PERHITUNGAN PPh PASAL 21 KARYAWAN TETAP PADA PT MULTI AREA DESENTRALISASI PEMBANGUNAN
SHELLA KRIEKHOFF (POLITEKNIK NEGERI AMBON) ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan PPh pasal 21 pada Karyawan Tetap PT Multi Area Desentralisasi Pembangunan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor Per-57/PJ/2009 yaitu pada pasal 10 Ayat 3 yang membahas tentang biaya jabatan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu dengan mengolah data berupa angkaangka untuk memperoleh laporan PPh pasal 21 kemudian dibandingkan dengan laporan PPh pasal 21 perusahaan. Jumlah PPh Pasal 21 PT Multi Area Desentralisasi Pembangunan (MADEP) yang sesuai dengan Undang-Undang jika dibandingkan dengan perhitungan PPH Pasal 21 yang dibuat perusahaan, terdapat selisih dari segi perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh pasal 21 karyawan yang dilakukan oleh PT Multi Area Desentralisasi Pembangunan masih terdapat beberapa kekeliruan Kata-Kata Kunci: Pajak, PPh Pasal 21, Tarif Pajak dan Penghasilan Kena Pajak (PKP)
PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Perpajakan telah mengalami era baru dalam keseluruhan proses pembangunan di Indonesia. Reformasi yang terjadi itu telah didesain untuk menunjang dan mempertahankan konsistensi dengan strategi ekonomi makro yang ditandai program stabilisasi dan penyesuaian struktural. Beberapa unsur baru yang muncul dalam reformasi perpajakan itu tidak hanya dalam hal istilah, tetapi jauh lebih penting dalam hal pengertian atau gejala di luar perpajakan, namun sangat berpengaruh pada fluktuasi dan prestasi perpajakan itu sendiri. Intinya, jika kita lihat dari segi tujuan dan prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan tidak jauh berbeda. Yang berbeda adalah kerangka teknik operasionalnya yang disesuaikan dengan kondisi dan strategi fakta, semua itu muaranya sama yaitu bagaimana mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak yang berbasiskan dan distribusinya. Jika menyangkut masalah tingkat keberhasilan pemungutan pajak, maka sedikitnya menyangkut aspek efektivitas pemungutan, struktur perekonomian, dan perilaku wajib pajak. Aspek efektivitas, menyangkut administrasi pajak dan kesadaran masyarakat. Di lain pihak struktur perekonomian sangat menentukan kemampuan suatu negara dalam memungut pajak dan seterusnya sangat menentukan seberapa besar penerimaan yang diperolehnya. Demikian juga pada perilaku masyarakat maupun instansi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, 1
merupakan faktor yang penting yang perlu diperhatikan, karena masyarakat maupun instansi wajib pajak dalam kenyataannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya bertindak rasional. Sikap rasional ini perlu mendapatkan perhatian agar kita tidak terjebak pada harapan-harapan akan sikap masyarakat yang akan membayar pajak tanpa adanya pengkondisian yang mendorong mereka taat pajak. Dengan kata lain, keadaan seperti ini harus mengalami perubahan. Sehingga dapat memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. PT Multi Area Desentralisasi Pembangunan (MADEP) merupakan perusahaan swasta nasional yang memberikan layanan jasa konsultasi dan training. Sebagai wajib pajak PT Multi Area Desentralisasi Pembangunan (MADEP) juga melakukan kewajiban perpajakan sebagaimana yang diatur dalam UU perpajakan. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian awal, penulis menemukan bahwa perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 pada perusahaan tersebut masih terdapat berbagai kekeliruan. Seperti pada perhitungan biaya jabatan sebagai pengurang penghasilan, masih terdapat angka di atas Rp 500.000,00 padahal berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-57/PJ/2009 yaitu pada pasal 10 Ayat 3 Poin a tentang ”biaya jabatan, sebesar 5 % (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 perbulan atau Rp 6.000.000,00 pertahun”. Selain itu penulis juga menemukan kekeliruan yaitu PT Multi Area Desentralisasi Pembangunan (MADEP) tidak memasukkan bonus dan tunjangan hari raya (THR) sebagai unsur penghasilan dalam perhitungan PPh pasal 21 karyawan dengan alasan bahwa bonus yang didapatkan oleh karyawan, belum tentu didapatkan juga pada tahun bersangkutan. Padahal penghasilan yang dipotong untuk PPh pasal 21 karyawan menurut peraturan perpajakan yaitu pada pasal 5 PMK No. 250/PMK.03/2008 “penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur”; Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap pada PT Multi Area Desentralisasi Pembangunan”. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalahnya yaitu apakah perhitungan PPh Pasal 21 pada Karyawan Tetap PT Multi Area Desentralisasi Pembangunan telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor Per-57/PJ/2009 yaitu pada pasal 10 Ayat 3 yang membahas tentang biaya jabatan. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan PPh pasal 21 pada Karyawan Tetap PT Multi Area Desentralisasi Pembangunan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor Per-57/PJ/2009 yaitu pada pasal 10 Ayat 3 yang membahas tentang biaya jabatan.
TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Pajak 2
Rochmat Soemitro (1993:5) mengumukakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Definisi lain yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat (1995:3) adalah sebagai berikut: Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kek kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Menurut Siti Resmi (2008:155) “Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan badan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri”. Pembayaran Pajak Penghasilan ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan, pemerintah, dan pensiunan, badan, perusahaan, dan penyelenggaraan kegiatan. Jumlah pajak yang telah dipotong kemudian disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja atau dapat digunakan oleh wajib pajak untuk dijadikan kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun. Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Adapun subjek pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yaitu : 1. Pegawai, yaitu orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis termasuk yang melakukan pekerjaan atau Pegawai Negeri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, pegawai tetap maupun pegawai lepas; 2. Penerima pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang memperoleh uang pensiun, tabungan hari tua atau tunjangan hari tua; 3. Penerima honorarium, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya; 4. Penerima upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan; 5. Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak. Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Adapun pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, yaitu :
3
1.
2.
3. 4. 5.
6.
7.
Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun, upah bulanan, upah honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan pajak, tunjangan transport, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang diberikan pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun; Penghasilan yang diperoleh atau diterima secara tidak teratur berupa jasa produksi, gravitasi, tunjangan cuti, THR, tunjangan tahunan, tunjangan bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap; Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan; Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua, uang pesangon dan pembayaran lainnya yang sejenis; Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan, sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri; Gaji, tunjangan lain yang terkait gaji yang diterima oleh pejabat negara, PNS, serta uang pensiun dan tunjangan lainnya yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan; Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang padanya dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.
Tarif Pajak dan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tarif pajak adalah persentase tertentu yang ditentukan oleh UndangUndang perpajakan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Sementara penghasilan kena pajak merupakan dasar yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang Berikut akan diperlihatkan tarif baik orang pribadi maupun badan: Tabel 1. tentang tarif pajak bagi WP OP dalam negeri (UU NO. 36/2008) PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP) TARIF PAJAK 5% Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 15% Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 25% Di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 30% Di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Sumber : Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein (2009:255)
4
Tabel 2 tentang tarif pajak bagi WP badan dalam negeri dan BUT (UU NO. 36/2008) Menggunakan tarif tunggal 28% untuk tahun 2009 dan 25% untuk tahun 2010 Bagi WP yang telah go public diberikan pengurangan tarif 5% dari tarif normal dengan kriteria paling sedikit 40% saham dimiliki oleh masyarakat Bagi WP UKM yang berbentuk badan diberikan insentif pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang berlaku terhadap bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 milyar Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa deviden yang dibagikan kepada WP OP dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final. Sumber : UU NO. 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 1a, 1b, 2, 2a, 2b dan 2c
Penghasilan kena pajak adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan. Ataukah iuran yang terkait pada gaji kepada dana pensiun yang disetujui oleh Menteri Keuangan dan penyelenggara Taspen serta iuran THT kepada badan penyelenggara Jamsostek kecuali kepada badan penyelenggara Taspen yang dibayar oleh pegawai. Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21 Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21, yakni: 1. Menentukan penghasilan bruto secara bulanan atau tahunan yang terdiri dari gaji tetap ditambah dengan tunjangan lainnya; 2. Setelah diperoleh penghasilan bruto, maka untuk menghitung penghasilan netto, penghasilan bruto tersebut diperkurangkan dengan potongan-potongan yang diperkenankan; 3. Apabila menggunakan penghasilan netto sebulan, maka untuk memperoleh penghasilan netto setahun dikalikan dengan jumlah bulan dalam satu tahun takwin atau jumlah bulan dalam tahun pajak; 4. Setelah diperoleh penghasilan netto setahun, maka akan dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sehingga akan diperoleh penghasilan kena pajak; 5. Penghasilan kena pajak (PKP) dikali kan dengan tarif PPh Pasal 17 untuk menghasilkan pajak terutang setahun. Hipotesis Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka hipotesis diduga bahwa perhitungan PPh 21 PT Multi Area Desentralisasi Pembangunan belum sesuai dengan Undang-undang pajak Nomor Per-57/PJ/2009 yaitu pada pasal 10 Ayat 3 Poin a tentang ”biaya jabatan, sebesar 5 % (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 perbulan atau Rp 6.000.000,00 pertahun”.
METODE PENELITIAN 5
Lokasi dan Waktu Penelitian Dalam rangka keberhasilan penelitian, maka penulis mengambil tempat penelitian pada PT Multi Area Desentralisasi Pembangunan (MADEP) yang beralamat di Jl. Racing Centre I Makassar . Sedangkan waktu yang diperkirakan dalam pengambilan data-data kurang lebih dua bulan lamanya yaitu dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2013. Metode Analisis Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif yaitu dengan mengolah data berupa angka-angka untuk memperoleh laporan PPh pasal 21 kemudian dibandingkan dengan laporan PPh pasal 21 perusahaan. Langkah-langkah yang diperlukan dalam menghitung PPh pasal 21 menurut Ahmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein ( 2009:260), adalah sebagai berikut: Skematis penghitungan besarnya pajak penghasilan pasal 21 Penghasilan bruto: Gaji sebulan................................................................................................. Xxx Tunjangan-tunjangan, termasuk tunjangan PPh.......................................... Xxx Premi jaminan kecelakaan kerja yang dibayar pembayar kerja.................. Xxx Premi jaminan kematian yang dibayar pembayar kerja.............................. Xxx Penghasilan lainnya yang boleh diakui, misalnya uang pengganti natura, dan natura yang diberikan oleh bukan pemotong pajak............................................................................................................ xxx(+) Jumlah penghasilan bruto sebulan............................................................... Xxx Pengurangan: Biaya jabatan: 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, maksimum Rp 500.000,00 sebulan............................................... Xxx Iuran pensiun kepada dana pensiun.............................................. Xxx Iuran THT/JHT: x% (x persen) dari gaji...................................... xxx(+) Jumlah pengurangan terhadap penghasilan bruto....................................... xxx(-) Jumlah penghasilan neto sebulan................................................................ Xxx Penghasilan neto setahun: PN sebulan x 12................................................ Xxx Dikurangi: PTKP setahun........................................................................... xxx(-) Penghasilan kena pajak (PKP).................................................................... Xxx PPh terutang setahun: Tarif umum PPh pasal 17 x PKP setahun.............................................. Xxx PPh pasal 21 sebulan: PPh terutang setahun : 12....................................................................... Xxx
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Laporan PPh Pasal 21 Perusahaan Berikut akan diperlihatkan laporan PPh Pasal 21 PT Multi Area Desentralisasi Pembangunan (MADEP) untuk tahun 2012. 6
Tabel 2 laporan PPh pasal 21 menurut perusahaan DAFTAR PERHITUNGAN PPh PASAL 21 KARYAWAN MENURUT PERUSAHAAN PPh Pasal 21 dan/ NO.
NPWP
Nama Wajib Pajak
Penghasilan Bruto
atau Pasal 26
(Rupiah)/bulan
terutang (Rupiah)/tahun
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
17.993.059.9.005.000
Masduki Wahidin
17.522.000
21.992.620
2
09.224.453.5.404.000
M. Masjud Sultan
9.181.000
7.729.510
3
06.893.487.6.017.000
Dika Rinakuki
10.343.100
10.310.701
4
14.439.200.8.311.000
Sigit B. Sudjalmo
10.343.100
9.518.701
5
35.121.573.3.644.000
Wajiono
7.236.000
5.073.407
6
08.115.371.0.407.000
Erwin Wirawan
4.018.500
1.300.545
7
67.747.253.2.404.000
Dirmansyah
4.367.900
1.499.703
8
67.568.690.1.009.000
Farah Ferita Fauna
2.433.000
594.810
9
08.967.585.4.541.000
Iswan
2.433.000
396.810
10
59.876.464.5.652.000
Nurul Aini Agustina
2.433.000
594.810
11
14.548.753.6.805.000
St. Fatimah
2.313.000
526.410
12
01.111.543.3.804.000
Baharuddin
4.367.900
1.502.403
13
27.268.059.8.080.000
Agung Setiawan
2.433.000
396. 810
14
19.254.435.5.300.000
M. Lukman Wahib
2.433.000
528.810
15
66.678.770.1.009.000
R. Budi Raharjo
4.338.000
1.482.660
16
09.567.935.4.541.000
Tobari
1.800.000
234.000
17
57.886.454.4.652.000
Andi Supriyadi
1.800.000
234.000
18
68.546.362.2.009.000
Rosdalena
4.338.000
1.680.660
19
78.573.452.7.017.000
Khairun Nisa
5.187.850
2.165.075
20
68.584.337.2.010.000
Lisda Permatasari
3.050.000
946.500
102.371.350
68.708.945
TOTAL
Sumber : PT Multi Area Desentralisasi Pembangunan
Pembahasan Berikut akan diberikan perhitungan PPh Pasal 21 menurut UndangUndang Perpajakan. Ada beberapa yang mendasari peraturan perpajakan di Indonesia. Diantaranya : Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.03/2008, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.03/2009, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152/PMK.03/2008, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.03/2008, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2006, 7
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2009, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009. Berikut ini adalah perhitungan PPh pasal 21 karyawan PT Multi Area Desentralisasi Pembangunan (MADEP) menurut peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia: Tabel 3 laporan PPh pasal 21 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 DAFTAR PERHITUNGAN PPh PASAL 21 KARYAWAN MENURUT UU PERPAJAKAN PPh Pasal 21 dan/ NO.
NPWP
Nama Wajib Pajak
Penghasilan Bruto
atau Pasal 26
(Rupiah)/tahun
terutang (Rupiah)/tahun
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
17.993.059.9.005.000
Masduki Wahidin
210.264.000
22.669.600
2
09.224.453.5.404.000
M. Masjud Sultan
110.172.000
7.729.510
3
06.893.487.6.017.000
Dika Rinakuki
124.117.200
10.341.580
4
14.439.200.8.311.000
Sigit B. Sudjalmo
124.117.200
9.549.580
5
35.121.573.3.644.000
Wajiono
86.832.000
4.497.560
6
08.115.371.0.407.000
Erwin Wirawan
48.222.000
1.300.545
7
67.747.253.2.404.000
Dirmansyah
52.414.800
1.499.703
8
67.568.690.1.009.000
Farah Ferita Fauna
29.196.000
594.810
9
08.967.585.4.541.000
Iswan
29.196.000
396.810
10
59.876.464.5.652.000
Nurul Aini Agustina
29.196.000
594.810
11
14.548.753.6.805.000
St. Fatimah
37.756.000
1.001.410
12
01.111.543.3.804.000
Baharuddin
52.414.800
1.499.703
13
27.268.059.8.080.000
Agung Setiawan
29.196.000
396. 810
14
19.254.435.5.300.000
M. Lukman Wahib
29.196.000
528.810
15
66.678.770.1.009.000
R. Budi Raharjo
64.556.000
2.076.410
16
09.567.935.4.541.000
Tobari
21.600.000
234.000
17
57.886.454.4.652.000
Andi Supriyadi
21.600.000
234.000
18
68.546.362.2.009.000
Rosdalena
52.056.000
1.680.660
19
78.573.452.7.017.000
Khairun Nisa
62.254.200
2.165.075
20
68.584.337.2.010.000
Lisda Permatasari
36.600.000
946.500
1.250.956.200
70.437.886
TOTAL
Sumber : PT Multi Area Desentralisasi Pembangunan (data diolah)
Berdasarkan atas tabel 3 dapat diketahui bahwa jumlah PPh Pasal 21 PT Multi Area Desentralisasi Pembangunan (MADEP) yang sesuai dengan UndangUndang Perpajakan sebesar Rp 70.437.886. jika dibandingkan dengan perhitungan PPH Pasal 21 yang dibuat perusahaan, terdapat selisih sebesar Rp 1.728.941 8
Adapun terdapatnya selisih pada perhitungan ini disebabkan oleh, PT Multi Area Desentralisasi Pembangunan (MADEP) mengalikan 5% dari setiap penghasilan bruto untuk mendapatkan biaya jabatan, padahal menurut peraturan perpajakan yaitu pada pasal 1 PMK No. 250/PMK.03/2008 “untuk biaya jabatan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) setahun atau Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebulan”, kemudian PT Multi Area Desentralisasi Pembangunan (MADEP) tidak memasukkan bonus sebagai unsur pengurangan dalam perhitungan PPh pasal 21 karyawan dengan alasan bahwa bonus yang didapatkan oleh karyawan, belum tentu didapatkan juga pada tahun bersangkutan. Padahal penghasilan yang dipotong untuk PPh pasal 21 karyawan menurut peraturan perpajakan yaitu pada pasal 5 PMK No. 250/PMK.03/2008 “penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur”, tidak dimasukkannya bonus sebagai unsur penghasilan karyawan disebabkan oleh perusahaan tidak menggunakan norma perhitungan khusus (deemed profit) dalam pemberlakuan THR.
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa jumlah PPh Pasal 21 PT Multi Area Desentralisasi Pembangunan (MADEP) yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan sebesar Rp 70.437.886. Jika dibandingkan dengan perhitungan PPH Pasal 21 yang dibuat perusahaan, terdapat selisih sebesar Rp 1.728.941 dari segi perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh pasal 21 karyawan yang dilakukan oleh PT Multi Area Desentralisasi Pembangunan masih terdapat beberapa kekeliruan, yaitu sebagai berikut: 1. PT Multi Area Desentralisasi Pembangunan (MADEP) mengalikan 5% dari setiap penghasilan bruto untuk mendapatkan biaya jabatan, padahal menurut peraturan perpajakan yaitu pada pasal 1 PMK No. 250/PMK.03/2008 “untuk biaya jabatan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto setinggitingginya Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) setahun atau Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebulan”; 2. PT Multi Area Desentralisasi Pembangunan (MADEP) tidak memasukkan bonus dan THR (tunjangan hari raya) sebagai unsur penghasilan dalam perhitungan PPh pasal 21 karyawan dengan alasan bahwa bonus yang didapatkan oleh karyawan, belum tentu didapatkan juga pada tahun bersangkutan. Padahal menurut peraturan perpajakan yaitu pada pasal 5 PMK No. 250/PMK.03/2008 “penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur”; Saran Sebaiknya PT Multi Area Desentralisasi Pembangunan (MADEP) disarankan untuk mengkompensasi lebih bayar PPh 21 tahun 2012 ke tahun berikutnya, agar dapat mengurangi PPh terutang tahun 2013. Selain itu, PT Multi Area Desentralisasi Pembangunan (MADEP) sebaiknya melakukan penghitungan 9
PPh pasal 21 karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: 1. PT Multi Area Desentralisasi Pembangunan (MADEP) disarankan untuk memperhatikan peraturan perpajakan pada pasal 1 PMK No. 250/PMK.03/2008 “untuk biaya jabatan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) setahun atau Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebulan”; 2. PT Multi Area Desentralisasi Pembangunan (MADEP) disarankan untuk memasukkan bonus, THR, maupun segala pengahasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik yang teratur maupun tidak teratur untuk dimasukkan sebagai unsur pengasilan dalam perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan perpajakan pada pasal 5 PMK No. 250/PMK.03/2008 “penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur”.
DAFTAR PUSTAKA Diana, Anastasia & Lilis Setiawati. 2009. Perpajakan Indonesia. Edisi kedua. Yogyakarta: Penerbit Andi Tjahjono, Achmad & Muh. Fakhri Husein. 2009. Perpajakan. Edisi ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Resmi, Siti. 2008. Perpajakan: Soal dan Kasus. Buku Pertama. Jakarta: Salemba Empat Omsa, Sirajuddin & Muh. Islah Idrus. 2008. Metodologi Penelitian Bisnis. Makassar: PoliteknikNegeri Ujung Pandang Zuhri, Muhammad (2009) Dalam wikipedia (Id.m.wikipedia.org/wiki/Pajak, diakses 4 April 2011) Zuhri, Muhammad (2009) Dalam wikipedia (http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_penghasilan., diakses 4 April 2011) Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 (http://www.pajakupdate.com/Taxes/PER-32.PJ.2009.pdf, di akses 10 April 2011) PER-31/PJ/2009 (http://www.pajak.go.id.pdf, di akses 10 Mei 2011) Triyani (2008) Dalam blog Triyani’s (http://triyani.files.wordpress.com/2009/01/ pmk252mk032008-pph-21.pdf., diakses 10 Mei 2011) PER-32/PJ/2009 (http://www.pajakupdate.com/Taxes/PER-32.PJ.2009.pdf, diakses pada 11 Mei 2011) Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit Andi. Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia .Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
10
