KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN NOMOR : 50.1/Kpts/KP.310/H/02/2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN JANGKA PANJANG BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN, Menimbang
: a.
bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pelatihan jangka panjang di dalam dan luar negeri Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian perlu disusun suatu pedoman;
b. bahwa pedoman pelaksanaan program pelatihan jangka panjang yang telah diatur dalam Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 105/Kpts/KP.440/I/4/2011, perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu disempurnakan; c.
bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut sebagaimana pada huruf a dan b, dipandang perlu
1
mengatur kembali dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelatihan Jangka Panjang. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219); 3. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135); 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 234); 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85); 9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
3
97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 235); 10. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya; 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya; 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pertanian; 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 15. Keputusan Menteri Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/2/2003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Aparatur Negara
4
Nomor KEP/193/M.PAN/11/2004 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa dan angka kreditnya; 16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya. MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU
: : Pedoman Pelaksanaan Program Pelatihan Jangka Panjang Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Pelatihan Jangka Panjang Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
KEDUA
: Pelatihan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah tugas belajar di dalam dan luar negeri.
KETIGA
: Unit Kerja, Unit Pelaksana Teknis dan petugas belajar lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian wajib mematuhi ketentuanketentuan yang tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan ini.
5
KEEMPAT
: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 105/Kpts/KP.440/ I/4/2011, dinyatakan tidak berlaku.
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 03 Februari 2017 KEPALA BADAN,
DR. MUHAMMAD SYAKIR NIP. 195811171984031001
Salinan Keputusan ini disampaikan Yth.: 1. Menteri Pertanian; 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; 3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian; 4. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; 5. Kepala Pusat, Puslitbang, Balai Besar, Balai Penelitian, BPTP dan Loka Penelitian, dan LPTP lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; 6. Pokja Pembinaan SDM Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
6
Lampiran Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN JANGKA PANJANG LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN I.
PENDAHULUAN
Visi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) adalah menjadi lembaga penelitian berkelas dunia. Untuk mendukung visi tersebut Balitbangtan perlu didukung sumber daya manusia (SDM) yang bermutu. Peningkatan mutu SDM dimaksud salah satunya dilakukan melalui pelatihan jangka panjang secara terencana, konsisten, dan terus menerus dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis pembangunan pertanian nasional. Pelatihan jangka panjang diberikan kepada pegawai lingkup Balitbangtan, baik yang telah memilih jalur karir struktural maupun fungsional pada berbagai tingkatan, sesuai dengan keahlian yang harus dimiliki oleh PNS pada bidang dan jabatannya. Pelatihan diharapkan akan meningkatkan kompetensi SDM sesuai bidang keahliannya, meningkatkan motivasi diri dan produktivitasnya. Dalam rangka menjamin pelaksanaan pelatihan jangka panjang agar sesuai rencana, efektif, dan efisien maka disusun pedoman pelaksanaan yang menjadi acuan UK/UPT dan petugas belajar lingkup Balitbangtan dalam melaksanakan tugasnya. Pedoman ini merupakan penyempurnaan Pedoman sebelumnya.
7
Pada tahun 1977 Komisi Pembinaan Tenaga (KPT) dibentuk untuk membantu Kepala Balitbangtan dalam implementasi program peningkatan mutu SDM. Seiring dengan berjalannya waktu, nama KPT diubah menjadi Kelompok Kerja Pembinaan SDM (Pokja). Salah satu tugas Pokja Pembinaan SDM adalah merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pelatihan dan pendidikan di dalam dan luar negeri bagi pegawai lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
8
II.
PROGRAM PELATIHAN JANGKA PANJANG
A. Pengertian Yang dimaksud dengan Program Pelatihan Jangka Panjang ialah tugas yang diberikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian kepada PNS di Unit Kerja (UK)/Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk menuntut ilmu, mendapatkan pendidikan bergelar di dalam atau luar negeri. Program ini diwujudkan dalam bentuk Program S3 (Doktor), S2 (Master), S1 (Sarjana), D4 (Diploma 4), dan D3 (Diploma 3). Selanjutnya, PNS yang mendapat tugas dimaksud disebut sebagai petugas belajar. B. Tujuan Program pelatihan jangka panjang bertujuan untuk: 1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan; 2. Meningkatkan kemampuan penalaran ilmu, teknologi, dan manajemen; 3. Meningkatkan dedikasi, motivasi, dan kreativitas; 4. Memberikan berprestasi.
penghargaan
kepada
pegawai
yang
C. Peserta Program Pelatihan Peserta program pelatihan adalah PNS lingkup Balitbangtan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.
9
D. Sumber Biaya Sumber biaya untuk program pelatihan jangka panjang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), serta sumber pendanaan lainnya.
10
III.
TATA CARA PENGAJUAN USULAN
A. Persyaratan Calon Peserta Pelatihan Jangka Panjang 1. Persyaratan Umum : a. Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. b. Menyerahkan salinan ijazah dan transkrip yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. c. Menyerahkan salinan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS. d. Menyerahkan daftar riwayat hidup. e. Mendapat rekomendasi dari Kepala UK/UPT yang bersangkutan (Lampiran 6). f.
Menyerahkan surat perjanjian Pelatihan yang menyebutkan kesediaannya untuk kembali ke UK semula atau ditempatkan di UK lain lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
g. Tidak dalam proses pemeriksaan dalam pelaksanaan peraturan disiplin pegawai.
rangka
h. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun tingkat berat.
11
2. Persyaratan Khusus: a. Untuk Program S3: 1) Minimal berijazah S2 dari perguruan tinggi yang terakreditasi B atau berijazah S1 yang direkomendasikan oleh perguruan tinggi yang dituju untuk langsung ke jenjang S3 atau petugas belajar S2 yang belum menyelesaikan studinya kemudian mendapat rekomendasi dari perguruan tinggi yang bersangkutan untuk langsung ke jenjang S3. 2) Usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun. 3) Untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat diperlukan usia maksimal dapat ditetapkan menjadi paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun. 4) Diutamakan telah memiliki jabatan fungsional tertentu. Bagi yang masih berstatus calon pejabat fungsional tertentu harus mempunyai karya tulis ilmiah. 5) Untuk jabatan fungsional umum, persyaratan khusus disesuaikan dengan bidang tugasnya. b. Untuk Program S2: 1) Berijazah S1 dari perguruan terakreditasi minimal B.
tinggi
yang
2) Usia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun. 3) Untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat diperlukan usia maksimal dapat ditetapkan menjadi paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun.
12
4) Untuk calon fungsional tertentu harus mempunyai karya tulis ilmiah. 5) Untuk jabatan fungsional umum, persyaratan khusus disesuaikan dengan bidang tugasnya. c. Untuk Program S1: 1) Minimal berijazah D2 atau D3 atau sedang mengikuti program S1 di semester 5. 2) Usia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun. 3) Untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat diperlukan usia maksimal dapat ditetapkan menjadi paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun. d. Untuk Program D2 dan D3: 1) Minimal berijazah SLTA atau yang sederajat. 2) Usia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun. 3) Untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat diperlukan usia maksimal dapat ditetapkan menjadi paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun.
B. Prosedur Pengajuan Usulan 1. Badan Litbang Pertanian menyampaikan surat permintaan calon peserta pelatihan jangka panjang kepada Eselon II untuk selanjutnya diteruskan ke Kepala UPT. 2. UPT mengirimkan daftar calon peserta yang telah diseleksi kepada Eselon II yang bersangkutan.
13
3. Eselon II mengirimkan calon peserta yang telah diseleksi kepada Sekretaris Badan/Ketua Pokja Pembinaan SDM. 4. Pengajuan usulan tugas belajar di Dalam Negeri dibuat rangkap 3, sedang untuk ke Luar Negeri dibuat rangkap 4.
C. Waktu Pendaftaran Waktu pendaftaran petugas belajar disesuaikan dengan kalender akademis dari perguruan tinggi yang dituju.
14
IV.
SELEKSI CALON PETUGAS BELAJAR
Seleksi calon petugas belajar dilakukan oleh Pokja Pembinaan SDM Badan Litbang Pertanian. A. Kriteria Seleksi Kriteria seleksi antara lain sebagai berikut: 1. Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. 2. Usia calon petugas belajar maksimal 37 tahun untuk S2 dan 40 tahun untuk S3. 3. Kelengkapan administratif calon petugas belajar (Lampiran 1 dan Lampiran 6). 4. Kondisi UK/UPT dilihat dari kinerja, program, dan SDM yang tersedia. 5. Bidang studi yang diutamakan adalah bidang studi yang mendukung program strategis Kementerian Pertanian. Selain itu, kesempatan tugas belajar diberikan pula untuk bidang-bidang studi yang mendukung pelaksanaan inhouse research/basic research UK/UPT sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Litbang Pertanian. Daftar bidang studi dimaksud dapat dilihat pada Lampiran 4. 6. Kesesuaian program studi yang akan dipelajari dengan bidang keahlian dan program UK/UPT bersangkutan serta kompetensi disiplin ilmu perguruan tinggi yang dituju. 7. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Untuk program S2 IPK yang diperlukan minimal 2,75 (skala 0-4). Sedang untuk program S3 IPK yang diperlukan
15
minimal 3,25 (skala 0-4). Besarnya angka IPK ini disesuaikan dengan persyaratan yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi penyelenggara. 8. Bagi calon petugas belajar di Luar Negeri: memiliki nilai TOEFL atau setara dengan TOEFL serendah-rendahnya 500. Calon petugas belajar dengan nilai TOEFL kurang dari 500 namun telah memperoleh LoA dari perguruan tinggi di luar negeri dapat diusulkan untuk kemudian mendapat rekomendasi Pokja Pembinaan SDM dan selanjutnya diusulkan untuk mendapat persetujuan Kepala Badan. 9. Petugas belajar program S2 apabila menunjukkan prestasi amat baik dapat mengajukan permohonan untuk melanjutkan langsung ke program S3 dengan syarat telah mendapat rekomendasi dari perguruan tinggi, Kepala UK/UPT, dan Pokja Pembinaan SDM serta bidang studi sangat diperlukan. Rekomendasi ini sebagai bahan pertimbangan Kepala Balitbangtan untuk memberikan persetujuan. B. Pemilihan Lembaga Pendidikan (Perguruan Tinggi) Perguruan Tinggi yang dipilih untuk tempat tugas belajar berdasarkan pertimbangan: 1.
Diutamakan memiliki reputasi internasional dalam bidang disiplin ilmu tertentu.
2.
Termasuk dalam peringkat universitas internasional berdasarkan ranking yang diberikan oleh Time Higher Education (THE) atau Academic Ranking of World University (ARWU) atau QS World University Rankings, atau Ranking
16
Web of Universities. Daftar perguruan tinggi dimaksud seperti terdapat pada Lampiran 5. 3.
Untuk perguruan tinggi luar negeri, terdaftar sebagai Perguruan Tinggi yang Diakui/disetarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Daftar perguruan tinggi dimaksud sebagaimana yang dapat diakses secara online melalui situs web Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan alamat http://ijazahln.dikti.go.id/rekap_ perpt.php.
4. Untuk perguruan tinggi dalam negeri dan program studi diutamakan terakreditasi A, yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional yang dapat dilihat melalui http://banpt.kemendiknas.go.id/direktori.php. Untuk bidang-bidang studi tertentu yang diperlukan oleh Badan Litbang Pertanian, tugas belajar dapat dilaksanakan di perguruan tinggi yang tidak termasuk pada butir 4 namun harus terakreditasi minimal B. Apabila diperlukan, Pokja Pembinaan SDM dapat menetapkan daftar perguruan tinggi dan bidang studi prioritas pada tahun berjalan sebelum mulai seleksi calon tugas belajar, dengan tetap memperhatikan akreditasi perguruan tinggi dan program strategis Kemetan. C. Proses Pengumuman, Pendaftaran dan Penerimaan 1. Nama-nama calon petugas belajar yang lulus seleksi direkomendasikan oleh Pokja Pembinaan SDM kepada Kepala Balitbangtan. 2. Nama-nama calon petugas belajar yang telah disetujui Kepala Badan akan diumumkan melalui surat Sekretaris Badan kepada Kepala UK.
17
3. Calon petugas belajar yang telah disetujui dimaksud melakukan sendiri pendaftaran ke Perguruan Tinggi yang dituju atau dibantu oleh pejabat/konsultan yang ditugaskan untuk membantu pendaftaran studi. 4. Calon petugas belajar yang telah diterima di perguruan tinggi yang dituju harus segera melaporkan ke Sekretariat Balitbangtan untuk diproses lebih lanjut dan ditetapkan dengan keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Tugas Belajar.
18
V. HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI A. Hak-hak Petugas Belajar Petugas belajar mendapatkan hak antara lain: 1. Menerima gaji, tunjangan kinerja, kenaikan gaji berkala, dan kenaikan pangkat/golongan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Tunjangan kuliah: biaya hidup, biaya operasional, biaya buku, biaya penelitian, tunjangan awal dan akhir program, dan biaya ujian terbuka bagi petugas belajar S3. 3. Biaya kuliah: biaya pendaftaran/daftar ulang, biaya alih tahun, wisuda, biaya pendidikan/kuliah, dan biaya lainnya berdasarkan tagihan dari universitas/penyelenggara. 4. Biaya transport berangkat ke tempat pendidikan dan transport pulang ke instansi asal. 5. Untuk petugas belajar di Luar Negeri, jika dibiayai melalui dana berbantuan/pinjaman, pemberian tunjangan lainnya sesuai kesepakatan dengan negara/lembaga donor yang sewaktu-waktu dapat berubah. Macam dan jumlah tunjangan ini disesuaikan pada ketentuan yang ada dan dana yang tersedia. B. Kewajiban Petugas Belajar Kewajiban Petugas Belajar antara lain: 1. Mengikuti pendidikan dengan penuh tanggung jawab dan menyelesaikannya sesuai waktu yang telah ditentukan.
19
2. Menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk sebelum menjalankan tugas belajar. 3. Mentaati semua tata tertib dan aturan yang berlaku di Peguruan Tinggi tempatnya belajar. 4. Mentaati isi surat perjanjian tugas belajar (Lampiran 1.F untuk petugas belajar DN, Lampiran 1.B dan 1.D untuk petugas belajar LN). 5. Melaporkan kemajuan belajar setiap semester yang disetujui oleh dosen pembimbingnya. Laporan ini dikirimkan kepada Balitbangtan, dengan tembusan kepada Pokja Pembinaan SDM, dan Kepala UK/UPT yang bersangkutan. 6. Mengirimkan laporan selesai studi kepada Kepala Balitbangtan dengan melampirkan copy ijazah dan transkrip nilai serta skripsi/thesis/disertasi yang sudah dilegalisasi. Laporan tersebut ditembuskan kepada Pokja Pembinaan SDM dan Kepala UK/UPT yang bersangkutan. 7. Menyumbangkan dharma baktinya ke UK/UPT asal atau ke UK/UPT sesuai perjanjian, paling kurang selama 2 (dua) kali masa Tugas Belajar. C. Sanksi Petugas belajar yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dapat dikenai sanksi berupa: 1. Hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 dan ketentuan lain yang berlaku.
20
2. Menyetorkan ke kas negara dua kali semua biaya tugas belajar; salinan (fotokopi) bukti setoran dikirim kepada Balitbangtan. Pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud antara lain: 1. Mengundurkan diri atas kemauan sendiri tanpa alasan yang dapat dipertimbangkan. 2. Menyatakan secara sepihak keluar dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam masa tugas belajar dan masa sesudahnya seperti diatur dalam butir B7. 3. Meninggalkan tempat belajar dalam masa tugas belajar tanpa alasan yang dapat dipertimbangkan. 4. Melalaikan tugas belajar hingga dinyatakan kadaluarsa oleh Perguruan Tinggi tempat belajar. 5. Empat bulan setelah menyelesaikan tugas belajar tidak kembali bekerja tanpa alasan yang jelas dan tanpa persetujuan Kepala Balitbangtan.
21
VI.
KETENTUAN LAIN
A. Penataran Alih Tahun Calon petugas belajar wajib mengikuti penataran alih tahun yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi tempatnya belajar. B. Pengunduran Diri Calon petugas belajar yang mengundurkan diri setelah diterima Perguruan Tinggi wajib melapor pada Kepala Balitbangtan melalui Kepala UK/UPT. Calon petugas belajar tersebut dapat diusulkan kembali untuk melanjutkan studinya paling cepat setelah 2 (dua) tahun kemudian. C. Jangka Waktu 1. Jangka waktu tugas belajar program S2 (Master) adalah 24 bulan dan untuk program S3 (Doktor) adalah 48 bulan (4 tahun). 2. Jangka waktu petugas belajar tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Pertanian bagi petugas belajar di Dalam Negeri serta Persetujuan Kemeterian Sekretariat Negara bagi petugas belajar di Luar Negeri. 3. Bagi petugas belajar yang karena alasan kesehatan dan/atau force majeure dapat mengajukan cuti (paling lama 1 tahun) yang mengakibatkan jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang. Selama masa cuti tugas belajar tidak mendapatkan tunjangan bulanan (biaya hidup), sedangkan
22
uang pendidikan tetap ketentuan yang berlaku.
dibayarkan
sesuai
dengan
D. Perpanjangan Waktu Petugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan studinya dalam batas waktu yang telah ditentukan (2 tahun untuk S2 dan 4 tahun untuk S3) dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu kepada Sekretaris Balitbangtan dengan mengisi formulir perpanjangan tugas belajar (Lampiran 2) yang diketahui oleh Dosen Pembimbing/Promotor dan pimpinan UK/UPT. Usulan perpanjangan waktu Tugas Belajar diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa Tugas Belajar dengan melampirkan rekomendasi dari pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Pengajuan perpanjangan dimaksud harus melalui Kepala UK Eselon II. Perpanjangan waktu tugas belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri diberikan 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun (2 semester). Selama masa perpanjangan ini petugas belajar S2 mendapatkan biaya untuk jangka waktu 6 bulan. Apabila setelah masa perpanjangan tersebut petugas belajar masih belum dapat menyelesaikan studinya, maka masa studi dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi Izin Belajar. Pembiayaan selama masa perpanjangan waktu tugas belajar tersebut disesuaikan dengan kemampuan Balitbangtan dalam menyediakan dana serta mempertimbangkan hal-hal khusus terkait dengan disiplin ilmu yang diambil, terutama jika melewati batas waktu yang telah ditentukan.
23
E. Pindah Jurusan/Disiplin Ilmu Perpindahan jurusan/disiplin ilmu dalam masa tugas belajar dapat dilakukan dengan disertai alasan kuat dan harus disetujui Ketua Jurusan/Departemen yang dituju, Kepala UK/UPT (Eselon II) dan Kepala Balitbangtan. Tanpa memenuhi syarat tersebut usulan pindah jurusan dapat dibatalkan. F. Topik Thesis/Disertasi Pemilihan topik thesis/disertasi sedapat mungkin disesuaikan dengan program penelitian UK/UPT dan bidang kepakaran yang disetujui pimpinan UK/UPT. Sebelum mendapat pembiayaan dari Balitbangtan, petugas belajar di luar negeri yang akan mengadakan penelitian di dalam negeri, demikian pula sebaliknya, harus melaporkan rencananya ke Sekretaris Balitbangtan. Tunjangan biaya hidup dan biaya penelitian disesuaikan dengan lokasi penelitian. G. Gagal/Drop Out Petugas belajar yang dinyatakan gagal/drop out oleh Perguruan Tinggi tempatnya belajar wajib melapor kepada Pimpinan UK dan Pokja Pembinaan SDM, serta bekerja kembali. Yang bersangkutan dapat diusulkan untuk mengikuti tugas belajar lagi setelah tiga tahun kemudian. H. Penghentian Tunjangan Belajar Tunjangan belajar dihentikan bila:
24
1. Petugas belajar sudah dinyatakan lulus, meskipun kurang dari jangka waktu yang telah ditetapkan. 2. Dinyatakan gugur/drop tempatnya belajar.
out
oleh
Perguruan
Tinggi
3. Telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan namun yang bersangkutan menyelesaikan studinya dengan biaya sendiri. I.
Penghentian Tunjangan Fungsional/Struktural Tunjangan fungsional petugas belajar dihentikan mulai bulan ke tujuh tugas belajar. Tunjangan struktural tugas belajar dihentikan sesuai Surat Keputusan Pemberhentian.
J. Pembebasan Tugas Petugas belajar S3, S2, S1, D3, dan D2 dibebaskan dari tugas sehari-hari baik dalam kegiatan struktural maupun kegiatan fungsional selama masa tugas belajar. Petugas belajar tidak dibenarkan memegang jabatan struktural maupun fungsional. K. Ketentuan Mengikuti Latihan/Lokakarya/Seminar di Luar Negeri/Dalam Negeri Petugas belajar tidak dapat diusulkan mengikuti program latihan/lokakarya/seminar, baik di luar maupun di dalam negeri, kecuali bila program tersebut mendukung penyelesaian thesis/disertasinya, dan berlangsung tidak lebih dari enam bulan.
25
Untuk mengikuti program latihan/lokakarya/seminar, petugas belajar diusulkan oleh pimpinan UK, diperkuat oleh Promotor/Ketua Komisi Pembimbing, kepada Pokja Pembinaan SDM untuk dipertimbangkan. Bila partisipasi dalam program itu disponsori oleh pihak lain, maka selama mengikuti program tersebut tunjangan bulanan dari Balitbangtan dihentikan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi tugas belajar yang sejak awal diprogramkan belajar dengan ‘sandwich system’ (perpaduan di dalam negeri dan luar negeri). L. Lain-lain Hal-hal yang belum tercantum dalam panduan ini akan diatur tersendiri.
26
LAMPIRAN 1.A LN 3 USULAN CALON PEGAWAI TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI LINGKUP PERTANIAN 1. Nama 3. Tempat/Tgl. Lahir
: :
2. NIP 4. PNS
: :
5. Jabatan 7. Alamat Kantor
: :
6. Instansi 8. Alamat Rumah
: :
Thn
Telp. 9. Pendidikan Terakhir
Jurusan
Telp. Tempat
Tahun
10. Riwayat latihan didalam negeri (mulai dari yang paling akhir) Jurusan Waktu Tempat 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 11. Kemampuan berbahasa inggris 12. Bidang studi yang diambil : : (S2/S3) a. TOEFL a. Program : b. Aligu b. Jurusan / : : : c. EPT Bidang : d. Lain-lain c. Sponsor/ Bidang 13. Rencana penempatan setelah selesai studi :
14. Alasan pengambilan bidang studi :
27
Jabatan 1. Yang diusulkan
Nama/NIP
Tanda Tangan
Tanggal
Nama/NIP
Tanda Tangan
Tanggal
Nama/NIP
Tanda Tangan
Tanggal
2. Yang mengusulkan *) Mengetahui 1. Sekretaris Unit Eselon I 2. Kepala Pusbangdiktan
Menyetujui 1. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian
*) - Bagi pegawai daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Propinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota - Bagi pegawai Departemen Pertanian didaerah ditandatangani oleh Kepala UPT
28
LAMPIRAN 1.B LN 4 SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP Jabatan Instansi
: : : :
Menyatakan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri dan semata-mata untuk mendapatkan tugas belajar di luar negeri, bahwa saya menerima syarat-syarat dan perjanjian akan memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 1961 dan Surat Keputusan Menteri Pertama No. 224/MP/1961 tanggal 16 Mei 1961 dan berjanji pula, bahwa saya akan menghindarkan segala rupa perbuatan yang dicela baik sebagai Pegawai – Pelajar, maupun sebagai anggota masyarakat (misalnya tidak memenuhi kewajiban untuk membayar utang-utang) dan bahwa dalam hal saya melakukan sesuatu perbuatan yang harus dicela itu, kepada saya dapat diberikan sesuatu hukuman jabatan menurut Peraturan-Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010 atau menurut PeraturanPeraturan yang berlaku bagi anggota Angkatan Bersenjata. Mengetahui: Kementerian Pertanian Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri
Bogor, Yang membuat pernyataan Materai RP. 6.000,-
NIP.
29
LAMPIRAN 1.C LN 5 DAFTAR RIWAYAT HIDUP 1.
Nama Lengkap
:
Nomor Induk Pegawai / NIK
:
2.
Departemen / Kantor
:
3.
Alamat Kantor
:
Nomor Telepon / Fax
:
Alamat Rumah
:
Nomor Telepon / HP
:
Email
:
5.
Tempat / Tgl. Lahir
:
6.
Agama
:
7.
Menikah / Belum
:
8.
Jumlah Tanggungan Keluarga
:
9.
Jabatan
:
Golongan
:
Kemampuan Bahasa Asing
:
4.
10.
1. Inggris
Aktif / Pasif
2.
Aktif / Pasif
30
11.
12.
Riwayat Pendidikan dan
:
Tanggal Lulus
:
Apakah sudah memiliki Keahlian Kesarjanaan
:
Sebutkan
:
13.
Negara yang dituju
:
14.
Maksud/Tujuan ke luar negeri
:
a. Tugas belajar/bidang
: :
b. Kunjungan, dalam rangka 15.
Lama di luar negeri
:
16.
Pengalaman Kerja
:
17.
Keterangan singkat tugastugas pekerjaan sekarang
:
18.
Telah pernah pergi ke luar negeri
:
a. Negara b. Kapan dan lamanya c.
: : :
Surat Keputusan dan Tanggal
31
19.
Sudah dicalonkan kenegara lain sebelumnya/dalam waktu yang bersamaan (calon rangkap)
:
Jakarta, Dibuat dengan sebenarbenarnya Oleh yang bersangkutan.
NIP. Oleh Team Screening / Penyaringan Calon Departemen telah diadakan permintaan Hasilnya: a. Konduite
:
b. Pengetahuan Bahasa
:
c.
Kesehatan menurut keterangan dokter
: :
d. Status kepegawaian Disyahkan oleh: KEMENTERIAN PERTANIAN R.I SEKRETARIAT JENDERAL U.p Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri
32
LAMPIRAN 1.D SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI PEGAWAI LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Lengkap
:
Nomor Induk Pegawai
:
Pangkat/Jabatan
:
Instansi
:
Dengan ini menyatakan bersedia untuk ditugaskan belajar di luar negeri dan berkaitan dengan pemberian tugas belajar dimaksud saya bersedia : 1. Menyerahterimakan tugas dan tanggung jawab kedinasan/pekerjaan sehari-hari kepada atasan langsung atau kepada pejabat yang ditunjuk; 2. Mengikuti seluruh program pendidikan selama waktu yang ditetapkan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku; 3. Tidak merubah jurusan studi yang telah ditetapkan; 4. Tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas belajar, baik untuk kepentingan kedinasan maupun pribadi atau non kedinasan; 5. Tidak mengambil atau mencalonkan untuk mengikuti diklat atau mendapatkan tugas belajar lain selama menjalankan tugas belajar;
33
6. Melaporkan kemajuan belajar secara berkala pada setiap akhir semester kepada Ketua Pokja Pembinaan SDM; 7. Mengurus bahan penilaian prestasi kerja pada lembaga pendidikan untuk dikirimkan ke atasan langsung/instansi asal; 8. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyelesaian studi wajib melapor pada Ketua Pokja Pembinaan SDM; 9. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyelesaian studi menyerahkan laporan akhir disertai salinan sertifikat/ijazah dan transkrip kepada Ketua Pokja Pembinaan SDM; 10. Membayar kembali kepada negara biaya pendidikan selama tugas belajar sesuai dengan ketentuan, apabila tidak dapat menyelesaikan studi karena alasan non akademis atau tidak memenuhi aturan wajib berdinas (berdinas setelah penyelesaian tugas belajar yang lamanya dua kali masa tugas belajar). 11. Kembali pada Unit Kerja asal selama 2 (dua) kali masa Tugas Belajar. Apabila janji-janji seperti tertulis di atas tidak dapat saya penuhi, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, berupa : 1. Hukuman disiplin pegawai Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 2. Penghentian Tugas Belajar sebelum berakhirnya program tugas belajar. 3. Hukuman Administratif berupa pengembalian seluruh biaya pendidikan ke Kas Negara ditambah dengan 100% jumlah biaya dan bunga 6 % setiap tahunnya terhitung mulai saat pemberian tugas belajar apabila : a. Membatalkan perjalanan ke tempat belajar atau kembali ke tempat kedudukan semula sebelum menyelesaikan tugas belajar.
34
b. Tidak mendapatkan hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan. c. Tidak mematuhi ketentuan wajib berdinas sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1961. Demikian surat perjanjian ini saya buat dengan sesungguhnya dan akan saya tepati.
......., ................... Mengetahui, Sekretaris Badan/Ketua Pokja Pembinaan SDM,
Saya yang berjanji,
Materai Rp. 6000,……………………………… NIP.
………….………………. NIP.
35
LAMPIRAN 1.E DN 3 USULAN CALON PEGAWAI TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI LINGKUP PERTANIAN 1. Nama 3. Tempat/Tgl. Lahir
: :
2. NIP 4. PNS
: :
5. Jabatan 7. Alamat Kantor
: :
6. Instansi 8. Alamat Rumah
: :
Thn
Telp. 9. Pendidikan Terakhir
Jurusan
Telp. Tempat
Tahun
10. Riwayat latihan didalam negeri (mulai dari yang paling akhir) Jurusan Waktu Tempat 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 11. Kemampuan berbahasa inggris 12. Bidang studi yang diambil : : (S2/S3) e. TOEFL d. Program : f. Aligu e. Jurusan / : : : g. EPT Bidang : h. Lain-lain f. Sponsor/ Bidang 13. Rencana penempatan setelah selesai studi :
14. Alasan pengambilan bidang studi :
36
Jabatan 3. Yang diusulkan
Nama/NIP
Tanda Tangan
Tanggal
Nama/NIP
Tanda Tangan
Tanggal
Nama/NIP
Tanda Tangan
Tanggal
4. Yang mengusulkan *) Mengetahui 3. Sekretaris Unit Eselon I 4. Kepala Pusbangdiktan
Menyetujui 2. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian
*) - Bagi pegawai daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Propinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota - Bagi pegawai Departemen Pertanian didaerah ditandatangani oleh Kepala UPT
37
LAMPIRAN 1.F SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI PEGAWAI LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Lengkap
:
Nomor Induk Pegawai
:
Pangkat/Jabatan
:
Instansi
:
Dengan ini menyatakan bersedia untuk ditugaskan belajar di dalam negeri dan berkaitan dengan pemberian Pelatihan dimaksud saya bersedia : 1. Menyerahterimakan tugas dan tanggung jawab kedinasan/pekerjaan sehari-hari kepada atasan langsung atau kepada pejabat yang ditunjuk; 2. Mengikuti seluruh program pendidikan selama waktu yang ditetapkan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku; 3. Tidak merubah jurusan studi yang telah ditetapkan; 4. Tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan Pelatihan, baik untuk kepentingan kedinasan maupun pribadi atau non kedinasan; 5. Tidak mengambil atau mencalonkan untuk mengikuti diklat atau mendapatkan Pelatihan lain selama menjalankan Pelatihan; 6. Melaporkan kemajuan belajar secara berkala pada setiap akhir semester kepada Pokja Pembinaan SDM Badan Litbang Pertanian;
38
7. Mengurus bahan penilaian prestasi kerja pada lembaga pendidikan untuk dikirimkan ke atasan langsung/instansi asal; 8. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyelesaian studi wajib melapor pada Pokja Pembinaan SDM Badan Litbang Pertanian; 9. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyelesaian studi menyerahkan laporan akhir disertai salinan sertifikat/ijazah dan transkrip kepada Pokja Pembinaan SDM Badan Litbang Pertanian; 10. Membayar kembali kepada negara biaya pendidikan selama Pelatihan sesuai dengan ketentuan, apabila tidak dapat menyelesaikan studi karena alasan non akademis atau tidak memenuhi aturan wajib berdinas (berdinas setelah penyelesaian tugas belajar yang lamanya sama dengan lama tugas belajar). 11. Membayar kembali biaya pendidikan selama tugas belajar kepada Negara sesuai dengan ketentuan, apabila tidak dapat menyelesaikan studi atau mematuhi wajib berdinas (berdinas setelah penyelesaian tugas belajar yang lamanya minimal 2 (dua) kali masa tugas belajar). Apabila janji-janji seperti tertulis di atas tidak dapat saya penuhi, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, berupa : 1. Hukum disiplin pegawai Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 2. Penghentian Pelatihan sebelum berakhirnya program Pelatihan. 3. Hukuman Administratif berupa pengembalian seluruh biaya pendidikan ke Kas Negara ditambah dengan 100% jumlah biaya dan bunga 6 % setiap tahunnya terhitung mulai saat pemberian Pelatihan apabila :
39
a. Membatalkan perjalanan ke tempat belajar atau kembali ke tempat kedudukan semula sebelum menyelesaikan Pelatihan. b. Tidak mendapatkan hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan. c. Tidak mematuhi ketentuan wajib berdinas sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1961. Demikian surat perjanjian ini saya buat dengan sesungguhnya dan akan saya tepati.
......., ................... Mengetahui Sekretaris Badan/Ketua Pokja Pembinaan SDM,
Saya yang berjanji,
Materai Rp. 6000,……………………………… NIP.
………….………………. NIP.
40
LAMPIRAN 2
PERMOHONAN PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR (APPLICATION FOR REQUEST OF STUDY EXTENSION)
1.
Nama (name):
2.
Program (programme):
3.
Bidang Studi (Field study):
4.
Universitas (University:
5.
Balai/Puslit (Institute/Centre):
6.
Alamat Surat (adress):
7.
Tanggal Mulai masuk program tersebut (date of admission):
8.
Tanggal mulai (Date of commence research):
9.
Tugas yang sudah disesaikan (Study course/research already complete):
10. Tugas yang harus diselesaikan (Program to be completed): 11. Perkiraan selesainya (Expected date to complete study):
41
12. Alasan mengajukan perpanjangan Tugas Belajar (Reason for request of study extension): 13. Waktu perpanjangan yang diperlukan (Extension time request): 14. Rekomendasi dan Justifikasi dari Pembimbing/Promotor (Advisor Recommendation and Justification):
Pernyataan ini kami buat dengan sejujur-jujurnya.
.....,.........., 20... Mengetahui/Menyutuju Pembimbing/Promotor (Approved by Advisor)
Kepala Balai (Head of Institute)
(……………………….)
(……………………..)
Pemohon (Applicant)
(…………………)
42
LAMPIRAN 3 LAPORAN KEMAJUAN BELAJAR (Study Progress Report) PROGRAM (Program): SUMBER DANA (Sponsor):
Nama (Name)
: …………………………………….
Nomor Mahasiswa (Student ID): …………………………………… Bidang Ilmu (Field of Study) : …………………………………… Perguruan Tinggi (University) : …………………………………… Nama Pembimbing Utama (Main Advisor)
: ……………………………………
Kemajuan Belajar (Progress Report)
:
1. IP Kumulatif (IP) : Semester (Semester )
Nilai IP Kumulatif
Nilai IP Dikeluarkan Tanggal/Bulan/Tahun
(Grade IP)
(Date of issued/Month/Year)
Keterangan (Additional Information)
I II III
43
IV V VI 2. Penelitian (judul) (Research Topic/Title)
: ……………………………………….
a. TOR (TOR)
: belum/sedang/sudah (not yet/in progress/finished)
b. Persiapan lapangan (Site preparation)
: ……....%
c. Pengumpulan data (Data Collection)
: ……… %
d. Penulisan (Writing)
: ……… %
2. Rencana Ujian akhir (Final exam)
: ……………………………………...
3. Hambatan/Masalah yang dihadapi (Problems/Issues) : ………………….............………
…………………………………………………………….........……...
44
4. Saran-Saran (Suggestions)
: ……………………………………
Mengetahui (Advisor), *)
Yang Melapor (Student),
(………………….........)
(………..........….……….)
*) Pembimbing/Pembimbing Utama (Main Advisor) Catatan (Noted): 1. Harap Saudara mengirim transcript mata kuliah semester yang baru saja diambil; (Please send the recent transcript). 2. Bagi yang memerlukan biaya penelitian harap mengajukan proposal penelitian ke Badan Litbang Pertanian. (For those who require research allowance please submit a research proposal to IAARD).
45
LAMPIRAN 4 BIDANG STUDI TUGAS BELAJAR BADAN LITBANG PERTANIAN No
Bidang Studi
1.
Agronomi/Agroteknologi
2.
Akuntansi
3.
Bioinformatika
4.
Bioteknologi
5.
Ekonomi Pertanian
6.
Entomologi
7.
Fisiologi
8.
Genetika Tanaman/Genetik Tanah
9.
Hama dan Penyakit Tanaman
10.
Hortikultura
11.
Ilmu dan Teknologi Pangan
12.
Ilmu Ternak
13.
Ilmu Lingkungan
14.
Ilmu Pangan/Bioproses Teknologi
15.
Ilmu Tanah
16.
Ilmu Tanaman
17.
Ilmu Hukum
46
No
Bidang Studi
18.
Informasi Teknologi/Teknik Informatika/ Manajemen/Ilmu Komputer
19.
Kimia
20.
Klimatologi
21.
Komunikasi
22.
Manajemen dan Agribisnis
23.
Manajemen
24.
Manajemen Administrasi Publik
25.
Nanoteknologi
26.
Nutrisi
27.
Pemuliaan
28.
Penginderaan Jarak Jauh
29.
Penyuluhan Pertanian/Pertanian Pedesaan/ Sosiologi Pedesaan
30.
Produksi dan Teknologi Pakan Ternak
31.
Reproduksi
32.
Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis
33.
Teknologi Pangan dan Gizi
34.
Teknologi Pascapanen
35.
Teknik Pertanian/ Mekanisasi
36.
Teknologi Industri Pertanian
37.
Veteriner
47
LAMPIRAN 5.a DAFTAR PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI Perguruan tinggi luar negeri yang termasuk dalam Ranking yang diberikan oleh Time Higher Education (THE); Academic Ranking of World University (ARWU); QS World University Ranking; dan Ranking Web of Universities. Daftar perguruan tinggi ini akan dievaluasi secara reguler sesuai perkembangan. Australia 1.
Australian National University
2.
Bond University
3.
Central Queensland University
4.
Charles Darwin University
5.
Charles Sturt University
6.
Curtin University
7.
Deakin University
8.
Edith Cowan University
9.
Flinders University
10.
Griffith University
11.
James Cook University
12.
La Trobe University
13.
McQuarie University
14.
Monash University
15.
RMIT University
16.
Southern Cross University
17.
Swinburn University
18.
University of Adelaide
19.
University of Canberra
20.
University of Melbourne
21.
University of Newcastle
22.
University of New England
23.
University of New South Wales
24.
University of South Australia
48
25.
University of S. Queensland
26.
University of Tasmania
27.
University of Western Australia
28.
University of Western Sydney
29.
University of Wollongong
30.
Victoria University
31.
Murdoch University
32.
Queensland University of Tech.
33.
University of Queensland
34.
University of Sydney
35.
University of Technology Sydney
Austria 1.
Universität fur Bodenkultur Wien
2.
University of Graz
Belgia 1.
Ghent University
2.
University of Antwerp
3.
Vrije University Brussel
Brazilia 1.
Federal Univ. of Minas Gerais
2.
Federal Univ. of Rio de Janeiro
3.
Federal Univ. of Rio Grande do Sul
Belanda 1.
Delft University of Technology
2.
Eindhoven University of Technology
3.
Maastricht University
4.
Radboud University Nijmegen
5.
UNESCO-IHE Institute for Water Education
6.
University of Amsterdam
7.
University of Groningen
8.
University of Twente
9.
Utrecht University
49
10.
VrijeUniversiteit Amsterdam
11.
Wageningen University
12.
Leiden University
Canada 1.
University of Alberta
2.
University of British Columbia
3.
University of Guelph
4.
University of Manitoba
5.
University of Saskatchewan
6.
University of Toronto
China 1.
China Agricultural University
2.
Shandong University
3.
University of Science and Technology of China
4.
Zhejiang University
5.
Nanjing University
6.
Tianjin Agricultural University
7.
Shenyang Agricultural University
Denmark 1.
Technical University of Denmark
2.
University of Copenhagen
Filipina 1.
University of the Philippines Los Banos
2.
Asian Institute of Management
Finlandia 1.
University of Eastern Finland
2.
University of Helsinki
Hong Kong 1.
Chinese Univ. of Hong Kong
2.
City University of Hong Kong
3.
Hong Kong Baptist University
50
4.
Hong Kong Polytechnic Univ.
5.
Hong Kong University of S&T
Irlandia 1.
University College Dublin
India 1.
Indian Agricultural Research Institute
Jerman 1.
University of Bonn
2.
University of Freiburg
3.
University of Goettingen
4.
Universitat Hohenheim
Jepang 1.
Chiba University
2.
Ehime University
3.
Gifu University
4.
Hiroshima University
5.
Hokkaido University
6.
Ibaraki University
7.
Kagoshima University
8.
Kagawa University
9.
Kinki University
10.
Kobe University
11.
Kyushu University
12.
Kyoto University
13.
Nagoya University
14.
Okayama University
15.
Osaka University
16.
Shinshu University
17.
Shimane University
18.
Shizuoka University
19.
Tohoku University
20.
Tokai University
51
21.
Tottori University
22.
Tokyo University of Agriculture and Technology
23.
University of Tokyo
24.
University of Tsukuba
25.
Yamagata University
26.
Yamaguchi University
27.
Ehime University
Korea Selatan 1.
Chung Ang University
2.
Chungnam National University (CNU)
3.
Korea Advanced Institute of Science and Technology
4.
Pohang University of S&T
5.
Seoul National University
6.
Chonbuk National University
7.
Gyeongsang National University
8.
Kangwon National University
9.
Kyungpook (Kyungbook) National
10.
Jeju National University (Cheju)
Malaysia 1.
Universiti Putra Malaysia
2.
University of Malaya
Norwegia 1.
Norwegian University of Science and Technology
Perancis 1.
Agro Campus - Ouest
2.
AgroParisTechInstitut des Sciences et Industries du Vivant
3.
Institut National des Sciences Appliquées de Lyon
4.
Universite Aix - Marseille
5.
Université de Strasbourg
6.
Université de Technologie de Compiegne
7.
Universite Joseph Fourier Grenoble
8.
Université Montpellier II Sciences et Techniques du Languedoc
52
9.
Université Paris 5 Descartes
10.
Universite Paris 6 Pierre and Marie Curie
Rusia 1.
Lomonosov Moscow State Univ
2.
Saint Petersburg State University
Saudi Arabia 1.
King Saud University
Selandia Baru 1.
University of Canterbury
2.
Lincoln University
3.
University of Otago
4.
Massey University
5.
University of Auckland
6.
University of Waikato
7.
Victoria University of Wellington
Singapura 1.
National Univ. of Singapore
2.
Nanyang Technological University
Spanyol 1.
Autonomous University of Barcelona
2.
University of Barcelona
Swedia 1.
Chalmers University of Technology
2.
Lund University
3.
Royal Institute of Technology
4.
Stockholm University
5.
Swedish University of Agricultural Sciences
6.
Umea University
7.
Uppsala University
53
Swiss 1.
Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich)
2.
University of Lausanne
Taiwan 1.
Nat. Cheng Kung University
2.
Nat. Kaoshiung First Univ of Science & Technology
3.
Nat. Pingtung Univ of S&T
4.
National Taiwan University
5.
Nat. Taiwan Univ. of Sci & Tech
6.
Nat. Yunlin Univ. of Sci & Tech
Thailand 1.
Asian Institute of Technology
2.
Chiang Mai University
3.
Kasetsart University
4.
Chulalongkorn University
United Kingdom 1.
Aberystwyth University
2.
Brunel University
3.
Cardiff University
4.
Cranfield University
5.
Newcastle University
6.
Nottingham Trent University
7.
Oxford Brookes University
8.
Plymouth University
9.
Teesside University
10.
The University of Manchester
11.
University of Aberdeen
12.
University of Birmingham
13.
University of Dundee
14.
University of East Anglia
15.
University of East London
16.
University of Edinburgh
54
17.
University of Essex
18.
University of Exeter
19.
University of Glasgow
20.
University of Greenwich
21.
University of Liverpool
22.
University of Leicester
23.
University of Manchester
24.
University of Nottingham
25.
University of Portsmouth
26.
University of Reading
27.
University of Southampton
28.
University of Stirling
29.
University of Warwick
30.
University of Westminster
31.
University of Leeds
USA 1.
Boston University
2.
Brigham Young University
3.
Carnegie Mellon University
4.
Clemson University
5.
Colorado State University
6.
Columbia University
7.
Cornell University
8.
Drexel University
9.
Duke University
10.
Florida State University
11.
Georgia Institute of Techno.
12.
Harvard University
13.
Indiana University Bloomington
14.
Iowa State University
15.
Kansas State University
16.
Massachusetts Institute of Technology
17.
Louisiana State Univ, Baton Rouge
55
18.
North Carolina State Univ, Raleigh
19.
Ohio State Univ - Columbus
20.
Oregon State University
21.
Princeton University
22.
Purdue University - West Lafayette
23.
Rice University
24.
Stanford University
25.
Texas A&M University
26.
Tufts University
27.
University of Alaska - Fairbanks
28.
University of Arizona
29.
Univ. of Arkansas at Fayetteville
30.
Univ. of California, Berkeley
31.
Univ. of California, Davis
32.
Univ. of California, Irvine
33.
Univ. of California, Los Angeles
34.
Univ. of California, Riverside
35.
Univ. of California, San Diego
36.
University of Chicago
37.
University of Colorado at Boulder
38.
University of Florida
39.
University of Georgia
40.
University of Hawaii at Manoa
41.
University of Illinois at Chicago
42.
University of Illinois at Urbana- Champaign
43.
University of Iowa
44.
University of Kansas - Lawrence
45.
University of Kentucky
46.
of Maryland, College Park
47.
of Massachusetts Amherst
48.
University of Miami
49.
University of Michigan, Ann Arbor
50.
University of Nebraska - Lincoln
51.
University of Oklahoma, Norman
56
52.
University of Oregon
53.
University of Pennsylvania
54.
University of Southern California
55.
University of Tennessee, Knoxville
56.
University of Texas at Austin
57.
University of Washington
58.
University of Wisconsin, Madison
59.
Washington State Univ., Pullman
60.
Yale University
57
LAMPIRAN 5.b DAFTAR PERGURUAN TINGGI DALAM NEGERI Daftar Perguruan Tinggi Prioritas berdasarkan Ranking Universitas DN berdasarkan Time Higher Education (THE); Academic Ranking of World University (ARWU); QS World University Ranking; dan Ranking Web of Universities. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Universitas Gadjah Mada Universitas Indonesia Institut Teknologi Bandung Institut Pertanian Bogor Universitas Brawijaya Universitas Padjadjaran Universitas Hasanuddin Universitas Bina Nusantara BINUS Universitas Udayana Universitas Sumatera Utara
58
LAMPIRAN 6 Kop Surat Resmi ______________________________________________ SURAT REKOMENDASI Nomor: Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : NIP : Pangkat/Gol. : Jabatan : Unit Kerja : dengan ini menyatakan bahwa: Nama : NIP : Pangkat/Gol. : Jabatan : Unit Kerja/UPT : Pendidikan terakhir : S1/S2, IPK: ____ direkomendasikan untuk tugas belajar di: Universitas : Program Studi/Jurusan : TMT studi :
59
dengan pertimbangan *): 1.
Pertimbangan menjelaskan tentang calon petugas belajar, berkenaan dengan: potensi diri, dedikasi kerja, peluang keberhasilan studi, kesesuaian bidang studi dengan tugas fungsi UK/UPT, kesesuaian dengan kebutuhan bidang kepakaran UK/UPT, dan indikator penting lainnya. *)
2.
Pegawai dimaksud tidak dalam proses pemeriksaan pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan peraturan disiplin pegawai dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun tingkat berat.
Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ......., ......................... (Kepala UK/UPT)
(tanda tangan dan cap basah)
................................... NIP.
60
