27 Februari 2014 Over View
Leading Media & Isu
Bencana Alam
(BPJS)
Perlindungan Anak
(RTLH)
Bencana Alam
Ekspedisi Kemanusiaan
Panti Sosial
1. Media Indonesia
7. Investor Daily
13. Bisnis Indonesia
19. Pikiran Rakyat
25.Vivanews
2. Jurnal Nasional
8. Republika
14. Indopos
20. Radar Banten
26. Tribun Timur
3. Seputar Indonesia
9. The Jakarta Post
15. Koran Jakarta
21. Bali Post
27. Jawa Post
4. Kompas
10. Sinar Harapan
16. Sriwijaya Post
22. Majalah Gatra
5. Jakarta Globe
11. Suara Pembaruan
17. Pos Kota
23. Majalah Tempo
6. Koran Tempo
12. Harian Kontan
18. Rakyat Merdeka
24. Detik.com
Overview:
Jumlah Media Meliput
: 8 Media
Volume Pemberitaan
: 16 Artikel
Leading Media
: Seputar Indonesia, Koran Tempo, Media Indonesia
Leading Isu
: Bencana Alam
Sentimen Isu
: Negatif Pengungsi Ambon Menagih Janji Pemerintah, Politisi Demokrat Minta Segera Diperbaiki Positif : Komitmen Daerah soal Kesejahteraan Rendah, Kemsos: 2.000 Panti Asuhan Tak Miliki Izin, Gelandangan Sulit Didata, Diperiksa, Anak Panti Asuhan Samuel’s Home Laporkan Pelecehan Netral : Pemberitaan pada hari ini di dominasi oleh sentimen isu bertendensi netral
Catatan :
Pemberitaan pada hari ini di dominasi oleh sentimen isu bertendensi netral. Sementara untuk isu bertendensi Negatif terkait pemberitaan kemensos salah satunya adalah Politisi Demokrat Minta Segera Diperbaiki seputar pemberitaan politisi Partai Demokrat Suadi Marasabessy meminta agar Kementerian Sosial dan Kementerian Perumahan Rakyat segera memperbaiki keretakan tanah dl permukiman warga Batu Gaja, Kecamatan Sirimau, Ambon, Maluku. Pasalnya, keretakan tanah tersebut sudah terjadi sejak dua tahun lalu dan mengakibatkan 300 kepala keluarga (KK) mengungsi hingga kini. Saya sangat prihatin dengan kondisi yang terjadi di sana. Ini tidak bisa dibiarkan, kata Suadi melalui keterangan tertulis yang diterima Jurnal Nasional di Jakarta, Rabu (26/2). Menurut Suadi, akibat retakan tersebut, belasan rumah telah ambruk dan yang lainnya rusak berat seperti dinding rumah retak, tegel amblas, rumah miring, dan sebagainya. Menurut Suadi, harus ada pertemuan dua menteri, dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Sosial.
Berikut adalah kutipan pernyataan narasumber pada pemberitaan;
Suadi Marasabessy, Politisi Partai Demokrat “Mereka adalah pihak-pihak yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah ini. Ini adalah hal prinsipil, tetapi mengapa mereka tidak turut menangani. Kalau selalu harus melalui prosedur formal, dampaknya ya seperti ini. Masyarakat harus berlarut-larut di pengungsian.”
27 Februari 2014 Over View
Leading Media & Isu
Bencana Alam
(BPJS)
Perlindungan Anak
(RTLH)
Bencana Alam
Ekspedisi Kemanusiaan
Persentase pembagian Media Cetak hari ini: 5 Media
Suara Pembaruan 6% Jurnal Nasional 6%
Seputar Indonesia 19%
Republika 6%
Kompas 13% Koran Tempo 19%
Harian Pelita 12% Media Indonesia 19%
Persentase pembagian isu dominan di media pada hari ini: Bencana Alam
7
6 5
4 7 3
4
2
2
1
1
1
1
0 Bencana Alam
Perlindungan Anak
Panti Sosial
Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS)
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Ekspedisi Kemanusiaan 2014
Panti Sosial
27 Februari 2014 Over View
Leading Media & Isu
Bencana Alam
(BPJS)
Perlindungan Anak
(RTLH)
No Media, hal & jurnalis 1
Bencana Alam
Ekspedisi Kemanusiaan
Judul / Topik
Media Indonesia, hal 10, Pengungsi Ambon Menagih Janji Pemerintah Hamdi Jempot/N-3 Sebanyak 38 kepala keluarga atau 700 jiwa termasuk Febrianti dan suami serta kedua anaknya telah mengungsi ke Gedung Serbaguna PLN sejak 31 Juli 2013. Warga di empat rukun tetangga (RT) terpaksa mengungsi ke sejumlah tempat akibat longsor di perbukitan Batu Gajah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, akibat hujan deras pada 30 Juli 2013. Sebanyak 235 rumah warga di kawasan tersebut rusak parah dan tidak layak huni. Pemerintah Kota Ambon pun memutuskan merelokasi korban banjir dan tanah longsor ke Kelurahan Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Tiap kepala keluarga yang mendiami Gedung PLN kemudian membuat kamar-kamar berukuran 4x3 meter. Sebelumnya pengungsi hanya tidur terbuka di gedung PLN itu.
Panti Sosial
Tone
Refleksi Pemberitaan
Bencana Alam
Negatif
Warga di empat rukun tetangga (RT) terpaksa mengungsi ke sejumlah tempat akibat longsor di perbukitan Batu Gajah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, akibat hujan deras pada 30 Juli 2013. Sebanyak 235 rumah warga di kawasan tersebut rusak parah dan tidak layak huni. Serapan infomasi ini harus ditindak lanjuti guna meminimalisir permasalahan baru.
Bencana Alam
Negatif
Bencana Alam
Netral
Warga di empat rukun tetangga (RT) terpaksa mengungsi ke sejumlah tempat akibat longsor di perbukitan Batu Gajah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, akibat hujan deras pada 30 Juli 2013. Sebanyak 235 rumah warga di kawasan tersebut rusak parah dan tidak layak huni. Serapan infomasi ini harus ditindak lanjuti guna meminimalisir permasalahan baru. Meletusnya Merapi di Sumbar diharapkan menjadi perhatian masyarakat sekitar melalui informasiinformasi yang disebarkan oleh pihak terkait setempat guna meminimalisir jatuhnya kerugian maupun korban jiwa.
Isu
Tiap kamar hanya diberi alas tikar. Sebagian pengungsi masih bisa memasang kasur karena pada saat bencana sempat menyelamatkan sejumlah barang, termasuk kasur. Febrianti, dan pengungsi lainnya mengaku kecewa lantaran selama ini Pemkot Ambon telah menjanjikan relokasi di perbukitan Kelurahan Lateri, Kecamatan Baguala, tetapi hingga sekarang tidak ada lagi kelanjutannya. Dari 235 unit rumah yang rusak, pemkot setempat hanya mampu membangun 122 unit rumah di Kelurahan Lateri. Richard Louhenapessy, Wali Kota Ambon “Kami masih menunggu kucuran dana dari Kemenpera dan Kemensos.” 2
Jurnal Nasional, Andhika
hal
5, Politisi Demokrat Minta Segera Diperbaiki Politisi Partai Demokrat Suadi Marasabessy meminta agar Kementerian Sosial dan Kementerian Perumahan Rakyat segera memperbaiki keretakan tanah dl permukiman warga Batu Gaja, Kecamatan Sirimau, Ambon, Maluku. Pasalnya, keretakan tanah tersebut sudah terjadi sejak dua tahun lalu dan mengakibatkan 300 kepala keluarga (KK) mengungsi hingga kini. Saya sangat prihatin dengan kondisi yang terjadi di sana. Ini tidak bisa dibiarkan, kata Suadi melalui keterangan tertulis yang diterima Jurnal Nasional di Jakarta, Rabu (26/2). Menurut Suadi, akibat retakan tersebut, belasan rumah telah ambruk dan yang lainnya rusak berat seperti dinding rumah retak, tegel amblas, rumah miring, dan sebagainya. Menurut Suadi, harus ada pertemuan dua menteri, dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Sosial. Suadi Marasabessy, Politisi Partai Demokrat “Mereka adalah pihak-pihak yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah ini. Ini adalah hal prinsipil, tetapi mengapa mereka tidak turut menangani. Kalau selalu harus melalui prosedur formal, dampaknya ya seperti ini. Masyarakat harus berlarut-larut di pengungsian.”
9
Seputar Indonesia, hal 1,15, Gunung Marapi di Sumbar Meletus ant Gunung Marapi yang berada antara Kabupaten Tanahdatar dan Kabupaten Agam, Sumatera Barat, kembali meletus sore kemarin. Seismograf di Pos Pengamatan Gunung Api Marapi (PGA) mencatat letusan Marapi cukup besar dengan amplitudo letusan sekitar 30 milimeter dengan durasi 38 detik. Namun, belum bisa dipastikan berapa tinggi letusan yang dilontarkan salah satu gunung teraktif di Tanah Air tersebut. Berdasarkan laporan, letusan gunung yang memiliki ketinggian sekitar 2.800 meter di atas permukaan laut itu membuat sebagian kawasan di Kabupaten Tanahdatar, tepatnya arah barat daya dan selatan, diguyur hujan abu tipis. Kondisi ini di antaranya melanda sebagian Kecamatan IX Koto arah barat daya dan arah selatan Nagari Batipuh, Kecamatan Batipuh. Warseno, Ketua Pos PGA “Kami belum berani memperkirakan ketinggian asap dan abu vulkanik yang dilontarkan karena letusan besar itu tidak selamanya melohtarkan abu vulkanik yang tinggi dan bisa saja melebar.” Yulfahmi, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Keselamatan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang Panjang “Kepada masyarakat, kami minta agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya potensi bencana alam, termasuk letusan gunung berapi, sehingga tindakan preventif bisa dilakukan.”
27 Februari 2014 Over View
Leading Media & Isu
Bencana Alam
(BPJS)
Perlindungan Anak
(RTLH)
No Media, hal & jurnalis
Bencana Alam
Ekspedisi Kemanusiaan
Judul / Topik
Isu
Panti Sosial
Tone
Refleksi Pemberitaan
11
Koran Tempo, hal 8, Rudi Lahar Kelud Mulya (Berita Foto) Sejumlah warga melintas di atas tanggul yang ambles di Kali Siman, Desa Siman, Kediri Jawa Timur, kemarin. Aliran lahar dingn Gunung Kelud pada Selasa malam lalu membuat bangunan tanggul ambles dan mengancam permukiman warga di tepi kali Siman.
Bencana Alam
Netral
12
Seputar Indonesia, hal 10, Sejumlah Titik di Jakbar Masih Tergenang bima setiyadi Sejumlah wilayah di Jakarta Barat masih tergenang meski intensitas hujan tidak terlalu tinggi. Berdasarkan pantauan, genangan air setinggi 10-40 cm masih terdapat di RW 01 dan 02 Rawa Buaya, Cengkareng serta RW 08 Kedoya Utara, Kebon Jeruk. Sejumlah titik pengungsian juga masih didirikan di kompleks Pergudangan Duta Karya Indah, Rawa Buaya dan bantataran rel kereta api (KA) Pesing Kedoya Utara. Namun, sejumlah warga di wilayah banjir lebih memilih berada di rumah.
Bencana Alam
Netral
Bencana Alam
Netral
Indikator kriteria siaga banjir dari Kota Bekasi merupakan kebijakan dalam rangka kepedulian dalam penanggulangan dan antisipasi bencana banjir.
Bencana Alam
Netral
Pemulangan ribuan pengungsi ke desa dan rumah tempat tinggal mereka, juga karena imbauan Pemkab Karo dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Artinya ini bisa menjadi suatu jaminan keamanan para pengungsi.
Subur Jaya, Ketua RW 02, RawaBuaya “Airnya turun naik. Saat ini (kemarin) saja sudah pada surut tinggal 10-30 cm paling. Jadi mereka lebih memilih di rumah.” 13
Koran Tempo, hal 2, Adi Bekasi Ubah Kriteria Siaga Banjir Warsono/Hamludin Pemerintah Kota Bekasi menururkan angka debit Kali Bekasi yang biasa digunakan sebagai dasar keputusan untuk buka-tutup pintu air di Bendung Kali Bekasi. Sementara biasanva bendung dibuka ketika debit air mencapai 150 meter kubik per detik, kini jadi hanya 100 meter kubik per detik. Penurunan status debit itu disampaikan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi secara langsung kemarin. Ketua Taruna Siaga Bencana Kota Bekasi, Engkus Kustara, mengatakan pihaknya memberlakukan status waspada banjir hingga akhir Maret. Hujan lebat memang masih kerap turun, terutama pada dinihari.
Segera antisipasi jebolnya tanggul kali Siman harus menjadi perhatian masyarakat agar lebih waspada dan berjati-hati. Pasang surutnya air yang menggenangi Jakbar menjadi catatan penting seluruh pihak terkait agar kedepannya daerah daerah tersebut dapat terhindar dari genangan.
Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi “Sehingga, ketika ada kiriman dari Bogor, tak sampai tertahan lama dihulu.” Engkus Kustara, Ketua Taruna Siaga Bencana Kota Bekasi “Banjir local rnaupun kiriman diperkirakan masih ada.” 16
Media Indonesia, hal 10, Ribuan Pengungsi Sinabung Pulang JH/JS/YK/N-3 Ribuan pengungsi erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, terus meninggalkan posko penampungan yang berada di Kabanjahe. Mereka kembali ke rumah masing-masing. Menurut Jhonson Tarigan, Koordinator Media Massa Penanggulangan Bencana Sinabung di Kabanjahe, para pengungsi sudah bosan tinggal di posko pengungsian dalam waktu cukup lama. Pada umumnya warga yang pulang bertempat tinggal di luar radius 5 kilometer dari Sinabung. Hingga saat ini tercatat 10 posko penampungan pengungsi erupsi Sinabung dalam keadaan kosong, dari total 44 posko. Sementara itu, BNPB telah memasang rambu-rambu evakuasi dan papan informasi peringatan mengenai wilayah yang harus diperhatikan masyarakat, baik dari luar mau pun warga setempat di sekitar lereng Gunung Sinabung. Jhonson Tarigan, Koordinator Media Massa Penanggulangan Bencana Sinabung “Pemulangan ribuan pengungsi ke desa dan rumah tempat tinggal mereka, juga karena imbauan Pemkab Karo dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).” Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data dan Humas BNPB “Pemasangan rambu-rambu itu sebagai peringatan larangan dan sosialisasi imbauan kepada masyarakat mengenai wilayah atau radius berbahaya di sekitar Sinabung.”
27 Februari 2014
3
Over View
Leading Media & Isu
Bencana Alam
(BPJS)
Perlindungan Anak
(RTLH)
Bencana Alam
Ekspedisi Kemanusiaan
No Media, hal & jurnalis
Judul / Topik
Kompas, hal 12, LUK
Komitmen Daerah soal Kesejahteraan Rendah Komitmen daerah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dinilai masih rendah. Berbagai persoalan ditemukan di sepanjang perjalanan tim Ekspedisi Kemanusiaan Kelompok Maijinal Kementerian Sosial sejak bulan Januari 2014. Sepanjang perjalanan dari Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, hingga di Kupang, masalah yang ditemukan meliputi kemiskinan, pengabaian, ketertinggalan, dan keterpencilan. Salim meminta daerah tidak menganggap enteng masalah kesejahteraan sosial. Kepala Biro Humas Kementerian Sosial Benny Setia Nugraha mengatakan, amanat Undang-Undang Nomor II Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjadi panduan dalam penanganan kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan, kebencanaan, ketertinggalan, dan tindak kekerasan. Salim Segaf Al Jufri, Menteri Sosial RI (Mensos RI) “Kemajuan belum dirasakan seluruh masyarakat sehingga muncul kelompok rentan atau maijinal yang butuh perhatian semua pihak.” Benny Setia Nugraha, Kepala Biro Humas Kementerian Sosial “EKKM 2014 diharapkan memberi inspirasi dan memacu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya.”
Panti Sosial
Isu Ekspedisi Kemanusiaan 2014
Tone Positif
Refleksi Pemberitaan Masalah yang ditemukan meliputi kemiskinan, pengabaian, ketertinggalan, dan keterpencilan. Salim meminta daerah tidak menganggap enteng masalah kesejahteraan sosial. Butuh komitmen kuat dari Pemerintah daerah dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
27 Februari 2014 Over View
Leading Media & Isu
Bencana Alam
(BPJS)
Perlindungan Anak
(RTLH)
No Media, hal & jurnalis 4
Bencana Alam
Panti Sosial
Ekspedisi Kemanusiaan
Judul / Topik
Suara Pembaruan, hal a19, Kemsos: 2.000 Panti Asuhan Tak Miliki Izin R-15 (26-02-2014) Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Rehsos) sedang memverifikasi keberadaan panti asuhan dan yayasan sosial di seluruh Indonesia. Dalam catatan Ditjen Rehsos di Indonesia saat ini terdapat sekitar 8.000 panti sosial dan yayasan sosial milik pemerintah, daerah dan swasta, 2.000 di antaranya belum mengantongi izin resmi. Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Rehsos) sedang memverifikasi keberadaan panti asuhan dan yayasan sosial di seluruh Indonesia. Dalam catatan Ditjen Rehsos di Indonesia saat ini terdapat sekitar 8.000 panti sosial dan yayasan sosial milik pemerintah, daerah dan swasta, 2.000 di antaranya belum mengantongi izin resmi. Langkah verifikasi ini, sebagai upaya untuk menekan kekerasan terhadap anak, penjualan orang dan pengabaian hak-hak anak. Nantinya panti dan yayasan.an sosial akan diakreditasi mengacu pada kriteria standar pengelolaan panti yang ditetapkan Kemsos.
Isu
Tone
Refleksi Pemberitaan
Panti Sosial
Positif
Panti asuhan bisa sangat rentan terhadap penyimpangan pengasuhan, maka dari itu pengawasan dalam perizinan harus diperketat.
Panti Sosial
Netral
Kejadian yang menimpa the Samuel's menjadi pembelajaran dan pengawasan yang lebih ketat lagi kedepan. Dalam hal ini pihak Dinsos Setempat harus ekstra ketat dalam pengawasan.
Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemsos Samsudi mengatakan, Kemsos sudah membuat regulasi tentang pengasuhan anak dan kepantihan melalui Peraturan Menteri Sosial No 30/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak dalam Lembaga. Jika ada penyimpangan terkait pengasuhan anak di panti sosial, dinas sosial harus mengacu pada aturan tersebut. Berkaca pada kasus panti asuhan Samuel di Tangerang yang diduga melakukan penyekapan, penyiksaan serta jual beli anak asuh Samsudi menilai dinas sosial kabupaten/kota setempatlah yang berkewajiban menindaklanjuti kasus ini. Samsudi, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemsos “Di dalamnya juga diatur bagaimana syarat sumber daya manusianya, infrastruktur mendirikan panti. Hal ini harus menjadi dasar dinas sosial di seluruh Indonesia.” Edi Suharto, Direktur Pelayanan Sosial Anak Kemsos “Selain perizinan, panti juga harus melakukan standar minimal pelayanan kesejahteraan.” 15
Koran Tempo, Wuragil
hal
28, 30 Panti Sosial Diawasi Ketat Rumah Panti Sosial Samuel akan segera dibongkar. Dinas Sosial Kabupaten Tangerang meningkatkan pengawasan terhadap 30 panti sosial yang ada di wilayahnya. Mereka tidak ingin dugaan penelantaran dan penganiayaan di Panti Asuhan Samuel terulang di lokasi lain. Menurut data yang dimilikinya, Mahruful mengungkapkan, ada 30 panti, yang terdid atas 3 panti jompo, 1 panti narkoba, 1 panti penyandang cacat, dan 25 panti asuhan anak-anak, di wilayah Kabupaten Tangerang. Pengawasan, kata dia, meliputi inventarisasi dokumen notaris, izin yayasan, dan struktur organisasi yayasan pengelola. Mahruful, Penanggung Jawab dan Pengelola Panti Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tangerang “Izin-izin itu semestinya selalu diperbarui setiap dua tahun sekali.” Deni Rahmat, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang “Karena melanggar dan tidak mendapat izin dari lingkungan sekitar, pembangunannya yang saat itu sudah satu lantai kami stop.”
27 Februari 2014 Over View
Leading Media & Isu
Bencana Alam
(BPJS)
Perlindungan Anak
(RTLH)
No Media, hal & jurnalis 5
Bencana Alam
Ekspedisi Kemanusiaan
Judul / Topik
Media Indonesia, hal 14, Gelandangan Sulit Didata Cornelius eko susanto Nasib anak telantar, gelandangan, dan pengemis pada JKn belum jelas karena tidak termasuk kelompok PBi. Kementerian Sosial (Kemensos) mengaku kesulitan mendata anak telantar, gelandangan, dan pengemis (gepeng) secara lengkap dan detail untuk kepentingan program Jaminan Kesehatan nasional (JKn). Lantaran pendataan by name/by address sulit dilakukan, alternatif lain harus ditempuh. Kemensos mengusulkan dua opsi alternatif agar layanan kesehatan warga yang tidak terdaftar dalam administrasi kependudukan itu tetap terjamin. Berdasarkan prediksi data Kemensos, jumlah anak jalanan dan gepeng di seluruh indonesia sekitar 1.778.000. Daripada sistem layanan kesehatan mereka ditanggung dengan sistem iur premi yang dibayari pemerintah ke Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selaku pengelola program JKn, Samsudi mengusulkan lebih baik digunakan skema dana bantuan sosial dari pemerintah pusat. Artinya, sambung Samsudi, ditetapkan saja jumlah anak jalanan dan gepeng sekitar 1,7 juta-2 juta orang. Berdasarkan jumlah tersebut, pemerintah tinggal mengalokasikan dana di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Samsudi, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemsos “Bagaimana bisa terdata detail, mereka selalu berpindah-pindah.”
Panti Sosial
Isu Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS)
Tone Positif
Refleksi Pemberitaan Hal ini menjadi kerja keras bersama dari seluruh pihak terkait dalam pendataan gelandangan seiring berjalannya BPJS.
27 Februari 2014 Over View
Leading Media & Isu
Bencana Alam
(BPJS)
Perlindungan Anak
(RTLH)
No Media, hal & jurnalis 6
Bencana Alam
Ekspedisi Kemanusiaan
Judul / Topik
Kompas, hal 27, PIN/RTS/ Kabupaten Tangerang Siap Urus Anak Panti Samuel RAY Pemerintah Kabupaten Tangerang siap membantu Komisi Nasional Perlindungan Anak mengurus anakanak yang ditelantarkan oleh Panti Asuhan The Samuel's Home di Gading Serpong, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar di Kabupaten Tangerang, Rabu (26/2), mengatakan, Dinas Sosial Kabupaten Tangerang kemungkinan mengupayakan penempatan anak-anak tersebut di sejumlah panti asuhan resmi di wilayah Kabupaten Tangerang.
Panti Sosial
Isu
Tone
Refleksi Pemberitaan
Perlindungan Anak
Netral
Langkah positif Pemkab Tangerang yang akan mengurus langsung panti asuha Samuel's dengan menyalukan para penghuni ke panti-panti resmi.
Perlindungan Anak
Positif
Pendalaman kasus yang terjadi di Samuel's menjadi catatan penting guna pembelajaran hal yang sama kedepaan.
Perlindungan Anak
Netral
Propinsi Banten menunjukan apresiasi kepedulian terhadap anak dengan menjadi tuan rumah kongres anak nasional Indonesia.
Perlindungan Anak
Netral
Tindak lanjut proses hukum harus dilakukan selain pembekuan aktivitas panti asuhan Samuel's.
Ahmed Zaki Iskandar, Bupati Tangerang “Pada dasarnya, kami bersedia dan siap membantu Komnas PA (Komisi Nasional Perlindungan Anak). Kami sangat terbuka untuk menampung anak-anak tersebut.” Mahruful, Penanggung Jawab dan Pengelola Panti Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tangerang “Pengawasan ini lebih bersifat preventif.” 7
Seputar Indonesia, hal 15, Diperiksa, Anak Panti Asuhan Samuel’s Home Laporkan Pelecehan helmi syarief/ant Sebanyak 10 anak asuh dari Panti Asuhan Samuel's Home, kemarin, diperiksa sebagai saksi atas dugaan penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan oleh pemilik panti Chemy Watulingas alias Samuel. Adapun pihak Polda Metro Jaya memastikan Samuel akah diperiksa Senin (3/3) depan. Berdasar hasil pemeriksaan, ditemukan fakta baru adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Samuel terhadap salah satu anak asuhnya. Eric Manurung, salah satu kuasa hukum korban dari LBH Mawar Saron, mengungkapkan, fakta tersebut terungkap dari pemeriksaan kedua saksi masing-masing berinisial N, 14, dan B 14. Yang memprihatinkan, pelecehan dilakukan terhadap bayi berusia enam bulan. Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait menuturkan dari 12 anak yang dievakuasi dari panti asuhan tersebut, dua balita sudah dibawa ke rumah sakit karena kondisinya saat ditemukan sedang sakit. Adapun 10 orang lainnya sudah diserahkan ke Kementerian sosial. Eric Manurung, LBH Mawar Saron “Ada bayi yang digigit (di) pipi, hidung sama kemaluan. Alasannya nggak tahu. Ini berdasarkan keterangan anak-anak. Karena saat itu Samuel datang dan langsung menggigit.” Arist Merdeka Sirait, Ketua Komnas PA “Kami melakukan evakuasi karena hati nurani kami tersentuh melihat kondisi anak seperti itu. Bahkan sebelumnya sudah ada tujuh anak yang kabur hingga kasus ini terungkap.”
10
Harian Pelita, hal 16, roy
Banten Jadi Tuan Rumah Kongres Anak Indonesia Tingkat Nasional XII Wakil Gubernur (Wagub) Banten H Rano Karno menerima kunjungan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (Komnas PA) Aries Merdeka Sirait di ruang kerja Pendopo Komplek Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (26/02). Kunjungan rombongan Komnas PA disertai Kepala Dinas Sosial (Kadinso) Provinsi Banten, H Nandy Mulya. Pertemuan tersebut dalam rangka audiensi dengan Wagub sehubungan akan digelarnya Kongres Anak Indonesia (KAI) tingkat nasioanal XI di Provinsi Banten 9-12 Juni mendatang melalui rekomendasi kongres KAI XI di Kota Batam tahun 2012. Ketua Komnas PA menyampaikan dalam penyelenggaraannya KAI akan melibatkan partisipasi lembaga Perlindungan Anak (LPA), pemerintah daerah, pemerintrah pusat dan dunia usaha (CSR). Aries Merdeka Sirait, Ketua Komnas PA “Kunjungan ini juga terkait evaluasi beberapa hal diantaranya perijinan panti asuhan di wilayah Banten dalam meningkatkan fungsi pengawasan dari pemerintah.”
14
Republika, hal 17, Wahyu Panti Samuel tak Berizin Syahputra Seorang anak penghuni panti pernah berobat karena kulitnya metepuh akibat tersiram air panas. Panti Asuhan Samuel yang dilaporkan menyiksa 30 anak asuhnya ternyata tidak mengantongi izin dari warga sekitar. Aries Wibowo, pengurus RT setempat, mengaku pihaknya tidak pernah memberi izin pendirian panti asuhan tersebut. Bahkan, Aries menyatakan Panti Asuhan Samuel belum melapor pindah ke tempat baru. Menurut Aries, panti asuhan di wilayahnya akan mengganggu ketenangan dari warga lain. Terlebih, Panti Asuhan Samuel bermasalah dengan hukum. Sebanyak 30 anak dari usia bulanan hingga 17 tahun dilaporkan menjadi korban penyiksaan, pelecehan, dan eksploitasi pemilik panti. Tindakan itu meninggalkan sejumlah luka di tubuh anak-anak ini, seperti bekas pukulan, sabetan, bahkan bekas gigitan orang dewasa, Anak-anak panti juga terlihat kurus, lusuh, dan tak terurus. Bahkan, balita berusia tiga bulan berinisial C meregang nyawa. Pengurus Klinik Kesehatan Gereja Kristen Indonesia (GKI), Suli, mengungkapkan, anak-anak penghuni panti yang berobat ke klinik mengalami sejumlah luka. Suli, Pengurus Klinik Kesehatan Gereja Kristen Indonesia (GKI) “Ada yang pernah datang dengan keadaan badan tersiram air panas dan kulitnya melepuh. Kita se dotin tuh air yang dari lepuhan itu.” Wisnu, Warga “Saya kira mungkin 100 persen anak di sini pernah mengalami kekerasan. Soalnya, saya lihat luka pada tubuh anak-anak.”
27 Februari 2014 Over View
Leading Media & Isu
Bencana Alam
(BPJS)
Perlindungan Anak
(RTLH)
No Media, hal & jurnalis 8
Harian Pelita, hal 16, isb
Bencana Alam
Ekspedisi Kemanusiaan
Judul / Topik Warga Sajira Harapkan Program BSPS-MBR Program bantuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya-Masyarakat Berpenghasilan Rendah (BSPSMBR) atau yang biasa dikenal dengan bantuan bedah rumah milik warga yang berpenghasilan rendah sampai saat ini masih di tunggu masyarakat di Kabupaten Lebak. Seperti yang diungkapkan Jana, 50, warga kampung Sangiang desa Sindang Sari Kecamatan Sajira yang berprofesi sebagai buruh pembakar arang. Ia mengakui kondisi rumahnya saat ini sudah sangat tidak layak huni dan jauh dari sehat. Itu dapat terlihat dari bentuk fisik bangunan yang masih terbuat dari bilik bambu dengan kondisi telah rapuh dan juga tidak memiliki sanitasi atau kamar mandi. Sementara untuk kebutuhan MCK sehari-hari keluarganya masih memanfaatkan sungai Cilaki. Jana, warga kampung Sangiang desa Sindang Sari Kecamatan Sajira “Menurut saya, agar kami bisa hidup layak dan sehat, jalan satu-satunya agar diberikan program bedah rumah seperti yang telah di berikan oleh pemerintah kepada ratusan masyarakat di desa dan kecamatan lainnya. Kami juga berharap agar program MBR tepat sasaran, hendaknya pemerintah turun langsung kelapangan.”
Panti Sosial
Isu
Tone
Refleksi Pemberitaan
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Netral
Ekspektasi masyarakat terhadap rumah layak huni dan peningkatan penghasilan agar hidup dapat lebih layak sangat dinanti masyarakat, hal ini membutuhkan intervensi langsung pemerintah.
