KEPUTUSAN KEPALA DESA KAJARHARJO KECAMATAN KALIBARU Nomor : 188/01/429.521.04/2017 TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ( LPPD ) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KAJARHARJO, Menimbang
: a.
b.
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
5.
bahwa agar perencanaan, pelaksanaan, penatanusahaan, pelaporan dan pertangungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel , partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran perlu diatur dengan Peraturan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kajarharjo tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);
6.
7.
8.
9. 10.
11.
12.
13. 14. 15.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37); Peraturan Kepala Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 367); Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi; Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari APBN bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi; Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banywuangi; Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi; Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten banywuangi; MEMUTUSKAN
Menetapkan : KESATU
:
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kajarharjo , Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
:
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibuat dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Banyuwangi, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Kajarharjo Pada tanggal : 03 Januari 2017 KEPALA DESA KAJARHARJO
Drs .SUHARTO Tembusan : 1. Yth. Bapak Bupati Banyuwangi 2. Yth. Ketua BPD Kajarharjo
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KAJARHARJO NOMOR : 188/ /429.521.04/2017 TANGGAL : 03 Januari 2017 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KAJARHARJO AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016 BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM B. GAMBARAN UMUM DESA 1. Kondisi Geografis 2. Gambaran Umum Demografis 3. Kondisi Ekonomi BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA A. Visi dan Misi B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa C. Prioritas Desa BAB III KEWENANGAN DESA A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA 1. Pelaksanaan Kegiatan 2. Tingkat Pencapaian 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa 4. Data Perangkat Desa 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran 6. Proses Perencanaan Pembangunan 7. Sarana dan Prasarana 8. Permasalahan dan Penyelesaiannya B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA 1. Pelaksanaan Kegiatan 2. Tingkat Pencapaian 3. Realisasi Program dan dan Kegiatan 4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa 5. Data Perangkat Desa 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran 7. Permasalahan dan Penyelesaian BAB IV TUGAS PEMBANTUAN A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 1. Dasar Hukum 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan 3. Pelaksanaan Kegiatan 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 5. Sumber Dana dan Jumlah anggaran yang digunakan 6. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa 7. Sarana dan Prasarana 8. Permasalahan dan Penyelesaiannya B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN 1. Dasar Hukum 2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan 3. Sumber dan Jumlah Anggaran 4. Sarana dan Prasarana
BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA A. KERJASAMA ANTAR DESA 1. Desa yang diajak kerjasama 2. Dasar Hukum 3. Bidang Kerjasama 4. Nama Kegiatan 5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa 6. Data Perangkat Desa 7. Sumber dan Jumlah Anggaran 8. Jangka Waktu Kerjasama 9. Hasil Kerjasama 10. Permasalahan dan Penyelesaian B. KERJSAMA DENGAN PIHAK KETIGA 1. Mitra yang diajak kerjasama 2. Dasar Hukum 3. Bidang Kerjasama 4. Nama Kegiatan 5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa 6. Sumber dan Jumlah Anggaran 7. Jangka Waktu Kerjasama 8. Hasil Kerjasama 9. Permasalahan dan Penyelesaian C. BATAS DESA 1. Sengketa Batas Desa 2. Penyelesaian yang dilakukan 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa 4. Data Perangkat Desa D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 1. Bencana yang terjadi dan Penanggulangannya 2. Status Bencana 3. Sumber dan Jumlah Anggaran 4. Antisipasi Desa 5. Satuan Pelaksana Kegiatan 6. Kelembagaan yang dibentuk 7. Potensi Bencana yang Diperkirakan terjadi E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. Gangguan yang terjadi 2. Satuan pelaksana kegiatan Desa 3. Penanggulangan dan Kendalanya 4. Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
Kajarharjo , 03 Januari 2017 Kepala Desa Kajarharjo
Drs .SUHARTO
BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kajarharjo Akhir Tahun Anggaran 2016 disusun dengan berdasarkan pada : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37); 10. Peraturan Kepala Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 367); 11. B. GAMBARAN UMUM DESA 1. Kondisi Geografis Secara geografis Desa Kajarharjo , Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi, dilihat daribeberapa aspek tinjauan meliputi : 1) Iklim : Curah hujan : 2000-3000 Mm Jumlah bulan hujan : 6 Bulan Suhu rata-rata harian : 20-30 C0 Bentang Wilayah : Datar/Berbukit/Pegunungan 2) Tipologi : Desa Kepulaun Desa Pantai/Pesisir
:Ya/Tidak : Ya/Tidak
Desa Sekitar Hutan : Ya/Tidak Desa Terisolir : Ya/Tidak Desa Perbatasan dengan kabupaten lain : Ya/Tidak 3) Orbitasi : Berada di Ibu Kota Kecamatan Jarak ke Ibu Kota Kecamatan Lama tempuh ke Ibu Kota Kecamatan Kendaraan umum ke Ibu Kota Kecamatan Jarak ke Ibu Kota Kabupaten Lama tempuh ke Ibu Kota Kabupaten Kendaraan umum ke Ibu Kota Kabupaten 4) Batas Desa : Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan Sebelah Barat
: : : :
Ya / Tidak 5 Km 15 Menit Kendaraan Roda Dua 60 Km 1,5 Jam Kendaraan Roda 2 & 4
Hutan gunungraung Desa Tegalharjo Desa Tegalgondo Desa Kalibaru
5) Luas wilayah : Luas wilayah Desa adalah : 900.125 Ha, terdiri dari berbagai jenis tanah yang meliputi. - Tanah pertanian / persawawah - Tanah Pemukiman - Tanah Perkebunan 2. Gambaran Umum Demografis Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk dapat sebagai penentu arah kebijakan kegiatan desa, mengingat bahwa aset desa ini, memiliki peran ganda sebagai subyek maupun obyek kegiatan. Struktur Penduduk berdasarkan Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Penyebaran pada Wilayah sebagai berikut :
a. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM): 1. UMUR : No KELOMPOK UMUR JUMLAH/ORANG 1. 0 – 16 Tahun 3.538 2. 17 – 30 Tahun 4.959 3. 31 - 45 Tahun 4.081 4. 46 Tahun Keatas 1.351 Jumlah 13.930 2. JUMLAH JIWA :
1. 2. 3. 4.
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Jiwa Laki-laki Perempuan Kepala Keluarga
: 13.930 : 6.750 : 1.381 : 727
Orang Orang Orang Orang
3. MUTASI PENDUDUK :
Datang Pindah Lahir Meninggal
: 27 Orang : 30 Orang : 19 Orang : 8 Orang
Perubahan jumlah penduduk dapat dilihat dari adanya proses perubahan sebagaimana
tersebut pada angka 3, dan kondisi tersebut dikarenakan : Datang, berasal dari luar Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Karena Perkawinan dan Pekerjaan Pindah tempat tinggal ke Desa -, Kabupaten Karena Perkawinan dan Pekerjaan Meninggal Dunia disebabkan karena : Usia. Penyakit. 4. PENDIDIKAN :
Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus berkembang kejenjang lebihtinggi, dengan hasil Capaian yang lulus dari jenjang tingkatan pendidikansebagai berikut : Pendidikan Terakhir : 1. Tamat SD/sederajat : 3.042 Orang 2. SLTP : 1.659 Orang 3. SLTA : 3.693 Orang 4. Diploma II : 30 Orang 5. Diploma 3 : 321 Orang 5. Sarjana : 49 Orang 5. PENYEBARAN PENDUDUK :
Penyebaran penduduk Desa Kajarharjo tersebar pada wilayah masing-masing dusun/kampung sebagaimana tersebut pada tabel : Dusun / Wilayah Dusun Dusun Dusun Dusun Dusun Dusun
Krajan Karanganyar Jatirono Jatipasir Gunungraung Tegalgondo JUMLAH
JUMLAH PENDUDUK Laki-laki Perempuan 1.224 1.308 2.068 2.354 765 791 316 319 1.118 1.098 1.258 1.311 6.749 7.181
JUMLAH KK 1.389 520 219 719 924 1.389 4.572
3. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan Desa (1) Perkebunan Komoditi sektor perkebunan yang berupa Tanaman Kopi , Karet , kakao , dan ini merupakan usaha produktif masyarakat, dan memberikan sumber pendapatan pemiliknya dan masyarakat Desa Kajarharjo pada umumnya. Pemasaran hasil Perkebunan tidaklah menjadi kesulitan mengingat bahwa kebutuhan pasar lokal menjanjikan baik di Desa Kajarharjo maupun di Kota. (2) Peternakan Sektor peternakan dengan beberapa jenis populasi ternak semisal Sapi, Kerbau, Ayam, Bebek, Kambing dan lain-lainnya, menjadi komoditi unggulan desa, dan kondisi lingkungansangat mendukung prospek ke depan desa maupun pemiliknya, (3) Perikanan Sektor Perikanan merupakan kegiatan sampingan yang dimiliki oleh Rumah Tangga baik berupa kolam / karamba maupun pemeliharaan bentuk kolom, tingkat kepentingan usaha perikanan ini sebagai konsumsi keluarga maupun dijual sebagai tambahan penghasilan , latar belakang usaha ini adalah memanfaatkan tanah dan lingkungan sekitar rumah kosong dan memanfaatkan waktu luang.
(4) Industri Sektor industri yang dimaksudkan adalah Industri Rumah tangga dengan berbagai jenis kegiatan yang dikelola oleh Ibu Rumah Tangga (IRT) dan/atau Kelompok dan usaha ini telah berkembang sejak dahulu dan membudaya di masyarakat, hal ini didukung kebutuhan pasar cukup menjajikan dan sebagai usaha tambahan dalam peningkatan ekonomi keluarga b.
Pertumbuhan Ekonomi Sesuai dengan kondisi desa yang merupakan daerah agraris maka struktur ekonominya lebih dominan kepada Sektor Pertanian dan/atau Peternakan, di samping sektor-sektor lainnya baik berupa jasa industri, perkebunan, peternakan, pertukangan dan lain-lainnya. Tingkat Pertumbuhan sektor lainya diluar sektor unggulan/dominan, sangat memungkinkan berkembang apabila adanya perhatian yang lebih dari pemerintah dengan membuka jalur pemasaran serta pembinaan dan bantuan permodalan.
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA A. Visi dan Misi Agar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kajarharjo terselenggara dengan baik dan terarah perlu dicapai dengan rencana Strategis Desa, yaitu telah ditempuh dengan penyusunan Dokumen dalam bentuk Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014 s/d 2019 dengan penjabaran program dan kegiatan setiap tahun dalam wujud Kegiatan baik Fisik maupun nonfisik yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Visi dan Misi desa merupakan implementasi dari Visi dan Misi Kepala Desa terpilih dengan beberapa penambahan kegiatan yang disusun/digali berdasarkan musyawarah desa secara partisipatif. 1. Visi : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA KAJARHARJO YANG SEMAKIN SEJAHTERA , MANDIRI DAN BERAKHLAK MULIA MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA “. 2. Misi : Misi adalah pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan kegiatan spesifik yang harus dilakukan, sehingga membawa organisasi pemerintahan desa focus pada kegiatan tertentu. Oleh karena itu untuk mewujudkan Visi Desa Kajarharjo sebagaimana tersebut diatas, akan dijabarkan melalui Misi sebagai berikut a. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang Pendidikan , Kesehatan dan Kebutuhan dasar lainnya . b. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal . c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik , ekonomi dan sosial . d. Optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat , pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan .
e. mewujudkan tata pemerintahan yang baik bersih ( good and clean governance ) serta layanan publik yang berkualitas berbasis tehnologi informasi . B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (RPJMD) 1. Strategi a. Aparatur Pemerintah Desa 1. Peningkatan kualitas penyelenggara Pemerintahan Desa di bidang Administrasi ditempuh melalui Peningkatan SDM Perangkat Desa. 2. Peningkatan pemahaman tugas dan fungsi perangkat Desa, dengan jalan Pelatihan bagi Perangkat Desa. 3. Peningkatan Pelayanan Masyarakat ditempuh melalui Peningkatan Disiplin jam kerja. b. Pertanian, Peternakan, Perikanan 1. Peningkatan kemampuan petani agar komoditas pertanian dan perkebunan meningkat melalui penyuluhan . c. Kesehatan 1. Peningkatan kualitas sehat bagi masyarakat usia dini melalui posyandu. 2. Peningkatan kualitas hidup bagi usia lanjut dengan melalui pendirian Posyandu Lansia. 3. Peningkatan Gizi balita dengan melalui penambahan Pemberian Manakan Tambahan. 2. Arah Kebijakan Strategi adalah arah kebijakan yang akan ditempuh dengan upaya mencapai tujuan : a. Meningkatkan sarana dan prasana infrastruktur b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan c. Mengembangkan usaha ekonomi mikro dan menengah d. Mengembangkan jangkauan pelayanan kesehatan 3. Prioritas Desa Untuk mencapai ketepatan sasaran pelaksanaan program kegiatan setiap tahunnya telah ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) setiap tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lima Tahunan dan RKP ini merupakan rel kegiatan selama 1 tahun untuk tahun 2016 berupa kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan Desa , Drainase dan saluran irigasi yang tertuang dalam APBDesa Tahun Anggaran 2016. BAB III KEWENANGAN DESA A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA Keberadaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan pengakuan yang sangat besar terhadap kedaulatan desa. Kebijakan ini mengakui keberadaan kewenangan Desa. Kewenangan Desa yang diakui dalam UU 6/2014, adalah kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Dalam peraturan turunan UU 6/2014; Permendesa No. 1/2015 (Pasal 2), secara eksplisit dijelaskan mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul yakni: 1. 2. 3. 4.
Sistem organisasi perangkat desa Sistem organisasi masyarakat adat Pembinaan kelembagaan masyarakat Pembinaan lembaga dan hukum adat
5. Pengelolaan tanah kas Desa 6. Pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat 7. Pengelolaan tanah bengkok 8. Pengelolaan tanah Pecatu 9. Pengelolaan tanah titisara 10. Pengembangan peran masyarakat Desa Dalam Pasal 4 secara eksplisit dan tegas menyebutkan bahwa Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul tersebut. Dengan demikian, tantangan kedepan adalah (1) implementasi atas Pasal 4 tersebut; (2) Desa mampu memastikan dan memanfaatkan kewenangan yangdimilikinya dalam membangun dan menyejahterakan masyarakatnya. 1. Pelaksanaan Kegiatan Program-program pembangunan Desa Kajarharjo dilakukan dengan Usulan-usulan dari tingkat bawah yang di musyawarahkan . Dan ditampung pada kegiatan Dusun ( Tilik Dusun ) , dan Kemudian antar usulan-usulan dari Dusun tersebut dibawa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ( Musrenbangdes ). Semua program kegiatan ini dijadikan Bank Data Kegiatan Pembangunan berkala. Kegiatan pembangunan fisik untuk Desa Kajarharjo masih sekitar sarana dan prasarana yang mengacu pada Dokumen Musrenbangdes. Mengingat bahwa Desa Kajarharjo merupakan salah satu Desa dengan keadaan grografis pegunungan yang berpotensi sebagai lahan pertanian dan perkebunan sehingga Desa kajarharjo merupakan salah satu desa Pendukung Pangan maka kegiatan sarana dan prasarana Perhubungan, Pertanian dan perkebunan serta Pemerintahan masih menjadi Prioritas ataupun Agenda Kegiatan Pembangunan Fisik Desa. 2. Tingkat Pencapaian Keberhasilan suatu pembangunan didesa tidak lepas dari peran serta masyarakat, namun jika hanya mengandalkan dukungan swadaya juga belum mampu atau belum bisa diukur berhasil apabila pelaksanaan pembangunan tersebut hanya mengandalkan swadaya. Intinya harus ada kebersamaan, saling pengertian, saling percaya dan saling mempunyai dan rasa memiliki. Di Desa Kajarharjo tingkat pencapain pembangunannya yang paling menonjol adalah Pelaksanaan kegiatan dana-dana ADD ( Alokasi Dana Desa ) dan Dana Desa (DD) tahun 2015 dan 2016 , dan sumber dana atau program kegiatan lainnya seperti ADD dan PNPM tahun 2013-2014. Karena sumber dana tersebut dipandang bisa memberikan kontribusi besar walaupun masih kurang maskimal untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan selain itu juga dukungan swadaya masyarakat masih bisa dicapai dan berjalan saat pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan. 3. Satuan Pelaksanaan kegiatan Desa. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Pemerintahan Desa Kajarharjo berjalan dengan baik sesuai ketentuan tugas pokok dan fungsi perangkat desa dan kelembagaan desa di Desa Kajarharjo secara menyeluruh dan mengutamakan kebersamaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat . .
4. Data Perangkat Desa Berikut diterangkan data perangkat a. Kepala Desa b. Sekretaris Desa c. Kaur Umum Dan Keuangan d. Kaur Pemerintahan Dan Trantib e. Kaur Eknomi dan Pembangunan f. Kaur Kesra g. Kaur Umum h. Kepala Dusun Krajan i. Kepala Dusun Karanganyar j. Kepala Dusun Jatirono k. Kepala Dusun Jatipasir l. Kepala Dusun Gunungraung m. Kepala Dusun Tegalgondo Desa Kajarharjo dibagi dari : 1. Dusun Krajan 2. Dusun Karanganyar 3. Dusun Jatirono 4. Dusun Jatipasir 5. Dusun Gunungraung 6. Dusun Tegalgondo
Desa Kajarharjo ; : Drs .SUHARTO : LUTFI :: OKTRY ANDI KRISTIAWAN : KUSWAN BINTORO : DWI MADA PRASETYO : ABDUL LATIF : MUH BASRI : MUH ROMLI : HARI PURNOMO : NGADIONO : FARIDI : AZIS FARDIYANTO
menjadi 6 Dusun , 16 RW dan 87 RT. yang terdiri terdiri terdiri terdiri terdiri terdiri terdiri
dari dari dari dari dari dari
4 2 2 2 4 2
RW RW RW RW RW RW
dan dan dan dan dan dan
26 10 7 12 18 13
RT RT RT RT RT RT
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran Semua anggaran yang telah dituangkan dalam APBDesa sering kali belum bisa sesuai rencana. Kejadian ini biasanya disebabkan rencana Pendapatan tidak sama dengan real di lapangan sehingga seringnya Pendapatan lebih kecil dari Pengeluaran/Belanja baik langsung maupun tidak langsung, pada umumnya terjadi di APBDesa, dan untuk dana ADDdan DD dapat dikatakan tepat dan tidak ada masalah. Semua pelaksanaan kegiatan di desa lebih difokuskan pada pekerjaan-pekerjaan yang dianggap sangat perlu dan darurat. Pekerjaan yang pelaksanaannya menggunakan dana yang besar diajukan ke Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Propinsi. 6. Proses Perencanaan Pembangunan Dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Kajarharjo , system Gotong Royong masih berjalan dan terus dipertahankan. Dalam hal ini Gotong Royong masih menjadi sarana kerjasama antar warga dan menjalin kebersamaan dalam pelaksanaan Pembangunan . Sebelum pelaksanaan pekerjaan dilakukan terlebih dahulu diadakan musyawarah diantara pelaksana kegiatan beserta elemen masyarakat di tingkat RT/Lokasi wilayah yang akan di bangun. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut dilaporkan ke Tingkat Desa. Kemudian dalam Musrenbangdes dimasukan kedalam agenda pembangunan dan didata menjadi Rencana Kerja tahunan Desa (RKPDes) , yang telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes) dengan usulan dari masyarakat dan diprioritaskan pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan Desa. 7. Sarana dan Prasarana Dalam rangka pemerataan pembangunan Desa Kajarharjo menuju kemandirian desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan partisifasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan skala desa. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut diperlukan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjaga ataupun membangun sarana dan prasarana desa. Bangunan-bangunan yang ada khususnya bangunan Sarana umum, seperti sarana ibadah umumnya sudah banyak yang di Renovasi/
Rehabilitasi karena sudah banyak kerusakan yang perlu diperbaiki agar nyaman digunakan untuk beribadah. Khusus untuk Perkantoran Desa Kajarharjo belum mempunyai Gedung Pertemuan atau aula pertemuan Desa, dan merupakan kegiatan yang harus diprioritaskan untuk tahun yang akan datang. Sumber utama dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kajarharjo masih mengandalkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), Banyak manfaat yang dihasilkan dari kegiatan tersebut antara lain: a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kajarharjo dalam melayani masyarakat desa diharapkan lebih optimal sesuai kewenanganya. b) Lembaga-lembaga kemasyarakatan di Desa Kajarharjo dapat meningkatkan kemampuanya dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana desa bersama dengan Pemerintah Desa. c) Diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan di setiap pembangunan sarana dan prasarana akan memberikan kesempatan bekerja kepada masyarakat. d) Partisifasi swadaya dana dan Gotong Royong tenaga/matrial menjadi lebih oftimal. Berikut disampaikan sarana dan prasarana desa yang ada : a. Kantor Desa jumlah 1 Unit ( 5 Ruangan untuk Kegiatan Pemerintahan ) b. Masjid jumlah 19 buah ( di 6 Dusun ) c. TK/Paud berjumlah 5 buah d. Sekolah Dasar berjumlah 6 buah e. Madrasah Diniyah berjumlah 1 Buah f. SMP Negeri dan swasta berjumlah 3 Buah g. MA berjumlah 1 Buah Uraian lebih lanjut ada dalam Profil Desa Kajarharjo . 8. Permasalahan dan Penyelesaian Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dipastikan ada kendala. Ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan Pembangunan tersebut. Untuk mengantisifasi dan menyelesaikan masalah tersebut diadakan musyawarah agar masyarakat mengerti dan memahami serta mendukung sepenuhnya dan dapat berpartisifasi dalam kegiatan tersebut dan diharapkan agar semua masyarakat merasa ikut memiliki pada sarana prasana dan pekerjaan tersebut serta kegiatan dapat berjalan sesuai rencana. B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN 1. Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terkait dalam pelayanan dasar. Dalam hal pelaksanaan kegiatannya Pemerintahan Desa berhasil. Keadaan Geografis Desa Kajarharjo Jangkauan ke Ibu Kota Kecamatan yang relatif dekat (5 Km) hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan Pemerintah Desa. Pelaporan-pelaporan data tidak menemui kendala, dan tepat waktu. Terkait perencanaan pembangunan yang berskala besar di Desa Kajarharjo diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten lewat RPJMDes. Sedangkan kegiatan Pemerintah Desa Kajarharjo yang berskala kecil pelaksanaanya dilakukan oleh Desa, ini disebabkan karena belum adanya Penghasilan Asli Desa (PADesa). Dengan Harapan semua perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMDes dapat terlaksana dan didukung dari Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Pihak Propinsi Jawa Timur.
2. Tingkat Pencapaian Keberhasilan pelaksanaan program Desa Kajarharjo tidak lepas dari peran serta masyarakat yang nyata. Di pekerjaan ini semua elemen masyarakat desa harus bersatu padu melaksanakan semua pelaksanaan program desa. Dalam hal pelaksanaan pembangunan fisik maupun nonfisik sebetulnya sudah dirasakan berhasil. Adapun jika terdapat kekurangan merupakan hal yang biasa di dalam pelaksanaan suatu program desa. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di tahun 2016 dana yang dianggarkan untuk program pembangunan sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai perencanaan . Dari Pemerintah Desa Kajarharjo swadaya lebih ditekankan sekali mengingat partisifasi Masyarakat sangat dibutuhkan. Namun dalam pelaksanaanya hal tersebut juga sering terhambat , Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang kurang pemahaman ataupun karena yang alasan lainya. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah bagi pelaksanaan program pembangunan maupun program yang lainya. 3. Realisasi Program dan Kegiatan Dalam rangka mendukung Program Pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, kami dari Jajaran Pemerintahan Desa Kajarharjo beserta lembaga yang ada senantiasa mendukung dan melaksanakan program tersebut. meskipun pada pelaksanaanya tidak seluruhnya mulus tetap saja ada kendala dan permasalahan , akan tetapi dari pihak pemerintahan Desa Kajarharjo beserta lembaga yang ada berupaya untuk mengadadakan sosialisasi dan memberikan pemahaman dalam pelaksanaan program kegiatan yang ada di Desa Kajarharjo secara menyeluruh . Bagaimanapun juga kontribusi masyarakat sangat diperlukan dalam setiap program-program Pemerintah. 4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa Dalam pelaksanaan setiap program desa dari jajaran Pemerintah Desa Kajarharjo melaksanakan ketentuan yang ada. Dari masing-masing perangkat hingga ke tingkat RT melaksanakanya, namun dalam kegiatan masih terdapat hambatan-hambatan. Bagi Pemerintah Desa Kajarharjo apabila ada seorang ataupun sekelompok orang yang masih belum menerima program desa merupakan pekerjaan yang harus dicari penyelesainya. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa, maka dari Pemerintah Desa Kajarharjo mengadakan musyawarah diantara kelompok masyarakat tersebut serta melakukan pendekatan-pendekatan guna memberikan pemahaman. Pekerjaannya dibagi menurut tugas, wewenang serta jabatanya dalam setiap penyelesaian masalah di desa, dan apabila di tingkat desa tidak ada kesepakatan maka dilanjutkan ke tingkat atas. 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran Semua pelaksanaan proyek-proyek fisik maupun nonfisik dana yang dianggarkan dari Kabupaten didata. Proyek-proyek tersebut yang pendanaannya skala besar diserahkan kepada Kabupaten sementara yang relatif kecil di anggarkan di APBDes. Untuk kegiatan pembangunan desa tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, namun pelaksanaan kegiatan nonfisik pun dianggarkan dalam APBDes dan tertuang dalam RPJMDes. Segala permasalahan yang menyangkut Pemerintahan Desa berkoordinasi dengan instansi terkait. Realisasi pelaksanaan program Pemerintah Desa tidak lepas dari tanggung jawab Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten selaku Pembina dan pembimbing dalam pelayanan pada masyarakat.
6. Permasalahan dan penyelesaian Mengingat letak Desa Kajarharjo berbatasan dengan desa-desa sekitar tidak terlepas dari masalah khususnya masalah kependudukan dan batas Desa yang belum ditetapkan secara legalitas formal secara hukum oleh Pihak Kabupaten, sehingga masih ada batas-batas Desa yang rancu dan status Penduduk yang tak jelas. Namun demikian tidak pernah menimbulkan permasalahan yang serius dan masih dapat di atasi secara kekeluargaan melalui pengurus RT setempat. Dari pihak Pemerintah Desa KAJARHARJO sering mengadakan kerjasama untuk program-program masyarakat Desa KAJARHARJO dengan Desa tetangga dalam pelaksanaan kegiatan desa sesuai dengan perencanaan Program Desa. Bagi Pemerintah Desa KAJARHARJO terhadap semua masalah yang timbul itu adalah suatu tantangan untuk sesuatu kemajuan dan semua dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang ada. BAB IV TUGAS PEMBANTUAN A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 1. Dasar Hukum Pelaksanaan program Pemerintah baik Pusat maupun daerah senantiasa dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa. Karena salah satu fungsi Pemerintah desa adalah pelayanan dan perlindungan masyarakat. Dasar hukum tugas pembantuan ; a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773); 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Penyelenggaraan pemerintahan Desa Kajarharjo tidak lepas dari Pembinaan dari Pihak Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten. Sesuai dengan kedudukanya Pemerintah Desa merupakan pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam pelaksanaan kegiatannya tugas-tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai kewenanganya, karena desa sesuai peraturan yang ada merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan penyelenggaraan tugas umum diantaranya pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi terkait. 3. Pelaksanaan Kegiatan Dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten. Pelaksanaan kegiatan tersebut, di Desa Kajarharjo berpedoman pada kebijakan Pemerintah Kabupaten. Karena pemerintahan desa melaksanakan kegiatannya mengacu pada Peraturan perundangan Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan dalam desa pelaksanaanya mengacu pada Peraturan Desa. Dalam melaksanakan
kegiatan Peraturan Desa kegiatanya tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dalam melaksanakan suatu Peraturan, permasalahan pasti timbul karena dalam pelaksanaannya terkadang ada sebagian masyarakat yang belum mengerti dan memahami peraturan tersebut. Pelaksanaan Kegiatan desa saat ini masih difokuskan ke Infrastruktur/sarana dan prasarana masyarakat karena kegiatan ini merupakan Skala prioritas desa. Namun kegiatan sektor Pertanian, ekonomi masyarakat dan Lingkungan penduduk, juga menjadi perhatian dan tetap diupayakan dapat berjalan. Dampak yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan desa biasanya selama ini tidak pernah menjadi suatu permasalahan yang serius dalam Masyarakat. Dalam pelaksanaan Program dan kegiatan desa, kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan semua kegiatanya. 5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, perlu adanya partisipasi dari seluruh warga masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan kegiatan lainya perlu didukung dengan dana yang diharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga dalam hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan Pembangunan berdasarkan APBDes tahun 2016 bersumber dari : a. Pendapatan Asli Desa /Tanah Kas Desa Rp. 108.000.000 b. Alokasi Dana Desa Rp. 520.012.000 c. Dana Desa Rp. 790.966.000 6. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa Semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa sumber pendanaannya ditopang oleh Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten serta sumber pendapatan desa lainya. Pelaksanaan semua kegiatan pada dasarnya menggunakan data yang ada serta pembagian tugas yang diberikan oleh instansi yang berkepentingan. Dalam kegiatannya pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh semua aparat desa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta melibatkan semua lembaga-lembaga difungsikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. 7. Sarana dan Prasarana Pembangunan-pembangunan yang telah dilaksanakan ditahun yang lalu masih banyak yang harus dilanjutkan di tahun berikutnya, hal ini banyaknya sarana dan Prasarana yang belum mampu didanai dari APB-Desa di tahun yang lalu, sehingga setiap tahun tetap dilanjutkan agar dapat di selesaikan. Hal ini terjadi karena Sumber dana yang didapat desa untuk saat ini yang rutin hanyalah dana DD, ADD dan PAD dan masih perlu pendampingan dalam pengelolaannya. Pembangunan yang telah direncanakan dalam APBDes di tahun 2016 semuanya telah dapat diselesaikan dengan target pencapaian 100%. 8. Permasalahan dan Penyelesaian Pada pekerjaan Pembangunan yang direncanakan di desa terkadang dalam pelaksanaanya kekurangan dan ketidak cocokan dengan keinginan Masyarakat, sehingga mengalami permasalahan. Namun hal tersebut tidak berarti suatu pekerjaan tersebut terkendala. Permasalahan yang timbul biasanya adalah pada teknis pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan semua anggaran yang telah tertuang dalam APBDes sering kali mengalami
hambatan. Banyak rencana yang dilaksanakan masih mengalami kekurangan pembiayaan-pembiayaan. Namun hal tersebut di selesaikan dengan baik walaupun dana yang dipergunakan kurang. Maka untuk mengatasinya menggunakan langkah-langkah pendekatan dengan berbagai pihak dalam masyarakat agar ditutupi dengan Swadaya dan sharing dana dengan Masyarakat dan pihak Ketiga ataupun dari APB-Desa di tahun berikutnya. B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN Dalam kontek penyelenggaraan pemerintahan desa semua pekerjaan yang telah tertuang dalam APBDesa maupun RPJMDes dalam pelaksanaanya banyak membutuhkan bantuan informasi dari Instansi terkait. Karena dalam teknis pelaksanaannya sering sekali informasi tersebut dibutuhkan karena menyangkut bidang pelayanan pada masyarakat, bahkan juga dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Anggaran dan yang lainya. 1. Dasar Hukum a) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); b) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; d) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); e) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593); 2. Urusan Pemerintahan yang ditugaskan pembantuannya Pelaksanaan Anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, dalam perencanaan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Dalam pelaksanaanya pengawasan diartikan bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah desa menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian desa. Di Desa Kajarharjo semua perencanaan dilaksanakan oleh perangkat dan Lembaga desa yang berkepentingan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Untuk mengantisipasi semua pelaksanaan perencanaan yang tidak berhasil, maka pihak Pemerintah Desa mengadakan Koordinasi dengan
Instansi Pemerintah Daerah kegiatan desa tersebut.
yang
berkepentingan
untuk
mendukung
3. Sumber dan Jumlah Anggaran Keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Serta dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBDes yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan desa. Kepala Desa selaku kepala pemerintah di Desa Kajarharjo adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa. Kewenangan kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes; Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang dan jasa desa; Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang milik desa; Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran; Menetapkan petugas yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan desa; f. Menetapkan petugas yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik desa; serta g. Koordinator pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa. Pada akhir tahun Anggaran 20165, sumber dan pendapatan desa dalam Anggaran Perhitungan tercatat terealisasi sebesar Rp. 1.418.978.000,(Satu milyard Empat ratus delapan belas juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah ) yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendpatan Asli Desa (PAD) a. b. c. d. e.
4. Sarana dan Prasarana Dalam Pelaksanaan Anggaran diatas kegiatan sarana dan prasarana (Rehab Gedung/Fasilitas Kantor Desa, Paving Blcok dan Perkerasan Jalan Lingkungan) hampir bisa dilaksanakan di semua waliayah dusun yang ada di Desa Kajarharjo meskipun masih belum bisa maksimal memenuhi kebutuhan masyarakat , dan apabila masih ada dan atau belum bisa melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana untuk dapatnya melanjutkan kegiatan sarana Prasarana lainnya yang belum dilaksanakan rencana pelaksanaannya dilanjutkan pada tahun berikutnya. BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINYA A. KERJASAMA ANTAR DESA 1. Desa yang diajak kerjasama Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kajarharjo yang tertuang dalam APBDes disebutkan bahwa semua pelaksanaan pembangunan baik fisik dan nonfisik dituangkan tersendiri ke dalam RPJMDesa. Pelaksanaan RPJMDesa mengacu pada APBDesa yang ditetapkan setiap tahunnya. Dalam melaksanakan kerjasama antar desa, sampai saat ini pelaksanaan Kerjasama Antar Desa belum dilaksanakan karena belum ada suatu kegiatan yang pelaksanaanya dengan desa lain.
2. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); c. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, pedoman tentang pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa, perlu diatur dengan Peraturan Daerah; 3. Bidang Kerjasama Dalam kegiatan kerjasama antar desa sebetulnya banyak sekali kegiatan yang bisa direncanakan dan dilaksanakan, namun hal tersebut saat ini belum terlaksana, Karena pelaksanaan RPJMDes belum semuanya terlaksana. 4. Nama Kegiatan Untuk jenis pekerjaan tertentu akan diberi nama kegiatan sesuai dengan jenis dan macam kerjasamanya diantara desa yang bersangkutan, namun karena belum adanya kerjasama maka belum ada yang berikan nama kegiatan tersebut. 5. Sumber dan Jumlah Anggaran Kebutuhan dana dalam pelaksanaan kerjasama antar desa disesuaikan dengan jenis kegiatanya. Sumber pendanaanya diambil dari dana-dana yang tertuang dalam RPJMDesa maupun APBDesa Desa Kajarharjo dan Desa sekitar yang akan diajak kerjasama. Untuk pelaksanaanya pada tahun ini masih sebatas Rencana dan belum ada Realisasi kegiatanya. Karena pekerjaan yang dilaksanakan dengan melibatkan desa sekitar belum ada, namun telah tertuang dalam RPJMDesa maupun APBDesa. 6. Jangka Waktu Kerjasama Kerjasama Antar desa memerlukan pemikiran waktu yang panjang, karena semua perencanaanya melalui beberapa tahapan dan persetujuan khususnya dari masyarakat. Karena dalam penentuan pendapat serta persetujuan sering ada permasalahan maupun kendala. Untung ruginya juga diperhitungkan dalam melaksanakan kerjasama tersebut. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama antar desa saat ini belum ditentukan karena belum ada pelaksanaan kerjasama antar desa. 7. Hasil Kerjasama Biasanya dari hasil kerjasama sebelumnya diadakan penanda tanganan kerjasama (MoU). Di Desa Kajarharjo tahun ini belum melaksanakan satupun kerjasama antar desa. Karena belum ada pekerjaan ataupun pelaksanaan kegiatan. Kerjasama antar desa yang dilaksanakan saat ini sekitar permasalahan warga masyarakat, perselisihan warga antar desa dan lain sebagainya.
8. Permasalahan dan Penyelesaian Setiap permasalahan yang timbul dalam penyelesainya dilaksanakan dengan azas kekeluargaan. Saat ini yang sering dilaksanakan kerja sama antar desa masih sekitar penyelesaian sengketa warga. Dan apabila dalam musyawarah tersebut belum berhasil maka diselesaikan ketingkat atasnya. Namun permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan fisik saat ini belum dilaksanakan. B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA 1. Mitra Yang diajak Kerjasama. Dalam pelaksanaan kerjasama Dengan Pihak Ketiga sampai saat ini hanya pada kerjasama dengan Puskesmas dan UPT Pertanian Kecamatan Kalibaru. 2. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); b. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) d. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Bidang Kerjasama Bidang kerjasama yang direncanakan akan dilaksanakan adalah Kesehatan dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani. 4. Nama Kegiatan Dalam pelaksanaan kerjasama diberbagai bidang, setiap kegiatan belum tentu ada nama dan jenis kegiatanya. Pemerintah Desa Kajarharjo memberi Nama Kegiatan tersebut yaitu Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani dan Kesadaran Masyarakat terhadap Prilaku Pola Hidup Bersih dan Sehat, yang selanjutnya menghasilkan kegiatan sosialisasi jambanisasi di masyarakat . 5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa Untuk Pelaksana Kegiatan tersebut diberikan kepada perangkat desa dalam penanganan Administrasi oleh Sekretaris Desa dan Keuangannya oleh Bendahara Desa. 6. Sumber dan Jumlah Anggaran Dalam melaksanakan kegiatan kerjasama ini sumber dana dari Pihak Ketiga dengan jumlah anggaran untuk Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani dan PHBS masih swadaya masyarakat, Namun masih banyak kendala yang dihadapi sehingga ada beberapa masyarakat sampai saat ini belum sadar terhadap Pertanian dan Kesehatan.
7. Jangka Waktu kerjasama Jangka Waktu Kerjasama hanya 1 (satu) tahun, dan setelah itu dapat dilanjutkan kembali selama kurun waktu kerjasama dipandang dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. 8. Hasil Kerjasama Kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak lain akan menumbuhkan rasa saling membutuhkan. Namun dengan adanya kerjasama bersama pihak lain maka permasalahan masing-masing pihak dapat teratasi. 9. Permasalahan dan Penyelesaian Dalam suatu kerjasama permasalahan yang timbul biasanya karena kurang kesepemahaman dalam pelaksanaan pekerjaan atau ikatan perjanjian, sehingga pada saatnya ada kesepakatan yang tidak ditepati. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut maka pihak yang akan diajak kerjasama supaya diadakan sosialisasi sebelum melaksanakan kegiatan kerjasama tersebut. C. BATAS DESA 1. Batas Desa Batas desa merupakan batas wilayah administratif didalam Pemerintahan Desa yang dikuatkan dengan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah Batas- batas Desa Kajarharjo ; a. Batas desa sebelah Utara : Hutan gunungraung b. Batas desa sebelah Timur : Desa Tegalharjo c. Batas desa sebelah Selatan : Desa Tegalharjo d. Batas desa sebelah Barat : Desa Kalibaruwetan Sengketa masalah Batas Desa Kajarharjo dengan desa-desa yang berbatasan secara umum sampai saat ini tidak pernah terjadi apa lagi sampai menimbulkan masalah. Akan tetapi untuk mengantisifasi hal tersebut agar tidak terjadi, perlu Penetapan oleh Pemerintah Kabupaten yang sampai saat ini belum pernah dimiliki oleh Desa Kajarhar sejak Kepemimpinan Kepala Desa sebelumnya sam Kepala Desa saat ini. 2. Penyelesaian yang dilakukan Didalam kehidupan bermasyarakat permasalahan sangat kompleks dan bervariasi. Jenis permasalahan akibat batas desa di Desa Kajarharjo belum ada permasalahan yang menonjol. Karena di masing- masing desa sudah ada sosialisasi diantara beberapa desa kepada masyarakat. Untuk menjaga halhal yang tidak diinginkan maka Pemerintah Desa Kajarharjo mengadakan Sosialisasi pada masyarakat tentang batas desa dan yang sejenisnya. 3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Untuk tugas yang pembantuan dalam mengantisifasi permasalahan batas desa, pihak Pemerintah Desa memberikan tugas kepada perangkat desa dan dibantu masyarakat desa setempat yang berkepentingan dengan hal tersebut, seperti RW dan RT setempat.
4. Data Perangkat Desa Dapat dijelaskan sebagai berikut a. Kepala Desa b. Sekretaris Desa c. Kaur Umum Dan Keuangan d. Kaur Pemerintahan Dan Trantib e. Kaur Eknomi dan Pembangunan f. Kaur Kesra g. Kaur Umum h. Kepala Dusun Krajan i. Kepala Dusun Karanganyar j. Kepala Dusun Jatirono k. Kepala Dusun Jatipasir l. Kepala Dusun Gunungraung m. Kepala Dusun Tegalgondo .
: : : : : : : : : : : : :
Drs .SUHARTO LUTFI OKTRY ANDI KRISTIAWAN KUSWAN BINTORO DWI MADA PRASETYO ABDUL LATIF MUH BASRI MUH ROMLI HARI PURNOMO NGADIONO FARIDI AZIS FARDIYANTO
D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 1. Bencana yang terjadi dan penanggulanganya Untuk penanggulangan bencana alam yang terjadi, Pemerintah Desa Kajarharjo berkoordinasi dengan Instansi terkait dan sebelumnya mengambil tindakan Penanganan sementara bersama masyarakat sesuai kemampuan yang ada dalam rangka menangani bencana tersebut . 2. Status Bencana Pelaksanaan penanggulangan bencana di Desa Kajarharjo dilaksanakan oleh Kelompok masyarakat sebagaimana tergabung dalam kelompok Desa Tangguh Bencana (DESTANA) . Petugas tersebut bertugas mengkoordinir penanganan bencana alam dan sejenisnya dengan instansi yang terkait yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tingkat Kabupaten maupun Propinsi. Petugas ini terdiri dari unsur Perangkat Desa, Tokoh Pemuda dan Masyarakat. Koordinasi dilakukan dengan melihat jenis bencana yang terjadi. Apabila bencana alam tersebut terjadi dan tidak bisa bisa diatasi oleh Petugas setempat, maka pihak desa berkoordinasi dengan pihak Kecamatan untuk diteruskan ke Dinas terkait tersebut. Penanganan bencana tersebut melihat Status Bencana serta bahaya dan penanggulangannya. Dalam keadaan demikian Koordinasi dengan instansi terkait sangat diperlukan. 3. Sumber dan Jumlah Anggaran Dalam penanganan semua Bencana Alam memerlukan biaya, Di Desa Kajarharjo untuk Anggaran Bencana Alam belum dianggarkan. Namun apabila terjadi bencana maka Pemerintah Desa Kajarharjo akan mencarikan Solusi untuk mendapatkan dana darurat, dana yang diambil sumbernya dari Pendapatan Asli Desa dan apabila terjadi dan tingkat kerusakan bencana tersebut besar maka biaya penanganan tersebut diserahkan pada Pihak Kabupaten atau Propinsi. 4. Antisipasi Desa Dalam mengantisipasi kejadian bencana alam, Pemerintah Desa Kajarharjo mengadakan musyawarah dengan Masyarakat agar menjaga dan memperbaiki Tanggul yang berada di Pinggir Sungai yang sering Rusak sehingga luapan air sungai masuk ke pemukiman. 5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana alam, petugas yang melaksanakan kegiatan tersebut terdiri dari, Aparatur Desa dan Masyarakat.
6. Kelembagaan yang dibentuk Kelembagaan di Desa Kajarharjo dalam kaitannya dengan tugas penanganan bencana alam belum dibentuk secara Khusus namun terbentuk dalam suatu kelompok masyarakat yang tergabung pada program desa tangguh bencana . 7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi Secara Geografis Desa Kajarharjo keadaan pertanahannya adalah pegunungan dan Bebukitan, maka potensi bencana sangat tinggi. E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. Gangguan Yang terjadi Dalam melaksanakan ketertiban umum, di Desa Kajarharjo dibantu oleh Babinsa dan Babinmas. Untuk tahun 2016 gangguan keamanan yang disebabkan oleh pencurian tidak ada. Kerukunan masyarakat terjaga walaupun imbas program bantuan kepada masyarakat terjadi kecemburuan sosial, namun hal tersebut dapat diatasi dan diadakan pembinaan dan pemahaman tentang program bantuan dari pemerintah yang ditujukan kepada warga miskin desa. 2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa Dalam melaksanakan ketertiban umum, Pemerintah Desa Kajarharjo dibantu Perangkat Desa , Tokoh masyarakat , BABINKAMTIBMAS/POSMAS, dan BABINSA yang bertugas menyelesaikan permasalahan dan Ketertiban Umum tingkat desa, baik perselisihan warga maupun kejadian lainya. 3. Penanggulangan dan Kendalanya Penanggulangan ketertiban umum jarang mendapatkan hambatan, keadaan umumnya kondusif dan apabila ada gejolak-gejolak kecil dilapangan cepat di atasi dengan cara Kekeluargaan. 4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan Dalam menyelenggarakan dan penanggulangan Ketertiban umum, pihak Pemerintah Desa Kajarharjo selalu berkoordinasi dengan BABINSA dan BABINKAMTIBMAS/POLMAS serta Tokoh masyarakat dan lainnya . 5. Sumber dan Jumlah Anggaran Pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dalam APBDesa sampai saat belum dianggarkan, Mengingat Sumber dan besarnya Anggaran yang ada masih belum mampu untuk mendanai kegiatan tersebut. BAB VI PENUTUP Demikian Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPPD) Kajarharjo ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan sangat Sederhana sehingga masih sangat jauh dari kesempurnaan untuk itu kami mohon kritik dan saran demi menuju kearah perbaikan. Kajarharjo , 03 Januari 2017 Kepala Desa Kajarharjo
Drs .SUHARTO
