PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TITIAN MODANG KOPAH, DESA PULAU BANJAR KARI, DESA SEBERANG SUNGAI, DESA SUNGAI BESAR HILIR, DESA KAMPUNG BARU IBUL, DESA MUARO TIU MAKMUR, DESA MUARO TOBEK, DESA SAMPURAGO, DESA SAKO, DESA SUNGAI LANGSAT, DESA PAUH ANGIT HULU, DESA BUMI MULYA, DESA SIDODADI, DESA RAWANG OGUANG, DESA SIMPANG PULAU BERALO, DESA LEBUH LURUS, DESA KAMPUNG BARU KOTO, DESA KETAPING JAYA, DESA KAMPUNG BARU TIMUR, DAN DESA LOGAS HILIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUANTAN SINGINGI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta peningkatan daya saing desa dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam lingkup wilayah Kabupaten Kuantan Singingi; b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat perlu diadakan pembentukan desa baru yang merupakan pemekaran dari desa yang sudah ada; c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, hak asal–usul desa, kondisi sosial dan persyaratan yang ditentukan, maka perlu adanya pembentukan desa baru; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Titian Modang Kopah, Desa Pulau Banjar Kari, Desa Seberang Sungai, Desa Sungai Besar Hilir, Desa Kampung Baru Ibul, Desa Muaro Tiu Makmur, Desa Muaro Tobek, Desa Sampurago, Desa Sako, Desa Sungai Langsat, Desa Pauh Angit Hulu, Desa Bumi Mulya, Desa Sidodadi, Desa Rawang Oguang, Desa Simpang Pulau Beralo, Desa Lebuh Lurus, Desa Kampung Baru Koto, 1
Desa Ketaping Jaya, Desa Kampung Baru Timur, dan Desa Logas Hilir. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
2
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2002 Nomor 7). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI dan
BUPATI KUANTAN SINGINGI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA TITIAN MODANG KOPAH, DESA PULAU BANJAR KARI, DESA SEBERANG SUNGAI, DESA SUNGAI BESAR HILIR, DESA KAMPUNG BARU IBUL, DESA MUARO TIU MAKMUR, DESA MUARO TOBEK, DESA SAMPURAGO, DESA SAKO, DESA SUNGAI LANGSAT, DESA PAUH ANGIT HULU, DESA BUMI MULYA, DESA SIDODADI, DESA RAWANG OGUANG, DESA SIMPANG PULAU BERALO, DESA LEBUH LURUS, DESA KAMPUNG BARU KOTO, DESA KETAPING JAYA, DESA KAMPUNG BARU TIMUR, DAN DESA LOGAS HILIR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi. 2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mangatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 7. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. 8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
3
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa. 11. Desa Induk adalah desa sebelum dimekarkan. 12. Desa Pemekaran adalah desa sesudah dimekarkan. 13. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 16. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada. BAB II PEMBENTUKAN, LUAS DAN BATAS ADMINISTRASI DESA Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Titian Modang Kopah, Desa Pulau Banjar Kari, Desa Seberang Sungai, Desa Sungai Besar Hilir, Desa Kampung Baru Ibul, Desa Muaro Tiu Makmur, Desa Muaro Tobek, Desa Sampurago, Desa Sako, Desa Sungai Langsat, Desa Pauh Angit Hulu, Desa Bumi Mulya, Desa Sidodadi, Desa Rawang Oguang, Desa Simpang Pulau Beralo, Desa Lebuh Lurus, Desa Kampung Baru Koto, Desa Ketaping Jaya, Desa Kampung Baru Timur dan Desa Logas Hilir. Pasal 3 (1) Desa Titian Modang Kopah merupakan pemekaran dari Desa Jaya Kecamatan Kuantan Tengah. (2) Desa Titian Modang Kopah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Pasir Putih dan Dusun Titian Modang Kopah. (3) Desa Titian Modang Kopah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 26.49 kilometer persegi. (4) Desa Titian Modang Kopah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas batas sebagai berikut : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Munsalo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah. b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah.
4
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jaya Kopah dan Desa Pulau Baru Kopah Kecamatan Kuantan Tengah. d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Munsalo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah. (5) Dengan dibentuknya Desa Titian Modang Kopah maka luas wilayah Desa Jaya Kopah dikurangi dengan luas wilayah Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah. Pasal 4 (1) Desa Pulau Banjar Kari merupakan pemekaran dari Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah. (2) Desa Pulau Banjar Kari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Hulu Tolong dan Dusun Muto Tanjung. (3) Desa Pulau Banjar Kari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 29.74 kilometer persegi. (4) Desa Pulau Banjar Kari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas-batas sebagai berikut : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pintu Gobang Kari dan Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah. b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Siberoba Kecamatan Gunung toar. c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah. d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulau Godang Kari dan Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah. (5) Dengan dibentuknya Desa Pulau Banjar Kari maka luas wilayah Desa Pintu Gobang Kari dikurangi dengan luas wilayah Desa Pulau Banjar Kari Kecamatan Kuantan Tengah. Pasal 5 (1) Desa Seberang Sungai merupakan pemekaran dari Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar. (2) Desa Seberang Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun I dan Dusun II. (3) Desa Seberang Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 21.98 kilometer persegi. (4) Desa Seberang Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas-batas sebagai berikut : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pulau Rumput Kecamatan Gunung Toar. b. Sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Padang Lalang Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar. c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar. d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cengar Kecamatan Kuantan Mudik.
5
(5) Dengan dibentuknya Desa Seberang Sungai maka luas wilayah Desa Pulau Mungkur dikurangi dengan luas wilayah Desa Seberang Sungai Kecamatan Gunung Toar. Pasal 6 (1) Desa Sungai Besar Hilir merupakan pemekaran dari Desa Sungai Besar Kecamatan Kuantan Mudik. (2) Desa Sungai Besar Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun I dan Dusun II. (3) Desa Sungai Besar Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 17.36 kilometer persegi. (4) Desa Sungai Besar Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batasbatas sebagai berikut : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ibul Kecamatan Kuantan Mudik. b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Besar Kecamatan Kuantan Mudik. c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Padang Lawas Kecamatan Padang Lawas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pesajian Kecamatan Pematang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. (5) Dengan dibentuknya Desa Sungai Besar Hilir maka luas wilayah Desa Sungai Besar dikurangi dengan luas wilayah Desa Sungai Besar Hilir Kecamatan Kuantan Mudik. Pasal 7 (1) Desa Kampung Baru Ibul merupakan pemekaran dari Desa Ibul Kecamatan Kuantan Mudik. (2) Desa Kampung Baru Ibul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun I dan Dusun II. (3) Desa Kampung Baru Ibul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 29.71 kilometer persegi. (4) Desa Kampung Baru Ibul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batasbatas sebagai berikut : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pangkalan Kecamatan Kuantan Mudik. b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ibul Muaro Tobek Kecamatan Kuantan Mudik. c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Padang Lawas Kecamatan Padang Lawas Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat. d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pesajian kecamatan Pematang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. (5) Dengan dibentuknya Desa Kampung Baru Ibul maka luas wilayah Desa Ibul dikurangi dengan luas wilayah Desa Kampung Baru Ibul Kecamatan Kuantan Mudik. Pasal 8 (1) Desa Muaro Tiu Makmur merupakan pemekaran dari Desa Muara Petai Kecamatan Kuantan Mudik. (2) Desa Muaro Tiu Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Suka Damai, Dusun Suka Maju, Dusun Suka Makmur dan Dusun Suka Jaya. 6
(3) Desa Muaro Tiu Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wilayah 51.74 kilometer persegi.
memiliki luas
(4) Desa Muaro Tiu Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas-batas sebagai berikut : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Setiang Kecamatan Kuantan Mudik. b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muaro Tobek Kecamatan Kuantan Mudik. c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muara Petai Kecamatan Kuantan Mudik. d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pesajian Kecamatan Pematang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. (5) Dengan dibentuknya Desa Muaro Tiu Makmur maka luas wilayah Desa Muara Petai dikurangi dengan luas wilayah Desa Muaro Tiu Makmur Kecamatan Kuantan Mudik. Pasal 9 (1) Desa Muaro Tobek merupakan pemekaran dari Desa Pangkalan Kecamatan Kuantan Mudik. (2) Desa Muaro Tobek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun I, Dusun II, Dusun III dan Dusun IV. (3) Desa Muaro Tobek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 57.48 kilometer persegi. (4) Desa Muaro Tobek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas-batas sebagai berikut : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muaro Tiu Makmur Kecamatan Kuantan Mudik. b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pangkalan Kecamatan Kuantan Mudik. c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik dan Desa Padang Lawas Kecamatan Padang Lawas Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat. d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pesajian Kecamatan Pematang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. (5) Dengan dibentuknya Desa Muaro Tobek maka luas wilayah Desa Pangkalan dikurangi dengan luas wilayah Desa Muaro Tobek Kecamatan Kuantan Mudik. Pasal 10 (1) Desa Sampurago merupakan pemekaran dari Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan. (2) Desa Sampurago sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Rampai dan Dusun Mawar. (3) Desa Sampurago sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 29.12 kilometer persegi. (4) Desa Sampurago sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas-batas sebagai berikut : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan. b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muaro Tombang Kecamatan Kuantan Mudik.
7
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lubuk Ambacang dan Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan. d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Muara Tombang Kecamatan Kuantan Mudik. (5) Dengan dibentuknya Desa Sampurago maka luas wilayah Desa Lubuk Ambacang dikurangi dengan luas wilayah Desa Sampurago Kecamatan Hulu Kuantan. Pasal 11 (1) Desa Sako merupakan pemekaran dari Desa Pasar Baru Pangean Kecamatan Pangean. (2) Desa Sako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun, Sako Mudiak, Dusun Kelok Agung, Dusun Sei. Tambonsu, Dusun Baru, Dusun Indojaya dan Dusun Air Hitam. (3) Desa Sako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 29.02 kilometer persegi. (4) Desa Sako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas-batas sebagai berikut : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat dan Desa Sungai Langsat Kecamatan Pangean. b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pauh Angit dan Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean. c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jalur Patah Kecamatan Benai. d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean. (5) Dengan dibentuknya Desa Sako maka luas wilayah Desa Pasar Baru dikurangi dengan luas wilayah Desa Sako. Pasal 12 (1) Desa Sungai Langsat merupakan pemekaran dari Desa Pasar Baru Pangean Kecamatan Pangean. (2) Desa Sungai Langsat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Anggrek, Dusun Mawar, Dusun Duku, Dusun Melati, Dusun Harapan Baru dan Dusun Air Hitam Timur. (3) Desa Sungai Langsat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 37.82 kilometer persegi. (4) Desa Sungai Langsat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas-batas sebagai berikut : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Logas Kecamatan Logas Tanah Darat. b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sako Kecamatan Pangean dan Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Benai. c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muara Langsat dan Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Benai. d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sako Kecamatan Pangean. (5) Dengan dibentuknya Desa Sungai Langsat maka luas wilayah Desa Pasar Baru dikurangi dengan luas wilayah Desa Sungai Langsat Kecamatan Pangean.
8
Pasal 13 (1) Desa Pauh Angit Hulu merupakan pemekaran desa Pauh Angit Kecamatan Pangean. (2) Desa Pauh Angit Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari Dusun
Tanjung, Dusun Pauh Angit, Dusun Belukar Panjang, Dusun Alai dan Dusun Ujung Tanah. (3) Desa Pauh Angit Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 41.86 kilometer persegi. (4) Desa Pauh Angit Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas-batas sebagai berikut : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean dan Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai. b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pauh Angit dan Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean. c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean. d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pematang Kecamatan Pangean. (5) Dengan dibentuknya Desa Pauh Angit Hulu maka luas wilayah Desa Pauh Angit dikurangi dengan luas wilayah Desa Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean. Pasal 14 (1) Desa Bumi Mulya merupakan pemekaran dari Desa Kuantan Sako Kecamatan Logas Tanah Darat. (2) Desa Bumi Mulya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Sumber Rezki, Dusun Sumber Jaya, Dusun Sumber Alam dan Dusun Sumber Mas. (3) Desa Bumi Mulya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 17.31 kilometer persegi. (4) Desa Bumi Mulya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki batas-batas
sebagai berikut : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir. b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kuantan Sako Kecamatan Logas Tanah Darat. c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir. d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat. (5) Dengan dibentuknya Desa Bumi Mulya maka luas wilayah Desa Kuantan Sako dikurangi dengan luas wilayah Desa Bumi Mulya Kecamatan Logas Tanah Darat. Pasal 15 (1) Desa Sidodadi merupakan pemekaran dari Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat. (2) Desa Sidodadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Purwodadi dan Dusun Sumber Sari. (3) Desa Sidodadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 16.01 kilometer persegi. (4) Desa Sidodadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas-batas sebagai berikut : 9
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat. b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat. c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kuantan Sako Kecamatan Logas Tanah Darat. d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat. (5) Dengan dibentuknya Desa Sidodadi maka luas wilayah Desa Giri Sako dikurangi dengan luas wilayah Desa Sidodadi Kecamatan Logas Tanah Darat. Pasal 16 (1) Desa Rawang Oguang merupakan pemekaran dari Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir. (2) Desa Rawang Oguang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari Dusun
Padang Komang, Dusun Rawang Oguang dan Dusun Perkebunan Cerenti Subur. (3) Desa Rawang Oguang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki luas wilayah
68.89 kilometer persegi. (4) Desa Rawang Oguang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki batas-batas
sebagai berikut : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir. b. Sebelah Selatan
berbatasan dengan Desa Punti Kayu Kecamatan Pematang
Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Teratak Jering Kecamatan Kuantan Hilir. d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir. (5) Dengan dibentuknya Desa Rawang Oguang maka luas wilayah Desa Sungai Sorik dikurangi dengan luas wilayah Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir. Pasal 17 (1) Desa Simpang Pulau Beralo merupakan pemekaran dari Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir. (2) Desa Simpang Pulau Beralo sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari
Dusun Simpang, Dusun Bukit Tigo dan Dusun Tengah. (3) Desa Simpang Pulau Beralo sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki luas
wilayah 80.95 kilometer persegi. (4) Desa Simpang Pulau Beralo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batasbatas sebagai berikut : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir. b. Sebelah Selatan
berbatasan dengan Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan
Hilir. c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Kijang Kecamatan Kuantan Hilir. d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman. 10
(5) Dengan dibentuknya Desa Simpang Pulau Beralo maka luas wilayah Desa Pulau Beralo dikurangi dengan luas wilayah Desa Simpang Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir. Pasal 18 (1) Desa Lebuh Lurus merupakan pemekaran dari Desa Pasar Inuman dan Desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman. (2) Desa Lebuh Lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari dusun Lebuh
Kupik dan Dusun Harapan Kopou Kuning. (3) Desa Lebuh Lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki luas wilayah
14.84 kilometer persegi. (4) Desa Lebuh Lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki batas-batas
sebagai berikut : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman. c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pasar Inuman Kecamatan Inuman. d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bedeng Sikuran Kecamatan Inuman. (5) Dengan dibentuknya Desa Lebuh Lurus maka luas wilayah Desa Pasar Inuman dan Desa Banjar Nan Tigo dikurangi dengan luas wilayah Desa Lebuh Lurus Kecamatan Inuman. Pasal 19 (1) Desa Kampung Baru Koto merupakan pemekaran dari Desa Koto Inuman Kecamatan Inuman. (2) Desa Kampung Baru Koto sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari
Dusun Kampung Tarondam, Dusun Kampung Baru Jaya dan Dusun Pematang Pokan. (3) Desa Kampung Baru Koto sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki luas
wilayah 32.09 kilometer persegi. (4) Desa Kampung Baru Koto sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki batas-
batas sebagai berikut : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman. b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulau Sipan Kecamatan Inuman. c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Koto Inuman Kecamatan Inuman. d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pasar Inuman Kecamatan Inuman. (5) Dengan dibentuknya Desa Kampung Baru Koto maka luas wilayah Desa Koto Inuman dikurangi dengan luas wilayah Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman.
Pasal 20 (1) Desa Ketaping Jaya merupakan pemekaran dari Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman. 11
(2) Desa Ketaping Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Gaung, Dusun Linsono dan Dusun Ketaping. (3) Desa Ketaping Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 11.09 kilometer persegi. (4) Desa Ketaping Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki batas-batas
sebagai berikut : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman. b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti. c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir. d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bedeng Sikuran Kecamatan inuman. (5) Dengan dibentuknya Desa Ketaping Jaya maka luas wilayah Desa Pulau Panjang Hilir dikurangi dengan luas wilayah Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman. Pasal 21 (1) Desa Kampung Baru Timur merupakan pemekaran dari Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti. (2) Desa Kampung Baru Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun I dan Dusun II. (3) Desa Kampung Baru Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki luas
wilayah 71.30 kilometer persegi. (4) Desa Kampung Baru Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batasbatas sebagai berikut : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti. b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti. c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti. d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Koto Peraku Kecamatan Cerenti. (5) Dengan dibentuknya Desa Kampung Baru Timur maka luas wilayah Kampung Baru dikurangi dengan luas wilayah Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cirenti. Pasal 22 (1) Desa Logas Hilir merupakan pemekaran dari Desa Logas Kecamatan Singingi. (2) Desa Logas Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Simpang dan Dusun Muaro. (3) Desa Logas Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 40.22 kilometer persegi. (4) Desa Logas Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas-batas sebagai berikut : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi. b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Logas Kecamatan Singingi. c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi. d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sumber Datar dan Desa Air Emas Kecamatan Singingi. (5) Dengan dibentuknya Desa Logas Hilir maka luas wilayah Desa Logas dikurangi dengan luas wilayah Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi. Pasal 23 12
Penentuan batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 22 masing-masing desa, dituangkan dalam peta dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG PEMERINTAHAN DESA Bagian Kesatu Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Pasal 24 Kedudukan, fungsi dan wewenang Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini sama dengan kedudukan, fungsi dan wewenang Pemerintah Desa sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Pemerintahan Desa Pasal 25 (1) Pembagian
dan
penyerahan
aset
Pemerintahan
Desa
dan
pemanfaatannya
dilaksanakan sesuai hasil kesepakatan antara Desa Induk dan Desa Pemekaran yang
dituangkan
dalam
berita
acara
yang
dibuat
dan
disepakati
setelah
ditetapkannya Peraturan Daerah ini. (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini seluruh pembagian aset Pemerintahan Desa Induk dan Desa Pemekaran dinyatakan selesai dan bersifat final. BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26 (1) Penjabat Kepala Desa merupakan usulan BPD Desa Induk sebelum pemekaran setelah melalui proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan status Pejabat Kepala Desa. (2) Masa jabatan penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 tahun. (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas : a. mengangkat perangkat desa; b. melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; c. melaksanakan pemilihan kepala desa. (4) Semua Peraturan Kepala Desa Induk sebelum pemekaran yang menimbulkan akibat hukum masih tetap berlaku pada Desa yang dimekarkan sepanjang belum dibuat peraturan yang baru. BAB V 13
KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak barlaku. Pasal 28 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Ditetapkan di Teluk Kuantan pada tanggal 2012 BUPATIKUANTAN SINGINGI,
H. SUKARMIS Diundangkan di Teluk Kuantan pada tanggal 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,
H. MUHARMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2012 NOMOR.
14
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TITIAN MODANG KOPAH, DESA PULAU BANJAR KARI, DESA SEBERANG SUNGAI, DESA SUNGAI BESAR HILIR, DESA KAMPUNG BARU IBUL, DESA MUARO TIU MAKMUR, DESA MUARO TOBEK, DESA SAMPURAGO, DESA SAKO, DESA SUNGAI LANGSAT, DESA PAUH ANGIT HULU, DESA BUMI MULYA, DESA SIDODADI, DESA RAWANG OGUANG, DESA SIMPANG PULAU BERALO, DESA LEBUH LURUS, DESA KAMPUNG BARU KOTO, DESA KETAPING JAYA, DESA KAMPUNG BARU TIMUR, DAN DESA LOGAS HILIR
I.
PENJELASAN UMUM Pemekaran Desa pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya dalam proses tersebut harus memperhatikan potensi yang dimiliki Desa serta persyaratan yang meliputi administrasi, teknis dan kewilayahan. Persyaratan administrasi didasarkan atas aspirasi sebagaian besar masyarakat setempat atau kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan tertentu yang ditindaklanjuti dengan melakukan analisa / kajian terhadap rencana Pemekaran Desa. Persyaratan teknis didasarkan pada faktor kemampuan dan aktivitas ekonomi, potensi, sosial budaya, kependudukan, luas wilayah, sedangkan syarat fisik kewilayahan didasarkan pada cakupan wilayah, lokasi serta sarana dan prasarana pemerintahan. Selain berbagai persyaratan tersebut perlu juga mempertimbangkan faktor pendukung lainnya, faktor pendukung tersebut antara lain meliputi pertimbangan kemampuan keuangan daerah, ketersediaan aparatur pemerintah, potensi disparitas antar wilayah dan pertimbangan kemampuan Desa induk setelah dimekarkan. Dengan persyaratan dimaksud diharapkan Desa yang baru dibentuk dapat tumbuh dan berkembang serta mapu meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. II PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup Jelas 15
Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas 16
Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Ayat (3) huruf a Mengisi perangkat desa yang tersedia antara lain sekretaris desa, kepala dusun dan kepala urusan, memfasilitasi pelaksanaan pemilihan anggota BPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 23
17
