WALIKOTA PARIAMAN PROPINSI SUMATERA BARAT KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR :194/470/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TENAGA TEKNIS OPERASIONAL SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2017 WALIKOTA PARIAMAN, Menimbang
: a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pada pasal 83 ayat 4 Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan ayat 5 menjelaskan Pedoman pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu dibentuk Tenaga Teknis Operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kota Pariaman Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Nomor 4187);
3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di rubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 49);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 5174);
10.
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11.
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
12.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
13.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Admnistrasi Kependudukan;
14.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
15.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16.
Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
17.
Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 dan Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
18.
Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2017;
19.
Peraturan Walikota Pariaman Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2017;
20.
Peraturan Walikota Pariaman Nomor 71 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 14 Tahun 2017. MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KESATU
: Pembentukan Tenaga Teknis Operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kota Pariaman Tahun 2017 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
: Tenaga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yang terdiri dari Kepala Pusat Data, Supervisor Aplikasi SIAK, Sistem Analis, Administrator Database SIAK, dan Operator SIAK bertugas sebagai berikut:
a
Kepala Pusat Data 1. bertanggung jawab terhadap pusat data dapat berfungsi dengan baik; 2. mengkoordinasikan dan menselaraskan pengelolaan pusat data di Kota Pariaman; 3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Walikota.
b
Supervisor Aplikasi SIAK 1. melakukan supervisi terhadap pekerjaaan Pengelolaan dan pengolahan data dengan menggunakan Aplikasi SIAK; 2. memastikan bekerjanya aplikasi SIAK untuk konsolidasi data dan untuk Layanan Dokumen Kependudukan; 3. melakukan Pemeliharaan, Pengawasan, dan Pengamanan terhadap Aplikasi SIAK; 4. melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Teknis Operasional SIAK, sesuai dengan Permendagri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 5. melakukan pemantauan terhadap aplikasi SIAK yang terintegrasi ke database; 6. melaksanakan Kegiatan sesuai dengan ketentuan dan aturan serta Juklak dan Juknis yang berlaku; 7. membuat laporan pada akhir tahun kegiatan.
c
Sistem Analis 1. melakukan analisis bisnis proses SIAK; 2. melakukan analisis permasalahan SIAK; 3. merancang pengembangan SIAK; 4. melakukan pengujian hasil penyempurnaan dan pengembangan SIAK; 5. memberikan rekomendasi berupa penyempurnaan, pengembangan SIAK dan penggunaan sumberdaya informatika kepada Kepala Pusat Data; 6. melaksanakan Kegiatan sesuai dengan ketentuan dan aturan serta Juklak dan Juknis yang berlaku; 7. membuat laporan pada akhir tahun kegiatan.
d
Administrator Database SIAK 1. melakukan pemeliharaan integritas data dan sistem database; 2. melakukan pengamanan dan pengawasan database; 3. melakukan pemantauan terhadap akses dan kinerja database; 4. pembaruan data kependudukan yang sudah teridentifikasi ketunggalannya; 5. melakukan pemulihan database dan instalasi database; 6. Proses penerbitan hak akses atas pemberian izin hak akses; 7. melakukan backup database setiap hari kerja; 8. melakukan pemeliharaan, pengawasan dan pengamanan jaringan data;
9. pemantauan terhadap penyimpanan database kependudukan serta terkonsolidasinya data ke Pusat data; 10. melakukan verifikasi dan integrasi data ganda pada database kependudukan melalui Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 11. pengiriman data ke Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri dan ke Propinsi; 12. melaksanakan Kegiatan sesuai dengan ketentuan dan aturan serta Juklak dan Juknis yang berlaku; 13. membuat laporan pada akhir Tahun kegiatan. e
KETIGA
Operator SIAK 1. melakukan Perekaman data dan update data dalam rangka pendaftaran penduduk, Pindah Datang dan Pencatatan Sipil; 2. melakukan konsolidasi SIAK ke database (server) pusat secara online; 3. pencetakan Dokumen Kependudukan; 4. menerima pelayanan penerbitan Akta Catatan Sipil, Pindah Datang, dan Kartu Keluarga dari 4 (empat) kecamatan se Kota Pariaman; 5. melakukan Pengolahan Arsip Dokumen Kependudukan menjadi Dokumen Digital yang tersimpan di Database Kependudukan; 6. melakukan Penyusunan Arsip Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 7. membantu Administrator dalam melakukan pemeliharaan, pengawasan dan pengamanan database dan jaringan; 8. melaksanakan Kegiatan sesuai dengan ketentuan dan aturan serta Juklak dan Juknis yang berlaku; 9. membuat laporan pada akhir Tahun kegiatan.
: Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Teknis Operasional sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA, diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut: A. Kepala Pusat Data Rp. 750.000,- /Bulan B. Supervisor Aplikasi SIAK Rp. 700.000,- /Bulan Rp. 650.000,- /Bulan C. Sistem Analis D. Administrator Databse SIAK Rp. 600.000,- /Bulan E.
Honor Operator SIAK
Rp. 500.000,- /Bulan
KEEMPAT
: Apabila terjadi mutasi Pejabat/Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini maka cukup dengan melampirkan surat keputusan mutasi penjabat/pegawai yang baru tanpa merubah isi keputusan ini;
KELIMA
: Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 pada Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu dengan nomor rekening 1.10.1.10.01.15.01;
KEENAM
: Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 3 Januari 2017. Ditetapkan di Pariaman, pada tanggal 25 April 2017 WALIKOTA PARIAMAN, dto MUKHLIS R
LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR
:
194/470/ 2017
TANGGAL
:
25 APRIL 2017
TENTANG
: PEMBENTUKAN TENAGA TEKNIS OPERASIONAL SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2017
NO
NAMA
JABATAN
JABATAN DALAM TIM
1.
Drs. Sumiramis
Kepala Dinas DukCapil
Kepala Pusat Data
2.
Hj. Dafrina
Kabid PIAK
Supervisor Aplikasi SIAK
3.
Fauzan, S.Kom
Kasi SIAK
Sistem Analis
4.
Parida, S.Kom
Staf Disduk Capil
Administrator Database
5.
Urwatul Wutsqa, Amd
Staf Disduk Capil
Administrator Database
6.
Linuria, S. Sos
Kasi Kerjasama dan Inovasi Operator SIAK Pelayanan
7.
Ernawati, SE
Kasi Pengolahan dan
Operator SIAK
Penyajian Data 8.
Oky Marliani Putri, S. Kom
Staf Disduk Capil
Operator SIAK
9.
Zetria Murni, S.Kom
Staf Disduk Capil
Operator SIAK
10.
Marlinda, S. Kom
Staf Disduk Capil
Operator SIAK
11.
Susi Wirma, S. Kom
Staf Disduk Capil
Operator SIAK
12.
Dahlila, S.Kom
Staf Disduk Capil
Operator SIAK
13.
Rahmi Andriani, Amd
Staf Disduk Capil
Operator SIAK
14
Sriwardiati Nengsih
Staf Disduk Capil
Operator SIAK
WALIKOTA PARIAMAN, dto MUKHLIS R
