berulang-ulang ke dalam diri seseorang akan memberikan pengaruh yang berbeda dengan apabila informasi tersebut hanya diterima sekali. Membangun demokrasi me-

Pendidikan Demokrasi di Ruang Sekolah an keahlian. Bahkan sebagai dan swa mungkin tinggal menerisiswa ma saja ketika pilihan disodorkan oleh sang guru. Mungkin, jika sekarang ini ada sebagian pihak menilai bahwa praktek demokrasi di negara masih belum berjalan sempurna, kita bisa memakluminya. Tapi kita harus bangga dengan penilaian The Economist. Mingguan terkemuka terbitan London ini pernah menyebut Indonesia sebagai the shining democracy of the world. Indonesia pada permualaan abad XXI ditandai oleh hadirnya

lihan secara langsung presiden, wakil presiden dan anggota parlemen dalam kurun waktu satu tahun. Selain itu, Indonesia juga menerapkan sistem pemilihan pimpinan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Publik Indonesia menjadi begitu akrab dengan apa yang disebut Pilkada Gubernur, Pilkada Bupati dan Pilkada Walikota. Tapi perlu dibedakan antara demokrasi sebagai sebuah prosedur politik dan sebagai sebuah perilaku. Sebagai sebuah prosedur politik, demokrasi mungkin sudah

Pendekatan Perilaku Perilaku bukanlah karakteristik yang kekal sifatnya tetapi dapat berubah, diubah dan berkembang sebagai hasil dari interkasi individu dengan lingkungannya. Perubahan bisa bersifat positif dan negatif. Sifat perubahan yang terjadi ditentukan oleh diri individu yang bersangkutan dan lingkungannya. Proses perubahan perilaku bukanlah proses yang sekali jadi tetapi memerlukan waktu yang relatif sifatnya.

mang tidak hanya cukup dengan permakluman, kita perlu pula memberdayakan masyarakat. Demokrasi harus mulai dikembangkan di segala bidang kehidupan manusia Indonesia, khususnya di bidang pendidikan. Demikian pula, dua sisi, baik internal (pelaku pendidikan) maupun eksternal (masyarakat) harus juga bersama melakukan usaha terus menerus tanpa henti untuk memajukan pendidikan demokrasi. Sejak dini, demokrasi harus dikenalkan kepada anak-anak,


9



10


LINTAS LEMBAGA

LINTAS DAERAH Nangroe Aceh Darussalam "REG ACEH" SMS Center Untuk Transparansi ”Reg Aceh” adalah salah satu produk media komunikasi dalam bentuk sms yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Biro Hukum dan Humas Sekretariat Daerah Aceh, Kamis (23/4) memprakarsai peluncuran berbagai produk media komunikasi pemerintah, di Anjong Mon Mata. Media komunikasi yang dikemas oleh Biro Hukum dan Humas memegang peranan penting dalam menjalankan fungsi-fungsi kehumasan, yaitu menginformasikan, menjelaskan, memberikan saran, memotivasi, mengajak, meyakinkan, memberikan penerangan dan mengemas informasi dengan menggunakan prinsip-prinsip Good Governance. Gubernur NAD, Irwandi Yusuf dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten – I, Administrasi Pemerintahan Martin Desky mengatakan, peluncuran media itu adalah untuk merespon UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008 yang akan diberlakukan tahun 2010. (Asriani) Riau Lirikan Investor Malaysia Investor Malaysia yang tergabung dalam Koperasi Serbaguna Anak-Anak Selangor Berhard tersebut, mengunjungi Gubernur Riau HM Rusli Zainal, di kediamanannya, Senin (20/4), sekaligus menyatakan minatnya untuk berinvestasi mengembangkan perkebunan nenas dan lapangan golf. "Mereka sudah pergi ke beberapa tempat untuk melihat potensi investasi yang dibutuhkan. Mereka membutuhkan nenas dan lapangan golf," ungkap Rusli. Daerah yang sudah ditinjau diantaranya adalah Kabupaten Kampar, namun saat ini dari hasil kebun nenas tersebut belum sesuai dengan jenis yang diharapkan. (dafri) Kalimantan Barat Bantuan Mobil Perpustakaan Keliling Kalimantan Barat mendapat bantuan dua unit mobil perpustakaan keliling dari Perpustakaan Nasional, sehingga provinsi yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia tersebut kini memiliki sembilan unit mobil perpustakaan keliling. Penyerahan kedua unit mobil perpustakaan keliling tersebut dilakukan oleh Deputi Bidang Pengembangan sumber Daya Perpustakaan Nasional kepada kepada Wakil Gubernur Kalbar di halaman kantor Badan Perpustakaan Daerah Kalimantan Barat di Pontianak, Selasa (21/4). Kedua unit mobil perpustakaan keliling tersebut diperuntukkan bagi dua kabupaten yang ada di Kalimantan Barat, yaitu Kab. Bengkayang dan Kab. Melawi sebagai salah satu upaya untuk mencerdaskan masyarakat yang ada di dua kabupaten itu. Dalam kesempatan itu, Wagub Kalbar mengatakan bahwa Provinsi Kalimantan Barat saat ini baru mempunyai tujuh unit mobil perpustakaan keliling, sedangkan kabupaten yang ada sebanyak 14 kabupaten. (Rusdi) Jawa Barat Andalkan Sektor Perikanan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan, sektor agribisnis dan kelautan merupakan salah satu kegiatan utama (core business) dalam mencapai Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yakni Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera. “Visi tersebut dijabarkan dalam 5 butir misi pembangunan, salah satu diantaranya adalah meningkatkan pembangunan ekonomi regional berbasis potensi local,” kata Gubernur pada acara Forum Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan (FKPPS) Regional Jawa Barat Tahun 2009 di Bandung, Rabu (15/4). Sektor agribisnis dan kelautan disebutnya, memiliki potensi yang cukup besar dalam mendukung keberhasilan pembangunan Jawa Barat, termasuk didalamnya mewujudkan Tiga Pilar Utama Kebijakan Umum Pembangunan Perikanan, yaitu mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, membuka kesempatan kerja yang lebih luas, mendorong pengentasan kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan iklim usaha. Upaya itu, menurut Gubernur Jawa Barat dikembangkan melalui Program Gerakan Pengembangan Perikanan Pantai Utara dan Muara Pantai Selatan (GAPURA). Program GAPURA diharapkan bisa menjadi gerakan nelayan, pembudidaya ikan dan multi stakeholders dalam membangun perikanan di kawasan Pantura dan Pansela secara holistik berbasis pembangunan berkelanjutan dalam skema siklus tertutup seperti ini, dapat memberikan solusi terobosan dalam mengatasi permasalahan pembangunan perikanan di Jawa Barat. (www.jabar.go.id)

Taman Balekambang Ada bangunan yang seolaholah mengapung di sudut barat daya danau di di pinggir Jalan Jenderal Ahmad Yani, Manahan, Solo, Jawa Tengah. Warga sekitar menyebutnya bale (rumah, red) kambang (mengambang atau mengapung, red). Taman Balekambang, rumah mengapung. Warga sekitar dan para pelancong sering menggunakan lokasi ini sebagai tempat rekreasi alternatif. Taman kebanggaan warga Solo ini luasnya hampir mencapai

10 hektar sebagian besar adalah hutan kota dan taman air. Buah Cinta Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Mangkunegoro VII membangun taman ini pada tanggal 26 Oktober 1921 sebagai tanda cinta kepada kedua putrinya. Taman itu terbagi dalam dua area, area Partini Tuin yang artinya Taman Partini dan Partinah Bosch yang berarti Taman Air

Departemen Perdagangan Resmikan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Departemen Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) bersama pemangku kepentingan lain, sepakat meresmikan badan arbitrase perdagangan berjangka komoditi guna menyelesaikan maraknya sengketa bisnis perdagangan itu. ”Permasalahan sekarang ini cukup rumit dan bervariasi karena banyaknya pihak-pihak dan industri yang terlibat perdagangan ini, bahkan sengketa makin berkembang dari mulanya hanya nasabah dan pialang menuju ke Bursa, kliring bahkan Bappebti sendiri,” ujar Kepala Bappebti Deddy Saleh di Jakarta, Selasa (21/4). Menurut Deddy, keuntungan penyelesaian melalui badan arbitrase adalah dilakukan secara transparan, waktu yang lebih cepat, efektif dan efisien, independen dan dari segi persoalan bisnis sangat menguntungkan karena berada di luar peradilan umum. Proses penyelesaian antara nasabah dan pialang terbagi dari tiga tahap yaitu penyelesaian di tingkat perusahaan terlebih dahulu kemudian jika bersifat perdata bisa diajukan ke peradilan umum atau melalui badan arbitrase sedangkan untuk yang bersifat pidana hanya bisa dilakukan oleh peradilan umum. ”Dengan arbitrase khusus perdagangan berjangka ini, dapat mengurangi banyaknya kasus yang masuk ke Mahkamah Agung (MA), dan kitapun mendapat dukungan dari MA karena secara makro, badan ini memberikan kontribusi yang positif,” katanya menambahkan. (Ve) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Padat Karya Untuk Mantan TKI Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menyiapkan program padat karya bagi TKI korban pemutusan hubungan kerja di Malaysia. Hal tersebut dikemukakan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno di Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Kamis (23/4), seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima PM Malaysia. "Sejak awal saya punya program antisipasi PHK baik dalam maupun luar negeri, yaitu dari dana stimulus kita kerahkan bagi program padat karya produktif untuk penciptaan lapangan pekerjaan," katanya. M e n u r u t E r m a n d a n a s t i m u l u s ya n g dianggarkan sebesar Rp300 miliar telah disetujui oleh DPR. "(Para TKI itu) ada yang langsung membuat kelompok- kelompok usaha di daerahnya masing masing, ada juga yang alih profesi setelah masuk balai latihan kerja, jadi mau pindah profesi, ada juga yang mau berwirausaha," katanya. Erman mengatakan sekitar 5.000 TKI dipulangkan secara bertahap dari Malaysia hingga Febuari 2009. "Itu (5.000 TKI) karena kontraknya sudah selesai, atau ada juga pengalihan tugas, maksudnya masih ada sisa masa kontrak tapi diminta pindah ke sektor lain, itu masih dalam proses dan jumlahnya ada 23.600 orang," ujarnya. Saat ini permintaan tenaga kerja di sektor tekstil, elektronik dan garmen di Malaysia memang berkurang namun di sektor perkebunan masih berkembang. (Antara News) Kementerian Lingkungan Hidup Targetkan Tangani 528 Kasus Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) mentargetkan mampu menangani 528 kasus masalah lingkungan hidup per tahun atau satu kasus bisa ditangani oleh satu petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang saat ini berjumlah 528 orang. “Sedangkan pada tahun Partinah. Di dekat kolam ikan, yang dahulu merupakan kolam renang, terdapat Patung BRA Partinah berpakaian adat Jawa sedang duduk membawa kipas. Sedangkan Patung BRA Partini berdiri tegak di tengah danau buatan bagian barat. Revitalisasi Balekambang juga dikenal dengan gedung pertunjukan seni ketoprak. Pada masa kejayaannya, gedung ini selalu dipenuhi penonton baik yang duduk maupun yang berdiri karena tidak kebagian tempat duduk. Kelompok Srimulat asuhan Pak Teguh adalah kelompok yang dibesar-

2008 KNLH baru mampu menangani 68 kasus,” kata Deputi Bidang Penaatan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Ilyas Assad di Jakarta, Rabu (22/4). Diantaranya 13 kasus dalam proses pengumpulan bahan keterangan, enam kasus sanksi administrasi, 34 kasus dalam penyidikan, 15 kasus dalam berkas perkara lengkap, 12 kasus dalam proses sidang dan empat kasus sudah diputuskan. Untuk priode Januari – Maret 2009 telah pula ditangani berbagai kasus dengan beberapa tingkatan proses, diantaranya dalam proses pengumpulan bahan keterangan 4 kasus, sanksi administrasi 6 kasus, penyidikan dua kasus, berkas perkara lima kasus, dalam proses sidang 12 kasus dan telah diputuskan satu kasus. “Untuk mencapai target tersebut kami telah membangun pos pengaduan yang dekat dari masyarakat yang saat ini sudah berjumlah 37 pos pengaduan di hampir semua provinsi di tanah air,” ujarnya. Untuk provinsi yang belum ada Pos Pengaduan akan segera dibangun termasuk di wilayah Indonesia bagian Timur, bahkan selanjutkan akan segera dibangun Pos Pengaduan di setiap kab/kota. Tujuan membangun lebih banyak Pos Pengaduan tersebut adalah agar masyarakat mudah melaporkan kalau ada pengrusakan lingkungan di daerahnya. Jangan lagi setiap pengrusakan lingkungan ditangani dari pusat, karena hal itu akan sangat sulit penanganannya, sehingga semua pemda harus ikut menjaga lingungan hidup didaerahnya. “Hingga saat ini masih sedikit perkara lingkungan hidup yang bisa sampai ke pengadilan, karena perbedaan pandang antara kami dengan penegak hukum.,” ujarnya Demikian pula pihak penegak hukum baik kepolisian dan hakim sedikit sekali memahami masalah lingkungan hidup, sehingga mereka kurang tertarik menangani masalah lingkungan. (mf)

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Lomba Foto Sadar Wisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) mengadakan 'Lomba Foto Sadar Wisata 2009' dengan total hadiah Rp75 juta. Kegiatan lomba foto yang mengangkat tema "Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Menerapkan Sapta Pesona Melalui Lomba Foto Sadar Wisata 2009" ini terbuka untuk umum dan akan dimulai dari tanggal 15 April hingga 30 Juni 2009 sebagai batas akhir penyerahan karya foto ke pihak panitia lomba. Pengumuman para pemenang dan penyerahan hadiah akan dilakukan pada 19 Juli 2009. Menbudpar Jero Wacik mengharapkan dengan lomba Foto Sadar Wisata 2009 dapat mendorong masyarakat akan pentingnya peran pariwisata dalam mensejahterakan masyarakat. Menurut Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Depbudpar Firmansyah Rahim, tujuan diadakannya lomba foto Sadar Wisata 2009 adalah sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan butir-butir Sapta Pesona (Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah dan Kenangan) melalui seni fotografi. Hasil karya foto terbaik dari seni fotografi ini menjadi signifikan dalam menginformasikan dan menyebarluaskan peran masyarakat dalam pembangunan pariwisata daerah, kata Firmansyah didampingi Direktur Pemberdayaan Masyarakat Depbudpar Bakri dan Hilda Sabri Ketua Forbudpar dalam jumpa pers di gedung Sapta Pesona Jakarta, Jumat (24/4). www.budpar.go.id

kan di gedung ini. Siapa yang tidak kenal dengan pelawak yang bernama Gepeng, Pete, Jujuk, dan Tarzan. Mereka adalah idola masyarakat Solo pada masanya. Namun gedung kesenian yang terletak di sisi selatan taman ini tidak lagi dipadati penonton ketoprak sejak televisi swasta dikenal masyarakat. Saat inilah masa kejayaan Taman Balekambang sempat meredup. Taman air menjadi keruh dan tidak lagi menarik. Sejak Pemerintah Kota Surakarta membenahi hutan kota ini, Taman Balekambang hidup menjadi taman yang nyaman, teduh dan asri. Hampir sama dengan Kebun Raya Bogor hanya saja

taman ini berukuran lebih kecil. Pengunjung dapat menjumpai flora dan fauna seperti rusa, merpati putih dan aneka tanaman langka. Peresmian revitalisasi yang dilakukan Pemkot Surakarta dilaksanakan pada saat World Heritage Cities Conference and Expo tahun lalu. Bangunan ini juga kerap digunakan Walikota Surakarta untuk menggelar rapat dengan Musyawarah Pimpinan Daerah. Jika anda ingin berlibur di Kota Solo, singgahlah di Taman Balekambang yang buka dari pukul 07.00 sampai dengan 18.00 WIB. Gratis! (lida)

Hotspot Gaya Solo Bulan Juli 2008. Sekitar 1.000 orang berjajar di sepanjang citywalk Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Ketika itu mereka bersama browsing, menjelajahi dunia maya. Peristiwa yang tercatat dalam Museum Rekor Indonesia (MURI) ini adalah yang menjadi cikal bakal hotspot citywalk. “Untuk mewujudkan Solo Cyber City 2010 sudah dimulai sejak tahun 2008 lalu,” kata Joko Waskito Raharjo, MM, Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta menegaskan. Kontan fasilitas ini dimanfaatkan anak muda yang gandrung berseluncur di dunia maya. Jangan heran, jika ada puluhan anak muda menatap layar laptop di sepanjang citywalk dari Purwosari hingga Gladag. “Sejak demam facebook , tambah banyak yang suka pakai internet. Yang awalnya gak tahu internet jadi suka buka internet. Tahunya ya cuma facebook itu,” kata Isnan Wihartanto, SH, Kasi Piranti Lunak dan Keras. sambil menjelaskan kegiatan akses internet yang bisa dilakukan

dengan duduk di atas kursi atau beralaskan rerumputan taman. A i d i l , k a r ya w a n s e b u a h perusahaan farmasi mengaku cukup sering browsing di udara terbuka seperti ini. “Bisa aja ngenet di kamar kos tapi kalau bosen ya kesini. Cari suasana aja,” katanya. Tata, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret, mengaku pernah tahu adanya hotspot gratis di citywalk dari temannya. “Tahu dari teman tapi belum pernah coba. Mau juga coba di sana tapi sayang gak ada colokannya. Kalau di sini kan ada

colokannya,” katanya kemudian. Kekhawatiran akan kehadiran internet di ruang terbuka yang akan membawa dampak buruk bagi anak-anak karena bebasnya jangkauan jelajah intenet seperti kemudahan mengunjungi situs dewasa tidak terbukti. Tidak terlihat satu pun anakanak ataupun dewasa muda yang mengunjungi situs dewasa di ruang publik. “Kalau di ruang publik itu orang masih sungkan untuk mengunjungi situs dewasa. Berbeda dengan di warnet-warnet yang lebih privat,” kata Joko Waskito. Menurutnya, batasan akses situs dewasa masih belum perlu dibatasi dengan software anti pornografi karena masyarakat Solo masih mampu membentengi dirinya untuk tidak mengunjungi situs-situs tersebut. Dorong Perekonomian Selain sebelas titik hotspot di citywalk yang baru diluncurkan Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2009, juga telah ada hotspot gratis di lima tempat yang dibuka tahun 2008 lalu. Para pecinta dunia maya dapat menikmati layanan internet gratis di Taman Satwa Taru Jurug,

Taman Balekambang, Taman Air, Lojigandrung atau Rumah Dinas Walikota, dan Balaikota. Bagi para komuter, Pemkot Surakarta juga menyediakan layanan hotspot gratis di Taman Air yang berlokasi tepat di depan Terminal Tirtonadi. Tempat ini rencananya akan dijadikan lokasi rest area dan taman baca. L a ya n a n h o t s p o t g r a t i s ini juga turut memutar roda perekonomian. Hingga bulan April saja, sudah digelar tiga pameran komputer. "Tahun lalu hanya digelar dua pameran. Sekolah juga menghendaki diberikan

Pengetahuan “Manusia sejatinya sama saja, yang membedakan hanyalah apa yang ada di dalam otaknya.” Ucapan Plato di atas menunjukkan, betapa berharganya pengetahuan yang dimiliki manusia. Isi otak (baca: pengetahuan) bukan saja akan menjadi pembeda manusia satu dengan manusia lainnya, namun juga menjadi faktor penentu, pada ‘kasta’ mana seseorang akan berada dalam sistem sosial. Jangan kira di jaman satelit sekarang ini sudah tidak ada kasta. Masih ada! Bedanya, kalau dulu puncak kasta dikuasai mereka yang berlimpah materi atau memiliki jabatan tinggi, sekarang posisi ini diambil alih oleh mereka yang berpengetahuan tinggi. Bill Gates misalnya, berhasil menjadi tokoh papan atas dunia karena pengetahuannya di bidang perangkat lunak komputer sangat mumpuni. Muhammad Yunus memenangi hadiah Nobel lantaran pengetahuannya menyelenggarakan kredit bagi masyarakat miskin. Tsun Zu terkenal di seantero dunia lantaran pengetahuannya yang komplit tentang falsafah dan strategi

berperang. Sir Alex Fergusson menjadi pelatih sepakbola ternama karena pengetahuannya menangani klub sepakbola yang ‘selalu menang dalam pertandingan’. Makin tinggi kadar pengetahuan yang dimiliki seseorang, makin tinggi pula posisinya dalam sistem sosial. Sebaliknya, makin sedikit pengetahuan, makin merosot pula posisi seseorang. Maka jelaslah kemudian, orang-orang yang berada di posisi kelas ‘akar rumput’ alias paling bawah, sudah pasti terdiri dari orang-orang yang pengetahuannya cuma “seuprit”. Tentu tak perlu memiliki pengetahuan tentang segala hal untuk menjadi seorang tokoh, apalagi di tingkat lokal. Satu pengetahuan yang khas dan mumpuni tentang hal yang remeh-temeh pun sudah cukup untuk mentahbiskan seorang menjadi tokoh. Mbah Maridjan misalnya, menjadi tokoh masyarakat karena pengetahuan orisinalnya tentang tabiat Gunung Merapi. Mbok Berek tenar karena pengetahuannya tentang resep ayam goreng yang empuk dan lezat. Pak Mukibat terkenal karena memiliki pengetahuan tentang ca-

harga khusus untuk membeli komputer. Hal ini sudah kami sampaikan ke para pengusaha,” kata Joko. Namun sayang sekali pemkot belum menyediakan layanan warung internet gratis bagi masyarakat yang tidak memiliki perangkat komputer. Terlepas dari kecepatan akses internet dan masih belum terjangkaunya komputer nirkabel b a g i s e b a g i a n m a s ya ra k a t , harapan menuju Solo Cyber City 2010 patut diacungi jempol. Kita nikmati saja fasilitas yang tersedia di Kota Solo. Kini taman-taman di Solo sudah dipenuhi pengunjung sejak siang hari. Kalau dulu hanya untuk menikmati angkringan dan hidangan istimewa khas solo, kini ada laptop yang menemani. Sebuah pemandangan yang jarang ditemui di tempat lain, warga Solo yang sedang menghadapi tantangan dunia maya tanpa batas, masih tetap mencintai budayanya, sego kucing sebagai salah satu kuliner tradisional andalan. (Lida Noor)

Poliklinik Kesehatan Gratis

Dompet Dhuafa Sulawesi Selatan (Sulsel) akan membuka layanan kesehatan cumacuma untuk warga miskin di Sulsel melalui klinik pelayanan kesehatan yang akan diresmikan pengoperasiannya Mei mendatang di Makassar. Yuli didampingi Direktur Dompet Dhuafa Sulsel, Mulyan Pulubuhu, menjelaskan, pelayanan kesehatan Dompet Dhuafa itu akan diresmikan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. "Kami menargetkan akan melayani sekitar 100 sampai 150 per hari secara gratis," kata Yuli. Selain mengoperasikan klinik pelayanan kesehatan gratis di kantor Dompet Dhuafa Jl Dr Ratulangi, Makassar, Dompet Dhuafa juga akan melakukan aksi layanan sehat secara berkala ke semua kabupaten di Sulsel dua kali sepekan.Sejumlah program Dompet Dhuafa di Sulsel sudah jalan, seperti pemberian bea siswa kepada 80 mahasiswa yang

ra menyambung batang singkong lokal dengan batang singkong karet, yang bisa menghasilkan singkong segede paha orang dewasa. Tapi di tingkat dunia, kekhasan pengetahuanlah yang akan menjadi kunci diperhitungkan-tidaknya suatu negara atau bangsa dalam percaturan global. Contoh terbaik dalam kasus ini adalah Swiss. Keberadaan negara ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia, karena ham-

pir seperempat kekayaan dunia disimpan di bank-bank Swiss yang terkenal memiliki pengetahuan terbaik dalam hal ‘merahasiakan identitas nasabah’. Itu belum termasuk pengetahuan mereka membuat jam tangan berkualitas tinggi, yang selama berabad-abad mendominasi pasaran arloji dunia tanpa bisa digeser oleh negara manapun! Yang pasti, seluruh bidang, baik politik, ekonomi, sosial, budaya,

saat ini sedang kuliah di Unhas. Lima belas dari 80 penerima bea siswa di Unhas tersebut akan menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Unhas. Penerima bea siswa Dompet Dhuafa menurut Yuli, ditanggung b i a ya p e n d i d i k a n nya s e j a k semester awal hingga selesai, mereka juga diasramakan. "Kami menggunakan tiga asrama untuk menampung 80 mahasiswa Unhas yang menerima bea siswa Dompet Dhuafa tersebut," katanya. (mediacenter makassar)

One Stop Services

“Kami siap menerima masyarakat dengan layanan yang one stop service.” Kalimat itu kini menjadi kredo bagi tenaga kesehatan di Jember Medical Center (JMC). Ya, Jember Medical Center (JMC) mengembangkan layanan kesehatan yang bermutu, merata, terjangkau dan efisien kepada para pasien dan pengunjung. Fasilitas yang tersedia sangat lengkap, mulai dari p e l aya n a n m e d i s s p e s i a l i s , pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan umum dan k o n s u l t a s i g i z i , p e l a ya n a n kedokteran komplementer dan masih banyak lagi pelayanan yang ada. "Gedung ini dilengkapi peralatan dan fasilitas modern terpadu untuk memenuhi kebutuhan banyak pasien,” jelas dr. Susilo Warhani, S.MM, di Jember awal April lalu. Untuk mendukung upaya itu, JMC mengembangkan layanan berbasis teknologi informasi. Mulai dari laboratorium, farmasi, dan administrasi pasien semua online. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan pada para pasien, dimana seluruh pasien tidak perlu di transfer dari satu unit ke unit lain untuk mendapat pelayanan. “Jadi pasien bisa mendapatkan seluruh layanan yang dibutuhkan tanpa harus keluar dari gedung

atau kantor. Obat, laboratorium, rehabilitasi medik semua sudah tersedia disini,“ tambah dr. Dhani. Upaya ini digagas untuk. mengakomodasi dan memperluas akses pelayanan kesehatan. JMC juga memberikan pelayanan medis modern yang dilengkapi dengan sarana penunjang medis, kebugaran dan kelengkapan p e l aya n a n l a i n d a l a m s a t u lokasi. “Kemampuan peralatan yang m oder n aka n m a m pu memberikan pelayanan yang maksimal dalam satu lokasi ( t e m p a t ) d i J M C . M i s a l nya bila memerlukan pelayanan pemeriksaan laboratorium tidak

perlu keluar gedung, bahkan bila perlu peningkatan kebugaran juga tidak perlu mencari pelayanan keluar gedung, “ujar dr. Dhani sambil promosi. Konsep One Stop Service (OSS) di JMC adalah salah satu solusi untuk mengurangi hilangnya kesempatan pelanggan (opprotunity loss) yang mungkin saja menyebabkan kerugian ekonomi (economic loss). “Dengan konsep ini pasien yang datang tidak perlu harus kemana-mana lagi, dan dapat dilayani di satu tempat atau area yang mudah dijangkau,“ katanya. drg. Rustin Savitri sangat menyayangkan apabila prasarana yang sangat memadai ini tidak dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat Jember, padahal s e m u a s a ra n a m e d i s ya n g ada dapat menghasilkan data atau rekam medik yang sangat akurat. (mc-humas/jbr)

Jika anda melihat, mendengar dan memiliki kisah unik dari seluruh nusantara untuk dituliskan dan ingin berbagi dalam rubrik keliling nusantara, silahkan kirimkan naskah kepada redaksi komunika melalui surat ke alamat redaksi atau melalui e-mail: [email protected] atau [email protected] hankam, kini dikuasai oleh mereka yang memiliki pengetahuan hebat di bidangnya masing-masing. Dalam bidang politik khususnya kekuasaan, dulu orang sering bertamsil, “I have power, because I’m strong and you are weak, saya berkuasa karena saya kuat dan kamu lemah”. Tapi sekarang ucapan itu beralih menjadi, “I have power, because I know and you don’t know, saya berkuasa karena saya tahu dan kamu tidak”. Dalam bidang ekonomi pun, kini dikenal istilah knowledge-based economy alias ekonomi berbasis pengetahuan. Intinya, ekonomi sekarang tidak lagi tergantung pada produksi, distribusi dan transaksi jual beli komoditas semata, namun juga tergantung pada bagaimana seseorang dapat memberi nilai tambah pada suatu komoditas dengan pengetahuan yang dimilikinya. Siapa bilang aspek budaya tak butuh pengetahuan. Buktinya para penggerak budaya saat ini adalah mereka yang memiliki pengetahuan untuk mengorganisasikan sebuah event budaya menjadi pertunjukan hebat yang dapat dinikmati orang lain, dengan biaya mahal sekalipun. Pemberdayaan masyarakat pun konon kini sangat knowledgebias atau semua berdasar pengetahuan. Dalilnya, jika anda ingin memberdayakan orang lain, ja-

ngan beri dia uang, tapi berilah ia pengetahuan. Tak menjadi soal pengetahuan apa yang akan anda bagikan, tacit knowledge (pengetahuan yang tersembunyi dalam otak) ataupun practice knowledge (pengetahuan terapan). Keduanya sangat diperlukan bagi orang lain untuk meningkatkan kapasitas diri. Jika pengetahuan telah dibagikan, tak usahlah anda dongkrak seseorang untuk naik tangga ‘kasta’ sosial. Karena begitu pengetahuan di dalam otaknya bertambah, secara otomatis seseorang akan naik ke posisi yang lebih tinggi. Jelas bahwa konsep pengetahuan sebagai kunci pembuka peradaban, seperti yang didengungkan para pemikir, bukan isapan jempol belaka. Buktinya, hanya orang-orang yang memiliki pengetahuanlah yang akan tahu bahwa ia memiliki peluang untuk berubah menjadi orang yang lebih ‘beradab.’ Seperti kata pepatah, sebaikbaiknya manusia adalah orang yang tahu bahwa dirinya tahu. Agak mendingan adalah orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu. Yang kasihan adalah orang yang tidak tahu bahwa dirinya tahu. Tapi yang paling memprihatinkan tentu orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu! (WH).


11



12


PASTIKAN ANDA TERDAFTAR

KPU MELAKSANAKAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PILPRES 2009 SAMPAI DENGAN TANGGAL 10 MEI 2009 DAN DIUMUMKAN PADA TANGGAL 11-17 MEI 2009

SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA DI PPS (KELURAHAN ATAU RT/RW SETEMPAT) BADAN INFORMASI PUBLIK website : www.depkominfo.go.id

2

Recommend Documents