1
2
3
4
5
I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) mengacu pada Ketetapan MPR RI nomor : XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme, Instruksi Presiden RI nomor : 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan birokrasi di lingkungan pemerintahan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategis. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder terkait lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan. Dengan pengimplementasian SAKIP tersebut dapat diketahui secara tepat seberapa jauh tingkat capaian kinerja, kendala/hambatan dan permasalahan serta upaya pemecahannya. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana stratejik, rencana kinerja dan pengukuran kinerja. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah sebagai media pertanggungjawaban dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya good governance dalam perspektif yang lebih luas. Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen SAKIP yang seyogyanya dilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan SAKIP sebagai bagian dari perencanaan kinerja menjadi suatu issue yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan 6
perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat. Menurut SK Kepala LAN Nomor 239 /IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Proses penetapan target-target kinerja dalam RKT pada dasarnya meliputi target kegiatan-kegiatan tahunan, indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target setting dari capaian indikator kinerja. Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam rangka mengoptimalkan peran dan tanggungjawabnya tersebut sebagai fungsi koordinasi, manajemen dan kesekretariatan dalam pelaksanaan administrasi pembangunan perkebunan maka Sekretariat Ditjen. Perkebunan perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2014 sesuai dengan pedoman dalam Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (RPP). Dokumen rencana kinerja tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2014 memuat informasi tentang kegiatan, sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai. Dengan
7
disusunnya rencana kinerja tahunan ini diharapkan indikator kinerja serta target capaiannya akan didukung oleh semua pihak terkait sehingga hasil yang dicapai dapat optimal sesuai yang dikehendaki untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. B. Tujuan Tujuan dari penyusunan rencana kinerja tahunan ini adalah : a. Mewujudkan pelayanan prima di bidang manajemen, administrasi dan kesekretariatan dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen. Perkebunan; b. Menyediakan data dan informasi secara tepat, cepat dan akurat yang menyangkut aspek perencanaan, aspek umum, aspek keuangan dan perlengkapan, serta aspek evaluasi dan pelaporan. c. Menghubungkan antara perencanaan strategis dan perencanaan operasional secara terinci; d. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program; e. Memudahkan proses pengukuran dan penilaian kinerja; f.
Membantu pemantauan dan evaluasi kinerja;
g. Membantu dalam menetapkan target kinerja.
8
II.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, ditetapkan bahwa Sekretarian Ditjen. Perkebunan merupakan salah satu dari 6 unit kerja Eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan. Sekretariat Ditjen. Perkebunan terbagi dalam 4 bagian setingkat eselon III dan kelompok jabatan fungsional yaitu : 1. Bagian Perencanaan, membawahi sub bagian program, sub bagian anggaran dan sub bagian kerjasama; 2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan, membawahi sub bagian perbendaharaan, sub bagian akuntansi dan verifikasi serta sub bagian perlengkapan; 3. Bagian Umum, membawahi sub bagian organisasi dan kepegawaian, sub bagian hukum dan hubungan masyarakat serta sub bagian tata usaha dan rumah tangga; 4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan, membawahi sub bagian data dan informasi, sub bagian evaluasi serta sub bagian pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan; 5. Kelompok Jabatan Fungsional. Berdasarkan Permentan tersebut diatas bahwa tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi : 1. Koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran dan kerjasama di bidang perkebunan; 2. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; 3. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; 4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perkebunan; 5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Perkebunan.
9
III.
VISI DAN MISI
A. Visi Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan pembangunan pertanian, visi Ditjen. Perkebunan harus selaras dengan visi pembangunan nasional dan visi pembangunan pertanian. Visi yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. Perkebunan selama 2010-2014 adalah "Terwujudnya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkebunan". Dalam rangka mendukung Visi Ditjen. Perkebunan tahun 2010-2014 dari aspek manajemen dan kesekretariatan, maka Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah "Profesional dalam memberikan pelayanan organisasi yang berkualitas untuk mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan". B. Misi Mengacu pada misi pembangunan nasional dan Kementerian Pertanian maka misi Ditjen. Perkebunan ditetapkan sebagai berikut: 1. Memfasilitasi peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan; 2. Memfasilitasi produksi;
penyediaan benih unggul bermutu serta sarana
3. Memfasilitasi penanganan perlindungan tanaman dan gangguan usaha perkebunan (GUP); 4. Memfasilitasi pengembangan usaha perkebunan serta penumbuhan kemitraan yang sinergis antar pelaku usaha perkebunan secara berkelanjutan; 5. Mendorong penumbuhan dan pemberdayaan kelembagaan petani serta memfasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial dan ekologi; 6. Memberikan pelayanan di bidang perencanaan, peraturan perundangundangan, manajemen pembangunan perkebunan dan pelayanan teknis lainnya yang terkoordinasi, efisien dan efektif.
10
Untuk dapat berkontribusi secara efektif dalam Misi Ditjen. Perkebunan 2010-2014, maka Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan misinya sebagai berikut: 1. Memberikan pelayanan perencanaan, kerjasama teknis yang berkualitas;
program,
anggaran
dan
2. Memberikan pelayanan pengelolaan administrasi keuangan dan asset yang berkualitas; 3. Memberikan pelayanan organisasi, tata laksana, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas; 4. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta informasi yang berkualitas.
11
IV.
TUJUAN DAN SASARAN
A. Tujuan Untuk dapat mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dan tujuan pembangunan pertanian maka tujuan Ditjen. Perkebunan ditetapkan sebagai berikut: 1. Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing perkebunan; 2. Meningkatkan perkebunan;
pendapatan
dan
kesejahteraan
masyarakat
3. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara dari sub sektor perkebunan; 4. Mendukung penyediaan pangan di wilayah perkebunan; 5. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan bahan baku industri dalam negeri; 6. Mendukung pengembangan bio-energi melalui peningkatan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia bahan bakar nabati; 7. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah;
arif
dan
8. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia perkebunan; 9. Meningkatkan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan kerja; 10. Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas. Untuk mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014, maka kontribusi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas sebagai berikut : 1. Menyusun perencanaan perkebunan;
program
dan
kegiatan
pembangunan
2. Menyusun perencanaan anggaran pembangunan perkebunan; 3. Memfasilitasi perencanaan kerjasama teknis dan program; 4. Memberikan pelayanan perbendaharaan dan pengendalian kredit eks proyek-proyek perkebunan;
12
5. Memantapkan sistem akuntansi dan verifikasi pelaksanaan anggaran pembangunan perkebunan; 6. Melaksanakan penatausahaan barang milik negara; 7. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan perkebunan; 8. Menindaklanjuti perkebunan;
hasil
pengawasan
kegiatan
pembangunan
9. Menindaklanjuti perkebunan;
hasil
pengawasan
kegiatan
pembangunan
10. Melaksanakan penyusunan legislasi, advokasi dan penyelenggaraan hubungan masyarakat; 11. Melaksanakan kepegawaian;
penataan
organisasi
dan
tata
laksana
serta
12. Memberikan pelayanan administrasi perkantoran. B. Sasaran Sasaran luas areal komoditas unggulan nasional (kelapa sawit, kakao, karet, kelapa, kopi, tebu, jambu mete, cengkeh, teh, tembakau, kapas, lada, jarak pagar, nilam dan kemiri sunan) diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 1,49% per tahun dari 20,36 juta hektar pada tahun 2010 menjadi 21,61 juta hektar pada tahun 2014 kecuali tembakau yang luasnya diproyeksikan konstan yaitu sebesar 205 ribu hektar selama periode tahun 2010-2014. Untuk sasaran produksi komoditas perkebunan unggulan nasional diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 4,19% per tahun dari 34,46 juta ton pada tahun 2010 menjadi 40,60 juta ton pada tahun 2014. Adapun proyeksi produktivitas komoditas unggulan nasional pada tahun 2014 yang tertinggi terdapat pada komoditi kemiri sunan yang mencapai 16.000 kg/ha dan nilai produktivitas ini konstan dari tahun 2010. Untuk proyeksi produktivitas terendah terdapat pada komoditi cengkeh yang hanya mencapai 295 kg/ha pada tahun 2014. Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretariat Ditjen. Perkebunan menetapkan sasaran utama pembangunan perkebunan tahun 2014 dalam mendukung aspek menajemen dan kesekretariatan sekaligus meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas. Sasaran utama tersebut adalah sebagai berikut : 1. Pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama yang berkualitas pada 32 provinsi; 13
2. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang berkualitas pada 32 provinsi; 3. Pelayanan organisasi kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas pada 32 Provinsi; 4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas pada 32 provinsi.
14
V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI Kebijakan mendasar dari Sekretariat Ditjen. Perkebunan terhadap program dan kegiatan Ditjen. Perkebunan sesungguhnya memiliki tugas dan fungsi yang semakin berat seiring dengan semakin luasnya kelemahan, tantangan, hambatan dan permasalahan yang melingkupi sub sektor perkebunan di era perdagangan bebas ini. Untuk itu, Sekretariat Ditjen. Perkebunan mencoba mengkaji beberapa permasalahan yang sering kali terjadi dan memungkinkan terjadi dimasa mendatang di dalam memberikan pelayanan organisasi yang berkualitas bidang manajemen dan kesekretariatan dalam lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan. Permasalahan tersebut antara lain : 1) Belum Optimalnya Pelayanan Pelayanan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perkebunan pada umumnya belum optimal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 81 tahun 1993 dan Inpres (Instruksi Presiden) nomor 1 tahun 1995. Kelemahan pelayanan tersebut tercermin dari belum terlaksananya standar operasional prosedur (SOP) secara penuh. 2) Belum Optimalnya Koordinasi Koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Belum optimalnya koordinasi di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan baik internal, institusi terkait maupun dengan daerah merupakan kelemahan yang harus mendapat perhatian serius. 3) Keterbatasan Alokasi Anggaran Sebagaimana diketahui bahwa investasi untuk pembangunan perkebunan setiap tahun mengalami peningkatan rata-rata 17,41% sejak tahun 2005. Akibat keterbatasan anggaran tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan tidak dapat memenuhi kebutuhan anggaran yang diusulkan daerah dan stakeholders perkebunan lainnya. Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan bahwa kebutuhan investasi untuk pembangunan perkebunan tahun 2014 sebesar Rp. 68,49 triliun sedangkan pagu anggaran indikatif (APBN) Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2014 hanya sebesar Rp. 1.497.056.700.000,4) Belum Optimalnya Monitoring dan Pelaporan Meskipun sudah ada ketentuan terkait dengan monitoring dan pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2010
15
tentang Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian dan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, pelaksanaan pembangunan perkebunan di daerah belum termonitor dengan baik dan pelaporannya masih sering terlambat. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya format pelaporan yang harus diisi oleh daerah seperti form dari Bappenas, form dari Menteri Keuangan, form statistik dan form lainnya. 5) Belum memadainya Sarana dan Prasarana Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kelemahan lainnya dalam mendukung kinerja pegawai. Pada umumnya sarana dan prasarana yang tersedia untuk setiap pegawai belum memenuhi standar yang ada. Selain itu pemeliharaan alat-alat yang ada masih kurang optimal. 6) Belum Memadainya Operasional Sistem Informasi Manajemen dan Jumlah Tenaga Teknis Meskipun sistem informasi manajemen telah dibangun namun operasionalnya dirasakan kurang optimal karena disamping jumlah tenaga yang kompeten masih kurang, sistem informasi manajemen belum memperoleh prioritas utama. 7) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang kompeten Keterbatasan sumber daya manusia dalam hal ini adalah terkait bidang ilmu yang tidak sesuai dengan tupoksi yang ditangani sehingga akan menentukan keberhasilan kerja yang diharapkan. Adanya bidang ilmu yang kurang sesuai pada akhirnya akan mempengaruhi kompetensi atau daya saing antar pelaku dalam lingkungan pekerjaan, misalnya pada Direktorat Jenderal Perkebunan diharapkan tenaga kerja atau sumber daya manusia secara teknis adalah lulusan sarjana perkebunan atau pertanian tetapi sebagian kecil terdapat tenaga kerja yang bukan berasal dari bidang perkebunan atau pertanian sehingga tenaga kerja/personal ini masih perlu banyak beradaptasi dalam lingkungan pekerjaan yang berbeda dengan disiplin ilmunya. 8) Keterbatasan teknologi yang berkualitas Teknologi yang dimaksudkan disini adalah terkait sistem informasi dan sarana prasarana pendukung pekerjaan lainnya seperti laptop, komputer dll. Para tenaga kerja/pekerja yang memiliki beban pekerjaan yang lebih berat hanya mendapatkan sarana prasarana/teknologi yang terbatas dibandingkan tenaga/personal yang memiliki beban kerja yang lebih sedikit. Misalnya teknologi informasi seperti laptop dengan spesifikasi yang lama diberikan untuk pekerja dengan beban kerja lebih besar
16
sehingga hasil yang diharapkan tidak maksimal karena teknologi yang tidak berkualitas. 9) Sistem pelimpahan wewenang kurang terstruktur Hal yang dimaksud disini adalah pembagian wewenang tugas dari atasan ke staf/bawahan yang tidak seimbang artinya ada beberapa staf yang mendapatkan beban kerja yang lebih besar tetapi bentuk penghargaannya adalah sama dengan staf/pekerja yang mendapatkan beban pekerjaan yang lebih sedikit. Disamping itu, pelimpahan wewenang terkadang tidak berlangsung secara struktural misalnya dari eselon III langsung kepada staf yang seharusnya melalui eselon IV terlebih dahulu sehingga tidak ada koordinasi yang intensif antara eselon III dan IV. 10) Kerjasama dan koordinasi antar pelaku/pekerja secara personal Permasalahan ini sangat mempengaruhi didalam sistem manajemen pengorganisasian. Kurang harmonisnya komunikasi antara sesama staf/pekerja akan mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman didalam pekerjaan sehingga akan timbul benturan pekerjaan baik secara fisik maupun psikologis yang berakibat menganggu keberhasilan pekerjaan. Kerjasama dan koordinasi antara staf/pekerja yang sering terjadi adalah adanya gap yang berkaitan erat dengan senioritas sehingga akan timbul ketidakcocokkan dalam pekerjaan secara personal maupun sebagai tim. 11) Keterbatasan waktu Waktu akan sangat berharga jika digunakan seefisien mungkin. Dalam hal pekerjaan terutama di bagian/tempat yang menuntut pekerjaan dengan intensitas tinggi, terkadang waktu dirasa sangat kurang. Waktu selalu dibatasi oleh kemampuan seorang staf/pekerja dan terlalu singkatnya jadwal date line yang diberikan atasan terhadap suatu pekerjaan. Disinilah akan diuji kompetensi dari seorang staf/pekerja, apakah bisa menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya dan dengan hasil yang memuaskan sehingga diperlukan skala prioritas dari pekerjaan apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
17
VI.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
A. Kebijakan Dengan memperhatikan arah kebijakan nasional dan pembangunan pertanian periode 2010-2014 dalam menjalankan tugas pelaksanaan pembangunan perkebunan di Indonesia, Direktorat Jenderal Perkebunan merumuskan kebijakan yang akan menjadi kerangka pembangunan perkebunan periode tahun 2010-2014 yang dibedakan menjadi Kebijakan Umum dan Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 20102014. Kebijakan Umum Direktorat Jenderal Perkebunan adalah mensinergikan seluruh sumber daya perkebunan dalam rangka peningkatan daya saing usaha perkebunan, nilai tambah, produktivitas dan mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif masyarakat perkebunan dan penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Perkebunan yang merupakan penjabaran dari kebijakan umum Direktorat Jenderal Perkebunan berkelanjutan yaitu meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, sumber daya manusia (SDM), kelembagaan dan kemitraan usaha, investasi usaha perkebunan sesuai kaidah pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup dengan dukungan pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan. Kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dalam mendukung kebijakan pembangunan perkebunan adalah meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam proses menuju pelayanan prima melalui peningkatan nilai-nilai profesionalisme, keterbukaan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. B. Strategi Untuk mengendalikan bahkan memecahkan beberapa permasalahan yang melingkupi Direktorat Jenderal Perkebunan maka diperlukan strategi pemecahan permasalahan tersebut. Strategi Sekretariat Ditjen. Perkebunan merefleksikan strategi-strategi Direktorat Jenderal Perkebunan secara umum yaitu adalah memposisikan strategi umum sebagai prioritas utama dan strategi khusus yang terkait tugas pokok dan fungsi Sekretariat sebagai prioritas pendukung.
18
(1) Strategi Umum Strategi umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 20102014 merupakan bagian dari strategi khusus Direktorat Jenderal Perkebunan yang meliputi : 1. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan; 2. Pengembangan komoditas; 3. Peningkatan dukungan terhadap sistem ketahanan pangan; 4. Investasi usaha perkebunan; 5. Pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan; 6. Pengembangan sumber daya manusia; 7. Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha; 8. Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dari 8 strategi umum tersebut, strategi yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat antara lain : a. Strategi pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan Sistem informasi manajemen adalah serangkaian sub sistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi serta mampu mentransfer data sehingga menjadi informasi yang dapat meningkatkan produktivitas. Berbagai capaian yang telah diraih yaitu Simonev, SAI, Simpeg, website dan e-form maupun e-government. Dalam rangka pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan ini ditempuh strategi sebagai berikut : 1. Mengembangkan sistem informasi, mencakup kemampuan menyusun, memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai sumber daya manusia, teknologi, peluang pasar, manajemen, permodalan, usaha perkebunan untuk mendorong dan menumbuhkan minat pelaku usaha, petani dan masyarakat; 2. Meningkatkan jejaring kerja dengan institusi terkait. b. Strategi pengembangan sumber daya manusia Manusia merupakan sumber daya yang sangat vital karena merupakan pelaku utama pembangunan, termasuk perkebunan. Tanpa pelaku yang handal dan berkompeten, maka pembangunan perkebunan tidak dapat berjalan secara optimal. Direktorat Jenderal Perkebunan mengembangkan berbagai kegiatan bagi peningkatan sumber daya manusia perkebunan melalui pendidikan, pelatihan, magang dan sekolah lapang. Pembinaan 19
dan peningkatan kualitas sumber daya ini diperuntukkan bagi petani dan aparatur perkebunan. Strategi ini diarahkan untuk mendukung berlangsungnya proses perubahan guna terwujudnya sistem dan usaha agribisnis perkebunan yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha perkebunan. Berkenaan dengan hal tersebut, rencana aksi yang akan dilaksanakan mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia baik petugas, petani maupun masyarakat dengan cara : 1. Petugas a. Meningkatkan kualitas, moral dan etos kerja petugas; b. Meningkatkan lingkungan kerja yang kondusif dan membangun sistem pengawasan yang efektif; c. Meningkatkan penerapan sistem recruitment dan karir yang terprogram serta transparan untuk mewujudkan petugas yang profesional; d. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan sikap prakarsa petugas yang pro-aktif dalam mewujudkan pelayanan prima sesuai kebutuhan pelaku usaha. 2. SDM petani dan masyarakat a. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian petani mengoptimasikan usahanya secara berkelanjutan;
untuk
b. Memfasilitasi dan mendorong kemampuan petani untuk dapat mengakses berbagai peluang usaha dan sumber daya dalam memperkuat/mempertangguh usaha taninya; c. Menumbuhkan kebersamaan dan mengembangkan kemampuan petani dalam mengelola kelembagaan petani dan kelembagaan usaha serta menjalin kemitraan. c.
Strategi pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha
Kegiatan perkebunan secara alami melibatkan sumber daya manusia (pekebun) yang cukup banyak, sarana produksi dan permodalan yang cukup besar. Selain itu juga sangat berhubungan erat dengan sumber inovasi teknologi dan informasi pasar mulai dari hulu sampai hilir. Dengan karakteristik seperti itu maka untuk mempermudah melalukan koordinasi sangat diperlukan kelembagaan pekebun. Melalui kelembagaan pekebun, para pekebun dengan mudah melakukan koordinasi diantara mereka dan antara kelompok sehingga kelompok menjadi kuat untuk mengakses pasar dan informasi.
20
Kelembagaan pekebun didorong untuk tumbuh dari bawah yang dimulai dari kelompok pekebun, gabungan kelompok pekebun sampai koperasi komoditi yang berbadan hukum. Kelembagaan pekebun dikelompokkan menjadi 2 yaitu kelembagaan pekebun yang bersifat sosial dan yang berfungsi ekonomi. Kelembagaan pekebun yang bersifat sosial berupa asosiasi pekebun dan sedangkan kelembagaan pekebun yang berfungsi ekonomi berupa koperasi komoditi. Strategi pengembangan kelembagaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian kelembagaan agribisnis perkebunan dalam memanfaatkan peluang usaha yang ada. Adapun strategi pengembangan kemitraan usaha dimaksudkan untuk dapat memperoleh maksimal dari kegiatan agribisnis perkebunan. Untuk itu rencana aksi yang akan ditempuh adalah : 1. Mendorong peningkatan kemampuan dan kemandirian kelembagaan petani untuk menjalin kerjasama usaha dengan mitra terkait serta mengakses berbagai peluang usaha dan sumber daya yang tersedia; 2. Mendorong terbentuknya kelembagaan komoditas yang tumbuh dari bawah; 3. Mendorong penumbuhan kelembagaan keuangan perdesaan; 4. Meningkatkan fungsi pendampingan kepada petani dan kelembagaan usahanya; 5. Mendorong kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan antara petani, pengusaha, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. Disisi lain kalangan usaha sebagai mitra terkait dapat berperan dalam memperkuat asosiasi komoditi maupun dewan komoditi perkebunan. (2) Strategi khusus Untuk melaksanakan pembaharuan organisasi kesekretariatan dalam rangka meningkatkan pelayanan diperlukan strategi khusus yang meliputi: a. Strategi inti Strategi ini mempunyai 3 pendekatan dasar yaitu : 1. Menentukan kejelasan tujuan dengan menghapuskan fungsi-fungsi yang tidak lagi memberi kontribusi pada sasaran ini dengan melepaskan atau mengalihkannya ke tingkat organisasi yang berbeda. Strategi ini membantu organisasi tetap fokus pada sasaran yang penting bagi masyarakat.
21
2. Memisahkan fungsi pengarahan dan fungsi pelaksanaan dengan memisahkan fungsi-fungsi yang secara fundamental memiliki tujuan berbeda ke dalam organisasi berbeda-beda. Pendekatan ini membantu tiap organisasi berkonsentrasi pada satu tujuan yang jelas. 3. Memperbaiki tujuan, untuk melaksanakan ini diperlukan suatu sistem yang bisa membantu secara terus menerus mendefinisikan tujuan. b. Strategi konsekuensi Pendekatan yang ditempuh dalam strategi ini meliputi : 1. Manajemen perusahaan yang memaksa organisasi pelayanan untuk berfungsi layaknya perusahaan bisnis yang menjadikan pelayanan prima sebagai orientasi akhir; 2. Kompetisi teratur yang mensyaratkan mitra/unit internal organisasi bersaing satu sama lain untuk mendapatkan penghargaan berdasarkan kinerjanya; 3. Manajemen kinerja yang menggunakan standar pengukuran kinerja dan reward serta punishment untuk memotivasi unit-unit organisasi. c.
Strategi pelanggan
Strategi ini menempatkan customer sebagai menyediakan pilihan-pilihan sebagai berikut :
pengarah
dengan
1. Pilihan pelanggan, upaya yang dilakukan memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk memilih penyedia jasa. Strategi ini akan memaksa organisasi pemerintah untuk memberi perhatian besar terhadap keinginan pelanggan; 2. Pilihan kompetitif yang memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk memanfaatkan sumber daya sesuai pilihan; 3. Jaminan mutu layanan dilakukan dengan menetapkan standar layanan pelanggan dan menciptakan imbalan bagi organisasi yang melakukan pekerjaan dengan baik dan memenuhi standar serta memberikan punishment kepada mereka yang tidak memenuhi standar tersebut. d. Strategi kontrol Pendekatan yang dilakukan dalam strategi ini meliputi : 1. Pemberdayaan organisasi, upaya yang dilakukan adalah menghapus banyaknya peraturan dan berbagai kontrol lain yang dipegang oleh badan administrasi pusat, badan legislatif, badan eksekutif serta badan pemerintahan tinggi lainnya;
22
2. Pemberdayaan pegawai, upaya yang dilakukan strategi ini adalah melakukan pengurangan atau penghapusan kontrol manajemen hirarkis dalam organisasi serta mendorong wewenang turun kepada pegawai lini pertama; 3. Pemberdayaan masyarakat, upaya yang dilakukan adalah dengan memindahkan kekuasaan birokrasi kepada masyarakat. e. Strategi budaya Strategi ini menentukan budaya organisasi pemerintahan yang meliputi nilai-nilai, norma, sikap dan harapan pegawai melalui langkah-langkah sebagai berikut : 1. Mengubah budaya dengan jalan menciptakan pengalaman baru dengan menempatkan pegawai pada pengalaman baru yang menantang kebiasaan yang ada, harapan dari langkah ini pegawai dapat mendorong perubahan perilaku sehingga dapat menghasilkan perilaku yang baru; 2. Pengembangan permufakatan baru; 3. Mengubah pikiran untuk mengembangkan mental baru.
23
VII.
PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Program Berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 bahwa visi pembangunan nasional jangka panjang adalah mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Untuk mencapai visi tersebut maka pembangunan perkebunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang saat ini merupakan tahapan RPJM ke 2 (2010-2014). RPJM ke-2 ini, Direktorat Jenderal Perkebunan mengarahkan pembangunan perkebunan yang ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia disegala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan IPTEK serta penguatan daya saing perekonomian bidang perkebunan. Berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai surat edaran bersama Menteri Keuangan Nomor SE-1848/MK/2009 dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas nomor : 0142/M.PPN/06/2009 tanggal 19 Juni 2009, setiap unit Eselon I mempunyai satu program yang mencerminkan nama Eselon I yang bersangkutan dan setiap unit Eselon II hanya mempunyai dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian indikator kinerja unit Eselon I adalah outcome dan indikator kinerja unit Eselon II adalah output. Berdasarkan restrukturisasi tersebut ditetapkan bahwa program pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perkebunan adalah: “Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”. Program ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim, tanaman tahunan dan tanaman rempah penyegar yang didukung oleh penanganan pascapanen dan pembinaan usaha serta dukungan pelaksanaan perlindungan perkebunan secara optimal. Perencanaan program pembangunan perkebunan yang dicanangkan Direktorat Jenderal Perkebunan dilaksanakan melalui pendekatan komoditas unggulan yang menekankan motor penggerak pembangunan
24
suatu daerah pada komoditas-komoditas yang dinilai bisa menjadi unggulan baik di tingkat domestik maupun internasional. Penentuan komoditas unggulan merupakan langkah awal menuju pembangunan perkebunan yang berpijak pada konsep efisiensi untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif dalam menghadapi globalisasi perdagangan. Dalam rangka pengembangan komoditas unggulan nasional, Direktorat Jenderal Perkebunan secara intensif telah melakukan berbagai langkah strategis dengan mengidentifikasi dan mengembangkan potensi komoditas unggulan tersebut di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menetapkan komoditi unggulan nasional perkebunan didalam suatu kawasan pengembangan. Dari 127 komoditas binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, prioritas penanganan difokuskan pada 15 komoditas strategis yang menjadi unggulan nasional yaitu Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kakao, Kopi, Lada, Jambu Mete, Teh, Cengkeh, Jarak Pagar, Kemiri Sunan, Tebu, Kapas, Tembakau dan Nilam sedangkan Pemerintah Daerah didorong untuk memfasilitasi dan melakukan pembinaan komoditas spesifik dan potensial di wilayahnya masing-masing. Program pembangunan perkebunan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal perkebunan pada periode tahun 2010-2014 dalam pelaksanaannya didukung melalui kegiatan “Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya” yang menjadi tugas pokok dan fungsi Sekretariat Ditjen. Perkebunan. Dukungan kegiatan Sekretariat Ditjen. Perkebunan terhadap program pembangunan perkebunan dilaksanakan melalui penerapan pelayanan organisasi yang berkualitas baik di Pusat maupun di Daerah. Pelayanan organisasi yang berkualitas ini mencakup bidang perencanaan, umum, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian serta keuangan dan aset. B. Kegiatan Mengacu pada RPJMN 2010-2014 (berdasarkan Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2010) bahwa kebijakan dasar dalam pembangunan nasional termasuk dalam pembangunan pertanian diharapkan berpegangan pada 6 strategi dasar pembangunan untuk semua (development for all) yaitu pembangunan harus bersifat inklusif; pembangunan harus berdimensi wilayah; mengintegrasikan dan menyatukan potensi-potensi ekonomi yang ada di daerah menjadi satu kesatuan geo-ekonomi secara nasional; mengembangan ekonomiekonomi lokal; keserasian antara pertumbuhan dan pemerataan (progrowth, pro-job, pro-poor dan pro-environment); dan meningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan pembangunan 25
perkebunan yang berdaya dan berhasil guna dan melanjutkan revitalisasi perkebunan, meningkatkan daya saing produk perkebunan, meningkatkan pendapatan pekebun serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam, Direktorat Jenderal Perkebunan perlu mensinkronkan program secara nasional dengan kegiatan yang menjadi prioritas dan tanggungjawab lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan baik di pusat maupun di daerah. Tanggungjawab Direktorat Jenderal Perkebunan melalui pelaksanaan program pembangunan perkebunan dijabarkan menjadi 9 kegiatan diantaranya adalah kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu Tanaman Semusim, Tanaman Rempah Penyegar dan Tanaman Tahunan serta melalui dukungan Perlindungan Perkebunan dan dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha; selain itu dilaksanakannya dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya serta dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan BBP2TP Medan; BBP2TP Surabaya dan BBP2TP Ambon. Hal ini sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor: 61/Permentan/T.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi adalah : “Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya” yang dimaksudkan untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas. Beberapa kegiatan dari Sekretariat Ditjen. Perkebunan antara lain meliputi: 1. Layanan perkantoran; 2. Peralatan dan fasilitas perkantoran; 3. Norma, standar, pedoman, perencanaan, evaluasi, keuangan, ortala, kepegawaian, dll (Pusat); 4. Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK); 5. Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP); 6. Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya; 7. Dokumen Perencanaan; 8. Dokumen Keuangan dan Perlengkapan; 9. Dokumen Kepegawaian, Hukum dan Humas; 10. Dokumen Evaluasi dan Pelaporan.
26
VIII. RENCANA KERJA TAHUN 2014 Untuk mencapai target indikator kinerja pada RKT Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2014 ini didukung oleh rencana kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan berupa kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya meliputi : 1. Layanan perkantoran melalui kegiatan yang meliputi : a. Pembayaran gaji dan tunjangan selama 12 bulan; b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran selama 12 bulan; c. Layanan perkantoran Dirat Rempah dan Penyegar selama 12 bulan; d. Layanan perkantoran Dirat Tanaman Semusim selama 12 bulan; e. Layanan perkantoran Dirat Tanaman Tahunan selama 12 bulan; f.
Layanan perkantoran Dirat Pascapanen dan pembinaan usaha selama 12 bulan;
g. Layanan perkantoran Dirat Perlindungan selama 12 bulan; h. Layanan perkantoran Sekretariat selama 12 bulan. 2. Peralatan dan fasilitas perkantoran sejumlah 100 unit melalui kegiatan yang meliputi : a. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Dirat Rempah dan Penyegar b. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Dirat Tanaman Semusim c. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Dirat Tanaman Tahunan d. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Dirat Pascapanen dan pembinaan usaha e. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Dirat Perlindungan f.
Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat
3. Norma, standar, pedoman, perencanaan, evaluasi, keuangan, ortala, kepegawaian, dll (Pusat) selama 12 bulan;
27
4. Administrasi kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK) dan administrasi kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP) di 32 provinsi dan 106 kabupaten selama 12 bulan; 5. Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya yang terdiri dari : a. Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya yang meliputi Sertifikasi dan pengawasan peredaran benih di 31 provinsi serta Bantuan benih untuk penghijauan dan pameran di 31 provinsi; b. Perencanaan selama 12 bulan; c.
Pengelolaan Keuangan dan Aset selama 12 bulan;
d. Data informasi dan Statistik selama 12 bulan; e. Insentif Mantri Statistik Perkebunan sejumlah 5.727 orang; f.
Monitoring dan Evaluasi selama 12 bulan;
g. Insentif Pengawas Benih Tanaman sejumlah 290 orang; h. Operasional PPNS di 30 provinsi. 6. Dokumen Perencanaan sejumlah 3 dokumen melalui kegiatan yang meliputi : a. Perencanaan program dan kegiatan b. Penyusunan anggaran c. Fasilitasi perencanaan kerjasama teknis dan program 7. Dokumen Keuangan dan Perlengkapan sejumlah 3 dokumen melalui kegiatan yang meliputi: a. Pelayanan perbendaharaan dan pengembalian kredit eks proyek perkebunan b. Pemantapan anggaran
sistem
akuntansi
dan
verifikasi
pelaksanaan
c. Penataan barang milik negara 8. Dokumen Kepegawaian, Hukum dan Humas sejumlah 3 dokumen melalui kegiatan yang meliputi : a. Penyusunan legislasi, advokasi penyelenggaraan humas
bidang
perkebunan
dan
b. Penataan organisasi dan tata laksana serta kepegawaian c. Pelayanan administrasi perkantoran d. Peningkatan kapabilitas pegawai/petugas
28
9. Dokumen Evaluasi dan Pelaporan sejumlah 3 dokumen melalui kegiatan yang meliputi : a. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan perkebunan b. Penyusunan pemuktahiran data dan informasi perkebunan c. Tindak Lanjut perkebunan
Hasil
pengawasan
kegiatan
pembangunan
29
30
31
32
33
34
