1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hukum adalah pembatasan kebebasan setiap orang demi kebebasan semua orang... Kaidah hukum mengarahkan diri hanya pada perbuatanperbuatan lahiriah. Jadi. saya berbuat sesuai dengan hukum jika saya dengan alasan apapun telah berbuat sesuai dengan perilaku yang diperintahkan... Kaidah moral mempunyai kaitan juga dengan alasan-alasan yang mendorong pada dilakukannya perbuatan lahiriah. Saya tidak hanya harus berbuat sesuai dengan perilaku yang diperintahkan, melainkan bahwa juga melakukannya berdasarkan motif-motif yang secara moral baik... Singkatnya, hukum berkaitan dengan yang lahiriah; moral dengan yang batiniah dan lahiriah.
Immanuel Kant (1724-1804) Seorang pemikir Jerman yang terkenal. Banyak sarjana yang berpendapat bahwa dia adalah pemikir yang terbesar dari zaman modern karena kritiknya yang mendalam atas pengetahuan manusia dalam segala bentuknya.
Immanuel Kant (1724-1804)
11
12
John Austin (1790-1859) Seorang ahli hukum yang terkenal dari Inggris.
Rudolf Von Jhering (1818-1892) Filsuf Jerman
Hukum yang sungguh-sungguh adalah Undangundang, yang berasal dan dikukuhkan oleh negara... Jadi diperlukan unsur-unsur: Seorang penguasa, suatu perintah, kewajiban untuk mentaati, dan sanksi bagi mereka yang tidak taat... Tidak penting mengapa orang mentaati perintah-perintah Pemerintah. Ada orang yang mentaati karena merasa wajib memperhatikan kepentingan umum, ada yang mentaati sebab takut akan kekacauan, ada yang mentaati sebab merasa terpaksa. Sama saja, asal taat. Kalau tidak, dijatuhkan sanksi.
Hukum mengalir dari kekuasaan negara. Bahkan negara merupakan satu-satunya sumber hukum. Tetapi apa yang merupakan inti hukum menjadi lebih penting, yakni kepentingan masyarakat. Oleh karena itu ahli-ahli hukum yang paling mahir, bukan sarjana yang paling pintar dalam teknik hukum, tetapi sarjana yang tahu akan kepentingan masyarakat.
13
Jika isi Undang-undang melawan keadilan, maka Undang-undang itu tidak dapat disebut hukum yang benar.
14
Julius Binder (1870-1938) Ahli hukum Jerman
15
Karl Marx
Jadi begini kawan, perundang-undangan tidak selalu merupakan hukum yang sejati. Hukum yang sejati adalah hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam hati manusia. Ada dua tingkatan hukum, yaitu hukum pada tingkat ideal (cita-cita) dan hukum pada tingkat kenyataan. Kalau hukum pada tingkat kenyataan bertentangan dengan hukum pada tingkat ideal, maka hukum pada tingkat kenyataan itu kehilangan artinya sebagai hukum.
16
Dalam masyarakat feodal, terdapat para tuan tanah yang kaya raya dan orang miskin tak punya hak atas tanah. Aturan dalam masyarakat feodal, dibuat untuk melindungi hak-hak istimewa kaum feodal yang berkuasa. Demikian juga dalam negara, undang-undang dibuat untuk melindungi kepentingan orangorang yang berkuasa.
Hukum selalu mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat, dalam masyarakat kapitalis yang menguasai ekonomi adalah para pemilik kapital (modal). Tata hukum melindungi para pemilik kapital itu.
17
18
Friedrich Karl Von Savigny (1779-1861). Ia terkenal sebagai penentang pengkitaban hukum di Jerman yang pada waktu itu sangat dipengaruhi oleh Revolusi Perancis. Menurut Von Savigny, oleh karena hukum berkembang dalam sejarah, maka terlebih dahulu perkembangan hukum itu dipelajari secara kesejarahan sebelum dikitabkan. Untuk dapat merumuskan suatu hukum yang sesuai dengan jiwa masyarakat, perlu diselidiki dulu apa sebenarnya semangat jiwa masyarakat. Kalau hal ini dilalaikan maka timbul pertentangan antara jiwa masyarakat dengan hukum yang terkandung dalam Tata Hukum Negara.
savigny
19
Hukum selalu timbul dari adanya keyakinan umum rakyat, seperti juga bahasa dan susunan masyarakat. Rakyat dibentuk oleh seluruh keyakinan itu. Kehendak yang sewenang-wenang tidak ada sama sekali dalam keyakinan itu. Setiap warga mempunyai pengertian yang sama dan karenanya merupakan unsur kesatuan yang sifatnya organis.
20
Mula-mula hukum termasuk dalam kesatuan itu, merupakan salah satu bagiannya. Tetapi karena kemudian ada perbedaan golongan-golongan, maka dalam kesatuan itu, hukum akhirnya juga berbeda-beda perlakuannya antara yang satu dengan yang lainnya.
21
Tiap-tiap suku mempunyai hukum adatnya sendiri-sendiri.
22
Beberapa waktu kemudian, timbullah golongan ahli hukum. Hukum menjadi ilmu pengetahuan dan tak lagi hidup dalam keyakinan rakyat.
23
Tetapi walaupun hukum untuk sebagian merupakan milik para sarjana hukum , namun sebagian lain tetap hukum rakyat. Hukum para sarjana bercorak teknis dan politis.
Abad Pertengahan di Inggris Hukum rakyat sifatnya wajar. Hukum inilah yang asli, yaitu adat kebiasaan yang hidup pada rakyat.
24
Hukum adalah kehidupan manusia sendiri. Karena perundangundangan bukan sumber hukum yang asli, maka orang harus cermat terhadapnya.
25
Hukum baru dengan undang-undang, barulah boleh dibuat untuk mengatasi adanya masalah hukum adat, yang sifatnya tidak tegas dan ragu-ragu.
26
Pembuatan kitab undangundang selalu mencerminkan datangnya masa kemunduran dalam hal kesusilaan masyarakat.
Adalah keliru bila kita menyatakan hasil pikiran kita sendiri dari negeri dan jaman ini, sebagai hukum umum yang berlaku di mana saja dan kapan saja.
27
Hukum adat adalah keyakinan bersama sebagai pernyataan perasaan, yang menentukan apakah suatu tindakan atau akibat suatu tindakan sah atau tidak. Susunan negara mulamula juga demikian dasarnya.
28
29
Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.
R. Soepomo
30
31
32
UUD 1945 dibuat pada tahun 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Anggotanya antara lain R. Soepomo, Soekarno, Moh. Hatta, Sam Ratulangi, Wahid Hasyim dan Latuharhari. Kalau anggota-anggota PPKI itu tidak sepakat mengenai isi UUD 1945, Negara Republik Indonesia tidak jadi dibikin. Jadi semacam perjanjian. UUD 1945 adalah sumber hukum tertinggi dalam Tata Hukum Negara Republik Indonesia. Di negara RI, tidak boleh ada peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945. Jadi yang namanya TAP MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, sampai Keputusan Kepala Desa, tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.
33
34
35
36
37
38
