WALIKOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR : 151/900/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2017 WALIKOTA PARIAMAN, Menimbang : a.
bahwa dalam rangka koordinasi dan kelancaran proses pembinaan akuntansi keuangan daerah, maka perlu dibentuk tim pembinaan akuntansi keuangan daerah untuk pelaksanaan kegiatan di maksud.
b.
bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
7.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
Mengingat :
8.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pph Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5174); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016;
20. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2017; 21. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2017; 22. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 71 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perwako Nomor 14 Tahun 2017; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU
: Membentuk Tim Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2017 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA
: Kepada Tim akan diberikan honorarium setiap bulannya dengan rincian: A. Tim Pengarah/Pembina : 1. Pembina Akuntansi Keuangan Daerah Rp. 2.500.000,2. Wakil Pembina Akuntansi Keuangan Rp. 2.000.000,Daerah 3. Koordinator Rp. 1.750.000,4. Penanggungjawab Rp. 1.700.000,B. Tim Teknis : 1. Ketua Rp. 1.600.000,2. Sekretaris Rp. 1.350.000,3. Anggota Rp. 1.000.000,-
KETIGA
: a. Tugas Tim Pengarah/Pembina adalah sebagai berikut : 1. mengarahkan tim teknis terkait kegiatan rekonsiliasi data keuangan daerah; 2. mengarahkan tim teknis terkait rekonsiliasi keuangan daerah dengan (Pengeluaran Dana dan Penerimaa Dana) dengan Bendahara Umum Daera/Kuasa BUD dan pemegang Kas Umum Daerah Kota Pariama; 3. mengarahkan tim teknis trakait dengan penatausahan/penatakerjaan kegiatan Rekonsiliasi Keuangan Daerah. b. b. Tugas Tim Teknis adalah sebagai berikut : 1. melakukan Rekonsiliasi data keuangan daerah dengan Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) SOPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman 2. melakukan Rekonsiliasi Keuangan Daerah Kota Pariaman (Pengeluaran Dana Dan Penerimaan Dana) dengan Bendahara Umum Daerah/Kuasa BUD dan pemegang Kas Umum Daerah Kota Pariaman;
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
3. menatausahakan/Menatakerjakan Data Rekonsiliasi Keuangan Daerah untuk dapat digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan-laporan yang dibutuhkan; 4. melakukan Kegiatan Pembinaan Akuntansi Dengan SOPD terkait Pembukuan Dan Penatausahaan Kuangan Daerah. : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2017 pada kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Akuntansi Daerah dengan Nomor Rekening : 4.04.05.17.61 : Apabila terjadi mutasi dan atau rotasi terhadap pejabat dan atau staf unit yang bersangkutan yang berhubungan dengan jabatan dan kedudukannya realisasi untuk selanjutnya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan yang bersangkutan tersebut tanpa merubah lampiran Keputusan ini; : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2017.
Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 7 April 2017 WALIKOTA PARIAMAN, dto MUKHLIS, R
LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR : 151 /900/2017 TANGGAL : 7 APRIL 2017 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2017
No.
NAMA
JABATAN
JABATAN DALAM TIM
1.
Drs. Mukhlis, R, MM
Walikota
Pembina
2.
Dr.Genius Umar, S.Sos, M.Si
Wakil Walikota
Wakil Pembina
3.
Indra Sakti, SH, MM
Sekretaris Daerah
Koordinator
4.
Nofrida, S.Sos
Plt. Kepala BKD
Penanggungjawab
5.
Hendra Asman, SE,MM,AK
Kabid Akuntansi
Ketua
6.
Firman Syah Putra, S.Kom
Plt. Kasi Pembukuan Akuntansi
Sekretaris
7.
Sukirman A, SE
Kasi Pelaporan Akuntansi
Anggota
8.
Khairussaddikin, SE
Staf Bidang Perbendaharaan
Anggota
9.
Febrita Thresia Z, A.Md
Staf Bidang Akuntansi
Anggota
Claudia Ivonne, A.Md
Staf Bidang Perbendaharaan
Anggota
10.
WALIKOTA PARIAMAN dto MUKHLIS, R
