Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sekretariat: Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
PENGUMUMAN NOMOR 01/PANSELPRATAMA/ATR-BPN/VII/2017 TENTANG SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2017 Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2017, Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 178/KEP-3.3/III/2017 tanggal 22 Maret 2017, membuka kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2017 sebagai berikut: I. KETENTUAN UMUM A. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang akan diisi melalui seleksi adalah sebagai berikut: No. Nama Jabatan I. PUSAT 1. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tugas: melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pendidikan dan pelatihan; b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; c. pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan; d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; e. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, dan barang milik negara; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala. 2. 3. 4.
Inspektur Wilayah II Inspektur Wilayah IV Inspektur Wilayah V Tugas: melaksanakan pengawasan intern, terhadap audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di Wilayah kerja yang telah ditetapkan.
5. 6. 7.
8.
Fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengawasan intern di Wilayah yang telah ditetapkan; b. penyusunan rencana dan program pengawasan serta penanganan kasus dan pengaduan c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di Wilayah yang telah ditetapkan; d. pelaksanaan koordinasi pengawasan internal dan eksternal terkait penanganan kasus dan pengaduan; e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Itjen; f. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, pengusutan dan pengujian terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis di Wilayah yang telah ditetapkan; g. penyusunan laporan hasil pengawasan di Wilayah yang telah ditetapkan; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat Wilayah yang telah ditetapkan Sekretaris Direktorat Jenderal pada Direktorat Jenderal Infrastruktur Agraria Sekretaris Direktorat Jenderal pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria Sekretaris Direktorat Jenderal pada Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah Tugas: melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen yang bersangkutan Fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran; b. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan advokasi hukum; c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; d. pelaksanaan urusan kepegawaian; e. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Ditjen yang bersangkutan. Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Tugas: melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuran dan pemetaan dasar, pengelolaan peralatan dan pembinaan surveyor serta pengelolaan data dasar agraria/pertanahan dan tata ruang. Fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengukuran dan pemetaan dasar, pengelolaan peralatan dan pembinaan surveyor serta pengelolaan data dasar agraria/pertanahan dan tata ruang; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuran dan pemetaan dasar, pengelolaan peralatan dan pembinaan surveyor serta pengelolaan data dasar agraria/pertanahan dan tata ruang; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengukuran dan pemetaan dasar, pengelolaan peralatan dan pembinaan surveyor serta pengelolaan data dasar agraria/pertanahan dan tata ruang; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengukuran dan pemetaan dasar, pengelolaan peralatan dan pembinaan surveyor serta pengelolaan data dasar agraria/pertanahan dan tata ruang;
9.
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuran dan pemetaan dasar, pengelolaan peralatan dan pembinaan surveyor serta pengelolaan data dasar agraria/pertanahan dan tata ruang; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat. Direktur Pengaturan dan Pendaftaran Hak Tanah, Ruang dan PPAT
Tugas: melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran tanah dan ruang, hak komunal, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, dan PPAT. Fungsi: a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran tanah dan ruang, hak komunal, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/ komoditas, peralihan saham, pengembangan dan pembinaan PPAT; b. pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, di bidang pendaftaran tanah dan ruang, hak komunal, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/ komoditas, peralihan saham, dan PPAT; c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran tanah dan ruang, hak komunal, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, dan PPAT; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. 10. Direktur Penatagunaan Tanah Tugas: melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi penatagunaan tanah, data dan neraca penatagunaan tanah, dan penatagunaan tanah kawasan perkotaan dan perdesaan. Fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan evaluasi penatagunaan tanah, data dan neraca penatagunaan tanah serta penatagunaan tanah kawasan perkotaan dan perdesaan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan evaluasi penatagunaan tanah, data dan neraca penatagunaan tanah serta penatagunaan tanah kawasan perkotaan dan perdesaan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan dan evaluasi penatagunaan tanah, data dan neraca penatagunaan tanah serta penatagunaan tanah kawasan perkotaan dan perdesaan; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan dan evaluasi penatagunaan tanah, data dan neraca penatagunaan tanah serta penatagunaan tanah kawasan perkotaan dan perdesaan; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi penatagunaan tanah, data dan neraca penatagunaan tanah serta penatagunaan tanah kawasan perkotaan dan perdesaan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.
11. Direktur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Tugas: melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan dan penyelesaian perkara tanah dan ruang. Fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penanganan dan penyelesaian perkara tanah dan ruang; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan penyelesaian perkara tanah dan ruang; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan dan penyelesaian perkara tanah dan ruang; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan dan penyelesaian perkara tanah dan ruang; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan dan penyelesaian perkara tanah dan ruang; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat. II. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional: 12. Provinsi Maluku Utara 13. Provinsi Nusa Tenggara Barat 14. Provinsi Sulawesi Tenggara 15. Provinsi Sulawesi Tengah 16. Provinsi Sulawesi Utara 17. Provinsi Nusa Tenggara Timur Tugas: melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang bersangkutan. Fungsi: a. pengkoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di wilayahnya; b. pengkoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan, penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat, penataan pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara; c. pengkoordinasian penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan; d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanahan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan; dan e. pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Wilayah dan pengkoordinasian tugas dan pembinaan administrasi pada Kantor Pertanahan.
B. Persyaratan: 1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 2. Menduduki pangkat paling rendah Pembina Tingkat I (IV/b) 3. Pendidikan Minimal S1/DIV; 4. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator (Eselon III) atau Jabatan Fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun pada tanggal 18 Juli 2017; 5. Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun; 6. Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal 31 Desember 2017; 7. Penilaian Prestasi Kerja minimal bernilai BAIK pada tahun 2015 dan 2016; 8. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat berat; 9. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun ringan; 10. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin berat berdasarkan PP 53/2010; 11. Tidak berstatus sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana C. Kelengkapan Pendaftaran: 1. Surat lamaran bermaterai Rp 6000 (Form. 1 terlampir); 2. Daftar Riwayat Hidup (Form. 2 terlampir); 3. Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman (Form. 3 terlampir) 4. Pakta Integritas (Form. 4 terlampir); 5. Resume Kinerja (Form. 5 terlampir); 6. SK pangkat terakhir; 7. SK jabatan terakhir; 8. Ijazah yang dimiliki mulai jenjang DIV/S1; 9. Sertifikat Diklat yang dimiliki; 10. Eviden tanda jasa/penghargaan/prestasi; 11. SKP tahun 2015 dan 2016; 12. Bukti penyerahan SPT tahun 2016; 13. Bukti penyerahan LHKPN atau LHKASN terbaru; 14. Foto berwarna latar belakang merah, mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (dalam format file jpg) D. Tata Cara Pendaftaran 1. Pendaftaran secara online melalui website Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan alamat http://jptpratama.atrbpn.go.id 2. Pelamar hanya diperbolehkan melamar 1 (satu) pilihan jabatan yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Pusat) atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; 3. Seluruh kelengkapan pada huruf C nomor 1 sampai dengan 13 di-scan dalam format pdf beserta file foto dalam format jpg (nomor 14), diunggah atau upload melalui website sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1 di atas; 4. Bukti pendaftaran online disimpan oleh pelamar dan selalu dibawa pada setiap tahapan seleksi berikutnya;
II. JADWAL SELEKSI No. KEGIATAN 1 Pengumuman seleksi pengisian JPT Pratama 2 Pendaftaran secara online dan upload kelengkapan berkas pendaftaran 3 Seleksi administrasi 4 Pengumuman hasil seleksi administrasi 5 Evaluasi dan penilaian rekam jejak pengalaman Jabatan, integritas, dan moralitas, serta Assessment. 6 Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus rekam jejak pengalaman Jabatan, integritas, dan moralitas, serta Assessment. 7 Penulisan Makalah dan Wawancara 8 Pengumuman Akhir
JADWAL 18 Juli 2017 18 Juli - 1 Agustus 2017 2 - 3 Agustus 2017 4 Agustus 2017 5 - 9 Agustus 2017
10 Agustus 2017 12 – 16 Agustus 2017 18 Agustus 2017
III. KETENTUAN LAIN-LAIN 1. Pendaftaran online yang akan diproses lebih lanjut adalah yang lengkap sesuai dengan ketentuan; 2. Keputusan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2017 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat; 3. Panitia Seleksi berhak menggugurkan keikutsertaan/kelulusan peserta seleksi apabila ternyata terbukti peserta seleksi memberikan keterangan/data yang tidak benar; 4. Panitia Seleksi tidak memungut biaya apapun dalam kegiatan seleksi ini; 5. Seluruh biaya pribadi (akomodasi, transportasi, pemenuhan kelengkapan administrasi) selama pelaksanaan/proses seleksi ditanggung oleh peserta; 6. Pengumuman yang berkaitan dengan seleksi akan disampaikan melalui website http://jptpratama.atrbpn.go.id, peserta seleksi diimbau untuk terus aktif mengakses website dimaksud; Jakarta, 17 Juli 2017 Ketua Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional ttd. M. Noor Marzuki
Form 1. Surat Lamaran
................., ... ............... 2017 Yang terhormat, Ketua Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di – Jakarta Sehubungan dengan pengumuman Nomor : ............................................ tanggal .............. tentang Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Nama : NIP : Pangkat, Gol. Ruang : Jabatan : Unit/Instansi : Mengajukan diri untuk mengikuti Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, untuk jabatan pada : (LINGKARI ANGKA YANG DIPILIH)
1. JPT Pratama di Kementerian ATR/BPN (Pusat) 2. Kepala Kantor Wilayah BPN Saya bersedia mengikuti seluruh rangkaian/tahapan seleksi sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi. Sebagai kelengkapan pendaftaran, terlampir saya sampaikan seluruh dokumen persyaratan yang ditentukan. Demikian saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, Materai Rp. 6000,& ttd. ..................................... NIP. ..............................
Form 2. Daftar Riwayat Hidup
Pas Photo 4 x 6 Berwarna latar belakang merah pakaian sipil lengkap (PSL)
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I.
DATA PRIBADI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Nama Lengkap dengan gelar NIP Tempat, tanggal lahir Jenis kelamin Pangkat/gol. ruang/ TMT Jabatan terakhir /TMT Agama Status perkawinan Alamat surat menyurat
Pria/Wanita*)
Belum kawin/Kawin/Janda/Duda *)
10. Nomor Telepon/HP 11. Alamat email *) coret yang tidak perlu II.
RIWAYAT PENDIDIKAN 1. Pendidikan Formal No Tingkat 1. 2. 3. 4. 5.
Nama Sekolah/ Universitas
Jurusan
STTB/ Ijazah Tahun
Tempat
DIV/S1 S2 S3 Spesialis Profesi *) Diisi sesuai data yang ada disertai eviden
2. Pendidikan dan Pelatihan No A.
B.
Nama Diklat/ Shortcourse/Workshop Diklat Struktural 1. Diklat PIM Tingkat III 2. Diklat PIM Tingkat II
Lembaga Penyelenggara
Nomor Sertifikat
Diklat teknis/fungsional (sesuai dengan jabatan yang dilamar) 1. 2. *) Diisi sesuai data yang ada disertai eviden
Tahun
III.
RIWAYAT PEKERJAAN 1. Riwayat Kepangkatan No
Pangkat/ Golongan
1. 2.
(diisi pangkat CPNS) (diisi pangkat terakhir)
TMT
Nomor SK Penetapan Pangkat
Tanggal SK Penetapan Pangkat
Nomor SK
Tanggal SK
2. Riwayat Jabatan No 1. 2.
Nama Jabatan
TMT
(diisi mulai jabatan terakhir) (diisi s/d level eselon IV)
*) Disertai eviden IV.
KETERANGAN KELUARGA No
V.
Nama
Pekerjaan
Keterangan
(Nama Istri/Suami)
Suami/Istri
2
(Nama Anak)
Anak
TANDA JASA/PENGHARGAAN/PRESTASI Nama Bintang/ Satyalancana/Penghargaan/ Prestasi
*)
Tingkat
Tahun perolehan
Keterangan (Instansi yang memberi)
Diisi sesuai data yang ada disertai eviden
PENGALAMAN ORGANISASI No
VII.
Tanggal Menikah
1
No
VI.
Tempat, Tanggal Lahir
Nama Organisasi
Kedudukan dalam Organisasi
Dari Tahun s.d Tahun
Tempat
Nama Pimpinan Organisasi
HUKUMAN DISIPLIN a. Teguran Lisan Tahun ..... b. Dst ... Dengan ini saya menyatakan bahwa Daftar Riwayat Hidup ini telah saya isi dengan benar dan lengkap, apabila ternyata di kemudian hari data yang saya isi terbukti tidak benar, saya bersedia dinyatakan gugur dalam proses seleksi. Hormat saya, Materai Rp. 6000,& ttd. ..................................... NIP. ..............................
Form 3. Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman
SURAT KETERANGAN Yang bertandatangan di bawah ini: Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan
: : : :
Dengan ini menerangkan bahwa: Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan
: : : :
tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat berat, serta tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagai persyaratan dalam rangka mengikuti Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2017. ..........., .........................2017 (Nama JPT Pratama Atasan Langsung) stempel ..................................... NIP. ..............................
Form 4. Pakta Integritas
PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : NIP : Pangkat/Gol. ruang : Tempat, tanggal lahir : Jabatan : Alamat : Dalam rangka mengikuti Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dengan ini menyatakan bahwa saya: 1. Tidak melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam proses seleksi. 2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam proses seleksi. 3. Tidak memberi atau menerima sesuatu yang berkaitan dengan Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi. Apabila saya terbukti melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ..........., ......................... 2017 Hormat Saya, Materai Rp.6000 & ttd. ......................................... NIP. ..................................
Form 5. Resume Kinerja
RESUME KINERJA a. Kualifikasi: (Berisi gambaran umum dan singkat tentang kualifikasi dan kemampuan diri selama menjadi PNS, maksimum 2 paragraf) b. Keahlian dan Pengalaman: (Berisi pengalaman kerja terperinci yang diurutkan dari Jabatan Pengawas/Eselon IV sampai Jabatan Administrator/Eselon III terakhir, jelaskan tugas-tugas, kendala dan keberhasilan yang dicapai dalam jabatan ini Contoh: a. Kepala Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur (Februari 2000 s.d. Desember 2004) 1) Menyelesaikan sengketa tanah seluas 500 Ha di Desa Pundu Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2003; 2. Pemberdayaan masyarakat pasca sengketa tanah melalui program kemitraan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan di Desa Pundu Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 100 kepala keluarga tahun 2004; 3) Dst..... b. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya (Desember 2004 s.d. Agustus 2006) 1) Menyelesaikan penataan lahan masyarakat untuk pemukiman melalui konsolidasi tanah di Kelurahan Sabaru Kecamatan Sebangau kota Palangka Raya tahun 2006; 3) Dst ...
..........., ......................... 2017 Hormat Saya, ttd. ......................................... NIP. ..................................
