2

2 www.bipnewsroom.info

komunika Edisi 3/Tahun V/Februari 2009

Menghargai Keberagaman Bagi bangsa Indonesia, keberagaman merupakan suratan takdir, sekaligus keajaiban. Bagaimana tidak? Ratusan suku bangsa dengan ratusan bahasa dan dialek, dengan beragam agama, kepercayaan dan budaya, serta tersebar di ribuan pulau, bisa diyakinkan untuk menjadi satu bangsa: Indonesia. Faktanya, tidak ada sebuah negarapun di dunia ini yang tingkat pluralitas penduduknya sangat tinggi namun bisa mempertahankan kohesi sosialnya dengan sangat baik, selain Indonesia. Oleh karena itu, kemanunggalan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai anugerah Tuhan yang tiada tara ini, sudah sewajarnya harus dijaga sepanjang masa. Namun tentu saja, menjaga kemanunggalan dalam keberagaman di negara paling heterogen di dunia bukanlah pekerjaan mudah. Butuh upaya berkelanjutan untuk memelihara harmoni sekaligus menghindarkan anak bangsa dari konflik horisontal yang sewaktu-waktu bisa saja datang mengancam. Selain itu, diperlukan kerja keras untuk terus menanamkan kesadaran ber-bhinneka tunggal ika sebagai sarana mengeliminasi munculnya sikap egosentrisme dan diskriminasi yang sering menjadi pemicu disintegrasi bangsa-bangsa di muka bumi. Kunci dari semua itu terletak pada bagaimana bangsa Indonesia memelihara pluralisme, yakni sikap yang menghargai arti penting keberagaman bagi terlaksananya kohesi sosial. Dasar dari pluralisme adalah kesadaran bahwa negeri ini tercipta dari berbagai bentuk, corak dan warna, serta kesadaran bahwa isi kepala manusia di bumi Nusantara ini tidak mungkin dirangkai paksa menjadi sebentuk kesepakatan tunggal: Sebuah kesadaran yang pada gilirannya akan mengkristal menjadi toleransi. Toleransi dalam kehidupan sosial akan mewujudkan sebuah masyarakat yang mampu mewadahi berbagai macam etnis, ras, agama dan kelompok, dimana masing-masing dijamin hak dan kewajibannya untuk mempraktekkan dan mengembangkan kultur tradisional dan keyakinannya dalam bingkai peradaban dan kemanusiaan. Harus disyukuri, bahwa selama ini bangsa Indonesia berhasil mempraktekkan toleransi dengan cukup baik. Kendati masih ada letupan konflik kecil di beberapa daerah, akan tetapi kebanyakan bukan berlatarbelakang SARA, melainkan dipicu oleh sentimen politik. Itupun kebanyakan terjadi karena

sebagian anak bangsa terlalu mudah dibodohi, mudah ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, dan cepat termakan hasutan. Jelas bahwa kebodohan merupakan ancaman terbesar pluralisme serta persatuan dan kesatuan Indonesia. Kepicikan berpikir, di sisi lain, juga menjadi penyebab masih adanya segelintir orang yang menafikan keberagaman dengan hanya bergaul dengan orang-orang yang sesuku, seagama, seorganisasi, separtai politik, setingkat jabatan, orang yang sama latar belakang pendidikan dan profesinya, dan sebagainya. Mereka pikir, dengan bersikap egosentris dan eksklusif mereka dapat tampil sebagai pemegang kendali kohesi sosial. Meskipun kenyataan menunjukkan sebaliknya, justru sikap egosentris dan eksklusiflah yang sering menjadi ladang subur bagi bersemainya bibit diskriminasi, perpecahan dan dan bahkan konflik yang menimbulkan disintegrasi bangsa. Jika dirunut ke belakang, manusia sejatinya memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apapun, baik ras, etnis, maupun atribut sosial lainnya. Oleh karena itu, diskriminasi berlatar belakang sentimen keragaman sosial—dengan dalih apapun—tidak bisa dibenarkan. Bahkan di mata hukum, tindakan diskriminasi semacam itu bukan saja bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, namun juga melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Alasannya jelas, selain menimbulkan ketidaknyamanan bahkan tekanan psikologis bagi para korbannya, diskriminasi juga menjadi hambatan dalam hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermatapencaharian di antara warga negara yang seharusnya selalu hidup rukun berdampingan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negara dari segala bentuk diskriminasi. Salah satu bnetuk perlindungan negara dijabarkan melalui UndangUndang No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Secara tegas UU ini mengamanatkan perlunya penghapusan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras yakni ciri-

ciri fisik dan garis keturunan; serta etnis yakni berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma, bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan. Dalam konteks ini, semua warganegara Indonesia dari ras atau etnis manapun, harus diperlakukan sama dan sederajat. Tidak ada lagi ras atau etnis yang diasumsikan berada dalam posisi superordinat dan atau subordinat, seperti yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. UU ini sekaligus menegaskan bahwa semua warganegara berhak mendapatkan perlindungan agar terhindar dari praktik-praktik diskriminasi baik yang dilakukan perorangan maupun kelompok, termasuk diskriminasi saat memanfaatkan pelayanan birokrasi. Namun sekali lagi, keberhasilan penerapan UU ini di lapangan sangat tergantung pada sejauh mana anak bangsa memahami hakikat keberagaman. Undangundang hanyalah pagar pembatas, sedangkan efektif tidaknya mengeliminasi diskriminasi tetap ditentukan oleh peran manusia pelakunya. Kita tahu, sebagian anak bangsa pernah mengalami masa-masa penuh diskriminasi dalam rentang waktu yang cukup panjang. Tentu tidak mudah menghapus trauma masa lalu, dan menseyogyakan para korban agar bersedia menerima ketidakadilan itu dengan jiwa besar dan lapang dada. Ujian nyata yang harus dilalui bangsa Indonesia saat ini adalah, bisakah semua saling memandang dengan bingkai kacamata egalitarian, sehingga tidak ada lagi pembedaan perlakuan hanya karena dikotomisasi pribumi-non pribumi, muslim-non muslim, kulit hitam-kulit sawo matang, rambut lurus-rambut keriting, Jawa-non Jawa, dan berbagai sebutan dikotomis bernuansa SARA lainnya? Bisakah semua menghilangkan prasangka saat berhadapan dengan orang yang berasal dari latar belakang ras dan etnis yang berbeda? Bisakah semua menerima perbedaan yang ada sebagai anugerah, bukan sebaliknya sebagai ancaman? Pilihan sepenuhnya ada di tangan kita. Perilaku kita dalam menghargai perbedaanlah yang akan menentukan, Undang-Undang No 40/2008 ini akan menjadi alat kontrol pluralitas yang efektif, ataukah sekadar menjadi kitab berdebu di laci-laci perpustakaan. (g).

Ucapan Terima Kasih Kami haturkan terimakasih banyak atas sumbangan surat kabar Komunika Edisi 11 Tahun 2008 sebanyak 8 eksplar. Tuti Laela Sari, S.Ip Kasubag Perpustakaan Universitas Islam Azzahra Jl. Jati negara Barat No. 144 Kampung Melayu Jakarta Timur

Konferensi Pers mengenai Polemik Obat Puyer yang diadakan di Depkominfo, Jakarta, Selasa (24/2) dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) diwakili oleh, Dokter Sukman, Sp.A yang wakil ketua umum II PB IDI (kiri) dan Dr. Gati Gayatri, MA, Kepala Pusat Informasi Kesra, BIP, Depkominf (Kanan).

desain: ahas/m foto: bf-m, imagebank

Utang

Diterbitkan oleh DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Prof. Dr. Moh Nuh, DEA (Menteri Komunikasi dan Informatika). Penanggung jawab: Dr. Suprawoto, SH. M.Si. (Kepala Badan Informasi Publik) Pemimpin Redaksi: Drs. Bambang Wiswalujo, M.P.A.(Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum). Wakil Pemimpin Redaksi: Drs. Supomo, M.M. (Sekretaris Badan Informasi Publik); Drs. Ismail Cawidu, M.Si. (Kepala Pusat Informasi Politik Hukum dan Keamanan); Drs. Isa Ashari, M.Si (Kepala Pusat Informasi Perekonomian); Dr. Gati Gayatri, MA. (Kepala Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat). Sekretaris Redaksi: Mardianto Soemaryo. Redaktur Pelaksana: M. Taufiq Hidayat. Redaksi: Drs. Selamatta Sembiring, M.Si.; Drs. M. Abduh Sandiah; Dra. Asnah Sinaga; Drs. Lukman Hakim. Reporter: Suminto Yuliarso; Fouri Gesang Sholeh, S.Sos; Lida Noor Meitania, SH, MH; Elpira Indasari N., S.Kom; Koresponden Daerah: Nursodik Gunarjo (Jawa Tengah), Supardi Ibrahim (Palu), Yaan Yoku (Jayapura). Fotografer: Leonard Rompas. Desain: D. Ananta Hari Soedibyo. Pracetak: Farida Dewi Maharani, Amd.Graf, S.E. Alamat Redaksi: Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: komunika@bipnewsroom. info atau [email protected]. Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut. Isi KomunikA dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

DAMAI SECARA BERMARTABAT: PENGAKUAN DUNIA INTERNASIONAL Penyelesaian konflik di tanah air seperti di Ambon, Poso, dan Anggroe Aceh Darussalam (NAD) yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia mendapat pengakuan dari dunia internasional. Mereka, diantaranya Thailand dan Sri Langka menganggap bahwa konsep penyelesaian konflik di Indonesia baik dan cepat dan sedang mempelajari upaya perdamaian yang bermartabat ini. Bahkan Universitas Soka Tokyo Jepang memberikan gelar doktor honoris causa kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla karena telah melakukan upaya yang keras dan gigih dalam menyelesaikan konflik melalui perdamaian. Menurut Presiden Universitas Soka Hideo Yamamoto, Kalla adalah tokoh yang telah memberikan sumbangan bagi perdamaian di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara di Asia yang berhasil menyelesaikan semua konflik dan kekerasan baik vertikal maupun horizontal. Dengan adanya konflik dan kekerasan yang terjadi saat ini di sejumlah negara Asia, sudah menjadi tanggung jawab para pemimpin di kawasan ini membantu menciptakan perdamaian. Perdamaian sangat penting dalam rangka pembangunan sebuah negara. Upaya yang bisa dilakukan oleh suatu negara demi memelihara perdamaian, antara lain memelihara hubungan baik dengan tokoh-tokoh konflik, memelihara martabat, mencegah timbulnya masalah baru, dan saling percaya serta taat pada kesepakatan. Jusuf Kalla mengaku dirinya terlibat dalam penyelesaian konflik secara tidak sengaja. Sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat waktu itu, ia bertanggung jawab mengurusi sekitar 250 ribu pengungsi di Poso. Sesampainya di Poso, ia menemui kenyataan bahwa saat itu ada kesalahpahaman luar biasa di antara kedua kelompok yang bertikai. Yang beragama Islam bilang, kalau kau bunuh Kristen kau akan masuk surga. Sedangkan yang beragama Kristen juga bilang, kalau kau bunuh Islam kau masuk surga, mereka jual murah surga. Padahal menurutnya, akar konflik sebenarnya adalah masalah politik. Gara-gara kekalahan dalam pemilihan kepala daerah, yang dikait-kaitkan dengan persoalan agama. Mengetahui akar konflik akan sangat berguna dalam menyelesaikannya. Untuk memberantas kesalahpahaman itu, Kalla menantang kedua pihak untuk menunjukkan ayat kitab suci, yang menyebutkan janji mendapat surga dari membunuh itu. Apa saja kiat-kiat penyelesaian konflik? Antara lain, pentingnya menjaga kepercayaan kedua belah pihak yang bertikai. Ini berarti tidak boleh ada perbedaan perlakuan. Kalau saya pergi ke masjid satu hari, maka saya juga harus pergi gereja satu hari. Harus adil. Ia juga menekankan pentingnya menunjukkan keberanian. Pihak penengah tidak boleh terlihat takut. Kemudian, selalu usahakan bertemu dengan orang yang paling “keras”. Kalau panglima sudah ditundukkan, maka yang lain akan menurut. Inilah sebabnya Jusuf Kalla tidak memakai jasa pengawalan selama berada di daerah konflik. Ia juga pergi sholat subuh ke masjid tanpa dikawal, supaya orang mendapat pesannya: tak ada ketakutan. “Dalam setiap perundingan, saya selalu kasih selang waktu tiga hari saja. Supaya mereka tidak bisa berpikir lama-lama atau berubah pikiran.” “Saya katakan kepada pihak yang berkonflik. Ada tiga pilihan: pertama, tambah jumlah peluru dan senjata supaya kalian bisa saling membunuh lagi. Supaya masuk surga semuanya. Mau? Tidak. Kedua, saya tambah jumlah tentara. Tidak mau juga? Ah yang ketiga, hentikan konflik ini. Akhirnya mereka memilih opsi yang ketiga ini.”

Menggunakan Hak Pilih PEMILU 2009

Siapa yang berhak memilih dalam Pemilu? Pemilih adalah penduduk warga Negara Republik Indonesia yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun pada tanggal pemungutan suara di TPS atau yang belum genap berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin. Bagaimana jika saya memiliki hak pilih namun belum mendapat pemberitahuan? Pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C4), diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambatlambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dengan menunjukkan kartu tanda penduduk atau identitas lain yang sah. Bagaimana jika saya pindah lokasi pemilihan? Untuk dapat dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti identitas diri dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal, dengan membawa formulir Model A5 yang ditandatangani oleh KPPS/PPS/PPK/ KPU kabupaten/kota. Pemilih sebagaimana dimaksud di atas, melaporkan kepada KPPS/ PPS/PPK/KPU kabupaten/kota dimana yang bersangkutan akan memberikan suara dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS/KPPS asal (Model A5), paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Kapan tanggal pelaksanaan Pemilu 2009? Pemilu 2009 untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009. Bagaimana cara membedakan kertas suara nanti? a. S u ra t S u a ra u n t u k m e m i l i h Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berwarna dasar kuning; b. S u ra t S u a ra u n t u k m e m i l i h Anggota Dewan Perwakilan Daerah berwarna dasar merah; c. Surat Suara untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berwarna dasar biru; dan d. Surat Suara untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berwarna dasar hijau. Bagaimana tata cara memilih pada kertas suara pada Pemilu nanti? a. menggunakan alat yang telah disediakan; b. dalam bentuk tanda √ (centang) atau sebutan lainnya; c. pemberian tanda √ (centang) atau sebutan lain, dilakukan satu kali pada kolom nama partai atau kolom nomor calon atau kolom nama calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota; d. pemberian tanda √ (centang) atau sebutan lain dilakukan satu kali pada foto salah satu calon anggota DPD; e. tidak boleh membubuhkan tulisan dan atau pada surat suara; dan f. surat suara yang terdapat tulisan

dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah. Bagaimana jika saya memperoleh surat suara yang rusak nanti? Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak maka pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti. Bagaimana jika saya keliru dalam memberikan suara? Kepada pemilih yang salah dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS. Penggantian surat suara tersebut hanya berlaku untuk 1 (satu) kali. Bagaimana sebuah suara dianggap sah? Surat pada Pemilu anggota DPR/ DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/ Kota, dinyatakan sah bila: a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; b. bentuk pemberian tanda adalah tanda centang (√) atau sebutan lainnya; c. pemberian tanda sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan hanya satu kali pada kolom nama partai atau kolom nomor calon atau kolom nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. d. sudut tanda centang (√) atau sebutan lainnya terdapat di dalam kolom nama partai politik; atau e. sudut tanda centang (√) atau sebutan lainnya terdapat pada kolom nomor urut calon atau kolom nama calon, tetapi bagian akhir garus tanda centang (√) atau sebutan lainnya melampaui kolom nomor utur calon atau kolom nama calon. Suara pada surat suara Pemilu anggota DPD, dinyatakan sah apabila: a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan bentuk pemberian tanda adalah tanda centang (√) atau sebutan lainnya; b. bentuk pemberian tanda adalah tanda centang (√) atau sebutan lainnya; c. pemberian tanda sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan hanya satu kali pada kolom foto salah satu calon anggota DPD; d. sudut tanda centang (√) atau sebutan lainnya terdapat di dalam kolom foto salah satu calon Anggota DPD, walaupun ujung garis tanda centang (√) atau sebutan lain melewati garis kolom foto salah satu Anggota DPD. Siapa saja yang akan dipilih dalam Pemilu nanti? Pemilu nanti dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota). Bagaimana jika saya menemui pelanggaran dalam Pemilu nanti? Jika masyarakat menemui kecurangan maka dapat melapor kepada Pengawas Pemilu sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

s a t u k a t a i n d o n e s i a

3




Capaian Dalam Menggunakan Anggaran

Reﬂeksi Denyut Nadi Perekonomian telah direncanakan, dapat mulai dilaksanakan sejak awal tahun anggaran, dan dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan sempurna pada tahun anggaran itu juga. DIPA 2009 merupakan simbol dari tanggung jawab dan kesungguhan, untuk dapat melaksanakan program kerja dan mengelola anggaran tahun 2009 secara akuntabel, profesional, proporsional, transparan, dan berorientasi pada hasil. Dalam Undang Undang APBN-tahun 2009, pemerintah telah memasukkan beberapa kebijakan stimulus fiskal untuk mendukung tingkat pertumbuhan perekonomian, program perlindungan sosial, serta perbaikan kesejahteraan masyarakat. Stimulus fiskal

foto: http sabangcenter_blogspot_com

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyerahkan secara langsung DIPA tahun 2009 beberapa waktu silam. Penyerahan tersebut sekaligus menandai dimulainya pelaksanaan A n g g a ra n Pe n d a p a t a n d a n Belanja Negara (APBN) Tahun 2009, baik di pusat maupun di daerah. Penyerahan anggaran yang dilakukan setiap awal tahun ini, diharapkan akan dapat mempercepat realisasi programprogram pembangunan yang direncanakan. Faktor ketepatan waktu harus diperhatikan, agar tidak ada alasan bagi siapa saja, untuk tidak dapat menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan dengan baik. Seluruh kegiatan yang

dari sisi perpajakan diberikan dalam bentuk penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan dan Perorangan, kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Pajak Pertambahan Nilai dan Bea masuk ditanggung pemerintah sebesar Rp12,5 triliun, sebagai counter cyclical untuk beberapa sektor tertentu yang terkena imbas krisis ekonomi global. Program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan diberikan dalam bentuk perbaikan akses dan kualitas pendidikan s e b e s a r R p 2 0 7, 4 t r i l i u n , jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) sebesar Rp7,2 triliun, program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp1,75 triliun, dan BLT sebesar Rp3,7 triliun. Dalam upaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi dampak PHK, pemerintah mempersiapkan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui PNPM sebesar Rp10,3 triliun, berupa pembangunan jalan & jembatan, air minum, pasar, irigasi, serta listrik di lebih dari 5 ribu kecamatan. Demikian pula, peningkatan pemberdayaan UMKM, telah ditingkatkan melalui pembangunan pasar tradisional, pembinaan sentra -sentra produk UMKM di daerah tertinggal atau terisolir, serta menambah program Kredit Usaha Rakyat, agar bank dapat menyalurkan tambahan dana KUR lebih luas.

Alokasi Dana Untuk Program Pro Rakyat : No T a h u n

Jumlah Dana (Rp)

1.

2004

19 trilyun

2.

2005

24 trilyun

3.

2006

41 trilyun

4.

2007

51 trilyun

5.

2008

58 trilyun

Disamping itu, kebijakan penurunan harga BBM pada bulan Desember tahun 2008, diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan menjadi stimulus bagi perekonomian tahun 2009 . Selain program dan anggaran yang telah direncanakan di APBN tahun 2009, Pemerintah dimungkinkan untuk menambah stimulus fiskal dengan memanfaatkan dana lebih anggaran di tahun 2008. Bentuk counter cyclical / stimulus tambahan, difokuskan pada upaya mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi dampak PHK, dengan perkuatan pembiayaan UKM melalui KUR, peningkatan daya saing sektor riil dan industri terpilih melalui insentif pajak dan bea masuk, serta kegiatan dukungan infrastruktur padat karya. Nominal nilai counter cyclical / stimulus tambahan berasal dari APBN 2009 dan tambahan dari surplus APBN 2008. P r o g ra m s t i m u l u s d a p a t

diluncurkan tanpa harus menunggu APBN-P 2009 dan dapat menggunakan pasal 23 UU APBN 2009 yang segera akan disampaikan kepada Panitia Anggaran DPR-RI. Capaian dalam anggaran adalah sebagian refleksi riil dari denyut nadi perekonomian. Pajak pertambahan nilai misalnya, naik 35,7 persen dalam tahun 2008 lalu. Hal ini berarti, berdasarkan perkiraan awal tingkat inflasi tahun ini sekitar 11 persen maka kenaikan nilai riil PPN mencapai sekitar 24 persen. Kondisi ini memberikan indikasi tentang perubahan volume kegiatan ekonomi sektor riil yang terpungut PPNnya. Ada korelasi antara perkembangan sektor riil dengan penerimaan pajak. Kenaikan ini juga terjadi merata di semua pos penerimaan non migas, dan membantah anggapan selama ini yang menyatakan bahwa sektor riil tidak bergerak. Pencapaian nyata lainnya ditunjukkan dalam penurunan tingkat pengangguran dari 9,8 persen, (Agustus 2007) menjadi 8,3 persen (Agustus 2008), dan penurunan tingkat kemiskinan dari 16,6 persen (Maret 2007) menjadi 15,4 persen (2008). (s-ring)

Produk Lokal Angkat Ekonomi Krisis global yang terjadi saat ini berdampak luas. Sejumlah negara, termasuk Indonesia juga berupaya untuk melakukan berbagai penguatan sektor keuangan dan ekonomi. Salah satunya dengan membangkitkan kembali sektor riil melalui penggunaan produksi dalam negeri. Sebenarnya produk dalam negeri tidak kalah bersaing dengan produk luar negeri. Produk dalam negeri juga banyak yang berkualitas. Malah, sudah bukan rahasia umum, beberapa produk dalam negeri diekspor ke luar kemudian diimpor lagi ke dalam negeri dengan merek yang lebih terkenal. Menyadari hal itu, beberapa menteri terkait dalam waktu dekat akan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai kewajiban menggunakan produk dalam negeri. Bahkan pemerintah telah menerbitkan I n s t r u k s i P r e s i d e n Nomor 2 Tahun 2009 tentang P e d o m a n Penggunaan

Produk Dalam Negeri (P3DN). Pedoman tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Dalam penerapannya, tidak ada pengecualian untuk instansi atau lembaga tertentu, sepanjang proyek tersebut dibiayai oleh APBN. Kini telah dikeluarkan instruksi penggunaan produk lokal bagi semua Pegawai Negeri Sipil (PNS), misalnya sepatu. Menteri Perindustrian Fahmi Idris memandang bahwa sebenarnya meski tidak ada SKB, pegawai negeri akan memilih sepatu yang harganya murah. Sejalan dengan kebijakan yang lainnya dalam menghadapi krisis mendunia, penggunaan produk dalam negeri akan meningkatkan perekonomian nasional. Fahmi juga mengatakan, bentuk kebijakan bersama semacam SKB yang mudah-mudahan pada bulan Februari sudah diterbitkan. SKB ini merupakan petunjuk teknis dari penerbitan Instruksi Presiden (Inppres) tentang peningkatan penggunaan industri dalam negeri. Semua komponen pemerintah baik instansi maupun lembaga negara yang menggunakan dana

dari APBD maupun APBN harus membelanjakan produk buatan dalam negeri. Produk dalam negeri didefinisikan sebagai semua produk yang dibuat di Indonesia dengan menggunakan bahan baku lokal minimal 50%. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun berharap, di tengah krisis global yang terjadi,produk buatan Indonesia dapat lebih kompetitif dibandingkan produk luar negeri dengan harga yang lebih murah dan berkualitas baik. Untuk memprioritaskan stabilitas ekonomi Indonesia, pemerintah telah mencanangkan tujuh agenda utama kebijakan, yaitu; Mengatasi resiko pengangguran baru akibat krisis keuangan global, Mengelola inflasi pada batas tertentu pada tingkat kemampuan, Menjaga pergerakan sektor riil, Mempertahankan daya beli masyarakat, Melindungi kelompok masyarakat miskin, Memelihara kecukupan pangan dan energi, dan Memelihara angka pertumbuhan ekonomi yang pantas setidak-tidaknya lebih dari 4,5% untuk tahun ini. Indonesia memang tidak mengikuti langkah negara-negara industri maju (G7), yakni Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Jerman, Prancis, Italia, dan Inggris, yang

menolak praktik proteksionis terhadap pasar dalam negeri mereka. Indonesia memilih kembali ke pasar dalam negeri guna menyelamatkan industri nasional terhadap dampak krisis ekonomi global. Caranya, Pemerintah Indonesia mewajibkan semua pegawai negeri sipil (PNS) yang berjumlah sekitar 4 juta orang, untuk memakai produk dalam negeri. Dalam perencanaan terbitnya SKB tersebut Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan akan berkoordinasi untuk menetukan kebijakankebijakan lebih lanjut yang akan diambil. Dalam kebijakan pemulihan sektor riil yang dikeluarkan pada Oktober tersebut fokus perhatian pemerintah diarahkan pada dua aspek, yaitu pengamanan pasar dalam negeri dan stimulasi pasar dalam negeri. Untuk upaya stimulasi, terdapat sejumlah langkah yang disiapkan pemerintah, salah satunya adalah program kampanye "Aku Cinta Produk Dalam Negeri". Program itu ditujukan untuk meningkatkan apresiasi dari dalam negeri atas produk dalam negeri Upaya memasyarakatkan dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, sebenarnya, bukan sesuatu yang baru. Di masa

pemerintahan Soekarno, misalnya, penggunaan produk dalam negeri sudah digelorakan. Kemudian, pada tahun 2006, dilancarkan kampanye Gerakan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, bertema “Bangga Produk Indonesia”. Tujuan kampanye antara lain ingin memupuk rasa cinta Tanah Air. Di samping itu, meningkatkan daya saing antara produk dalam negeri dan luar negeri. Begitu pula, kampanye bermaksud meningkatkan produktivitas pelaku usaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas. Banyak produk dalam negeri yang telah menjadi primadona, sebut saja seperti batik, jamu, sampai kerajinan kayu ukir, kain songket dsbnya yang telah menjadi produksi ekpor dan sangat terkenal di negara luar. Belum lagi hasil kerajinan lain, sampai hasil produksi pangan. (yuliarso)

5 s a t u k a t a i n d o n e s i a


Toko Buku Keliling

Murah,Meriah, dan Mudah Dari sekitar 5.000 toko buku yang pernah terdaftar dalam Gabungan Toko Buku Indonesia, saat ini tercatat tinggal sekitar 2.000 toko buku. Keberadaan toko buku yang tersisa itu terpusat di ibu kota provinsi, sedangkan yang berada di kabupaten atau kota serta daerah terpencil sudah tidak ada lagi.

"Untuk menghidupkan kembali toko buku sekaligus untuk menggairahkan penerbitan buku, distribusi buku harus dikembalikan lagi ke toko buku. Jangan seperti sekarang, sekolah pun bisa jadi distributor buku. Akibatnya, toko buku yang ada bangkrut lalu mati,” kata Firdaus Oemar, Ketua Umum Gabungan Toko Buku Indonesia (Gatbi), di Jakarta, Sabtu (21/2). Menurut Firdaus yang juga Ketua Pusat Buku Indonesia, untuk mengembalikan lagi keberadaan toko buku, terutama di kabupaten/kota, perlu dilakukan terobosan baru dan dukungan kebijakan dari pemerintah. Harus ada kemauan dan komitmen bersama untuk mengembalikan jalur distribusi buku ke toko buku sehingga di kota kecil dan desa-desa bisa muncul kembali

toko buku kecil yang menyediakan buku-buku yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, pemilik toko buku besar bisa saja membuka toko buku-toko buku kecil di daerah. Demikian juga penerbit buku bisa membangun toko buku kecil yang mudah dijangkau masyarakat hingga di pedesaan. "Upaya ini untuk membuat toko buku yang mati muncul kembali yang berdampak pada tumbuhnya perekonomian dan minat terhadap buku, baik buku pendidikan maupun buku bacaan lainnya," kata Firdaus. Toko buku mobil Salah satu terobosan yang digagas Pusat Buku Indonesia untuk memperbanyak toko buku di kabupaten/kota adalah dengan menciptakan model toko

Pemberitaan seputar pemberian resep obat oleh dokter dalam bentuk puyer akhir-akhir ini telah menimbulkan silang pendapat maupun tanggapan dari berbagai pihak, hingga akhirnya menimbulkan rasa khawatir dan salah persepsi di masyarakat tentang praktek kedokteran di Indonesia. Dokter Sukman, Sp.A yang merupakan wakil ketua umum II PB IDI mengatakan atas dasar tersebut Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sebagai satu-satunya induk organisasi profesi kedokteran di Indonesia merasa perlu memberikan penjelasan resmi untuk mengakhiri kontroversi obat puyer. Dalam penjelasannya di Jakarta, Selasa (24/2) IDI menyatakan pemberian resep obat dalam bentuk puyer/racikan oleh seorang dokter adalah bagian dari rangkaian praktik kedokteran sehingga dokter pada dasaranya memahami dan bertanggung jawab penuh terhadap semua jenis obat yang diberikan kepada pasien. Obat yang diracik/puyer tidak ada masalah sepanjang dibuat dengan cara yang baik dan benar dengan komposisi jenis obat yang rasional. Dalam kurikulum pendidikan di fakultas kedokteran para calon dokter diberikan ilmu farmasi tentang meracik obat. Bantahan atau pembenaran tentang banyak hal yang berkaitan dengan praktek yg berlaku secara umum saat ini haruslah berdasarkan bukti. Dengan demikian tidak berdasarkan pada pendapat umum maupun pribadi atau asumsi-asumsi serta penelitian yang masih diragukan validitasnya. Obat yang diberikan dalam bentuk puyer/racikan oleh seorang dokter terhadap pasiennya sama sekali tidak bertentangan dengan profesionalisme dokter dalam menjalanjan tugas dan pekerjaannya.

buku mobil. Pada 2009 ditargetkan ada 1.000 toko buku mobil di berbagai wilayah di Indonesia, terutama untuk melayani kebutuhan siswa dan sekolah terhadap buku pelajaran. Firdaus menjelaskan, saat ini sudah ada pesanan sekitar 80 mobil dari berbagai daerah. Masyarakat umum juga bisa memesan toko buku mobil untuk menjalankan penjualan buku di daerahnya. Program ini juga didukung bank yang memberikan kredit pembelian mobil toko buku mobil. Untuk satu unit toko buku mobil harganya berkisar Rp180 juta, sedangkan untuk kebutuhan beragam buku diperkirakan Rp 60 juta. Agus Sartono, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Departemen Pendidikan Nasional, mengatakan, pemerintah mendukung inisiatif masyarakat untuk bisa menggairahkan penerbitan dan pemasaran buku ke masyarakat. Pada acara Rembuk Nasional Pendidikan 2009 yang dihadiri kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya pada Senin ini, model toko buku mobil secara resmi diluncurkan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo. "Model toko buku mobil ini bisa mendukung menyebarkan buku sekolah elektronik yang

sudah dibeli hak ciptanya oleh pemerintah dalam bentuk buku cetak. Kehadirannya tentu bermanfaat karena masyarakat di daerah pedesaan punya akses yang mudah untuk bisa membeli buku di toko buku," kata Agus. "Targetnya, tahun ini akan diluncurkan 1.000 toko buku mobil

ga murah. Harga minimal buku Rp4.452/eksemplar dan harga maksimal Rp20.000/eksemplar. Selain itu, disediakan pula buku-buku umum yang dijual dengan harga miring. Menurut Mendiknas, selama ini persoalan distribusi buku ke daerah menjadi ken-

Reformasi perbukuan nasional sudah berlanjut, salah satu dengan peluncuran program toko buku mobil di seluruh Indonesia. Salah satu upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap buku murah. murah yang akan beroperasi ke daerah-daerah tingkat kabupaten/kota,” kata Mendiknas Bambang Sudibyo ketika membuka Rembug Nasional Pendidikan di Pusdiklat Depdiknas, Sawangan Depok Senin (23/2). Toko buku mobil ini nantinya akan lebih difokuskan pada penyediaan buku pelajaran berhar-

Penjelasan yang telah diberikan oleh institusi terkait dan pemegang otoritas bidang kesehatan di Indonesia saat ini tentang kemanan obat dalam bentuk puyer/racikan telah menyatakan bahwa obat dalam bentuk puyer tetap dapat digunakan dalam praktek kedokteran sepanjang dibuat dengan standar yang benar dan dengan memperhatikan komposisi yang rasional. Dokter Sukman selaku ketua umum tim puyer juga menjelaskan obat di Indonesia dalam bentuk jadi masih terbatas, kalau seoarng dokter praktek di Jakarta tidak berasa, namun di daerah terpenci yang ada hanya puskesmas, sulit untuk memdapatkan obat yang sesuai. “Ketersediaan obat jadi hanya sedikit, kemudian obat sirup yang ada hanya obat cacing sehingga masih diperlukan obat racikan/ puyer selama sesuai prosedur dan dalam komposisi yang rasional” katanya. Pemberian puyer untuk anak memang banyak diberikan dan komposisinya berdasarkan berat badan, pada orang dewasa juga dapat diberikan biasanya dalam bentuk kapsul. Sementara tentang perlu tidaknya anak diberikan obat adalah keputusan dokter. “Selama pasien masih percaya dengan dokter ya silahkan”, katanya menjelaskan. Seorang dokter memberi obat bersadarakan ilmu yang dipelajari, sumpah kedokteran sehingga harus bias dipertanggungjawabkan, dan juga berdasarkan pengalaman. Namun apabila pasien memerlukan penjelasan tentang obat yang diberikan dokter, misalnya menanyakan obat ini untuk apa, seorang dokter yang baik pasti akan memberikan penjelasan. (Rn)

dala yang cukup serius yang dihadapi pemerintah dalam mensukseskan program buku murah nasional, sehingga dengan diluncurkannya toko buku mobil diharapkan persoalan tersebut bisa diselesaikan. Sementara itu, Setia Dharma Majid, ketua Umum IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia), mengatakan sudah 70 toko buku mobil siap beroperasi. Diantaranya di Sumbar dan DKI Jakarta."Untuk DKI Jakarta disiapkan masing-masing wilayah kota minimal 10 toko buku mobil," ujarnya. Ide peluncuran toko buku mobil, berawal dari persoalan sulitnya distribusi buku-buku pelajaran ke daerah. Kesulitan distribusi ini menyebabkan banyak daerah yang mengalami kelangkaan buku, kalaupun ada harganya sangat mahal. "Toko buku mobil ini adalah upaya membuka jalur distribusi buku. Kita akan dekatkan buku ke masyarakat,” katanya dan menambahkan bahwa toko buku mobil ini merupakan hasil kerjasama antara penerbit dengan asosiasi toko buku di seluruh Indonesia. Mekanisme pengadaan toko buku mobil dilakukan murni oleh swasta. Jadi, pemerintah hanya sekedar mendukung, dan harga buku pelajaran sudah ditentukan oleh pemerintah. Untuk memiliki toko buku mobil ini, modal yang harus disediakan sekitar Rp240 juta, dengan rincian Rp180 juta untuk pembelian mobil dan Rp60 juta untuk penyediaan buku dan produk media lainnya.



Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya, tak bisa menyembunyikan kegusarannya ketika mendengar laporan warga mengenai masih diberlakukannya syarat Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) bagi para pengurus paspor di Kantor Imigrasi Pontianak pada akhir Januari 2009. "Apa alasan dan dasarnya minta SBKRI lagi? Pemerintah saja sudah mencabut mengenai itu. Jangan dipakai lagi pengaturan tersebut," kata Christiandy, sebagaimana dikutip harian Tribun.

Melayani Tanpa Diskriminasi Pak Wagub pantas meradang, karena pemerintah memang sudah sejak lama membekukan ke b e r l a k u a n d o k u m e n ya n g diskriminatif tersebut. Terhitung sejak disahkannya Keppres No. 56 Tahun 1996 dan diperkuat lagi dengan UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, SKBRI sudah dinyatakan tidak berlaku. Lebih-lebih dua tahun berikutnya pemerintah juga mengeluarkan UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang secara tegas melarang perlakuan berbeda terhadap ras dan etnis tertentu. Maka tentu tak elok jika hari gini masih ada pejabat pemerintah yang mengungkitungkit SKBRI sebagai prasyarat keabsahan dokumen lainnya. Melayani tanpa diskriminasi adalah salah satu cita-cita yang akan diwujudkan Pemprov Kalbar dalam kegiatan pelayanan publik. Wajar jika Christiandy marah besar melihat diskriminasi justru terjadi di depan mata, pada saat perangkat undang-undang secara tegas melarang tentang hal itu. "Kalau perlu, tangkap saja oknum aparat yang menerapkan itu. Bagi yang dirugikan, catat nama oknum aparat itu, segera lapor ke pihak berwenang," ujarnya geram. Dari Jenis Kelamin hingga Etnis Dalam rangka mewujudkan persamaan di depan hukum, penghapusan praktik diskriminasi memang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Namun tindakan pembedaan terhadap sekelompok orang maupun golongan masih sering terdengar dan dirasakan oleh golongan tertentu, terutama warga keturunan Cina, Arab dan India yang sejatinya telah menjadi warganegara Indonesia. Bagi mereka, persamaan hak sebagai warga negara masih belum terjamin secara utuh, walaupun saat ini Indonesia memberlakukan asas persamaan di depan hukum ( equality before the law ) bagi semua golongan masyarakat tanpa

terkecuali. Sebagai negara yang berdasarkan hukum (rechstaat), dan bukan berlandaskan kekuasaan semata (machstaat), sepatutnya langkah untuk mendukung penghapusan diskriminasi perlu terus dilakukan dalam rangka menjamin hak-hak warga negara secara adil. Namun tampaknya upaya tersebut masih belum menuai hasil maksimal. Perlakuan diskriminatif yang didasarkan pada jenis kelamin, ras, etnis, usia, dan golongan ekonomi lemah atau masyarakat kurang mampu, masih saja terjadi di Indonesia. Kasus di Imigrasi Pontianak baru-baru ini setidaknya dapat menjadi bukti, belum semua warganegara—termasuk aparat pemerintah—memahami apa yang disebut dengan penghapusan diskriminasi. Upaya penghapusan perlakuan diskriminatif berdasarkan jenis kelamin terutama terhadap perempuan telah dilakukan Indonesia dengan meratifikasi Convention of Elimination All Forms of Discrimination Against Wo m e n ( C E D AW ) d e n g a n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Dinyatakan dalam konvensi tersebut bahwa praktik diskriminasi terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan untuk melindungi, memajukan dan untuk memenuhi hak asasi perempuan perlu untuk memasukkan prinsip kesetaraan antara perempuan dan laki-laki ke dalam sistem hukum yang ada. Salah satu bentuk pendekatannya adalah melalui penghapusan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan menetapkan peraturan baru yang melarang diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi yang terjadi dalam lingkup rumah tangga antara lain adalah kekerasan terhadap perempuan yang secara kasat mata menunjukkan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki. Namun karena selama ini isu kekerasan dalam rumah tangga dianggap merupakan masalah

pribadi yang tidak perlu diketahui oleh pihak luar, maka persoalan kekerasan dalam rumah tangga tidak banyak terungkap. Namun berdasarkan data yang ada pada lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam organisasi yang menangani permasalahan p e r e m p u a n , t e r c a t a t ya n g t e r b a n ya k m e n j a d i k o r b a n tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Adapun pelakunya adalah orangorang di lingkungan terdekat mereka seperti suami dan yang mempunyai pertalian keluarga. Untuk mencegah keberlangsungan tindakan tersebut, pada tanggal 22 September 2004 Pemerintah telah mensahkan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adanya undang-undang ini diharapkan sebagai suatu langkah maju untuk menghapuskan praktik kekerasan di dalam rumah tangga serta membawa perubahan karena dikategorikan sebagai tindakan kriminal dan bukan sebagai isu pribadi yang patut disembunyikan sehingga pada akhirnya akan membantu meminimalisasi adanya praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Upaya untuk menghapuskan diskriminasi terhadap suku atau golongan etnis, juga telah dilaksanakan antara lain dengan menjadikan Imlek sebagai hari libur nasional sebagaimana hari libur keagamaan lainnya, serta memperbaiki prosedur dan menyederhanakan berbagai persyaratan yang diskriminatif, mulai dari pencatatan kelahiran, sampai pengurusan administrasi kependudukan, pendidikan sampai kematian. Akan tetapi dalam praktik, diskriminasi terkait masalah ini masih sering diberitakan di media massa. Salah satu bentuk praktik diskriminasi yang nyata dilakukan secara institusional di Indonesia adalah keharusan untuk memiliki dan menunjukan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) bagi warga negara Indonesia (WNI)

keturunan dalam mengurus berbagai kepentingan pada lembaga pemerintah. Tak Mudah Hapus Diskriminasi Ras dan Etnis Sesungguhnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penghapusan SBKRI telah dihapus dengan Keppres No. 56 Tahun 1996 dimana untuk keperluan pembuktian kewarganegaraan n e g a ra c u k u p m e m e r l u k a n KTP, kartu keluarga atau akte kelahiran. Semangat ini sejalan dengan maksud dan isi dari Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang telah diratifikasi dengan UndangUndang Nomor 29 Tahun 1999. Seiring dengan terbitnya UU No 12 Tahun 2006 tentang Ke wa r g a n e g a ra a n Re p u b l i k Indonesia, diskriminasi ras dan etnis seharusnya sudah lenyap dari bumi pertiwi. Akan tetapi, di berbagai lembaga masih diberlakukan karena kurangnya pemahaman petugas terhadap ketentuan perundangan terbaru ya n g b e r l a k u . Wa l a u p u n hanya bersifat administratif, namun pemberlakuan SBKRI menunjukkan adanya perilaku diskriminatif dalam berbagai hal, mulai dari proses administratif kewarganegaraan, pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), memasuki dunia pendidikan, menyatakan hak politik, sampai menikah dan meninggal dunia pun harus membuktikan diri sebagai WNI melalui SBKRI tersebut. Dengan alasan itulah, pemerintah kemudian menerbitkan UU No 40 Tahun 2008. Inti pokok dari UU ini adalah penegasan bahwa seluruh warganegara berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras yakni ciriciri fisik dan garis keturunan; serta etnis yakni berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma, bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan

kekerabatan. Namun harus diakui, upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi membutuhkan waktu yang lama dan harus dilakukan dengan komitmen yang kuat karena berkaitan dengan cara pandang dan struktur sosial. Permasalahan terpenting adalah diskriminasi terhadap perempuan yang terdapat pada sebagian besar etnis di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sistem sosial patrimonial yang banyak dianut masyarakat dengan kultur yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan. Sistem sosial ini mempengaruhi alam pikir seseorang ketika memegang suatu jabatan formal di lingkungan pemerintahan, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu pemahaman yang berbeda dari para aparat pelayanan publik terhadap maksud dan tujuan peraturan perundangundangan juga berpotensi menimbulkan diskriminasi dalam pelaksanaannya. Tantangan lainnya adalah belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat pemerintah yang selama ini dipandang bersikap diskriminatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik, rendahnya komitmen serta lingkungan yang tidak kondusif dalam mendukung upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi. Perpaduan tak ideal antara cara pandang masyarakat yang masih permisif terhadap beberapa bentuk diskriminasi dan kinerja pelayanan birokrasi yang sedikit banyak masih diskriminatif, membuat upaya penghapusan diskriminasi menghadapi tantangan yang tak mudah dilewati. Dalam UU No 40/2008, misalnya, dijelaskan bahwa penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilaksanakan berdasarkan asas persamaan, kebebasan, keadilan, dan nilainilai kemanusiaan yang universal dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Terkait masalah hukum

mungkin tidak akan menghadapi hambatan berarti, karena sanksi hukum bersifat jelas, tegas dan nyata. Masalah baru akan muncul jika pemahaman diskriminasi dikaitkan dengan agama dan budaya. Seperti diketahui, masingmasing agama dan budaya memiliki batasan dan ukuran sendiri-sendiri tentang apa yang dimaksud dengan “diskriminasi”, sehingga standar diskriminasi pada akhirnya akan bersifat kondisional dan kontekstual. Dialog intensif sangat diperlukan untuk menemukan pemahaman yang senada, agar dalam penerapannya tidak menimbulkan gesekan. Memahami Diskriminasi Ras dan Etnis Ada beberapa hal yang bisa dijadikan indikator tindakan diskriminasi berlatarbelakang ras dan etnis, di antaranya: memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; dan menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis. Yang terakhir bisa diwujudkan dalam perbuatan membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat l a i n nya ya n g d a p a t d i l i h a t atau dibaca oleh orang lain; berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain; mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, katakata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Penghapusan diskriminasi ras dan etnis wajib dilakukan dengan memberikan perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukan di dalam hukum kepada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis; jaminan tidak adanya hambatan bagi prakarsa perseorangan, kelompok o ra n g , a t a u l e m b a g a ya n g membutuhkan perlindungan dan jaminan kesamaan penggunaan hak sebagai warga negara; dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pluralisme dan penghargaan hak asasi manusia melalui penyelenggaraan pendidikan nasional. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan p e r l i n d u n g a n ya n g e f e k t i f kepada setiap warga negara yang mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis dan menjamin terlaksananya secara efektif upaya penegakan hukum terhadap setiap tindakan diskriminasi yang terjadi, melalui proses peradilan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pertolongan, penyelesaian, dan penggantian yang adil atas

segala kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi ras dan etnis; mendukung dan mendorong upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan menjamin aparatur negara dan lembaga-lembaga pemerintahan bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan melakukan tindakan yang efektif guna memperbarui, mengubah, mencabut, atau membatalkan peraturan perundang-undangan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis. Pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM. Adapun aktivitas pengawasannya meliputi: pemantauan dan penilaian a t a s ke b i j a k a n p e m e r i n t a h dan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis; pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis; pemberian rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis; pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis; dan pemberian rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM. Setiap orang secara sendirisendiri atau secara bersamasa ma berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya. Di sisi lain, sanksi terhadap pelanggaran UU ini cukup keras. S e t i a p o ra n g ya n g d e n g a n sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta rupiah. Sanksi untuk orang yang dengan sengaja menunjukkan ke b e n c i a n a t a u ra s a b e n c i kepada orang lain berdasarkan d i s k r i m i n a s i ra s d a n e t n i s bahkan lebih keras lagi, yakni pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta. Sedangkan sanksi bagi orang yang dengan sengaja melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ditambah dengan sepertiga dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya. Selain itu pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa restitusi atau pemulihan hak korban. Toh sebaik apapun sebuah peraturan, tidak akan berjalan

maksimal tanpa peranserta masyarakat dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, setiap warga negara diharapkan ikut berpartisipasi dalam upaya penyelenggaraan perlindungan dan pencegahan terhadap diskriminasi ras dan etnis dengan cara: meningkatkan keutuhan, kemandirian, dan pemberdayaan anggota masyarakat; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan serta kepeloporan masyarakat; menumbuhkan sikap tanggap a n g g o t a m a s ya ra k a t u n t u k melakukan pengawasan sosial; dan memberikan saran, pendapat, dan menyampaikan informasi yang benar dan bertanggung jawab. Perubahan Positif Adanya perbaikan dalam sistem birokrasi, khususnya terhadap warganegara Indonesia keturunan Cina, dianggap sebagai perubahan yang positif. Dahulu, selain proses birokrasinya yang

sulit juga memerlukan biaya tidak sedikit. Namun sekarang, perbaikan sudah mulai dirasakan o l e h s e b a g i a n wa r g a e t n i s Tionghoa di Jakarta. Salah satu contohnya adalah dalam pengurusan status kewarganegaraan seperti kepemilikan KTP. Diakui salah seorang warga Tionghoa, mengurus KTP tidak lagi sesulit dahulu. "Sekarang lumayanlah, mengurusnya sama seperti warga pada umumnya," ungkap Siroy, pengurus Kelenteng Thian Siang Tee Bio, di kawasan Palmerah, Jakarta. Menurut Siroy, dulu warga Tionghoa harus menambah surat bernama K1 untuk membuat KTP. Parahnya, untuk mengurus kartu tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, nama yang dicantumkan juga harus nama latin yang lazim di Indonesia. "Untungnya sekitar 2004 sistem tersebut berubah total. Sekarang mengurus kartu syaratnya sama saja. Soal nama,

sekarang boleh mencantumkan siapa saja," ungkapnya. Kebanggaan tersendiri sebagai etnis Tionghoa, lanjut Siroy, karena saat zaman penjajahan kalangan etnis Tionghoa juga ikut membela Indonesia. Tidak sedikit korban berjatuhan pada saat itu. Namun, ketika merdeka perlakuan justru berubah, terlebih soal birokrasi. "Sekarang semua sudah sama, apalagi jika toleransi akan perbedaan dijunjung tinggi," tambah Siroy. Kita semua berharap, kelahiran berbagai perangkat perundangundangan yang berkaitan dengan penghapusan diskriminasi, ke depan dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih menghargai pluralitas, masyarakat yang menganggap perbedaan sebagai berkah, bukan bencana. Selain itu, diharapkan mendorong lembaga pelayanan publik untuk melakukan pelayanan secara adil dan merata, tanpa memandang siapa yang dilayani. (gun)

Batas Akulturasi Pun Terlampaui Tubuh tiga penari muda itu melenggang-lenggok mengikuti irama gamelan yang mengalun dari tape recorder di ruang depan gedung Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS), Solo, Jateng. Sesekali kaki mereka bergerak maju-mundur sambil kedua tangan menyentakkan sampur (selendang), mengikuti instruksi Tan Gwan Hien (62), pelatih tari senior yang membimbing mereka. Erik Nyoo, Erynthus Nyoo dan Thio Giok Khoen, ketiga penari itu, samasekali tak canggung memainkan gerakan tari Jawa klasik, tarian yang akan mereka mainkan dalam fragmen “Rahwana Gandrung” dalam sebuah perhelatan seni di Jakarta. Keempat orang yang tengah giat berlatih tari itu memang peranakan Tionghoa, namun soal budaya mereka boleh dikatakan ‘lebih Jawa dari orang Jawa’. “Selain aktif memainkan gamelan dan menari aneka tari Jawa dalam berbagai event, kami juga anggota tetap kelompok Wayang Orang PMS,” kata Tan Gwan Hien yang masih tampak bugar di usianya yang sudah kepala enam itu. Kelompok Wayang Orang PMS sendiri sudah berdiri sejak 1958 di bawah Bidang Kebudayaan PMS. Sedangkan cikal-bakal PMS adalah organisasi Chuan Min Kung Hui yang terbentuk 1 April 1932 dan merupakan gabungan dari enam organisasi sosial warga keturunan etnis Tionghoa di Kota Surakarta. Sejak 1 Oktober 1959, Cuan Min Kung Hui berubah menjadi PMS yang bergerak di bidang sosial, budaya, olahraga, dan pendidikan nirlaba. Kendati awalnya merupakan organisasi warga keturunan etnis Tionghoa, dalam perjalanannya keanggotaan PMS bersifat terbuka untuk semua anggota masyarakat Surakarta tanpa memperhatikan latar belakang suku, ras, agama, dan kedudukan sosial. “Semua orang boleh masuk, asal memiliki itikad baik,” kata Gwan Hien. Hebatnya, kendati separuh lebih anggotanya terdiri dari keturunan Tionghoa, PMS justru lebih banyak berkonsentrasi kesenian tradisional Jawa seperti wayang orang, karawitan dan ketoprak. Ketua Bidang Kebudayaan PMS Idayanti Willy Santosa alias Tjan Hing Nio mengatakan, saat kelompok wayang orang dibentuk tahun 1958, hampir seluruhnya beranggotakan keturunan Tionghoa. ”Kami ingin nguri-uri (melestarikan-red) kebudayaan di sini. Karena kami lahir dan hidup di sini. Sayang, sekarang keturunan Tionghoa yang aktif di wayang hanya tinggal 35-an orang, sementara Jawa-nya ada 60-an orang," katanya. Perempuan berkacamata ini menyatakan, pembauran antar etnis paling efektif dilakukan melalui kesenian, karena kesenian adalah bahasa universal yang bisa dipahami siapa saja. Menurutnya pembauran si Surakarta sejatinya sudah terjadi sejak dulu. Hanya karena kemudian dimunculkan istilah pribumi dan non-pribumi, akhirnya malah terjadi pengotak-kotakan. “Syukurlah keadaannya sekarang jauh lebih baik ketimbang dulu,” tuturnya.

Orang-orang Tionghoa diperkirakan sudah ada di Surakarta pada tahun 1746, tidak lama setelah kota itu dijadikan sebagai Ibu Kota Kerajaan Dinasti Mataram (Keraton Surakarta) oleh Paku Buwono II. Pada mulanya, ketika hadir di Surakarta pada 1746 dalam perkembangannya masyarakat etnis Tionghoa harus tunduk kepada peraturan pemerintah kolonial yang diskriminatif. Masyarakat etnis tersebut ruang geraknya dibatasi dengan sistem surat jalan (passenstelsel). Mereka dilarang memiliki tanah, sesuai UU Agraria 1870, bahkan tempat tinggalnya dilokalisasi di sebuah wilayah yang kini dikenal dengan nama kampung Balong. Namun dalam proses, seiring dengan melonggarnya batasan terhadap warga Tionghoa, akulturasi budaya terjadi dengan warga setempat. Kerapatan hubungan sosial dan komunikasi di antara orang-orang Jawa dan warga keturunan Tionghoa lama-kelamaan menghasilkan sintesa budaya yang unik, bukan hanya saling memperkaya, namun berlanjut hingga saling mempelajari dan bahkan saling ‘bertukar budaya’. Kesenian Wayang Orang yang dimainkan warga keturunan Tionghoa anggota PMS, dan Barongsai yang dimainkan remaja etnis Jawa di kampung Balong saat ini, merupakan potret nyata bahwa akulturasi dapat melampaui definisinya yang sekadar sebagai percampuran budaya. “Di sini kami hidup berdampingan secara damai. Tak terdengar lagi istilah pribumi dan nonpribumi. Semua adalah warga negara Republik Indonesia, karena kami semua lahir dan besar di Bumi Pertiwi ini,” kata Tan Gwan Hien. Ia memang pernah merasakan kepedihan akibat perlakuan rezim yang sangat deskriminatif kepada warga keturunan. Bahkan sebagian warga keturunan Tionghoa di Surakarta pernah mengalami ketakutan luar biasa saat kerusuhan rasial berkobar tahun 1981. Tapi berkat hubungan baiknya dengan warga sekitar, ia, keluarganya dan anggota PMS lainnya setiap ada masalah justru mendapat perlindungan dari warga setempat. “Saya percaya, apa yang kita tuai tergantung dari apa yang kita tanam. Kalau kita menanam kebaikan, kita juga akan panen kebaikan, dan sebaliknya,” urai Gwan Hien. Andai saja semua bisa berpikir dan bertindak seperti Tan Gwan Hien, dunia ini pasti akan aman damai! (g).


7


www.bipnewsroom.info

8


Komunikasi di Masa Krisis Krisis merupakan kenyataan yang harus dihadapi setiap organisasi di era globalisasi yang penuh dengan perubahan dan persaingan. Di satu sisi, krisis adalah sebuah momentum yang dapat membuka peluang untuk mencapai sukses, di sisi lain krisis dapat membawa organisasi mengarah pada kehancuran. Dewasa ini, perhatian masyarakat akan Pengajar Mata Kuliah arti penting divisi pubKehumasan dan lic relations atau humas aktivis rumakom bagi suatu organisasi atau perusahaan terasa semakin meningkat. Hal ini terjadi karena beragam kegiatan, peristiwa, bahkan kasus yang melibatkan kepentingan masyarakat semakin menuntut hadirnya pengelolaan humas yang handal. Terlebih dalam situasi krisis peran humas menjadi penting dan dibutuhkan oleh pelbagai pihak yang berkaitan dengan organisasi atau perusahaan. Krisis merupakan kenyataan yang harus dihadapi setiap organisasi di era globalisasi yang penuh dengan perubahan dan persaingan. Di satu sisi, krisis adalah sebuah momentum yang dapat membuka peluang untuk mencapai sukses, di sisi lain krisis dapat membawa organisasi mengarah pada kehancuran. Bahkan tidak sedikit keadaan krisis atau emergency di suatu perusahaan membuat reputasi perusahaan turun drastis dan mendapat kecaman dari masyarakat (Amaborseya, 1998: 3). Contohnya saja, PT KAI, sebagai penyelenggara kegiatan angkutan darat, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) merupakan perusahaan yang padat kendala. Mulai dari persoalan keterlambatan jadwal kereta, keamanan dalam kereta, minimnya sarana, pencurian, percaloan tiket, perampokan sampai kecelakaan yang meminta korban tidak sedikit (Kompas, 2001b). “Multiplikasi krisis" akan terjadi , ketika sebuah krisis yang tidak sempat diatasi dan belum menemukan pemecahan masalahnya, telah melahirkan krisis baru

sehingga terjadi rangkaian krisis yang berujung pada "mega krisis" besar dengan situasi kompleks serta multidimensional, termasuk di dalamnya krisis komunikasi. Salah satu solusi penyelesaian krisis komunikasi menurut Siregar dan Pasaribu (2000: 41) adalah penyelenggaraan komunikasi untuk membentuk citra korporasi atau organisasi di mata pihak luar. Komunikasi ini dilakukan dengan harapan terbentuk public relationship sehingga akan terbentuk citra sosial atau social image, yang pada gilirannya membentuk citra korporasi di mata pihak luar (ibid,: 42-50).

Penulis: Dewi S. Tanti

Delapan Nino S. puluh tahun Pemerhati yang lalu, teMasalah Perkotaan patnya pada Kerapatran Pemoeda-Pemoedi Indonesia, atau dikenal dengan Kongres Pemuda II, tanggal 28 Oktober 1928; bergemalah tekad kuat para kaum muda untuk mendeklarasikan sumpah setia pada Nusantara. Tekad itu terpancar dari butir-butir Sumpah Pemuda : “Kami poetera dan Poeteri Indonesia , mengakoe bertumpah darah jang satoe, Tanah Air Indonesia . Kami poetera dan Poeteri Indonesia, mengaku berbangsa jang satoe, Bangsa Indonesia . Kami poetera dan Poeteri Indonesia , menjunjung bahasa persatoean, Bahasa Indonesia. ”. Dari ketiga butir pokok isi Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia diteguhkan sebagai bahasa persatuan. Walaupun pada saat Sumpah Pemuda dideklarasikan bahasa Indonesia sebenarnya adalah bahasa Melayu-Riau, Penulis

Kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk menumbuhkan saling pengertian antara korporasi atau organisasi dan pihak luar seperti masyarakat luas ini dapat dilakukan oleh pemimpin organisasi atau salah satu bagian atau divisi tersendiri yang biasa dikenal sebagai divisi humas bergantung pada besar kecil nya orrganisasi yang bersangkutan (Kasali, 1995: 193). Di masa-masa sekarang, keahlian komunikasi dalam situasi krisis menjadi mutlak diperlukan oleh divisi humas. Sebab, dalam pelaksanaan fungsi mengatasi krisis citra, humas seharusnya berada pada posisi yang sangat strategis dalam perusahaan (Depari, 1997). Dalam fungsi manajemen proaktif, humas dapat melakukan upaya memantau trends, kejadian, issue-issue yang dapat timbul dan mengganggu hubunganhubungan baik penting di perusahaan (Amobarseya, 1998: 9). Karena itulah peran humas sangatlah penting dalam menanggulangi krisis manajemen. Selain menerapkan praktek proaktif atau antisipatori, humas juga dapat membantu da-

yang kemudian diangkat oleh para pemuda sebagai bahasa Indonesia lebih didasarkan pada ‘alasan politis’ katimbang ‘alasan linguistik’; tetapi ternyata bahasa Indonesia memang benar-benar dapat menjadi alat komunikasi yang menunjukkan identitas bangsa Indonesia, dan berperan dalam mempersatukan suku-suku bangsa yang beraneka adat dan budayanya di bumi Nusantara ini. Sehingga bahasa Indonesia tidak saja menjadi bahasa persatuan, tetapi juga menjadi bahasa nasional dan bahasa resmi bagi bangsa ini. Perkembangan bahasa Indonesia Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia berkembang pesat dan banyak menyerap bahasa daerah maupun bahasa asing yang semakin memperkaya kosa kata, serta mengalami penyempurnaan ejaan. Tetapi, disamping mengalami kemajuan yang pesat, bahasa Indonesia juga direcoki dengan banyaknya penggunaan eufemisme hanya untuk kepent-

lam perencanaan penanggulangan krisis serta masukan tentang evaluasi penanggulangan krisis dan setelah krisis berakhir. Memang, fungsi humas yang paling kritis adalah penanganan krisis atau crisis management. Dalam pelaksanaan fungsi ini dibutuhkan kemampuan dan kehandalan humas teruji. Keberhasilan mengatasi krisis citra dengan baik akan menempatkan humas pada posisi yang sangat terpandang dalam perusahaan. Misalnya cara yang ditempuh Humas Mie Instan dalam kasus lemak babi dengan third party endorsement merupakan teknik terbaik dalam memulihkan nama baik produk mie instan (Depari, 1997). Humas harus mampu mewakili perusahaan dalam situasi dan risiko. Karenanya praktisi humas wajib dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan para eksekutif puncak. Setidaknya ada pemberitahuan dan terkoordinasikan agar informasi yang akan diberikan ke publik memadai dan berkualitas . Secara sederhana humas bertujuan mendidik dan memberi informasi untuk menciptakan pemahaman dan pengetahuan masyarakat (Kasali, 1995: 200). Dalam praktek sehari-hari , kaitannya dengan dunia jurnalistik, humas berusaha menjalin hubungan seakrab mungkin dengan media massa. Dua hal mendasar yang membedakan keduanya adalah PR cenderung berbicara dari kacamata perusahaan, sedangkan media mengedepankan kepentingan informasi untuk publik. Karena itu sebelum tindakan dilakukan, tiap organisasi harus mempertimbangkan terlebih dahulu berbagai akibatnya terhadap publik sasaran atau eksternal publik . Publik bisa berarti konsumen, penyalur, pemasok, pemerintah atau pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap organisasi itu, termasuk pemilik modal, karyawan dan keluarganya, serta masyarakat di sekitarnya. Singkatnya publik dapat diartikan sebagai kelompok-kelompok yang terlibat, mempunyai kepentingan dan dapat mempengaruhi kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya. Apalagi dihadapkan pada situasi persaingan yang semakin ketat seperti sekarang, dimana para konsumen dan publik dapat dengan mudah beralih ke organisasi atau perusahaan lain. Disinilah dituntut peran humas yang semakin efektif. Dengan demikian, perhatian terhadap humas harus dicurahkan secara penuh dan dilakukan terus menerus, dengan dukungan

ingan politis, atau kepentingan praktis. itu, berkembang berkembangpraktis Selain itu nya bahasa ‘prokem’ dan bahasa gaul, walau bukan bahasa resmi dan hanya untuk kalangan terbatas, tetapi juga terasa mengganggu penggunaan bahasa Indonesia “yang baik dan benar”. Lebih parah lagi, ketika semakin banyak orang lebih gemar menggunakan bahsa asing (bahasa Inggris), baik dalam forum resmi maupun forum-forum informal. Dari pengamatan sepintas, kita melihat kecenderungan sikap yang memprihatinkan bangsa kita bahasa terhadap bahasa persatuan kita. Banyak orang yang dengan bangga menunjukkan kemahirannya menggunakan bahasa asing, walau tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Banyak orang malu tidak bisa berbahasa asing (Inggris), tetapi

semua pihak dalam organisasi, dan terutama sekali para pimpinan puncak. Lebih dari itu, humas sebenarnya juga bukan hanya melulu kebutuhan organisasi atau perusahaan saja, namun juga individu bahkan pemerintah. Semua berawal dari citra. Tiap organisasi dan individu pasti menghendaki agar citra mereka di mata publik seperti yang mereka harapkan. Untuk mengembangkan citra itu, tiap organisasi atau individu harus dapat mengarahkan sikap dan pandangan publik. Tugas humas adalah mengarahkan unsur-unsur potensial yang dapat membentuk opini publik untuk mempengaruhi citra perusahaan. Opini publik dan citra perusahaan tentu saja merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi sukses atau gagalnya suatu organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Ketiadaan perencanaan krisis atau crisis preparedness, baik dalam bentuk prosedur koordinasi komunikasi atau rancangan anggaran belanja dalam penanganan krisis masih terlihat di lembaga-lembaga publik. Saat penyusunan anggaran belanja pihak manajemen tidak memberikan alokasi untuk pengembangan strategi komunikasi divisi humas. Hal ini disebabkan karena acap kali biaya untuk penanganan krisis ini dianggap pengeluaran atau cost tidak dianggap sebagai investasi yang berkaitan dengan penjagaan citra perusahaan secara keseluruhan di mata masyarakat. Divisi humas lembaga publik sesungguhnya mampu menciptakan citra perusahaan yang lebih positif dengan langkah-langkah yang berkelanjutan. Juga merespon semua peristiwa yang signifikan secara ekonomi maupun politik yang berkembang melalui crisis preparedness atau prediksi krisis di awal agenda program dalam satu tahun. Strategi penanganan krisis yang dilakukan oleh humas lembaga publik selalu berkisar pada stretagi defensif, artinya, divisi humas mulai berbuat sesuatu baru ketika terjadi sebuah krisis. Demikian pula dengan langkah-langkah penanganan krisis selalu terkesan lambat, karena orientasi penanganan krisis lebih banyak dilakukan ke dalam sesuai dengan pemahaman stakeholder kunci yakni pihak manajemen.

tidak malu kalau tidak menguasai bahasa Indonesia . Banyak orang menganggap remeh bahasa Indonesia, karenanya malas mempelajarinya; tetapi tidak dengan bahasa asing (Inggris, Jepang, China, Korea, dsb) banyak orang yang tekun mempelajari, bahkan dengan biaya yang mahal sekalipun. Sikap pemakai bahasa Indonesia semakin kacau lagi ketika warga bangsa ini semakin se-enaknya sendiri membuat singkatan (akronim) tanpa mempaerhatikan kaidah yang berlaku; terlebih lagi ketika budaya SMS semakin meluas; singkatansingkatan semakin kacau balau. Kenyataan-kenyataan tersebut, sepantasnya mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan kalangan pendidikan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan selayaknya dicintai

dan dijaga, serta dikembangkan dengan b baik k d ik sebagai b i salah l h satu identitas bangsa. Melalui Sumpah Pemuda kita sudah berikrar untuk menjunjung bahasa persatuan, karena itu kesadaran kolektif yang mulai dirajut tahun 1928 itu jangan sampai terkoyak, terlupakan, atau bahkan terbuang. Atau relakah kita kalau bahasa persatuan kita diganti saja dengan bahasa gaul ? “Meneketehe ?!” begitukah sikap kita, “cuek” saja; atau malah kita “termehek-mehek” dan mengubur makna Sumpah Pemuda ? Mungkin akan lengkap kalau bahasa Indonesia diganti dengan bahasa gaul, sekalian saja republik ini kita jadikan “republik gaul”. Begitukah ? Kita semua yang menentukannya.

I Komang Pasek Antara Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem – Bali

GELIAT SENI TRADISIONAL BALI DI TENGAH MEDIA MODERN

Sistem teknologi informasi-komunikasi super canggih pada era millennium III ini benar-benar telah mampu menembus batas mengubah jarak sosiologis semakin dekat, supercepat, dan sangat efektif -efesien sebagai media informasi-komunikasi. Perkembangan teknologi yag merupakan bagian dari unsur kebudayaan universal itu, perkembangannya seperti telah berrevolusi dalam kancah sosial-ekonomi global. Dan kini budaya tersebut telah merambah dan dapat diakses di semua lapisan masyarakat Indonesia di berbagai seantero pelosok daerah terpencil sekalipun dalam berbagai pola bentuk media cetak dan elektronik, seperti: surat kabar, majalah, buku, televisi, internet, radio, telepon genggam dll.

foto: www.students.ukdw.ac.id

Meski demikian, salahsatu satu media informasi-komunikasi selain cetak dan elektronik yang berlebel non modern tak kalah efektifnya pada era modern sekarang ini. Media tradisional tersebut salahsatunya berwujud dalam format seni pertunjukkan tradisional/rakyat yang hampir dimiliki oleh seluruh suku-suku bangsa dijagat raya ini. Seni pertunjukkan rakyat memberikan vibrasi saluran desiminasi informasi karena memiliki roh-roh/ikatan sosiokultural melekat direlung hati antara komunikan-komunikator. Di Pulau Dewata, Bali, yang telah kesohor di seantero dunia karena seni budaya masyarakatnya. Salahsatu seni budayanya adalah seni pertunjukkan tradisional. Kegiatan seni tersebut hampir tak dapat dipisahkan dengan aktivitas sosioreligius masyarakatnya yang mayoritas penduduknya pemeluk agama Hindu. Nafas seni pertunjukkan tradisional di Bali masih terasa dengusannya dan eksis, dikarenakan telah mengembang menjadi bagian dari kehidupan sosial-ekonomi rakyat dan juga dimanfaatkan untuk konsumsi pariwisata. Seni Pertunjukkan Rakyat Bali Beberapa seni pertunjukkan rakyat yang tumbuh dan hidup di Bali memiliki peran strategis, selain dalam lingkup sosio-religiusekonomi, juga desiminasi/aspirasi informasi timbal balik antarpemeritah dengan masyarakat dalam penyebarluasan informasi pembangunan dalam arti luas, diantaranya: bahaya Narkoba/HIV/ Aids bagi kesehatan, manfaat Koperasi sebagai sokoguru pembangunan, bahaya sampah plastik terhadap lingkungan dll. Sekehe (organisasi) seni pertunjukkan yang sering tampil di masyarakat baik dalam serangkaian upacara agama/adat maupun resmi (non agama/adat) diantaranya: Bondres, Wayang Kulit, Genjek, Cakepung, Arja, Drama Gong, Sendratari dll. Seni pertunjukkan tersebut mampu menyampaikan pesan dengan berbagai cara: ucapan, gerakan, kata-kata dan gambar.

Para seniman melalui media pertunjukkan tradisional memiliki talenta mengolah dan menginformasikan konsep-konsep pembangunan pesanan dari semua pihak dengan cara menghibur tanpa menghilangkan alur ceritera dan pakem utamanya. Topeng Bondres Misalnya, Bondres salahsatu seni tarian topeng yang diiringi gamelan gong kebyar atau geguntangan, penarinya/pemainnya 3 – 4 orang laki/perempuan. Masing-masing pemain memerankan tokoh peran sesuai alur skenario dengan materi pesan-pesan pembangunan yang disampaikan kepada publik. Masing-masing tokoh peran dalam Topeng Bondres memiliki nama seperti: Penasar, Ujil, Prabu, Desak Rai dan Liku. Ada peran wanita dilakoni pria, dan beberapa penampilan pisik pemain negenakan topeng berwajah lucu, sehingga dalam pementasan unsur hiburan lawakan sangat mendominasi. Kritik dan saran yang menggelitik kepada publik dan pihak lain kerap disampaikan dengan kemasan rapi, sehingga pihak-pihak tertentu tidak merasa “ditelenjangi”. Dibandingkan dengan seni pertunjukkan lainnya yang ada di Bali, seni Topeng Bondres paling laku untuk hiburan masyarakat sekaligus penyebarluasan informasi pembangunan, karena komunikatif dan singkat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangaasem, Provinsi Bali, setiap tahun dalam kegiatan penyebarlausan informasi pembangunan kepada masyarakat di pedesaan selain menggunakan media elektronik dan cetak, juga memanfaakan media seni tradisonal Bondres. Dalam pementasannya, para pemain Bondres sekaligus memerankan sebagai moderator dalam tanyajawab antara pemerintah sebagai narasumber (instansi terkait) dengan penonton/masyarakat sebagi penerima informasi. Pesan materi yang disampaikan menggunakan ba-

hasa masyarakat setempat yang komunikatif, campuran daerahnasional yang mudah dimengerti masyarakat. Cakepung Seni Pertunjukkan Rakyat Tradisioanal Bali lainnya seperti Cakepung kerap dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem, Bali dalam penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat sekaligus hiburan. Cakepung salahsatu seni satu-satunya di Bali hanya ada di Kabupaten Karangasem dan Lombok-Nusa Tenggara Barat. Cakepung Karangasem cukup populer dan pernah ikut festival seni pertunjukkan rakyat di Jakarta sekitar tahun 1980-an. Saking populernya seni Cakepung sekitar tahun 1990-an, beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten Karangasem ikut menjadi pemain seni Cakepung sebagi bukti menjadi contoh pelestari seni. Salahsatu dari beberapa pendapat yang dihimpun penulis, Cakepung berasal dari kata Encep dan Pung. Encep berarti perpaduan antara tabuh, irama dan tari yang harmonis dan rapi. Pung berarti tiruan dari suara salahsatu perangkat gamelan gong. Jumlah pemain Cakepung sekitar 10 – 15 orang laki-laki mengenakan pakaian khas adat Bali duduk melingkar. Irama lagu yang dilantumkan dalam pementasan adalah tiruan bunyi alat-alat gamelan Bali yang disuarakan lewat mulut oleh seluruh pemain. Seperangkat alat gamelan yang ditirukan adalah kendang, rincik, jegog, kempur dll. Perpaduan bunyi tersebut angat harmonis kedengarannya. Dalam pementasanya juga ada dilantumkan pembacaan naskah lontar yang berkaitan dengan sejarah. Selingan pesan-pesan pembangunan dapat disampaikan pada bait terakhir dari irama lagu Cakepung, yakni seorang pemain Cakepung menari di tengah-tengah lingkaran sembari melagukan lelakaan (pantun) seperti program Keluarga Berencana dan Pancasila. Berikut kutipan pantun: Panak biu di Desa Samuh Panak curik di Abian Aya Panak liu mekadi inguh Panak abedik mekada sadia

Artinya: Anak pisang di Desa Samuh Anak jalak di kebun Aya Anak banyak membuat bingung Anak sedikit membat bahagia Ke Desa Kastala meli kekara Ke Desa Selumbung meli nasi Pancasila dasar negara Ngiring jungjung sareng sami Artinya: Ke Desa Kastala membeli kekara Ke Desa Selumbung membeli

nasi Pancasila dasar negara Mari kita jungjung bersama (Naskah Sarasehan Karya Wisata Budaya Kowilhan III) Wayang Kulit Seni pertunjukkan wayang kulit hampir dimiliki oleh suku bangsa di tanah air. Di Bali pertunjukkan wayang kulit tidak saja tampil dalam kaitannya dengan ritual kegamaan, tetapi juga ajang hiburan semata sebagai media pembawa pesan-pesan publik yang disekenariokan oleh kidalang. Wayang Bali pesan-pesan publik diperankan oleh tokoh-tokoh punakawan: Delem, Sangut, Merdah, Tualen dan lainnya. Tokoh tersebut paling dominan menyampaikan pesan sosial yang dibungkus humor. Di Bali, sekarang sedang ngetrend pertunjukkan Wayang Cenkblonk dengan dalang jebolan Institut Seni Indoensia Bali, I Ketut Nardayana, karena disamping kualitas Sang Dalang yang tinggi dalam memainkan wayang, juga sarana pendukung pertunjukkannya modern menggunakan kelir lebar, efek tata suara, dan tata lampu listrik yang canggih. Jok-jok segarnya kerap menyentil pihak tertentu. Genjek Genjek, seni pertunjukkan rakyat Bali mirip seni Cakepung yang sejak 10 tahun terakhir ini sempat ngetop di bumi Bali, dapat dipakai media penyaluran informasi pembangunan kepada masyarakat. Belum lama lembaga Badan Narkotika Daerah Kabupaten Karangasem pernah membuat lomba pagelaran Genjek se-Kabupaten Karangasem dengan topik bahaya Narkoba. Lagu-lagu yang disampaikan oleh pemain Genjek wajib melantumkan lagu yang materinya mengajak masyarakat menghindari bahaya narkoba terhadap kesehatan. Genjek tergolong seni suara kombinasi gerak tari dengan iringan gamelan tradiosnal. Para pemain semuanya laki-laki sekitar 10-15 orang duduk melingkar menyanyikan lagu-lagu dipadukan harmonis dengan suara gamelan tiruan dari mulut para pemain. Drama Gong dan Sendratari Drama Gong, seni drama pertunjukan rakyat yang diringi seperangkat gamelan Bali. Ber-

bagai materi ceritera tradisional/ kontemporer dapat diangkat dalam pementasan. Pesan-pesan publik disampaikan oleh para punakawan. Nama punakawan tidak tetap seperti punakawan dalam wayang kulit dan Bondres, tergantung dari organisasi Drama Gong bersangkutan memberikan nama sesuai ceritera. Nama punakawan dalam Drama Gong diambil dari istilah yang mengandung makna lucu, diantaranya: Dolar, Petruk, Gangsar, Gingsir, Dabdab, Moleh, Mongkeg. Pertunjukkan Seni Drama dan Tari (Sendratari) personil pemainnya lebih banyak mencapai 50 – 100 orang dibandingkan dengan seni pertunjukkan lainnya di Bali. Tema ceritera biasanya diambil dari kisah pewayangan. Para pemain dipanggung hanya melakukan gerak/tari sesuai tokoh yang diperankan. Sedangkan, semua dialog dari alur cerita diatur oleh Sang Dalang termasuk pesanpesan publik disampaikan oleh Sang Dalang. Dan masih banyak lagi seni pertunjukkan rakyat tardiosinal Bali yang dapat dijadikan media penyalusan pesan-pesan kepada publik. Menggelar Seni “Menyelam Sambil Minum Air” Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangaasem, Ir. Gde Ngurah Yudiantara, M.M. dalam kegiatan pembangunan informasi-komunikasi selalu menggunakan saluran media seni tradisional sebagai penyebar informasi pembangunan ke masyarakat disamping media cetak dan elektronik. Menurut dia, media tradiosional lebih familiar, komunikatif dan akrab dihati masyarakat. Agar penyebaran informasi lebih efektif ke masyarakat, pihaknya memanfaatkan kesempatan saat di masyarakat ada kegiatan adat/keagamaan/sosial ikut nimbrung menggelar pertunjukkan seni untuk menghibur sekaligus menyampaikan pesanpesan pembangunan. “menyelam sambil minum air,” katanya. Biasanya, sebelum seni pertunjukkan mulai digelar, terlebih dahulu ditanyangkan film berdurasi singkat materinya disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan oleh para seniman melalui pertunjukkannya. ***


9



LINTAS DAERAH Yogyakarta Latih UMKM Agar Berkemampuan Ekspor Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BBPPEI) Departemen Perdagangan memberikan pelatihan ekspor-impor bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjadi mitra binaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) DI Yogyakarta (DIY). Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) Bachrul Chairi mengatakan kerjasama itu bertujuan untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia UMKM di bidang ekspor dan impor. "Kerjasama ini merupakan upaya untuk meningkatkan jumlah UMKM kreatif yang berpotensi menjadi eksportir baru dan lebih kuat melalui peningkatan kemampuan dalam transaksi ekspor," kata Bachrul di Jakarta, Selasa (17/2). Kegiatan pelatihan meliputi, melaksanakan pendidikan dan pelatihan ekspor dan impor bagi UMKM binaan, melaksanakan tukar menukar informasi untuk pengembangan potensi ekspor, melaksanakan sosialisasi dan promosi dengan menggunakan berbagai media komunikasi serta melaksanakan konsultasi dan pendampingan bagi para UMKM. Tahun 2009 ini, BBPPEI akan menggandeng tiga pemerintah daerah sebagai pembina UKM yaitu Yogyakarta, Semarang dan Bandung untuk lebih meningkatkan perhatian pada peningkatan kemampuan SDM berbasis ekspor. "Kegiatan ini juga secara tidak langsung bertujuan untuk mengurangi resiko gagalnya kegiatan ekspor yang di biayai oleh BPD DIY," kata Bachrul. (T.Ve) Kalimantan Timur Kembangkan Program Limar Pemprov Kalimantan Timur dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjalin kerjasama dengan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) untuk mengembangkan Program Pengadaan Listrik Mandiri (Limar). Program itu disepakati dengan ditandatanganinya nota kesepahaman (Memorandum of Understanding - MoU) antara Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, Dirut PLN Fahmi Mochtar, dan Ketua Dekopin Adi Sasono di Jakarta, belum lama ini. “Bantuan diberikan kepada warga Kaltim yang ada di kawasan terpencil agar bisa menikmati tenaga listrik meskipun hanya untuk penerangan rumah,” kata Fahmi. Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan kondisi krisis listrik yang terjadi di Kaltim merupakan ironi, karena Kaltim sebenarnya memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah seperti batubara, minyak dan gas bumi. “Jika melihat SDA itu, seharusnya Kaltim tidak kekurangan listrik. Sebab kita mampu membangun pembangkit listrik sesuai kebutuhan,” ucap Awang. Karena itu, Kaltim menawarkan kerjasama dengan PLN untuk memanfaatkan potensi batubara dan gas sebagai bahan bakar. Bila program ini berjalan maka akhir tahun ini sebanyak 6.000 unit rumah atau kepala keluarga akan menikmati pelayanan listrik. (gus) Lombok Lombok Sumbang 70 Ribu Ton Gkg Kebutuhan Nasional Pulau Lombok sebagai lumbung pangan nasional menyumbang 70 ribu ton gabah kering giling (GKG) atau setara dengan 40 ribu ton beras untuk kebutuhan pangan nasional. ”Hal itu merupakan prestasi bagi pulau Lombok, kawasan yang dinilai kurang air dengan cuaca jarang hujan,modal petani terbatas, tenaga penyuluh lapangan yang langka dan dan adanya berbagai serangan hama,” kata pakar pertanian dan dosen Universitas Mataram, Khalil di Jakarta, Kamis (12/2). Pemerintah daerah di pulau Lombok menurut dia, terus berupaya meningkatkan lahan pertanian dan diversifikasi pangan. Luas lahan pertanian naik dari tahun 2002 yang tercatat 209 ribu ha menjadi 227 ribu ha pada 2007 dengan panen 2-3 kali/tahun. Keberhasilan ini menurut dia berkat dijalankannya program aksi masyarakat agrobisnis dan palawija serta adanya kerjasama erat antara lembaga perguruan tinggi yang memiliki hubungan dengan BPPT baik dalam hal penelitian mendasar maupun aplikasi, katanya. Dia menyebutkan dalam kondisi demikian, Pulau Lombok tidak hanya mampu swasembada beras, tapi juga menjadi lumbung beras nasional. (mf) Sumatra Utara Kerahkan Petugas Fogging Puskesmas Medan Deli, Sumut mengerahkan petugas untuk melakukan pengasapan (fogging), menyusul merebaknya penularan penyakit demam berdarah dengue (DBD) di kawasan Medan utara, Sumut. ”Hingga kini terdapat lima orang yang terjangkiti penyakit DBD, dan dari lima orang itu, satu meninggal dunia, positif karena DBD," kata Kepala Puskesmas Medan Deli, dr, Lininiaty Daely, di Medan, Rabu (18/2). Untuk mengantisipasi semakin merebaknya kasus DBD di daerah itu, pihaknya telah menurunkan petugas untuk melakukan pengasapan (fogging) di seputaran daerah yang terkena DBD. Pihaknya juga telah memberikan penyuluhan tentang pentingnya pola hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari DBD. (www.pemkomedan.go.id)

LINTAS LEMBAGA Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Rintis Pembentukan Lembaga Pengawas Koperasi Kementerian Negara Koperasi dan UKM tengah merintis pembentukan lembaga pengembangan dan pengawas koperasi jasa keuangan dan koperasi jasa keuangan syariah. "Lembaga ini nantinya akan berfungsi sebagai `Bank Indonesia-nya` koperasi," kata Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pembiayaan, Agus Muharram, di Jakarta, Rabu (18/2). "Kami sedang merintis dan akan segera merealisasikan agar ada lembaga resmi yang mengawasi koperasikoperasi tersebut," katanya seraya menambahkan, selama ini praktik penyimpangan, termasuk rentenir banyak ditemukan di lapangan karena belum adanya aturan resmi sekaligus lembaga pengawasnya. Kementerian UKM mendorong dilakukannya revisi terhadap sistem pemeringkatan koperasi sehingga dapat diketahui peta-peta koperasi di Indonesia. "Kami jadi mengetahui mana yang benar-benar berkualitas dan mana yang tidak," katanya. Ia mengatakan, pihaknya akan menyempurnakan sistem rating dalam aspek keanggotaan, tata laksana, dan akuntabilitas. Sedangkan dari aspek keuangan akan direvisi dari sisi solvabilitas dan neraca. (T.Dw/ ysoel)

Departemen Perindustrian Kaji Juknis Penggunaan Produk Lokal Departemen Perindustrian (Depperin) sedang mengkaji penyusunan petunjuk teknis (juknis) terkait keluarnya Intruksi Presiden (Inpres) mengenai penggunaan produk dalam negeri. Saat ini Depperin menginventarisasi produk-produk apa saja yang telah bisa diproduksi di dalam negeri. Salah satu isi kajian Juknis itua adalah mengenai kewajiban penggunaan produk dalam negeri bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Pada 11 Februari 2009, inpres penggunaan produk dalam negeri sudah keluar, dan Depperin akan mengeluarkan protab-nya," kata Menteri Perindustrian Fahmi Idris saat membuka Pameran Alas Kaki dan Produk Kulit di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (12/2). Fahmi Idris menyayangkan banyaknya sepatu dan alas kaki berkualitas tinggi yang lebih banyak diekspor. "Yang saya sayangkan kenapa semuanya diekspor, walaupun mahal sedikit, seharusnya bisa dijual di dalam negeri,” katanya. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan dengan adanya kewajiban penggunaan sepatu produk dalam negeri bagi PNS, maka setidaknya akan ada tambahan potensi penjualan hingga tiga juta unit sepatu pada tahun ini. (T.Dw) Departemen Perdagangan Permendag No.56/2008 Beri Dampak Positif Pada Industri Lokal Penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56 tahun 2008 tentang pembatasan impor terhadap lima sektor industri telah memberikan dampak positif bagi industri dalam negeri. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menilai, dengan dikeluarkannya Permendag No.56/2008 telah mengurangi dampak impor yang tidak resmi dari kelima sektor (pakaian, sepatu, elektronik, makanan minuman dan mainan anak-anak) "Permendag ini untuk mengurangi impor tidak resmi, supaya produk dalam negeri kita mengalami persaingan yang sehat," ujar Mari di Jakarta, Minggu (15/2). Oleh karena itu, sekarang saatnya pemerintah mendorong terus produk dalam negeri bukan hanya untuk mengisi, namun kualitasnya bagus dan harga bersaing. Menurut dia, produsen lokal pun telah menyatakan kesiapannya untuk memenuhi kebutuhan lokal. Produsen lokal tersebut siap, karena permintaan ekspor saat ini sedang turun sehingga mereka butuh pasar untuk mengalihkan hasil produksinya yang tidak terserap pasar internasional. Mari juga mengungkapkan, dengan adanya peraturan pembatasan impor ilegal, maka permintaan di lima sektor industri itu pun mengalami peningkatan 20 persen. "Saya sudah bicara dengan industri garmen, elektronik dan sepatu, mereka sudah mulai merasakan peningkatan permintaan dari dalam negeri. Misalnya untuk elektronik sudah meningkat 20 persen sejak penerbitan itu," katanya. (T.Ve)

BBJ, Kiat Pemkab Jember Gaet Wisatawan Kalau Indonesia punya cara menggaet wisatawan dengan slogan Visit Indonesia Year atau Tahun Kunjungan Indonesia. Pemkab Jember, Jawa Timur, punya kiat juga dalam menggenjot potensi wisata lokal. Potensi wisata di Jember memang besar, terutama wisata bahari. Deretan tempat wisata tersebut terbentang di sepanjang kawasan Pantai Selatan Jember. Mulai dari Pantai Bande Alit di Kecamatan Tempurejo, Rowo Cangak di Kecamatan Ambulu, Watu Ulo dan Tanjung Papuma di Kecamatan Ambulu, Pantai Puger dan Pancer di Kecamatan Puger hingga Pantai Paseban di Kecamatan Kencong. “Semua tempat wisata bisa dikembangkan dengan sentuhan kreativitas dan dukungan semua pihak,” kata Kepala Kantor Pariwisata Kabupaten Jember, Arif Dwi Cahyono. Menurut Cahyono, selain pembenahan sarana, prasarana, dan promosi juga diperlukan kegiatan untuk mengubah mindset masyarakat bahwa pariwisata bisa dikembangkan, “Pasalnya, untuk mengemasnya menjadi daerah industri pariwisata tidak bisa

foto: mc jember


10

ditawarkan hanya dalam bentuk apa adanya. Yang jelas pengembangannya memerlukan beberapa syarat diantaranya menciptakan keamanan dan kenyamanan wisatawan,” cetusnya. Oleh karena itu, Kantor Pariwisata mendorong peningkatan kualitas jalan dan transportasi yang memadai, kebersihan dan keindahan lokasi, dan mendorong berkembangnya keramahan masyarakat sekaligus melakukan promosi. “Kita akan memasukkan dalam agenda-agenda pariwisata tahunan agar masyarakat Jember maupun luar Jember bisa mengetahuinya dan tertarik untuk datang, ”ungkapnya. Bulan Berkunjung ke Jember Promosi yang dilakukan Kantor Pariwisata Jember terbilang lengkap. Ada kerjasama dengan travel agency, layanan city tour,

serta pengelola hotel. Sedangkan promosi yang lebih luas juga dikembangkan melalui website dan majalah Hallo Jember yang disajikan dalam 3 bahasa, yaitu Indonesia, Inggris dan Jepang. Untuk mengembangkan kesadaran masyarakat akan wisata, Pemkab Jember juga menggagas Program "Bulan Berkunjung ke Jember" (BBJ). “Diharapkan akan ada peningkatan wisatawan domestik dan mancanegara agar masyarakat dapat melihat dan merasakan manfaat pengembangan wisata yang ada,” tegas Cahyono. Selain itu Pemkab Jember juga rajin mengikuti tourism expo yang dilaksanakan di berbagai daerah diantaraya Kuta Beach Festival, Legian Beach Festival, Majapahit Travel Fair, hingga kegiatan promosi wisata di Jakarta dan Yogyakarta. (mc-humas/jbr)

foto:www.spi.or.id

Upaya Pemkab Kebumen untuk mendorong optimalisasi penggunaan pupuk organik semakin serius. Salah satunya dengan diresmikannya Rumah Kompos dan Klinik Pertanian Organik "Alam Lestari" oleh Bupati Kebumen KH Nashiruddin Al Mansyur, hari ini (14/2), yang bertempat di gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Makmur Sejahtera, Desa Panjatan , Kecamatan Karanganyar. Bupati Kebumen Kh Nashiruddin Al Mansyur dalam sambutannya mengatakan penggunaan pupuk organik saat ini sangat mendesak dilakukan. Sehingga perlu dilakukan terobosan secara mandiri terkait pengadaan dan produksi pupuk organik secara massal, baik berupa pupuk hijau/kompos maupun pupuk kandang. Untuk mendukung program t e r s e b u t , D i r j e n Ta n a m a n Pangan,Departemen Pertanian RI melalui Bantuan Langsung masyarakat (BLM) telah mengalokasikan anggaran sebesar 100 Juta untuk GAPOKTAN Makmur Sejahtera. Anggaran tersebut digunakan untuk

pengadaan Rumah Alat Pembuat Pupuk Organik (APPO) sebesar 50 juta rupiah, pengadaan Mesin APPO (penghancur dan pencacah) sebesar 40 juta rupiah serta pengadaan sarana-prasarana penunjang lain sebesar 10 juta rupiah. Ketua Gapoktan Makmur Sejahtera Singgih Purnomo mengatakan terkait pembutan pupuk organik pihaknya berencana akan memberdayakan warga sekitar untuk mengumpulkan sampah organik di lingkungantempat tinggalnya, yang selanjutnya akan diproses menjadi pupuk organik. Usai peresmian rumah kompos digelar juga sarasehan dan dialog interaktif dengan anggota Gapoktan Makmur Sejahtera . Dengan nara sumber Komisi IV DPR RI jakarta, DIRJEN P2HP Jakarta, DIRJEN tanaman Pangan Jakarta, DIRJEN Pengolahan Hasil Pertanian, Kepala Batlibang Jakarta , Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Malang serta hadir juga Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan kabupaten Kebumen. -nn_

Warna-Warni Dunia

A l k i s a h , s e o ra n g g u r u spiritual nan sakti berjalanjalan di taman bersama murid kesayangannya. Di tengah hamparan bunga warna-warni yang sedang mekar, Sang Guru berhenti. Ia kemudian memanggil muridnya. “Nak, tolong petikkan aku bunga yang menurutmu paling indah!” Si Murid mengangguk, kemudian pergi memenuhi titah gurunya. Sejenak kemudian ia kembali dengan membawa sekuntum bunga mawar segar

di tangannya, mawar merah berbau harum semerbak dengan kelopak dan benangsari yang sedang mengembang sempurna. “Ini guru, bunga paling indah di taman.” Sang Guru mengambil bunga mawar itu, lalu memandang wajah muridnya dalam-dalam. “Yakinkah kamu, bahwa ini bunga paling indah?” “Ya, Guru, aku sangat yakin. Menurutku, mawar merah adalah bunga paling indah yang ada di taman ini,” jawab Si Murid dengan pasti. “Bagaimana kamu bisa tahu, ini bunga yang paling indah?” “Aku telah membandingkannya dengan bunga-bunga yang lain, Guru, dan semua kalah indah dibandingkan dengan bunga mawar yang satu ini.” Sang Guru menganggukangguk. “Baiklah, sekarang lihat,” kata Sang Guru sambil mengibaskan lengannya. Zaap! Dalam sekejap, taman yang semula penuh bunga beraneka rupa dan warna, tiba-tiba berubah

Camat Jelbuk Tilik Desa Sebulan setelah dilantik menjadi Camat Jelbuk, Mulyono SH, yang sebelumnya Sekretaris Ke c a m a t a n ( S e k c a m ) S i l o,

Dijelaskan dalam kegiatan tilik desa yang dilakukannya itu selain melihat secara langsung perkembangan pembangunan juga dilakukan dialog dengan para tokoh desa, termasuk diantaranya ketua dan anggota BPD, LPMD serta kader PKK. “Yang ingin

foto: www.saifulislam.com

Rumah Kompos dan Klinik Pertanian Organik

langsung melakukan tilik desa. Kegiatan ini, menurut Mulyono sengaja dilakukan untuk mengenal lebih dekat kondisi wilayah dan kehidupan masyarakat yang diwilayahnya. Kegiatan tilik desa yang dilakukan Camat Mulyono bersama jajaran Muspika dan di tim tekhnis dari Kecamatan Jelbuk ini juga dimaksudkan untuk mendengar langsung keluhan masyarakat ditingkat bawah. “Kita bersama Muspika Jelbuk langsung turun ke masyarakat untuk mendengar dan menampung aspirasi rakyat, ”ujar Mulyono, SH. Dilain sisi Mulyono berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana dan media untuk lebih dekat dengan rakyatnya terutama mengenai persoalan yang terjadi di Kecamatan Jelbuk. Selanjutnya setelah mengetahui persis permasalahan yang dihadapi masyarakat termasuk kendalanya, Camat akan mencarikan jalan keluar terbaiknya.

kita gali dari tilik desa ini yaitu seputar 4 program prioritas Bupati Jember seperti bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan sarana prasarana pedesaan, ”paparnya. Untuk bidang pendidikan sesuai dengan program pemerintah yang berharap pada tahun 2010 seluruh masyarakat sudah mengikuti pendidikan wajar Dikdas 9 Tahun, lanjut dia, pihaknya akan berupaya untuk memotivasi masyarakat agar menyekolahkan anak-anaknya yang masih usia sekolah. “Jangan sampai ada yang tidak sekolah, itu harapan kita, ”tandasnya. Sedangkan berkaitan dengan b i d a n g ke s e h a t a n M u l y o n o berharap khususnya anak usia

menjadi taman yang penuh bunga mawar merah, mawar seperti yang baru saja dipetik Si Murid. Si Murid tercengang, namun sebelum sempat bertanya apa-apa, Sang Guru sudah menggamit lengannya, “Ayolah, kita berkeliling menikmati taman bunga yang indah ini,” kata Sang Guru. Mereka berdua pun mulai berjalan berkeliling taman. Tentu saja sepanjang perjalanan mereka hanya menjumpai bunga yang sama, bunga mawar merah segar, ada di mana-mana. Pada awalnya, Si Murid merasa sangat senang, karena bisa memandangi bunga pilihannya sepuas hati. Namun setelah setengah hari berjalan-jalan, ia mulai merasa jenuh. Keindahan yang semula memenuhi dada, lama-kelamaan berangsur larut dan hilang. Bahkan menjelang petang hari, Si Murid merasa apa yang ada di hadapannya bukan lagi keindahan, namun sebuah pemandangan yang menimbulkan kebosanan tiada tara. “Sudahlah, Guru, kita berhenti saja. Aku bosan.” “Mengapa kamu bosan, Nak? Bukankah aku telah memanjakanmu dengan melihat pemandangan yang menurutmu sangat indah?”

Si Murid menggelengkan kepala, lalu berujar, “Aku tidak tahu apakah aku salah atau benar, Guru. Tapi bunga mawar yang kulihat bertaburan di mana-mana membuatku bosan, wanginya membikin mual, dan warnanya yang seragam membuat pandangan mataku berkunangkunang.” Sang Guru menghela nafas panjang. “Kamu sudah belajar banyak hari ini, Nak. Kalau begitu, biar kukembalikan taman ini seperti semula.” Zaap! Sang Guru mengibaskan lengannya, dan dalam sekejap taman pun kembali seperti sediakala, taman yang penuh bunga beraneka rupa, bau dan warna. Ajaib, tiba-tiba Si Murid merasakan keindahan taman yang benar-benar sangat indah, jauh lebih indah dari keindahan taman yang selama ini sering ia saksikan secara sepintas lalu. “Oooh, taman yang berisi aneka bunga warna-warni ini jauh lebih indah daripada taman yang hanya berisi bunga mawar,” cetusnya. “Kamu benar, Nak. Keindahan tidak muncul dari sesuatu yang sama dan seragam, namun justru muncul dari keanekaragaman dan perbedaan. Mawar memang

balita terjaga kesehatannya dengan lebih banyak mengikuti Posyandu agar terpantau perkembangan kesehatannya. “Bagi yang mempunyai anak usia 0 – 5 tahun diminta aktif untuk dibawa ke posyandu agar generasi penerus kita mampu tumbuh dengan baik, “harapnya. Selain masalah kesehatan masalah ketersediaan pangan juga sangat perlu khususnya dalam bagaimana menciptakan keanekaragaman pangan tidak fokus pada tanaman padi, namun lahan mereka juga bisa ditanami dengan tanaman yang lain. Selanjutnya mengenai pengentasan kemiskinan di Jelbuk sesuai dengan data yang diterima dari hasil rapat, diwilayah ini masih ada sekitar 6.377 rumah tangga sasaran yang bisa dikategorikan sebagai keluarga miskin. “Dan rumah tangga miskin inilah yang akan kami prioritaskan tahun 2009, untuk itu jangan sampai perangkat desa yang warganya mengaku tidak mampu dan mudah menerima pengajuan Surat keterangan tidak mampu langsung di terima begitu saja, tetapi harus betul betul di cek dilapangan, sehingga tidak ada kesalahan data yang diajukan ketingkat kecamatan, “pintanya kepada para perangkatnya. Untuk kegiatan pengentasan kemiskinan ini, pihaknya tetap bekerjasama dengan PKK dan Dinas terkait barangkali ada masyarakat tidak mampu, tetapi mempunyai pengetahuan akan diusulkan mendapatkan suatu pelatihan yang nanti bisa memanfaatkan potensi yang ada di sekitarnya misalnya ada pelatihan mengelola dan memanfaatkan hasil ubi kayu yang bisa kita kemas dalam bentuk yang lebih baik lagi dari sekarang. (mchumas/jbr).

Jika anda melihat, mendengar dan memiliki kisah unik dari seluruh nusantara untuk dituliskan dan ingin berbagi dalam rubrik keliling nusantara, silahkan kirimkan naskah kepada redaksi komunika melalui surat ke alamat redaksi atau melalui e-mail: [email protected] atau [email protected]

indah, tapi mawar saja bukanlah sesuatu yang menakjubkan. Ia membutuhkan bunga lain sebagai tolok pembanding, sehingga orang bisa menyimpulkan bahwa bunga mawar memang indah. Tanpa bunga lain yang dianggap tidak indah, keindahan mawar tidak akan pernah diketahui orang.” Si Murid diam terpana. “Sama seperti kehidupan manusia, hidup ini akan terasa indah jika orang-orang yang berbeda ras dan etnis saling menjalankan peran dan fungsinya masing-masing secara apa adanya. Biarlah perbedaan menjadi sendi kehidupan, karena hanya dengan perbedaan itulah orang akan saling melengkapi kekurangan dan membagi kelebihannya dengan orang lain.” Si Murid mengangguk dalam. Matahari mulai memerah di ufuk barat. Semburat cahayanya yang kuning-jingga bertempias di balik gunung yang membirukelabu, membuat pemandangan terlihat semakin mempesona. Hari itu ia baru paham apa arti warna-warni dunia. (gun).


11


komunika Edisi 3/Tahun V/Februari 2009 Jeremias Pah, beberapa waktu lalu dinobatkan sebagai maestro seniman tradisi, oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar). Jeremias mendapatkan penghargaan itu atas dedikasinya selama puluhan tahun sebagai pengrajin sekaligus ahli musik Sasando yang merupakan budaya masyarakat Pulau Rote, NTT. Pria asal Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, dinobatkan sebagai Maestro Seniman Tradisi bersama 27 seniman lainnya dari seluruh Indonesia. Jeremias satu-satunya seni-

man dari NTT yang masuk daftar tersebut. Kriteria menjadi maestro seniman tradisi yang ditetapkan Depbudpar antara lain kelangkaan tradisi, waktu menekuni tradisi paling tidak selama 20 tahun, usia lebih dari 50 tahun, kesiapan mewarisi keilmuan tradisi, dan dianggap masih perlu dibantu secara ekonomi. "Pemberian penghargaan ini berangkat dari keprihatinan pemerintah atas kebudayaan kita yang sedemikan besar, dengan banyaknya maestro seni tradisi tapi pengetahuan mereka tidak ditularkan dan diwariskan ke generasi selanjutnya," kata Mbah Mun, seorang pengrajin Topeng Malang. Tunjangan untuk Seni Tradisi Pemerintah secara bertahap akan memberikan penghargaan dalam bentuk tunjangan bulanan kepada sekitar 200 maestro seni tradisional Indonesia. Pemberian penghargaan ini sebagai upaya untuk mengembangkan nilai budaya dan memberikan apresiasi kepada mereka yang telah membaktikan hidupnya untuk kebudayaan Indonesia. Keputusan pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada para maestro seni tradisi itu telah dimulai April 2007 lalu. Para seniman digaji oleh pemerintah sebesar Rp 1 juta per bulan. Diharapkan perhatian itu membuat para maestro seni dapat lebih berkonsentrasi menularkan keilmuan mereka atas penguasaan seni tradiri. Honorariun transfer pengetahuan akan dihentikan jika para maestro itu dianggap tidak

Masyarakat Lombok sejak awal sudah berdatangan ke lokasi dilakukannya pesta rakyat kolosal “Bau Nyale” (menangkap cacing). Mereka sudah mulai memadati lokasi perayaan sejak Sabtu siang (14/2) lalu. Berbagai atraksi kesenian tradisional dipentaskan dari sore hingga Minggu dini hari. Mulai dari karnaval adat hingga pentas drama kolosal, Putri Mandalika yang konon merupakan asal mula dari tradisi yang hanya ada di kawasan Pantai Seger, Kuta, Lombok Tengah NTB itu. Makin sore, kumpulan manusia semakin bertambah banyak. Malam harinya, ribuan masyarakat dari luar daerah mulai berdatangan dengan menggunakan berbagai jenis kendaraan baik roda dua hingga roda empat. Berjubelnya kendaraan yang hendak masuk ke arena, menjadikan jalan masuk macet total. Ratusan aparat kepolisian Satlantas Polres Loteng harus dibuat bekerja keras, untuk mengatur hilir mudik kendaraan baik yang hendak masuk maupun keluar dari

area perayaan. Ribuan kendaraan harus bergerak perlahan dan terlibat antrean hingga sepanjang sekitar empat kilometer lebih. Bahkan untuk menghindari kemacetan yang semakin parah, banyak pengguna kendaraan memilih berputar arah. Tidak sedikit diantaranya yang memilih menggunakan jalur alternatif baru untuk sekedar sampai ke area parkir perayaan. Pasalnya, panitia memang sengaja menutup jalur hingga masuk ke area perayaan. Hujan yang sempat turun deras saat itu, tidak menyurutkan niat masyarakat untuk terus memadatai area perayaan. Tangkap Cacing Perayaan Bau Nyale, merupakan tradisi yang paling terkenal di kalangan masyarakat Lombok khususnya Lombok Selatan. Bau artinya mengambil atau menangkap. Sementara Nyale adalah sejenis cacing laut yang tampak berkilau dengan berbagai warna. Nyale sendiri konon ceritanya merupakan perwujudan dari Pu-

tri Mandalika. Pada zaman dulu kala, dalam babad sasak, dibawah wilayah bahkan antar kerajaan. Kebimbangan sang putri semakin menjadi-jadi, saat beberapa sayembara untuk menentukan pilihan, ternyata tidak juga menghasilkan satu keputusan. Hingga akhirnya sang putri mengambil keputusan untuk menceburkan persisir pantai Loteng selatan di kerajaan bernama Tonjeng Beru, hiduplah seorang putri yang cantik nan jelita, Putri Mandalika namanya. Kabar kecantinkan sang putri, tersiar hingga ke pelosok negeri bahkan hingga ke luar kerajaan. Satu ketika datanglah lamaran dari beberapa orang pangeran, diantaranya Pangeran Arya Bumbang dan Pangeran Arya Johor. Banyaknya lamaran yang masuk membuat sangat putri menjadi bimbang untuk menentukan pilihan. Sekali salah pilih, bisa menimbulkan peperangan antara pangeran diri ke laut selatan Lombok guna menghindari terjadinya peperangan. Peristiwa menceburkan diri itu, terjadi pada tanggal 20 bulan 10 penanggalan sasak. Begitu menceburkan diri, diiringi dengan munculnya cacing laut aneka war-

mampu lagi mewariskan keilmuannya. Pemilihan para maestro seni tradisi yang berhak mendapat tunjangan dana hingga meninggal dunia itu diputuskan komite di Departemen Budpar. Komite ini menerima masukan nama-nama maestro kebudayaan—terutama yang memiliki kepiawaian seni tradisi yang sudah hampir punah di suatu komunitas atau daerah— dari organisasi masyarakat dan pemerintah daerah.

disi leluhur. Di Jakarta, juga banyak seniman Betawi yang luput dari perhatian pemerintah. Mereka tetap berkarya mestarikan budaya di usia lanjut seperti M. Ali Sabeni, pimpinan Orkes Melayu. Dana pensiun yang akan diberikan pada mereka tiap bulan sifatnya bantuan seumur hidup dan tidak bisa dialihkan pada pewaris atau keturunannya ketika sang amestro meninggal dunia.

Tak Bisa Dialihkan Maestro seni tradisional Indonesia semakin lama semakin berkurang seiring dengan bertambahnya usia dan semakin berkurangnya generasi muda yang berminat menekuni seni tradisional. Oleh karena itu pemerintah daerah dan pejabat yang berwenang harus segera tanggap dan menyelamatkan warisan budaya. "Kapan lagi kita mau berbakti pada orangtua apalagi umurnya sudah di atas 70-90 tahun." Para seniman itu, katanya, di hari tuanya tidak mendapat perhatian semestinya dan ada yang rumahnya tidak layak huni. Sepatutnyalah generasi muda menghargai keahlian dan bakti mereka dengan perhatian dan dana kasih sayang. Sekarang ini di Kepulauan Riau misalnya, ada seorang penggendang Melayu terakhir yang masih hidup berusia 81 tahun, di Makasaar ada dua penari Pajagalili berusia 80 dan 90 tahun yang masih melestarikan tarian spesifik itu sekaligus tradisi lisan. Begitu pula di Cirebon ada penari topeng Cirebon terakhir berusia lanjut yang masih mempertahankan tra-

na.

Hingga akhirnya, masyarakat kemudian meyakini kalau cacing itulah yang merupakan penjelmaan Putri Mandalika. Sebelum menceburkan diri, putri sempat berpesan agar didatangi setiap tahun pada tempat, tanggal serta bulan yang sama. Hingga lahirlah tradisi Bau Nyale. "Tradisi ini merupakan salah satu kekayaan budaya yang mesti dijaga dan dipertahankan oleh masyarakat dimasa-sama yang akan datang," kata Bupati Lombok Tengah HL Wiratmaja saat itu. Tarik Minat Wisman Gaung Pesta Bau Nyale begitu besar bagi masyarakat Lombok maupun wisatawan mancanegara. Karena itu wajarlah seluruh penginapan dari hotel berbintang hingga hotel melati di kawasan pantai Kuta, Lombok Tengah tak ada yang kosong. Pemerintah pusat sendiri sebagaimana dikatakan Deputi Sarana Promosi Departemen Budaya dan Pariwisata, Dra. Esthy Reko Astuty yang hadir langsung saat itu mengungkapkan, memberikan apresia-

foto: bf, m


12

si besar pada perayaan pesta Bau Nyale. Kegiatan ini sendiri selaras dengan kegiatan pemerintah pusat dalam rangka mendukung Visit Indonesia Years. Even Bau Nyale yang bisa mendatangkan wisatawan domestik dan mancanegara ini hendaknya terus dipertahankan. Dan ke depannya pemerintah daerah diharapkan lebih gencar mempromosikan event semacam ini. Core Event Bau Nyale ini ke depannya diharapkan akan mampu menunjang pariwisata berkembang lebih baik, khususnya di Lombok Tengah. (Hernawardi)

2

Recommend Documents