PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PERTANIAN Sungai Lareh Lubuk Minturun Telp. 0751 495037 Faks 0751 495892
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA PADANG Nomor : 900/2.75/SK/Diperta/2017 TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN TAHUN 2017 PADA DINAS PERTANIAN KOTA PADANG KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA PADANG Menimbang
Mengingat
:
a.
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertanian Kota Padang perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tahun 2017;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Padang tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pertanian Kota Padang Tahun 2017;
1.
Undang-UndangNomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalamLingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
2.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4.
Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6.
Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 679);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9.
Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nmor 4737); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) ; 14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6) ; 15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10); 16. Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 104 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104); 17. Peraturan Walikota Padang Nomor 99 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 tanggal 1 Desember 2016; 18. Keputusan Walikota Padang Nomor 824.631/SK-BKD/2016 Tahun 2016 tentang Pejabat yang Ditunjuk Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Tanggal 29 Desember 2016;
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian Kota Padang Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017; 20. Keputusan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penunjukkan/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran Atau Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Penggunan Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang, Bendaharawan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2017 Tanggal 3 Januari 2017;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KESATU
:
Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pertanian Kota Padang sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini.
KEDUA
:
Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan tersebut pada Diktum Pertama mempunyai tugas : 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan 2. melaporkan perkembangan pelaksanan kegiatan 3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
KETIGA
:
Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian Kota Padang.
KEEMPAT
:
Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : P a d a n g pada tanggal : 7 Februari 2017
Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA PADANG
OKTAVIA DELRI Tembusan, disampaikan kepada Yth : 1. Bpk. Walikota Padang di Padang. 2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kota Padang di Padang. 3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang di Padang. 4. Sdr. Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kota Padang di Padang. 5. Yang bersangkutan. 6. Arsip.
Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Nomor : 900/2.75/SK/Diperta/2017 Tanggal : 7 Februari 2017 Tentang : Tentang Penunjukkan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2017.
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN TAHUN 2017 PADA DINAS PERTANIAN KOTA PADANG
NO
1.
NAMA PPTK
UNTUNG, SE, M.Si
PAGU
JABATAN DALAM DINAS
Kasubag Umum
NO
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.)
1. 2.
3. 4.
5. 6. 7. 8.
9. 10.
11. 12.
13. 14. 15.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Publik Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pembangunan Gedung Kantor
4.000.000 302.000.000 48.000.000
24.900.000
120.000.000 47.500. 000 52.000.000
64,250,000
200.000.000 32.500.000 78.760.000 548.850.000 52.600.000 492.250.000 100.000.000
16.
Pengadaan Meubiler
30.000.000
17.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor PemeliharaanRutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Pengembangan Sumberdaya Aparatur
80.000.000
18.
19.
20. 21.
1. 2.
ERAWATI, SP
Kasubag Program 2.
3.
1. Ir. H. SYAHRIAL
Kabid Penyuluhan 2.
3.
4.
5.
6.
4.
YOICE YULIANI, S.Pt, M.Si
Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Data Statistik, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Peningkatan Kemampuan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Penerima Dana PUAP Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Percontohan Model Kawasan Rumha Pangan Lestari (MKRPL) Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
1.
Lomba P3A/GP3A
2.
Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani (WISMP APL 2)
726.000.000
30.000.000 300.000.000 42.000.000
25.000.000
100.000.000
59.800.000
45.700.000
318.150.000
15.000.000
172.500.000
105.000.000
78.000.000
218.900.000
3.
4. 5.
6. 7. 8.
5.
Ir. Hj. Destin Ostelly
Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura
1.
2.
3. 4.
5.
6.
6.
FIRDIAS, SP
Kabid Perkebunan
1. 2.
3.
4. 5.
6.
Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Tingkat Usaha Tani (Paralel Financing WISMP II) Kedaulatan Pangan (DAK Reguler) Bimbingan Penerapan Teknologi Sarana Prasarana Peningkatan Pengelolaan Lahan dan Air Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pengembangan Irigasi Tersier (Penunjang) Penanganan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Pembenahan Statistik TPH dan Pelaksanaan Ubinan Swakarsa Pengembangan Padi Tanam Sabatang PTT Pembinaan dan Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Hias Pengembangan Sentra Buah-buahan SpesifikLokasi Pembinaan dan Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian Peningkatan Produksi Perkebunan Pembinaan dan Pengembangan Bibit Tanaman Perkebunan Pembinaan dan Pengembangan Industri Hilir Coklat Pembenahan Statistik Perkebunan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Pengembangan dan Rehabilitasi Perkebunnan
125.150.000
1.647.620.000 75.000.000 1.784.050.000 127.000.000 250.000.000
80.000.000
50.000.000 50.000.000 75.000.000
50.000.000
30.000.000
50.000.000 85.000.000
150.000.000 42.500.000 50.000.000 150.000.000
1. 7.
Ir. EPISON
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular Ternak
Kabid Kesehatan Hewan 2.
3.
4. 5.
8.
EVASUSANTI, S.Pt, M.Si
Kabid Peternakan
1. 2.
3. 4. 5. 6.
1. 9.
10.
11.
DESI KAMIRA, S.Pt, M.Si
Ka. UPT Pembibitan Ternak
BURHAN, SP
Ka.UPT Perlindungan Tanaman
SYAFRIZON, SP
Ka. UPT Balai Pembibitan Tanaman dan Agrowisata
1.
1.
2.
12.
Drh. YASIR IRAWAN
Ka.UPT PUSKESWAN
1.
PemusnahanTernak Yang Terjangkit Penyakit Endemik Pengawasan dan Pembinaan Pangan Asuh dan Bebas Zoonosis Pengawasan dan Peredaran Obat Hewan Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Pemotongan Hewan Qurban Penelitian dan Pengolahan Gizi dan Pakan Ternak Pembinaan dan Pengawalan Kelompok Dalam Rangka Pencapaian Swasembada Daging Pengembangan Budidaya Ternak Registrasi Anak Hasil Insenminasi Buatan Kegiatan Insentif Sapi Betina Produktif Promosiatas Hasil Produksi Unggulan Peternakan Daerah Pendistribusian dan Penyuluhan Bibit Ternak yang Didistribusikan kepada Masyarakat Gerakan Pengendalian OPT
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Pemeliharaan dan Pengembangan Prasarana Perbenihan dan Pembibitan Pelayanan Medis Veteriner
70.000.000
130.000.000
75.000.000 21.250.000 50.000.000
22.000.000
50.000.000
356.000.000 40.800.000 753.960.000 65.000.000
134.600.000
150.000.000
140.500.000
120.000.000
45.000.000
1. 13.
SUDIRMAN, S.Pt, M.Si.
Ka. UPT Rumah Potong Hewan
14.
Ir. HADRIANUS
Ka. UPT Tanaman Hutan Raya Bung Hatta
1.
2.
BOTANIUS, S.Pt
Ka. UPT Kecamatan Bungus Teluk Kabung
16.
DAMRIL, SP
Ka. UPT Kecamatan Lubuk Kilangan dan Lubuk Begalung
17.
RASMI, R.S.ST, M.Si
Ka. UPT Kecamatan Kuranji
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hulta Kota Delta Malvinas Pelestarian dan Pemeliharaan Kawasan Tanaman Hutan Raya Bung Hatta
200.000.000
966.640.700
212.546.800
Operasional UPT Kecamatan Bungus Teluk Kabung
21.000.000
Operasional UPT Kecamatan Lubuk Kilangan dan Lubung Begalung
21.000.000
1.
Operasional UPT Kecamatan Kuranji
21.000.000
1.
SRI RAHAYU, SP.
Ka. UPT Kecamatan Nanggalo, Padang Utara dan Padang Barat
Operasional UPT Kecamatan Nanggalo, Padang Utara dan Padang
1.
19.
SALMAIDAR
Ka. UPT Kecamatan Padang Timur dan Padang Selatan
20.
YUHARMILIS, S.Pt
Ka. UPT Kecamatan Pauh
21.
AD. HENDRI, A.Md
Ka. UPT Kecamatan Koto Tangah
15.
18.
1.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) dan Tempat Pemotongan Hewan (TPH)
1.
21.000.000
Operasional UPT Kecamatan Padang Timur dan Padang Selatan
21.000.000
1.
Operasional UPT Kecamatan Pauh
21.000.000
1.
Operasional UPT Kecamatan Koto Tangah
22.280.000
Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA PADANG
OKTAVIA DELRI
